Beranda blog Halaman 82

Kekeringan Meluas, Lobar Salurkan 873 Ribu Liter Air Secara Mandiri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan Meluas, Lobar Salurkan 873 Ribu Liter Air Secara Mandiri
(EKBIS NTB/ist) DISTRIBUSIKAN AIR - Tim BPBD Lobar dan OPD terkait bersama mitra turun mendistribusikan air ke warga terdampak kekeringan.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kekeringan di Lombok Barat (Lobar) terus meluas. Hingga kini, daerah terdampak meluas ke 63 dusun di 17 desa dan enam kecamatan. Pemkab Lombok Barat mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BUMD bersama untuk menyalurkan air secara mandiri kepada warga yang terdampak kekeringan.

Penyaluran air mencapai 873 ribu liter dengan 170 kali pengiriman atau pendistribusian.


Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar, Ramadan Harianto melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, Toni Hidayat, menyebut wilayah yang terdampak kekeringan kian meluas hingga ke enam kecamatan, 17 desa, dan 63 dusun.


“Kekeringan semakin meluas, dan permintaan air bersih dari warga sangat-sangat banyak sekali,” kata Toni, dikonfirmasi Selasa (8/9/2026).


Atas dasar itulah, menjadi pertimbangan dilakukan kenaikan status dari siaga menjadi darurat bencana kekeringan. Bahkan dari hasil rapat koordinasi dengan stakeholder termasuk BMKG pada hari Jumat (4/9/2026), menyampaikan hasil perkiraan cuaca puncak kekeringan terjadi pada awal September hingga Oktober. Namun, tidak menutup kemungkinan lebih panjang lagi hingga bulan November.


Dengan peningkatan status ini tentu pelayanan distribusi air ke warga lebih maksimal lagi dilakukan, karena bisa dibiayai operasionalnya dari BTT. Kondisi saat ini, intensitas desa yang meminta pendistribusian air sangat tinggi.


Pihaknya pun berupaya memaksimalkan pelayanan dengan turun sesuai jadwal yang telah disusun. Kendati dalam penanganan kekeringan selama ini dilakukan secara mandiri. Itu dilakukan hampir tiga bulan dari Juli sampai Agustus, semenjak.


“Selama ini kami lakukan (distribusi) secara mandiri dengan OPD, mitra dan stakeholder,” ujarnya.


Hingga saat ini pihaknya bersama mitra sudah menyalurkan air mencapai 873.300 liter atau sekitar 174 tangki yang disalurkan pada masyarakat terdampak kekeringan. Pihaknya turun menyalurkan air bersama OPD, Damkar, Satpol PP, kecamatan, PDAM, PMI dan pihak terkait. Pembiayaan operasionalnya pun dilakukan oleh masing-masing mitra.


Pihaknya pun menyampaikan apresiasi pada segenap pihak yang telah membantu dalam penanganan pendistribusian air bersih. Pada status darurat ini pihaknya akan lebih memaksimalkan koordinasi dengan mitra untuk membantu pendistribusian air. (her)

31 Ribu Warga Lombok Timur Menganggur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
31 Ribu Warga Lombok Timur Menganggur
(EKBIS NTB/rus) Muhammad Irham Jayadi

Selong (EKBIS NTB) – Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih mencapai sekitar 31 ribu orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun terus mendorong program pelatihan vokasi dan produktivitas sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, Muhammad Irham Jayadi mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Lotim berada di angka 2,82 persen atau sekitar 31.030 orang. Menurutnya, pemerintah melakukan intervensi melalui berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.


Untuk program yang bersumber dari APBN, sasaran pelatihan mencapai sekitar 800 orang. Sementara melalui APBD, terdapat 320 orang yang menjadi sasaran pelatihan vokasi dan produktivitas.


“Kita berharap intervensi pemerintah ini bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Pemerintah memberikan alat dan ilmu, sehingga pola seperti ini efektif untuk menekan pengangguran,” ujarnya.


Ia menegaskan, pihaknya kini tidak lagi hanya berfokus pada pelaksanaan pelatihan. Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan juga akan dipantau untuk mengetahui perkembangan mereka setelah mengikuti program.


“Setelah kami evaluasi, dari pusat juga menginginkan adanya feedback (umpan balik). Tidak hanya melatih, tetapi kita evaluasi sampai tempat dia berusaha,” katanya.


