Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 81

Jadi Destinasi Kelas Dunia, TNGR akan Tambah Jumlah CCTV di Gunung Rinjani

0
Budhy Kurniawan

Mataram (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berencana menambah jumlah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik strategis jalur pendakian Gunung Rinjani. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pendaki, perlindungan lingkungan, serta kualitas pengelolaan kawasan pendakian kelas dunia.

Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu fokus utama pengelolaan Rinjani ke depan. Menurutnya, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi sangat penting untuk menutup keterbatasan jumlah petugas di lapangan.

“Pemanfaatan CCTV ini untuk mengisi gap keterbatasan personel. Dengan teknologi, monitoring bisa jauh lebih efektif,” ujar Budhy di kantornya, Senin, 12 Januari 2025.
Ia menjelaskan, visi pengelolaan TNGR adalah menjadikan Gunung Rinjani sebagai destinasi pendakian kelas dunia yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pegangan pengelolaan.

“Pertama, konservasi lingkungan harus terjamin. Kedua, keselamatan pengunjung wajib kita pastikan. Ketiga, harus ada manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

Budhy menyebutkan, pada tahun ini TNGR telah merancang sejumlah program strategis, salah satunya penguatan infrastruktur dan sistem monitoring berbasis teknologi. Selain penataan jalur pendakian, pihaknya juga akan mulai memasang CCTV di beberapa titik krusial.

“Saat ini sudah ada sekitar tujuh unit CCTV yang terpasang. Ke depan, jumlahnya akan terus kita tambah secara bertahap di enam jalur pendakian yang ada di Gunung Rinjani,” jelas Mantan Kepala BKSDA NTB ini.

Penempatan CCTV akan diprioritaskan di lokasi-lokasi dengan intensitas aktivitas manusia yang tinggi dan durasi tinggal yang relatif lama, seperti jalur rawan kecelakaan, area perkemahan, dan titik bermalam pendaki, termasuk kawasan sekitar danau dan jalur menuju puncak.

Selain untuk keselamatan, CCTV juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran aturan pendakian, seperti perusakan lingkungan, pembuangan sampah sembarangan, hingga ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Dengan CCTV, kita bisa mendeteksi lebih cepat jika terjadi kecelakaan, pelanggaran aturan, atau dampak negatif aktivitas pendakian. Ini juga berlaku bagi semua pihak, baik pengunjung, mitra, porter, pemandu, bahkan petugas,” ujarnya.

Ke depan, seluruh sistem CCTV akan terintegrasi dengan command center di Balai TNGR, sehingga seluruh aktivitas pendakian dapat dipantau secara real time. Rekaman tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lanjutan.

Budhy menegaskan, CCTV bukan semata alat pengawasan, tetapi bagian dari penguatan manajemen pengelolaan kawasan agar lebih akurat, profesional, dan adaptif.

“Harapannya, dengan teknologi ini, implementasi seluruh SOP bisa berjalan optimal dan pengelolaan pendakian Gunung Rinjani semakin baik,” katanya.

TNGR menurutnya mengacu pada praktik terbaik (best practice) pengelolaan taman nasional dengan tetap mengedepankan konservasi, keselamatan, dan manfaat ekonomi lokal.

“Prinsip itu yang terus kita upgrade agar Rinjani benar-benar menjadi destinasi pendakian kelas dunia,” pungkasnya.(bul)

Jembatan Vital Penghubung Dua Kecamatan di Lotim Putus Diterjang Air

0
Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi mengecek Jembatan amblas desa Jurit Baru Keamatan Pringgasela dan Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Minggu (11/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Jembatan penghubung Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela dengan Lendang Nangka Utara (Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami ambles dan putus pada malam Minggu (11/1/2025) sekitar pukul 21.00 Wita. Kejadian ini mengakibatkan terputusnya akses transportasi utama antara dua kecamatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Jurit Baru, Athar Junaidi, jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1990-an itu ambles setelah diterjang derasnya aliran air. “Jembatan itu ambles karena termakan usia,” ujarnya.

