Beranda blog Halaman 80

Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih di NTB
H Abdul Hadi saat turun mendroping bantuan air bersih Desa Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat baru-baru ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Wilayah Provinsi NTB diprediksi akan mengalami kekeringan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan sejumlah wilayah telah mengalami kekeringan parah hingga krisis air bersih. Sebab itu pemerintah daerah diminta mulai memetakan penanganan dampak kekeringan tersebut.

Pantauan disejumlah tempat, bantuan pasokan air bersih mulai didistribusikan. Namun langkah tersebut dinilai hanya sebatas solusi sesat, dan tidak menyelesaikan masalah. Karena itu pemerintah diharapkan punya langkah strategis jangka panjang.

Anggota Komisi V DPR RI dari dapil pulang Lombok, H Abdul Hadi mengatakan bahwa bantuan air bersih melalui sistem dropping tidak bisa menjadi solusi permanen. Sebab, distribusi air membutuhkan biaya yang cukup besar apabila dilakukan secara terus-menerus.

Karena itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah pembangunan sumur bor. Namun, pembangunan sumur bor harus didahului kajian untuk memastikan keberadaan sumber air tanah di wilayah tersebut.

“Kalau memang tidak ada sumber mata air yang bisa ditampung, solusinya adalah sumur bor,” ujarnya. Selain sumur bor, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dari Kementerian Pekerjaan Umum juga dapat menjadi alternatif. Nilai program tersebut disebut dapat mencapai sekitar Rp 500 juta.

Nantinya, fasilitas yang dibangun diharapkan dapat dikerjakan sekaligus dikelola oleh masyarakat. Namun demikian, Abdul Hadi mengingatkan persoalan pemeliharaan menjadi tantangan tersendiri.  Tidak sedikit fasilitas Pamsimas yang kurang terawat setelah dibangun.

Karena itu, masyarakat harus memiliki komitmen untuk mengelola sekaligus membiayai kebutuhan operasional fasilitas tersebut. “Pengelolaannya hampir mirip dengan PDAM. Syaratnya Pamsimas masuk desa itu tidak terjangkau jaringan PDAM,” jelasnya.

Untuk memastikan potensi pembangunan sumur bor, pihaknya mendorong dilakukan pengecekan geolistrik. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat cekungan air tanah yang memungkinkan untuk dieksploitasi. Sebab, tidak semua wilayah memiliki cadangan air tanah yang layak. “Kalau ada, itu bisa. Tetapi kalau tidak ada airnya, tidak bisa dibangunkan sumur bor. Ada juga air yang asin,” katanya.

Karena itu politisi PKS tersebut berharap pemerintah tetap memberikan dukungan selama solusi permanen belum terwujud. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh menunggu sampai sumber air baru ditemukan. “Selama belum ada titik temu pasokan airnya, pemerintah harus membantu penyediaan air,” pungkasnya. (ndi)

Disorot Wali Kota, Dispar Mataram Benahi Fasilitas Wisata Secara Bertahap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disorot Wali Kota, Dispar Mataram Benahi Fasilitas Wisata Secara Bertahap
Cahya Samudra (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram akan melakukan perawatan dan perbaikan secara bertahap terhadap sejumlah fasilitas umum di destinasi wisata yang mengalami kerusakan dan terbengkalai. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

Langkah tersebut dilakukan setelah mendapat sorotan dari Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana. Sorotan itu menyusul sejumlah laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi fasilitas saat berkunjung ke kawasan wisata tersebut.

Kepala Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah fasilitas yang membutuhkan perawatan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran.

“Kita kerjakan bertahap dan ini sudah kami sampaikan ke Pak Wali,” ujar Cahya, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah menara anjungan di kawasan Taman Loang Baloq. Bagian tiang menara tersebut diketahui mengalami pengeroposan sehingga membutuhkan penanganan.

Menurut Cahya, sejumlah fasilitas yang rusak maupun tidak terawat secara maksimal perlu segera mendapat perhatian. Perawatan dilakukan untuk memastikan fasilitas publik tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat serta tidak mengganggu daya tarik kawasan wisata.

