Beranda blog Halaman 84

Gunakan Delapan Pesawat Kargo Khusus, Logistik MotoGP Mandalika Tiba 5 Oktober 2026

0
Gunakan Delapan Pesawat Kargo Khusus, Logistik MotoGP Mandalika Tiba 5 Oktober 2026 
LOGISTIK - Logistik MotoGP saat tiba di BIZAM pada perhelatan MotoGP tahun 2025 lalu. (Suara NTB/TheMandalikaGP.com)

Praya (EKBIS NTB) -Sebanyak delapan pesawat kargo khusus bakal dikerahkan untuk mengirim logistik pendukung ajang MotoGP Mandalika yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang. Kedatangan logistik perdana dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang. Semua persiapan untuk mendukung ajang balap dunia tersebut saat ini juga terus dilakukan PT Angkasa Pura (AP) Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Kedatangan logistik perdana MotoGP Mandalika itu nantinya juga sekaligus menandai dimulainya operasional layanan penerbangan MotoGP di BIZAM yang akan berlangsung hingga 12 Oktober 2026.

“Kedatangan logistik MotoGP Mandalika melalui udara direncanakan mulai tanggal 5 Oktober 2026 mendatang,” sebut General Manager PT. AP Indonesia BIZAM Aidhil Philip Julian, kepada awak media saat ditemui di BIZAM, Senin (7/9).

Logistik tersebut nantinya akan dikirim dari Bandara Internasional Narita Jepang, karena sebelum MotoGP Mandalika digelar, Jepang akan terlebih dahulu menggelar balapan tersebut. Itu artinya, hampir semua logistik datang dan dikirim langsung dari Jepang dengan menggunakan pesawat kargo khusus.

Ia pun menegaskan pihaknya dalam hal ini sudah sangat siap melayani penerbangan selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung. Baik itu penerbangan untuk pengiriman logistik, penumpang ataupun yang lainnya. Dan, memastikan layanan penerbangan MotoGP Mandalika tidak akan mengganggu penerbangan regular.

Saat ini, untuk apron di BIZAM sudah bisa menampung berbagai jenis pesawat hingga 30 pesawat sekaligus. Mulai dari pesawat wide body, narrow body, private jet hingga helikopter.

Semua pesawat yang datang akan diatur sesuai dengan SOP yang ada dan tidak ada penananan khusus. Baik itu untuk pesawat logistik MotoGP maupun pesawat penumpang. Semua akan dijalankan sesuai prosedur yang ada.

“Untuk daya tampung terminal bandara, efektif yang digunakan sekarang baru sekitar 59 persen dari kapasitas maksimal. Jadi meski terjadi lonjakan penumpang bukan jadi masalah,” imbuhnya.

Disinggung terkait pengajuan penerbangan tambahan atau extra flight, Aidhil mengaku sejauh ini sudah ada beberapa maskapai yang menyampaikan rencanya penambahan penerbangan. Tetapi belum secara resmi diajukan. Jadi soal berapa extra flight belum bisa bisa disampaikan secara resmi dulu sebelum ada pengajuan resmi dari pihak maskapai.

“Seminggu sebelum MotoGP baru akan disampaikan soal extra flight. Untuk saat ini meski sudah ada yang menyampaikan akan ada extra flight tapi belum bisa kita umumkan sebelum ada permintaan resmi dari maskapai,” tegasnya seraya menambahkan, selama ajang MotoGP Mandalika pihaknya menargetkan pertumbuhan penumpang hingga dua persen. (kir)

Gili Trawangan Krisis Air Bersih, Pemkab KLU Minta TCN Buka Kembali Keran Air

0
Gili Trawangan Krisis Air Bersih, Pemkab KLU Minta TCN Buka Kembali Keran Air
H. Najmul Akhyar (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyiapkan diskresi untuk mengatasi krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan. Diskresi itu berupa meminta PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) membuka kembali keran air menggunakan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut menjadi air siap minum meski kehadiran perusahaan itu kerap ditolak warga.

Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan selama masa waktu diskresi itu berlangsung, PT TCN bisa memproses segala izin yang selama ini menjadi penghalang agar bisa tetap menyalurkan air bersih kepada warga di Gili Meno dan Trawangan.