Data peserta pascapelatihan, lanjut Irham, terus dikumpulkan oleh Disnakertrans. Peserta diminta melaporkan aktivitas mereka setelah mengikuti pelatihan, baik bekerja di perusahaan, membuka usaha sendiri, maupun menjalankan aktivitas produktif lainnya.


“Jadi mau tidak mau kami harus efektif. Bukan hanya melatih, tetapi kami harus monitoring sampai kita pastikan dia sudah berusaha atau bekerja di mana,” tegasnya.


Selain pelatihan awal, pemerintah juga mendorong masyarakat mengikuti program reskilling dan upskilling. Reskilling ditujukan bagi masyarakat yang ingin mempelajari keterampilan baru, sedangkan upskilling diarahkan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi.


“Reskilling itu mengulang pelatihan atau mengambil keterampilan baru. Misalnya sekarang pelatihan komputer, kemudian tata boga. Memang tidak cukup hanya satu keterampilan,” jelas Irham.


Sementara upskilling, menurutnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dari tingkat dasar ke tingkat berikutnya. Contohnya, peserta yang telah mengikuti pelatihan komputer tingkat dasar dapat melanjutkan ke level dua dan tiga.


Ia mengatakan masyarakat kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses berbagai informasi pelatihan dan peluang kerja melalui platform digital yang disediakan pemerintah.


Selain informasi pelatihan, masyarakat juga dapat memanfaatkan portal resmi pemerintah untuk mencari informasi lowongan kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri. Platform tersebut juga menyediakan informasi terkait perusahaan atau pemberi kerja yang legal maupun yang bermasalah.


“Kita bisa melihat lowongan kerja di seluruh dunia. Tinggal memilih negara mana dan jabatan apa. Nanti perusahaan yang akan memberikan feedback melalui portal tersebut,” katanya.


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta program pelatihan vokasi dan produktivitas diperluas agar semakin banyak masyarakat, khususnya pemuda yang belum memiliki pekerjaan, memperoleh keterampilan.


Ia meminta Disnakertrans menyasar masyarakat hingga ke tingkat desa, terutama mereka yang belum memiliki keterampilan kerja.
“Datangkan masyarakat yang ada di desa, terutama yang belum punya keterampilan. Dalam anggaran pendidikan dimasukkan lebih banyak, supaya mereka yang menganggur sekarang ini kalau sudah punya ilmu, minimal ada dasar untuk mencari kerja,” kata H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim.


Menurutnya, masyarakat yang memiliki keterampilan akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha dibandingkan mereka yang mencari kerja tanpa bekal kemampuan.


“Kita ingin melatih sebanyak-banyaknya masyarakat, pemuda-pemuda kita yang menganggur, untuk diberikan keterampilan,” pungkas Bupati. (rus)

Tidak Muncul di Pagu Anggaran 2027, Mori Pertanyakan Nasib Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tidak Muncul di Pagu Anggaran 2027, Mori Pertanyakan Nasib Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB
Mori Hanafi (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota Komisi V DPR RI bidang infrastruktur, Mori Hanafi menagih komitmen pemerintah pusat terkait pembangunan gedung kantor DPRD Provinsi NTB. Mori meminta pemerintah memastikan anggaran pembangunan gedung DPRD tersebut masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027.

Hal itu langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada akhir pekan kemarin. Menurut Mori, proses penanganan kerusakan gedung DPRD di NTB telah memasuki tahap perencanaan. Namun, ia mempertanyakan belum terlihatnya alokasi anggaran pembangunan kembali dalam rancangan anggaran 2027.

“Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran (pembangunan gedung DPRD NTB dan Sulawesi Selatan) ini belum disiapkan,” ungkap Mori.

Politisi partai NasDem itu lantas meminta pemerintah dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum agar tidak mengabaikan Komitmen Presiden terkait pembiayaan Pembangunan kembali gedung-gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.

Menurut Mori, komitmen tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi dukungan Anggaran yang jelas, khususnya melalui Kementerian PU. Kepastian alokasi Anggaran dinilai penting agar Pembangunan kembali gedung DPRD tidak kembali tertunda.

Gedung DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana, Mataram tersebut diketahui mengalami kerusakan berat setelah kebakaran pada akhir Agustus 2025. Saat ini rencana pembangunan telah memasuki pase penyusunan Detail Engineering Design (DED). DED tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan menjadi dasar untuk mengusulkan pembangunan fisik pada 2027.

Sebelumnya, Mori menyebut pembangunan fisik Gedung DPRD NTB direncanakan menggunakan skema multiyears. Tender fisik ditargetkan berlangsung pada September atau Oktober 2026, sementara pekerjaan konstruksi diproyeksikan dimulai sekitar Desember 2026.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek berpotensi dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan pagu Anggaran Kementerian PU. Pasalnya pagu indikatif Kementerian PU untuk 2027 disebut berada di kisaran Rp97 triliun, turun dari sekitar Rp118 triliun pada tahun sebelumnya.

Mori mengakui Pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal. Selain Pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga harus menyediakan Anggaran untuk menangani berbagai bencana di sejumlah Wilayah Indonesia.

“Kami memahami dengan posisi Anggaran sekarang, apalagi ada mandatori Bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana,” tegasnya.

Karena itu, Mori meminta Menteri PU memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan tersebut. Ia berharap Pemerintah tidak hanya memberikan komitmen secara kebijakan, tetapi juga memastikan Anggaran tersedia sehingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai rencana. (ndi)

Khawatir Berhadapan dengan APH, Perajin Emas Datangi Dinas ESDM NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Khawatir Berhadapan dengan APH, Perajin Emas Datangi Dinas ESDM NTB
(EKBIS NTB/ist) Para pedagang dan perajin emas mendatangi kantor Dinas ESDM Provinsi NTB untuk memastikan perusahaan atau pemasok bahan baku emas yang legal agal tidak berpersoalan secara hukum

Mataram (EKBIS NTB) – Para pedagang dan perajin emas di Sekarbela, Kota Mataram, masih khawatir membeli bahan baku emas untuk kebutuhan produksi perhiasan. Mereka takut bahan baku yang dibeli dianggap berasal dari pertambangan ilegal sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan membuat mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH).


Kekhawatiran tersebut disampaikan Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, Senin, 7 September 2026.


Ketua Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela, Iskandar Nafat, mengatakan para pedagang membutuhkan kepastian mengenai sumber bahan baku emas yang legal dan dapat dibeli tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.


Karena itu, pihaknya meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan atau tambang yang telah mengantongi izin dan dapat menjadi sumber bahan baku bagi para pedagang dan perajin emas di Sekarbela.


“Para pedagang dan perajin membutuhkan kepastian mengenai bahan baku yang bisa kami beli dan gunakan dengan aman. Jangan sampai kami membeli dari sumber yang ternyata ilegal, kemudian kami yang berhadapan dengan aparat karena dianggap menggunakan bahan baku dari pertambangan ilegal,” kata Iskandar.


Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir APH gencar turun ke pedagang-pedagang emas, bahkan di daerah lain, pedagang emas diproses secara hukum, lantaran diduga menggunaka bahan baku dari emas hasil tambang illegal.


Persoalan tersebut membuat para pedagang lebih berhati-hati dalam membeli emas mentah. Saat ini, sebagian pelaku usaha masih mengandalkan stok bahan baku yang sudah dimiliki sebelumnya.


“Para pedagang belum berani membeli bahan baku baru. Yang diolah sekarang masih stok lama. Kalau ketidakjelasan ini terus berlanjut, bisa banyak pedagang emas yang memilih menutup usahanya daripada nantinya berhadapan dengan proses hukum,” ujarnya.


Iskandar menegaskan, para pedagang tidak bermaksud menghindari aturan. Mereka justru membutuhkan kejelasan mengenai sumber bahan baku yang diperbolehkan sehingga transaksi dapat dilakukan secara legal dan memiliki dasar yang jelas.


Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, menjelaskan kewenangan pihaknya dalam rantai pertambangan berada sampai pada wilayah pertambangan atau mulut tambang. Setelah bahan tambang keluar dari wilayah tersebut, pengaturan selanjutnya menjadi kewenangan perangkat daerah lain sesuai bidangnya.


“Kalau kewenangan ESDM selesainya sampai mulut tambang. Kalau sudah keluar, itu menjadi kewenangan OPD lain, seperti yang menangani perdagangan atau perindustrian,” jelas Samsudin.


Terkait kebutuhan bahan baku emas legal bagi para perajin di Sekarbela, Samsudin menyebut terdapat perusahaan pertambangan di NTB yang dapat menjadi sumber bahan baku legal.


Ia menyebut sejumlah perusahaan tambang di NTB, termasuk yang masih menunggu regulasi untuk dapat berproduksi. Di Sumbawa, terdapat perusahaan besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Sumbawa Juta Raya (SJR).


Menurut Samsudin, keberadaan perusahaan yang memiliki legalitas tersebut dapat menjadi salah satu alternatif sumber bahan baku bagi para perajin emas. (bul)

DLH Mataram Siapkan Rp5 Miliar untuk Revitalisasi RTH Selagalas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DLH Mataram Siapkan Rp5 Miliar untuk Revitalisasi RTH Selagalas
RTH SELAGALAS - Seorang pengunjung berdiri di depan gapura RTH Selagalas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya pada Selasa (8/9). (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram merencanakan revitalisasi secara menyeluruh Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Selagalas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya. Revitalisasi tersebut ditargetkan dilaksanakan pada 2027 dengan postur anggaran sekitar Rp5 miliar.

Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi RTH Selagalas yang mulai tidak terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan tidak berfungsi optimal sehingga berdampak terhadap minimnya tingkat kunjungan masyarakat.

Selain kondisi fasilitas, RTH Selagalas juga mendapat keluhan dari pengunjung terkait ketersediaan air dan aliran listrik yang saat ini tidak tersedia.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, pemerintah kota telah meminta DLH menyiapkan rencana revitalisasi secara menyeluruh terhadap RTH Selagalas.

“Jadi Pak Wali dan Pak Sekda minta itu direncanakan untuk direvitalisasi. Kemungkinan pada 2027 kita akan revitalisasi RTH Selagalas,” ujarnya, Selasa (8/9).

Menurut Nizar, penghentian sementara aliran air dan listrik di kawasan tersebut memang dilakukan karena pemerintah berencana melakukan pembenahan secara keseluruhan. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari persiapan revitalisasi RTH Selagalas.

“Memang keluhan masyarakat terkait ketersediaan air dan listrik itu ada. Banyak yang mandek karena memang sengaja kami hentikan. Tujuannya karena pemerintah akan melakukan perbaikan secara keseluruhan,” jelasnya.

Nizar menyebutkan, RTH Selagalas telah dibangun sekitar 15 tahun lalu dan sejak saat itu belum pernah mendapatkan perbaikan atau pemugaran secara menyeluruh. Karena itu, revitalisasi dinilai sudah menjadi kebutuhan.

“RTH Selagalas sudah lama sekali, sekitar 15 tahun lalu dibangun. Jadi sudah saatnya diperbaiki,” katanya.

Revitalisasi yang direncanakan pada 2027 tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. DLH akan melakukan penataan secara menyeluruh dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai ruang terbuka hijau.

Nizar mengatakan, konsep revitalisasi nantinya tidak hanya berfokus pada pembenahan fasilitas yang rusak, tetapi juga penambahan sarana pendukung bagi masyarakat. Di antaranya fasilitas bermain, ruang pertunjukan, serta fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik RTH Selagalas.

“Konsepnya tetap mengedepankan unsur RTH. Nanti akan ditambah fasilitas bermain, pertunjukan, dan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kondisi RTH lainnya di Kota Mataram, Nizar memastikan persoalan serupa tidak terjadi secara umum. Salah satunya RTH Pagutan yang menurut dia masih memiliki fasilitas air yang berjalan normal.

“Kalau masalah air di RTH lain tidak ada. Di RTH Selagalas, airnya tidak menggunakan sumur bor, tetapi masih menggunakan PDAM sehingga sementara dihentikan,” pungkasnya. (pan)

Kenaikan Target PAD Jangan Muluk-muluk

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kenaikan Target PAD Jangan Muluk-muluk
(EKBIS NTB/cem) H. Lalu Alwan Basri.

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2026. Kenaikan pajak dan retribusi daerah harus realistis dan tidak muluk-muluk.


Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, pendapatan daerah dari retribusi perlu dilakukan evaluasi kembali, sehingga tidak dimasukan dalam postur anggaran pada APBD Perubahan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan pendalaman di organisasi perangkat daerah terkait target, capaian serta kendala. Pasalnya, retribusi ini belum mencapai target.


Target PAD Kota Mataram di APBD murni 2026 mencapai Rp656 miliar. Permintaan dari legislative di APBD Perubahan harus ada kenaikan mencapai Rp15 miliar. Alwan menegaskan, kenaikan PAD ini harus dilihat sumber atau potensi di lapangan. “Jadi harus kita lihat potensinya dimana saja. Kalau kita mampu di sektor pajak tidak masalah,” jelas Sekda dikonfirmasi pada, Selasa (8/9).


Alwan menegaskan, kenaikan PAD harus realistis atau tidak muluk-muluk. Pihaknya tidak ingin seolah-olah target rendah, sehingga perlu dihitung secara matang agar organisasi perangkat daerah yang menjalankan enak. Selain itu, TAPD juga lebih mudah menjelaskan ke kepala daerah.


Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menambahkan, khusus pendapatan daerah dari retribusi parkir, pasar dan kebersihan tidak dinaikan. OPD teknis diminta memaksimalkan target sebelumnya, karena terealisasi sesuai target. Di satu sisi, penghitungan pendapatan retribusi harus jelas dasar-dasarnya sebagai acuan untuk meningkatkan target.


Ia mencontohkan retribusi pasar harus dihitung jumlah pedagang,surat izin dan lapaknya. Artinya, penghitungan target retribusi tidak boleh berdasarkan pikiran. “Jadi harus realistis kalau menghitung retribusi. Jangan berdasarkan pikirkan. Berbeda dengan target pajak sudah jelas perhitungannya,” ujarnya.


Pemkot Mataram tambah Sekda, masih menerapkan tarif lama untuk retribusi parkir dan lain sebagainya. Pihaknya tidak ingin menaikan tarif retribusi lebih tinggi yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah fokus meningkatkan kualitas layanan serta sarana-prasarana. “Kalau tarif tinggi justru yang kasihan masyarakat,” tandasnya. (cem)

Kendalikan Emosi dan Ego saat Berkendara demi Keselamatan di Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB)— Keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan oleh kemahiran mengendalikan sepeda motor, melainkan juga kemampuan mengelola emosi dan mengambil keputusan bijak saat menghadapi beragam dinamika di jalan raya.

Dalam aktivitas sehari-hari, pengendara kerap berhadapan dengan perilaku pengguna jalan lain yang berisiko, seperti berpindah jalur tanpa sein, berhenti mendadak, atau menyalip sembarangan. Situasi ini berpotensi memicu kekesalan yang, jika tak terkendali, dapat mengganggu konsentrasi dan memicu tindakan berbahaya.

“Menang dalam perselisihan di jalan tidak memberikan manfaat jika justru meningkatkan risiko kecelakaan. Prioritas utama pengendara adalah keselamatan sampai di tujuan,” ujar Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya.

Satria menegaskan, pengendara tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi memiliki kendali penuh atas respons pribadi.

Guna menjaga emosi tetap stabil saat berkendara, Astra Motor NTB membagikan lima langkah praktis:

  1. Kenali Indikasi EmosiWaspadai tanda-tanda emosi mulai meningkat, seperti genggaman setang yang memengat, keinginan membalas, atau dorongan menaikkan kecepatan saat terpancing pengendara lain.
  2. Tahan Reaksi SpontanHindari langsung merespons tindakan provokatif, seperti dipotong atau diklakson, dengan aksi balasan. Beri jeda sejenak untuk menenangkan diri dan fokus kembali pada lalu lintas.
  3. Kurangi Kecepatan dan Jaga JarakSaat emosi mulai tersulut, segera kurangi kecepatan secara aman dan pertahankan jarak bebas. Langkah ini memberikan waktu dan ruang reaksi yang cukup untuk mengantisipasi potensi bahaya.
  4. Alihkan Fokus pada KeselamatanAlihkan perhatian dari konflik ke kondisi sekitar. Pantau pergerakan kendaraan di depan, samping, dan belakang, serta cermati rambu lalu lintas.
  5. Tepi Kendaraan Jika DiperlukanJika amarah sulit dikendalikan, jangan memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Cari tempat aman untuk berhenti dan tenangkan diri sebelum kembali berkendara.

“Ketika emosi meningkat, jangan mengambil keputusan yang tidak perlu. Pilih untuk tidak membalas, tidak mengejar, dan berikan waktu bagi diri sendiri untuk tenang,” lanjut Satria.

Kematangan Emosional Pengendara Muda

Pengendalian diri ini menjadi krusial, terutama bagi pengendara pemula. Di Indonesia, batas usia minimal untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C adalah 17 tahun, yang didapat melalui serangkaian ujian teknis dan administrasi.

Namun, menginjak usia 17 tahun tidak otomatis menjamin kematangan emosional seseorang. Kematangan berkendara harus dibentuk melalui edukasi berkelanjutan, pengalaman, disiplin, dan kebiasaan mengambil keputusan yang aman.

Oleh karena itu, edukasi keselamatan berkendara (safety riding) bagi pengendara muda tidak boleh hanya berfokus pada keterampilan teknis mengoperasikan sepeda motor, tetapi juga wajib membekali mereka dengan kemampuan mengendalikan diri di jalan raya. (r/fan)

Putra NTB Willgo Zainar Ditunjuk Jadi Dirut Krakatau Steel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Putra NTB Willgo Zainar Ditunjuk Jadi Dirut Krakatau Steel

Jakarta (Suara NTB) – Putra Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Willgo Zainar, dipercaya memimpin PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Direktur Utama. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Krakatau Steel yang digelar di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Willgo Zainar ditunjuk sebagai Direktur Utama bersama susunan direksi dan komisaris baru. Pergantian jajaran pengurus tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan transformasi dan restrukturisasi Krakatau Steel untuk memperkuat kinerja serta daya saing perusahaan.

Penunjukan Willgo berlangsung di tengah perbaikan kinerja perseroan sepanjang semester I 2026. Dengan dukungan pendanaan modal kerja dari Danantara, Krakatau Steel mencatat peningkatan pasokan bahan baku, utilisasi produksi, serta efisiensi struktur pendanaan.

Volume penjualan baja pada semester I 2026 mencapai 614,26 ribu ton, meningkat 30,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat pendapatan sebesar 622,7 juta dolar AS, atau sekitar Rp11,15 triliun.

Dari sisi operasional, laba bruto Krakatau Steel mencapai 67,9 juta dolar AS, atau meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan semester I 2025. Sementara laba periode berjalan tercatat 10,9 juta dolar AS, yang turut dipengaruhi sejumlah pos non-operasional, termasuk penyelesaian kewajiban dan utang restrukturisasi serta divestasi entitas asosiasi.

Capaian tersebut menjadi modal bagi manajemen baru untuk melanjutkan agenda transformasi yang disebut sebagai KRAS Reborn. Perseroan menargetkan penguatan fundamental, peningkatan kinerja operasional, serta penguatan posisi Krakatau Steel sebagai industri baja nasional.

Susunan Pengurus Baru

Dalam RUPSLB tersebut, Hendro Martowardojo ditetapkan sebagai Komisaris Utama. Sementara jajaran komisaris lainnya terdiri dari David Pajung dan Didik Hariyanto sebagai Komisaris Independen, serta Setia Diarta dan Adityo Haryo Bimo sebagai Komisaris.

Adapun susunan Direksi Krakatau Steel yang baru yakni:

•              Direktur Utama: Willgo Zainar

•              Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Thomas Christian

•              Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio: Hernowo

•              Direktur SDM: Suryantoro Waluyo

•              Direktur Infrastruktur dan Operasi: Sidik Darusulistyo

Manajemen baru diharapkan mampu menjaga momentum perbaikan kinerja sekaligus melanjutkan proses transformasi dan restrukturisasi Krakatau Steel secara berkelanjutan. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang produksi baja. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.(bul)

Bandara Lombok Kembali Normal, Penerbangan Jakarta Mulai Beroperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bandara Lombok Kembali Normal, Penerbangan Jakarta Mulai Beroperasi

Mataram (Ekbis NTB) – Operasional penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok kembali berjalan normal setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) kembali beroperasi pasca-erupsi Gunung Anak Krakatau.

Bandara Soekarno-Hatta kembali melayani penerbangan pada Selasa (8/9) mulai pukul 00.30 WIB setelah dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan dan badan meteorologi.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, mengatakan, kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada normalnya penerbangan rute Jakarta-Lombok.

Salah satunya ditandai dengan kedatangan pesawat Lion Air JT 656 dari Jakarta di Bandara Lombok pada pukul 08.09 WITA.

Sebelumnya, penghentian sementara penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Lombok. Pada Minggu (6/9), sebanyak 19 penerbangan dengan total 2.263 penumpang terdampak pembatalan.

Sementara pada Senin (7/9), terdapat 18 penerbangan dengan total 2.762 penumpang yang terdampak.

Aidhil mengatakan, Angkasa Pura Indonesia terus berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pelayanan penerbangan berjalan aman dan lancar.

Calon penumpang diimbau tetap memantau status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara. Informasi kebandarudaraan juga dapat diperoleh melalui Contact Center InJourney Airports di nomor 172.(bul)

Beras SPHP Dikeluhkan Berkutu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Beras SPHP Dikeluhkan Berkutu
(EKBIS NTB/hir) MENGELUH - Nurhaidah menyampaikan keluhannya terkait beras SPHP kepada pihak Bapanas, Bulog Bima dan sejumlah dinas terkait. Beras SPHP yang diterima kondisinya tidak bagus karena mengeluarkan bau dan berkutu.


Bima (EKBIS NTB) – Kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di Kabupaten Bima dikeluhkan pedagang. Beras disebut berwarna kekuningan, berbau hingga ditemukan kutu kecil. Kondisi tersebut dikaitakan dengan kebijakan penyerapan gabah any quality.


Keluhan itu disampaikan salah satu mitra Bulog, Nurhaidah di hadapan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Rachmad Firdaus, Kepala Cabang Bulog Bima Alfan Ghazali, dan sejumlah dinas terkait saat pemantauan pangan bersama di Pasar Tente, Kabupaten Bima, Senin (7/9).


Menurut Nurhaidah, kualitas beras SPHP yang diterimanya saat ini berbeda dibandingkan dengan beras yang dijualnya dalam dua tahun terakhir.


“Beras SPHP yang sekarang itu ada yang berwarna kekuningan. Terus ada baunya dan ada kutu-kutu kecil,” kata Nurhaidah.


Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung kepada pedagang karena sebagian konsumen mengembalikan beras yang telah dibeli. Untuk menghindari kerugian, pedagang bahkan harus mencampur beras SPHP dengan beras lokal. Kondisi itu juga disebut membuat minat masyarakat terhadap beras SPHP menurun.


Kepala Bulog Cabang Bima, Alfan Ghazali mengakui saat ini terdapat beras SPHP yang kondisinya kuning dan berkutu. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas tersebut, adalah kebijakan any quality dalam penyerapan gabah. Kebijakan itu membuat Bulog tetap menyerap gabah dengan kondisi tertentu yang sebelumnya memiliki standar lebih ketat.


“Sekarang ada kebijakan any quality. Karena kebijakan itu, teman-teman mitra dalam mencapai rendemen yang sudah ditentukan memang kualitasnya agak berkurang,” jelasnya.


Ia menerangkan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kondisi gabah petani. Gabah yang mengalami persoalan saat panen tetap diarahkan untuk dapat diserap Bulog.


Salah satunya ketika gabah mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca atau terendam banjir. Bulog tetap menerima gabah tersebut sebagai bagian dari kebijakan penyerapan pemerintah. “Kalau gabah kering panen (GKP), ketika ada panen yang gagal atau gabah yang terendam banjir, masyarakat meminta agar tetap diserap Bulog,” ujarnya.


Dalam proses pengolahan, kondisi gabah tersebut kemudian dapat memengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Alfan menjelaskan, gabah yang terlambat dikeringkan juga dapat berubah warna meskipun bentuk bulirnya masih relatif utuh.


Di sisi lain, pedagang berharap kualitas beras SPHP tetap diperhatikan karena berhubungan langsung dengan penerimaan konsumen.
“Kadang pelanggan datang mengembalikan berasnya karena katanya ada kutu, warnanya kuning, dan berbau,” pungkas Nurhaidah. (hir)


1...818283...1,070Halaman 82 dari 1,070