Selain menara anjungan, beberapa fasilitas lain yang menjadi perhatian di Taman Loang Baloq di antaranya sangkar burung merpati dan sejumlah lapak yang saat ini dalam kondisi kosong.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana meminta Dispar mencari terobosan untuk menjaga geliat destinasi wisata dan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah keterbatasan anggaran. Perawatan fasilitas ruang publik dan penyelenggaraan berbagai kegiatan dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat dan wisata tetap berjalan.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Mohan mendorong Dispar menggandeng pihak ketiga atau vendor dalam menghadirkan berbagai kegiatan di kawasan wisata. Selain menghidupkan aktivitas, keterlibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu menjaga dan merawat kawasan wisata.

“Saya sudah tegaskan ke Pak Kadis Pariwisata supaya semua spot-spot ruang terbuka publik kita ini bisa terawat. Pemeliharaan ini harus tetap menjadi prioritas,” ujar Mohan, Senin (7/9). (pan)

Pansus Dorong Prosedur Penghapusan Aset Pemkot Mataram Lebih Fleksibel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pansus Dorong Prosedur Penghapusan Aset Pemkot Mataram Lebih Fleksibel
RAPAT KERJA - Rapat kerja Pansus BMD DPRD Kota Mataram dengan BKD Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/9). (Suara NTB/fit)

Mataram (EKBIS NTB) – Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mendorong adanya aturan yang lebih spesifik dan fleksibel dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Ketua Pansus Raperda Barang Milik Daerah Abd Rachman, SH., mengatakan, perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu membuat tata kelola aset daerah menjadi lebih tertib, efektif, efisien, dan terarah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah prosedur penghapusan aset yang selama ini dinilai terlalu rumit.

“Selama ini, khususnya di saat penghapusan aset, prosedurnya sedikit complicated atau terlalu ribet,” ujarnya kepada Suara NTB usai memimpin rapat kerja dengan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, Rabu (9/9).

Menurutnya, kerumitan prosedur tersebut justru dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan aset, terutama ketika dilakukan pemeriksaan. Ia menyebut, persoalan aset yang belum diselesaikan kerap muncul dalam hasil pemeriksaan.

Namun, temuan tersebut tidak selalu berkaitan dengan penyalahgunaan atau penghilangan aset. Sebagian aset yang masih tercatat sebagai barang milik daerah sebenarnya sudah tidak layak digunakan karena telah mengalami kerusakan berat atau telah melewati masa pakainya.

“Memang sudah tidak layak pakai, sudah harus dihapus karena umur dan barangnya sudah rusak total, tidak bisa dipakai lagi. Tetapi karena terlalu ribet prosedur penghapusannya, mengakibatkan pemerintah kesulitan untuk meminta penghapusan,” jelas Rachman.

Karena itu, Pansus berharap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam proses penghapusan aset, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, tetapi juga ditemukan pada lembaga legislatif, termasuk Sekretariat DPRD Kota Mataram.

Beberapa aset yang sebelumnya tercatat sebagai barang milik daerah masih tercantum dalam administrasi, meskipun secara fisik barang tersebut sudah tidak ada atau tidak dapat digunakan lagi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan persoalan bagi pegawai atau pejabat yang namanya masih tercatat sebagai pengguna aset. Terlebih, sejumlah barang seperti perangkat elektronik memiliki masa pakai dan pada akhirnya mengalami kerusakan.

“Barang elektronik ini kan ada masanya. Ketika sudah tidak bisa dipakai, sudah hancur, apalagi itu tetap tertera sebagai pengguna aset pemerintah,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Dengan adanya perubahan perda, Pansus berharap mekanisme pengelolaan dan penghapusan BMD dapat disederhanakan sehingga pencatatan aset pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta tidak terus menjadi persoalan dalam pemeriksaan. (fit)

Pembangunan Pemecah Gelombang 2027

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan Pemecah Gelombang 2027
Rudy Herlambang (Suara NTB/pan)

BALAI Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I telah melakukan peninjauan dan survei di pesisir Pantai Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai bagian dari persiapan pembangunan pemecah gelombang atau breakwater yang direncanakan mulai dikerjakan pada awal 2027.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan tim BBWS Nusa Tenggara I telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi pesisir sekaligus mengambil sampel tanah di kawasan laut. Pengambilan sampel dilakukan melalui pengeboran di tiga titik yang berjarak sekitar 50 meter dari bibir pantai.

“Kemarin sudah turun mengecek. Saya lihat tim dari BBWS melihat gambar, kemudian mengambil sampel dengan melakukan pengeboran,” ujarnya, Rabu (9/9).

Menurut Rudy, pengambilan sampel tersebut menjadi bagian dari tahapan perencanaan teknis sebelum pembangunan pemecah gelombang dimulai. Tim BBWS direncanakan melakukan pengeboran pada tiga titik di laut untuk mengetahui kondisi dasar laut di kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan.

Dalam proses perencanaan, kata Rudy, BBWS juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram. Koordinasi tersebut antara lain membahas sejumlah bangunan yang berada di sekitar bibir pantai serta status lahan.

Hal itu dilakukan agar pembangunan nantinya tidak terkendala dan dapat mengantisipasi potensi konflik dengan masyarakat.

Rudy menyebutkan, pembangunan pemecah gelombang tersebut direncanakan membentang dari kawasan kilang Pertamina hingga Pantai Meninting.

Di sisi lain, Pemerintah Kelurahan Bintaro telah menyampaikan masukan kepada BBWS agar desain breakwater yang dibangun memungkinkan sebagian strukturnya muncul di permukaan laut. Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, seperti lokasi pemancingan.

“Kalau kemarin kami minta setelah melihat desain gambarnya secara teknis, sekiranya setelah pengerjaan breakwater itu bisa muncul di permukaan. Namun, kondisi laut di Bintaro berbeda karena memiliki palung dan kedalaman tertentu sehingga cukup sulit dan berisiko,” jelasnya.

Rudy berharap pembangunan pemecah gelombang tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi abrasi yang setiap tahun terjadi di wilayah Bintaro. Keberadaan tanggul pemecah gelombang juga diharapkan memberikan rasa aman kepada warga yang selama ini khawatir setiap kali memasuki musim hujan dan terjadi gelombang tinggi. (pan)

Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Distribusi BBM untuk Percepat Normalisasi Pasokan di Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Distribusi BBM untuk Percepat Normalisasi Pasokan di Lombok Timur

Selong (Ekbis NTB) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berkomitmen menghadirkan energi bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah operasional, termasuk Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Untuk menjaga kelancaran pasokan, Pertamina terus melakukan pengaturan dan penyesuaian distribusi berdasarkan kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Terkait keluhan Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB mengenai antrean BBM di sejumlah SPBU sekitar Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, pada 7 September 2026, Pertamina telah melakukan evaluasi dan penguatan langkah distribusi di wilayah tersebut.

Antrean terjadi akibat peningkatan konsumsi BBM yang tidak diimbangi dengan kedatangan tanker sesuai jadwal. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan Pertalite pada Jumat, 4 September 2026, terbatas sehingga Integrated Terminal (IT) Ampenan belum dapat memaksimalkan penyaluran sesuai kebutuhan harian sebesar 1.100 KL.

Sebagai langkah percepatan, Pertamina melakukan penyesuaian distribusi dan penguatan pasokan Pertalite ke wilayah Lombok Timur. Pada Sabtu, 5 September 2026, IT Ampenan menyalurkan Pertalite sebesar 1.304 KL atau sekitar 18% lebih tinggi dari kebutuhan harian. Selanjutnya, pada Minggu, 6 September 2026, penyaluran kembali dilakukan sebesar 1.112 KL.

Pertamina juga memprioritaskan pengiriman kepada SPBU yang membutuhkan penguatan stok di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan IT Ampenan dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta mempercepat penguraian antrean di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan langkah percepatan dan penyesuaian distribusi untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Pertamina memahami kebutuhan masyarakat dan pelaku transportasi terhadap ketersediaan BBM, khususnya menjelang pelaksanaan MotoGP di NTB. Kami terus melakukan penguatan dan penyesuaian distribusi, termasuk memprioritaskan pengiriman ke wilayah yang membutuhkan. Kondisi stok di SPBU juga terus kami pantau agar penyaluran dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau pembelian BBM secara berlebihan, serta membeli BBM sesuai kebutuhan karena penyaluran terus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta merujuk pada sumber resmi dan terpercaya terkait ketersediaan dan distribusi BBM guna menghindari kesalahpahaman maupun kepanikan di masyarakat.

Apabila masyarakat menemukan kendala dalam penyaluran BBM, membutuhkan informasi, atau memiliki keluhan terkait layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk mendapatkan informasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Honda Bikers Day 2026 Siap Digelar di 4 Pulau, Usung Semangat Lintas Generasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Memasuki tahun penyelenggaraan ke-15, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan main dealer seluruh Indonesia kembali menggelar pesta gathering bikers terbesar, Honda Bikers Day (HBD) 2026. Mengusung tema ”Legacy of Spirit”, ajang tahunan ini siap menghimpun para pecinta sepeda motor Honda dari berbagai generasi di empat pulau besar Indonesia.

Rangkaian HBD 2026 diselenggarakan di empat lokasi, dimulai dari Lampung, Samarinda, Makassar, hingga puncak acara yang ditempatkan di Ambarawa, Jawa Tengah.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, Andy Wijaya, menjelaskan bahwa HBD terus berkembang mengikuti dinamika karakter masyarakat dan generasi tanpa mengesampingkan nilai utama brotherhood.

”Bagi kami, legacy bukan hanya tentang apa yang sudah dilakukan, melainkan bagaimana semangat tersebut terus hidup. HBD 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan para bikers senior dengan generasi baru yang membawa energi, kreativitas, dan cara berekspresi berbeda,” ujar Andy.

Rangkaian Acara di Empat Pulau

Rangkaian HBD 2026 akan diawali di tiga wilayah regional:

  1. Sumatra: Lapangan PKOR Way Halim, Lampung (26 September 2026)
  2. Kalimantan: GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda (3 Oktober 2026)
  3. Sulawesi: Pantai Akkarena, Makassar (17 Oktober 2026)

Puncak perayaan dipusatkan di Pulau Jawa pada 24 Oktober 2026, bertempat di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah. Pemilihan Ambarawa didasari oleh nilai historis dan karakter perjuangan yang diharapkan menginspirasi para peserta untuk terus menyebarkan aksi positif.

Padukan Persaudaraan dan Gaya Hidup Anak Muda

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, HBD 2026 dirancang lebih inklusif dengan memadukan kegiatan komunitas, festival budaya, hiburan musisi nasional, hingga konsep lifestyle khas anak muda.

Di ranah komunitas, kegiatan utama mencakup seremoni puncak, apresiasi komunitas, talkshow, deklarasi anniversary, hingga agenda touring bersama. Sementara itu, untuk menjangkau penikmat hiburan dan generasi muda, panitia menyajikan pertunjukan musik, stand up comedy, city ride, time trial, hiburan budaya lokal, pameran UMKM, hingga pameran modifikasi Vario Evo dan Final Battle Honda Modif Contest.

Pendekatan ini membuat HBD 2026 tak hanya ditujukan bagi anggota klub motor, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, pencinta musik, hingga pegiat kreativitas lokal. Pendaftaran peserta kini telah dibuka secara daring melalui tautan resmi yang disesuaikan untuk masing-masing wilayah perwakilan regional. (r/fan)

Lautan Manusia Padati Penutupan FSA 2026, Lomba Sampan Dimenangkan 9 Naga

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Bima (Suara NTB)- Lautan manusia memadati kawasan pesisir Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, saat penutupan Festival Sangiang Api (FSA) 2026, Selasa (8/9/2026).

Ribuan masyarakat tidak hanya datang dari Desa Sangiang, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Mereka antusias menyaksikan rangkaian acara penutup festival yang mengangkat kekayaan bahari, tradisi, seni, dan kehidupan masyarakat pesisir Sangiang.

Salah satu atraksi yang paling menyita perhatian adalah lomba sampan. Perlombaan berlangsung meriah dengan sorak-sorai masyarakat yang memadati kawasan pesisir. Dalam perlombaan tersebut, tim 9 Naga berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi salah satu catatan menarik dalam penyelenggaraan FSA 2026.

Penutupan FSA 2026 sekaligus menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong Festival Sangiang Api agar tidak berhenti sebagai agenda tahunan masyarakat lokal, tetapi berkembang menjadi salah satu festival unggulan daerah.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan dukungan agar Festival Sangiang Api didaftarkan dalam Kharisma Event Nusantara (KEN). Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi FSA untuk dikenal secara nasional dan menarik kunjungan wisatawan ke Pulau Sangiang.

Festival Sangiang Api dinilai memiliki kekuatan tersendiri karena memadukan potensi bahari, tradisi masyarakat pesisir, permainan dan perlombaan sampan, seni budaya, UMKM, kuliner, serta kehidupan masyarakat Pulau Sangiang yang memiliki sejarah panjang sebagai kawasan maritim.

Membludaknya masyarakat pada penutupan menjadi gambaran besarnya antusiasme warga terhadap festival tersebut. Ke depan, penyelenggara bersama pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pembenahan, baik dari sisi konsep, pengelolaan, promosi, maupun kalender kegiatan, sehingga FSA semakin layak menjadi event pariwisata yang diperhitungkan di tingkat NTB hingga nasional.

FSA 2026 pun ditutup dengan semangat untuk menjadikan Pulau Sangiang bukan hanya sebagai destinasi wisata bahari, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi, sejarah, ekonomi masyarakat, dan warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi.(r)

Mahasiswa Doktor Bisnis Pariwisata PNB Belajar Langsung dari Ekosistem Pariwisata Ubud

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Ubud (ekbisntb.com)- Pembelajaran pada jenjang pendidikan doktoral tidak hanya dilakukan melalui diskusi akademik di ruang kelas. Mahasiswa juga perlu memahami langsung praktik dan dinamika industri sebagai bagian dari pengembangan keilmuan terapan.

Pendekatan tersebut dilakukan Program Doktor Bisnis Pariwisata (S3 D’Bispar) Politeknik Negeri Bali (PNB) melalui kegiatan matrikulasi dan studium generale di The Royal Pita Maha, Ubud, Bali, Rabu (2/9).

Sebanyak 20 mahasiswa baru Program Doktor Bisnis Pariwisata tahun akademik 2026/2027 atau Generasi 3 mengikuti kegiatan ini. Mereka mendapat kesempatan mempelajari secara langsung pengelolaan bisnis pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat, seni, dan budaya lokal.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran pada jenjang doktor terapan atau KKNI jenjang 9. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan konsep akademik, tetapi juga melihat langsung penerapannya dalam industri pariwisata.

Selama berada di The Royal Pita Maha, mahasiswa mengunjungi sejumlah fasilitas dan area hotel untuk memahami konsep keberlanjutan yang diterapkan dalam pengelolaan bisnis perhotelan.

Mahasiswa juga diperkenalkan pada perpaduan antara lingkungan alam, arsitektur tradisional Bali, nilai budaya lokal, dan standar pelayanan hotel bintang lima yang menjadi bagian dari pengalaman wisata di kawasan Ubud.

Kegiatan ini semakin lengkap dengan kuliah umum yang disampaikan Prof. Dr. Tjokorda Gde Raka Sukawati, SE, MM. Akademisi sekaligus pemilik hotel itu membawakan materi bertajuk “Ekosistem Bisnis Berkelanjutan: Harmoni Sinergitas Pariwisata–Masyarakat–Kebudayaan.”

Materi tersebut dinilai selaras dengan fokus pengembangan keilmuan Program S3 D’Bispar PNB yang mengusung paradigma green and sustainable tourism.

Konsep pariwisata berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah perkembangan industri pariwisata global yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dituntut menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan keberlanjutan budaya.

Melalui pembelajaran yang memadukan pendekatan akademik dan pengalaman praktis di industri, Program Doktor Bisnis Pariwisata PNB diharapkan dapat melahirkan pemimpin, wirausahawan, inovator, dan akademisi di bidang bisnis pariwisata.

Lulusan program tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan industri pariwisata yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjadikan masyarakat dan kebudayaan lokal sebagai bagian penting dari ekosistem pariwisata.(r)

APBD PerubahanPemkab Dompu Naikan Belanja Dareah Mencapai Rp115,6 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD PerubahanPemkab Dompu Naikan Belanja Dareah Mencapai Rp115,6 Miliar
(EKBIS NTB/ula) SERAHKAN - Bupati Dompu Bambang Firdaus saat menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Dompu tahun 2026 dan diterima Ketua DPRD Dompu Muttakun pada, Selasa (8/9).


Dompu (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu menaikan belanja daerah mencapai Rp115,610 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026. Padahal, kondisi fisikal daerah sangat terbatas.


Rancangan APBD Perubahan tersebut disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Selasa (8/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Dompu, Ir Muttakun, didampingi Wakil Ketua DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.


Selain belanja, pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat dari Rp1,128 triliun menjadi Rp1,218 triliun atau bertambah Rp90,072 miliar. Sementara,penerimaan pembiayaan naik dari Rp46,5 miliar menjadi Rp72,038 miliar atau bertambah Rp25,538 miliar.


Bambang mengatakan, selama tahun 2026, Pemkab Dompu menghadapi kondisi fiskal yang sangat sempit sebagai konsekuensi pemangkasan dana transfer ke daerah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mengelola arus kas secara ketat.


“Pada saat itu keterbatasan kas daerah mengharuskan kita melakukan pengaturan pola belanja secara lebih selektif dan terukur, dengan tetap menjaga agar pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan,” katanya.


Menurut Bambang, pengelolaan likuiditas kas menjadi perhatian serius terutama pada periode Januari hingga Agustus. Pemerintah harus menyeimbangkan pendapatan yang masuk dengan kebutuhan belanja.


Kondisi tersebut lanjutnya, sekaligus menggambarkan masih tingginya ketergantungan APBD Kabupaten Dompu terhadap dana transfer pemerintah pusat.


Namun, terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun anggaran 2024, memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi daerah.


“Alhamdulillah, kondisi fiskal yang cukup sempit tersebut dapat kita kelola dengan baik,” ujarnya.


Bambang menegaskan, tambahan ruang fiskal tersebut harus dimanfaatkan secara hati-hati dan tepat sasaran. Efisiensi, kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi prinsip utama.


Dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Dompu menetapkan empat prioritas pembangunan. Yakni, memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, membangun masyarakat yang religius dan berbudaya, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta perlindungan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang didukung infrastruktur berkualitas.


“Rancangan perubahan postur APBD tersebut merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi anggaran daerah dengan kondisi terkini, serta menjawab kebutuhan pembangunan yang dinamis di Kabupaten Dompu,” kata Bambang.


Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun mengatakan, setelah dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD disampaikan akan dilakukan pembahasan. Pembahasan selanjutnya menjadi tugas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan akan dilakukan hingga menghasilkan dokumen resmi sebelum dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan. (ula)


Terminal Tente Direncanakan akan Diubah Jadi Pasar Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terminal Tente Direncanakan akan Diubah Jadi Pasar Modern
(EKBIS NTB/hir) Relokasi - Aktivitas warga dan angkutan umum di Pasar Tente, Kabupaten Bima pada, Selasa (8/9). Terminal Tente akan direlokasi karena lahannya akan diubah menjadi pasar modern.


Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima berencana mengubah kawasan Terminal Tente menjadi pasar modern. Perubahan ini sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan di Kabupaten Bima. Sementara, Terminal Tente akan dicarikan lokasi baru.


Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., mengatakan rencana penataan Terminal Tente sebagai pasar modern didasarkan pada kondisi Pasar Tente yang dinilai sudah kumuh dan berdekatan dengan terminal. Bahkan,sebagian area terminal telah dimanfaatkan pedagang untuk berjualan.


“Pasar Tente ini sudah kumuh, apalagi berdekatan dengan terminal. Kita ingin ke depan ini akan ditata jadi pasar yang modern,” kata Hariman saat diwawancarai Suara NTB pada Senin (7/9).


Menurut Hariman, relokasi terminal menjadi bagian dari rencana penataan kawasan tersebut. Namun, lokasi baru terminal belum ditentukan karena masih harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah. “Kami berupaya bagaimana terminal ini bisa dicarikan lokasi baru,” ujarnya.


Hariman belum memastikan waktu pelaksanaan relokasi terminal. Pemerintah masih akan melihat kemungkinan sekaligus menyiapkan langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut. “Paling tidak kami coba dulu. Kami akan lihat dan mengupayakannya terlebih dahulu,” tuturnya.


Sementara itu, Pasar Tente yang saat ini beroperasi juga masuk dalam rencana revitalisasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bima, telah mengajukan revitalisasi pasar tersebut kepada pemerintah pusat.


Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bima, Fahri Rahman mengatakan pengajuan revitalisasi tersebut ditujukan untuk penataan Pasar Tente yang sudah ada.


“Sudah kita ajukan ke Kementerian PU,” kata Fahri.


Fahri menjelaskan, sejumlah bagian Pasar Tente telah direvitalisasi pada waktu berbeda. Sebagian direvitalisasi pada 2019, sementara bagian lainnya pada 2018 dan 2015.

Di sisi lain, pemerintah masih menelusuri status aset pada lokasi yang berkaitan dengan rencana pemindahan. Berdasarkan informasi lokasi tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, kepastian status aset menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan sebelum rencana pemanfaatan lokasi tersebut dapat dilanjutkan. Pemkab Bima masih menelusuri status aset tersebut. (hir)


1...798081...1,070Halaman 80 dari 1,070