Beranda blog Halaman 800

Retribusi Pasar Diprediksi Tak Capai Target

0
Lapak beton di Pasar Mandalika dibongkar. Pembongkaran ini bertujuan agar pedagang ramai berjualan sehingga berdampak terhadap peningkatan retribusi pasar. Saat ini, retribusi pasar dikhawatirkan tidak mencapai target. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram perlu mencari formulasi untuk mengoptimalkan capaian retribusi pasar. Target retribusi pasar diprediksi tidak mencapai target.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi akhir pekan kemarin menerangkan, penataan pasar tradisional sedang dilakukan untuk meningkatkan minat pedagang untuk berjualan. Salah satunya membongkar lapak di Pasar Mandalika, sehingga menarik keinginan pedagang untuk berjualan. “Karena terkait dengan Pilkada kita menunggu begitu selesai baru didata ulang,” katanya.

Target retribusi pasar di tahun 2024 mencapai Rp7,5 miliar. Uun menyebutkan, target yang bisa dicapai hanya 85 persen atau Rp6 miliar. Ia membandingkan capaian retribusi pasar terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023, pendapatan asli daerah dari pengelolaan retribusi pasar yang dihasilkan Rp5,8 miliar. “Dari tahun ke tahun targetnya selalu naik,” pungkasnya.

Ia menyadari perlu meningkatkan kerja keras serta mencari formulasi untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar. Pembongkaran lapak di tengah pasar mampu mendongkrak retribusi pasar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, capaian pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi telah dievaluasi. Evaluasi ini ingin melihat progres serta permasalahan dihadapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah di Kota Mataram.

Namun demikian, progresnya relatif signifikan dari target Rp500 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, terealisasi 76 persen lebih atau Rp381 miliar. “Kita mengevaluasi capaian PAD ada yang sampai triwulan ketiga bahkan sampai 4 November,” terang Alwan.

Sebagian OPD teknis kata Alwan, melampui target 102 persen sampai dengan triwulan ketiga. Di satu sisi, OPD lainnya juga memiliki capaian rendah sampai triwulan ketiga. Diantaranya, retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi persampahan. Dari target retribusi parkir Rp15,5 miliar baru tercapai 50 persen lebih atau sekitar Rp8,2 miliar lebih. Demikian pula, retribusi persampahan dari target Rp9,5 miliar baru terealisasi sekitar Rp3 miliar lebih. Sedangkan, retribusi pasar baru di bawah Rp6 miliar.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengakui, capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi masih sangat rendah sehingga menjadi tantangan. “Kalau sektor pajak relatif bagus. Justru paling rendah itu retribusi. Retribusi parkir dan persampahan kemungkinan tidak bisa mencapai target,” tegasnya.

Permasalahan rendahnya capaian retribusi parkir dan retribusi kebersihan disebabkan penetapan target di tahun 2024, dengan asumsi terdapat kenaikan tarif. Terlepas dari persoalan itu, Alwan meminta OPD penghasil PAD dengan capaian rendah melakukan kiat-kiat untuk percepatan. Minimal dengan sisa waktu dua bulan bisa mencapai 70-80 persen.

Disamping itu, pihaknya juga mendesak pimpinan OPD lainnya untuk bisa berkolaborasi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. “Seperti Dinas Perdagangan bisa berkolaborasi untuk pengelolaan parkir di pasar,” sebutnya. (cem)

Siap Jadi Pilot Project Program 3 Juta Rumah

0
Najamuddin Amy (ekbisntb.com/ist)

PEMKAB Sumbawa, memastikan kesiapannya dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mengingat masih banyak masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) saat ini.

“Kami menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Bapak Wamen  H.Fahri Hamzah, dan kami berharap Sumbawa bisa menjadi pilot project untuk program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah pusat,” kata Pjs Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, dalam sambutannya, Sabtu 16 November 2024.

Najam dalam laporannya mengatakan, dari total 117.594 unit rumah yang ada, terdapat 34.052 unit rumah yang masih tidak layak huni. Sementara kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (Backlog) mencapai 48.849 unit.

