Beranda blog Halaman 79

Pemprov NTB Dorong Pembangunan Museum Sade Tuntas Sebelum MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Dorong Pembangunan Museum Sade Tuntas Sebelum MotoGP Mandalika
Pemprov NTB Dorong Pembangunan Museum Sade Tuntas Sebelum MotoGP Mandalika

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB mendorong pembangunan Museum Sade, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tuntas sebelum perhelatan MotoGP Mandalika 2026 yang akan dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2026. Pembangunan museum sebelum pelaksanaan MotoGP menjadi salah satu upaya Pemprov NTB untuk menggerakkan kembali ekonomi warga Dusun Sade pascakebakaran yang membakar hangus kampung adat itu pada Sabtu, 22 Agustus 2026 lalu.

Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan ada tiga fokus utama Pemprov NTB untuk mengembalikan kembali ekonomi dan aktivitas warga Sade. Di antaranya membangun museum dan fasilitas ekonomi Dusun Sade, membentuk master plan secara utuh, serta relokasi ratusan Kepala Keluarga (KK) yang ada di dusun tersebut.

“Yang pasti dalam waktu dekat akan kita bangun museum, satu masjid Sade, kemudian sekenem atau gazebo agar aktivitas ekonomi segera dimulai, dan akan dibangun toilet,” ujarnya.

Untuk relokasi warga, Faozal mengaku saat ini telah disiapkan 40 rumah yang dibangun pada tahun 2018 lalu yang bisa ditempati oleh warga yang jadi korban kebakaran. Pemerintah juga akan membangun beberapa unit rumah lainnya untuk warga Sade.

“Kita sedang mencoba mendekati masyarakat supaya mau menggunakan rumah itu. Sebelum rumah yang ada di dalam kawasan Sade sendiri sedang kita pastikan untuk dimulai rekonstruksinya,” lanjutnya.

Anggaran pembangunan ulang sejumlah fasilitas di Dusun Sade dilakukan keroyokan. Tidak hanya bersumber dari APBN maupun APBD. Misalnya saja, pembangunan museum didanai oleh PT Amerta Indah Otsuka, perusahaan yang memproduksi Pocari Sweat. Sementara, pembangunan masjid Sade akan didanai oleh MIM Foundation.

“Kemudian Sekenem akan diselesaikan oleh Blue Bird. Toilet oleh Dharma Lautan Utama (DLU),” katanya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan, Kementerian Pariwisata telah membangun 40 rumah untuk warga Dusun Sade. Karena adanya insiden kebakaran pada Sabtu, 22 Agustus 2026 lalu, pemerintah juga akan membangun 35 unit rumah lainnya yang diperuntukkan untuk warga Sade. (era)

LIHAT – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat melihat rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade belum lama ini. (Suara NTB/Biro Umum dan Adpim Setda NTB)

Meski Hibah Uang Tunai Dilarang, Pemprov Pastikan Rp300 Juta ke Desa Tetap Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Meski Hibah Uang Tunai Dilarang, Pemprov Pastikan Rp300 Juta ke Desa Tetap Jalan
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan alokasi anggaran Program Desa Berdaya berupa bantuan tambahan anggaran Rp300 juta per desa tetap berjalan meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan kepada Pemprov NTB untuk tidak lagi memberikan hibah berupa uang tunai.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan anggaran untuk desa miskin ekstrem tidak tersentuh peringatan KPK itu, karena alokasi itu dalam bentuk program untuk membantu mensejahterakan masyarakat dari desa.

“Untuk Program Desa Berdaya tidak terganggu karena yang menerima adalah KK miskin ekstrem sesuai DTSEN BPS dan untuk tematik penerimanya desa,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 9 September 2026.

Menurutnya, anggaran untuk desa miskin ekstrem tidak sama dengan hibah pokok pikiran (pokir). Bahkan, bantuan sosial (Bansos) berupa uang tunai juga masih diperbolehkan karena termasuk dalam program. Yang tidak boleh, katanya alokasi hibah Pokir diberikan kepada yayasan pribadi, atau proyek yang itu-itu saja.

