Beranda blog Halaman 829

Belanja APBN Meningkatkan Penjualan Produk Lokal di NTB Mall

0
Belanja APBN Meningkatkan Penjualan Produk Lokal di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja APBN melalui satuan-satuan kerja lembaga dan kementerian yang ada di NTB cukup membantu peningkatan penjualan produk-produk lokal UMKM di NTB Mall. Belanja APBN ini bahkan membantu pencapaian penjualan produk NTB Mall setara dengan penjualan selama tahun 2023 lalu.

Sebagaimana dikemukakan, Kepala UPTD BP3UD (Pengelola NTB Mall), Lalu Afghan Muharor, ST., M.Ak di Mataram, Kamis, 24 Oktober 2024 mengatakan, kolaborasi pemasaran para stakeholder, seperti Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPB) di NTB dan Bank Indonesia cukup membantu promosi dan penjualan produk-produk UMKM yang ada di NTB Mall.

Lalu Afghan mengatakan, komitmen DJPB untuk mendorong seluruh Satker yang ada di NTB, jumlahnya 400an Satker untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di NTB Mall.

“Melalui kerjasama dengan DJPB, seluruh Satker NTB diarahkan belanjanya di NTB Mall melalui Digipay. TNI – Polri juga belanjanya di sini. Jadi, belanja-belanja di NTB Mall tidak hanya mengandalkan belanja dari pemerintah daerah dan tamu-tamu pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebagai informasi, konsep Digipay yang mengintegrasikan tiga aktivitas atau transaksi. Diantaranya, pembelian barang, pembayaran, perpajakan dan pelaporan dalam satu ekosistem. Selain itu, proses bisnis dan mekanisme Digipay yang mendigitalisasi proses pengadaan barang atau jasa, pembayaran transkasi dan perpajakan. Kemudian, alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tetapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital.

NTB Mall sebagai wadah pemasaran berbagai produk lokal NTB. Saat ini terdapat 400 lebih UMKM yang ditampung, dengan jumlah produk lebih dari 5.000 jenis. Terdiri dari produk olahan makanan, feysen, hingga kriya yang diproduksi UMKM lokal.

Selain DJPB dan satker, Lalu Afghan menyebut dukungan Bank Indonesia sangat membantu promosi, hingga pemasaran produk-produk NTB Mall.

“Tidak saja belanja di NTB Mall kalau ada kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Di luaran, Bank Indonesia NTB juga intens mempromosikan produk-produk NTB,” tambahnya.

Lalu Afghan juga menyampaikan, penjualan produk UMKM NTB Mall hingga Oktober 2024 ini sudah setara dengan penjualan selama tahun 2024 lalu.(bul)

Dari 27.983 Perusahaan di NTB, Baru 375 Menerapkan SuSu Dalam Pengupahan

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah tengah mendorong penerapan Struktur Skala Upah (SuSu) dalam pengupahan, tidak terpaku pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sebanyak 50 perwakilan HRD dari perusahaan-perusahaan di NTB dari berbagai sektor, seperti perhotelan, ritel, jasa keuangan, konstruksi, makanan minuman, dan media pers mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengupahan Berbasis Produktivitas, yang diselenggarakan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan Disnakertrans Provinsi NTB di Mataram, 23-25 Oktober 2024.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker RI yang diwakili oleh Koordinator Pengembangan Pengupahan, Andi Awaluddin, S.Sos., dalam kesempatan ini menekankan pentingnya penerapan pengupahan yang berlandaskan produktivitas melalui SuSu untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mewajibkan perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah berdasarkan produktivitas.

“Penyusunan struktur dan skala upah ini merupakan hal yang wajib. Ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyusunan struktur dan skala upah. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif hingga penghentian sebagian produksi perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, Andi juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru terkait alih daya (outsourcing) dan kemitraan kerja. Diharapkan kebijakan ini akan selesai dan mulai diterapkan pada tahun 2025.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menegaskan, pengupahan berbasis produktivitas sangat penting sebagai solusi untuk menciptakan keadilan bagi pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan.

Ia menekankan bahwa sistem pengupahan yang selama ini fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering kali tidak adil bagi pekerja berpengalaman yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi.

Sesuai Pasal 26 PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

“Selama ini masih banyak perusahaan yang menjadikan UMP dan UMK sebagai standar gaji/upah. Padahal, UMP-UMK hanya berlaku untuk pekerja baru,” tuturnya.

Aryadi menyebutkan bahwa berdasarkan data WLKP Online, jumlah perusahaan di NTB sebanyak 27.983, dan yang sudah menerapkan SuSu hanya 375 perusahaan. Harapannya, makin banyak perusahaan yang menerapkan SuSu sehingga bisa mensejahterakan pekerja dengan upah yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan karena akan berdampak pada hubungan industrial yang harmonis.

“Beban, kondisi, dan risiko kerja adalah hal yang mendasar dalam penyusunan struktur dan skala upah,” tegas mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB tersebut.

Ia juga menyampaikan beberapa permasalahan yang kerap terjadi di lapangan terkait pengupahan, seperti kasus keterlambatan pembayaran upah, perbedaan pendapat mengenai jumlah upah, serta ketidaktahuan pekerja maupun perusahaan terkait aturan insentif.

“Dalam banyak kasus, masalah pengupahan berlarut-larut karena kurangnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja. Kami selalu mendorong agar konflik diselesaikan melalui dialog dan mediasi, sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan, yang tentunya akan memakan biaya dan waktu,” ujarnya.

Aryadi juga menyoroti banyaknya tenaga kerja kompeten dan berpengalaman di NTB yang tidak dibekali lisensi atau sertifikat kompetensi profesi. Karena itu, tahun lalu Disnakertrans telah mengusulkan pembentukan LSP P3 di NTB dan sudah dihubungkan dengan BNSP.

“Keadilan bukanlah memberikan upah yang sama rata, tetapi upah yang sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab. Ini yang perlu dipahami oleh perusahaan, sehingga mereka dapat menyusun skema pengupahan yang lebih adil dan memotivasi pekerja untuk terus meningkatkan kapasitas diri,” tutup Aryadi.(bul)

Pinjol Bikin Pegadaian Swasta di NTB “Rontok”

0
Ilustrasi pegadaian swasta(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Marak dan mudahnya akses pinjaman online (Pinjol) rupanya membuat bisnis keuangan lainnya rontok. Salah satunya pegadaian swasta elektronik.

Sebelumnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berinteraksi dengan berbagai layanan, termasuk layanan keuangan. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah menjamurnya pegadaian elektronik.

Belakanga, rupanya pegadaian-pegadaian swasta elektronik ini tak cukup kuat bersaing. Setelah merebaknya Pinjol, khususnya di Provinsi NTB.

Salah seorang pemilik pegadaian swasta elektronik mengaku luar biasanya pengaruh pinjol yang dapat melayani transaksi keuangan sangat simpel, hanya dengan foto diri dan KTP.

“Pinjol ini memang luar biasa dampaknya. Karena ia menawarkan pinjaman secara mudah, dan tanpa harus menggunakan agunan. Kalau di pegadaian elektronik, kan harus ada barang yang dijadikan agunan,” ujar sumber ini di Mataram, Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, omzet pegadaian swasta saat ini sudah tergerus separuhnya, bahkan lebih, salah satunya karena maraknya pinol. Ia sendiri sebelumnya memiliki 7 cabang pegadaian elektronik yang tersebar di Pulau Lombok. Saat ini tersisa3 cabang. Karyawan yang sebelumnya dipekerjakan belasan orang, kini tersisa hanya 7 orang saja.

“Kalau sebelumnya sehari omzet bisa sampai Rp20 juta atau Rp30 juta. Sekarang hanya Rp6 juta sehari. Makanya saya sudah mulai mikir-mikir usaha baru untuk mengkonversi bisnis pegadaian yang sudah tidak lagi kompetitif ini,” katanya.

Sumber ini juga menegaskan, ditengah situasai persaingan usaha sektor jasa keuangan ini, jika ditambah lagi dengan aturan-aturan yang memberatkan bagi usaha pegadaian swasta, menurutnya, lebih baik pilihannya tutup usaha.

“Kalau syarat yang dibuat OJK rumit dan memberatkan. Lebih baik kita tutup. Toh juga potensi bisnis pegadaian ini cukup berat. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang seperti ini. kasus kita rata – rata sama,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pegadaian Masyarakat Indonesia (APMI), Dian Sandi Utama (DSU) juga mendorong kepada otoritas untuk melonggarkan modal minimum pegadadian swasta.

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian menjadi landasan hukum bagi aktivitas pegadaian di Indonesia, termasuk pegadaian elektronik. Regulasi ini mencakup segala bentuk usaha pegadaian, baik konvensional maupun yang memanfaatkan teknologi digital.

Salah satu poin penting yang diatur dalam POJK ini adalah mengenai modal minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan pegadaian swasta. Besaran modal minimum yang ditetapkan bergantung pada lingkup wilayah operasi perusahaan. Tingkat Kabupaten/Kota: Modal minimum sebesar Rp500 juta. Dan Tingkat Provinsi, Modal minimum sebesar Rp2,5 miliar.

“Kita berharap ketentuan POJK ini dilunakkan. Berapa sih hape (gadai) yang ada di etalase temen-temen. Paling 10, 20. Kalau rata rata Rp1 juta per biji, ya cuma Rp20 juta saja. Ini kondisinya,” kata DSU.

Pegadaian swasta ini berharap, kelonggaran modal minimunya Rp50 sampai Rp100 juta untuk pegadaian swasta yang cabangnya hanya di salah satu kabupaten/kota. Dan Rp300 juta sampai Rp500 juta untuk pegadaian swasta yang cabangnya lintas kabupaten/kota di dalam provinsi.(bul)

Kontras dengan Kemegahan Dermaga Yacht, Masyarakat Gili Gede Belum Dilayani Air Bersih

0
Warga di kawasan Gili Gede ini masih belum dilayani air bersih. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Bertahun-tahun lamanya masyarakat Gili Gede Kecamatan Sekotong Lombok Barat kesulitan air bersih. Warga terpaksa membeli air bersih di daerah seberang. Kondisi ini kontras dengan kemegahan Dermaga atau pelabuhan kapal Yach yang ada di daerah itu. Pelabuhan ini begitu megah dengan fasilitas lengkap.

Kondisi ini menjadi perhatian serius kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar). Usulan pembuatan akses air bersih di pulau itu telah diajukan DPRD pada pembahasan APBD 2025. Kondisi kesulitan air bersih di pulau itu sudah terjadi berpuluh tahun lamanya.

Kondisi ini kembali viral setelah akun media social Kades setempat memposting video dua sisi kehidupan di pulau yang indah itu.

Video itu memperlihatkan keindahan salah satu dermaga kapal pesiar bergaya eropa yang viral dimedia sosial. Namuan disisi lain didalamnya  memperlihatkan usaha warga setempat untuk memperoleh air bersih di satu-satunya sumur di pulau itu.  Bahkan beberapa warga terpaksa harus menyeberang membeli air bersih untuk mememuhui kebutuhan sehari-hari.

“Sudah kita rancang di 2025, dan kita upayakan melalui DAK dalam postur APBD 2025 dan kita sedang perjuangkan, mudahan tidak berubah,” terang Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah, Rabu 23 Oktober 2024.

Permasalahan akses air bersih di pulau itu sudah lama disuarakan Abu. Sejak sebelum menjadi Anggota DPRD sampai sekarang. Bahkan ia sudah mengaggarkan pembuatan sumur gali dari dana pokok pikiran (Pokir). Namun dari sejumlah sumur yang dibuat, hanya satu yang memiliki sumber air. Sedangkan sisanya tidak memiliki sumber air.

“Itupun hanya bisa memenuhui kebutuhan satu atau dua dusun,” bebernya.Selain sumur, warga setempat juga terpaksa menyeberang ke Sekotong membeli air bersih untuk memenuhui kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu yang selalu membuat dirinya prihatin. Sebab terdapat sekitar 1.500 jiwa masyarakat yang mendiami pulau itu terdampak kesulitan air bersih.

Sehingga pihaknya coba mengusulkan rencana pembuatan akses air melalui anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) untuk 2025.

Kajian dan pembahasan awal rencana usulan melalui DAK sudah dilakukan dirinya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar.

 “Agar kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih bisa terpenuhui,” ucap pria asal Gili Gede itu. Selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kesulitan air bersih juga berpotensi menghambat investasi pariwisata. Beberapa hotel yang sudah beroprasi disana juga mengalami hal sama yang dirasakan masyarakat setempat.

Namun ia memastikan nantinya legalitas akses air bersih yang akan dibangun sudah sesuai dengan ketentuan mengatur. Sebab bekaca dari kasus yang terjadi dikawasan Gili Terawangan KLU terjadi juga di Gili Gede. “Kita sempat komunikasikan dengan Dinas PU dengan Kepala Desa hal-hal yang berkaitan dengan legalitas itu harus segera kita rapikan, supaya orang yang berinvestasi di Gili Gede itu merasa aman dan nyaman,” jelasnya.

Tak hanya itu,  lahan yang akan digunakan untuk program air bersih itu akan dipastikan aman lebih dulu. Terutama kepemilikan lahan itu. Sehingga mencegah celah munculnya masalah hukum dikemudian hari.

Politisi PKS itu meyakini program akses air bersih itu akan membantu kebutuhan masyarakat dan membuat potensi investasi pariwisata berkembang di Kawasan itu. (her)

Penduduk Miskin Ekstrem Loteng Tersisa 7.600 Jiwa

0
Agus Hariyanto (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terbilang sukses menekan jumlah penduduk miskin ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Di mana saat ini jumlah penduduk miskin ekstrem di Loteng tersisa sekitar 0,72 persen. Jika dikonversi dalam angka dengan jumlah penduduk Loteng sebanyak 1,06 juta jiwa, maka masih ada sekitar 7.600 jiwa penduduk di daerah ini yang masuk kategori miskin ekstrem.

“Kebanyakan memang penduduk usia lanjut (lansia) yang sudah tidak produktif lagi,” ungkap Koordinator Pokja Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng Agus Hariyanto, kepada Ekbis NTB, di Praya, Rabu 23 Oktober 2024.

Ada juga penduduk usia produktif. Tetapi jumlah tidak sebanyak penduduk usia lanjut, sehingga untuk bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem butuh upaya yang lebih keras, karena harus menangani penduduk yang sudah tidak produktif. Artinya kebijakan yang dilakukan butuh pendekatan berbeda, karena mau dibantu dengan program bantuan usaha misalnya, sulit mengangkat, lantaran sudah tidak bisa menjalankan kegiatan-kegiatan produktif.

‘’Sehingga pilihannya hanya dengan memberika bantuan secara langsung. Baik itu bantuan pangan, bantuan tunai hingga program perlindungan sosial lainnya.  Kalau yang masih dalam usia produktif, peluang untuk dientaskan jauh lebih terbuka. Dibandingkan dengan yang sudah tidak dalam usia produktif,” tandas Agus.

Ia mengatakan, penduduk miskin ekstrem tersebut sejauh ini seluruhnya mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Ada yang dapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi yang memiliki anak usia sekolah. Ada juga yang mendapat program bantuan tunai dan pangan.

Agus menambahkan, semakin kecil persentase angka kemiskinan di suatu daerah upaya menurunkannya juga semakin sulit. Pasalnya, yang tersisa biasanya memang penduduk yang benar-benar miskin. Apalagi kalau persentase angka kemiskinannya sudah di bawah 10 persen, biasanya laju penurunan kemiskinannya kecil.

Maka dibutuhkan upaya bersama semua pihak, terutama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola program untuk bisa menuntaskan sisa penduduk miskin yang ada. “Loteng saat ini angka kemiskinan sudah diangka 12,07 persen. Semakin kecil persentase kemiskinan, semakin sulit pula untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi bukan bisa. Namun butuh upaya ekstra keras dan komitmen dari pemerintah daerah,” tandasnya. (kir)

Ummat Perkuat Keterampilan Literasi Digital Mahasiswa di Era Teknologi 4.0

0
Rektor Ummat, Abdul Wahab saat membuka kegiatan Library Use Education atau Pendidikan Pemakai Perpustakaan yang digelar UPT Perpustakaan Ummat mulai Selasa 22 Oktober 2024 hingga Kamis 24 Oktober 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) kembali menggelar kegiatan tahunan Library Use Education atau Pendidikan Pemakai Perpustakaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru angkatan 2024/2025. Program ini diadakan selama tiga hari berturut-turut, mulai Selasa 22 Oktober 2024 hingga Kamis 24 Oktober 2024, dengan tujuan memperkenalkan mahasiswa pada layanan dan fasilitas perpustakaan, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam menelusuri dan memanfaatkan informasi secara efektif untuk mendukung studi akademik mereka.

Kepala UPT Perpustakaan Ummat, Iskandar, S.Sos., MA., menyampaikan  pendidikan ini merupakan bagian integral dari orientasi mahasiswa baru. “Kegiatan ini sangat penting karena akan menjadi landasan bagi mahasiswa baru untuk memahami cara menggunakan perpustakaan secara maksimal. Selain itu, perpustakaan adalah pusat pengetahuan yang harus mereka kuasai selama masa studi di Ummat,” ungkapnya.

Iskandar menambahkan bahwa program ini diikuti dengan antusias oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.

Ia juga menjelaskan ada tiga materi utama yang disampaikan dalam kegiatan ini. Pertama, Profil UPT Perpustakaan dan Strategi Penelusuran Informasi, di mana mahasiswa diperkenalkan dengan fasilitas perpustakaan, termasuk BI Corner, serta berbagai layanan digital yang tersedia. Pada sesi ini, mahasiswa juga diajarkan cara menelusuri informasi ilmiah melalui katalog perpustakaan dan basis data digital.

Materi kedua, “Kebijakan Plagiarisme”, berfokus pada pentingnya menjaga integritas akademik. “Plagiarisme adalah pelanggaran serius yang dapat merusak reputasi akademik mahasiswa. Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu plagiarisme, bagaimana cara menghindarinya, dan standar plagiarisme yang berlaku di Ummat,” tegasnya.

Sementara itu, materi ketiga yang cukup menarik perhatian mahasiswa adalah “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Dunia Akademik”. Iskandar menjelaskan penggunaan AI dalam penelitian dan pembelajaran kini menjadi tren global yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. “Dengan adanya teknologi AI, mahasiswa diharapkan dapat lebih inovatif dalam proses belajar, menulis, dan melakukan penelitian. Namun, kami juga menekankan etika dalam penggunaan AI untuk memastikan teknologi ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” tambahnya.

Rektor Ummat, Drs. Abdul Wahab, MA., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. “Perpustakaan adalah jantung dari pendidikan tinggi. Dengan mengikuti program pendidikan pemakaian perpustakaan ini, mahasiswa baru diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan akademik, terutama dalam hal literasi informasi dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Ummat berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan perpustakaan demi mendukung proses pembelajaran mahasiswa. “Kami telah memfasilitasi UPT Perpustakaan dengan ruang yang nyaman di lantai 3, lengkap dengan berbagai layanan modern seperti BI Corner. Kami berharap mahasiswa dapat memanfaatkan ini semua untuk meningkatkan kapasitas mereka,” tambahnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana mahasiswa dapat langsung berkonsultasi dengan narasumber terkait berbagai topik yang telah disampaikan. Diharapkan, melalui program ini, mahasiswa baru Ummat tidak hanya mampu memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam memanfaatkan teknologi secara etis di dunia akademik. (ron)

Terkendala SKA, Pelaku Usaha Kesulitan Ekspor Produk ke Luar Negeri

0
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida saat melakukan monitoring dan evaluasi di salah satu pelaku eksportir di Kota Mataram. Pelaku eksportir terkendala SKA untuk pengiriman produk ke luar negeri. (ekbisntb.com/ist).

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku usaha di Kota Mataram kesulitan mengekspor produk atau hasil kerajinan ke luar negeri karena terkendala surat keterangan asal. Peluang ini justru diambil oleh daerah lain.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Rabu 23 Oktober 2024 menjelaskan, setelah menghadiri expo yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di Jakarta langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk ekspor pelaku usaha terutama kerajinan alias kriya. Sebenarnya banyak kerajinan yang bisa menyasar pasar internasional, tetapi kerajinan mutiara paling dominan dikirim ke luar negeri. Berbagai macam jenis mutiara seperti mutiara air laut, air tawar dan mutiara asli sangat diminati. “Saat kita turun monev ternyata banyak juga pesanan yang akan dikirim ke luar negeri,” terangnya.

Produk mutiara banyak dikirim ke Hongkong, Cina, dan India. Sementara, kerajinan cukli masih mencari distributor paling besar. Nida mengakui, pelaku usaha kesulitan memiliki surat keterangan asal untuk produk sendiri. Padahal, SKA ini penting sebagai bentuk pengakuan produk berasal dari Kota Mataram.

Di satu sisi, mereka sering mengirim produk ke luar negeri tanpa surat keterangan asal barang. Salah satu contohnya, kerajinan cukli banyak dikirim ke Bali tetapi Provinsi Bali yang mengeluarkan surat keterangan asal sehingga produknya tidak berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Makanya, kita mau mengedukasi pelaku usaha kenapa tidak menerbitkan sendiri SKA,” jelasnya.

Berbagai alasan ditemukan dari pengusaha seperti banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, ribet, dan lain sebagainya. Dari sisi kualitas kata Nida, produk atau kerajinan asal Kota Mataram mampu bersaing dengan daerah lain. Sebagai contoh perajin mutiara setiap bulan mengirim barang ke luar negeri. Artinya, pembeli di luar negeri sangat besar karena mengetahui kualitas mutiara Lombok bagus seperti Maluku. “Mutiara dari Lombok diterima oleh luar negeri,” ujarnya.

Persoalannya adalah eksportir perlu melengkapi administrasi sehingga perlu dirangkul agar memenuhi persyaratan. Di satu sisi kata Nida, pemerintah telah memfasilitasi anggaran bagi pelaku eksportir apabila ingin mengirim sampel ke buyer di luar negeri.

Disinggung mengenai proses bea cukai yang ribet terkadang menyulitkan pelaku eksportir? Dikatakan, permasalahan bea cukai belum ada keluhan dari pengusaha, tetapi mereka mengeluhkan ribetnya pengurusan SKA dengan berbagai persyaratan. (cem)

Pemkot Mataram Optimis Capaian PAD Lampaui Target

0
Tempat hiburan salah satu sumber pajak di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, mengatakan optimistis capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak tahun 2024, bisa melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp185,1 miliar lebih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu, mengatakan, jika melihat realisasi terakhir PAD dari pajak yang sudah mencapai 86 persen atau sekitar Rp159,1 miliar dari target Rp185,1 miliar, pihaknya yakin akhir tahun target itu bisa tercapai.

“Kami bahkan optimistis target tersebut bisa terlampaui,” katanya.

Terkait dengan itu, lanjutnya, untuk melampaui target yang ditetapkan pihaknya meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola PAD.

Dalam evaluasi, masing-masing OPD bisa menyampaikan kendala capaian target sehingga OPD lain bisa memberikan masukan, saran, inovasi, dan solusi lainnya.

“Untuk mencapai target PAD, semua OPD harus saling dukung dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Misalnya, untuk pajak reklame, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak butuh dukungan dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pekim), dan lainnya.

“Pajak reklame tidak sepenuhnya bisa ditangani Badan Keuangan Daerah (BKD), tapi butuh dukungan dan kerja sama OPD terkait lainnya,” katanya.

Lebih jauh Sekda mengatakan, apabila realisasi PAD dari pajak tahun ini bisa melebihi target yang ditetapkan, maka tahun 2025 bisa menjadi salah satu acuan untuk menaikkan target PAD yang bersumber dari pajak daerah.

Untuk persentase atau besaran kenaikan, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan dan kajian dari sejumlah pihak. Seperti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), para tim ahli dari akademisi, termasuk masukan dari masyarakat dan media.

“Jadi untuk menetapkan target PAD, kami tidak asal-asalan,” katanya menambahkan. (ant)

Ketua Komite: Perpres Publisher Rights Ciptakan Ekosistem Media Sehat

0
Konfrensi pers Perpres Publisher Rights Ciptakan Ekosistem Media Sehat(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights merupakan fondasi penting untuk menciptakan ekosistem media yang lebih sehat menurut Ketua Komite Pelaksana Perpres Publisher Rights.

“Perpres Publisher Rights ini fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan media dan ekosistem media yang lebih sehat,” kata Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Suprapto Sastro Atmojo saat dihubungi ANTARA pada Rabu.

Dia menyampaikan bahwa tujuan utama penerapan peraturan ini adalah untuk mendorong kerja sama yang adil antara platform digital dan penerbit media.

Peraturan ini mewajibkan platform digital memberikan imbal balik yang sepadan atas penggunaan konten dari penerbit melalui mekanisme kerja sama bisnis ke bisnis.

Suprapto juga mengemukakan peran penting Perpres Publisher Rights dalam upaya memastikan media massa tetap independen dan tidak tertekan akibat dominasi platform digital besar.

“Outcome atau impact yang diharapkan dari dukungan seperti ini adalah hadirnya jurnalisme yang berkualitas, yang merupakan pilar penting ruang publik yang sehat dan demokrasi,” katanya.

Dia mengatakan, Perpres Publisher Rights menuntut platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta tidak memfasilitasi penyebaran berita bohong, hoaks, atau misinformasi.

Pasal 5 Perpres No. 32 Tahun 2024 menyatakan bahwa platform digital tidak boleh melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers.

Suprapto menyatakan bahwa sebagai mediator antara penerbit dan perusahaan platform digital, komite memiliki tanggung jawab untuk memastikan platform digital mematuhi aturan dan berkontribusi secara adil terhadap pendapatan media massa.

Komite akan terus membangun dialog antara kedua pihak serta mengawasi proses implementasi peraturan.

“Jika diperlukan, komite tidak ragu untuk merekomendasikan intervensi pemerintah guna menghadapi tantangan dari platform digital yang tidak patuh,” kata Suprapto.

Dia mengemukakan, komite akan mendata kerja sama media massa dengan platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam pembagian pendapatan antara kedua belah pihak.

Suprapto menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pengelola media massa dalam melakukan valuasi terhadap konten mereka.

“Sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang pantas dalam kerja sama tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, komite selanjutnya akan memberikan perhatian pada upaya peningkatan kemampuan media massa dalam melakukan valuasi konten. (ant)

BI Sebut Uang Logam Masih Berlaku

0
Saleman (53), salah satu warga Pulau Geser(ekbisntb.com/ant)

Maluku (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa uang logam pecahan Rp50 sampai Rp1.000 sampai saat ini masih berlaku dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk Wilayah Maluku Desi Muriany sebagai respons adanya aduan masyarakat Pulau Geser bahwa para pedagang menolak untuk menerima uang logam saat bertransaksi.

“Penjual-penjual itu tidak terima, tidak menerima uang logam. Jadi, uang logam itu mereka kalau ada yang mau bertransaksi, penjualnya enggak mau. Padahal masih berlaku,” kata Desi di Pulau Geser, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Rabu.

Desi mengatakan, selama jenis uang logam belum dicabut, masyarakat masih bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Temuan itu didapat saat seorang siswa sekolah dasar (SD) bertanya, “Kenapa uang logam tidak laku di Pulau Geser? “’ dalam acara sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah (CBP) yang digelar BI.

Sebagai langkah, Desi menyampaikan akan berkoordinasi dengan Bank Maluku agar melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat sekitar, bahwa uang logam masih berlaku.

“Mungkin nanti kita akan coba bicarakan dulu dengan pimpinan, juga dengan rekan-rekan dari perbankan ya. Sosialisasi mungkin kita akan sampaikan ke Bank Malukunya juga,” ujar Desi.

Pada kesempatan yang sama, Saleman (53), salah satu warga Pulau Geser juga mengatakan bahwa uang logam memang banyak ditolak di daerahnya.

“Iya, (uang logam) sudah lama ditolak, sudah lima tahun lebih,” tuturnya.

Saleman yang berprofesi sebagai nelayan mengaku masih menyimpan banyak uang logam karena tidak bisa untuk transaksi.

Adapun Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang kartal sebesar Rp5 miliar untuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di wilayah Provinsi Maluku.

Total uang kartal Rp5 miliar itu disediakan dengan berbagai nominal pecahan untuk menyediakan layanan penukaran rupiah layak edar bagi masyarakat di Pulau Banda Neira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Tifu, hingga Pulau Manipa pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024.

“Kami menyediakan uang yang berkualitas, dengan menarik uang yang lusuh, yang jelek, dengan mengganti uang yang baru atau clean money policy. Kegiatan ini sejatinya sudah kita mulai di 2012, tetapi baru kita membuat kegiatan yang terpola, terprogram itu sejak tahun 2021,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim.

Di setiap pulau, BI menyiapkan uang rupiah baru dengan pecahan yang berbeda-beda.

Untuk Pulau Banda Neira, BI menyiapkan Rp2 miliar, Pulau Geser sebesar Rp1,64 miliar, Pulau Gorom Rp630 juta, Pulau Manipa Rp387 juta, dan Pulau Tifu sebesar Rp336 juta.

Marlinson menilai rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 bisa terwujud karena adanya kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Berkat pendampingan dari TNI AL, pengangkutan ekspedisi menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Lada 521 mampu menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Kegiatan ekspedisi tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3T. (ant)