Lombok (ekbisntb.com) – Perhotelan dan restoran akan terkena dampak langsung, imbas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran Kementerian lembaga cukup besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan surat agar kementerian/lembaga memangkas anggaran belanja perjalanan dinas (perdinas) para Aparatur Negeri Sipil (ASN) atau PNS minimal 50 persen.
Pemangkasan perdinas diatur lewat surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024. Di dalam surat tersebut terdapat perintah penghematan anggaran sebagai lanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi perdinas.
Ketua Indonesia Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan mengatakan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini berimbas langsung ke kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).
Kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini sangat berdampak kepada hotel-hotel di dalam kota yang selama ini mengandalkan pendapatan dari MICE. Terkecuali resort yang lebih banyak untuk liburan masih cukup ditopang oleh wisatawan yang menginap.
“50 persen (ketergantungan pada MICE). Kalau kita berbicara di Kuta (Lombok Tengah) ada hotel-hotel besar yang memang peruntukannya lebih kepada tamu-tamu ke Sirkuit Mandalika, terutama tamu dari pemerintahan. Kalau di gili-gili, seperti Gili Trawangan saya rasa tidak berpengaruh besar,” ujarnya.
Kunjungan wisatawan ke tiga Gili di Lombok Utara, Gili Trawangan, Meno dan Air tidak bisa dipungkiri jumlahnya cukup tinggi. Bahkan, pada musim low season saja, ada sekitar 2.000 wisatawan yang datang ke gili menggunakan fastboat dari Bali ke Gili, maupun yang menyeberang dari Pelabuhan Bangsal ke gili.
Jika saja fastboat rute Senggigi kembali dihidupkan maka tentunya memberikan dampak positif bagi perhotelan di sekitarnya dan wilayah lainnya.
“Kalau seandainya, 500 (wisatawan) saja yang turun di Senggigi itu bisa membantu (usaha perhotelan,red), dan tentunya dari Senggigi dia akan ke Lombok Selatan dan tempat lainnya di NTB,” ucapnya.
Untuk itu, menurut Lalu Kusnawan, harus ada alternatif lainnya untuk mengatasi kondisi ini agar dapat membantu perhotel tetap berjalan usahanya, terutama yang bergantung pada MICE.
“Sekarang bagaimana upaya pemerintah daerah, pemprov dan dibantu oleh pusat untuk menggerakan rute fast boat Senggigi bisa kembali normal salah satunya. Karena itu sangat membantu (mendatangkan wisatawan,red) dari Bali,” imbuhnya.
“Apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu, kita harus hargai, hormati. Untuk sekarang ini kita tunggu setelah pelantikan gubernur/bupati, supaya bisa kita hearing, kira-kira apa solusi yang terbaik,” pungkasnya.(bul)
