Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 83

Disdag Mataram Optimalkan Pengawasan Stok dan Harga Bapok Jelang Ramadan

By
ekbisntb.com
-
0
Disdag Mataram Optimalkan Pengawasan Stok dan Harga Bapok Jelang Ramadan
Aktivis jual beli di Pasar Tradisional Induk Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, pada Jumat (9/1/2026).(Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mengoptimalkan pengawasan stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Suci Ramadan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan yakni akan menggelar operasi pasar rakyat.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif mengingat Ramadan tinggal satu bulan lagi. Biasanya, menjelang bulan puasa terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok.

“Tinggal satu bulan lagi kita sudah masuk bulan puasa, jadi perlu kita antisipasi sejak sekarang,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurut Nida, peningkatan permintaan masyarakat berpotensi memicu lonjakan harga apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan stok yang cukup. Oleh karena itu, Disdag rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional.

Dari belasan pasar tradisional di Kota Mataram, Disdag memfokuskan pengawasan pada tiga pasar yang menjadi acuan harga, yakni Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, dan Pasar Mandalika.

“Hasil pantauan kami sejauh ini harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Namun, untuk komoditas hortikultura memang mengalami fluktuasi,” katanya.

Ia merinci, harga cabai rawit merah sempat berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp40.000 per kilogram, dan kembali naik menjadi Rp43.000 per kilogram hingga saat ini. Cabai merah besar naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara cabai keriting mengalami fluktuasi dari Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogram, lalu kembali turun ke Rp30.000 per kilogram.

Begitu pula dengan harga bawang merah. Pada Senin (5/1/2026) tercatat Rp35.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp37.000 per kilogram pada Selasa, dan kembali turun menjadi Rp35.000 per kilogram pada Rabu. “Untuk komoditas hortikultura lainnya relatif stabil,” jelas Nida.

Sementara itu, harga beras medium masih stabil di angka Rp13.000 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Pemantauan harga beras premium dilakukan bersama Satgas Pangan, tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga di ritel modern.

“Ini untuk memastikan pedagang dan ritel menerapkan satu harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900 per kilogram,” katanya.

Untuk memastikan ketersediaan stok menjelang Ramadan, Disdag juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti distributor, Bank Indonesia, Bulog, dan Dinas Pertanian. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kolaborasi Pasar Keliling (Kopling) yang akan digelar di sembilan titik pada enam kecamatan di Kota Mataram.

Melalui Kopling, lanjutnya, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan antara lain cabai, tomat, bawang, telur, beras, serta MinyaKita yang masih menjadi primadona masyarakat meski tersedia merek minyak goreng lainnya.

“Harga yang ditetapkan di Kopling adalah harga distributor, sehingga lebih murah dibandingkan harga pasar,” pungkas Nida. (pan)

Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

By
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.

Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.

“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.

Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.

Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.

“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.

“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.

Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.

“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.

“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.

Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.

“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.

Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB.(bul)

Gubernur Iqbal Rombak Sejumlah Pejabat, Ini Daftarnya

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB lakukan perombakan pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur juga demosi lima esleon II turun menjadi eselon II. Proses ini dilakukan sejak perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 14.00 seluruh pejabat eselon II sudah memadati area Pendopo Tengah Gubernur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.

“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya.

Adapun struktur baru setelah dilakukan mutasi di antaranya:

  1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB.
  2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.
  3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB.
  4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
  5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB.
  6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB.
  7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
  8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB.
  9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB.
  10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
  11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA.
  12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
  13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB.
  14. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Lima Orang Didemosi, di antaranya:

Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.(era)

Beralih ke Mobil Listrik, Pemprov NTB Terkendala Minimnya SPKLU

By
ekbisntb.com
-
0
Kendaraan dinas di Pemprov NTB. Pemprov NTB berencana mengganti kendaraan dinas bahan bakar fosil ke kendaraan dinas listrik. (Suara NTB/era)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan rencana peralihan kendaraan dinas ke mobil atau kendaraan listrik pada tahun 2026. Untuk tahap awal, kendaraan listrik akan digunakan oleh eselon II, sementara untuk eselon III masih menunggu keputusan lanjutan.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, mengatakan rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas telah melalui kajian teknis. Namun, kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), masih menjadi tantangan.

Menurutnya, jumlah SPKLU saat ini masih terbatas, terutama di kawasan perkantoran pemerintahan. Beberapa unit memang sudah terpasang di lokasi tertentu seperti Kantor Gubernur dan Dinas ESDM, tetapi belum menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tapi Pak Gubernur juga sudah bersurat ke PLN untuk meminta penambahan jumlah SPKLU,” ujarnya, kemarin.

Saat ini, jumlah SPKLU yang tersedia diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 unit. Namun, penyebarannya belum merata karena sebagian besar masih terkonsentrasi di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan hotel.

“Melalui surat gubernur tersebut, pemerintah daerah mendorong agar ke depan SPKLU juga ditambah dan diperluas ke kantor-kantor OPD guna mendukung rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” katanya.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan bahwa kajian teknis yang dilakukan Dinas ESDM menitikberatkan pada aspek efisiensi, terutama dari sisi perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Dalam kajian tersebut, penghitungan mencakup potensi penghematan biaya energi, baik penggunaan listrik maupun BBM. Hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik berpotensi menghemat anggaran operasional sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan kendaraan konvensional.

“Yang diminta kemarin hanya kajian teknisnya, seberapa besar efisiensi yang bisa didapat dari sisi teknis, terutama perbandingan antara listrik dan BBM,” ujarnya.

Ia menegaskan, kajian tersebut tidak mencakup penentuan spesifikasi maupun merek kendaraan dinas yang akan digunakan. Penetapan spesifikasi kendaraan bukan menjadi kewenangan tim penyusun kajian.

“Dari segi anggaran sudah jelas lebih hemat. Selain itu, komponen utama kendaraan listrik juga lebih sederhana dibanding kendaraan konvensional, sehingga biaya operasional dan perawatannya lebih rendah,” pungkasnya. (era)

Pemprov NTB Temukan Banyak Aset Daerah Dipinjam Kabupaten/Kota

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Temukan Banyak Aset Daerah Dipinjam Kabupaten/Kota
H. Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB sudah menuntaskan inventarisasi aset di kawasan Pulau Lombok. Inventarisasi itu bertujuan untuk optimalisasi aset daerah, dengan melakukan pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh (tanah, gedung, kendaraan) guna tertib administrasi, legalitas, dan optimalisasi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan, setelah melakukan inventarisasi aset, pihaknya menemukan masih banyak aset yang milik Pemprov NTB yang dipinjam oleh kabupaten/kota. Seperti digunakan sebagai kantor kelurahan, digunakan oleh KPU, dan lainnya.

“Itu yang perlu kita komunikasikan agar aset-aset ini harus dijaga, diamankan baik secara fisik maupun administrasinya,” ujarnya.

Karena masih banyak ditemukan aset Pemprov dipinjam oleh kabupaten/kota. Nursalim mengaku Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal tidak mempermasalahkan pola hibah aset sepanjang aset tersebut mendukung tugas-tugas pemerintah. Yang utama, katanya Pemprov harus melakukan penertiban dahulu agar seluruh proses administrasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Nah setelah klir itu dengan kabupaten nanti ada pola hibah-menghibah. Ada aset kabupaten yang dibutuhkan provinsi, dan sebaliknya. Ada aset yang di tempat lain dipakai oleh kabupaten, kita juga hibahkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, lahan tempat dibangunnya Kantor Bupati Lombok Tengah merupakan aset milik Pemprov NTB. karena telah terbangun gedung di lokasi itu, Pemprov bisa saja menghibahkan aset tersebut ke Pemkab Lombok Tengah. Atas hibah dari Pemprov itu, Lombok Tengah juga akan menghibahkan aset tanah di sekeliling Kopang dan Batukliang.

Menurut Nursalim, hasil dari inventarisasi tidak menunjukkan nilai total seluruh aset daerah. Melainkan, hanya melakukan penertiban. “Ini aset yang dipakai oleh siapa, aset ini kemarin statusnya seperti apa,” ucapnya.

Di tengah kondisi fiskal yang melemah akibat adanya pengurangan transfer, aset menjadi salah satu kantong utama untuk menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencananya, Pemprov NTB akan menjalin kerja sama aset pada bulan Januari 2026. “Ada aset di Dompu, sudah banyak antre yang mau menyewa,” ungkap Nursalim.

Selain hibah, Pemprov juga menyiapkan skema pinjam pakai bagi instansi vertikal yang belum memiliki kantor. Setelah proses penggabungan dan perampingan OPD, kantor-kantor yang sudah ada akan dimanfaatkan sementara oleh instansi yang membutuhkan kantor. Salah satunya kepada Kanwil Haji setelah terpisah dengan Kementerian Agama.

“Iya, itu kita kasih pinjam pilih. Misal sumber daya di sana 100 orang, ya kita cari yang representatif sesuai kapasitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB menemukan adanya sejumlah kelemahan dalam perencanaan efektivitas manajemen aset di provinsi ini. Khususnya dalam perencanaan inventarisasi, pengendalian internal, digitalisasi sistem, serta pemanfaatan aset yang belum optimal.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA mengatakan berdasarkan pemeriksaan Semester II Tahun 2024 hingga Semester II Tahun 2025 ditemukan masih ada aset tanah yang belum tersertifikasi, dan data aset yang belum akurat.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengakui persoalan aset daerah bukanlah isu baru, melainkan persoalan lama yang selama ini belum dibuka dan ditangani secara komprehensif. Menurutnya, ketika proses penelusuran dilakukan secara terbuka, terlihat bahwa akar persoalan aset bersifat sangat mendasar, baik dari sisi sistem, struktur, maupun pola pikir pengelolaannya.

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun aset daerah dikelola dengan pendekatan keuangan semata, sehingga penempatannya di bawah satu subbidang dinilai tidak sebanding dengan besarnya nilai dan kompleksitas aset milik daerah. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pencatatan, belum tuntasnya legalitas, serta rendahnya integrasi sistem digital antarperangkat daerah.

Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Provinsi NTB mulai menerapkan tiga kebijakan utama. Pertama, penertiban aset hibah dengan mengedepankan mekanisme pinjam pakai atau sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan aset daerah. (era)

Selama Tahun 2025, Investasi di Sumbawa Baru Mencapai 41 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Selama Tahun 2025, Investasi di Sumbawa Baru Mencapai 41 Persen
H. Yudi Patria Negara (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, mencatat selama tahun 2025 realisasi investasi berada di angka 41,05 persen atau Rp821 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun.

“Realisasi investasi kita hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp821 miliar dari target yang diberikan provinsi. Sehingga kami pesimis target tersebut tercapai di triwulan IV,” kata Sekretaris Dinas PMPTSP, H. Yudi Patria Negara, kepada Suara NTB, Kamis (8/1/2026).

Realisasi itupun lanjut Haji Yudi, merupakan realisasi triwulan III tahun 2025 hingga bulan Desember. Sementara untuk triwulan IV baru akan dilaporkan pada tanggal 15 Januari 2026 mendatang dengan tetap mengacu pada Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM).

“Memang masih ada beberapa perusahaan yang belum memasukkan laporan LKPM. Data awal kita untuk triwulan IV sudah ada sekitar Rp54 miliar yang sudah masuk masih cukup jauh untuk mencapai target,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa masih didominasi Penamaan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp575 miliar. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hingga triwulan ketiga sebesar Rp245 miliar.

“Rata-rata yang paling mendominasi untuk penyumbang realisasi investasi yakni sektor pertambangan, sementara untuk sektor lainnya masih sangat kecil,” jelasnya.

Sementara untuk sektor pengurusan izin masih tetap berjalan normal yang didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaaan.

“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)

Pemkot Bima Sambut Baik Investor Bangun Mal

By
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Bima Sambut Baik Investor Bangun Mal
Tugu batas Kota Bima, Kamis (8/1/2026). (Suara NTB/hir)

Kota Bima (suarantb.com) – Pemerintah Kota Bima mengaku telah lama memimpikan hadirnya pusat perbelanjaan modern atau mal di wilayah Kota Bima. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus etalase produk luar yang lebih berkualitas, serta mendorong pergerakan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Muhammad Hasyim, gagasan menghadirkan mal bukan sekadar wacana baru. Pemerintah daerah sejak lama memimpikan adanya ruang perdagangan modern yang mampu menjawab dinamika konsumsi masyarakat Bima.

