Beranda blog Halaman 824

Pemkab Lobar Pertanyakan Posisi Saham 10 Persen

0
H. Fauzan Husniadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tak kunjung direalisasikannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sekotong oleh PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) selaku pihak pemegang IUP, menjadi perhatian serius Pemkab Lobar.

Untuk menanyakan sekaligus menagih komitmen perusahaan dan kejelasan soal saham 10 persen milik daerah, Pemkab akan memanggil pihak PT ILBB.

Penjabat (Pj) Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, pihak Pemda terus mendorong perusahaan tambang tersebut untuk mempercepat kegiatan atau aktivitas tambang di wilayah Sekotong sesuai izin yang diperoleh. Karena hal ini juga menyangkut pendapatan ke daerah.

Pihak Pemkab tentu sangat menyayangkan kalau IUP yang telah dipegang tidak dilaksanakan.  Di satu sisi daerah rugi, karena dampak tambang ilegal, ditambah lagi tidak ada pemasukan PAD ke daerah. “Mau kita panggil (PT Indotan, red) menanyakan soal komitmen, posisi saham 10 persen milik Pemda yang katanya non delusi,”kata Fauzan.

Hal ini, ujarnya, perlu dipertegas, karena hal ini menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat. Hal ini harus dibuka, karena telah ditangani pihak aparat.

Sebelumya Pj Bupati Lobar H. Ilham juga menegaskan pihaknya telah meminta kepada pihak PT Indotan selaku pemegang IUP untuk segera mewujudkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat Lobar, terutama warga yang berada di lingkar tambang. “Janji itu kita tuntut, bahwa tambang itu akan mensejahterakan warga, karena sejak dulu sampai hari ini belum dapat memberikan kesejahteraan,” tegasnya.

Pihaknya menekan pihak PT Indotan untuk melaksanakan izin yang diperoleh dari pusat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak inginkan seperti pembakaran camp di lokasi tambang. Hal ini juga lanjut dia untuk mencegah terjadinya aktivitas penambangan ilegal. Di samping itu, pihaknya mendorong agar usulan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan di kawasan Pertambangan Sekotong segera disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menambahkan, luas lahan WPR yang diusulkan 200 hektar. Masing-masing 100 hektar Blok Simba dan Blok Lemer.  Dan pihak Indotan pun telah melepas lahan yang akan masuk menjadi WPR tersebut.”Itu yang diusulkan, belum ada izin. Dan ini kami dorong percepat,” jelasnya. (her)

Hanya 32 Koperasi di Mataram yang Aktif

0
H. Muhammad Ramadhani (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah telah mendata dan memverifikasi koperasi di Kota Mataram. Dari 600 lebih koperasi hanya 32 yang aktif.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, hasil pendataan dan verifikasi terhadap 600 lebih koperasi terdapat 32 unit koperasi yang dinyatakan aktif. Kategori aktif dilihat dari administrasi, rutin menggelar rapat anggota tahunan serta memiliki unit usaha yang tetap berjalan. Sedangkan, 578 koperasi lainnya kategori mati suri atau tidak menjalankan ketentuan sesuai peraturan. “Mati suri ini tidak pernah RAT dan administrasi sudah tidak ada,” terang Dhani dikonfirmasi pada, Senin 28 Oktober 2024.

Pendisiplinan atau pembubaran koperasi tidak aktif maupun mati suri tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Koperasi memiliki undang-undang sendiri karena dibentuk oleh anggota, dari anggota, dan untuk anggota. Dhani menegaskan, apabila salah satu anggota tidak setuju dibubarkan maka koperasi tidak bisa dibubarkan.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram mencontohkan, salah satu koperasi dilaporkan ke Polda NTB untuk dipidanakan dengan alasan tidak sepakat, tetapi mentok dan solusinya adalah damai. Kuatnya legitimasi koperasi terkadang disalahgunakan oleh pengurusnya untuk hal-hal yang tidak benar. “Jadi pengurusnya menggunakan untuk hal itu,” pungkasnya.

Salah satu bisa dilakukan untuk mendisiplinkan koperasi yakni melakukan pengawasan secara rutin. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMK memiliki tiga pengawas jabatan fungsional untuk melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Indikator kesehatan koperasi dilihat dari administrasi, usaha yang dijalankan, dan lain sebagainya. Namun demikian, pengawas juga terkendala dari 50 target pengawasan selama setahun hanya mampu terpenuhi 10-15 koperasi.

Bagaimana dengan rencana digitalisasi koperasi? Justru, ia mengkritik kebijakan Menteri Koperasi yang baru ingin mendigitalisasi koperasi. Koperasi di Indonesia tidak semodern perbankan. Koperasi dibentuk oleh nelayan, petani, buruh, dan pedagang asongan sehingga sulit untuk konsisten bertahan atau digitalisasi. Sebagian besar koperasi bergerak di simpan pinjam. (cem)

Teken Kontrak, Pimpinan OPD Tak Capai Target PAD Harus Mundur

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan target pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp585 miliar. Optimalisasi pendapatan daerah akan dibangun kesempatan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah. Jika tidak mencapai target harus mundur dari jabatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui pada, Senin 28 Oktober 2024 menjelaskan, tim anggaran pemerintah daerah telah menetapkan pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, mencapai Rp585 miliar. Target ini berdasarkan perhitungan secara matang, juga adanya pelimpahan potensi pendapatan asli daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa bea balik nama kendaraan bermotor. Target PAD naik mencapai Rp100 miliar bersumber dari BBNKB. “Potensi sangat besar sebenarnya dari BBNKB, sehingga kita berani menaikan target PAD sampai Rp100 miliar,” terang Alwan.

Pemkot Mataram berani menaikan target PAD mencapai Rp100 miliar berdasarkan pertimbangan bahwa capaian Pemprov NTB, mencapai Rp100 miliar lebih. Potensi pendapatan ini bisa mengalami peningkatan apabila diintensifkan kembali. Namun demikian, tergantung dari kesiapan sumber daya manusia rajin turun.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan, untuk meningkatkan capaian target PAD akan ada kontrak dengan pimpinan organisasi perangkat daerah. Artinya, apabila tidak tercapai maka dipersilahkan mundur dari jabatan. “Kalau tidak tercapai silakan saja mengundurkan diri,” tegasnya.

Kontrak dengan pimpinan OPD dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dinilai tidak masalah, karena menjadi kebijakan pimpinan. Alwan menegaskan, tolok ukur penilaian kinerja pejabat salah satunya dapat dilihat dari pencapaian PAD baik berupa pajak dan retribusi daerah.

Selama ini, pejabat di Kota Mataram cukup santai dan tidak memiliki konsekuensi apapun dalam mengoptimalkan PAD sehingga seolah-olah tidak ada beban. “Selama ini tidak ada kontrak sehingga harus sesuai dengan target yang diberikan dan harus dipenuhi,” demikian kata Alwan. (cem)

Kutipan:

“Kalau tidak tercapai silakan saja mengundurkan diri

Mendagri Minta Pemda Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

0
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin 28 Oktober 2024. (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian meminta kepada semua pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi yang belangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin 28 Oktober 2024. Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma.

Mendagri mengatakan, program swasembada pangan ini menjadi bagian dari program jangka menengah yaitu dalam jangka waktu empat tahun. Sehingga upaya cetak sawah baru yang didukung oleh sarana pendukung seperti teknologi, mekanisasi hingga irigasi perairan akan menjadi fokus pemerintah.

“Jadi kita-kita Pemda tolong didukung, ini leadingnya adalah Menteri Pertanian dibawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Pangan, Pak Zulkiefli Hasan. Jika sudah ada kunjungan Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan saya mohon kepada kepala daerah, paling tidak kepala Dinas Pertanian harus hadir, jangan sampai tak hadir,” kata Tito Karnavian.

Ia mengatakan, selain pangan, swasembada energi menjadi salah satu target pemerintah pusat. Artinya sektor energi dalam negeri tak lagi bergantung pada impor, sebab ada banyak potensi yang bisa dieksplorasi oleh pemerintah menjadi energi, baik energi fosil maupun energi baru terbarukan.

Untuk energi baru terbarukan, pemerintah akan mengoptimalkan energi biodiesel, kepala sawit, pembangkit listrik tenaga surya, air, arus aut, angin, hingga panas bumi.

“Banyak yang bisa kita kerjakan di negara tropis seperti kita. Leadingnya adalah Menteri ESDM Pak Bahlil. Jika beliau turun ke lapangan, tolong kepala daerah dan Kepala Dinas ESDM agar mendampingi,” pesannya.

Pemprov NTB sendiri siap dengan program swasembada pangan, terlebih wilayah NTB telah dikenal sebagai daerah penghasil beras berkualitas dan telah lama ikut memenuhi kebutuhan masyarakat di luar daerah. Sebagai gambaran, berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi NTB dari Januari – September atau sampai triwulan III 2024 menunjukkan bahwa luas panen padi NTB sudah mencapai 249.802 hektare dengan hasil panen sebesar 1.262.208 ton gabah kering giling (GKG).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB H.Muhammad Tufieq Hidayat sebelumnya mengatakan, dengan capaian yang tinggi tersebut, maka target produksi tahun 2024 ini diyakini akan tercapai sebesar 1,4 juta ton GKG. Bahkan jika dilihat dari capaian hingga bulan September yang cukup menggembirakan ini, maka NTB berpotensi melampaui capaian panen di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton.

NTB yang memiliki populasi sekitar 5,3 juta jiwa, memiliki kebutuhan konsumsi beras per kapita sebesar 98,7 kg per tahun. Artinya kebutuhan konsumsi beras di NTB hanya 52 persen dari jumlah produksinya. Hal ini menandakan bahwa NTB tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokalnya sendiri, tetapi juga berpotensi besar untuk menyumbangkan kelebihan produksinya ke daerah lain di Indonesia.(ris)

Dewan Optimis Kenaikan Target PAD Kota Mataram Dapat Tercapai

0
Abdul Malik(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dibahas rencana kenaikan target PAD, yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Senin 28 Oktober 2024 mengaku optimis target PAD pada 2025 dapat terpenuhi. Kenaikan PAD ini, kata dia, khususnya dari sektor pajak, menunjukkan potensi yang signifikan. Berdasarkan data, sektor pajak daerah menyumbang sekitar 35,19% dari total pendapatan. Mencakup pajak rumah makan, jasa boga, dan retribusi pasar. Malik menekankan pentingnya optimalisasi pajak ini agar PAD mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp585 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Meskipun ada sejumlah kritik terkait kenaikan tarif parkir dan retribusi pasar yang dianggap tinggi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar kebijakan ini berdampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah proyek pembangunan Kantor Walikota Mataram yang sudah tertunda selama empat tahun.

“Peningkatan PAD ini akan mendukung pembangunan infrastruktur kota, termasuk penyediaan layanan publik yang lebih baik,” ujar orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini.

Politisi Partai Golkar ini optimis dengan asumsi pertumbuhan pendapatan yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kenaikan target ini dianggap realistis karena Kota Mataram memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Terutama dengan adanya berbagai event yang akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. (fit)

Dorong Pariwisata Berkelanjutan, ASITA NTB Gelar Rinjani Travel Mart ke-5

0
Ketua ASITA Provinsi NTB, Dewantoro Umbu Joka didampingi pengurus ASITA NTB usai konfrensi pers kegiatan Rinhani Travel Mart ke lima yang digelar di Mataram, Senin 28 Oktober 2024(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kembali menggelar Rinjani Travel Mart (RTM) ke-5 pada 4-6 November 2024. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku industri pariwisata, dengan partisipasi seller (penjual) nasional dan buyer (pembeli) internasional dari berbagai negara.

Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, menjelaskan bahwa RTM tahun ini akan dihadiri sekitar 100 buyer dari Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, sementara seller berjumlah 50 pelaku industri wisata lokal NTB. Kegiatan ini akan mempertemukan travel agent, pengelola akomodasi, UMKM, dan desa wisata untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB.

“Partisipasi sudah mencapai 75 persen, terdiri dari berbagai pelaku usaha pariwisata. Ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kolaborasi demi pariwisata berkelanjutan,” ujar Umbu Joka, Senin di Mataram.

RTM ke-5 ini bertema “Kolaborasi dan Harmoni untuk Pariwisata Berkelanjutan,” dan akan berlangsung di Kota Mataram. Rangkaian kegiatan meliputi makan malam bersama di Pendopo Wali Kota Mataram pada 4 November. Pada hari kedua, 5 November, akan diadakan sesi table top atau forum bisnis di hotel, diikuti dengan tur wisata ke destinasi di Lombok Selatan, termasuk Pantai Selong Belanak dan Bukit 360 di Sirkuit Mandalika.

ASITA NTB menargetkan transaksi mencapai Rp17 miliar dalam RTM kali ini, lebih tinggi dari target RTM 2022 yang berhasil meraih Rp15 miliar. “Transaksi ini mencerminkan potensi kedatangan wisatawan ke NTB serta dampak ekonominya bagi masyarakat,” tambah Umbu Joka.

Ia juga menekankan pentingnya RTM untuk mendukung target kunjungan 2,5 juta wisatawan ke NTB pada 2024, dengan 60 persen di antaranya adalah wisatawan domestik. Menurutnya, promosi dan kolaborasi asosiasi pariwisata sangat berperan dalam pencapaian target tersebut.

Akram Wirahadi, Penasehat ASITA NTB, menyatakan bahwa peran seluruh elemen, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sangat diperlukan. “Pemda perlu mendukung kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk pariwisata, karena peningkatan kunjungan wisatawan akan berimbas pada pendapatan daerah,” ujar Akram.

RTM ke-5 ini diharapkan dapat mendongkrak pariwisata NTB, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung layanan yang lebih baik bagi wisatawan di masa mendatang. (ant)

Pusat Alokasikan Rp1 Triliun untuk Daerah dengan Inflasi Terendah

0
Muhammad Tito Karnavian (ekbisntb.com/Humas Kemendagri)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp1 triliun untuk diberikan kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik, atau daerah dengan inflasi terendah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, selain penghargaan untuk kepala daerah berupa anggaran dari pusat, pihaknya juga memberlakukan sanksi berupa evaluasi bagi pemda dengan inflasi tertinggi selama tiga kali berturut-turut.

“Kalau terus-menerus terendah tiga bulan, seperti biasa nanti akan diberikan penghargaan lebih kurang 10 miliar oleh Menteri Keuangan untuk 33 provinsi kabupaten/kota per empat bulan. Jadi anggaran sudah dialokasikan Rp 1 triliun untuk reward bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan,” kata Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi yang belangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin 28 Oktober 2024.

Kata Mendagri, bagi Penjabat (Pj) kepala daerah yang daerahnya mengalami inflasi 10 besar nasional tiga kali berturut-turut, pihaknya akan melakukan evaluasi bahkan melakukan pencopotan. “Dengan segala hormat kita akan check out, ganti dengan yang lain. Sementara bagi yang definitif kita akan bacain terus,” katanya.

Selain menelaah perkembangan inflasi, pemerintah juga melakukan monitoring secara mingguan. Pemda diminta rutin turun ke pasar-pasar untuk pengumpulan data yang kemudian menjadi Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi.

Dengan IPH inilah pemda membuat kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lapangan guna menekan terjadinya inflasi.

Untuk Provinsi NTB sendiri, IPH pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024 sebesar 0,1 persen atau berada di zona tengah secara nasional. IPH NTB tak terlalu tinggi, juga tak terlalu rendah.

Adapun komoditas yang menjadi atensi nasional saat ini adalah bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras serta bawang putih. Kelima jenis komoditas ini paling banyak mengalami kenaikan di Indonesia sehingga harus menjadi perhatian Pemda masing-masing.

Terkait dengan inflasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyatakan bahwa inflasi year on year (y-o-y) NTB bulan September sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.

Namun jika melihat perkembangan data inflasi y-o-y sejak Januari 2024, maka inflasi NTB di Bulan September sebesar 1,77 persen tersebut merupakan inflasi yang terendah. Yang cukup mendekati inflasi bulan September yaitu bulan Juli lalu sebesar 1,91 persen. Adapun inflasi y-o-y tertinggi di tahun 2024 ini terjadi di Maret yaitu 3,63 persen.(ris)

NTB Tetap Beri Atensi Pada Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

0
Wahyu Hidayat (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB tetap beri atensi pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Hal ini sesui dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemprov NTB bersama dengan NTB Climate and Environment Consortium telah melakukan pertemuan beberapa waktu lalu guna menggagas kegiatan Low Carbon Event di Kota Mataram yang akan digelar awal Desember 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen NTB dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini masih dalam tataran penyusunan konsepnya oleh Bappeda dan OPD teknis lainnya. Belum sampai pada tataran proses perizinan maupun penyelenggaraan investasinya.

“Tapi sejak awal penyusunannya kami selalu mendampingi sekaligus mempelajari bentuk dan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi,” kata Wahyu Hidayat kepada Ekbis NTB, Senin 28 Oktober 2024.

Dalam perencanaannya, kegiatan ini akan menghadirkan perwakilan dari Kedutaan Swedia, Kedutaan Inggris, Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, serta Bappenas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat inisiatif hijau di NTB, serta memberikan dukungan teknis untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

Dalam rangkaian persiapan, NTB Climate and Environment Consortium bersama Pokja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi NTB memastikan keselarasan untuk mencapai target berkelanjutan.

Salah satu fokusnya adalah penggunaan bahan baku dari jerami dan sisa limbah pertanian sebagai material bangunan. Material ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan isolasi tinggi, yang berpotensi mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan ruangan.

Selain itu, bahan lokal ini dapat diolah dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi sektor pertanian dan menciptakan produk yang lebih terjangkau.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengembangkan rantai pasokan bahan bangunan berkelanjutan di NTB. Dengan dukungan dan komitmen bersama, acara ini diharapkan menjadi langkah besar bagi NTB dalam membangun ekosistem pembangunan rendah karbon yang tangguh dan mandiri, serta mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di masa depan.(ris)

Sabet Gelar Juara Dunia World Supersport 300, MGPA Beri Penghargaan untuk Aldi Satya Mahendra

0
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria memberikan plakat penghargaan kepada Aldi Satya Mahendra(ekbisntb.com/r)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria memberikan plakat penghargaan kepada Aldi Satya Mahendra dalam acara malam Championship Night Yamaha Sunday Race Round 2 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 26 -27 Oktober 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya meraih gelar juara dunia di ajang World Supersport 300 (World SSP 300) di Jerez Spanyol.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para penggemar balap, pegiat otomotif, dan komunitas motorsport. Dalam sambutannya, Prandhi Satria mengungkapkan kebanggaannya terhadap prestasi Aldi yang tidak hanya membawa nama baik Indonesia, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi di dunia balap.

“Aldi telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Keberhasilannya di pentas dunia adalah bukti bahwa dengan tekad yang kuat, kita bisa meraih impian. MGPA akan selalu mendukung para pembalap Indonesia untuk tampil di level internasional,” ujar Priandhi.

Aldi Satya Mahendra, yang baru-baru ini meraih gelar juara dunia, menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan semua pihak, terutama MGPA. “Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Saya berharap bisa terus mengharumkan nama Indonesia di kancah balap dunia,” katanya.

MGPA berharap, dengan dukungan terus-menerus, Indonesia akan melahirkan lebih banyak talenta berbakat di dunia balap internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aldi Satya Mahendra mencatat sejarah sebagai rider Indonesia pertama yang menyabet gelar juara dunia World Supersport 300. Dia mempersembahkan gelar juara dunia WSSP300 2024 untuk Indonesia. Aldi meraih gelar itu usai finis keenam di Race 2 WorldSSP300 di Jerez. Pada Race 1, Aldi sukses mengamankan posisi podium dengan finis ketiga.

Dengan hasil tersebut, Aldi Satya Mahendra mengemas 221 poin di akhir klasemen dan tak lagi terkejar dengan para pesaingnya. Ia pun mengunci tempat di posisi pertama. Gelar juara Aldi tentu bisa menjadi awalan yang positif bagi pebalap-pebalap muda Indonesia di masa mendatang. Terlebih, Indonesia kini memiliki pemerintahan baru dengan gol Indonesia Emas.(ris/r)

Bank NTB Syariah Masuk Perbankan yang Berproses Mengembangkan CWLD

0
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo ikut dalam kegiatan pertemuan tahunan perbankan syariah tahun 2024 di Aceh(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing, serta kontribusinya bagi pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sesuai dengan konsep transformasi perbankan syariah pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, perbankan syariah didorong untuk memiliki karakteristik yang kuat dengan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan terus mengawal transformasi perbankan syariah untuk bergerak maju dari perbankan syariah yang bersifat alternatif dari bank konvensional (Shari’ah-compliant Banking), menuju perbankan syariah yang memiliki keunikan model bisnis dan juga memberikan socio-economic impact (Shari’ah-based Banking),” kata Dian, Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurutnya, untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, perbankan syariah harus berperan lebih dominan.

Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan double digit growth.

Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun. Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun.

DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. Di samping itu, ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

Lebih lanjut, Dian menambahkan dalam jangka pendek, selama tahun 2024-2025, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah pada lima area yaitu konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, dan peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.

Pada kegiatan ini, Dian juga meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah yaitu, Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah. Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah; dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Saat ini telah terdapat beberapa bank syariah yang telah mengimplementasikan CWLD, yaitu KB Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB Syariah, UUS Bank Jatim, dan BPRS Hijra Alami.

Sementara itu, beberapa bank syariah yang sedang dalam proses pengembangan CWLD, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Nagari, BPRS Artha Madani, BPRS Barokah Dana Sejahtera, dan BPRS Baktimakmur Indah.

CWLD adalah sebuah inovasi dalam pengelolaan dana wakaf tunai yang menggabungkan konsep wakaf dengan instrumen deposito. Sederhananya, ini adalah cara baru untuk berwakaf dengan memanfaatkan produk perbankan syariah.(bul)