Beranda blog Halaman 858

Pemerintah Berencana Setarakan Manfaat JKP dengan Prakerja

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah berencana merevisi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), di mana nilainya akan disesuaikan dengan merujuk pada manfaat program Kartu Prakerja.

“Kami minta insentif pelatihan JKP itu disesuaikan dengan Prakerja. Saat ini, insentif pelatihan Prakerja itu sekitar Rp3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari itu. Jadi, JKP akan dinaikkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan yang diberikan terdiri dari tiga bentuk, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Pelatihan yang diberikan berbasis kompetensi baik secara daring maupun luring.

Manfaat pelatihan kerja dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Peserta yang telah menerima manfaat pelatihan kerja harus melaporkan pelatihan yang telah diselesaikan paling lama tujuh hari kerja sejak selesainya pelatihan.

Sebelumnya, Airlangga juga pernah menyampaikan wacana revisi kebijakan JKP. Hal itu ia sampaikan usai Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat 13 September 2024.

Saat itu, dia mengungkapkan biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta.

Selain kenaikan nilai manfaat pelatihan, dia juga mengatakan cakupan penerima JKP akan diperluas hingga menjangkau pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Kemudian, manfaat uang tunai juga bakal direvisi. Sebelumnya, benefit uang tunai diberikan sebesar 45 persen dari gaji selama tiga bulan pertama, lalu 25 persen dari gaji selama tiga bulan berikutnya. Gaji yang dimaksud disesuaikan dengan penghasilan terakhir, namun dengan perhitungan maksimal Rp5 juta per bulan.

Adapun penyesuaian yang akan dilakukan yaitu benefitnya disetarakan sebesar 45 persen dari gaji selama enam bulan tersebut.

Menurut Airlangga, Pemerintah tengah menyiapkan landasan aturan kebijakan itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (ant)

Bapanas: Bantuan Beras Disalurkan Sesuai Rencana Guna Tekan Inflasi

0
Bantuan Beras Disalurkan (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan beras selalu disalurkan sesuai rencana untuk membantu menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan bahwa langkah penyaluran bantuan pangan beras menjadi kunci dalam menekan inflasi di sektor pangan.

“Penyaluran bantuan pangan beras ini secara langsung dapat mengurangi tekanan harga di pasar,” kata Ketut.

Ketut mengaku bahwa pihaknya sebelumnya mendampingi Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) kepada warga di Gudang Bulog Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu 2 Oktober 2024.

Dia menuturkan bahwa penyaluran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia serta mengendalikan inflasi pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas pangan pokok bagi masyarakat.

“Dengan adanya tambahan suplai beras dari pemerintah, stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat tidak terdampak oleh lonjakan harga yang berpotensi menambah beban ekonomi,” jelas Ketut.

Lebih lanjut, Ketut menyebutkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Kampung Baru mencapai 1.292,54 ton. Sebanyak 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan pangan beras dalam kesempatan tersebut.

“Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang telah berjalan sejak awal tahun,” tambah Ketut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya intervensi bantuan pangan untuk menjaga tingkat inflasi pangan.

“Ini kan (bantuan pangan beras) sudah sesuai rencana, Agustus kemudian Oktober kemudian Desember dan kita harapkan ini bisa mengerem harga beras, karena kita intervensi lewat bantuan pangan beras. (Selain itu) untuk pasokan (beras) tidak ada masalah,” kata Presiden.

Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah strategis yang efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan.

Dia menuturkan, sejak awal tahun, Bapanas telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian, salah satunya melalui penguatan CPP.

“Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi,” ujar Arief.

Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras melalui tiga tahap. Pada tahap pertama (Januari-Maret 2024), sebanyak 659.131 ton beras disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia.

Selanjutnya tahap kedua (April-Juni 2024) sudah mencatatkan penyaluran sebesar 653.356 ton. Pada tahap ketiga (Agustus 2024) telah mencapai 218.171 ton.

Ia menambahkan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2024 berada pada level 1,84 persen (year-on-year), dengan komponen harga bergejolak seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih yang memiliki andil inflasi sebesar 0,23 persen.

“Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pemerintah di 1,5 hingga 3,5 persen,” terang Arief.

Khusus inflasi beras secara bulanan (month to month), sebelumnya di bulan Agustus tercatat berada di 0,31 persen dan di bulan September terjadi penurunan menjadi 0,05 persen.

Dari ini, langkah strategis pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras terbukti mampu menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini dinilai sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.

Lebih lanjut, Bapanas bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil seperti Kabupaten Sumba Barat.

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan upaya menjaga angka inflasi secara berkelanjutan. (ant)

Bulog Dukung Penggunaan Teknologi untuk Pertanian Berkelanjutan

0
Bulog Dukung Penggunaan Teknologi untuk Pertanian(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Perum Bulog menyebut inovasi teknologi dan efisiensi model bisnis sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan pertanian berkelanjutan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap menyampaikan lahan pertanian makin terkonversi akibat perubahan iklim, dan kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.

Menurutnya, teknologi dan efisiensi model bisnis dapat menciptakan pasar baru dan berkelanjutan yang sangat dibutuhkan.

“Menghadapi beragam tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, seperti isu geopolitik dan perubahan iklim, dibutuhkan solusi yang melibatkan kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang bisa digunakan untuk melihat pola tanam maupun panen,” ujar Sonya melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Sonya mengatakan Perum Bulog konsisten untuk terus mendukung terobosan-terobosan untuk melakukan mitigasi terhadap resiko yang dihadapi oleh rantai pasok pangan seperti krisis iklim, volatilitas pasar maupun ketegangan geopolitik.

“Kemajuan teknologi membuat kami bisa melakukan perencanaan jangka panjang, tentunya berkolaborasi dengan para pemegang data dari pemerintah seperti Bapanas, Departemen Pertanian, maupun BPS, sehingga dapat tercipta pengaplikasian teknologi berbasis AI guna mewujudkan neraca pangan yang berimbang,” kata Sonya.

Profesor dari Divisi Ekonomi Sumber Daya Alam Kyoto University Kei Kajisa mengatakan teknologi pada industri pertanian di Jepang telah membantu meningkatkan kualitas beras dan mengurangi 20 persen sampai 30s persen gas metana yang diproduksi pada lahan pertanian, sehingga membantu mengurangi emisi karbon.

Teknologi yang digunakan di negara Jepang seperti Automate Waiting and Dry (AWD), maupun sensor yang dapat mengukur kadar air pada tanaman padi, membuat industri pertanian di Jepang dapat tetap memenuhi target produksi walaupun banyak generasi muda di Jepang yang datang dari keluarga petani, memilih beralih profesi dan pindah ke perkotaan.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani muda (berusia 19-39 tahun) di Indonesia mencapai sekitar 6,18 juta orang, yang mewakili sekitar 21,93 persen dari seluruh jumlah petani di negara ini.

Sementara itu, Komunitas Petani Muda Keren yang tumbuh secara organik dan berada di berbagai provinsi di Indonesia, berhasil menarik minat kaum muda yang rata-rata berusia 35 sampai dengan 50 tahun, untuk turut membangun masa depan pertanian berkelanjutan dengan menerapkan penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi canggih seperti smart irrigation system, sensoring, dan drone spraying membantu para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga bisa mendapatkan pendapatan tetap baik secara harian, bulanan maupun tahunan.

“Dengan memanfaatkan teknologi, petani dapat mengoptimalkan lahan pertaniannya dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan kecanggihan teknologi membuat para petani bisa melakukan usaha lainnya yang menunjang industri pertanian,” kata pendiri Komunitas Petani Muda Keren AA Gede Agung Wedhatama. (ant)

Bappenas Tekankan Lima Industri Prioritas dalam Ekonomi Sirkular

0
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut ada lima sektor industri yang menjadi prioritas dalam rencana aksi nasional ekonomi sirkular.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kelima sektor tersebut adalah makanan dan minuman, elektronik, tekstil, konstruksi dan bahan bangunan, serta plastik.

“Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan Indonesia, termasuk industrialisasi di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sudah menentukan lima sektor prioritas untuk menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia,” ujar Amalia di Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan, implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi yang berasal dari sumber daya alam (SDA).

Selanjutnya, ekonomi sirkular juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah atau zero waste melalui penerapan 9R yakni refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle dan recover.

Khusus pada sektor tekstil, kata Amalia, strategi untuk menjalankan aksi ekonomi sirkular antara lain pengembangan infrastruktur serta penguatan ekosistem ekonomi sirkular tekstil nasional, pengurangan limbah tekstil dan peningkatan efisiensi sumber daya dalam proses produksi tekstil.

“Untuk mendorong ekonomi sirkular di sektor tekstil adalah menciptakan atau membangun ekosistem dari sirkuler industri. Nah ekosistem ini menjadi penting,” katanya.

Amalia menyampaikan, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan ekonomi sirkular di sektor tekstil. Oleh karena itu, Ia meminta kepada kementerian/lembaga dan pihak swasta untuk berkolaborasi.

“Rencana yang didesain oleh pemerintah itu sudah ada, tetapi untuk implementasi dan menciptakan hal-hal yang konkret, tentunya harus kolaborasi dengan semua,” ucap Amalia. (ant)

Terindikasi Invetasi Bodong, PT. XFA AI Diblokir

0
Otoritas Jasa Keuangan(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk waspada dan tidak tergiur atas penawaran investasi atau melakukan penempatan dana pada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas aspek legalitasnya.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Kamis, 3 Oktober 2024, disebutkan Satgas PASTI telah menerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat menempatkan dananya pada kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang bernama PT Xpertise Future Analytics Indonesia (PT XFA AI), entitas tersebut mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Penawaran tersebut menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

Menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas PASTI terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya. Satgas PASTI juga telah memanggil pengurus PT XFA AI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi meskipun yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota Satgas PASTI, PT XFA AI dinilai telah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan berlaku antara lain, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya. Melakukan penawaran penempatan dana, perekrutan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus skema ponzi. Dan tidak memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Mendasarkan hal-hal di atas dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Satgas PASTI akan melakukan tindakan berupa pemblokiran terhadap badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs dan sosial media yang berkaitan dengan PT XFA AI, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko. Diharapkan masyarakat untuk melakukan pengecekan kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang.

Bagi masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dengan modus yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan janji imbal hasil yang tidak logis, agar dapat melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.(bul)

Pimwil Bulog NTB : Soal Beras, Jangan Panik

0
Sri Muniati (ekbisntb.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Bulog NTB, Sri Muniati meminta kepada masyarakat agar tidak panik, menyikapi harga beras saat ini. menurutnya, stok beras yang dikuasai pemerintah cukup aman untuk memenuhi kebuhan masyarakat, hingga musim panen awal tahun 2025 nanti.

Hal ini ditegaskan Sri di ruang kerjanya, Kamis, 3 Oktober 2024, didampingi Musazdin Said, Wakil Pimwil Bulog NTB. Menurutnya, stok setara beras yang dikuasai Bulog NTB saat ini mencapai 45 ribu ton. Sangat aman, untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan kedepan.

Dengan kekuatan stok beras yang dimiliki Bulog ini, menurutnya, masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga agar tidak khawatir tidak mendapatkan beras di pasaran. Kemudian membeli beras dalam jumlah besar (panic buying) yang dapat memicu para spekulan untuk menaikkan terus harga beras.

“Jangan panik, beras yang dikuasai Bulog cukup besar,” tegasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dengan harga terjangkau, Bulog juga terus melakukan kegiatan Operasi Pasar (OP). Bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Bulog menggelontorkan sebanyak 2 ton beras SPHP (Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) pada setiap titik operasi pasar. Harga beras SPHP dalam kemasan 5 Kg ini Rp57 ribu. Atau harga penjualannya maksimal di pasaran Rp12.500 per Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sri menambahkan, selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat terjaga. Selain mendistribusikan beras SPHP ke pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian hingga pedesaan dengan kerjasama antar pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat juga dapat mengajukan kerjasama ke Bulog untuk menggelar operasi pasar. Bulog yang menyediakan berasnya dan langsung mendistribusikan ke titik yang diusulkan.

“Silakan saja, kalau ada kelompok masyarakat untuk mengajukan kerjasama untuk operasi pasar. Kita siapkan berasnya, dijual dengan harga sesuai HPP. Dan kita terus mendorong semua mitra kita, harus tersedia beras SPHP yang harganya tidak boleh dijual dari batas yang ditentukan pemerintah. Beras SPHP ini beras dalam kemasan dengan kualitas cukup bagus. berasnya adalah beras yang diserap dari petani di NTB,” ujarnya.

Selain itu, tambah Sri, saat ini Bulog menggelontorkan beras bantuan pangan (Bapang) kepada sebanyak 643.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB, atau setara dengan 6.430 ton disalurkan setiap bulan. Satu KPM mendapatkan jatah 10 Kg.

“Bapang tahap tiga di Bulan Oktober ini sudah mulai disalurkan. Sehingga masyarakat penerima manfaat tidak perlu lagi membeli beras ke pasaran. Sudah disiapkan pemerintah,” tambahnya.

Selain itu, masyarakat juga disiapkan pilihan beras kualitas premium harga komersil. Harganya Rp14.980 per Kg yang dapat di beli melalui mitra-mitra Bulog, baik RPK maupun pedagang-pedagang beras di pasar.

“Melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk pengendalian harga beras, kita berharap masyarakat tetap bijak. Beli beras sesuai kebutuhan. Jangan membeli borongan karena khawatir tidak ada beras, itu bisa memicu kenaikan harga. Stok beras kita sangat tersedia, jangan khawatir,” demikian Sri Muniati.(bul)

Harga Beras Dikeluhkan, Pemerintah Anggap Masih Wajar

0
Ilustrasi Beras. (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingginya harga beras di pasaran menjadi keluhan kalangan perempuan, terutama ibu rumah tangga. Disisi lain, pemerintah menganggap kenaikan harga ini masih dalam batas wajar.

Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kota Mataram, Ita mengeluhkan harga beras yang baru dibelinya di pasaran. Biasanya Rp12 ribu perkilo, naik menjadi Rp14 ribu perkilo.

Kenaikan harga beras ini dirasa memberatkan, karena tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Ibu rumah tangga yang notabenenya karyawan perusahaan swasta ini mengharapkan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga beras di pasaran.

Ibu rumah tangga lainnya di Kota Mataram, Novita mengemukakan, harga beras terus mengalami kenaikan. Ia membeli beras dengan harga Rp74 ribu per 5 Kg (Rp14.800 per Kg). beras kemasan ini dibelinya dari ibu-ibu tetangga komplek.

“Berasnya baru di heler. Ada yang harganya Rp80 ribu juga. Mau ndak mau, harus beli, kebutuhan soalnya,” katanya.

Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hery Agustiadi mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pasar yang dilakukan rutin oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, harga beras menurutnya masih pada posisi stabil.

Harga beras tergantung kualitas. Per Kamis, 3 Oktober 2024, harga beras dimulai dari Rp13.200 per Kg, sampai Rp16.250 per Kg.

“Kalau terjadi gejolak harga beras di pasaran, maka kebijakan yang kami lakukan adalah operasi pasar. Bekerjasama dengan Bulog, dan DKP (Dinas Ketahanan Pangan),” katanya.

Disamping itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga akan melakukan kajian. Melihat harga beras di pasaran saat ini, Hery mengatakan, belum mengkhawatirkan. Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga menurutnya sudah melakukan antisipasi kenaikan harga-harga. Bekerjasama juga dengan kabupaten/kota untuk melakukan pasar murah. Baik di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beras saat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Operasi pasar dengan mitra ini tetap dilakukan. Pada Kamis, 3 Oktober 2024, Operasi Pasar dilaksakan oleh Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Bulog di Desa Sukadana Kecamatan Terara Lombok Timur.

Dengan menyediakan 2,5 ton beras SPHP dengan harga Rp57.000/5 Kg. Pelaksaan dilakukan berkelanjutan dengan melihat antusias masyarakat yang begitu besar.(bul)

Motor Marquez Terbakar, Ketua IMI NTB Sebut karena Problem Mesin

0
Insiden motor Marc Marquez terbakar pada race MotoGP Mandalika 29 September 2024(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M. Kes., mengatakan insiden terbakarnya motor pembalap MotoGP, Marc Marquez pada Minggu, 29 September lalu merupakan murni karena adanya masalah di mesin motornya.

Sebagai direktur RSUP sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, Ia menyatakan rutin memonitor kondisi motor dan pembalap, dan ditemukan permasalahan di Motor pembalap asal Spanyol tersebut. “Motornya cuma satu. Saya monitor terus ya memang error, mungkin ada yang error. Kesalahan dari motornya,” ujarnya.

Sebelumnya, Marquez mengaku kecewa dengan Marshal MotoGP Mandalika yang tidak sigap menangani insiden terbakarnya motor Ducati miliknya. Ia menyayangkan pihak panitia MotoGP yang tidak menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang layak untuk membantu memadamkan api yang keluar dari mesin motornya.

Menanggapi hal tersebut, Herman mengatakan setiap APAR sudah memiliki standar, begitupun dengan APAR yang disediakan di Sirkuit Mandalika. Begitupun dengan Marshal yang dikeritik, Ketua IMI NTB ini mengatakan Marshal NTB sudah sesuai standar, bahkan saking profesionalnya, Marshal ini diimport keluar negeri.

“Saya pikir APAR itu punya standar semua, APAR itu punya kapasitas masing-masing, dan lagi motor itu kecil, saya lihat apinya tidak terlalu besar,” katanya.

“Marshall kita import kok saking bagusnya. Terbukti dari event yang kita lakukan dari kesatu, kedua, dan ketiga, Marshall ndak ada masalah kok,” lanjutnya.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab Marquez gagal finish di Sirkuit Mandalika salah satunya karena Marquez kurang beruntung di sirkuit ini. Terbukti dari seringnya ia crash atau terjatuh setiap kali balapan di Mandalika. “Kalau orang balapan itu, lucky juga jelas. Jadi kalau saya lihat dari awal dia bolak balik jatuh,” ucapnya.

Pada hari terakhir MotoGP Mandalika kemarin, banyak pembalap mengalami crash, hingga tersisa hanya 12 pembalap yang finish 27 putaran. Banyaknya pembalap yang jatuh di sirkuit ini dikatakan karena kurangnya keberuntungan pembalap tersebut di sirkuit yang ada di Lombok Tengah ini.

“Memang crash cukup banyak kemarin, saya itung-itung ada 18. Terakhir yang jatuh pembalap yang mau finish, si Bastiani jatuh. Ya memang faktor luckynya. Jadi kalau saya pastikan APAR kita sudah memenuhi standar,” pungkasnya. (era)

FEB Unram Bahas Pentingnya Ekonomi Syariah Lewat ICSE 2024

0
International Conference on Sharia Economics (ICSE) 2024 dengan tema “Strengthening Economic Stability Through Sharia Economic” pada Minggu 29 September 2024 yang digelar oleh FoKEI. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Kajian Ekonomi Islam (FoKEI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (FEB Unram) menggelar International Conference on Sharia Economics (ICSE) 2024 dengan tema “Strengthening Economic Stability Through Sharia Economic” pada Minggu 29 September 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan mahasiswa, yang berdiskusi tentang pentingnya ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat lokal dan global.

ICSE 2024 ini merupakan kali pertama acara ini diadakan. Wakil Dekan I FEB Unram, Dr. Diswandi, SE., M.Sc., memberikan keynote speech tentang peran strategis ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Acara ini juga menghadirkan tiga pembicara utama yang sangat kompeten di bidangnya. Dimas Bagus Wiranatakusuma, S.E., M.Ec., Ph.D., dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, membahas tentang ketahanan perbankan syariah dan stabilitas keuangan. Dr. Zalina Zainal, dosen di Universitas Utara Malaysia, memberikan wawasan tentang pengaruh ekonomi syariah terhadap kebijakan publik dan perekonomian regional. Sementara itu, Dr. Shahid Q. Manalundong, LPT, Ph.D., dosen di Mindanao State University, Filipina, membahas tentang keuangan syariah dan inklusi keuangan: tantangan dan peluang dalam konteks Filipina.

Acara ini diselenggarakan secara online melalui platform Zoom Meeting, yang memungkinkan partisipasi dari berbagai wilayah dan latar belakang. Peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan mudah, termasuk sesi diskusi interaktif yang memperkaya pengalaman seminar.

Setelah seminar, acara dilanjutkan dengan sesi paralel yang menjadi sesi presentasi bagi para peserta yang telah mengajukan paper mereka. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka, menerima umpan balik dari para ahli, dan berdiskusi dengan peserta lainnya.

Sesi lomba yang diadakan dalam konferensi ini diikuti oleh peserta dari berbagai universitas ternama di Indonesia, di antaranya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga. Para peserta berkompetisi dalam mempresentasikan hasil penelitian mereka terkait ekonomi syariah, dengan penilaian dari panel ahli yang telah berpengalaman di bidang ini.

Selama sesi diskusi, peserta aktif terlibat dalam dialog dan berbagi pengalaman, yang menghasilkan berbagai ide inovatif untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan. Beberapa topik yang dibahas antara lain implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, pengembangan produk keuangan syariah, dan kolaborasi antar institusi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat.

Acara ini diakhiri dengan sesi dokumentasi yang mengabadikan momen penting tersebut. Tercatat, seminar ini diikuti oleh sekitar 200 peserta, yang datang dari berbagai latar belakang akademik dan profesional. ICSE 2024 diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kolaborasi lebih lanjut antara akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih unggul dan kreatif.

“Dengan suksesnya seminar ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dunia,” pungkas Diswandi. (ron)

Pembangunan Berkelanjutan, Unram Dorong Penguatan Inovasi Ekosistem Startup dan UMKM

0
Seminar bertajuk “Penguatan Inovasi Ekosistem Startup dan UMKM untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang digelar LPPM Unram pada Senin 30 September 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram (LPPM Unram) menggelar seminar bertajuk “Penguatan Inovasi Ekosistem Startup dan UMKM untuk Pembangunan Berkelanjutan” di Unram pada Senin 30 September 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), mahasiswa, serta perwakilan UMKM binaan Inkubator Bisnis dan Inovasi (Kubinov) LPPM Unram.

Dalam kegiatan ini hadir Kepala LPPM Unram, Prof. Dr. Ir. Sukartono, M.Agr. didampingi oleh Sekretaris LPPM Unram, Prof. Dr. Ir. I Gusti Putu Muliarta Aryana, M.P., dan Dr. Didy Ika Supryadi, SE., MM. selaku Kepala Pusat Kubinov LPPM Unram.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini di antaranya Nurwahyu Baharudin memaparkan tentang Modal Usaha Ventura; Danu Saputra dan Idham, M.Kom. dengan topik terkait dukungan teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem bisnis kecil dan menengah; serta Donald Wiraharja, B.Sc., M.Sc. memaparkan tentang peluang UMKM lokal di Indonesia.

Kemudian, Ida Bagus Made Indra menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ventura di Indonesia dan Iskandar Sukmana, M.Pd. menutup sesi dengan ajakan bagi para startup dan UMKM.

Kepala LPPM Unram, Prof. Sukartono, dalam sambutannya, menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara startup dan UMKM dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Prof. Sukartono juga menyampaikan harapannya agar seminar ini dapat menjadi jembatan bagi para pelaku industri untuk berbagi pengalaman dan membangun jaringan yang kuat.

“Sebagai Kepala LPPM Unram, saya ingin menegaskan komitmen kami dalam meningkatkan kapasitas UMKM lokal melalui program Kubinov. Program ini dirancang untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antarpelaku usaha, memberikan pelatihan keterampilan, serta akses kepada sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif,” jelas Prof. Sukartono.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan komunitas, pihaknya percaya bahwa Kubinov dapat menjadi pendorong utama dalam memperkuat ekosistem UMKM. Dengan begitu mereka mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Acara ini berlangsung dengan antusiasme tinggi, ditandai dengan kehadiran ratusan peserta yang aktif berpartisipasi dalam diskusi panel dan sesi tanya jawab. Beberapa narasumber ternama dari OJK dan Amvesindo turut berbagi wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UMKM dan startup dalam menghadapi era digital dan globalisasi.

Peserta seminar juga diberikan kesempatan untuk mengikuti lokakarya praktis, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai pengembangan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam usaha mereka. Diskusi yang interaktif membuat para peserta saling berbagi ide dan solusi, memperkuat semangat kolaborasi yang menjadi fokus utama acara.

Di akhir sesi, Kepala Pusat Kubinov, Dr. Didy Ika Supryadi, mengungkapkan bahwa, kolaborasi ini akan mengarah pada penyusunan MoU, MoA, dan inisiatif AI di masa depan. “Selanjutnya, para tenant startup yang berada pada tahap awal dapat memperoleh akses ke permodalan berupa investasi ekuitas yang sangat dibutuhkan pada fase pengembangan awal, tentunya setelah mereka mencapai market fit,” ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap fenomena di mana mahasiswa hanya mengejar pendanaan terbatas untuk ide bisnis yang tidak berkelanjutan akan hilang. “Dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemangku kepentingan ekonomi melalui kegiatan ini, ekosistem mahasiswa akan semakin berkembang,” tutup Didy. (ron)