“Kami sudah lama memimpikan adanya retail modern, semacam mal, yang bisa memajang produk-produk. Baik produk luar yang berkualitas maupun produk lokal yang bisa ditampilkan dalam sistem perdagangan modern,” ujarnya saat diwawancarai Suara NTB pada Kamis (8/1/2026).

Salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah daya beli masyarakat Bima. Menurut Hasyim, meskipun masyarakat kerap berada dalam situasi krisis, kemampuan konsumsi tetap terjaga dan menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.

“Dinamika daya beli masyarakat Bima ini cukup luar biasa. Walaupun sering menghadapi krisis, masyarakat kita kerap tidak menunjukkan kesulitan dalam menjangkau kebutuhan tertentu,” katanya.

Ia menilai, kehadiran mal justru dapat menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM lokal yang selama ini memiliki keterbatasan akses dan tempat untuk memasarkan produk secara lebih modern. Dengan konsep yang tepat, produk lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi bisa tampil sejajar dengan produk luar.

“UMKM kita yang selama ini belum punya ruang bisa kita kolaborasikan di dalam mal. Ini bukan soal menyingkirkan produk lokal, tapi justru mengangkatnya agar sejajar dengan produk luar,” tegasnya.
Pemkab Bima terbuka hadirnya investor yang ingin membangun mal atau pusat perbelanjaan modern. Pihaknya siap menyambut dan mendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada pihak ketiga atau investor yang ingin melakukan investasi pembangunan mal di Bima, saya rasa pemerintah sangat welcome. Kehadiran mereka bisa menjadi pemicu untuk mengungkit perekonomian daerah,” ujar Hasyim.

Ia menambahkan, pembangunan mal juga diharapkan dapat menekan arus belanja masyarakat ke daerah lain. Selama ini, warga Bima kerap harus keluar daerah untuk mendapatkan produk bermerek atau fasilitas belanja modern.

“Kalau di Kota Bima ada mal, masyarakat tidak perlu lagi menyeberang ke daerah lain hanya untuk berbelanja produk tertentu,” katanya.

Pemkot Bima memandang pusat perbelanjaan modern sebagai bagian dari identitas kota berbasis perdagangan. Kehadirannya diharapkan mampu memacu persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kualitas pelayanan pedagang lokal, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Pusat perbelanjaan modern pasti punya dampak. Ada positif dan negatif, tapi secara ekonomi, dampak positifnya cukup besar, terutama bagi pergerakan perdagangan dan penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Meski demikian, pemerintah daerah juga menyadari adanya sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan representatif, terutama di kawasan pusat kota yang menjadi lokasi ideal bagi investor.

“Kendala terbesar di Kota Bima memang ketersediaan lahan. Biasanya investor ingin membangun di pusat kota, sementara di sana sangat sulit menemukan lahan yang luas,” jelas Hasyim.

Namun, keterbatasan tersebut bukan tanpa solusi. Pemerintah kata dia, pernah memikirkan opsi pemanfaatan lahan-lahan besar yang sudah ada, salah satunya kawasan Pasar Senggol Bima, melalui konsep pengembangan vertikal.

“Pedagang lokal tetap berada di bawah, kemudian di atasnya bisa dimanfaatkan pihak ketiga untuk pengembangan mal atau retail modern,” ungkapnya.

Hasyim mengakui, hingga saat ini belum ada investor yang masuk ke tahap perencanaan detail. Kendati demikian, Pemkot Bima tetap membuka ruang komunikasi dan menunggu momentum yang tepat.

“Potensi kita ada, daya beli masyarakat kuat. Kalau ada kesepahaman antara pemerintah dan investor, kami siap mendukung,” pungkasnya. (hir)

Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum

By
ekbisntb.com
-
0
Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum
H. Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram cukup berhati-hati menyelesaikan permasalahan aset. Salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah membentuk tim hukum untuk menyelesaikan aset Mataram Mall.

Tim hukum ini kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri terdiri dari akademisi, praktisi, jaksa, dan pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Tim hukum akan mengkaji, bernegosiasi sekaligus memberikan masukan ke kepala daerah tentang permasalahan aset. Salah satunya, penyelesaian aset yang dimanfaatkan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi. “Tim hukum ini kita bentuk sejak lama, tetapi kita kuatkan lagi dengan memasukan praktisi dan akademisi,” terang Sekda.

Tim hukum juga akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan maupun dokumen aset Mataram Mall. Rencananya kata Alwan, tim akan bertemu dengan managemen PT. Pasific Cilinaya Fantasi untuk membahas sekaligus membedah kontrak kerjasama.

Selain itu, tim juga akan meminta keterangan sumber-sumber lainnya supaya lebih komprehensif dan konkrit. “Kita akan bertemu dengan PT. Pasific Cilinaya untuk melihat kontrak sejak awal sampai kontrak perpanjangan,” ujarnya.

Menurut mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, pengelolaan dan penataan aset perlu kehati-hatian. Pemkot Mataram tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maupun persoalan hukum. “Kami cukup berhati-hati menyelesaikan masalah aset ini,” katanya.

Disinggung mengenai dugaan aset Pemkot Mataram sebelumnya berstatus hak guna bangunan berubah menjadi hak milik dan dijadikan agunan di bank? Alwan menegaskan, persoalan itu juga menjadi bagian data yang akan dikaji oleh tim hukum.

Demikian juga lanjut Sekda, penetapan royalti yang diusulkan Rp1 miliar berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal. Temuan tersebut akan menjadi gambaran untuk menata dan mengelola aset seluas dua hektar tersebut. (cem)

Event Otomotif di Sirkuit Mandalika Kian Padat, Mandalika 6 Hours Endurance Jadi Pembuka

By
ekbisntb.com
-
0
Event Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2025 yang digelar di SIrkuit Mandalika. Pada tahun 2026 ini, Mandalika 6 Hours Endurance jadi pembuka. (Suara NTB/themandalikagp.com)

Praya (ekbisntb.com) – Jumlah event otomotif di Pertamina Mandalika International Circuit pada tahun ini bakal semakin padat. Selain diisi dengan event otomotif yang sudah digelar sebelumnya, beberapa event otomotif baru direncanakan juga akan hadir. Salah satunya ajang Mandalika 6 Hour Endurance. Ajang otomotif roda empat yang berfokus pada uji ketahanan kendaraan di lintasan balap.

Bahkan event yang baru pertama kalinya digelar di Sirkuit Internasional Mandalika tersebut bakal menjadi ajang otomotif pembuka di awal bulan Februari mendatang. “Kalender event 2026 di Sirkuit Mandalika bakal menghadirkan rangkaian kompetisi dan festival yang menjanjikan adrenalin tinggi, pengalaman tak terlupakan bagi penonton dan fans serta sorotan internasional di berbagai kategori kejuaraan balap. Dengan Mandalika 6 Hours Endurance jadi pembuka,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Event Mandalika 6 Hours Endurance sebutnya akan digelar pada 1 Februari 2026 mendatang. Pada event tersebut para pembalap akan memacu kendaraannya hingga batas kecepatan maksimal selama enam jam penuh. Sehingga penerapan taktik yang tepat ditunjang performa maksimal dan ketahanan yang baik menjadi kunci kemenangan.

“Mandalika 6 Hours Endurance akan menguji ketahanan dan strategi tim selama selama enam jam penuh. Dan, ini menjadi pemanasan ideal bagi kompetisi-kompetisi otomotif nasional maupun internasional yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika selama tahun 2026 ini,” sebutnya.

Priandhi mengatakan total setidaknya ada enam event otomiotif yang di gelar di Sirkuit Mandalika pad tahun ini. Setelah event Mandalika 6 Hours Endurance, ada ajang Mandlaika Racing Series yang tahun ini menggelar lima seri balapan. Dimulai pada 24–26 April 2026 dan berakhir pada 6 – 8 November 2026 mendatang.

Selanjutnya ada ajang GT World Challenge Asia pada 1–3 Mei 2026. Bersamaan dengan seri pertama ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) yang direncanakan menggelar empat seri balapan. Puncak dari semua event tersebut yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

Di akhir tahun ada event lari Mandalika Last Sunday Run pada 27 Desember 2026 yang sekaligus menjadi ajang penutup di Sirkuit Mandalika. “Komitmen kami terus membangun ekosistem olahraga motor sekaligus menjadi wadah pembinaan pembalap muda nasional,” tegasnya.

Selain event besar tersebut lanjut Priandhi, juga ada aktivitas harian yang terbuka untuk umum dan komunitas, seperti Track Day dan Mandalika Experience dengan berbagai event di dalamnya, mulai dari Lampaq di Sirkuit, Honda ADV Experience, Taxi Ride hingga Arrive and Drive.

Dengan berbagai event tersebut kawasan The Mandalika khususnya Sirkuit Mandalika diharapkan tidak tidak hanya berfungsi sebagai venue balap. Tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan industri otomotif dan destinasi wisata yang terus bergerak sepanjang tahun. Yang tidaknya hanya mampu menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga bisa turut mendorong pertumbuhan pariwisata, UMKM dan layanan pendukung lainnya dan, pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. (kir)

Bau Nyale 2026 Dipusatkan di Pantai Seger

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Sungkul (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kawasan Pantai Seger, Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tetap akan menjadi lokasi puncak perayaan event Bau Nyale yang akan berlangsung pada 7-8 Februari 2026 mendatang. Persiapan pun sudah mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) sebagai pelaksana. Beberapa event baru direncanakan akan dihadirkan untuk mendukung dan menyemarakkan event budaya nasional tahunan tersebut kali ini.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, Lalu Sungkul, kepada Suara NTB, Rabu, 7 Januari 2026, mengungkapkan, pihaknya tengah merancang beberapa event baru yang nantinya bisa dilaksanakan saat perayaan Bau Nyale. Salah satunya event Mandalika Heritage Lombok, berupa pameran budaya yang akan menampilkan berbagai warisan budaya Lombok.

Terutama warisan benda, seperti keris, kain tenun dan hal-hal unik lainnya yang menjadi kebanggan daerah. “Pameran budaya ini direncanakan digelar selama tiga hari. Dilaksanakan sebelum malam puncak perayaan Bau Nyale. Tapi teknisnya sedang dimatangkan,” sebutnya.

Pameran budaya tersebut, lanjut Sungkul, penting agar bisa menghadirkan cerita atau story telling soal kekayaan budaya masyarakat Lombok, khususnya Loteng. Sehingga orang akan semakin tahu dan mengenal soal masyarakat Lombok. Sekaligus bisa menjadi wahana promosi pariwisata daerah.

Bersamaan dengan itu juga akan ada event pendukung lainnya. Di antaranya peresean dan karnaval budaya yang akan diikuti sekitar 1.000 putri Mandalika perwakilan kecamatan dan desa di daerah ini. “Dengan adanya event-event pendukung tersebut, perayaan Bau Nyale tahun ini bisa semakin semarak,” imbuhnya.

Selain persiapan dari sisi eventnya, jelas Sungkul, persiapan dari sisi sarana pendukung juga dilakukan. Salah satu yang menjadi fokus yakni perbaikan Jembatan Seger. Mengingat, kondisi jembatan tersebut saat ini sudah rusak parah dan cukup membahayakan bagi masyarakat yang lewat, sehingga butuh penanganan yang intens. Supaya bisa digunakan oleh masyarakat nantinya.

“Untuk perbaikan Jembatan Seger ini, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Harapannya, perbaikan Jembatan Seger ini bisa selesai sebelum puncak perayaan Bau Nyale,” ujarnya.

Sungkul mengaku belum bisa memastikan akan hadir artis nasional dalam perayaan Bau Nyale. Namun melihat kondisi keterbatasan anggaran yang ada sekarang ini, tampaknya akan sulit bisa mendatangkan artis nasional seperti pada beberapa perayaan Bau Nyale sebelumnya.

“Tapi mau ada atau tidak artis nasional, event Bau Nyale akan tetap ramai. Karena ini memang event rakyat,” pungkas mantan Camat Pujut ini. (kir)

1...828384...816Page 83 of 816

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami