Beranda blog Halaman 83

Groundbreaking Pelabuhan KiloBupati: Buka Akses Dompu ke Pasar Dunia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Groundbreaking Pelabuhan KiloBupati: Buka Akses Dompu ke Pasar Dunia
(EKBIS NTB/ula) GROUNDBREAKING - Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar selaku Koordinator Kepelabuhanan Wilayah Provinsi NTB Kementerian Perhubungan RI, Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu, Prayitno serta anggota Forkopimda saat memencet sirine tanda dimulainya pemasangan tiang pancang Pelabuhan laut Kilo di Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Senin (7/9).


Dompu (EKBIS NTB) – Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu resmi dimulai. Proyek pembangunan dermaga ini diharapkan dapat membuka akses Dompu ke pasar dunia.


Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan jajaran Kantor UPP Kelas III Calabai Dompu, yang telah berupaya maksimal sehingga pembangunan Pelabuhan Laut Kilo akhirnya dapat direalisasikan tahun 2026.


Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut melalui proses yang cukup panjang. Pemkab Dompu telah menghibahkan lahan seluas 30 hektare di Desa Mbuju pada 27 Februari 2020. Namun, pembangunan fisiknya baru dapat direalisasikan tahun ini. “Karena pembangunan ini prosesnya cukup panjang, tapi baru terealisasi pembangunannya tahun 2026 ini,” katanya.


Bambang mengatakan, kehadiran Pelabuhan Kilo sangat penting bagi Dompu. Dengan potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga pariwisata, keberadaan pelabuhan akan membuka akses distribusi yang lebih efisien.


Dompu memiliki potensi bahari yang luar biasa. Namun selama ini distribusi sejumlah komoditas masih harus melalui daerah lain, sehingga berdampak terhadap tingginya biaya transportasi. Menurutnya, Pelabuhan Kilo akan menjadi salah satu jawaban atas persoalan tersebut.

Pelabuhan ini diharapkan mampu menghubungkan komoditas dari Dompu langsung dengan daerah lain, bahkan pasar luar daerah dan internasional. Bambang mencontohkan potensi ikan tuna di Kecamatan Kilo.

Selama ini, hasil perikanan tersebut banyak dikirim ke Bali dan kemudian dipasarkan dengan merek daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang. “Kita terhalang akses. Dengan adanya ini akan terbuka. Bahwa kita juga punya potensi kekhasan menjadi branding Dompu,” katanya.


Selain memperlancar distribusi barang, keberadaan pelabuhan dinilai akan membuka lapangan kerja, mulai dari masa konstruksi hingga pelabuhan beroperasi. Aktivitas tersebut juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Bambang juga melihat Pelabuhan Kilo akan memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Akses laut yang semakin terbuka akan memudahkan orang dari luar daerah untuk datang sekaligus melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Dompu.


Ia menegaskan, Pemda dan masyarakat Dompu harus mengambil peran penting untuk memastikan pembangunan pelabuhan berjalan sukses. Meskipun proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional dan bukan proyek strategis daerah, manfaat dan asetnya nantinya akan menjadi bagian penting bagi daerah.


Bupati juga meminta pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia berharap pelabuhan yang dibangun tidak sekadar berdiri secara fisik, tetapi memiliki kualitas yang baik dan dapat berkelanjutan.


Bambang juga meyakini pembangunan pelabuhan akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur jalan menuju Kilo. Menurutnya, status jalan dan konektivitas menuju kawasan pelabuhan akan menjadi perhatian seiring dengan hadirnya proyek nasional tersebut. “Kita tidak akan seperti ini lagi. Kilo akan menjadi pusat perekonomian baru,” katanya.


Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu Prayitno, SH menyampaikan, groundbreaking menjadi tonggak awal dan langkah strategis dalam mewujudkan peningkatan konektivitas transportasi laut sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kilo dan wilayah sekitarnya.


Dikatakan,progres fisik pembangunan Pelabuhan Laut Kilo tercatat 57,736 persen dengan sisa waktu pelaksanaan 116 hari kerja. Keterlambatan ini tidak lepas dari musibah dalam proses pengiriman material dari Surabaya. Tongkang yang mengangkut 342 batang tiang pancang dari Surabaya menuju Kilo tenggelam di Perairan Madura pada 30 Juni 2026 akibat cuaca buruk.


Prayitno menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menjaga proses pembangunan serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelabuhan tersebut nantinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (ula/*)


Produksi Beras di Bima Masih Surplus

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Produksi Beras di Bima Masih Surplus
(EKBIS NTB/hir) Surplus - Bapanas, Bulog dan OPD terkait memantau stok beras di Pasar Tente, Kabupaten Bima, Senin (7/9). Produksi beras lokal di Bima masih surplus.


Bima (EKBIS NTB) – Ketersediaan beras di Kabupaten Bima dipastikan masih aman. Produksi beras lokal bahkan masih surplus,sehingga sebagian hasil produksi dikirim ke Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan.


Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmad Firdaus mengatakan kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Bima dan Kota Bima secara umum masih terkendali. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, harga dan kualitas pangan di tingkat pedagang.


Menurut dia, pemantauan tersebut merupakan bagian dari instruksi pemerintah untuk memastikan pangan tetap tersedia dan terjangkau masyarakat. Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah yang dipantau bersama sejumlah pihak, termasuk Bulog dan kepolisian.“Jadi, kami dari Badan Pangan diperintahkan Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan untuk memantau ketersediaan, kondisi harga, termasuk status mutu pangan di daerah, khususnya beras. Ada 13 provinsi yang menjadi target nasional, salah satunya Provinsi NTB. Hari ini (kemarin,red) kami ke Kabupaten dan Kota Bima untuk melihat titik pantauan harga beras di Pasar Tente. Secara umum, alhamdulillah, ketersediaan beras aman,” kata Rachmad saat dimintai keterangan, Senin (7/9).


Dari sisi produksi, Kabupaten Bima dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Bahkan, produksi lokal tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi masih memiliki surplus.


Kepala Bulog Cabang Bima, Alfan Ghazali menambahkan produksi beras masih surplus terlihat dari potensi produksi beras lokal yang masih memadai. Bulog juga tetap menyerap produksi petani untuk mendukung ketersediaan pangan. “Sebenarnya cukup. Untuk potensinya, Bima sendiri malah masih surplus,” ujarnya.


Produksi melimpah membuat sebagian beras dari Bima dapat disalurkan ke luar daerah. Salah satunya ke NTT yang juga membutuhkan pasokan beras untuk kebutuhan pangan masyarakat.


Meski tidak menyebutkan angka pasti mengenai jumlah beras yang telah diserap sepanjang tahun berjalan, Alfan memastikan produksi beras Bima tetap memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan di luar daerah. “Beras dari Bima tetap kami kirim ke NTT, termasuk untuk bantuan pangan dan kebutuhan lainnya,” tandasnya.


Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga beras di pasar untuk menjaga stabilitas pangan. Pengawasan juga dilakukan agar beras program pemerintah, termasuk SPHP, tersedia dengan harga sesuai ketentuan.


Dengan kondisi produksi yang masih surplus, Kabupaten Bima tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan beras di daerah sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah lain. (hir)


Pemda KSB Bahas Skema Investasi Agribisnis Unggas dengan Investor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemda KSB Bahas Skema Investasi Agribisnis Unggas dengan Investor
(EKBIS NTB/ist) RAPAT - Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah dan Vice President Social Impact, Policy Permitting PT AMNT, Priyo Pramono saat menghadiri rapat membahas skema investasi unggas di KSB.


Taliwang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelar pertemuan bersama ASPM Group, PT AS Putra Perkasa Makmur dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk mematangkan rencana investasi agribisnis unggas.


Pertemuan kedua yang digelar secara daring itu berlangsung, Senin (7/9) di Ruang Rapat II Bappeda KSB. Sejumlah agenda dibahas mulai dari tahapan investasi, model bisnis, pola kemitraan hingga pembagian peran masing-masing pihak.


Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah hadir langsung mengawal pertemuan tersebut. Ia didampingi Kepala Bappeda Suhadi, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H. Wahidin serta sejumlah kepala dinas terkait. Sementara, PT AMNT hadir Vice President Social Impact, Policy Permitting, Priyo Pramono. Sementara, ASPM Group diwakili EVP Poultry Operations & Co-Founder ASPM, Nabia Nurhamdani hadir secara daring.


Dalam pertemuan tersebut, rencana investasi dibahas dalam tiga tahapan. Tahap awal mencakup penyiapan model bisnis, pola kerja sama serta pemetaan pihak yang akan terlibat. Sementara tahap berikutnya, diarahkan pada pengembangan ayam petelur. Pemerintah KSB menyampaikan kesiapannya menyediakan lahan untuk mendukung rencana tersebut. Sedangkan, tahap ketiga mencakup pengembangan plasma ayam pedaging hingga pembangunan rumah potong unggas.


Pembahasan juga menyoroti besarnya potensi pasar lokal telur ayam yang dibuktikan tingginya konsumsi masyarakat KSB mencapai 50 ton per minggu. Sekitar 99,75 persen kebutuhan telur tersebut, masih dipasok dari luar pulau terutama Jawa dan Bali.


Kondisi tersebut dinilai membuka ruang bagi pengembangan produksi unggas di dalam daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.


Selain aspek produksi, Pemda KSB dalam pertemuan itu juga membahas peluang pelibatan BUMD dalam skema kerja sama sektor pangan dan peternakan. Pola kemitraan tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat investasi bagi daerah dan masyarakat.


Pemda KSB juga memastikan rencana pengembangan klaster peternakan memiliki dukungan kebijakan daerah, termasuk melalui Perbup KSB Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa serta Perda KSB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.


Pertemuan lanjutan dijadwalkan kembali pada pekan berikutnya dengan melibatkan lebih banyak pihak. Pembahasan akan difokuskan pada pendalaman model bisnis, pola kemitraan, kesiapan investasi, pembagian peran, dan aspek teknis menuju tahap implementasi.(bug)

APBD PerubahanDifokuskan Penanganan Infrastruktur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD PerubahanDifokuskan Penanganan Infrastruktur
(EKBIS NTB/ils) Dedi Heriwibowo


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan memberikan atensi khusus terhadap penanganan infrastruktur khususnya jalan pada APBD Perubahan tahun 2026. Hal itu dilakukan untuk mengejar target jalan mantap 80 persen di akhir masa jabatan pimpinan daerah.


“Kita fokus ke Infrastruktur karena memang di APBD murni alokasi anggaran untuk infrastruktur masih sangat rendah. Karena saat itu kita terbentur dengan adanya efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo kepada wartawan, Senin (7/9).


Dedi melanjutkan, APBD murni tidak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan dan irigasi. Setelah melakukan penghitungan akhir dan keluarnya hasil audit dari BPK RI, kemungkinan anggaran bisa digunakan untuk penanganan infrastruktur.


Disebutkan, belasan ruas jalan tersebut dipastikan sudah masuk dalam rencana untuk ditangani melalui APBD perubahan. Penanganan terhadap ruas jalan tersebut diproyeksikan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 11 miliar lebih dan masih akan terus berkembang di pembahasan anggaran nantinya.


“Anggaran yang kita sudah siapkan sekitar Rp 11 miliar untuk penanganan terhadap ruas jalan tersebut. Kami juga masih melakukan inventarisasi lebih lanjut atas usulan yang ada,” ujarnya.


Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, total ruas jalan yang berada di Kabupaten Sumbawa mencapai 951,57 kilometer. Tentu dengan adanya anggaran di APBD Perubahan untuk mengejar target jalan mantap di angka 80 persen di periode pemerintahan Jarot- Ansori bisa terus diupayakan.


“Kami akan tetap berusaha untuk mengejar target jalan mantap di angka 80 persen karena hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat Sumbawa,” katanya. (ils)

Jelang MotoGP, Organda NTB Minta Pengelola “Shuttle Bus” Segera Ditetapkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang MotoGP, Organda NTB Minta Pengelola “Shuttle Bus” Segera Ditetapkan

Mataram (EKBIS NTB) – DPD Organda NTB meminta PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika, termasuk Sirkuit Mandalika untuk segera menetapkan dan mengumumkan pengelola transportasi shuttle bus untuk MotoGP Mandalika 2026.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum di Mataram, 7 September 2026 menyampaikan, kebutuhan shuttle bus di dalam kawasan Sirkuit Mandalika diperkirakan mencapai sekitar 130 unit. Karena itu, penetapan pengelola transportasi tidak seharusnya dilakukan menjelang pelaksanaan MotoGP.

“Jangan sampai seperti tahun sebelumnya, H-1 minggu baru diumumkan pemenangnya. Akhirnya teman-teman pengusaha transportasi hanya pasrah dan kendaraan dari luar yang masuk,” ujarnya.

Menurut JK, panggilan akrabnya, pelaku usaha transportasi NTB sebenarnya memiliki armada yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP. Namun, mereka membutuhkan informasi lebih awal mengenai jumlah armada, jenis kendaraan, rute, hingga skema pembiayaan.

Ia meminta pemerintah maupun pihak penyelenggara memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha lokal. Jika kebutuhan armada sudah disampaikan sejak awal, pengusaha dapat mengatur kendaraan yang akan dilibatkan tanpa mengganggu pelayanan transportasi reguler.

“Kalau diberitahu lebih cepat, ketika pemerintah provinsi membutuhkan bantuan untuk suksesnya MotoGP, teman-teman bisa mengatur. Misalnya menyediakan dua atau tiga unit dan seterusnya,” katanya.

JK juga mengingatkan agar keterlibatan pengusaha transportasi tidak hanya sebatas diminta membantu. Setiap armada yang digunakan harus mendapatkan pembayaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Ia mencontohkan kebutuhan transportasi dari luar daerah yang berpotensi menambah biaya karena harus menanggung ongkos penyeberangan dan biaya operasional lainnya. Karena itu, menurutnya, armada yang tersedia di NTB perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

“Teman-teman anggota kita juga harus dibayar sesuai peraturan. Armada dari luar boleh, tetapi prioritaskan dulu yang dari daerah,” tegasnya.

Ia menyebut persiapan transportasi menjadi semakin penting karena jumlah penonton MotoGP tahun ini ditargetkan mencapai sekitar 150 ribu orang. Terlebih, terdapat informasi bahwa Presiden Prabowo akan hadir menonton.

JK berharap seluruh pemangku kepentingan tidak hanya fokus pada aspek promosi dan bisnis, tetapi juga memastikan tata kelola transportasi berjalan baik.

Organda NTB, lanjutnya, siap dilibatkan dalam koordinasi transportasi. Organisasi tersebut akan membantu mengarahkan para pengusaha dan pemilik armada setelah penetapan pengelola shuttle bus dilakukan.

Selain itu, Junaidi meminta pemerintah mengantisipasi praktik percaloan atau pemblokiran kendaraan sewaan yang dapat menyebabkan harga transportasi melonjak. Menurutnya, transparansi dalam pengadaan dan penggunaan armada penting agar pelaksanaan MotoGP tidak justru membebani masyarakat dan pemerintah.
“Jangan sampai ada yang memblok kendaraan, kemudian muncul kesan barang sudah habis dan harga naik. Kita tidak ingin ada calo,” tegasnya.

Ia memperkirakan kebutuhan transportasi di luar sirkuit juga cukup besar, termasuk bus besar dan bus medium. Dengan koordinasi lebih awal, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari armada yang tersedia di NTB tanpa mengganggu pelayanan transportasi antardaerah.

Organda NTB ditegaskannya siap mendukung penuh pelaksanaan MotoGP Mandalika pada 9–11 Oktober 2026. (bul)
Junaidi Kasum

Jadi Temuan BPK, Tunggakan Sewa Aset di Lobar Mencapai Miliaran Rupiah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Temuan BPK, Tunggakan Sewa Aset di Lobar Mencapai Miliaran Rupiah
TAMAN NARMADA - Taman Narmada salah satu objek yang dikelola PT Tripat.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Tunggakan pembayaran sewa dalam pemanfaatan sejumlah aset strategis di Lombok Barat (Lobar) oleh PT Patut Patuh Patju (Tripat), yakni Taman Suranadi, Taman Narmada, dan Areal Parkir Taman Narmada senilai miliaran rupiah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan dokumen pemeriksaan tersebut, persoalan pembayaran sewa dari periode sebelumnya disebut belum sepenuhnya tuntas.

Sementara itu, pemanfaatan aset kembali diperpanjang untuk periode Tahun 2025. Plt. Direktur PT Tripat, Abubakar yang dikonfirmasi, tak menampik piutang sewa pengelolaan aset. “Ya (jadi temuan BPK), kita selesaikan pelan-pelan,” kata Abubakar, dikonfirmasi belum lama ini.

Tunggakan piutang sewa tersebut diakui lumayan besar, karena akumulasi sejak beberapa tahun lalu. Terjadinya penumpukan utang sewa ini terjadi sejak 2018. Ketika itu terjadi bencana gempa dilanjutkan dengan pandemi Covid-19.

Dalam perjalanannya, tingkat kunjungan ke Taman Narmada menurun disebabkan kompetitor tempat wisata sudah banyak. Karena itu, sasaran tamu Taman Narmada lebih banyak orang luar dengan adanya cagar budaya bersejarah yang menjadi daya tarik bagi para tamu. Sedangkan pada hari-hari libur kebanyakan warga lokal yang datang berkunjung ke sana.

Pihaknya pun telah mulai menyetor piutang sewa tersebut ke Pemkab. Sejak menjadi Plt Direktur, ia telah mencicil piutang sewa tersebut, sehingga piutang pun sedikit berkurang. Pembayaran piutang sewa ini, dilakukan di tengah pihaknya juga berupaya memprioritaskan gaji para pegawai dari pendapatan PT Tripat.

“Kalau pendapatan untuk bayar gaji itu terpenuhi ya pasti kami akan cicil (piutang sewa),” ujar Kabag Ekonomi Setda Lobar ini. (her)

Lantik IWAPI, Bupati Lotim Dorong Perempuan Berkontribusi dalam Peningkatan Kesejahteraan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lantik IWAPI, Bupati Lotim Dorong Perempuan Berkontribusi dalam Peningkatan Kesejahteraan 
PELANTIKAN - Pelantikan IWAPI Lotim, di pendopo Bupati Lotim, Senin (7/9/2026).(Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) —Sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Bupati Lotim, Senin (7/9/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi IWAPI Lotim untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mengapresiasi keberadaan IWAPI yang dinilainya diisi para pengusaha mandiri dan tangguh. Menurutnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam IWAPI selama ini mampu mengembangkan usaha secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah.

“IWAPI ini isinya orang-orang baik, pengusaha mandiri yang tidak pernah merepotkan pemerintah atau meminta-minta proyek,” ujar Haerul Warisin.

Ia menegaskan, jabatan kepengurusan organisasi bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Setidaknya terdapat tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian, yakni membangun usaha, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat.

Bupati juga mendorong IWAPI Lotim untuk lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, kekayaan alam Lotim harus mampu diterjemahkan menjadi peluang usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Lombok Timur ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di daerah lain, di sini semua ada. Karena SDA kita melimpah, IWAPI harus berpikir bagaimana menyandingkan peluang usaha dengan potensi alam yang ada,” katanya.

Haerul menilai kemajuan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran dunia usaha. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun kemitraan yang kuat dengan pihak swasta dan para pelaku usaha.

“Pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, harus bermitra dengan pihak swasta dan para pelaku usaha jika ingin daerahnya maju pesat,” tegasnya.

Ketua DPC IWAPI Lotim, Hj. Sri Mahyu Wardhani, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, amanah tersebut menjadi tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lotim.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha di Lombok Timur. Saya yakin dan percaya, berkat kerja sama serta kekompakan kita semua, IWAPI Lombok Timur mampu memberikan kiprah terbaiknya,” ujarnya.

Sri Mahyu menjelaskan, IWAPI hadir untuk menghimpun perempuan pengusaha yang kreatif dan mandiri. Organisasi tersebut juga terbuka bagi perempuan yang baru mulai menapaki dunia kewirausahaan.

Kendati aktif dalam dunia bisnis, ia mengingatkan para anggota agar tetap menjalankan peran sebagai ibu dan penopang keluarga. (rus)

Dinilai Tidak Akurat dengan Kondisi Riil, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Data Desil Masyarakat Diperbaiki

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinilai Tidak Akurat dengan Kondisi Riil, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Data Desil Masyarakat Diperbaiki
Lalu Hadrian Irfani (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Badan Pusat Statistik (BPS)  segera melakukan pembenahan atau memutakhirkan terhadap data desil masyarakat yang dinilai tidak akurat dengan kondisi rill masyarakat.

“Kami membahas terkait dengan desil yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat hari ini. Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data,” kata Lalu Hadrian Irfani baru-baru ini.

Pembenahan data desil tersebut dinilai sangat mendesak dan penting selain untuk merespons protes masyarakat. Juga berkaitan erat dengan layanan masyarakat seperti bantuan sosial dan beasiswa. Sehingga, BPS diminta melakukan pembenahan dan memberi penjelasan yang transparan kepada masyarakat.

“Yang kedua, BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil. Karena ini berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPW PKB NTB itu menambahkan, BPS harus cepat memproses permintaan masyarakat mengenai penetapan desil. Menurutnya, Komisi X DPR RI telah secara langsung juga meminta BPS untuk melakukan pembenahan data desil.

Lalu Hadrian mengatakan Komisi X memberi BPS waktu hingga dua pekan untuk pemutakhiran data desil masyarakat. Hal itu penting agar ada kepastian dan tidak berlarut-larut menjadi perbincangan masyarakat di jagat media sosial.

“Target untuk perbaikan desil ini kami menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” pungkasnya.

Diketahui BPS tengah melakukan sensus ekonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, masyarakat yang sudah di data bisa langsung mengecek posisi ekonominya dalam desil yang sudah ditetapkan berdasarkan indikator dari BPS.

Namun demikian banyak masyarakat yang langsung melakukan pengecekan secara mandiri. Mereka menemukan ketidaksesuaian antara kondisi rill dengan posisi desil mereka. Sehingga ramai-ramai masyarakat mengajukan protes ke BPS. (ndi)

Rute Lain Tetap Normal, Penutupan Penerbangan Rute BIZAM-Bandara Soetta Berlanjut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rute Lain Tetap Normal, Penutupan Penerbangan Rute BIZAM-Bandara Soetta Berlanjut 
MASIH TERTAHAN - Para calon penumpang pesawat udara rute BIZAM – Bandara Soetta masih tertahan di BIZAM pascakebijakan penutupan Bandara Soetta kembali berlanjut hingga Senin (7/9).  (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, penutupan penerbangan rute Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) – Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten masih terus berlanjut hingga Senin (7/9. Namun, rute penerbangan lainnya seperti rute Lombok-Surabaya, Yogyakarta maupun Denpasar masih berjalan normal. Termasuk beberapa rute penerbangan ke wilayah timur.

General Manager PT Angkasa Pura (AP) Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Aidhil Philip Julian, kepada awak media, Senin siang mengatakan, kondisi saat ini termasuk force major, yakni dampak dari aktivitas alam yang tidak bisa dicegah. Penutupan atau penghentian sementara aktivitas penerbangan dari maupun menuju Bandara Soetta murni dilakukan untuk keamanan.

Bandara Soetta merupakan bandara hub utama di Indonesia. Di mana hampir semua penerbangan ke seluruh daerah di Indonesia ada di bandara ini, sehingga ketika bandara ditutup, otomatis akan berdampak ke bandara-bandara di daerah lainnya. Tidak terkecuali di BIZAM.

Terlebih di rute Lombok – Soetta merupakan salah satu rute penerbangan yang paling banyak jadwal penerbangannya di BIZAM. “Tapi dampak yang dirasakan di BIZAM tidak seperti di bandara yang ada di radius bencana. Karena BIZAM masih tetap beroperasi secara normal dan masih melayani penerbangan ke rute lainnya,” sebut Aidhil.

Adanya penutupan rute penerbangan BIZAM – Bandara Soetta tersebut, sesuai prosedur yang ada pihaknya sudah mengaktiftkan kebijakan service recovery. Berupa pemberian makanan dan minuman bagi calon penumpang terdampak. Petugas layanan khusus untuk melayani para penumpang yang akan melakukan refund tiket maupun reschedule penerbangan juga sudah siapkan.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan semua calon penumpangan yang terdampak mendapat pelayanan dari pihak maskapai. “Dalam hal ini calon penumpang diberikan kebebasan untuk memilih melakukan refund tiket atau reschedule penerbangan. Dan, petugas kita hadir untuk memastikan semua penumpang terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Terkait penerbangan yang dibatalkan, Aidhil mengungkapkan, untuk Senin (7/9) total ada 16 penerbangan yang dibatalkan. Semuanya penerbangan rute BIZAM- Bandara Soetta, seperti dari maskapai Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Batik Air, Super Air Jet, Pelita Air, dan TransNusa dengan jumlah penumpang terdampak hampir 2 ribu orang.

“Adapun untuk Minggu (6/9) kemarin, total sebanyak 19 penerbangan reguler yang dibatalkan. Dengan 2.263 penumpang terdampak,” ujarnya seraya menambahkan, beberapa penerbangan di rute lainya juga sempat mengalami keterlambatan atau delay. Tetapi itu lebih karena akibat dari terganggunya pergerakan pesawat dari Jakarta.

Pihaknya pun mengimbau kepada calon penumpang untuk terus memantau perkembangan yang ada, baik melalui layanan di bandara ataupun melalui layanan  Contact Center AP Indonesia di nomor telepon 172, agar bisa memperoleh informasi terkini.

“Kita memastikan akan terus memberikan informasi terkini kepada penumpang terkait kebijakan operasional bandara dan penerbangan,” tegas Aidhil. (kir)

Pemprov NTB Tak Kunjung Dapat Tarik Retribusi Tiga IPR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Tak Kunjung Dapat Tarik Retribusi Tiga IPR
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemprov NTB tak kunjung dapat tarik retribusi dari tiga koperasi yang telah mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) meski izin pertambangan telah didapatkan sejak pertengahan tahun lalu. Hal ini menyusul belum disahkannya revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan revisi itu. Saat ini, revisi Perda tersebut telah diterima Kementerian Sekretariat Negara.

“Makanya itu, kita menunggu. Tunggu dulu dari sana (pusat, red) baru kita bisa tetapkan, baru berlaku,” katanya pekan kemarin.

Dengan lambannya revisi Perda itu, target pendapatan Rp28 miliar dari Izin Pertambangan Rakyat itu dinilai tidak memungkinkan. Hal ini karena lambannya proses penetapan Perda yang menjadi payung hukum penarikan retribusi.

“Karena kemarin kan kami menargetkannya sekian bulan. Sekarang kan tersisa berapa bulan? Tetapi minimal bisa diterapkan,” lanjutnya.

Menyinggung soal adanya opsi penarikan mundur retribusi tambang rakyat tersebut, Nelly memastikan opsi itu tidak memungkinkan diterapkan. Satu-satunya yang bisa dilakukan Pemprov yaitu dengan menunggu segala proses Raperda PDRD di pemerintah pusat rampung. “Misalnya Oktober berlaku, yaa tinggal ditarik. Ini engga berlaku mundur (PDRD, red),” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB menargetkan pendapatan asli daerah dari luran Pertambangan Rakyat senilai Rp28 miliar dalam setahun yang tertuang melalui regulasi terbaru ihwal pajak dan retribusi daerah. Nilai tersebut sudah ditetapkan oleh Pemprov NTB bersama dengan DPRD NTB pada saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Di samping melaksanakan revisi Perda, Pemprov NTB juga menyusun Peraturan Gubernur NTB sebagai regulasi teknis pelaksanaan pungutan tersebut, termasuk mekanisme penetapan tarif agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

“Kami segera menyusun Peraturan Gubernur agar jangan sampai menjadi bumerang kalau tidak kami detailkan. IPERA hanya bagian dari retribusi tertentu, sehingga harus dibuatkan Peraturan Gubernur,” katanya.

Ditegaskannya, iuran pertambangan rakyat adalah bagian dari retribusi tertentu yang hanya bisa dipungut setelah pemerintah menerbitkan IPR terhadap koperasi yang mengelola bisnis pertambangan. Syarat penerbitan IPR memerlukan sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah mulai dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPMPTPS, hingga Dinas Koperasi.

“Kalau itu sudah clear serta simultan berjalan, maka IPR keluar dan kami baru bisa memungut retribusi,” pungkasnya. (era)

1...828384...1,070Halaman 83 dari 1,070