Beranda blog Halaman 825

OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah

0
OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari’ah-based product sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menyampaikan, ketiga pedoman produk perbankan syariah tersebut diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) sebelumnya dengan penjelasan yang lebih rinci dan teknis serta dilengkapi berbagai macam contoh dan pembukuan sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah memuat beberapa hal, antara lain, Ketentuan pembiayaan mudarabah secara umum. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudarabah. Mekanisme pelunasan dipercepat.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudarabah. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudarabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk dengan kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis dari perbankan konvensional, terutama transaksi yang berbasis investasi. Untuk memberikan acuan komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam mengimplementasikan SRIA, maka disusun Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain. Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi.

Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas. Perilaku pasar (market conduct) dari transaksi SRIA. Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja.

Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing. Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Pedoman Implementasi CWLD ini disusun untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan acuan yang komprehensif dalam proses implementasi CWLD bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain. Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer. Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak.

Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan. Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.
Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD. Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

Penerbitan tiga pedoman produk perbankan syariah diharapkan dapat menjadi bagian penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan shari’ah-based products lebih beragam, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(bul)

Tren Investasi Emas di Pegadaian Ampenan Terus Meningkat

0
Samsuri menunjukkan emas batangan yang ditawarkan di Galeri Emas di Pegadaian Ampenan.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tren masyarakat berinvestasi di emas terus meningkat, baik yang berupa tabungan emas, maupun pembelian emas batangan.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Ketika nilai mata uang cenderung menurun atau terjadi ketidakpastian ekonomi, masyarakat mencari aset yang lebih stabil seperti emas.

Pegadaian menawarkan berbagai produk tabungan emas yang mudah diakses, mulai dari nominal kecil hingga besar. Selain itu, adanya aplikasi digital juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Banyak orang melihat emas sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Harga emas cenderung naik dalam jangka waktu tertentu, sehingga menjadi pilihan menarik untuk menabung.

Pimpinan Cabang Pegadaian Ampenan, Samsuri di Mataram, Senin, 28 Oktober 2024 mengemukakan, di Pegadaian Ampenan, trend berinvestasi emas mengalami kenaikan. Banyak masyarakat mengakses program menabung emas dengan cara mencicil, sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah selesai jangka waktunya, tabungannya diambil dalam bentuk emas Batangan.

Ada juga program yang terbaru, Tabungan Emas Rencana. Misalnya dalam satu tahun, nasabah merencanakan untuk menabung 1 gram (harga emas Rp1,4 jutaan per gram saat ini). jika harga 1 gram emas dibagi 12 bulan masa cicilan menabung, maka dalam sebulan tabungan yang wajib disetor hanya Rp100an ribu.

“Setelah satu tahun masa tabungan, yang diambil bukan dalam bentuk emas Batangan. Tapi dalam bentuk tabungan. Karena sekarang bawa emas ke sana kemari juga repot, bisa tidak aman. Cuma tabungan yang diterima. Dan dapat dijual kapanpun, nilai tabungan emas akan disesuaikan dengan harga emas saat penjualan,” katanya.

Tahun 2023 lalu , total nilai tabungan emas masyarakat di Pegadaian Ampenan sebesar 12 Kg emas. Atau jika dikalikan dengan nilai emas per gram saat ini Rp1,4 juta, nilainya menjadi sekitar Rp16,8 miliar.

Tahun 2024 ini ditargetkan tabungan emas masyarakat bisa mencapai 15 Kg. atau sekitar Rp21 miliar. Menurutnya target ini cukup realistis jika melihat minat investasi masyarakat ke produk emas.

Samsuri menambahkan, manfaat menabung emas di Pegadaian diantaranya, dapat dengan mudah dicairkan menjadi uang tunai sewaktu-waktu. Harga emas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan aset investasi lainnya, sehingga mengurangi risiko kerugian.

Pegadaian merupakan lembaga resmi yang sudah terpercaya dalam mengelola emas masyarakat. Menabung emas sesuai dengan kemampuan finansial, mulai dari nominal kecil hingga besar. dapat dimulai dari minimal 1 gram.(bul)

Minim, Minat Masyarakat Periksa Kejiwaan

0
H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Masalah kesehatan jiwa belum menjadi perhatian serius di Kota Mataram, sehingga masyarakat minim memeriksakan diri ke psikolog. Kecendrungan pasien malu bercerita kepada orang yang baru dikenal menjadi kendala.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menerangkan, tenaga psikolog memang dibutuhkan jika terjadi mengarah pada gangguan kejiwaan. Di puskesmas telah mengembangkan program jiwa dan salah satunya adalah melakukan screening terhadap potensi terjadinya gangguan mental. Di Kota Mataram juga telah dibentuk sekolah model kesehatan jiwa di SMPN 5 dan SMPN 7 Mataram sebagai role model, sehingga di puskesmas tidak meski menyediakan tersebut. “Sebenarnya, pelayanan kesehatan mental sudah ada sehingga menjadi salah satu program Dikes dan ada standar pelayanan maksimal,” terangnya.

Emirald menegaskan, psikolog ranahnya menangani kasus yang terjadi dalam fase gangguan bukan saja berat melainkan ringan. Persepsi berkembang saat ini yakni praktik mandiri dan berada di rumah sakit sehingga penangananya pasca terjadi gangguan kejiwaan. Sementara, ranah di kesehatan primer untuk promotive dan preventif. Langkah promotive dilakukan sosialisasi dan role model.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram mengakui, kesulitan dihadapi adalah tidak semua orang peduli dengan kesehatan mental. Kedua, orang yang mengalami kesehatan mental merasa sungkan untuk berbicara kepada siapa, sehingga fenomena di GenZ memilih bercerita ke teman atau sahabat mereka. “Hal ini dilatih melalui IDI dan aktif melakukan untuk membuat mau berbicara. Intinya masalah kejiwaan mencari solusi,” ujarnya.

Pasien gangguan mental khawatir bercerita karena akan mendapatkan perundungan dan stigma buruk. Padahal, orang lain harus memberikan dukungan agar pasien mau bangkit. Pihaknya menitikan program di UPKP di OPD teknis dengan pelayanan kejiwaan, sehingga pihaknya lebih pro aktif menscreening pasien.

Dari hasil screening baru disimpulkan penyakit ganguan kejiwaan dialami, sehingga akan mudah dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB. “Kita sudah menjalin kerjasama dengan RSJ untuk melayani pasien dengan gangguan kejiwaan,” demikian kata dia. (cem)

Capaian Retribusi Parkir dan PGP Dievaluasi

0
Kondisi los di Pasar Mandalika terlihat sepi. TAPD mengevaluasi capaian retribusi PGP dan parkir tepi jalan umum yang masih minim. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram mengevaluasi capaian retribusi parkir dan pasar grosir dan pertokoan. Pemantauan serta peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, pihaknya telah mengevaluasi secara menyeluruh capaian retribusi dan pajak di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Sebagian OPD telah mencapai target di bulan triwulan ketiga, tetapi ditekankan agar mempercepat target. “Rata-rata siap dan ada beberapa OPD yang sudah mencapai target di triwulan ketiga,” ujarnya.

Di satu sisi, capaian retribusi parkir dan pasar grosir dan pertokoan masih minim. Retribusi PGP terjadi penurunan karena kios di pasar tradisional tidak ditempati, sehingga perlu menjadi perhatian. Alwan telah meminta Dinas Perdagangan Kota Mataram, untuk memantau dan membuat pakta integritas dengan kepala pasar untuk memastikan pemanfaatan aset daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah tersebut.

Sedangkan, retribusi parkir menjadi tantang bagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, sehingga diminta membangun inovasi efektif mendongkrak capaian retribusi. “Kalau inovasi banyak dilakukan tetapi pendapatan ini menjadi tantangan dari kadis yang baru bagaimana meningkatkan pelayanan,” pungkasnya.

Pelayanan retribusi parkir terang Alwan, menjadi catatan dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan tidak hanya mengejar retribusi tetapi pelayanan di kedepanknan, penataan serta sumber daya manusia (jukir,red) perlu dikontrol. “Jadi perlu peningkatan kualitas pelayanan supaya masyarakat merasa aman dan nyaman. Misalnya, menutup kaca mobil atau memasang penutup di jok motor saat parkir,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin dikonfirmasi sebelumnya menyebutkan, realisasi retribusi parkir tepi jalan umum telah mencapai 46 persen dari target Rp15 miliar lebih pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Capaian ini telah dibicarakan dengan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Perparkiran untuk mencari formulasi untuk menggenjot atau meningkatan realisasi pendapatan. Salah satunya adalah meminta koordinator lapangan intens memantau kinerja jukir, menjalankan parkir berlangganan untuk taksi online, angkutan barang, dan lain sebagainya. “Kenapa ini baru dilaksanakan karena mulai 1 Januari 2024, pelayanan kir gratis,” terangnya.

Untuk menarik retribusi berlangganan perlu disiapkan sarana-prasarana seperti baliho, sosialisasi, dan stiker hologram diharapkan mendongkrak capaian atau pendapatan retribusi parkir. Zulkarwin mengatakan, secara prinsip kendala dihadapi adalah jukir tidak mau setor pendapatan mereka ke kas daerah.

Pihaknya tidak bisa serta merta memberhentikan jukir karena pertimbangan jukir adalah warga berpenghasilan rendah. Jika ditindak atau diamankan potensi lose retribusi dititik yang diamankan tersebut. “Kami ingin jukir bisa sadar tanpa dilakukan penindakan untuk menyetor ke kas daerah,” ujarnya.

Apakah dengan didiamkan atau tanpa penindakan akan memperparah kondisi pengelolaan retribusi parkir? Mantan Camat Selaparang mengklaim, penindakan tetap dilakukan dengan memberikan surat peringatan satu dan surat peringatan kedua. Selain itu, korlap terus mengawasi aktifitas jukir tersebut, sehingga mereka mau menyetor. Perkara tunggakan retribusi besar lanjutnya, jukir telah diberikan opsi untuk mencicil. Akan tetapi, pada dasarnya retribusi ditunggak tidak bisa dihapus karena tidak ada pemutihan retribusi. “Kami mohon doa dan dukungannya untuk pelan-pelan mengingatkan jukir agar mau menyetorkan pendapatan mereka ke kas daerah,” demikian kata dia.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Pajar Pamungkas enggan memberikan komentar perihal capaian retribusi PGP yang masih rendah. (cem)

Pabrik Garam di Bima Berkapasitas 10 Ribu Ton Ditarget Beroperasi Desember 2024

0
Inilah pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton di Kabupaten Bima (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang membangun pabrik garam di Bima. Pabrik ini berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Ditargetkan pabrik garam ini akan rampung dan beroperasi bulan Desember 2024.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim M.Si beberapa hari lalu telah meninjau progres pembangunan pabrik pengolahan garam tersebut. Selain itu dilakukan juga pembangunan Gudang Garam Rakyat yang merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.

Muslim menjelaskan bahwa pabrik dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 ton per tahun ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan potensi garam di NTB, khususnya di Kabupaten Bima.

“Sebagai salah satu daerah penghasil garam terbesar di NTB, dengan kontribusi sebesar 80 persen dari total produksi garam, Kabupaten Bima sangat potensial menjadi penyangga garam nasional,” kata Muslim akhir pekan kemarin.

Dengan adanya pembangunan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dapat mempersiapkan dengan matang kelembagaan pengelolaan yang profesional sehingga pasca pembangunan dapat beroperasi secara optimal.

Pabrik ini tidak hanya akan mendukung produksi garam dalam skala besar, tetapi juga mendiversifikasi potensi garam yang melimpah di NTB. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat petambak garam serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu Anggota DPRD NTB Abdul Rauf mengatakan progres pembangunan pabrik pengolahan garam di daerah itu sudah lebih dari 60 persen. Saat ini, pekerja sedang memasang mesin pengolah garam di pabrik tersebut.

“InsyaAllah Desember ini selesai dibangun dan langsung diuji coba,” ujar Rauf saat meninjau pembangunan pabrik pengolahan garam pekan kemarin.

Kata Rauf, setelah pembangunan rampung, pabrik pengolahan garam itu akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga ia berharap Pemkab Bima bisa membina dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) andal yang akan mengelola pabrik itu.

“Kami berharap adanya pabrik ini bisa membantu mengurai problem rendahnya harga garam Bima,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 lalu, di seluruh tambak garam, Provinsi NTB mampu memproduksi 205.535 ton. Jumlah itu meningkat dibandingkan produksi garam di tahun 2022, yaitu 86.430 ton. Sehingga NTB bisa menjadi penyangga garam nasional.(ris)

Didukung Korem 162/WB, 24 Pegiat FAI Saling Adu Strategi di Lapangan Trisula Gebang

0
24 pegiat Federasi Airsoft Indonesia (FAI) berkompetisi di Venue Lapangan Trisula Gebang, Kota Mataram, Jumat 25 Oktober 2024 pada kegiatan Forda 2024 (ekbisntb.com/ist)

SEBANYAK 24 pegiat Federasi Airsoft Indonesia (FAI) berkompetisi di Venue Lapangan Trisula Gebang, Kota Mataram, Jumat 25 Oktober 2024 pada kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Daerah (Forda) 2024.

Masing-masing dari pegiat FAI menunjukan ketangkasan menggunakan unit airsoft masing-masing. Para pegiat muda tidak terkecuali Akbar Afriansyah, SH., pun tidak mau kalah di kelas three on three.

Kepala Staf Korem (Kasrem), Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Kasiops), serta Komandan Batalyon Infantri (Danyonif) pun ikut berlaga airsoft dalam eksebisi three on three melawan pegiat muda Wira Bhakti Airsoft Club. Semangatnya pun menjadikan kompetisi ini kian semarak.

“Kompetisi ini sangatlah meriah,” puji Ryan, sapaan Ketua Wira Bhakti Airsoft Club.

Menurutnya, event Forda ini merupakan tolok ukur pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) tahun 2025 di Provinsi NTB. Dengan terpilihnya provinsi NTB sebagai tuan rumah Fornas, ia berkomitmen akan terus meningkatkan semangat serta dukungan fasilitas untuk para pegiatnya.

“Mungkin akan kami adakan Drone beserta TV Besar untuk memantau saat pertandingan agar dapat di lihat oleh banyak penonton secara live sebagai penunjang di saat Fornas nanti,”  kata Ryan.

“Saya ucapkan selamat untuk Kota Mataram yang menjadi juara 1 three on three Forda 1 KORMI NTB, serta Lombok barat yang menjadi juara 1 untuk tembak reaksi,” ucapnya.

Ketua Pengurus Daerah Federasi Airsoftgun Indonesia (FAI) NTB, Maria Nona Yantri menilai bahwa kondisi fisik pegiat rata-rata dalam keadaan sehat dan siap untuk bertanding. Untuk three on three, pihaknya menggunakan sistem gugur. Bedanya dengan tembak reaksi, lebih kepada waktu yang ditentukan.

Para pegiat yang berkompetisi, berasal dari enam kabupaten/kota, yaitu Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“FAI NTB ini hanya satu pegiat yaitu Wira Bhakti Airsoft Club,” ujarnya.

Diakui bahwa saat ini, jumlah peminat Wira Bhakti Airsoft Club meningkat. Hal ini memungkinkan FAI untuk membuka cabang di sejumlah kabupaten kota di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB seperti di Bima, Dompu, dan Kabupaten Bima.

“Karena banyak sekali masyarakat NTB yang hobi bermain airsoft gun. Tapi mereka nggak tahu wadahnya, tidak tahu harus mau main ke klubnya dan lokasi latihannya di mana,” ujarnya.

Ketua Harian Kormi NTB, Hj. Asnirawati berharap, Forda NTB dapat dijadikan sebagai ajang untuk mempersiapkan para pegiat FAI menuju Fornas 2025. Disebutkan, untuk persiapan Fornas, masing-masing Inorga memiliki nomor pertandingan berbeda-beda.

Khusus Forda  maksimal 5  nomor pertandingan yang dilombakan.

“Kalau di Fornas itu nanti kita dua hari. Karena peserta dan mata lomba sedikit, maka kami adakan satu hari,” terangnya.

Sementara itu, Pjs. Walikota Mataram, Drs Tri Budiprayitno, M. Si., menilai, semangat juang para pegiat Wira Bhakti Airsoft Club di bawah naungan FAI NTB sebagai era kebangkitan berolahraga. Ia mengapresiasi perjuangan Kormi NTB, sehingga tanah Bumi Gora dapat menjadi tuan rumah Fornas tahun 2025 mendatang.

“Secara nasional tercatat sudah 92 sampai 94 Inorga dan 36 Inorga yang dipertandingkan. Ini merupakan dampak dari Forda dan membuktikan adanya kemajuan FAI NTB dalam kegiatan. Sehingga memancing animo dan disambut antusiasme masyarakat,” ujarnya.

Olahraga Airsoft membutuhkan adrenalin khusus, karena menggunakan unit yang mirip seperti senjata asli. Ini menarik dan bisa menjadi sebuah industri.  “Bayangkan Harga unitnya saja mencapai jutaan rupiah,” ungkapnya.

Kasrem 162/ Wira Bhakti, Kolonel Inf. Wirawan Eko Prasetyo, S.E., M.H., menegaskan, pihaknya memberikan dukungan penuh kesuksesan penyelenggaraan kompetisi tersebut. Terlebih lagi, Wira Bhakti Airsoft Club merupakan binaan langsung Korem 162/ Wira Bhakti.

“Kami mensupport penuh, apalagi ini membawa nama Wira Bhakti,” ujarnya.

Bagi pemuda yang berprestasi, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pertimbangan, jika pegiat yang bersangkutan mengikuti tes TNI.

 “Bilamana bisa berprestasi, akan kita pertimbangkan bagaimana caranya yang bersangkutan ikut mendaftar TNI, tapi catatannya yang memenuhi syarat,” bebernya.

Pada saat yang sama, Pembina Harian Wira Bhakti Airsoft Club, Ir H Bambang Muntoyo optimis, Wira Bhakti Airsoft Club akan berkembang pesat. Hal ini terukur dari banyaknya pihak dari Inorga lain, ingin bergabung dan mendaftarkan diri.

“Silahkan masuk, tapi harus keluar dulu dari induk organisasinya. Kalau kami tetap Welcome,” jelasnya.(bul)

Distan Lotim Pastikan Kuota Pupuk Subsidi Cukup Aman

0
Petani di Lotim sedang mengolah lahannya. Pada musim tanam akhir tahun 2024 ini, Pemkab Lotim memastikan pupuk bersubsidi aman. (ekbisntb.com/dok)

MENJELANG masuk musim tanam, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan kuota pupuk bersubsidi cukup aman. Sudah dilakukan pengecekan di gudang distributor pupuk dan pengecer. Diyakini, musim tanam ini petani tak perlu khawatir kekurangan pupuk.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Lotim Sahri. Menurutnya, ketersediaan pupuk kita masih cukup banyak, apa lagi tahun ini kita sudah tiga kali mendapatkan penambahan.

Jumlah pupuk subsidi saat ini dinilai mencukupi. Pupuk urea kuotanya 33. 313,62 ton, NPK 27.224 ton, NPK Plus 51.000 ton dan organik 30.226,9 ton. Sampai saat ini, 47 persen pupuk subsidi ini belum ditebus. Bahkan khusus organik belum ada yang menebus sama sekali.

Beberapa waktu lalu, Distan bertemu dengan para distributor pupuk, KP3 dan pengecer pupuk Lotim Distan sudah melakukan pemgecekan dan memastikan ketersediaan pupuk di Lotim menjelang musim hujan atau musim tanam tiga tahun ini. Harapannya, petani tidak kesulitan dapatkan pupuk.

Akhir tahun 2023 Distan Lotim telah menyusun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Data jumlah petani penerima pupuk ini terus diperbaiki setiap empat bulan sekali.

Penggunaan pupuk organik ini cukup bagus untuk meningkatkan unsur hara pada lahan pertanian. Petani diimbau dapat terus menggunakan pupuk organik agar bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas lahan pertaniannya. (rus)

Minim Edukasi Jadi Penyebab Masyarakat Terjebak Pinjol

0
KAMMI NTB mendatangi kantor OJK NTB di Malomba untuk mengingatkan pentingnya pencegahan dan penanganan pinjol dan judol lebih serius. (ekbisntb.com/ist)

KEBUTUHAN mendesak. Meminjam uang pada lembaga resmi butuh waktu lama. Hal ini menyebabkan banyak orang mengambil jalan pintas. Pinjam pada rentenir atau meminjam pada lembaga tertentu melalui pinjaman online (pinjol). Akibatnya, masyarakat yang awam terkait literasi keuangan harus terjebak pada pinjaman yang memberatkan.

Hadi, salah satu korban pinjol. Ia tinggal di Kota Mararam. Menurutnya, karena ketidaktahuan tentang pinjol membuatnya terjerembab. Ditemui di Mataram, Minggu, 27 Oktober 2024, Hadi mengakui, sudah sebulan ini merasa lega. Terbebas dari teror pinjaman online.

Teror dengan kata-kata kasar dan tidak manusiawi tidak saja masuk ke nomor teleponnya. Namun teror tersebut juga masuk ke nomor teman, kolega, keluarga, dan seluruhnya yang terdapat pada kontak teleponnya.

Sebab, syarat ia mendapatkan pinjaman online hanya mengirim foto, foto KTP, dan seluruh nomor kontak dihapenya otomatis dikuasai operator pinjaman online.

Awalnya, ia coba – coba karena tergiur tawaran mudahnya mendapatkan pinjaman. Ia kemudian mengklik salah satu tawaran pinjaman online yang masuk ke teleponnya. Sontak saja, ketika ia mendapatkan pinjol di salah satu aplikasi sebesar Rp1,8 juta, masuk ke rekeningnya Rp1,1 juta. Tapi harus dibayar pokok dan bunganya menjadi Rp2.250.000.

Belum beberapa hari, tagihan pembayaran harus dilunasi. Pokok dan bunganya. Anehnya, untuk pelunasan ini, harus dibayar melalui aplikasi pinjol lainnya.

“Saya menerima hampir 20 aplikasi pinjol otomatis masuk untuk melunasi utang sebelumnya. Saya klik 7 aplikasi. Dari 7 aplikasi ini, hitungannya satu aplikasi piinjamannya sama Rp1,8 juta, yang masuk Rp1,1 juta. Dan dibayar Rp2,250 juta. Uangnya ada masuk ke rekening sebesar Rp1,1 juta, tapi harus melunasi yang lain sebesar Rp2,250 juta. Bukannya dapat untung, malah pecok (rugi),” keluhnya.

Untung saja katanya ia berinisiatif mematikan telepon, untuk menyetop paksaan pinjaman dari aplikasi yang lain. “Kalau tidak saya mematikan hape, mungkin 20 aplikasi yang disarankan akan memasukkan dana ke rekening saya dan harus dibalikin lagi dalam waktu tak lama, dengan bunga yang sangat besar,” katanya.

Hadi menjelaskan, total 7 aplikasi yang sudah dipencetnya untuk gali lubang tutup lubang pinjaman awal. Jika dihitung, uang yang masuk ke rekeningnya, sebesar Rp1,1 juta (dari seharusnya Rp1,8 juta)  dikalikan 7 menjadi Rp7,7 juta. Namun ia harus membayar Rp2,250 juta dikalikan 7 = Rp15,750 juta. Dengan masa pembayaran tak sampai 1 minggu setelah pencairan.

“Saya diteror terus dengan kata – kata kasar, dan semua yang ada di nomor kontak telepon saya dikasih tahu ada utang saya. Dan kasar penyampaiannya. Makanya saya langsung ganti hape,” katanya.

Ia juga melaporkan hal yang dialaminya ini ke OJK NTB di Malomba. Dengan harapan ada soluasi. Namun jawaban yang diterima dari OJK NTB hanya diminta tidak melayani teror tersebut (tanpa solusi).

“Ini pelajaran, pinjol membuat psikologis kita terganggu, kita dipermalukan ke semua orang,” demikian Hadi.

Hal senada dialami Bayu, warga salah satu kompleks perumahan di Mataram. Dirinya pernah mengalami teror lewat telepon genggamnya, karena belum melunasi utang di salah satu lembaga peminjam keuangan. Padahal, dirinya tidak pernah mengajukan pinjaman utang lewat lembaga peminjam keuangan tersebut.

Meski demikian, ungkapnya, dirinya justru melakukan teror balik pada penelepon tersebut, yang seorang perempuan. Sebagai warga yang berlokasi dekat pusat perbelanjaan di wilayah Cakranegara, Bayu mengaku, dirinya mengancam balik pada pihak yang melakukan teror tersebut dengan akan mendatangi kantornya dan menggerebeknya bersama warga, jika masih terus melakukan ancaman.

‘’Saya bilang ke yang menelepon saya, jika saya tahu tempat kerjanya. Termasuk tempat kosnya. Ada di wilayah di Cakranegara di sana banyak anak cewek yang kos. Rata-rata mereka kerja di lembaga pemberi pinjaman,’’ ungkapnya.

Setelah melakukan ancaman balik, Bayu mengaku, hingga kini belum pernah ditelepon balik sama yang melakukan ancaman penyebaran data pribadi ke nomor telepon yang lain.

Begitu juga yang dialami Sakmah, salah satu pedagang di Pasar ACC Ampenan. Dirinya pernah didatangi 2 pria menggunakan motor ke rumahnya untuk melakukan penagihan pada utang yang tidak pernah dilakukannya. Namun, setelah diberikan penjelasan oleh tetangganya, 2 pria yang mengaku sebagai tukang tagih tersebut langsung pergi.

Dirinya khawatir, ada modus di balik orang-orang tertentu melakukan tindakan kriminal. Sementara saat bersamaan, pemilik rumah sedang tidak ada di rumah.

Tangani Pinjol dan Judol

Sementara Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB di Malomba, Mataram, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Kedatangan KAMMI NTB ini untuk berkoordinasi dan membahas berbagai persoalan yang tengah melanda NTB, terutama terkait maraknya kasus pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

Menurut data OJK, per Juli 2024, total outstanding pinjaman online masyarakat NTB mencapai Rp634 miliar, dengan tingkat kredit macet (TWP90) mencapai 4,92 persen, yang merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Kedatangan KAMMI ini ditemui Humas OJK, Muhammad Abdul Mannan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum KAMMI NTB, Khairul Muamalah, menekankan pentingnya peran OJK dalam mengatasi masalah ini.

“OJK sebagai lembaga yang otoritatif harus lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan, melalui terobosan-terobosan baru,” ujarnya.

Khairul juga mengingatkan tentang potensi risiko yang ditimbulkan jika kasus pinjol tidak terkontrol, seperti meningkatnya angka kriminalitas, bunuh diri, dan pencurian data pribadi.

“Kami berharap OJK dapat memperluas jangkauan mitra kerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan regulasi dan syarat yang memungkinkan masyarakat memilih pinjol legal,” pungkasnya.

Sementara itu, OJK akan terus bersinergi dengan stakeholder, salah satunya KAMMI untuk menangani persoalan-peroslan terkait keuangan di NTB. (bul/ham)

Pemprov Prihatin Fenomena Pinjol di NTB

0
H. Fathul Gani (ekbisntb.com/bul)

PEMPROV NTB prihatin atas jerat pinjaman online (pinjol) kepada masyarakat yang massif.

Asisten II  (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani.,M.Si., menyampaikan keprihatinan pemerintah daerah terhadap fenomena ini. Menurutnya, peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas di sektor keuangan untuk terus memfasilitasi masyarakat alternatif-alternatif pembiayaan yang mudah dan murah. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan pembiayaan yang menarik agar pinjol tak merajalela.

“(Pinjol) ini menjadi keprihatinan kita, di satu sisi memang masyarakat membutuhkan akses pembiayaan yang simpel,” katanya.

Fathul Gani mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya masyarakat yang terjebak dalam jeratan rentenir. Padahal, di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan akses pembiayaan untuk meningkatkan perekonomiannya.

“Harapan kita, fungsi koperasi bisa dikembalikan seperti era jayanya dulu. Karena masyarakat sangat membutuhkan akses pembiayaan untuk meningkatkan perekonomiannya,” ujarnya.

Karena itu, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat akses permodalan koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang rendah, sehingga masyarakat tidak terjerat pinjaman online (pinjol).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Fathul menyarankan agar koperasi menjalin kemitraan dengan perbankan. Sebagai contoh, program subsidi bunga bank untuk peternak di Lombok Timur dapat dijadikan model.

“Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka beban bunga pinjaman koperasi akan berkurang, sehingga sangat membantu masyarakat,” jelasnya.

“Upaya memperkuat fungsi koperasi harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian pemerintah provinsi dapat memberikan intervensi,” tambahnya.

Selain itu, Fathul juga mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk lebih aktif menyalurkan kredit skala kecil kepada masyarakat.

“BPR juga kita harapkan terus memperluas akses pinjaman. Karena pinjam di pinjol itu hanya Rp500 ribu, atau Rp1 juta,” tegasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Fathul meminta OJK untuk berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengawasi kegiatan koperasi dan BPR. “Peran aktif OJK sangat penting untuk memerangi pinjol dan rentenir,” pungkasnya.(bul)

Perilaku Konsumtif dan Kurangnya Edukasi Sebabkan Pinjol Menjamur di NTB

0
Iwan Harsono (ekbisntb.com/ist)

PENGAMAT  Ekonomi Universitas Mataram,  Dr. Iwan Harsono, SE., M. Ec., menyebut perilaku konsumtif masyarakat serta kurangnya edukasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penyebab utama menjamurnya pinjol (pinjaman online) di Provinsi NTB.

Ia mengatakan, deflasi atau menurunnya daya beli masyarakat NTB selama lima bulan berturut-turut sebagai dampak dari pola konsumtif masyarakat. Yang mana karena kecenderungan dan kemudahan membeli secara online menyebabkan daya beli di masyarakat berkurang.

“Pendapatan kas menengah rata-rata Rp6 juta. 45 persen untuk konsumsi, 25 persen untuk bayar cicilan, dipakai belanja hanya 20 persen sehingga tidak cukup dan melahirkan utang,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Minggu, 27 Oktober 2024.

Untuk menekan budaya konsumtif masyarakat yang menyebabkan maraknya pinjol, OJK perlu membuat regulasi yang ketat terkait dengan pinjol. Pun perlu adanya edukasi kepada masyarakat terhadap dampak bahaya pinjaman online.

Perlu juga mengaitkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan aplikasi pemberi pinjol. Sehingga ketika muncul data bahwa peminjam sudah meminjam di bank konvensional, maka diharapkan agar aplikasi pinjol tidak memberikannya izin untuk melakukan pinjol.

“Dua hal yang perlu dilakukan, OJK harus membuat regulasi lebih ketat. Kaitkan SLIM dengan pinjaman dan bank konvensional. Kalau ketahuan pinjam di bank, jangan dikasih pinjol,” saran Dosen Unram ini.

Selanjutnya, OJK juga perlu menertibkan aplikasi pinjaman online ilegal yang marak dan mudah diakses masyarakat. Yang mana pinjol ilegal ini menjadi salah satu penunjang tingginya jumlah pinjol di NTB.

Iwan menyebutkan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini mirip seperti kondisi pada tahun 1829, sehingga muncul teori konsumtif. Menurutnya, pendapatan rata-rata masyarakat NTB tidak sebanding dengan tingginya nilai konsumsi di daerah ini. Sehingga, perlu adanya pembatasan dan kebijakan dari pihak terkait untuk mengatasi masalah pinjol yang menjamur seperti saat ini.

Mengenai dampak dari maraknya pinjol, diakuinya, tidak hanya pada perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial. Yang mana keluarga menjadi kurang harmonis, hingga banyak terjadinya kasus bunuh diri akibat ketidakmampuan masyarakat mengontrol diri untuk tidak melakukan pinjol. (era)