“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membantu untuk memudahkan perizinan itu,” ujarnya, Senin, 7 September 2026.

Operasional PT TCN sebagai satu-satunya perusahaan penyulingan di Gili Trawangan mendapat penolakan dari warga. Izin perusahaan itu juga dicabut oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Pencabutan izin itu karena perusahaan ini melakukan penyulingan di luar area yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ada di lokasi tersebut.

Kendati izinnya dicabut, Najmul mengaku tidak ada opsi lain untuk menyalurkan air bersih sesegera mungkin. Satu-satunya cara tercepat yaitu dengan membuka keran PT TCN.

“Tidak ada. Jadi ini karena opsinya kan harus cepat. Kalau kita misalnya mencari PT yang lain lagi, perusahaan yang lain lagi, prosesnya pasti lama,” katanya.

Dia memastikan, selama enam bulan diskresi, Pemkab Lombok Utara serta Pemprov NTB akan memfasilitasi PT TCN untuk mendapatkan izin operasional dari KKP. Namun, hingga kini, lanjut Najmul PT tersebut tidak berani mengambil langkah untuk beroperasi kembali. Adapun karena kebutuhan masyarakat akan air bersih kian mendesak, Pemkab KLU terus mendorong agar PT itu untuk membuka kembali keran airnya.

“Karena ini merupakan kepentingan dasar masyarakat yang ada di Gili, khususnya Gili Trawangan, maka Pemda meminta PT TCN untuk membuka keran airnya,” tegasnya.

Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan menyebabkan banyak wisatawan angkat kaki dari pariwisata unggulan NTB itu.

Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengungkapkan krisis air terjadi di tengah puncak musim kunjungan (high season). Menurutnya, sejumlah pengelola hotel terpaksa menyedot air kolam hingga membeli air dari luar pulau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Atas kondisi ini, ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi terkait krisis air bersih di Gili Trawangan. Dia menyebut sedikitnya 315 wisatawan sudah meninggalkan Gili Trawangan lebih awal. Jumlah itu berpotensi bertambah karena masih ada gelombang wisatawan yang mengajukan pembatalan (cancel) dan pengembalian dana (refund).

“Pemerintah harus gerak cepat. Tidak boleh zero service kalau masalah yang mendasar seperti kebutuhan air ini,” katanya. (era)

Jadi Penyangga Pangan Nasional, Bupati Lotim Pastikan Ketersediaan Pupuk

0
Jadi Penyangga Pangan Nasional, Bupati Lotim Pastikan Ketersediaan Pupuk
SAMBUTAN - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat menyamaikan sambutan di acara Maulid Nabi di Lendang Bunga, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Lotim.(Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga Lombok Timur sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, ketersediaan sarana produksi pertanian (saprodi), khususnya pupuk, menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

H. Iron, sapaan Bupati Litim mengatakan, Lotim memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, mulai dari jagung, beras, telur hingga daging. Bahkan, Lombok Timur tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Lombok Timur adalah penyangga pangan nasional. Untuk kebutuhan jagung, beras, telur dan daging, kita tidak perlu mendatangkan dari luar. Kita bahkan mampu membantu pemerintah daerah lain,” ujarnya.

Salah satu kontribusi tersebut terlihat dari sektor peternakan. Haerul menyebut hampir 70 persen kebutuhan daging di Kota Mataram dipasok dari Lotim.

Menurutnya, predikat sebagai daerah penyangga pangan harus diikuti dengan jaminan ketersediaan saprodi bagi petani. Pupuk, kata dia, tidak boleh menjadi barang yang sulit diperoleh petani.

“Kalau kita menjadi kabupaten penyangga pangan, maka saprodinya harus diamankan. Pupuk tidak boleh sulit,” tegasnya.

H. Iron juga menyoroti karakteristik kepemilikan lahan pertanian di Lombok Timur. Menurutnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki lahan pertanian lebih dari dua hektare.

Sebagian besar petani justru menggarap lahan dengan luasan relatif kecil. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan petani kecil tetap mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

“Di Lombok Timur, orang yang memiliki lahan lebih dari dua hektare bisa dihitung dengan jari. Yang lain hanya sekitar lima are. Itu wajib menerima pupuk subsidi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa sebagian bahan baku pupuk masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, termasuk dari negara seperti Rusia. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi petani.

