Beranda blog Halaman 859

Stok Elpiji 3 Kilogram Dipastikan Aman

0
Seorang agen elpiji menurunkan tabung gas melon di Jalan Sultan Salahuddin, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela pada Selasa 1 Oktober 2024. Stok elpiji dipastikan masih aman. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Stok elpiji 3 kilogram di Kota Mataram, dipastikan aman. Meskipun di sejumlah wilayah di Provinsi NTB mengalami kelangkaan. Di satu sisi, kuota tabung melon dikhawatirkan ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada Rabu 2 Oktober 2024 menegaskan, ketersediaan elpiji 3 kilogram dipastikan aman selama perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Harga tidak mengalami lonjakan, yakni Rp18.000 per tabung di tingkat pangkalan. “Stok masih tercukupi sampai sekarang,” kata Nida.

Di beberapa daerah seperti Kabupaten Bima mengalami kelangkaan. Nida mengatakan, belum ada rencana untuk menambah stok tabung gas melon tersebut. Sebab, kuota di tahun 2023 mengalami surplus sehingga tidak perlu mengajukan penambahan jatah gas elpiji 3 kilogram.

Kendati demikian, PT. Pertamina menaikkan kuota elpiji di masing-masing kabupaten/kota sebesar 20 persen. “Alhamdulillah, tidak ada pergerakan harga walaupun ada momen maulid,” ujarnya.

Justru, ia mengkhawatirkan sisa kuota tabung gas melon untuk Kota Mataram diambil alih oleh daerah lain dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya akan turun survey di lapangan memantau ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan, supaya tidak ada pergeseran atau pergerakan kuota di masing-masing pangkalan. “Tiga pekan lalu, kita turun tidak pergerakan atau pergeseran jatah elpiji,” ujarnya.

Selama perayaan mauled, diakui terjadi peningkatan permintaan elpiji sebagai bahan bakar tetapi sifatnya wajar dan mampu dikendalikan dari stok. Nida bersyukur warga tidak panik memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak mempengaruhi gejolak harga serta ketersediaan stok. (cem).

BPS Beri Sinyal Ekonomi Daerah Tumbuh Melambat di NTB

0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun kalender di NTB baru mencapai 0,17 persen hingga September 2024. Ini menandakan ekonomi daerah sedang tumbuh melambat.

‘’Inflasi memang tidak bisa terlalu rendah dan tidak bisa juga terlalu tinggi. Karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi,’’ kata Kepala BPS NTB, Wahyudin di Mataram, Rabu 2 Oktober 2024.

Bank Indonesia menetapkan target inflasi adalah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen yang artinya inflasi paling rendah minimal 1,5 persen dan inflasi paling tinggi maksimal 3,5 persen.

BPS NTB mengingatkan pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan laju inflasi dalam waktu tiga bulan ke depan dari angka 0,17 persen menjadi minimal 1,5 persen. Bila target minimal 1,5 persen tidak tercapai hingga bulan Desember mendatang, maka fenomena itu menunjukkan gairah ekonomi daerah yang lesu sepanjang tahun 2024.

“Pemerintah daerah harus bergerak untuk mengendalikan harga barang,” kata Wahyudin. BPS mengungkapkan inflasi tahun kalender NTB 0,17 persen berada di bawah angka inflasi tahun kalender nasional yang tercatat sebesar 0,74 persen.

Sedangkan, inflasi bulan ke bulan NTB hanya tumbuh sebesar 0,09 persen dan inflasi tahun ke tahun berada pada angka 1,17 persen.

Komoditas penyumbang inflasi pada bulan lalu adalah akademi/perguruan tinggi, ikan layang/ikan benggol, ikan tongkol, beras, dan pisang. Sedangkan, komoditas yang memiliki andil terhadap deflasi adalah cabai rawit, cabai merah, bensin, terong, dan kol putih/kubis.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, Dr. Muhammad Firmansyah mengatakan harga rendah yang bertahan adalah deflasi dan itu tidak mesti menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Menurutnya, operasi pasar seharusnya dilakukan ketika kondisi inflasi ekstrem dengan tujuan untuk stabilisasi harga, bukan malah terjadi deflasi.

“Inflasi dan deflasi itu sama-sama penyakit dalam ekonomi, sehingga ditetapkan batas plus minus satu dari hasil estimasi,” papar Firmansyah.

Deflasi menyebabkan ekonomi lesu akibat produsen tidak bergairah berproduksi, sedangkan inflasi dapat merusak daya beli konsumen.

Deflasi bisa terjadi karena produk melimpah dan bisa juga karena daya beli yang memang turun, sehingga konsumen membatasi untuk berbelanja.

Dalam kondisi itu, produsen akan terus menekan harga sampai barang laku terjual. Ketika penurunan harga sudah mulai berhimpitan dengan biaya produksi itu mulai menjadi masalah bagi produsen karena barang yang dijual rugi.

Lebih lanjut Firmansyah menyarankan pemerintah untuk memeriksa sumber penyebab deflasi di NTB. Apabila harga rendah yang terus bertahan itu karena data beli masyarakat, maka beberapa upaya perlu dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, subsidi yang bisa diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai ataupun subsidi harga untuk barang-barang tertentu misalnya kebutuhan pokok.

Kedua, kurangi atau turunkan harga pada komponen pengeluaran rutin konsumen seperti BBM, pajak-pajak tertentu, dan lain-lain.

“Bila deflasi karena melimpahnya produk, pastikan buka ruang untuk perluasan skala pasar dengan ekspor atau bila produk mentah dijadikan olahan melalui hilirisasi,” pungkas Firmansyah. (ant)

Harga Tembakau Untungkan Petani di Lombok Tengah

0
Tanaman tembakau milik petani di Lombok Tengah(ekbiantb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan harga tembakau pada musim tanam 2024 ini cukup menguntungkan para petani.

“Harga tembakau saat ini Rp25 ribu per kilogram. Artinya cukup bagus,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah M Kamrin di Lombok Tengah, Rabu, 2 Oktober 2024.

Ia mengatakan harga tembakau Rp25 ribu per kilogram itu untuk daun bawah, kemudian untuk harga daun atas tentu lebih tinggi, karena kualitas daun tembakau itu cukup bagus dan bisa mencapai Rp35 ribu per kilogram.

“Saat ini telah mulai panen,” katanya.

Ia mengatakan luas tanaman tembakau di Lombok Tengah 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu dampak dari hasil produksi dan harga tembakau cukup baik.

Sedangkan untuk area tanaman tembakau di Lombok Tengah itu tersebar di Kecamatan Kopang, Janapria, Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya.

“Luas tanam tembakau 2022 itu 9 ribu hektare, 2023 mencapai 12 ribu hektare dan 2024 mencapai 14 ribu hektare,” katanya.

Berdasarkan aturan dari pemerintah, para petani tembakau tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, namun pemerintah daerah telah memberikan bantuan pupuk untuk para petani dengan luas 10 ribu hektare.

“Petani tembakau tidak mendapatkan pupuk bersubsidi,” katanya.

Ia mengatakan produksi tembakau saat ini cukup baik, karena cuaca yang cukup mendukung, sehingga penjual tembakau tidak hanya dilakukan dalam bentuk oven, namun dijual dalam bentuk tembakau rajangan.

“Banyak petani yang menjual hasil tembakau mereka dalam bentuk rajangan, karena harga lebih bagus,” katanya. (ant)

Okupansi Hotel Saat MotoGP di Lombok Tengah Capai 99 Persen

0
Salah satu hotel yang diboking penuh saat MotoGP Mandalika.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Tengah, mencatat okupansi hotel dan homestay atau penginapan di daerah setempat mencapai 99 persen pada saat ajang MotoGP Indonesia 2024 yang telah berlangsung di Sirkuit Pertamina Mandalika.

“Dari total 2.000 kamar, 99 persen penginapan di Mandalika atau Lombok Tengah terisi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Sungkul di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan memang pada ajang MotoGP Indonesia 2024 ini tidak semua penginapan terisi, karena tidak sesuai standar operasional (SOP) atau yang diharapkan wisatawan untuk dijadikan tempat mereka menginap.

“Cuaca panas, kamar yang disiapkan tidak ada AC, sehingga wisatawan tidak jadi menginap di sana,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah tetap mendukung berbagai event yang digelar di Lombok Tengah, termasuk ajang MotoGP Indonesia.

Pada ajang MotoGP Indonesia 2024 ini penyelenggaraan dinilai cukup baik bila dibandingkan dengan ajang MotoGP Indonesia sebelumnya.

“Arus lalulintas lebih lancar. Artinya dari tahun ke tahun panitia terus berbenah,” katanya.

Selain itu, masyarakat saat ini juga lebih siap untuk menyambut ajang MotoGP Indonesia, tidak seperti pada awal digelar antusias cukup tinggi, sehingga saat ini warga lebih tahu mana wilayah yang dilarang dan yang diperbolehkan.

“Masyarakat mulai merasakan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan telah menunjukkan diri menjadi tuan rumah yang baik,” katanya.

Sebelumnya, jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tiga hari perhelatan pada 27-29 September 2024 mencapai 120 ribu orang.

Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan berdasarkan data loket tiket jumlah penonton yang masuk mencapai 120 ribu orang dari total 134 ribu tiket yang tercetak.

“Kalau berapa data masing-masing per hari kami belum pilah, tetapi angka keseluruhan ini berdasarkan hasil penonton yang men-scan barkot tiket di pintu-pintu masuk tiket menuju tribun penonton,” ujarnya didampingi Chairman MotoGP Mandalika Troy Warokka, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady dan Kapokja Event Internasional Kemenpar Ki Agus Irvan Faesal di Media Center Sirkuit Mandalika, Minggu.

Menurut dia, jumlah penonton ini sama dengan catatan Dorna Sport, bawa ada peningkatan jumlah penonton MotoGP di 2024 ini dibanding dengan jumlah penonton MotoGP 2023 yang mencapai 102.929 orang dan tahun 2022 sebanyak 102.801 orang.

“Ada peningkatan jumlah penonton kalau melihat dari tahun 2022 dan 2023. Jadi untuk 2024 ini lebih tinggi,” katanya. (ant)

Pemkot Bima Bagikan 2.000 Bibit Tomat dan Cabai untuk Tekan Inflasi

0
Penjabat Walikota Bima, Mukhtar membagikan bibit pohon tomat dan cabai kepada warga Kota Bima. (ekbisntb.com/ant)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Bima, membagikan 2.000 bibit pohon tomat dan cabai sebagai upaya mengendalikan inflasi dan mencegah stunting melalui program peningkatan produksi tanaman hortikultura.

Penjabat (Pj) Walikota Bima, Mukhtar mengatakan 2.000 bibit tomat dan cabai dibagikan kepada masyarakat merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi dan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

“Pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan dengan kebijakan makro, tetapi juga harus didukung oleh gerakan masyarakat. Dengan membagikan bibit ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk menanam kebutuhan sehari-hari seperti tomat dan cabai,” kata Mukhtar dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Rabu, 2 Oktober 2024.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting di Kota Bima. Mukhtar menegaskan bahwa keterjangkauan pangan bergizi sangat penting dalam memerangi stunting, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.

Dengan memproduksi sayur-mayur sendiri, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan lebih baik, tambahnya.

Pemkot Bima juga menyerahkan bantuan berupa sapi Bali jantan kepada kelompok tani dan peternak di wilayah Kota Bima. Penyerahan bantuan ini ditandai secara simbolis oleh Pj Walikota Bima, Mukhtar.

Kemudian masih ada beberapa bantuan lainnya, termasuk peralatan pertanian, bibit tanaman hortikultura, dan alat-alat pendukung usaha peternakan.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kegiatan ini turut melibatkan beberapa kelompok masyarakat, petani lokal, serta penyuluh pertanian yang memberikan pendampingan teknis tentang cara menanam dan merawat bibit tersebut. Program ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Pemkot Bima akan terus memantau perkembangan program ini dan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan serta distribusi bibit lainnya guna meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura di Kota Bima. (ant)

Kinerja APBN di NTB Mencapai Rp17,02 Triliun

0
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Secara umum kinerja belanja APBN di Provinsi NTB tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy). Sampai dengan 31 Agustus 2024, kinerja belanja APBN lingkup Provinsi NTB mencapai angka Rp17,02 triliun atau 64,9 persen dari pagu.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, belanja Kementerian dan Lembaga di NTB hingga akhir Agustus sebesar Rp5,59 triliun atau 60,8 persen dari pagu. Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga ini mengalami kontraksi sebesar 0,68 persen (yoy).