‘’Kondisi ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan penyelesaian masalah perumahan di Sumbawa dan kami berharap melalui Pak Wamen Fahri Hamzah bisa menjadi atensi khusus,’’ ucapnya.

Dikatakan Najam, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa mencapai 522. 99 jiwa dengan luas wilayah 6,644, 98 meter persegi. Dengan luas wilayah tersebut, jumlah masyarakat miskin saat ini berada di angka 67.400 jiwa dengan persentase 13,91 persen dan garis kemiskinan di angka Rp 441, 977, 00 per kapita per bulan.

‘’Sumbawa memiliki potensi besar, termasuk pemanfaatan lahan pemerintah untuk pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,’’ terangnya.

Seraya menyebutkan, ada beberapa aset Pemkab Sumbawa yang bisa kiranya dimanfaatkan untuk mensukseskan program 3 juta rumah tersebut. Yakni asrama mahasiswa Sumbawa yang berada di Kelurahan Dasan Agung Baru dengan luas 2. 390 meter persegi, kebun jambu mete di Kelurahan Samapuin 61. 105 meter persegi.

Selain itu ada Rusunawa Unter Ketimis dengan luas 19. 765 meter persegi. Di Samota ada tanah seluas 69. 628 hektar dan di Teluk Santong ada 10.000 meter persegi. “Ini adalah potensi apabila program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan miskin bisa dijalankan maka kami Pemkab Sumbawa siap berkontribusi maksimal dengan aset tanah yang kita miliki, ” ujarnya.

Kunjungan Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjadi ajang diskusi strategis, tetapi juga wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan penuh yang diberikan Pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mengatasi persoalan perumahan rakyat, khususnya di kawasan perdesaan.

“Sumbawa memiliki potensi besar dan semangat sinergi yang kuat, sehingga kami berharap Sumbawa menjadi pilot project program 3 juta rumah, ” tukasnya. (ils)

Kunjungan Wamen PKP di Sumbawa, Gandeng Kades, Pastikan Program 3 Juta Rumah Dieksekusi 2025

0
Kunjungan Wamen PKP, H.Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa disabut Pjs Bupati Sumbawa, Najamuddin Amy, Pjs Bupati KSB, Julmasyah dalam Forkimpida. Fahri dalam kinjunganperdananya setelag dilantik disambut hanyat oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), H.Fahri Hamzah, SE, meyakinkan bahwa Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan dilaksanakan tahun 2025. Program ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak.

“Insya Allah tahun 2025 sudah kita usulkan, tentu tidak masif karena persiapan. Mengingat PKP merupakan Kementerian baru dan model koordinasi dengan Pemda termasuk Direktoratnya juga baru, ” ujar Fahri Hamzah saat kunjungan perdananya di Kabupaten Sumbawa, Sabtu 17 November 2024.

Fahri melanjutkan, di tahun 2025 merupakan awal program tersebut dilaksanakan dan sifatnya belum bisa masif. Fahri meyakini program tersebut baru bisa masif di tahun 2026, tetapi dari tahun 2025 sudah bisa dibayangkan bisa mendekati 2 juta rumah.

“Meski belum masif di tahun 2025, kita sudah membayangkan pelaksanaan program tersebut mudah-mudahan bisa mendekati 2 juta, ” ucapnya dalam pertemuan di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam kunjungan perdananya di Kabuparten Sumbawa, Wamen PKP didampingi  sejumlah direktur. Fahri Hamzah tiba di Kabupaten Sumbawa disambut Pjs Bupati Sumbawa, Dr.Najamuddin Amy, Pjs Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, S.Hut.MAP, anggota Forkopimda dan pejabat lainnya.

 Wamen mengaku saat ini pihaknya sudah mendapatkan data bahwa selama ini dengan ekosistem fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR sudah mencapai 1,2 juta rumah. Sehingga Kementerian akan menambah sekitar 800 ribu FLPP.

“Jadi, kami mungkin nambah 800 ribu FLPP sehingga paling tidak angka 2 juta rumah bisa kita capai di tahun pertama program tersebut dilaksanakan tahun 2025,” terangnya.

Fahri Hamzah pun meyakinkan, untuk meminimalisir terjadi target sasaran di program tersebut, maka pihaknya mendorong agar pemerintah daerah jujur dan terbuka untuk melaporkan data yang benar ke pemerintah pusat. Karena persoalan yang terjadi selama ini karena data yang tidak tuntas.

“Pemerintah pusat tidak punya data yang akurat kalau ditanya berapa jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah, melainkan hanya data survei yang sifatnya sampling, ” tambahnya.

Menurut Fahri yang paling mengerti terkait masyarakat yang belum memiliki rumah adalah desa. ‘’Sehingga tugas kita adalah mendata dan kita bisa selesaikan dengan cepat di Sumbawa bisa menjadi percontohan program tersebut, ” tutupnya.

Gandeng Kades Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa kepala desa (Kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan. ‘’Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakatnya,’’ ujar Fahri.

Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah daerah dan kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena sekarang ini harus ada keaktifan Pemda dan desa dalam melaksanakan program tersebut.

“Kepala desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya. Sehingga diharapkan ikut membantu dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan, ” ujarnya.

Pembangunan rumah masyarakat lanjut Fahri juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

‘’Masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK,’’ tambahnya.

Dia juga mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

‘’Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah,’’ jelasnya.

Karena nanti bahan-bahan untuk pembangunan rumah tersebut tidak harus dikomando dari pusat. Masyarakat yang ingin menggunakan kayu, kalau kayu ada silakan termasuk menggunakan bata juga dibebaskan. ‘’Biarkan masyarakat desa membangun sendiri rumahnya, tanpa menunggu komando dari pusat termasuk dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang ada di desa,’’jelasnya.

Data perumahan di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian khusus. Dari total 117.594 unit rumah, sebanyak 34.052 unit masih tidak layak huni, sementara backlog perumahan mencapai 48.849 unit.(ils)

Perlu Bedah Kontribusi Tambang Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

0
Wirajaya Kusuma  (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kontribusi sektor pertambangan di sektor ekspor selalu mendominasi. Bahkan di bulan Oktober kemarin, ekspor konsentrat atau galian tambang dari NTB mencapai 93,84 persen atau sebesar 98,6 juta Dolar AS. Sisanya adalah ekspor non tambang seperti kelompok perhiasan, ikan dan udang, daging dan ikan olahan, buah-buahan serta ekspor garam, belerang, kapur.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma mengatakan, karena besarnya porsi perdagangan konsentrat atau hasil pertambangan, sehingga perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan dampak pertambangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebab hal ini memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.

“Sehingga sisi-sisi mana yang perlu kita sentuh untuk bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Karena sebesar apapun intervensi pemerintah ini ketika tak dibarengi dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat yang cukup baik, agak sulit kita bergerak untuk memperbaiki peringkat IPM kita,” kata Wirajaya Kusuma akhir pekan kemarin.

Wirajaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB cukup bagus serta inflasi yang sangat terkendali di angka 1,44 persen (y-o-y) bulan Oktober kemarin. Sehingga perlu pencermatan di aspek rata-rata pendapatan penduduk NTB. Tujuannya untuk mendorong peningkatan pendapat penduduk yang muaranya pada terdongkraknya angka IPM NTB.

Ia menambahkan, jika melihat progresivitas IPM NTB tahun 2024 ini cukup menggembirakan yaitu 1,01 persen, sementara nasional hanya 0,85 persen. Namun demikian, secara posisi di tingkat nasional, IPM NTB masih berada di urutan 27 dari 38 provinsi. Sehingga diperlukan penajaman terkait dengan tiga dimensi pembentuk IPM, terutama program-program yang bisa mengoptimalkan terutama dari sisi pendapatan penduduk NTB.

“Terlebih ada sektor tambang yang memberikan angka yang tinggi terhadap struktur ekspor di daerah ini,” katanya.

Untuk diketahui, salah satu dimensi yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi NTB mencapai Rp11,61 juta per tahun. Capaian ini meningkat 511 ribu rupiah atau tumbuh 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(ris)

Evi : Kawal Percepatan Data Petani dan UMKM NTB yang Akan Dihapus Hutangnya

0
Senator asal NTB, Evi Apita Maya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo menerbitkan kebijakan menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya dengan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.

Kebijakan pemerintan baru ini tengah dikawal agar benar-benar tepat sasaran. Senator asal NTB, Evi Apita Maya menegaskan sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk validasi calon-calon petani dan UMKM yang akan masuk kriteria untuk mendapatkan fasilitas ini.

“Pemprov NTB katanya sudah punya datanya. Kita mendorong supaya datanya valid, dan dipercepat,” kata Anggota Komite IV DPD RI ini di Mataram, Sabtu, 16 November 2024.

Saat ini Evi tengah melaksanakan kunjungan kerja ke NTB, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Diantaranya, Otoritas Jasa Keungan (OJK), Bank Indonesia, hingga menemui para petani dan UMKM di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Evi mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan lapangan, petanipun sudah mempertanyakan kebijakan yang menjadi gebrakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pasca pelantikan, 20 Oktober 2024.

“Para petani yang kami temui sudah menanyakan, soal hutang-hutang mereka di bank. Dan saya sudah sampaikan, kami tengah menunggu juklan juknisnya, aturan turunan dan sebagainya,” jelas Evi.

Hasil kunjungan di lapangan ini, tambah Evi, akan dibahas lagi pada sidang paripurna yang akan digelar.

“Kita juga akan bahas denggan komisi terkait di DPR. Kita akan tanyakan juga di Kementerian Keuangan seperti apa mekanismenya. Yang terpenting sekarang, datanya dipercepat dan valid,” tambahnya.

Ia berharap, validasi data ini dilakukan secara optimal. Sehingga, seluruh sasaran yang berhak menerima fasilitas ini tercover.

“Karena kita akan awasi juga, siapa yang berhak menerimanya. Apakah sudah memenuhi syarat, dan bagaimana pelaksanaannya di sini (NTB),” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, saat penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Merdeka , presiden menyampaikan, kebijakan penghapusan hutang ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Ia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya. Sehingga para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka,” demikian Prabowo.(bul)

Pengembalian Anggaran BPJS Kesehatan Harus Ada Solusi Bersama

0
M. Munib (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta kepada pihak BPJS Kesehatan mengkaji ulang atau melihat kembali terkait data temuan pengembalian Rp2,8 miliar yang dibebankan ke Pemkab Lobar, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan dan Pemkab Lobar perlu mencari solusi bersama agar tidak sampai memberatkan salah satu pihak.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar M. Munib menyampaikan terkait pengembalian dana BPJS Kesehatan sebesar Rp2,8 miliar tersebut setelah dikroscek ke BPJS Kesehatan dan OPD, itu merupakan temuan BPK yang melakukan audit terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

‘’Kemudian di Lobar ditemukan ada Rp2,8 miliar tersebut. Tapi itu belum jelas juga, bisa saja karena double klaim, misalnya ada pasien berobat ke puskesmas, setelah ke puskesmas pasien itu juga berobat ke rumah sakit, sehingga double klaim kan,” jelasnya, Sabtu, 16 November 2024.

Karena pasien ini berobat ke dua faskes berbeda, kemungkinan itu terbaca di pusat, sehingga dianggap double klaim yang dibayarkan. Karena itu, pihaknya meminta agar BPJS Kesehatan juga membenahi sistem ini agar tidak menjadi soal.

Hasil pertemuan itu pun disepakati bahwa data pasien yang dibayarkan preminya, sehingga temuan ini akan dikaji lagi. “Hasil pertemuan itu (data pengembalian) akan dikaji lagi, mudah-mudahan tidak sampai pengembalian,” imbuhnya.

Kalaupun, kata dia, Pemkab Lobar harus mengembalikan, maka perlu ada semacam keringanan agar bisa dicicil, karena akan menjadi beban Pemkab Lobar tahun depan.

Pihaknya juga menekankan kepada Pemda dalam hal ini OPD agar lebih teliti dan akuntabel dalam hal pengelolaan premi pasien JKN BPJS agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan yang dikonfirmasi, Rabu 30 Oktober 2024 mengatakan dari surat yang diterimanya terkait hasil audit BPKP bahwa temuan yang harus dikembalikan semua puskesmas di Lobar mencapai Rp 2,8 miliar.

Menurutnya, jumlah temuan masing-masing puskesmas yang harus dikembalikan berbeda-beda tergantung jumlah kepesertaannya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke BPJS Kesehatan terkait hasil pemeriksaan ini. (her)

Bawa Dampak Buruk, Warga Minta Aktivitas Galian C di Desa Pagutan Ditutup

0
Lokasi galian C di Desa Pagutan yang dikeluhkan warga. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Aktivitas galian C yang berada di Dusun Lembok Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng) dikeluhkan warga setempat. Warga meminta pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk segera menghentikan serta menutup lokasi galian C tersebut. Selain membawa dampak buruk bagi warga sekitar, aktivitas galian tersebut diduga dilakukan secara ilegal.

“Warga meminta pihak pemerintah dan instansi terkait untuk menindak tegas pengelola galian C ilegal yang ada di Desa Pagutan ini,” ujar Zulkarnaen, warga setempat kepada ekbisntb.com, Sabtu 16 November 2024.

Dikatakannya, keberadaan galian C tersebut telah membawa dampak buruk bagi warga sekitar. Terlebih saat musim penghujan seperti sekarang ini. Di mana saat hujan turun sisa-sisa aktivitas galian meninggalkan banyak lumpur yang tergerus dibawa air hujan. Masuk ke jalan raya, halaman rumah warga sekitar hingga halaman masjid setempat.

Mengingat, lokasi galian C tersebut berada di atas pemukiman warga. Lumpur yang tertinggal membuat kondisi jalan dan halaman menjadi becek, sehingga sangat mengganggu warga sekitar untuk beraktivitas. “Genangan lumpur dari lokasi galian C mengalir di sepanjang jalan hingga masuk ke halaman masjid,” sebutnya.

Warga dalam hal ini mendesak pemerintah tegas. Jangan sampai hanya beberapa pihak saja yang menikmati hasil dari aktivitas galian C tersebut. Sementara banyak warga yang harus menanggung dampak buruknya, berupa endapan lumpur yang tidak sedikit.

“Tuntutan warga jelas, minta galian C ilegal ini ditutup. Kalau tidak perjelas izin dan Amdal-nya. Pengelolanya juga harus membuat saluran drainase. Supaya lumpur sisa galian tidak masuk ke jalan dan halaman rumah warga,” terang seraya menambahkan, persoalan tersebut sebelumnya sudah sempat disampaikan ke pemerintah kecamatan saat kegiatan Musrenbang. Tetapi sampai saat ini belum ada tindakan yang jelas.

Dikonfirmasi terpisah terkait keluhan warga tersebut, Kepala Desa Pagutan Subandi mengatakan pihak pengelola galian C sudah dipanggil pemerintah desa terkait persoalan tersebut. Bersama dengan BPD dan perwakilan warga. “Kemarin (pengelola) sudah kami pangil bersama BPD,” jawabnya singkat. (kir)

Salurkan Air Bersih ke Warga Terdampak, Pemkab Lotim Gandeng Sejumlah Pihak

0
Pemkab Lotim dengan mengandeng banyak pihak menyalurkan air bersih bagi warga yang masih terdampak kekeringan, Sabtu 16 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggandeng sejumlah lembaga dan instansi untuk menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah selatan Lotim. Bantuan air bersih ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), Polres Lotim, Kodim 1615, Bank NTB Syariah, serta elemen masyarakat lainnya.

Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, secara resmi melepas belasan mobil tanki yang membawa bantuan air bersih dari halaman Kantor Bupati Lotim, Sabtu 16 November 2024.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Lotim H. Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan pemerintah daerah telah memasang sejumlah tandon air di titik-titik strategis untuk menampung bantuan air. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih secara optimal di tengah kondisi kekeringan yang melanda.

Kegiatan penyaluran air bersih ini mendapat perhatian khusus dari Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, yang sedang melakukan kunjungan kerja di Lotim.

Dadan, didampingi Pj. Sekda Lotim, H. Hasni, dan Kepala Pelaksana BPBD, meninjau langsung penyaluran air bersih di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, salah satu daerah yang terdampak kekeringan cukup parah.

Penyaluran bantuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024. Acara ini dirangkaikan dalam Pekan Layanan Publik yang puncaknya akan digelar pada Ahad 17 November 2024 di Taman Rinjani Selong. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan, termasuk senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Lotim yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih menjadi langkah konkret dalam menghadapi krisis air di musim kemarau, sekaligus menunjukkan sinergi antarinstansi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Semoga upaya bersama ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang kesulitan. Kami akan terus berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah dan berbagai elemen terkait menunjukkan komitmen mereka untuk hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan yang dialami masyarakat. (rus)

Kebersihan Lingkungan Objek Wisata Tanggung Jawab Bersama

0
Anggota Forwan Pro NTB membersihkan pantai dari sampah di Pantai Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu, 17 November 2024. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – NTB memiliki banyak objek wisata menarik dan menawan. Bahkan objek wisata yang ada di NTB tidak kalah dengan objek wisata di daerah lain di Indonesia. Meski demikian, sebagai objek wisata berstandar internasional, kebersihan, kenyamanan hingga keamanan wisatawan merupakan hal yang diprioritaskan.

Hal ini juga yang menjadi fokus perhatian dari Forum Wartawan Pemprov (Forwan Pro) NTB agar objek wisata yang ada di daerah ini menjadi objek wisata favorit wisatawan. Terkait hal ini, wartawan Pemprov NTB yang tergabung dalam Forwan Pro NTB menggelar kerja bakti di Pantai Aan yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu, 17 November 2024.

Sekretaris Forum Wartawan Pemprov NTB Sirajudin, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian wartawan yang selama ini meliput di Kantor Gubernur NTB, baik tentang pemerintahan, pariwisata, ekonomi, sosial dan lainnya pada kondisi lingkungan.

Menurutnya, wartawan tidak hanya menjadi penulis berita tentang kepedulian pemerintah atau masyarakat terhadap kebersihan, namun harus ikut terjun langsung memungut sampah di lapangan. Diakuinya, pengelolaan Pantai Aan yang berada di bawah PT. Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), sudah cukup bersih dan rapi.

Masyarakat sekitar dilibatkan dalam mengelola objek wisata andalan Lombok Tengah dan NTB ini. Meski demikian, ungkapnya, dirinya melihat kesadaran wisatawan membuang sampah, khususnya sampah plastik pada tempatnya masih rendah.

‘’Kami melihat masih banyak sampah-sampah yang dibuang wisatawan secara sembarangan, seperti bekas gelas dan botol plastik air kemasan, padahal pihak pengelola sudah menyiapkan bak sampah. Sampah-sampah ini sangat mengganggu jika tidak segera dibersihkan,’’ ungkapnya.

Wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata harus memiliki pemahaman, terangnya, jika objek wisata bersih itu sungguh indah dan nyaman untuk berwisata bersama keluarga. Untuk itu, pihaknya meminta pengelola objek wisata atau kelompok sadar wisata memberikan pemahaman kepada wisatawan agar membuang sampah pada tempatnya.

‘’Kalau perlu ketika ada wisatawan yang membuang sampah segera diingatkan. Jika masih membandel dan masih terulang, maka harus ada sanksi bagi wisatawan itu,’’ sarannya.

Sementara, salah satu pengelola wisata menuturkan, jika pihaknya memiliki komitmen menjadikan Pantai Aan sebagai favorit pengunjung. Dalam membersihkan masalah sampah, ada petugas khusus yang membersihkan. ‘’Ada yang membersihkan pada pagi hari. Setelah itu, ada juga yang bertugas pada sore hari membersihkan sampah-sampah yang ada,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pramuwisata Indonesia (HPI) Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd., dalam beberapa kesempatan sering mengeluhkan soal hospitality, khususnya masalah kebersihan di jalur atau objek wisata.