Di sektor tanaman pangan, Bupati Lotim juga menyinggung harga jagung. Ia menyebut harga yang menjadi acuan berada di angka Rp6.500 per kilogram.

Petani diminta melaporkan apabila ada tengkulak yang membeli jagung di bawah harga tersebut. “Kalau ada tengkulak membeli di bawah Rp6.500 per kilogram, laporkan,” pesannya.

Menurutnya, perlindungan terhadap petani tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk, tetapi juga kepastian harga hasil produksi.

Selain sektor pertanian, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian Pemkab Lombok Timur. Haerul mengakui masih banyak ruas jalan dalam kondisi kurang baik.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun depan untuk pembangunan jalan.

Menurut Bupati, kondisi jalan sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan memudahkan distribusi pupuk menuju lahan pertanian sekaligus memperlancar pengangkutan hasil bumi dari sentra produksi menuju pasar.

Untuk mendukung pembangunan daerah, Haerul juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak daerah. Menurutnya, sekecil apa pun kontribusi masyarakat tetap memiliki manfaat bagi pembangunan.

Di sisi lain, ia turut menekankan pentingnya keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mendukung program sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dengan berbagai program tersebut, Pemkab Lombok Timur menegaskan pembangunan daerah diarahkan tidak hanya untuk memperkuat sektor pangan, tetapi juga meningkatkan konektivitas, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (rus)

Pertamina Patra Niaga Berikan Sanksi 237 SPBU di Jatim Bali Nusra

0
Pertamina Patra Niaga Berikan Sanksi 237 SPBU di Jatim Bali Nusra

Mataram (Suara NTB) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus) mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.


Hingga awal September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan.


Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur.


Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, hingga aspek sarana dan prasarana penunjang pelayanan.


Sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, mulai dari teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pemberian sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan pelayanan energi terbaik bagi masyarakat.

“Sanksi yang diberikan kepada lembaga penyalur yang tidak memenuhi ketentuan merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini juga menjadi bentuk ketegasan kami dalam menindak setiap lembaga penyalur yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi,” ujar Ahad.

Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.


Untuk itu, pengawasan dilakukan secara konsisten dan setiap laporan yang diterima menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Komitmen ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan, kualitas pelayanan, dan ketepatan sasaran BBM bersubsidi, termasuk dengan memberikan tindakan sesuai ketentuan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan energi yang aman, tepat, dan sesuai aturan.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di SPBU, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.(bul)

Berikan Ruang untuk Kesalahan Pengguna Jalan Lain, Kunci Jago Cari Aman Saat Berkendara

0

Mataram (Ekbis NTB) — Berkendara aman bukan sekadar mematuhi aturan lalu lintas, melainkan juga mengantisipasi berbagai kemungkinan tindakan pengguna jalan lain. Pasalnya, dalam situasi lalu lintas sehari-hari, pengendara tidak dapat mengontrol perilaku pengemudi lain.

Potensi bahaya acap kali muncul dari kelalaian sederhana, seperti pengendara yang lupa menyalakan lampu sein, mendadak berhenti, salah mengambil jalur, hingga kendaraan yang keluar dari gang tanpa memperhatikan situasi sekitar.

Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menegaskan bahwa pengendara yang aman bukan hanya mereka yang merasa sudah berkendara secara benar, melainkan yang selalu memberi ruang antisipasi atas kesalahan orang lain.

“Di jalan raya kita tidak bisa mengatur semua orang untuk berkendara sesuai harapan kita. Karena itu, selain berkendara dengan benar, kita harus memiliki ruang dan waktu untuk bertindak saat pengguna jalan lain melakukan kesalahan,” ujar Satria, Senin (7/9/2026).

Satria menjelaskan, salah satu kebiasaan dasar yang penting diterapkan adalah menjaga jarak aman dan tidak memepet kendaraan lain. Jarak tersebut memberi jeda waktu bagi pengendara untuk bereaksi ketika kendaraan di depan melakukan pengereman mendadak. Selain itu, pengendalian kecepatan dan kesadaran posisi kendaraan—termasuk menghindari area blind spot—menjadi kunci penting.

