Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 82

Hari Ini! Astra Motor NTB Rilis All New Honda Vario 125 di LEM, Cek Harga dan Promonya

0
Press Conference Regional Public Launching Honda All New Honda Vario 125. (ekbisntb.com/alfan)

Lombok (ekbisntb.com) – Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan skutik teranyarnya, All New Honda Vario 125, kepada publik. Puncak perkenalan yang bertajuk Regional Public Launching ini digelar hari ini, Sabtu (10/1/2026), bertempat di Atrium Hall Lombok Epicentrum Mall (LEM).

Peluncuran ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya. All New Honda Vario 125 hadir dengan pembaruan menyeluruh, termasuk kehadiran tipe terbaru berkonsep Street Style yang dirancang untuk menunjang penampilan pengendara agar lebih fashionable sesuai tren gaya hidup masa kini.

Press Conference Regional Public Launching Honda All New Honda Vario 125. (ekbisntb.com/alfan)

Marketing Manager Astra Motor NTB, Adrian Arlim, menjelaskan bahwa selama acara berlangsung, pihaknya menawarkan berbagai program penjualan menarik yang khusus hanya berlaku satu hari ini.

“Spesial program untuk event Regional Public Launching esok di LEM, kami hadirkan potongan angsuran sampai dengan Rp 150 ribu rupiah per bulannya untuk masa tenor kredit 36 kali, atau opsi potongan masa tenor 4 kali,” ujar Adrian.

Adrian menegaskan, promo spesial tersebut hanya berlaku saat pameran berlangsung di Lombok Epicentrum Mall pada tanggal 10 Januari 2026.

Selain pameran unit, pengunjung LEM juga dimanjakan dengan beragam aktivitas seru. Rangkaian acara tersebut meliputi Modification Contest, Street Dance Competition, turnamen Mobile Legends, Cheerleader Competition, Photo Booth Challenge, hingga Photography Contest. Suasana semakin meriah dengan adanya hiburan musik dari band lokal ternama.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara, Astra Motor NTB menyediakan arena Riding Test eksklusif untuk menjajal langsung performa All New Honda Vario 125. Tersedia pula booth pameran suku cadang asli Honda dan layanan aplikasi MotorkuX.

“Ragam tipe All New Honda Vario 125 yang kami hadirkan diharapkan dapat memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan sporti dan tetap fungsional. Semoga event ini dapat memanjakan konsumen loyal Honda,” tambah Adrian.

Harga OTR Lombok Untuk pasar Lombok, All New Honda Vario 125 ditawarkan dalam tiga varian harga (On The Road Lombok):

  • Tipe CBS: Rp 26.280.000,-
  • Tipe CBS-ISS: Rp 28.130.000,-
  • Tipe Street: Rp 28.560.000,-

Astra Motor NTB mengundang seluruh masyarakat Lombok untuk hadir meramaikan acara ini, sekaligus memperkuat semangat #pakeMotorkuXaja sebagai wujud kebanggaan konsumen terhadap sepeda motor Honda. (r)

Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang

0
Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa belum mendapatkan kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kuota gas elpiji 3 kilogram di tahun 2026 dari jumlah kebutuhan mencapai 5.632 juta tabung.

“Memang untuk kuota tahun ini belum ada, cuman informasi dari Pertamina secara nasional kuota elpiji tiga kilogram kemungkinan berkurang dari tahun sebelumnya,” Kata Kabag ekonomi dan sumber daya alam, Ivan Indrajaya, kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Pemerintah lanjut Ivan, tetap akan berusaha agar kuota tersebut tetap sama dengan tahun lalu meskipun secara nasional berkurang. Karena ada beberapa pertimbangan utama sehingga kuota tersebut harus sama atau bertambah karena kebutuhan masyarakat Sumbawa akan gas elpiji cukup tinggi.

“Mungkin ada di kabupaten/kota lain yang tidak lagi menggunakan elpiji tiga kilogram tetapi tidak boleh disamakan dengan NTB dan Sumbawa khususnya karena kebutuhan kita masih cukup banyak,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalaupun kuotanya sama dengan tahun 2025 lalu, pada prinsipnya jumlah tersebut masih sangat kurang. Karena kebutuhan Sumbawa khusus untuk rumah tangga dan pelaku UMKM mencapai 5.632 juta tabung dan yang sudah terealisasi hanya 3.865 juta tabung.

“Yang kita punya sekarang baru 3.865 juta tabung dari jumlah kebutuhan ril per tahun kita sebanyak 5.632 juta tabung sehingga ada selisih sekitar 1.766 juta tabung,” ucapnya.

Pemerintah sebenarnya sudah bersurat secara resmi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM, agar bisa memenuhi kuota tahunan itu. Hanya saja sampai dengan saat ini, belum ada informasi terbaru terhadap realisasi kebutuhan masyarakat tersebut.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ivan menegaskan selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban pengguna gas yang tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.

“Kami akan tertibkan, jangan sampai ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan gas elpiji tiga kilogram tersebut. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi lapor gas yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tukasnya. (ils) 

Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

0
Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen
Lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Produksi beras tahun 2025 di Lotim tercatat mencapai 324,77 persen dari kebutuhan, dengan surplus sebesar 14 persen dibandingkan produksi 2024. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan jajaran dinas di daerah, merayakan capaian swasembada pangan pada tahun 2025. Momentum ini ditandai dengan kegiatan tasyakuran yang digelar di berbagai wilayah, sekaligus menjadi platform untuk mengumumkan sejumlah capaian positif dan target yang lebih besar ke depan.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, Jumat (9/1/2026) menyampaikan data optimistis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras tahun 2025 tercatat mencapai 324,77 persen dari kebutuhan, dengan surplus sebesar 14 persen dibandingkan produksi tahun 2024.

“Ini adalah kabar gembira. Cadangan beras nasional kita juga kuat, diproyeksikan 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan tetap aman di angka 3,2 juta ton pada akhir tahun,” jelas Fathul Kasturi.

Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 14,3 persen. Kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level 125. Di sisi perdagangan internasional, ekspor produk pertanian melonjak hampir 33 persen, bernilai sekitar Rp158 triliun.

Kasturi menyebutkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. “Harga pupuk bersubsidi kita turunkan 20 persen dari tahun 2024. Birokrasi kita permudah agar lebih lancer bagi petani. Harga jual gabah dan jagung kita lindungi dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil,” paparnya.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari hulu ke hilir juga ditingkatkan. “Kami permudah dan perbanyak akses petani terhadap benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan sarana irigasi, hingga pendampingan hilirisasi produk,” tambahnya.

Pemerintah tidak berpuas diri. Untuk tahun 2026, ditetapkan target penyediaan stok yang dikelola Bulog, yaitu 4 juta ton beras, 1 juta ton jagung, dan 70.000 ton kedelai.

Visi jangka panjang pun semakin ambisius. “Target ke depan bukan lagi sekadar cukup makan. Kita incar swasembada protein, mulai dari susu, telur, hingga daging. Selain itu, kita akan fokus pada hilirisasi produk perkebunan bernilai tinggi seperti kopi, kelapa, kakao, gambir, dan lain-lain untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor,” tegas Fathul Kasturi.

Dengan fondasi swasembada pangan yang sudah tercapai, langkah pemerintah kini mengarah pada penguatan ketahanan pangan berbasis protein dan transformasi ekonomi pertanian melalui industrialisasi komoditas perkebunan. (rus)

Pertumbuhan Bisnis Bank Dinar Makin Melejit

0

Mataram (Suara NTB) – Kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri (Bank Dinar) menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator keuangan utama mengalami lonjakan tajam, jauh melampaui rata-rata nasional.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, Jumat, 9 Januari 2025, mengungkapkan, total aset Bank Dinar per akhir 2025 telah mencapai Rp2,154 triliun. Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp1,899 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp1,354 triliun.

“Alhamdulillah, aset kita tumbuh sangat baik,” kata Mustaen mengisyaratkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada Bank Dinar.

Dari sisi profitabilitas, Bank Dinar membukukan laba bersih sebesar Rp47,6 miliar. Laba tersebut merupakan laba bersih setelah dikurangi zakat, pajak, serta berbagai kewajiban lainnya.

Mustaen menjelaskan, pertumbuhan pembiayaan Bank Dinar sepanjang 2025 mencapai 56,64 persen, jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan nasional yang rata-rata hanya berada di kisaran 7 persen.

Sementara itu, pertumbuhan DPK juga tercatat impresif. Dana pihak ketiga meningkat Rp273 miliar, atau setara dengan 25,28 persen, dari posisi sebelumnya sekitar Rp1,08 triliun menjadi Rp1,354 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK nasional yang berada di kisaran 8 persen.

Dari sisi portofolio, pembiayaan Bank Dinar masih didominasi oleh skema potong gaji, terutama dari kalangan ASN dan sebagian pegawai swasta, dengan porsi sekitar 43–50 persen. Selebihnya disalurkan ke sektor riil, UMKM, pembiayaan emas, serta usaha produktif masyarakat.

“Meski dalam laporan dikelompokkan sebagai pembiayaan konsumtif, faktanya banyak kredit yang digunakan masyarakat untuk usaha, seperti membuka kios, peternakan, dan usaha kecil lainnya,” jelas Mustaen.

Ia menambahkan, skema pembiayaan berbasis gadai juga menjadi salah satu instrumen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menggerakkan usaha, karena prosesnya lebih cepat dan mudah diakses.

Dari sisi kualitas pembiayaan, Bank Dinar mencatat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang sangat rendah. Gross NPF Bank Dinar berada di angka 0,28 persen, sedangkan net NPF sebesar 0,25 persen. Angka ini juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata perbankan nasional.

“Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kami bukan karena pembiayaan besar ke Perusahaan-perusaahan grup, tetapi murni karena kepercayaan publik yang terus meningkat,” ujar Mustaen.

Tak hanya fokus pada keuntungan, Bank Dinar juga menyalurkan manfaat kepada masyarakat melalui program sosial. Sepanjang 2025, Bank Dinar menyalurkan sekitar Rp9 miliar untuk zakat dan program tanggung jawab sosial (CSR), yang disalurkan melalui LAZ MIM Foundation, Baznas dan lembaga sosial lainnya.

“Kami tidak hanya mengumpulkan keuntungan, tapi mengembalikannya ke masyarakat. Tahun ini kami juga akan mengembangkan usaha produktif berbasis wakaf,” ungkapnya.

Menurut Mustaen, konsep pengelolaan Bank Dinar berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya berputar di pemilik modal, tetapi dikembalikan untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara luas. “Harapannya, kesejahteraan bisa tumbuh dan merata secara bersama-sama,” tandasnya. (bul)

Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

0
Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok
Sejumlah perwakilan asosiasi dan koperasi angkutan darat di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organda, dan bersepakat menolak masuknya PO Sinar Jaya untuk melayani KSPN Lombok. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.

Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.

“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.

Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.

Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.

“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.

“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.

Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.

“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.

“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.

Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.

“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.

Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB. (bul)

Harga Bawang Merah Melonjak Drastis

0
Harga Bawang Merah Melonjak Drastis
Sejumlah buruh panggul di Pasar Pade Angen, Kelurahan Bertais menurunkan bawang merah dari atas mobil truk pada, Kamis, 8 Januari 2026. Harga bawang merah melonjak drastis. Disdag Kota Mataram segera menggelar Kopling untuk menstabilkan harga.(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Harga bawang merah mengalami lonjakan drastis. Hal ini dipicu bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menerangkan, harga bawang merah mengalami lonjakan drastis dari harga sebelumnya Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp50 ribu per kilogram. Lonjakan harga disinyalir faktor cuaca atau banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Dompu. “Dari hasil pemantauan kami di Pasar Kebon Roek harga bawang merah naik drastis menjadi Rp50 ribu per kilogram,” terang Nida.

Kenaikan komoditas hortikultura juga terjadi pada cabai rawit. Harga cabai rawit sebut Nida, mencapai Rp45 ribu per kilogram. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, membahas rencana kolaborasi operasi pasar keliling (Kopling).

Kegiatan ini dinilai harus segera digelar guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadhan. “Kita juga perlu mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Komoditi lainnya yang mengalami kenaikan adalah daging ayam segar. Tingginya kebutuhan dapur makan bergizi gratis dinilai memicu kenaikan daging ayam segar. Harga daging ayam segar di Pasar Mandalika mencapai Rp40 ribu per kilogram. “Harga daging ayam saat libur sekolah Rp38 ribu per kilo. Sekarang sudah naik lagi Rp40 ribu per kilo,” sebutnya.

Ia mengakui dapur MBG tidak membeli bahan pokok terutama daging ayam di pasar, melainkan ke peternak (distributor,red). Distributor justru memanfaatkan momen tersebut dengan menaikan harga. Dinas Perdagangan kata Nida, mendukung sepenuhnya MBG sebagai program strategis nasional. Akan tetapi, ia mengharapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memiliki peternak dan petani binaan, sehingga tidak mengganggu harga di pasar. “Kita dukung sepenuhnya program MBG ini,” ujarnya. (cem)

Disdag Mataram Optimalkan Pengawasan Stok dan Harga Bapok Jelang Ramadan

0
Disdag Mataram Optimalkan Pengawasan Stok dan Harga Bapok Jelang Ramadan
Aktivis jual beli di Pasar Tradisional Induk Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, pada Jumat (9/1/2026).(Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mengoptimalkan pengawasan stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Suci Ramadan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan yakni akan menggelar operasi pasar rakyat.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif mengingat Ramadan tinggal satu bulan lagi. Biasanya, menjelang bulan puasa terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok.

“Tinggal satu bulan lagi kita sudah masuk bulan puasa, jadi perlu kita antisipasi sejak sekarang,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurut Nida, peningkatan permintaan masyarakat berpotensi memicu lonjakan harga apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan stok yang cukup. Oleh karena itu, Disdag rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional.

Dari belasan pasar tradisional di Kota Mataram, Disdag memfokuskan pengawasan pada tiga pasar yang menjadi acuan harga, yakni Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, dan Pasar Mandalika.

“Hasil pantauan kami sejauh ini harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Namun, untuk komoditas hortikultura memang mengalami fluktuasi,” katanya.

Ia merinci, harga cabai rawit merah sempat berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp40.000 per kilogram, dan kembali naik menjadi Rp43.000 per kilogram hingga saat ini. Cabai merah besar naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara cabai keriting mengalami fluktuasi dari Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogram, lalu kembali turun ke Rp30.000 per kilogram.

Begitu pula dengan harga bawang merah. Pada Senin (5/1/2026) tercatat Rp35.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp37.000 per kilogram pada Selasa, dan kembali turun menjadi Rp35.000 per kilogram pada Rabu. “Untuk komoditas hortikultura lainnya relatif stabil,” jelas Nida.

Sementara itu, harga beras medium masih stabil di angka Rp13.000 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Pemantauan harga beras premium dilakukan bersama Satgas Pangan, tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga di ritel modern.

“Ini untuk memastikan pedagang dan ritel menerapkan satu harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900 per kilogram,” katanya.

Untuk memastikan ketersediaan stok menjelang Ramadan, Disdag juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti distributor, Bank Indonesia, Bulog, dan Dinas Pertanian. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kolaborasi Pasar Keliling (Kopling) yang akan digelar di sembilan titik pada enam kecamatan di Kota Mataram.

Melalui Kopling, lanjutnya, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan antara lain cabai, tomat, bawang, telur, beras, serta MinyaKita yang masih menjadi primadona masyarakat meski tersedia merek minyak goreng lainnya.

“Harga yang ditetapkan di Kopling adalah harga distributor, sehingga lebih murah dibandingkan harga pasar,” pungkas Nida. (pan)

Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

0

Lombok (ekbisntb.com)- Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.

Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.

“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.

Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.

Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.

“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.

“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.

Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.

“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.

“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.

Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.

“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.

Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB.(bul)

Gubernur Iqbal Rombak Sejumlah Pejabat, Ini Daftarnya

0

Mataram (ekbisntb.com)- Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB lakukan perombakan pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur juga demosi lima esleon II turun menjadi eselon II. Proses ini dilakukan sejak perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 14.00 seluruh pejabat eselon II sudah memadati area Pendopo Tengah Gubernur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.

“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya.

Adapun struktur baru setelah dilakukan mutasi di antaranya:

  1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB.
  2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.
  3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB.
  4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
  5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB.
  6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB.
  7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
  8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB.
  9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB.
  10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
  11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA.
  12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
  13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB.
  14. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Lima Orang Didemosi, di antaranya:

Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.(era)

Beralih ke Mobil Listrik, Pemprov NTB Terkendala Minimnya SPKLU

0
Kendaraan dinas di Pemprov NTB. Pemprov NTB berencana mengganti kendaraan dinas bahan bakar fosil ke kendaraan dinas listrik. (Suara NTB/era)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan rencana peralihan kendaraan dinas ke mobil atau kendaraan listrik pada tahun 2026. Untuk tahap awal, kendaraan listrik akan digunakan oleh eselon II, sementara untuk eselon III masih menunggu keputusan lanjutan.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, mengatakan rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas telah melalui kajian teknis. Namun, kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), masih menjadi tantangan.

Menurutnya, jumlah SPKLU saat ini masih terbatas, terutama di kawasan perkantoran pemerintahan. Beberapa unit memang sudah terpasang di lokasi tertentu seperti Kantor Gubernur dan Dinas ESDM, tetapi belum menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tapi Pak Gubernur juga sudah bersurat ke PLN untuk meminta penambahan jumlah SPKLU,” ujarnya, kemarin.

Saat ini, jumlah SPKLU yang tersedia diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 unit. Namun, penyebarannya belum merata karena sebagian besar masih terkonsentrasi di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan hotel.

“Melalui surat gubernur tersebut, pemerintah daerah mendorong agar ke depan SPKLU juga ditambah dan diperluas ke kantor-kantor OPD guna mendukung rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” katanya.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan bahwa kajian teknis yang dilakukan Dinas ESDM menitikberatkan pada aspek efisiensi, terutama dari sisi perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Dalam kajian tersebut, penghitungan mencakup potensi penghematan biaya energi, baik penggunaan listrik maupun BBM. Hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik berpotensi menghemat anggaran operasional sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan kendaraan konvensional.

“Yang diminta kemarin hanya kajian teknisnya, seberapa besar efisiensi yang bisa didapat dari sisi teknis, terutama perbandingan antara listrik dan BBM,” ujarnya.

Ia menegaskan, kajian tersebut tidak mencakup penentuan spesifikasi maupun merek kendaraan dinas yang akan digunakan. Penetapan spesifikasi kendaraan bukan menjadi kewenangan tim penyusun kajian.

“Dari segi anggaran sudah jelas lebih hemat. Selain itu, komponen utama kendaraan listrik juga lebih sederhana dibanding kendaraan konvensional, sehingga biaya operasional dan perawatannya lebih rendah,” pungkasnya. (era)