Selain soal kenyamanan wisatawan, ungkapnya, kebersihan sering menjadi sorotan dari wisatawan, sehingga pemandu wisata yang sedang membawa tamu berusaha menghindari jalur yang ada sampahnya.

Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini mengharapkan agar pemerintah daerah dan elemen masyarakat menjadikan sampah ini sebagai fokus untuk diselesaikan, sehingga objek wisata di daerah ini memiliki image positif di mata wisatawan. Sebagai orang yang berada di garda terdepan, khususnya pada tamu yang dibawa, pemandu wisata berusaha memberikan penjelasan yang bagus dan tidak merugikan daerah jika ada wisatawan yang menanyakan terkait masalah kebersihan. (ham)

Dianggarkan Rp13 Miliar, Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Direncana Lelang Dini

0
Fathurrahman dan Lalu Agha Farabi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Proyek pembangunan dermaga Senggigi Lombok Barat (Lobar) akan diupayakan lelang dini pada Desember ini. Untuk pembangunan dermaga ini Pemkab Lobar sepakat dengan DPRD menganggarkan Rp13 miliar di tahun 2025.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar Fathurrahman mengatakan pihaknya akan berupaya agar protek pembangunan dermaga Senggigi bisa masuk lelang dini. Untuk itu, pihaknya sedang menyiapkan dokumen kelengkapan untuk proses lelang tersebut. Seperti dokumen DED dan desain sedang dikerjakan selama dua pekan ke depan. “Tinggal dipastikan di Rencana Kerja Anggaran (RKA) sudah masuk, kita upayakan bisa lelang dini,” kata dia, Kamis 14 November 2024.

Dokumen yang diperlukan lagi seperti izin atau rekomendasi dan dokumen lingkungan yang bisa diurus sambil jalan atau paralel dengan yang lainnya. Apakah nanti diperlukan dokumen lingkungan, UKL-UPL atau SPLL. Pihaknya akan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk mengurus izin lingkungan ini, termasuk rekomendasi keselamatan pelayaran laut. Rekomendasi ini pun sudah ada, apakah itu bisa revisi atau perlu perlu disurvei lagi.

‘’Untuk survei tidak butuh waktu lama, bisa dilaksanakan dua hari sehingga dua Minggu rekomendasi ini bisa keluar,’’ ujarnya.

Menurutnya, jika proses ini berjalan lancar, maka lelang bisa dilaksanakan Desember dan tanda tangan kontrak pada bulan Februari dan selanjutnya pada awal tahun bisa mulai dikerjakan. “Kalau lancar bisa dikerjakan awal tahun depan,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) soal rencana lelang dini tersebut. Terkait anggaran pembangunan dermaga senilai Rp13 miliar itu sendiri untuk membangun dermaga utamanya. Sedangkan perencanaan sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun ini. “Jadi itu (Rp13 miliar) Khusus untuk pembangunan dermaga dan dokumen pendukung,” imbuhnya.

Sementara itu Kabag ULP BJ Setda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan kalau lelang dini, maka dilaksanakan pada Desember 2024. “Sepanjang dana di RKA sudah jelas, tergantung OPD sekarang, kesiapan mereka. Mereka siap, ya kita bisa lelang dini,” ujarnya.

Dokumen lelang ini tidak saja persiapan administrasi, namun perlu DED, perizinan, dokumen lingkungan yang perlu dipenuhi.

Menurutnya kalau dokumen ini sudah disiapkan, maka lelang bisa dilakukan. Dokumen yang dimaksud ini bisa juga paralel diurus. Yang jelas pihaknya siap melaksanakan lelang dini, dimana begitu dokumen masuk permintaan lelang. Pihaknya mereview, kalau tidak ada masalah maka pihaknya bisa mengumumkan. Sebab menurutnya dermaga Senggigi ini salah satu konsen Pj Bupati Lobar untuk mendongkrak PAD. (her)