“Jangan hanya berpikir, ‘Saya sudah benar, berarti aman.’ Justru kita perlu berpikir antisipatif: jika kendaraan di depan tiba-tiba berhenti atau ada yang memotong jalur, apakah kita masih punya waktu untuk bereaksi?” tegasnya.

Ia menambahkan, pola pikir #Cari_Aman juga mencakup pengelolaan emosi. Merespons kesalahan orang lain dengan membunyikan klakson berlebihan, mengejar, atau memaki justru memicu risiko baru di jalan raya.

“Jago Cari Aman bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling siap menghadapi dinamika di jalan,” pungkas Satria.

Melalui kebiasaan menjaga jarak, mengontrol kecepatan, membaca pergerakan lalu lintas, dan tetap tenang, pengendara dapat menciptakan ruang keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain demi memastikan semua pengguna jalan tiba di tujuan dengan selamat. (r/fan)

Jelang MotoGP 2026, Organda NTB Soroti Kejelasan Shuttle Bus Hingga Antrean BBM

0
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum

Mataram (Ekbis NTB) – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Nusa Tenggara Barat mendesak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan kejelasan terkait tata kelola transportasi jelang gelaran MotoGP. Organda menyoroti lambatnya pengumuman pemenang pengelolaan shuttle bus hingga maraknya praktik calo kendaraan rental.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa ITDC selaku regulator harus segera mengumumkan pihak yang bertanggung jawab mengelola shuttle bus di dalam area sirkuit. Keterlambatan pengumuman berpotensi mengulang skenario tahun-tahun sebelumnya, di mana penetapan pengelola dilakukan mendekati hari pelaksanaan gelaran.

“Kebutuhan shuttle bus di dalam sirkuit itu sekitar 130 unit, sementara ketersediaan bus medium pariwisata di Lombok hanya sekitar 50 sampai 60 unit. Jangan sampai seperti tahun lalu, H-1 minggu baru diumumkan. Jika diberi kepastian lebih awal, pengusaha angkutan daerah bisa mengatur kesiapan armada,” ujar JK (sapaan akrabnya), Senin (7/9/2026) di Mataram.

Selain masalah kejelasan tender di dalam sirkuit, JK menyinggung pengadaan transportasi di luar area sirkuit yang berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan Pemprov NTB. Ia mengimbau agar pemerintah daerah tidak mengabaikan skema bisnis yang adil (business-to-business) bagi para pengusaha angkutan lokal.

“Kami berharap tidak ada lagi budaya ‘minta tolong’ atau minta sumbangan armada dengan tarif semurah-murahnya ke pengusaha lokal, sementara ke pengusaha transportas luar, dijalankan bisnis murni. Supaya adil. jangan kendaraan luar dibayar tinggi, kendaraan lokal dimintai tolong aja,” tegasnya.

Ia menambahkan, armada lokal NTB saat ini mencatatkan kesiapan sekitar 60 hingga 70 persen untuk mendukung kelancaran transportasi MotoGP. Walaupun keterlibatan armada dari luar daerah seperti Bali tidak terhindarkan untuk menutupi kekuarangan kuota, ia meminta agar kendaraan pengusaha lokal tetap diprioritaskan.

Di samping masalah armada, persoalan antrean panjang BBM di sejumlah titik SPBU di NTB—seperti wilayah Lombok Timur hingga Pelabuhan Kayangan—juga menjadi perhatian serius. Organda mendesak Pemprov NTB memanggil pihak Pertamina untuk menjamin kelancaran pasokan BBM selama ajang balap internasional berlangsung.

“Transportasi akan bergerak penuh saat ajang berlangsung. Jika antrean BBM masih mengular saat gelaran MotoGP, ini sangat berbahaya dan mengganggu pelayanan. Pertamina harus memberikan kepastian,” pungkasnya. (bul)

Permohonan Bantuan Air Ratusan Jiwa di Batulayar Barat Belum Direspons

0
Permohonan Bantuan Air Ratusan Jiwa di Batulayar Barat Belum Direspons
Warga Batulayar mengambil air di sumur bor yang tersedia di kantor camat setempat. (EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Sebanyak 250 kepala keluarga (KK) dengan 750 jiwa warga Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) mengalami krisis air akibat kekeringan yang melanda daerah itu. Sayangnya, pelayanan kebutuhan air bagi warga setempat belum direspons Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pihak desa sudah bersurat per tanggal 31 Agustus 2026 lalu, tetapi hingga kini belum disalurkan air oleh pihak BPBD. Kepala Desa Batulayar Barat, Marjuni melalui suratnya ke Pemkab Lobar memohon bantuan air untuk warganya yang terdampak kekeringan. Musim kemarau di wilayah desa itu menyebabkan masyarakat yang berada di Dusun Batubolong Griya Desa Batulayar Barat sangat kekurangan air.

“Kami dari Pemerintah Desa Batulayar Barat memohon agar diberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan masyarakat,” kata Marjuni.

Ketua Forum Sangkep Pemusungan Batulayar, Mastur menyoroti lambannya respons dari pihak OPD dalam hal ini BPBD. “Sampai sekarang belum diantarkan (di-droping) air, tolong respons cepat BPBD. Hari Rabu kemarin saya share (kirim) ini sampai sekarang belum,” sorotnya.

Keluhan semacam ini sudah dua kali terjadi. Di mana kejadian sebelumnya, warga Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari juga mengeluhkan lambannya respons BPBD.

Bahkan hampir dua pekan surat permohonan dari desa ke BPBD, barulah direspons dengan mendistribusikan air. Padahal Wakil Bupati Hj. Nurul Adha telah menekankan kepada OPD dalam hal ini BPBD untuk respons cepat terhadap usulan warga yang membutuhkan air bersih. Wabup menegaskan pelayanan pada masyarakat harus diutamakan.

Sementara itu, Pihak Kecamatan Batulayar menyiapkan sumur bor di kantor camat setempat bagi warga yang membutuhkan air. Fasilitas sumur bor ini telah lama disediakan. Air dari sumur bor tersebut dialirkan dan ditampung ke dalam dua tandon berkapasitas besar agar memudahkan warga saat melakukan pengambilan.

Warga pun berbondong-bondong mengangkut air bersih menggunakan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, bahkan setiap harinya ada pula yang menggunakan mobil pikap untuk membawa tandon dan beberapa jerigen.

Camat Batulayar, M. Subayyin Fikri menghimbau warga untuk tetap hemat dalam mengonsumsi air selama musim kemarau ini. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait dan BPBD terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang lebih meluas di wilayah Batulayar.

Camat Batulayar menambahkan, terkait surat permohonan air dari Batulayar Barat, pihaknya sudah menindaklanjuti ke BPBD. “Kami sudah follow up, nanti kami konfirmasi (tanya) lagi ke BPBD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Darurat dan Logistik pada BPBD Lobar, Toni Hidayat yang berupaya dikonfirmasi media, Minggu (6/9/2026) melalui telepon belum menjawab. Tidak saja melalui sambungan telepon, konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum direspons.

Sejauh ini berdasarkan data BPBD, daerah yang terdampak kekeringan saat ini meluas hingga 62 dusun, 16 desa, dan 6 kecamatan. Warga yang terdampak sebanyak 6.578 KK dan 19.337 jiwa. Sejauh ini, pelayanan penyaluran air ke daerah terdampak melalui mitra. Hingga saat ini jumlah air yang sudah disalurkan kepada masyarakat mencapai 812.600 liter dengan sampai dengan Rabu (2/9/2026) lalu. (her)

Akomodasi MotoGP Mandalika, Fasilitas “Camping Ground” dan Kampervan Mulai Dijual

0
Akomodasi MotoGP Mandalika, Fasilitas “Camping Ground” dan Kampervan Mulai Dijual
(EKBIS NTB/kir) CEK FASILITAS - Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka mengecek fasilitas camping ground untuk penonton MotoGP Mandalika di kawasan Pantai Kuta akhir pekan kemarin.

Praya (EKBIS NTB) – Guna menambahkan ketersediaan akomodasi khususnya penginapan selama ajang MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) telah menunjuk PT Shekhara Sekawan Sejahtera, sebagai vendor penyediaan fasilitas perkemahan camping groud serta kampervan. Fasilitas penginapan sementara itu saat ini sudah mulai dijual secara daring atau online.


Untuk tipe tenda, ada dua jenis tenda yang disiapkan. Yakni tenda glamping dengan kapasitas hingga enam orang serta tenda dome dengan kapasitas hingga tiga orang. Kemudian ada kampervan yang juga bisa menampung hingga enam orang.


“Total untuk tenda ada 300 tenda yang akan disiapkan. Masing-masing 150 tenda glamping dan tenda dome,” sebut Direktur Utama PT Shekhara Sekawan Sejahtera, Dian Nugroho, Jumat (4/9).


Rencana tambahan hingga 100 tenda lagi. Sementara kampervan disiapkan ada 10 unit saja.


Fasilitas tersebut akan dijual secara daring bersamaan dengan penjualan tiket nonton MotoGP Mandalika. Jadi penonton bisa membeli tiket sekaligus memesan fasilitas camping ground-nya. Dengan harga mulai dari Rp750 ribu untuk tenda dome hingga Rp2,5 juta permalam untuk tenda glamping. Harga tersebut sudah termasuk fasilitas MCK yang ada di kawasan Kuta Beach Park (KBP).


Sedangkan untuk fasilitas kampervan, tarif per malamnya mulai Rp10 juta hingga 15 juta. “Khusus untuk kampervan nanti bisa langsung dibawa di Sirkuit Mandalika dengan full akses sesuai jenis tiket yang dimiliki. Jadi penonton bisa menikmati sensasi yang berbeda saat menonton MotoGP Mandalika,” jelasnya.


Di tempat yang sama, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, menambahkan keberdaan fasilitas camping ground tersebut bisa memberikan nuansa menonton MotoGP Mandalika yang berbeda. Apalagi fasilitas tersebut akan dibangun di pinggir pantai. Jadi akan memberikan kesan yang unik.


Lebih lanjut Troy menjelaskan, selain fasilitas camping ground tersebut, fasilitas akomodasi berupa hotel di kawasan The Mandalika dan sekitarnya saat ini juga terus bertambah. Dengan mulai beroperasinya beberapa hotel dan villa baru di sekitar kawasan The Mandalika.


“Hitung-hitungan kami ada tambahan sekitar 50 kamar hotel baru saat ini,” ujarnya seraya menambahkan secara total di kawasan The Mandalika dan sekitar sudah ada sekitar 3.500 lebih kamar hotel yang tersedia. (kir)

Lotim Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir

0
Lotim Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir
(EKBIS NTB/rus) PESISIR - Nelayan di pesisir Lombok Timur. DKP Lombok Timur mendorong pengembangan berbagai potensi kawasan pesisir.

Selong (EKBIS NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong pengembangan berbagai potensi kawasan pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.


Kepala Bidang Budi Daya Perikanan DKP Lombok Timur, Mastur mengatakan, kawasan pesisir Lotim memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, mulai dari budi daya perikanan hingga pariwisata berbasis mangrove.

Mastur menjelaskan pengembangan kawasan pesisir tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.


“Salah satunya mangrove. Ini perlu kita perbanyak sebagai penyangga kawasan pesisir Kabupaten Lombok Timur,” kata Mastur, menjawab Suara NTB di kantornya pekan lalu,
Ia menegaskan, mangrove memiliki fungsi penting bagi ekosistem pesisir dan menjadi bagian dari konsep ekonomi biru yang saat ini terus didorong di Indonesia. Karena itu, keberadaan kawasan mangrove perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.


Selain mangrove, Mastur menyebut sektor budi daya perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di kawasan pesisir Lotim. Beberapa komoditas bernilai ekonomi tinggi, seperti lobster dan berbagai jenis ikan, dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat apabila dikelola secara optimal.


“Di daerah pesisir kita ada budi daya yang beratraksi dengan kajang atau KJA. Ada lobster dan ikan-ikan yang nilai ekonominya tinggi. Itu yang perlu kita kembangkan di daerah-daerah pesisir kita,” jelasnya.


Pengembangan ekonomi pesisir juga dapat dilakukan melalui sektor pariwisata, khususnya wisata mangrove. Mastur mencontohkan kawasan mangrove di wilayah Suryan, Pemongkong dan Jor yang dinilai memiliki potensi wisata cukup besar.


Di sisi lain, Mastur mengakui kondisi sejumlah kawasan mangrove di Lombok Timur masih memprihatinkan. Karena itu, pihaknya bersama pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah (NGO) berupaya melakukan peremajaan serta penanaman kembali mangrove.
Salah satu pihak yang turut membantu program tersebut adalah YPL. DKP Lombok Timur berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mempercepat pemulihan kawasan mangrove yang mengalami kerusakan.


Mastur mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan secara pasti luasan keseluruhan kawasan mangrove di Lombok Timur karena masih perlu dilakukan pendataan lebih lanjut. Namun, ia menilai potensi mangrove di Lotim cukup luas dan membutuhkan perhatian serius.


Ia menambahkan, pelestarian mangrove tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, sangat diperlukan agar keberadaan ekosistem pesisir tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.


DKP Lombok Timur, kata dia, akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan pesisir, termasuk melalui kegiatan penanaman mangrove. (rus)

Dinsos Lobar Mengaku Tidak Tahu Jumlah Penerima Bapang

0
Dinsos Lobar Mengaku Tidak Tahu Jumlah Penerima Bapang
(EKBIS NTB/her) BAPANG – Bantuan pangan (Bapang) di wilayah Gerung, Lombok Barat mulai disalurkan pada awal bulan ini.

Giri Menang (EKBIS NTB) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengaku tidak tahu data jumlah penerima bantuan pangan (Bapang). Pihaknya belum tahu berapa desa yang sudah dan belum menyalurkan bantuan beras tersebut. Lantaran data tersebut ada di Bulog, belum diserahkan ke Dinas.


Sejauh ini dari informasi lapangan yang diperoleh media, masih banyak desa di Lombok Barat yang belum menyalurkan bantuan pangan (Bapang) untuk periode Juli dan Agustus, lantaran berbagai persoalan.


“Berapa desa yang sudah atau belum salurkan Bapang, datanya di Bulog. Kami belum tahu,”aku Arief, Minggu (6/9/2026). Bapang ini merupakan program Bulog, sejauh ini belum menembuskan data ke dinas.


Terkait persoalan Desil yang menjadi salah satu kendala dalam penyaluran Bapang ini, pihaknya telah turun ke beberapa desa mengecek langsung faktual lapangan menyandingkan dengan data Desil.


Pihaknya telah meminta desa untuk mendata ulang warga yang layak perlu diusulkan Bansos dan keperluan pembaharuan Desil. Sebab belum banyak desa yang mengusulkan ke dinas. Pihaknya berharap lebih banyak lagi desa yang mengusulkan sesuai hasil musyawarah di tingkat desa. “Baru tujuh desa yang mengusulkan pada bulan Agustus untuk Bansos PKH, PBI JKN,” imbuhnya.


Dikatakan, banyak desa mengusulkan terkait perubahan Desil. Pihaknya mendorong desa supaya mengusulkan sebelum tanggal 10 bulan tiap bulannya. “Nanti itu kami rekap jdi data kabupaten, lalu kami usulkan,” pungkasnya.


Sementara itu, di beberapa kecamatan masih banyak desa belum menyalurkan Bapang. Seperti di Kecamatan Labuapi, dari keterangan Camat setempat Lalu Pardita Utama bahwa dari 12 desa baru beberapa yang sudah menyalurkan. “Yang sudah (Menyalurkan) desa Bagik Polak,” sebutnya.


Sedangkan sisanya desa-desa yang lain akan menyusul. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab dalam hal ini bagian Ekomoni. Sementara itu, Camat Sekotong Andi Purnawan mengatakan bantuan pangan beras untuk periode Juli dan Agustus belum disalurkan. “Infonya minggu depan,” katanya.


Jumlah desa di Kecamatan Sekotong sendiri sebanyak sembilan desa, di antaranya Buwun Mas, Taman Baru, Sekotong Tengah, Cendimanik, Sekotong Barat, Kedaro, Pelangan, Batu Putih, dan Gili Gede.


Ditambah lima desa persiapan, yakni Desa Persiapan Blongas, Desa Persiapan Pengantap, Desa Persiapan Empol, Desa Persiapan Lendang Guar, dan Desa Persiapan Pesisir Mas. Sementara Camat Lembar Sapoan mengaku belum ada informasi dari desa terkait penyaluran Bapang tersebut. (her)