Jembatan ini merupakan satu-satunya akses bagi empat dusun, yaitu Dusun Sukatani dan Gawah Malang di Desa Jurit Baru, serta Dusun Mekarsari dan Benteng Selatan di Desa Lendang Nangka Utara. Athar menekankan pentingnya akses ini, terutama untuk anak-anak sekolah yang melintas setiap hari.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi, yang mengecek langsung lokasi, menyebutkan hujan deras pada Sabtu, 11 Januari 2026 menyebabkan aliran air menghantam bagian bawah jembatan hingga terputus. “Ini terkikis sama air, terjadi gerusan di bawah fondasi. Sungainya terlalu sempit sehingga normalisasi diperlukan,” jelasnya.

Menanggapi keadaan darurat ini, BPBD mengambil langkah cepat. “Besok (hari ini, red.) kita akan bantu bangunkan jembatan darurat pakai bambu dulu,” tegas Lalu Mulyadi.

Pembangunan darurat ini akan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat dari kedua kecamatan agar akses tidak terisolasi terlalu lama, khususnya untuk sepeda motor dan kebutuhan mendesak.

Untuk pemulihan permanen, BPBD telah melakukan asesmen. Jembatan dengan panjang sekitar 9 meter dan kedalaman 4 meter ini direncanakan akan dibangun kembali pada tahun ini. “Kita akan upayakan pembangunan secara permanen. Ini sangat vital dan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Opsi penggunaan jembatan besi (Bailey) juga dipertimbangkan, namun memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan daerah. Langkah prioritas saat ini adalah memulihkan transportasi secepat mungkin dengan jembatan darurat, sambil menyusun rencana pembangunan jembatan baru yang lebih kuat. (rus)

Tahun 2025, Dua BUMD Sumbangkan Deviden

0
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/ils) 

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa menyebutkan dari empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pemerintah hanya dua saja yang mampu memberikan deviden selama tahun 2025. Dua perusahaan plat merah lainnya,belum menghasilkan keuntungan.

“Jadi, saat ini kita punya empat BUMD hanya Bank NTB dan BPR saja yang memberikan deviden dua lainnya masih belum dan kami tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, kepada Suara NTB, kemarin.

Dua BUMD yang masih belum berkontribusi ke daerah yakni, Perusahaan Umum Air Minum (PDAM) dan Persorada Sabalong. Khusus untuk PDAM masih ada kelonggaran yakni tidak dibebankan untuk memberikan deviden selama cakupan layanan belum 80 persen.

“Kalau PDAM, kita belum bisa mengatakan sehat atau sakit. Artinya mereka di tengah-tengah dan itu juga merupakan hasil penilaian dari Provinsi termasuk juga BPKP karena sifatnya pelayanan dasar,” ucapnya.

Meski demikian, hasil penilaian dari pemerintah justru menyatakan bahwa PDAM memiliki peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti di sistem manajemen dan upaya mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumbawa.

“Jadi, cakupan pelayanan PDAM ini sudah menjadi persoalan turun temurun. Sehingga management yang ada saat ini harus menanggung persoalan yang muncul tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan salah satu akar persoalan PDAM yakni, pengambil keputusan yang terdahulu tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Baik itu studi kelayakan maupun ketersediaan air baku yang akan dikelola.

Persorada Sabalong Jadi Atensi pemerintah

BUMD lainnya yang menjadi atensi khusus pemerintah saat ini yakni keberadaan Perseroda Sabolang. Hal tersebut dilakukan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar pemerintah segera mengambil sikap.

“Jadi, BPK sudah meminta pemerintah untuk memberikan atensi khusus, apakah mau tetap jalan atau tidak karena beberapa tahun belakangan keberadaan Persorada ini hampir tidak ada aktivitas,” ujarnya.

Apabila Persorada ini harus berjalan, maka pemerintah harus memberikan suntikan dana. Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak diberikan suntikan modal sebaiknya ditutup. Terkait kondisi tersebut pemerintah sampai dengan saat ini belum mengambil sikap apakah akan dihentikan atau tetap berjalan.

“Kami masih pertimbangkan untuk Persorada ini akan dilanjutkan atau tidak, karena hasil audit ada hutang yang harus ditanggung senilai Rp1 miliar,” jelasnya.

Pemerintah pun masih mempertimbangkan, untuk sementara ini keberadaan apakah Persorada ini akan “dibekukan” terlebih dahulu atau merombak struktur organisasinya. Meskipun hasil arahan dari BPK supaya Persorada ini dihentikan sementara waktu

“Kami masih belum membuat simpulan karena butuh analisa lebih lanjut meskipun penghentian itu perlu dilakukan supaya terlepas dari historis masa lalu,” tambahnya. (ils) 

TNI Kawal Ketat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Loteng

0
Anggota TNI turun langsung mengawal dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi di Loteng. (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmenya untuk terus mengawal program ketahanan pangan supaya bisa sukses di daerah ini. Salah satu bentuk komitmen yakni dengan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di daerah ini. Pengawal dilakukan untuk memastikan pupuk tersalurkan secara benar sesuai aturan yang ada.

Seperti yang dilakukan Babinsa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Sertu Heri Karyawan, Sabtu (10/1/2026). Ia turun langsung melakukan pengawasan melekat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi bagi kelompok tani (poktan) desa setempat. Pengawasan dilakukan hingga ke gudang pengecer untuk memastikan pupuk sudah diterima secara tepat, baik jumlah maupun jenisnya.

“Indikator keberhasilan dalam pengawasan ini meliputi, akurasi data penyaluran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk poktan. Ada transparansi proses pembagian yang dilakukan secara terbuka di hadapan pengurus kelompok serta keadilan menjamin tidak ada tebang pilih dalam distribusi pupuk,” sebut Heri.

Menurutnya, pupuk adalah urat nadi petani, sehingga proses distribusinya harus dikawal agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani secara merata.

Ia menegaskan, pengawasan dan pengawalan yang dilakukannya bukan sekadar tugas rutin saja. Namun sebuah upaya strategis berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk di tingkat bawah. “Sebagai ujung tombak TNI di tingkat desa, Babinsa memiliki peran vital dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional ini,” ujarnya.

Ketersediaan pupuk memainkan peran penting untuk memastikan petani bisa memperoleh pupuk tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan begitu produktivitas hasil pertanian para petani di daerah ini bisa meningkat secara signifikan.
“Pengawasan yang intensif ini diharapkan mampu meminimalisir kendala di lapangan terkait penyaluran pupuk subsidi. Sehingga proses tanam para petani tidak terhambat,” imbuhnya. (kir)

Pemprov NTB Diminta Tempatkan Pengawas Ketenagakerjaan di KSB

0
Badaruddin Duri

Taliwang (ekbisntb.com) – Desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menempatkan tenaga pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali mengemuka.

Desakan itu berasal dari kalangan DPRD KSB. Adalah Badaruddin Duri, anggota dari Fraksi Partai NasDem ini mendesak, Pemprov NTB menempatkan petugas pengawas ketenagakerjaan di KSB. “Kehadiran pengawas ketenagakerjaan sangat urgen di daerah kita ini,” tegas Badaruddin.

Badaruddin mengemukakan alasan mengapa harus ada petugas pengawas ketenagakerjaan khusus penempatan di KSB. Ia menyebut, saat ini konsentrasi terbesar aktivitas ketenagakerjaan di Pulau Sumbawa berada di KSB dengan keberadaan tambang Batu Hijau. “Kalau bicara ketenagakerjaan secara umum di Pulau Sumbawa hari. Konsentrasinya ya paling banyak di tempat kita ini kan,” sebutnya.

Sekitar 26 ribu pekerja aktif di KSB saat ini. Dengan jumlah itu, maka dinamika persoalan ketenagakerjaan secara otomatis sangat tinggi. Badaruddin mengatakan, tidak menutup kemungkinan setiap hari terjadi persoalan ketenagakerjaan dengan jumlah pekerja sebegitu banyak. Hanya saja tidak dapat terdeteksi dengan cepat, karena tidak adanya tenaga pengawas yang berposisi di KSB setiap waktunya.

“UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa posisinya kan di Kabupaten Sumbawa. Jadi bagaimana pekerja atau perusahaan mau cepat lapor kalau ada masalah di hari ini misalnya,” tukasnya.

Badaruddin mengatakan, pada dasarnya tidak masalah kantor UPTD berada di Kabupaten Sumbawa. Namun, setidaknya Disnakertrans NTB segera mengalokasikan khusus penempatan tenaga pengawasnya di KSB. “Memang kalau bicara jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di NTB itu kurang.

Untuk Pulau Sumbawa saja hanya 2 orang yang ditempatkan. Dan harapan kita salah satu petugas itu disiagakan di KSB. Jangan di Sumbawa saja ngantornya,” pintanya seraya memberi gambaran ideal jumlah pengawas yang harus ditempatkan di KSB.

“Kalau ikut standar ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) 2 orang pengawas itu kurang. Bayangkan ada 26 ribu lebih yang bekerja di sini. Mana lagi, perusahaan yang beroperasi (pertambangan) di daerah kita ini resiko perselisihan ketenagakerjaannya masuk kategori tinggi,” pungkasnya.

Ia mengharapkan aspirasinya tersebut dapat didengar dan segera direalisasikan oleh Pemprov NTB dalam hal ini Disnakertrans. “Menjaga tenaga kerja sama dengan menjaga investasi. Tentu kita tidak ingin kan investasi besar (pertambangan) yang ada di KSB ini, yang menopang sebagian besar perekonomian NTB terganggu hanya karena persoalan ketenagakerjaan,” pungkas Wakil Ketua DPRD KSB ini. (bug)

Penerbangan Lombok-Darwin Ditargetkan Dimulai Akhir Februari

0
Penerbangan Lombok-Darwin Ditargetkan Dimulai Akhir Februari
Pesawat yang terparkir di BIZAM. Akhir Februari, penerbangan langsung Lombok-Darwin Australia dijadwalkan dibuka. (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pada awal tahun 2026, NTB berencana menambah konektivitas internasional. Salah satu yang dibidik Pemprov NTB untuk dihubungkan dengan Lombok adalah Australia, selain banyak wisatawan dari negara Kanguru itu berwisata ke NTB, jarak antara Lombok dan Australia Utara, khususnya Darwin juga tidak terlalu jauh.

Direktur Utama TransNusa, Bayu Sutanto, mengatakan pembukaan rute penerbangan Lombok-Darwin rencananya akan dibuka pada akhir Februari 2026, atau paling lambat awal Maret tahun ini. Menurutnya, fokusnya saat ini adalah membuka penerbangan internasional yang berpotensi besar mendatangkan wisatawan asing, khususnya dari negara-negara dekat dengan Indonesia.

“Dan memang kita fokus untuk penerbangan-penerbangan internasional yang mendatangkan wisatawan-wisatawan macam negara. Jadi, untuk Lombok ini pertama yang kita akan buka adalah Lombok-Darwin, Northern Territory Australia. Dekat lah ya dalam bulan akhir Februari atau awal Maret,” ujarnya.

Setelah Darwin, TransNusa juga menyiapkan pembukaan rute Lombok–Perth seiring penambahan armada pesawat. Rute tersebut ditargetkan mulai beroperasi dalam tahun ini.

“Kemudian berikutnya sesuai dengan penambahan armada kami, kita akan terbang juga dari Lombok – Perth. Ya, untuk itu yang dalam jangka pendek tahun ini ya,” lanjutnya.

Bayu menjelaskan, pembukaan rute Australia didorong oleh tingginya arus wisatawan asing yang selama ini masuk melalui Bali dan Jakarta. Lombok diposisikan sebagai destinasi alternatif terdekat dari Bali yang dinilai masih memiliki daya tampung besar.

“Dengan kondisi Bali yang sudah padat, sudah krodit, itu kan para wisatawan ini kan bukan hanya setop di Bali. Jadi kita juga ingin melihat, Lombok ini kan yang paling dekat,” jelasnya.

Penerbangan Lombok–Darwin nantinya akan menggunakan pesawat Comac C909 berkapasitas 95 penumpang dengan frekuensi awal empat kali dalam sepekan. Frekuensi tersebut akan ditingkatkan jika permintaan pasar menunjukkan tren positif.

Ia menambahkan, untuk memastikan rute ini tetap berlanjut, pihaknya akan memastikan penyesuaian harga tiket serta kerja sama dengan pelaku usaha pariwisata agar keterisian penumpang tetap optimal, termasuk untuk penerbangan kembali.

“Makanya itu nanti larinya ke pricing ticket. Kalau penumpang baliknya kosong. Kita harapkan kalau dengan pelaku usaha seperti Travel Legends, kalau dia grup kan enggak kosong,” tambahnya.

Ke depan, setelah Australia, pihaknya juga berencana membuka peluang rute internasional ke negara-negara ASEAN hingga Asia Timur, seiring bertambahnya armada. Namun untuk tahap awal, fokus utama tetap pada pasar Australia.

“Yang dibidik saat ini masih Australia. Karena Australia ini kan negara dekat juga,” pungkasnya.

Terpisah, General Manager Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM), Aidhil Philip Julian, menilai Pemprov NTB sangat bersemangat dalam mendorong sektor pariwisata. Menurutnya, konektivitas merupakan bagian tak terpisahkan dari industri pariwisata.

Begitupun dengan rencana penggunaan Comac disebut efektif untuk menjangkau penerbangan dengan durasi 4–5 jam, dengan rotasi rute yang terhubung dengan Bali serta pengembangan konektivitas antardestinasi (destination to destination. (era)

Kerajinan Tenun Gumise Gerung Kian Redup

0
Kerajinan Tenun Gumise Gerung Kian Redup
Perajin tenun di Gumise Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Lobar sedang memintal benang untuk bahan menenun. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Tenun ikat Gumise, Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) dulunya begitu dikenal di NTB, bahkan hingga ke luar daerah. Tenun yang menjadi andalan Lobar ini memiliki kekhasan motif, berupa gerimis, lurik, kombinasi, dan penuh motif. Namun seiring perkembangan waktu, kerajinan ini kini kian redup, terutama karena dampak gempa tahun 2018 disusul pandemi Covid-19. Diperparah minimnya sentuhan dari Pemkab setempat.

Sejak lama Pemkab berjanji membeli tenun secara massal dari perajin untuk pakaian ASN, tetapi hingga kini belum ada yang terealisasi. Sementara, jajaran ASN Pemkab sendiri mulai tahun ini memakai batik yang menjadi pakaian khas setiap hari Kamis.

Ketua Kelompok Tenun ATBM UD Darmayasa Gumise, Ni Wayan Landri ditemui Kamis (8/1/2026) menyampaikan kondisi dari awal pengembangan kerajinan tenun di daerahnya.

Tenun di daerah itu mulai muncul sejak tahun 1997 tahun silam. Ia dan almarhum suaminya yang mempelopori pengembangan kerajinan tenun khas tersebut. Awalnya warga setempat, belum ada warga yang menenun. Warga hanya mencari kayu bakar, bertani dan lain-lain. Ia pun memulai menenun sendiri di rumahnya. Lambat laun, warga sekitar pun mau menenun.

Warga semakin antusias menyusul dibangunnya ruang pamer atau showroom dan tempat menenun sekitar tahun 2005 oleh Pemkab Lobar ketika itu. Menurutnya, ketika itu perhatian pemda lumayan besar ke perajin tenun. Namun, diakui kondisi sekarang tidak seperti dulu.

“Sekarang hanya beberapa orang saja kelompok yang masih aktif. Ada sekitar 10 orang, dulunya ada 20-an orang,” ungkapnya.

Saat ini pun pesanan tenun terbilang belum signifikan. Baru-baru ini ada beberapa yang memesan, yakni dari Dinas Pertanian dan Dekranasda Lobar yang memesan. Dekranasda memesan 50 potong. Ditanya apakah ada pesanan khusus dari Pemkab untuk pakaian ASN? Wayan Landri mengaku, belum ada pesanan ke perajin.

Ia mengakui, tren pemesanan tenun ini menurun. Kendalanya karena persaingan harga. Untungnya saat ini ada pasar secara daring yang bisa dimanfaatkan para perajin untuk memasarkan produknya. Terpenting saat ini bagiamana ia bisa meningkatkan produksi agar ketersediaan stok tetap ada.

Begitu pula dari sisi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang dimiliki sebanyak 20 unit. Namun ATBM ini hampir semua punya kelompok yang dibuat swadaya. Sedangkan dari Pemkab hanya sekitar tiga unit ATBM, itupun kondisinya saat ini sudah ada yang mulai rusak.

Terkait bahan baku, para perajin membeli benang putih dari Bali. Sebelumnya pihaknya bisa memproduksi sendiri bahan baku ini, namun sekarang ia tak lagi bisa produksi.

Bahan baku ini jelasnya, tergantung jenisnya. Jika bahan baku benang putih dipesan dari Bali, sedangkan jika yang biasa dibeli di lokal. Kendala yang dihadapi perajin jelasnya, SDM perajin yang kurang. Terutama kemampuan para perajin dalam pengembangan motif, masih terbatas.

Waktu pembuatan tenun ini pun tergantung motif. Motif tenun ini dan lama serta rumitnya pengerjaan mempengaruhi harga. Tenun motif gerimis dan polos harganya lebih murah dijual Rp350 ribu sedangkan full motif dan lurik Rp450 ribu.

Ia mengaku, jika melihat penghasilan perajin masih minim. Hal ini menyebabkan mereka enggan mau menenun. Karena itu, mereka pun menutupi dengan bertani dan berkebun. Ketika musim tanam tiba, warga beralih mengarap pertanian. Namun ketika musim tanan dan panen berakhir barulah mereka kembali menenun.

Para perajin tenun Gumise sejauh ini masih jauh dari kata sejahtera, lantaran penghasilan yang diperoleh tak memadai dibandingkan upaya membuat kerajinan ini. Mereka berharap ada perlindungan atau jaminan harga dan pasar yang jelas supaya kerajinan yang mereka kembangkan bisa memperoleh penghasilan yang memadai.

Pihaknya berharap perhatian lebih dari pemerintah, baik dari sisi pelatihan, Intervensi bantuan dan permodalan. Sebab bantuan pernah diperoleh dari Dinas sudah lama sekali, ketika almarhum suaminya masih hidup.

Sementara itu Pemkab Lobar melalui Camat Gerung Fitriati Wahyuni mengatakan bahwa kondisi tenun Gumise memang tidak seperti dulu. Kendalanya, diakui modal dan bahan baku yang harganya terus naik. “Kita belum ada yang mandiri mampu produksi bahan baku, di satu sisi kalau naikkan harga konsumen kabur,” imbuhnya.

Tenun Gumise ini diakui timbul tenggelam, kondisinya menurun. Untuk itu pihaknya mendorong OPD terkait lebih memperhatikan dari sisi pelatihan, dan mesin alat tenun. Termasuk regenerasi para penenun. Sebab selama ini tenun itu bukan menjadi mata pencaharian utama.

Penenun hanya bersifat sambilan oleh ibu-ibu. Soal modal, pihaknya telah mendorong melalui modal usaha pinjaman tanpa modal. Selain itu pihaknya mendorong desa untuk menghidupkan lagi, seperti BUMDes bisa menyentuh ke tenun tersebut. (her)

Jadi Akses Utama Pariwisata, Kondisi Jembatan Pantai Seger Memprihatinkan

0
Jadi Akses Utama Pariwisata, Kondisi Jembatan Pantai Seger Memprihatinkan
Sejumlah wisatawan melintas di jembatan Seger, pada Sabtu (10/1/2026). Kondisi jembatan Seger kian memprihatikan, karena sudah lama tidak tersentuh perbaikan. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Jembatan Pantai Seger yang ada di kawasan wisata Pantai Seger Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kondisinya kini memprihatinkan. Tiang-tiang penyangga jembatan tersebut kian lapuk. Sudah sejak lama jembatan tersebut tidak mendapat sentuhan perbaikan. Padahal jembatan tersebut menjadi salah satu akses utama menuju kawasan Pantai Seger.

Pantauan Suara NTB, Sabtu (10/1/2026), menunjukkan beberapa bagian tiang penyangga bawah jembatan sudah patah. Maklum, karena hampir semua tiang peyangga jembatan menggunakan kayu dan bambu. Agar bisa tetap dilewati, warga sekitar memasang bambu melintang di sepanjang jembatan.

Jembatan itu tidak dilengkapi pengamanan di bagian samping, setiap orang yang melintas harus berhati-hati. Pasalnya, sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal bagi orang yang melawati jembatan itu. Dengan kondisi jembatan yang rapuh, warga pun dilarang melintas menggunakan sepeda motor.

“Kalau sepeda motor memang tidak kami kasih lewat. Mengingat, kondisi jembatan yang sudah rusak dan rapuh, sehingga cukup berbahaya kalau dilewati sepeda motor,” aku warga setempat. Mereka pun mengaku sudah menyampaikan prihal kondisi jembatan tersebut ke pemerintah daerah setempat. Namun, hingga saat ini belum ada respons.

Warga pun terpaksa harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki bagian jembatan yang rusak. Supaya bisa tetap dilintasi oleh warga maupun wisatawan yang datang. “Sebagai warga kami sangat berharap segera dilakukan diperbaiki. Mengingat keberadaan jembatanya sangat penting. Terlebih, sebentar lagi akan ada event Bau Nyale. Sehingga pastinya orang akan banyak datang ke Pantai Seger,” ujar warga.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Sungkul yang dikonfirmasi sebelumnya, tidak menampik kalau kondisi jembatan Seger sudah mulai rusak, karena memang sudah cukup lama tidak diperbaiki. Pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) supaya bisa segera ditangani.

Pihaknya berharap jembatan Seger tidak sekadar diperbiki. Namun dibangun secara permanen, supaya bisa memberikan manfaat dalam waktu lama. Hanya saja anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Sementara saat ini kondisi daerah sedang dihadapkan pada persoalan efisien anggaran.

Belum lagi soal status lahan tempat jembatan akan dibangun. Di sebelah barat itu lahan ITDC. Sementara di sebelah timur masuk menjadi lahan provinsi. “Banyak hal yang jadi kendala kalau mau membangun jembatan yang permanen, tapi yang penting bisa diperbaiki saja dulu. Supaya bisa dilewati masyarakat dengan aman,” ujar Sungkul. (kir)

Sirkuit Mandalika Jalani “Track Inspection” Awal Tahun

0
Sirkuit Mandalika menjalani track inspection awal bulan Januari 2026. Hal ini sebagai bagian persiapan menyambut berbagai ajang selama tahun 2026 ini. (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Mengawali tahun 2026, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit melakukan track inspection di seluruh area sirkuit. Pemeriksaan mencakup semua fasilitas penunjang yang ada di Sirkuit Mandalika. Mulai dari kondisi aspal lintasan hingga fasilitas penunjang lainnya.

Track inspection dipimpin langsung Direktur Utama MGPA Priandhi Satria bersama pejabat operasional lainya, awal pekan kemarin. Hasilnya, kondisi Sirkuit Mandalika sejauh ini dinyatakan dalam kondisi prima. Dan, siap digunakan untuk menggelar berbagai ajang olahraga, baik itu balapan maupun non balapan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan MGPA dalam memastikan seluruh fasilitas sirkuit berada pada kondisi optimal, aman dan sesuai dengan standar keselamatan serta operasional yang berlaku di sirkuit bertaraf internasional,” sebut Priandhi Satria, dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Ia menegaskan kalau MGPA sangat serius melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh aspek teknis, operasional dan keamanan sirkuit. Hal itu penting untuk bisa memastikan dan menjamin kesiapan infrastruktur dan layanan di Sirkuit Mandalika, sehingga berbagai event bisa berjalan dengan aman dan lancar nantinya.

“Pengecekan dilakukan secara menyeluruh. Dengan meninjau setiap elemen sirkuit. Mulai dari area lintasan hingga fasilitas operasional yang menunjang kelancaran aktivitas balap dan non-balap,” imbuhnya.

Termasuk pemeriksaan terhadap kondisi kebersihan lintasan balap, baik lintasan utama maupun area runoff asphalt. Untuk memastikan kalau permukaan aspal lintasan tetap optimal dan memenuhi standar keselamatan serta bebas dari material yang berpotensi mengganggu keselamatan.

Elemen lainnya seperti tyre barrier, gravel runoff dan grass runoff hingga sistem elektronik, paddock dan standar prosedur sirkuit juga menjadi fokus pemeriksaan. “Track Inspection juga memeriksa sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” terang Priandhi.

Dalam ini MGPA ingin memastikan seluruh prosedur kerja dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, baik itu dalam hal operasional harian maupun dalam mendukung kesiapan menghadapi berbagai aktivitas dan agenda di sirkuit. Sebagai fondasi penting dalam memastikan sirkuit selalu siap digunakan untuk berbagai kegiatan sekaligus mendukung posisi kawasan The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional.

“Melalui pelaksanaan track inspection secara rutin dan terstruktur ini, MGPA menegaskan komitmennya dalam menjaga Pertamina Mandalika International Circuit tetap berada pada level sirkuit standar internasional,” tandasnya. (kir)

Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional Kunjungi NTB, Jajaki Kerja Sama Strategis Berkelanjutan

0

 

Mataram, Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan resmi Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Yang Terhormat Sandeep Sarai, dalam rangka menjajaki dan memperkuat kerja sama pembangunan berkelanjutan antara Kanada dan Provinsi NTB.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemerintah Kanada melalui Kedutaan Besar Kanada di Jakarta yang disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kanada menyampaikan rencana kunjungan Menteri Pembangunan Internasional ke Indonesia pada 9–13 Januari 2026, dengan agenda khusus ke Lombok pada 10–11 Januari 2026, serta permohonan pertemuan bilateral dengan Gubernur NTB guna membahas peluang kerja sama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan Bilateral NTB–Kanada

Pertemuan bilateral antara Gubernur NTB dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Ketua TP PKK NTB Ibu Sinta Agarthia dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB, memaparkan secara komprehensif potensi dan arah pembangunan NTB yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pembangunan inklusif.

Gubernur menegaskan bahwa NTB merupakan wilayah strategis Indonesia dengan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor unggulan, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, energi terbarukan, hingga sumber daya mineral, yang seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi NTB yang berkualitas dan inklusif. Saat ini, NTB memiliki 265 destinasi wisata, terdiri dari 171 destinasi wisata alam, 31 wisata budaya, 12 wisata religi, 7 wisata buatan, dan 43 wisata petualangan. Selain itu, NTB juga memiliki 15 kawasan hutan wisata serta 375 desa wisata, dengan 93 desa telah memenuhi standar nasional.

Sektor pariwisata NTB telah menyerap 422.498 tenaga kerja, didukung oleh 4.137 tenaga kerja pariwisata bersertifikat, serta 5.966 pelaku usaha pariwisata, di mana 402 unit usaha telah tersertifikasi CHSE. Infrastruktur pariwisata ditopang oleh 1.078 hotel, terdiri atas 274 hotel berbintang dan 804 hotel nonbintang, yang tersebar di zona pariwisata seluas ±32.808 hektare.

Untuk memperkuat pariwisata berkualitas, NTB terus meningkatkan konektivitas melalui pembukaan rute udara domestik baru ke Labuan Bajo, Malang, dan Banyuwangi, serta rute internasional yang telah beroperasi ke Singapura dan Malaysia. Ke depan, NTB menargetkan rute langsung ke Perth, Bangkok, Darwin, dan Sydney, termasuk pengembangan transportasi wisata berbasis pesawat amfibi (seaplane), yang dalam pertemuan ini turut dibahas sebagai peluang kerja sama dengan perusahaan asal Kanada.

Ketahanan Pangan, Hilirisasi, dan Ekonomi Biru

Gubernur NTB juga memaparkan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi mencapai 1.453.451 ton gabah kering giling dari lahan 280.027 hektare, atau setara 973.812 ton beras, serta produksi jagung sebesar 2.465.293,40 ton dari lahan 334.812,12 hektare.

Di sektor peternakan, produksi daging sapi NTB pada tahun 2025 tercatat 14.120 ton, dengan konsumsi daerah 12.250 ton di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuka peluang kerja sama investasi dalam peternakan terintegrasi dan industri pengolahan hasil ternak.

Sementara itu, sektor perikanan NTB mencatat produksi signifikan, antara lain 198.639 ton udang vaname, 704.810 ton rumput laut, serta berbagai komoditas unggulan tuna dan cakalang. Pelabuhan perikanan strategis seperti Teluk Awang, Labuhan Lombok, Tanjung Luar, Sape, Teluk Santong, dan Soroadu menjadi pintu masuk pengembangan ekonomi biru dan hilirisasi hasil laut.

Energi Terbarukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menekankan potensi besar NTB di sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi dan tenaga angin, dengan kapasitas potensial 20–30 megawatt per lokasi di wilayah Huu, Sembalun, Sekotong, Jerowaru, dan Empang. Selain itu, NTB memiliki cadangan mineral strategis seperti tembaga, emas, perak, mangan, dan pasir besi, yang telah menghasilkan produk turunan bernilai tinggi.

Respons Pemerintah Kanada

Menteri Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional, Sandeep Sarai, didampingi oleh Jess Dutton Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia dan rombongan, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan paparan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyatakan ketertarikan Kanada untuk memperluas kerja sama, khususnya di bidang energi berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, kesehatan reproduksi, dan pendidikan, yang selama ini menjadi fokus program pembangunan internasional Kanada.

Ia juga menegaskan bahwa Kanada telah memiliki sejumlah program pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan memandang kerja sama dengan NTB sebagai peluang strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Arah Kerja Sama ke Depan

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kemitraan strategis antara NTB dan Kanada, yang mencakup: pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan peternakan, pengembangan energi terbarukan dan industri hijau, serta, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tegas Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal.