Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 79

Antisipasi Kebencanaan, Pemkot Mataram Siapkan 20 Ton Cadangan Beras

0
Antisipasi Kebencanaan, Pemkot Mataram Siapkan 20 Ton Cadangan Beras
Sudirman (suarantb.com/cem)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan 20 ton cadangan beras, guna mengantisipasi bencana. Distribusi cadangan beras pemerintah diprioritaskan bagi warga terdampak bencana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman ditemui pada, Selasa (13/1/2026) menegaskan, pihaknya telah menyiapkan cadangan beras pemerintah sejumlah 20 ton untuk mengantisipasi potensi bencana. Cadangan beras ini didistribusikan bagi warga yang terdampak bencana. “Kita siapkan cadangan beras pemerintah sekitar 20 ton untuk antisipasi bencana,” terangnya.

Menurut Sudirman, bencana alam tidak dapat diprediksi. Prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bakal terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang pasang. Cadangan beras akan dikeluarkan apabila terjadi kondisi kedaruratan.

Mantan Staf Ahli Setda Kota Mataram mengakui, cadangan beras milik pemerintah sejumlah 20 ton dapat mencukup mengcover seluruh masyarakat yang terdampak. Prioritas distribusi tidak saja ke wilayah pesisir, melainkan enam kecamatan di Kota Mataram. “Pengalaman sebelumnya 20 ton itu sangat mencukupi untuk seluruh wilayah,” ujarnya.

Ketersediaan stok beras dipastikan mencukupi. Tahun ini kata Sudirman, akan ada pengadaan beras sekitar 5 ton. Pengadaan beras itu sebagai cadangan beras milik pemerintah, sehingga akan didistribusikan apabila terjadi kondisi kedaruratan. “Insya Allah, ada pengadaan tambahan sekitar 5 ton beras cadangan pemerintah,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial ini, kembali memastikan cadangan beras pemerintah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terdampak bencana seperti gelombang pasang dan banjir. “Sekarang ini, sudah ada warga terdampak gelombang pasang,” ujarnya.

Pendistribusian cadangan beras milik pemerintah lanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan permintaan dari kecamatan serta kelurahan. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran. (cem)

Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk

0
Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk
Perbaikan ruas jalan provinsi Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa pengerjaannya dikebut . Proyek dengan pagu Rp19 miliar lebih, merupakan poros vital yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah Selatan Kabupaten Sumbawa. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman (PUPR-Perkim) menegaskan memantau langsung pengerjaan proyek peningkatan jalan Lenangguar-Lunyuk di Pulau Sumbawa. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar itu belum tuntas hingga dengan tutup buku tahun 2025. Untuk itu, Pemprov NTB memberikan tambahan waktu sekitar 50 hari kepada investor untuk menuntaskan jalan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR-Perkim Provinsi NTB, Budi Herman menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progress penanganan yang masuk dalam proyek log segmen Dinas PUPR di tahun 2025 lalu.

“Pasti saya akan ke sana. Kita minta kontraktornya untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu,” ujarnya.

Dia memastikan, proyek jalan strategis yang menghubungkan Lunyuk dengan pusat Kabupaten Sumbawa itu akan bisa terselesaikan dalam 50 hari kerja. Apalagi, jalan ini menjadi satu-satunya jalan penghubung ke Lunyuk.

“Kontraktor harus serius. Logikanya kan sudah dikasih perpanjangan waktu. Ya harus serius. Apalagi ini kan proyek strategis Pak Gubernur juga,” tegasnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, menjelaskan, saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segmen 2 dan segmen 5.

Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.

Proyek penanganan jalan Lenangguar – Lunyuk cukup sulit. Hal ini karena di sejumlah titik perbaikan berada di pengkolan, melewati tebing, sehingga cukup sulit untuk melakukan pengeboran. Selain karena tebing, di titik lain proyek pengerjaan terkendala tanah. Menurut Sadimin, tanah di segmen itu terus bergerak

“Bergerak karena memang dari awal lebarnya itu kurang lebih 60, panjangnya 60 meter. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 10 sampai 15 meter. Itu memang dari awal sudah bongkahan besar itu sudah mulai turun,” ungkap mantan Kadis PUPR NTB, Sadimin pada November 2025 lalu.

Akibat pergerakan tanah, setiap kali musim hujan terjadi longsor. Hal ini semakin mempersulit proses perbaikan jalan. “Jadi jalan awalnya itu yang tadinya di sini sudah bergeser sekitar 8 meter. Jadi itu dibersihkan dulu, dikembalikan ke jalan awal gitu,” sambungnya.

Di satu lokasi saja, ada 48 titik yang harus diperbaiki. Saat ini, sudah 32 titik rampung. Untuk menyelesaikan semua titik, lagi-lagi kontraktor mengalami kendala karena tanah yang terus bergerak. Untuk itu, pihaknya mengaku sempat menghentikan pengeboran di 16 titik itu. (era)

Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih

0
Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih
Kondisi hutan Sumbawa. Pemerintah berusaha memulihkan kondisi hutan di Sumbawa, agar kondisi hutan kembali normal. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – DPRD NTB kritisi penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp52 miliar, yang diperuntukkan untuk pemulihan hutan kritis dari hulu ke hilir Pulau Sumbawa. Kritik tersebut muncul menyusul bencana banjir tahunan di kawasan Bima dan Dompu akibat alih fungsi lahan.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan belum mengetahui soal anggaran penanganan hutan tersebut. Namun, ia memastikan alih fungsi lahan masih marak terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Sumbawa.

“TP Tahun 2023 saya belum tahu. Kalau masalah kerusakan hutan itu kan ketika rusak hutan ini terus kita adakan rehabilitasi, tidak bisa hari itu kita lihat manfaatnya kan. Butuh waktu,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026.

Meski mengaku belum mengetahui anggaran Rp52 miliar di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ahmadi mengaku dana senilai tersebut belum bisa memulihkan kembali seluruh hutan Sumbawa. Setidaknya, Pemprov NTB membutuhkan sekitar Rp52 miliar per tahun untuk bisa menghijaukan kembali hutan kritis tersebut.

“Karena kan namanya setelah kita melakukan rehabilitasi hutan, tanam pohon, tentu ada anggaran lagi untuk pemeliharaannya. Itu yang terpenting,” katanya.

Selain alih fungsi lahan, banyaknya illegal mining atau tambang ilegal dan penebangan ilegal turut menjadi pemicu banjir tahunan di Bima dan Dompu. Ahmadi mengaku, Pemprov NTB menghadapi tantangan berat dalam menghentikan tindakan alih fungsi lahan. Pasalnya, pelaku alih fungsi lahan adalah masyarakat sendiri. Selain memperhatikan kondisi alam, Pemprov juga memperhatikan perekonomian masyarakat sekitar.

“Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, alih fungsi lahan, kan tentu itu tidak bisa efektif. Kalau kita nilai daripada hari atau tahun pertama itu, ya tentu itu membutuhkan proses yang panjang,” lanjutnya.

“Memang perbaikan hutan secara vegetatif itu kan tidak bisa langsung kita lihat hasilnya. Beda dengan penanganan banjir. Penanganan kerusakan hutan kan tidak bisa hanya vegetatif ya, tetapi bisa juga secara penegakan hukum,” sambung Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu.

Dalam memastikan tidak ada lagi pembabatan hutan ilegal, khususnya di Pulau Sumbawa, DLHK NTB juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Per November 2025 lalu, Pemprov menemukan adanya aktivitas penebangan ilegal sebanyak lima truk pohon, dan langsung ditangani oleh APH.

Saat ini, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Menurut anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, agenda pemulihan harus dimulai dari hulu, melalui program recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif.

Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu, 7 Januari 2026, banjir melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.

Banjir kembali terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026 di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, meliputi tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak. (era)

Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima

0
Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima
Pabrik garam yang ada di Bima. Pabrik ini nanti akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pabrik garam di Bima sudah mulai beroperasi sejak tahun 2025 lalu. Pabrik garam tersebut rencananya akan dikelola oleh koperasi, sesuai dengan program pemerintah pusat, Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam perjalanannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan koperasi memiliki anggaran terbatas. Sehingga cukup sulit mengoptimalkan pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

“Masalahnya koperasi ini punya modal terbatas. Karena itu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong agar kegiatan usaha koperasi bisa dimaksimalkan,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2025.

Sebagai langkah penguatan, pihaknya melakukan pendataan kemampuan fiskal koperasi serta mendalami rencana bisnis tahun 2026. Ia juga memetakan potensi hambatan agar solusi dan mitigasi dapat segera ditemukan.

Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan memfasilitasi akses permodalan melalui Bank NTB Syariah. Muslim berharap dengan adanya dukungan pembiayaan, dapat membantu koperasi dan UMKM agar lebih berkembang.

Pemprov NTB, lanjutnya, juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta sebagai mitra pengelola. Skema kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan bagi koperasi.

Dari sisi kualitas, keberadaan pabrik dinilai telah meningkatkan mutu garam K2 dan K3 setelah melalui proses pengolahan. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl di atas 98 persen, masih diperlukan penyesuaian formula produksi.

“Basis kita bukan hanya soal uang. Yang lebih penting adalah penguatan kelembagaan koperasi, branding produk garam, dan memastikan masyarakat mendapatkan multiplier effect yang positif dari keberadaan pabrik garam ini,” terangnya.

Dari sisi pemasaran, garam Bima memiliki pasar sendiri, salah satunya Jawa Timur. Garam NTB ini dipergunakan untuk kebutuhan industri pakan ternak. Tidak hanya keterbatasan modal, tantangan lain yang dihadapi yaitu kondisi aset pabrik yang rentan terhadap korosi.

“Karena aset ini rawan korosi, kita perlu identifikasi lebih dini potensi hambatan supaya mitigasinya bisa cepat dilakukan dan aspek pengelolaan segera ditangani,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov berencana melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bima guna mengevaluasi kinerja pabrik selama satu tahun terakhir, sekaligus memetakan potensi hambatan yang dihadapi koperasi. (era)

Harga Emas Terus Meroket, Bikin Daya Beli Masyarakat Menurun

0

Mataram (ekbisntb.com) – Lonjakan harga emas yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak nyata terhadap daya beli masyarakat. Harga emas yang kini menembus kisaran Rp2,6 juta per gram membuat transaksi jual beli perhiasan berbahan emas di pasar dan toko emas mengalami penurunan signifikan.

Pedagang Emas dan Mutiara, sekaligus Ketua Asosiasi Mutiara NTB, H. Fauzi, mengatakan kenaikan harga emas yang berkelanjutan membuat masyarakat semakin menahan diri untuk membeli perhiasan, terutama untuk kebutuhan konsumtif.

“Pergerakan harga emas terus naik. Dampaknya, daya beli masyarakat terhadap produk berbahan emas ikut menurun. Di pasar dan toko-toko emas, transaksi jual beli sekarang terasa jauh lebih sepi,” ujar Fauzi.

Menurutnya, meskipun kenaikan harga emas membuat nilai aset toko emas secara nominal meningkat, kondisi tersebut justru tidak sepenuhnya menguntungkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha lebih mengharapkan pasar yang normal dengan perputaran jual beli yang lancar.

“Nilai aset memang naik karena harga emas naik, tapi pedagang justru lebih senang kondisi normal. Kalau jual beli macet, ekonomi tidak bergerak,” katanya, Selasa, 13 Januari 2026.
Fauzi menjelaskan, lonjakan harga emas membuat kemampuan beli masyarakat menurun drastis. Jika sebelumnya dengan dana sekitar Rp5 juta konsumen masih bisa membeli kalung atau gelang, kini jumlah tersebut hanya cukup untuk membeli satu cincin kecil.

“Dulu dengan uang Rp5 juta bisa dapat beberapa perhiasan. Sekarang mungkin hanya dapat satu cincin. Ini yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk membeli,” jelasnya.

Sementara itu, minat masyarakat untuk menjual emas juga tidak terlalu tinggi. Banyak pemilik emas memilih menahan asetnya karena melihat tren harga yang terus meningkat.
“Kecuali yang benar-benar butuh atau ingin impas, kebanyakan orang memilih menyimpan emasnya. Mereka tahu trennya masih naik,” tambah Fauzi.

Fauzi menilai, kenaikan harga emas dipicu oleh perubahan pola pikir masyarakat yang kini menjadikan emas sebagai instrumen investasi utama. Jika sebelumnya investasi lebih banyak disimpan dalam bentuk tabungan di bank, kini masyarakat cenderung beralih ke emas, khususnya logam mulia.

“Sekarang pola pikir orang sudah berubah. Emas dilihat sebagai instrumen investasi yang nilainya terus naik. Ini yang membuat permintaan meningkat,” ujarnya.

Selain itu, meningkatnya permintaan global, terutama dari negara-negara besar, turut mendorong keterbatasan pasokan emas di pasar dunia. Kondisi geopolitik dan ekonomi global, termasuk ketegangan politik dan perang dagang, juga memperkuat tren kenaikan harga.

“Bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia orang berburu emas. Pasokan terbatas, dibeli terus, otomatis harga naik,” katanya.

Terkait prospek ke depan, Fauzi memprediksi tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut. Meski sesekali mengalami koreksi, penurunannya diperkirakan tidak signifikan dan akan kembali naik dalam waktu singkat.

“Turunnya mungkin sedikit, tapi besoknya naik lebih tinggi. Bahkan ada prediksi dari ekonom, harga emas bisa tembus Rp4 juta per gram,” ungkapnya.

Kenaikan harga emas juga berdampak pada logam mulia lainnya, seperti perak. Fauzi menyebut harga perak ikut melonjak seiring meningkatnya minat masyarakat yang sebelumnya beralih dari emas ke perak sebagai alternatif.

“Dulu harga perak sekitar Rp15 ribu per gram, sekarang sudah hampir Rp40 ribu. Ini juga karena banyak orang beralih ke perak,” jelasnya.

Kondisi tersebut turut memukul kalangan pengrajin perhiasan. Saat permintaan perhiasan emas menurun, sebagian pengrajin beralih ke perak. Namun, lonjakan harga perak membuat order perhiasan perak kini mulai melambat.

“Pengrajin ikut terdampak. Order emas sepi, beralih ke perak, tapi sekarang perak juga mahal. Akhirnya sama-sama lesu,” katanya.

Fauzi menegaskan, pelaku usaha sebenarnya tidak menginginkan harga emas yang terlalu tinggi karena memberatkan masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi.
“Kami lebih ingin harga emas normal dan terjangkau, seperti dulu sekitar Rp1 juta per gram. Kalau sekarang Rp2,6 juta, itu berat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, tren masyarakat yang cenderung menimbun emas sebagai investasi berpotensi menahan perputaran uang di masyarakat.

“Kalau orang hanya menimbun emas dan tidak berbelanja, ekonomi juga bisa melambat. Ini yang perlu jadi perhatian,” tandasnya.(bul)

Peluang Bekerja ke Jepang Makin Terbuka Lebar

0
Made Setyaningrum bersama Direktur Abem Kementerian P2MI, Abri Danar Prabawa


Mataram (Suara NTB) – Peluang bekerja ke Jepang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya asal NTB saat makin terbuka lebar. Jepang membutuhkan tenaga kerja asing dalam jumlah besar untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, hingga layanan kesehatan.


Ketua Tim Kelembagaan Dan Pemasyarakatan Program pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Made Setyaningrum, mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di Jepang terus meningkat seiring dengan menurunnya jumlah penduduk usia produktif di negara tersebut. Kondisi ini membuka kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja secara legal dan terlindungi.


“Jepang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia. Peluangnya terbuka lebar, baik melalui skema pemerintah maupun jalur mandiri,” ujar Made Setyaningrum di Mataram, Selasa, 13 Januari 2026.


Menurut Made, terdapat beberapa skema resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat NTB untuk bekerja ke Jepang. Salah satunya adalah skema Government to Government (G to G), yang difasilitasi langsung oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Pada skema ini, kuota yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.


Selain itu, terdapat skema mandiri yang mempertemukan langsung PMI dengan pengguna atau perusahaan di Jepang. Untuk skema ini, kuota tidak dibatasi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di Jepang.


“Skema mandiri ini terbuka luas, tetapi calon PMI harus memenuhi persyaratan, terutama penguasaan bahasa Jepang minimal level N4,” jelasnya.


Skema lainnya adalah program magang ke Jepang yang jumlah pesertanya mencapai puluhan ribu orang setiap tahun. Program magang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja melalui kerja sama dengan IM Japan, serta dapat pula ditempuh melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki izin resmi.


“Magang ini pada dasarnya adalah magang bekerja. Kontraknya umumnya dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Setelah magang selesai, peserta bisa beralih ke skema kerja penuh seperti Specified Skilled Worker (SSW),” katanya.


Dari sisi kualifikasi, Made menjelaskan bahwa peluang bekerja ke Jepang terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan. Untuk sektor profesional seperti perawat dan non-perawat, persyaratan minimal adalah lulusan D3 atau S1. Sementara untuk skema mandiri dan magang, lulusan SMA atau SMK juga memiliki kesempatan yang sama.


“Kuncinya ada pada kemampuan bahasa Jepang. Karena itu, kami tetap mendorong penguatan kelas bahasa sejak di SMK agar anak-anak kita siap bersaing,” ujarnya.


Made menambahkan penjelasan, pendapatan PMI di Jepang tergolong tinggi dibandingkan sejumlah negara tujuan lainnya. Untuk skema kerja penuh seperti G to G dan SSW, gaji pokok berkisar antara Rp15 juta hingga Rp18 juta per bulan, tergantung sektor pekerjaan dan nilai tukar.


Sementara itu, peserta magang umumnya menerima penghasilan sekitar Rp10 juta hingga Rp13 juta per bulan. Penghasilan tersebut belum termasuk lembur dan tunjangan lainnya yang dapat meningkatkan total pendapatan.


Dari sisi biaya, skema G to G dinilai paling ringan karena tidak dipungut biaya penempatan. Program magang yang difasilitasi pemerintah juga relatif minim biaya. Namun, calon PMI diminta berhati-hati jika memilih jalur melalui LPK.


“Pastikan LPK tersebut memiliki izin resmi dan terdaftar di wilayah NTB. Jangan tergiur tawaran cepat dan biaya murah dari pihak yang tidak jelas, karena risikonya sangat besar,” tegasnya.


Made menambahkan, seluruh informasi terkait pendaftaran, seleksi, dan penempatan PMI ke Jepang saat ini telah dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial resmi Disnaker, BP3MI, serta instansi terkait lainnya. Proses pendaftaran sebagian besar telah dilakukan secara daring.


“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari kanal resmi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan jalur resmi, PMI akan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kerja yang lebih baik,” katanya.


Ia menegaskan, peluang besar bekerja ke Jepang harus dimanfaatkan secara cerdas dan aman. Persiapan yang matang, terutama dari sisi bahasa, keterampilan, dan pemahaman skema penempatan, menjadi kunci keberhasilan bagi calon PMI.


“Kesempatan ini sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri dan memilih jalur yang resmi agar bekerja ke Jepang benar-benar memberi manfaat bagi diri sendiri dan keluarga,” demikian Made Setyaningrum.(bul)

Gubernur Pacu OPD Eksekusi Program untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

0
Dr. AKA


Mataram (ekbisntb.com)– Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat eksekusi program sejak awal tahun, sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan global dan kebijakan efisiensi anggaran.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa percepatan realisasi program menjadi kunci agar belanja pemerintah mampu berfungsi sebagai penyangga ekonomi daerah, terutama pada awal tahun yang selama ini kerap mengalami perlambatan.


“Pak Gubernur sudah memerintahkan agar program-program yang bisa dieksekusi secara fisik segera dijalankan, meskipun aliran kas belum sepenuhnya masuk. Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan menahan laju inflasi,” ujar Juru Bicara Gubernur yang biasa dipanggil AKA ini di ruang kerjanya, Selasa, 13 Januari 2026.


Ia menekankan, kekosongan sejumlah jabatan eselon di lingkungan Pemprov NTB tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program strategis. Seluruh posisi kosong saat ini telah diisi pelaksana tugas yang memahami bidang kerja masing-masing.


“Secara pelaksanaan, tidak ada gangguan signifikan sebenarnya. Karena yang menjadi pelaksana tugas adalah orang-orang yang faham pekerjaan di situ. Justru yang ditekankan Pak Gubernur adalah kecepatan eksekusi, karena keterlambatan realisasi belanja pemerintah yang selama ini terjadi setiap awal tahun, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.


Menurut AKA yang masuk tiga besar calon Sekda NTB ini, belanja pemerintah yang terlambat dieksekusi berisiko menahan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah seperti konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan.


“Kalau program cepat dijalankan, manfaatnya cepat diterima masyarakat. Misalnya pembangunan rumah layak huni, kalau dieksekusi sejak awal tahun, indikator kemiskinan dari sisi perumahan bisa lebih cepat turun,” jelasnya.


Ia menyebutkan, selaras dengan itu, pada Januari 2025 ini seluruh OPD telah menyelesaikan konsolidasi internal, mulai dari penyatuan kantor, sarana prasarana, hingga penataan sumber daya manusia.


Dengan demikian, tidak ada alasan menunda pelaksanaan program prioritas. Jabatan strategis yang masih kosong saat ini segera diisi melalui seleksi terbuka.
“Seleksi jabatan ini berjalan paralel dengan eksekusi program. Dan, yang dinilai Pak Gubernur bukan semata serapan anggaran saja, tetapi bagaimana program itu benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.


Ia menambahkan, Gubernur Iqbal juga melakukan penilaian kinerja pejabat secara berkala dengan menitikberatkan pada kecepatan, kualitas eksekusi, dan kebermanfaatan program. Evaluasi ini menjadi bagian dari transisi menuju penerapan manajemen talenta ASN mulai semester pertama 2026.


“Manajemen talenta ini akan memastikan pejabat yang mengisi jabatan strategis benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk mendorong program berjalan cepat dan tepat sasaran. Sehingga, dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebermanfaatan program oleh masyarakat, bisa diwujudkan lebih cepat,” tandasnya.


Diketahui, sejumlah posisi di Pemprov NTB yang masih kosong diantaranya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


Kepala Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.(bul)

Penumpang Pelni di Bima Capai 67.776

0
Penumpang Pelni di Bima Capai 67.776
Budiarto

Kota Bima (Suara NTB) – PT. Pelni Cabang Bima mencatat capaian positif sepanjang tahun 2025 dengan berhasil melampaui target jumlah penumpang. Keberhasilan ini tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi laut tersebut.

Kepala Pelni Cabang Bima, Budiarto menyampaikan, target penumpang di tahun 2025,diproyeksikan sebanyak 62.053 orang. Tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan Pelni sebagai moda transportasi, justru berdampak positif terhadap jumlah penumpang mencapai 67.776 orang. “Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat masih menjadikan kapal Pelni sebagai moda transportasi utama untuk mobilitas antarpulau,” terangnya.

Budiarto menilai capaian tersebut sebagai prestasi yang patut disyukuri. Tingginya jumlah penumpang mencerminkan kepercayaan publik yang terus terjaga terhadap layanan Pelni.

“Ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat percaya kepada Pelni. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan masyarakat Bima Dompu dan lainnya,” katanya, Senin (12/1/2026).

Dengan kepercayaan yang terus tumbuh dari masyarakat, Pelni Cabang Bima berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pihaknya akan terus bekerja maksimal demi memenuhi kebutuhan transportasi laut masyarakat di wilayah Bima, Dompu, dan sekitarnya.

“Kami akan berusaha memberikan layanan terbaik untuk masyarakat pengguna jasa PT Pelni,” katanya.

Capaian Pelni Cabang Bima sejalan dengan kinerja Pelni secara nasional. Di tahun 2025, jumlah penumpang kapal penumpang Pelni secara nasional mencapai 4.472.918 orang. Jumlah ini setara dengan 109,10 persen dari target 4,1 juta penumpang.

Selain itu, layanan kapal perintis Pelni juga mencatat kinerja positif dengan melayani 681.162 penumpang atau setara 104,41 persen dari target anggaran sebanyak 652.417 penumpang.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang Pelni pada tahun 2025 mencapai lebih dari 5,1 juta orang. Angka tersebut menegaskan bahwa layanan Pelni masih menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mendukung mobilitas antarpulau, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang bergantung pada transportasi laut. (hir)

Sumbawa Masih Kesulitan Penuhi Cadangan Beras Pemerintah

0
Sumbawa Masih Kesulitan Penuhi Cadangan Beras Pemerintah
Syaihudiin

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa mengaku masih kesulitan untuk memenuhi kuota cadangan pangan beras pemerintah daerah (CPBD) sebesar 30 ton untuk tahun 2026 berdasarkan rencana strategis daerah (renstra)
“Cadangan kita saat ini hanya 15,1 ton beras dari target yang ditetapkan berdasarkan renstra di angka 30 ton seiring adanya perubahan peraturan daerah (Perda) penerima CBPD tersebut,” kata Sekretaris DKP, Syaihuddin kepada Suara NTB, Senin, 12 Januari 2025.

Syaihu melanjutkan, jumlah yang tersedia saat ini tentu dianggap tidak cukup jika Perda baru diterapkan. Jika mengacu ke Perda yang lama, CBPD ini hanya bisa dikeluarkan pada saat terjadi bencana sementara di Perda baru CBPD bisa dikeluarkan ke daerah rawan pangan penanganan stunting dan ibu menyusui.
“Jadi, kami pikir CBPD kita saat ini masih kurang, karena untuk pengadaan sebesar 23 ton itu di posisi bulan Mei 2025 sehingga yang masih tersisa saat ini hanya 15, 1 ton,” ujarnya.

Pihaknya telah bersurat ke Bupati untuk bisa menambah kuota CBPD. Hal tersebut dilakukan mengacu ke renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 30 ton.

“Sudah kita minta sebenarnya untuk menambah kuota CBPD tersebut, tetapi di rencana kebutuhan anggaran (RKA) untuk tahun 2026 tidak muncul sehingga kekurangan tersebut belum bisa kita penuhi,” ucapnya.

Syaihu melanjutkan, belum adanya kejelasan terkait alokasi anggaran untuk menambah kuota CPBD tentu menjadi kendala saat ini. Padahal pemenuhan CPBD itu, merupakan keharusan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi hal yang tidak diinginkan.

“Seharusnya CPBD kita bisa dipenuhi setiap tahunnya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan salah satunya ketika terjadi bencana dan masalah lainnya,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, CPBD ini bisa dikeluarkan ke masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Salah satunya ketika harga melonjak dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram, maka pemerintah akan menyalurkan beras tersebut.

“Jadi, fungsi beras cadangan ini untuk membantu masyarakat, makanya di perubahan Perbup kita akan atur sehingga tidak terjadi gejolak akibat harga yang tinggi,” ujarnya.

Selain itu, beras cadangan pemerintah juga akan dikeluarkan untuk membantu masyarakat terutama ibu hamil dan menyusui. Sehingga mereka tidak lagi khawatir ketika terjadi gejolak harga khususnya beras dan pengeluaran mereka dialihkan untuk kebutuhan yang lainnya.

“Di Perda itu nantinya akan menyisir lebih banyak penerima. Sehingga kami berharap kuota cadangan pangan yang ada saat ini bisa ditambah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Buka Layanan Pengaduan, Dishub Tambal Dugaan Kebocoran PAD dari Parkir Liar

0
Buka Layanan Pengaduan, Dishub Tambal Dugaan Kebocoran PAD dari Parkir Liar
Kendaraan parkir liar di wilayah Lobar kian marak. Dishub Lobar membuka layanan pengaduan terkait keberadaan parkir liar yang masih menjamur di wilayah Lobar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Dinas Perhubungan Lombok Barat (Dishub Lobar) membuka layanan pengaduan terkait keberadaan parkir liar yang masih menjamur di wilayah Lobar. Melalui hotline yang dikoordinasikan dengan Inspektorat, warga bisa mengadukan jika menemukan parkir liar.

Kepala Dishub Lobar, M. Hendrayadi mengatakan, pendapatan parkir ada dua kategori, yakni parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang bersifat retribusi. Masalah klasik mengenai parkir liar menjadi perhatian serius dalam rencana aksi tahun 2026. Untuk menekan kebocoran PAD akibat parkir ilegal, Hendrayadi akan melakukan penataan besar-besaran terhadap petugas di lapangan.

Salah satu inovasi yang disiapkan adalah pemberian identitas resmi yang mencolok bagi juru parkir ilegal. “Juru parkir nanti kita kasih identitas yang berbeda, entah rompi atau apa namanya pakaian jukir,” kata Hendrayadi, Senin (12/1/2026).

Langkah ini diambil agar masyarakat bisa membedakan secara langsung mana petugas resmi dan mana oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Dishub juga berencana mengumumkan 320 titik parkir resmi di wilayah Lobar secara transparan kepada publik. Pengetahuan publik mengenai titik legal ini sangat penting karena jika petugas yang menarik pungutan bukan merupakan petugas resmi di titik yang telah ditentukan, maka aktivitas tersebut dapat dipastikan sebagai parkir ilegal.

Guna memastikan akuntabilitas di lapangan, Dishub Lobar akan menyediakan saluran pengaduan khusus atau hotline pelaporan. Layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan pihak Inspektorat, sehingga masyarakat memiliki wadah resmi untuk melaporkan kejanggalan atau praktik pungli di titik-titik parkir.”Kita akan buka layanan pengaduan yang yang terintegrasi dengan Inspektorat,” terangnya.

Pihaknya juga akan menerapkan sistem digital dalam sistem pembayaran Parkir ke depan. Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah kontrol dan pengawasan pendapatan. “Kami harapkan sebenarnya kalau memang bisa melalui QRIS, mungkin kita gunakan QRIS juga nanti ke depan, biar lebih gampang kontrolnya,” jelasnya. (her)