Belanja Kementerian dan Lembaga antara lain terdiri atas pendanaan operasional pelayanan dasar oleh pemerintah, dukungan manajemen pendidikan, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, dan penyelenggaraan pemilu.

”Belanja Kementerian dan Lembaga sampai dengan Agustus 2024 mencapai Rp5,59 triliun atau 60,8 persen dari pagu, terkontraksi 0,68 persen (yoy) karena lambatnya realisasi belanja modal oleh Kementerian Lembaga,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani, Rabu, 2 Oktober 2024.

Belanja Kementerian dan Lembaga di NTB meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos. Belanja Pegawai mencapai Rp2,39 triliun atau 71 persen dari pagu, naik 17,4 persen (yoy). Kenaikan Belanja Pegawai dipengaruhi antara lain oleh pembayaran gaji pokok, tukin,gaji dan honorarium, lembur dan lainnya.

Adapun Belanja Barang mencapai Rp2,31 triliun atau 56,3 persen dari pagu, naik 19,7 persen (yoy). Kenaikan Belanja Barang dipengaruhi antara lain oleh belanja honor, belanja JIJ untuk diserahkan kepada Masyarakat, pemda, belanja bahan dan lainnya. Belanja JIJ sendiri merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset berupa jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sampai aset tersebut siap digunakan oleh masyarakat.

“Sementara belanja modal mencapai Rp0,87 triliun atau 51,4 persen dari pagu, terkontraksi sebesar 46,99 persen (yoy). Belanja modal didominasi untuk irigasi, jalan dan jembatan, serta gedung dan bangunan,” terangnya.

Adapun belanja bansos mencapai Rp11,3 miliar atau 49 persen dari pagu, naik 0,4 persen (yoy). Belanja Bansos ditujukan untuk program pendidikan tinggi sebesar Rp10,52 miliar dan program perlinsos sebesar Rp826,19 Juta.

“Selain itu, belanja bansos juga disalurkan oleh satker pusat Kementerian Lembaga antara lain untuk YAPI sebesar Rp12,05 miliar, BPNT Rp786,52 miliar, PKH 573,04 miliar, dan Kartu Prakerja Rp71,51 miliar,” terangnya.

Sementara itu anggaran transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai Rp11,43 triliun atau 67,19 persen dari pagu melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Insentif Fiskal, dan Hibah ke Daerah.

Kinerja penyaluran TKD tahun 2024 dinilai sudah baik jika dibandingkan kinerja sampai dengan Agustus pada tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran TKD sampai dengan 31 Agustus 2024 tumbuh sebesar 6,95 persen (yoy).

Dari realisasi DAU sebesar Rp7,06 triliun, sebesar 86 persennya merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) yaitu Rp6,07 triliun. Realisasi DBH didominasi oleh pembagian Royalti SDA Minerba sebesar Rp327,01 miliar dan atas Cukai Hasil Tembakau Rp226,15 miliar.

“Adapun DAK Fisik didominasi oleh realisasi kontrak Bidang Kesehatan, terutama untuk penguatan sistem kesehatan. Sedangkan 53 persen dari Dana Desa yang telah disalurkan merupakan DD yang tidak ditentukan penggunaannya atau DD Nonearmark” tutup Ratih.(ris)

Produksi Padi di NTB Sudah Mencapai 1,26 Juta Ton

0
Kegiatan panen padi menggunakan alat combine harvester di Kelurahan Pejarakan Karya Kota Mataram beberapa waktu lalu. Hingga September 2024, panen padi NTB Capai 1,26 Juta Ton GKG (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Panen padi masih terus berlangsung di NTB. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi NTB dari Januari – September atau sampai triwulan III 2024 menunjukkan bahwa luas panen padi NTB sudah mencapai 249.802 hektare dengan hasil panen sebesar 1.262.208 ton gabah kering giling (GKG).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB H.Muhammad Tufieq Hidayat mengatakan, dengan capaian yang tinggi tersebut, maka target produksi tahun 2024 ini diyakini akan tercapai sebesar 1,4 juta ton GKG. Bahkan jika dilihat dari capaian hingga bulan September yang cukup menggembirakan ini, maka NTB berpotensi melampaui capaian panen di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton.

Muhammad Tufieq Hidayat mengatakan, realisasi produksi padi yang lebih dari 1,5 juta ton di tahun 2024 lantaran adanya beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), salah satunya berupa pembagian pompa untuk kelompok tani di NTB. Dengan demikian, meskipun musim kemarau masih terjadi tahun ini, kebutuhan air untuk pertanian padi bisa terpenuhi.

“Tercapainya target kita tidak terlepas dari program pompanisasi bantuan Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten/kota se NTB, sehingga dampak kekeringan akibat Elnino dapat diminimalisir. Bahkan hampir tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap produksi padi NTB,” kata Muhammad Tufieq Hidayat kepada Suara NTB, Rabu, 2 Oktober 2024.

Untuk diketahui, di 2023 lalu luas panen padi mencapai sekitar 287,51 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 17,42 ribu hektare atau 6,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 270,09 ribu hektare. Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 1,54 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 85,59 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.

Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 876,27 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 48,75 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 827,52 ribu ton.(ris)

Karantina NTB Sertifikasi 681.748 Ekor Benih Lobster Ekspor

0
Benih bening lobster (ekbisntb.com/jpnn)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, Karantina NTB terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan perkarantinaan yang andal dan terpercaya.

Benih bening Lobster atau yang biasa dikenal dengan BBL merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan peminat yang cukup banyak di pasar domestik maupun internasional.

Ada dua jenis BBL yang menjadi primadona pasar asal pulau Lombok ini, yaitu BBL jenis Pasir (Panulirus homarus) dan BBL jenis Mutiara (Panulirus ornatus).

Berdasarkan data lalulintas komoditas perikanan, Karantina NTB telah mensertifikasi sebanyak 681.748 ekor BBL pada tahun 2024 sampai dengan Rabu, 2 September 2024.

Secara rinci Agus menyatakan bahwa setidaknya terdapat 446.194 ekor BBL jenis Pasir dan 235.644 ekor BBL Jenis Mutiara telah disertifikasi oleh Karantina NTB.

Selanjutnya, Karantina NTB mencatat untuk sertifikasi tertinggi yang dilakukan oleh timnya pada BBL Pasir terdapat pada bulan Juli sebanyak 142.514 ekor dan September sebanyak 225.940 ekor.

Sementara untuk BBL jenis Mutiara juga tercatat pada bulan yang sama dengan jumlah 100.282 ekor dan 97.865 ekor.

Agus menyatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa Karantina.

Salah satunya dengan program baru yang telah diluncurkan pada awal september lalu oleh Badan Karantina Indonesia, yaitu Sistem layanan BEST TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology).

Terakhir Agus mengajak pengguna jasa Karantina, khususnya pengguna jasa Karantina di NTB agar dapat mulai bermigrasi ke sistem pelayanan baru tersebut untuk melakukan Permohonan Tindak Karantina (PTK online), mengingat sistem layanan tersebut telah terpadu untuk layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan.(bul)

AMPHURI Menyarankan, Jangan Tarik Setoran Haji untuk Umrah

0
H. Zamroni(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meminta kepada calon jemaah haji untuk menahan keinginan menarik dana hajinya, hanya untuk sekedar berumrah.
Hal ini dikemukakan Ketua AMPHURI Nusa Tenggara, H. Zamroni, merespon banyaknya calon jemaah haji yang menarik dana haji, karena alasan lamanya masa tunggu berhaji, sampai 37 tahun.

Sebagaimana data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi pertama dengan calon jemaah haji terbanyak yang membatalkan berangkat haji yaitu 10.304 orang, disusul Jawa Barat 9.000 orang, kemudian Jawa Tengah 6.222 orang.

Setelah itu Banten 2. 226 orang. Jakarta 2.244 orang, Sumatera Utara 1.916 orang, NTB 1.734 orang. Sulawesi Selatan 1. 504 orang. Kalimantan Selatan 1.322 orang. Dan Lampung 1.306 orang.

Banyak pihak yang menyayangkan penarikan dana haji untuk umrah. Bahkan diduga oknum-oknum travel umrah di lapangan yang melakukan bujuk rayu kepada calon jemaah untuk berumrah, ketimbang menunggu berhaji yang masanya cukup panjang.

H. Zamroni juga tak menampikkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk merayu calon jemaah haji agar menarik dana hajinya, dan berangkat umrah.

“Cuma kami dari beberapa travel di Lombok kepada teman teman marketing tidak menyarankan itu, biarkan saja jemaah berapa tahun menunggu (haji). Kalau mau berumrah pakai dana yang ada, In Syaa Allah, Allah mudahkan. Kami tidak menampikkan, ada yang begitu, mungkin karena oknum marketing travelnya terlalu bersemangat,” ujarnya.

“kami dari pihak travel tidak menyarankan hal tersebut. Kami lebih menganjurkan calon jemaah untuk bersabar dan tetap melanjutkan proses pendaftaran haji,” tambahnya.

Namun perlu diketahui, keputusan untuk menarik setoran haji tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak jemaah haji agar bisa segera berangkat. Proses pendaftaran dan keberangkatan harus lebih transparan dan tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, H. Zamroni juga menyoroti kebijakan pemerintah sebelumnya yang membuka talangan haji. Talangan haji ini membuat antrean haji menjadi semakin panjang karena banyak orang yang dibiayai untuk mendaftar haji.

Sehingga memicu tingginya antrean haji dan berdampak kepada orang-orang yang sudah siap secara financial menjadi ikut mengantre panjang.

H. Zamroni berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain, memperjelas proses pendaftaran dan keberangkatan haji. Mempercepat proses administrasi haji.

Menguatkan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi untuk terus meningkatkan kuota haji bagi jemaah Indonesia.

H. Zamroni juga menyampaikan pesan kepada calon jemaah haji agar tetap sabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
“Haji adalah ibadah yang sangat mulia,” demikiian disarankan.(bul)

Malaysia Mulai Nerima Pekerja Indonesia

0
H. Muhammadon (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Malaysia sudah membuka kembali menerima pekerja-pekerja asal Indonesia, setelah satu tahunan ditutup.

Pemerintah Malaysia melakukan penutupan ini, salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan dan penempatan pekerja migran yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga terkait dengan upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di negaranya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB, H. Muhammadon mengatakan, setelah membuka kembali menerima pekerja luar, Malaysia menyediakan kuota terbatas, 25.000 se Indonesia yang akan dipekerjaan di sektor perkebunan.

“Ada beberapa perusahaan pengirim sudah dapat kuotanya. Semua sedang berjuang untuk mendapat kuota,” kata H. Madon, dihubungi Rabu, 2 September 2024.

Dibukanya kembali peluang untuk pekerja Indonesia, kata H. Madon, menjadi angin segar bagi perusahaan penempatan, maupun masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia. Perusahaan-perusahaan yang sudah menerima kuota, langsung melakukan sosialisasi dan rekrutmen lapangan.

“Cuma kuota yang sudah diberikan masih terbatas. Mudah-mudahan bulan sepuluh (Oktober) ini, sudah mulai banyak kuota yang diterima perusahaan,” katanya.

H. Madon menambahkan, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok tengah yang sudah mulai melakukan pemberkasan calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malayia. Selain membuka diri menerima pekerja dari luar, Pemerintah Malaysia juga memberikan kelunakan. Diantaranya, biasa Bestinet sebesar Rp425 ribu per calon PMI dihapus. Begitu juga biaya SML sebear Rp350 ribu juga dihapus.

“Kita meminta kepada pemerintah Malaysia juga biaya hendos dihapus. Yang sebelumnya biayanya Rp60 ribu, naik menjadi Rp1,3 juta. Ini yang kita harapkan pemerintah Malaysia menghapusnya. Karena kita pemberangkatan PMI zero cost,” tambahnya.

Ditambahkannya, meskipun pintu telah dibuka, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon PMI. Syarat-syarat ini umumnya berkaitan dengan kualifikasi, dokumen, serta prosedur penempatan yang telah ditetapkan oleh kedua negara.

Selalu gunakan jasa agen penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKI) yang resmi dan terdaftar. Hal ini untuk menghindari praktik penipuan dan memastikan proses penempatan berjalan sesuai aturan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan kepada PMI yang bekerja di luar negeri. Pastikan PMI memahami hak dan kewajiban sebagai seorang pekerja migran. Sebelum diberangkatkan bekerja ke Malaysia.(bul)