“Boleh uang tapi seperti sekarang kita bansos nih tetapi kan ke KK miskin ekstrem. Dalam rangka pengentasan kemiskinan boleh. Tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Misalnya ke yayasan pribadi, ke sekolah pribadi, si anggota DPR,” katanya.

Adapun dengan hibah rutin ke beberapa lembaga seperti Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) NTB, Nelly menegaskan pemberian hibah uang tunai bukan berarti dihilangkan sepenuhnya. Berdasarkan Undang-Undang, ada beberapa lembaga yang memang dialokasikan belanja operasionalnya lewat hibah tersebut. Hanya saja, pihaknya akan memperketat alokasi hibah uang tunai.

“Jadi sebenarnya kalau belanja hibah bukannya tidak boleh. Boleh tapi kita perketat, karena rupanya ada indikasi ke yayasan sendiri. Itu yang tidak boleh,” tegasnya.

Ke depannya, mantan Kepala BPSDMD NTB itu mengaku akan lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Artinya tidak semua usulan hibah harus disetujui oleh Pemprov NTB. Kebutuhan akan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah yang akan diverifikasi dan divalidasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita harus melihat kekuatan fiskal kita juga. Ini yang dilakukan verval oleh TAPD. Untuk keempat kemudian verval oleh OPD teknisnya. Ini yang harus kita lakukan, ini arahan dari KPK,” ungkapnya.

Dalam perbaikan tata kelola anggaran khususnya alokasi hibah di Pokir di NTB, Nelly mengaku KPK memberikan waktu hanya satu bulan untuk Pemprov NTB. Dalam kurun waktu tersebut, KPK akan kembali meminta pertanggung jawaban Pemprov sejauh mana mereka menindaklanjuti arahan lembaga anti rasuah itu.

“Supaya usulan itu harus disesuaikan dengan dokumen RPJMD. Nah, jadi usulan itu harus betul-betul sesuai dengan RPJMD kita,” pungkasnya. (era)

Pasca-kunjungan Putri Mahkota Victoria ke Indonesia, Bappenas–UNDP Soroti Pembangunan Berkelanjutan di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pasca-kunjungan Putri Mahkota Victoria ke Indonesia, Bappenas–UNDP Soroti Pembangunan Berkelanjutan di Lombok
Duta Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree saat melakukan transplantasi terumbu karang di Gili Meno, Lombok Utara, pekan kemarin. (Suara NTB/UNDP Indonesia)

Mataram (EKBIS NTB)  – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard bersama Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Duta Kehormatan UNDP, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree dari Swedia, dalam kunjungannya ke Lombok, NTB pada 5–6 September 2026, menjadi rangkaian terakhir dari misi kunjungannya ke Indonesia.

Dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Rabu (9/9), Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, menjelaskan, kunjungan ini memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan yang lebih luas yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara di dunia. Terutama, bagaimana membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan, sekaligus menciptakan peluang bagi masyarakat dan melindungi sistem alam yang menjadi penopang perekonomian mereka.

Di Lombok, ujarnya, tantangan tersebut dijawab melalui perpaduan antara infrastruktur yang tangguh, inovasi digital, mata pencaharian berbasis alam, serta pendekatan baru dalam pembiayaan aksi iklim dan keanekaragaman hayati. Kunjungan ini juga menegaskan kemitraan jangka panjang antara Indonesia, Swedia, dan UNDP dalam mendorong pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

 “Yang Mulia, dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Asta Cita,” ujarnya.

Dijelaskannya, pengalaman Lombok setelah gempa bumi dahsyat pada 2018 menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hilang, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi guncangan di masa depan.

Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree melihat secara langsung bagaimana infrastruktur publik tahan gempa yang dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan pendanaan dari KfW, telah membantu memulihkan layanan penting sekaligus menanamkan ketangguhan dalam fondasi fisik masyarakat.

 Namun, ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru. Diskusi Duta Kehormatan UNDP bersama pelaku UMKM di UPTD Bale KITA menunjukkan pentingnya kewirausahaan dan aktivitas ekonomi lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata.

Selain itu, kunjungan ini juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, mulai dari tingkat masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran mutakhir.

Di Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree mempelajari SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), sebuah platform digital yang dikembangkan oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance. Dengan mengintegrasikan data terkait logistik vaksin, sistem ini membantu fasilitas kesehatan mengelola persediaan secara lebih efisien dan mendukung penyediaan layanan kesehatan esensial yang lebih andal.

 Dalam kunjungannya di Jakarta sebelumnya, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree juga melihat perkembangan kapasitas Indonesia di bidang sains genom melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang memanfaatkan whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi dan surveilans penyakit. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan.

 Di Gili Meno, Lombok Utara, delegasi mengeksplorasi solusi ekonomi biru yang menghubungkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian masyarakat dan inovasi pembiayaan. Gili Meno merupakan salah satu lokasi inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 16 persen terumbu karang dunia yang mendukung perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, serta perlindungan pesisir. Pariwisata berbasis terumbu karang di Gili Matra diperkirakan menghasilkan Rp9,5 triliun setiap tahun, sementara pendapatan harian masyarakat pesisir masih berada di bawah US$15.

 Untuk membantu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, Bappenas dan UNDP telah menginisiasi skema parametric insurance atau asuransi parametrik. Skema ini  dapat menyediakan pendanaan bagi masyarakat pesisir ketika suhu laut meningkat hingga tingkat yang berisiko serius bagi terumbu karang. Pendanaan ini dapat mendukung pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang secara cepat, sekaligus membantu pelaku usaha lokal menghadapi dampak gangguan yang ditimbulkan oleh pemutihan karang (coral bleaching)—yaitu hilangnya warna dan kehidupan pada karang ketika mengalami tekanan akibat suhu perairan yang tidak normal dan terlalu hangat.

 Kunjungan ini juga memperlihatkan budidaya rumput laut sebagai contoh bagaimana kegiatan ekonomi dapat dikembangkan selaras dengan lingkungan laut. Dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat, budidaya rumput laut menunjukkan potensi ekonomi biru dalam menciptakan pendapatan sekaligus mendukung ketangguhan lingkungan laut yang menjadi tumpuan masyarakat.

 Pada kunjungan terakhir di Bayan, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta dukungan UNDP dalam proses verifikasi wilayah hutan adat melalui Program UN-REDD, dengan dukungan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia. Melalui sistem hukum adat awig-awig, masyarakat menjaga hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menambahkan, kunjungan Duta Kehormatan UNDP Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Pulau Lombok, menjadi pengingat yang kuat bahwa ketangguhan dibangun ketika kehidupan, mata pencaharian masyarakat, dan lingkungan berjalan bersama. Di Gili Meno, budidaya rumput laut menunjukkan bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam praktik—menciptakan pendapatan sekaligus membantu menjaga ekosistem laut yang menjadi tumpuan masyarakat. Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar. (ham)

Krisis Air di Kawasan Pariwisata Senggigi Dikeluhkan, Pemkab Didorong Serius Tangani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Krisis Air di Kawasan Pariwisata Senggigi Dikeluhkan, Pemkab Didorong Serius Tangani
Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi (kiri) bersama anggota DPRD dapil Batulayar-Gunungsari, Saeun. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Pengelola hotel dan wisatawan mengeluhkan krisis air bersih dampak kekeringan yang melanda kawasan pariwisata Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar). Kondisi ini dikhawatirkan merusak citra Senggigi sebagai destinasi wisata yang kini berupaya dibangkitkan Pemkab Lobar.

Untuk itu, DPRD Lobar pun mendorong Pemkab serius menangani persoalan tahunan ini melalui penanganan jangka panjang agar tidak terus berulang. Terlebih kawasan wisata ini menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi dan anggota DPRD Lobar dapil Batulayar-Gunungsari sekaligus pelaku pariwisata, Saeun. Husnan Wadi mengatakan, Pemkab bersama BUMD yang mengurus air harus memikirkan penanganan krisis air di Lobar, khususnya kawasan pariwisata.

“Harus dipikirkan penanganan serius secara jangka panjang, karena air ini kebutuhan dasar. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan apalagi itu di kawasan pariwisata. Sangat penting perhatian kita semua,” tegas Husnan, Rabu (9/9/2026).

Pihaknya mendorong Pemkab dalam penanganan jangka panjang perlu membangun reservoir di titik-titik krisis air agar tersedia air ketika musim kemarau. Fungsi Reservoir itu menampung air, sehingga ketika pada waktu tertentu air berkurang bisa disuplai dari sana.

Di kawasan Senggigi sendiri, pada malam hari airnya cukup besar, tetapi pada siang hari menurun dampak kekeringan. Bahkan, di beberapa fasilitas publik dan pusat perbelanjaan tidak ada airnya. “Sehingga di situ fungsi reservoir,” imbuhnya.

Pihaknya khawatir kalau pengunjung atau turis yang datang berkunjung ke kawasan itu, lalu krisis air, tentu bukan citra daerah yang rusak tapi secara nasional. Dari sisi anggaran sendiri dewan mendukung upaya penanganan krisis air tersebut, terlebih pada BUMD diberikan tambahan penyertaan modal Rp5 miliar. Pihaknya pun berencana akan turun ke daerah pariwisata tersebut untuk mengecek kondisi lapangan.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Dapil Batulayar-Gunungsari, Saeun. Politisi PAN itu menyorot tidak saja krisis air di kawasan wisata tetapi di banyak tempat mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. “Padahal daerah itu setiap tahun itu dia begini (krisis air), tapi mitigasinya tidak ada sama sekali,” sorotnya.

Ia pun menegaskan, bahwa penyelesaian kekeringan yang dilakukan Pemkab tidak serius. Karena Pemkab hanya menangani jangka pendek atau sesaat, ketika ada keluhan warga kekurangan air, OPD turun membawakan air. Namun, tidak memikirkan solusinya.

“Harusnya solusinya kompherensif, penyelesaian jangka panjang,” tegasnya.

Sebab jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka pariwisata akan terdampak. Karena jangankan warga yang mengeluh, ia juga menerima keluhan dari pengelola hotel dan wisatawan soal krisis air di kawasan wisata tersebut. Padahal jika melihat investasi di Senggigi yang sangat besar dari para investor yang berinvestasi di kawasan itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di wilayah atas atau perbukitan. Menurutnya, sejumlah dusun di kawasan wisata tidak luput dari dampak kekeringan.

BPBD pun menyiapkan respons cepat ketika menerima permintaan distribusi air dari pemerintah desa maupun kecamatan. “Untuk wilayah wisata seperti Batu Layar dan Senggigi memang ada dusun-dusun di atas yang mengalami kekeringan,” ujarnya. (her)

Libatkan Sejumlah Kementerian, Masterplan Rekonstruksi Kampung Adat Sade Masih Finalisasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Libatkan Sejumlah Kementerian, Masterplan Rekonstruksi Kampung Adat Sade Masih Finalisasi
Lokasi kampung adat Sade, Lombok Tengah mulai dipasangi pagar. Pemasangan pagar untuk memudahkan proses rekonstruksi kampung adat Sade.(Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Rencana rekonstruksi kampung adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) hingga kini terus dimatangkan. Fokus utama saat ini penyelesaian masterplan dan desain kampung yang habis terbakar pada 22 Agustus 2026 lalu tersebut. Sejumlah kementerian pun terlibat dalam proses ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada awak media di kantornya, Rabu (9/9/2026), mengungkapkan untuk penyusunan desain kampung adat Sade sendiri melibatkan tim ahli dari Universitas Mataram (Unram). Dengan proses sampai saat ini sudah sekitar 80 persen lebih.

“Setelah desain dan masterplan selesai disusun, baru kemudian akan difinalisasikan bersama sejumlah kementerian,” sebutnya.

Dalam proses finalisasi tersebut, masing-masing kementerian yang terlibat nantinya akan mengambil peran sesuai tugas pokoknya. Misalnya, untuk penanganan penataan kawasan kampung adat itu ada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kemudian soal penanganan aspek budaya, Kementerian Kebudayaan yang bertugas.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial akan menangani aspek pariwisata serta dampak sosialnya. Begitu juga dengan BNPB, Pemprov NTB dan Pemkab Loteng juga akan ikut terlibat sesuai beban dan tugasnya masing-masing.

“Banyak pihak yang memang terlibat dalam proses rekonstruksi kampung adat Sade. Karena rekonstruksi kampung adat Sade bukan rekonstruksi biasa,” jelas Firman.

Sembari proses finalisasi masterplan dan desain kampung adat Sade berjalan, fokus pembangunan  di kampung adat Sade saat ini yakni menyelesaikan pembangunan Masjid Sade serta Museum Sade. Di mana untuk Museum Sade sendiri ditargetkan selesai sebelum ajang MotoGP Mandalika digelar pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

Ada juga pembangunan galeri bersama kampung adat Sade. Yang nantinya direncanakan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat kampung adat Sade.

“Khusus untuk Museum Sade, selain akan memajang berbagai koleksi benda, artefak maupun sisa kebakaran juga akan disiapkan fasilitas virtual tour,” imbuhnya.

Di fasilitas tersebut nantinya wisatawan bisa melihat kondisi kampung adat Sade sebelum kebakaran secara virtual. Untuk menyiapkan fasilitas tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan Poltekpar Lombok.

Terkait dampak ekonomi, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan pemberian Jaminan Hidup (Jadup) bagi warga terdampak kebakaran. Rencananya, jadup akan diberikan selama enam bulan.

“Tapi untuk jumlah berapa yang akan diterima belum ditentukan. Karena sedang dalam proses pembahasan,” tandas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. (kir)

DED dan Lahan SPAM Cerorong-Danau Biru Tuntas Tahun Ini

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DED dan Lahan SPAM Cerorong-Danau Biru Tuntas Tahun Ini
Sekda Loteng H. Lalu Firman Wijaya (kiri) didampingi Asisten II Setda Loteng, Lalu Rinjani memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (9/9). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan penyiapan lahan untuk mendukung pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cerorong-Danau Biru tuntas pada tahun ini. Anggaran sebesar Rp2 miliar pun telah disiapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2026 ini. Bersamaan dengan itu, Detail Engineering Design (DED) dan dokumen Feasibility Study (FS) SPAM Cerorong-Danau Biru juga turut dipersiapkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., mengatakan, untuk DED dan dokumen FS SPAM Cerorong-Danau Biru sebenarnya sudah ada. Hanya saja, karena ada beberapa perubahan desain dan rencana kebutuhan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian. Sebelum nantinya masuk menjadi dokumen pendukung untuk pengusulan anggaran pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru ke pemerintah pusat.

“Desain dan rencana kebutuhan pembiayaannya harus menyesuaikan dengan kesiapan lahan. Maka DED dan FS-nya yang sudah ada harus dilakukan penyesuaian kembali,” sebutnya kepada awak media di kantornya, Rabu (9/9).

Namun, yang jelas Pemkab Loteng siap menjadi yang terdepan untuk menyelesaikan semua kebutuhan dan persyaratan untuk mendukung pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru. Harapannya, kalau semua persyaratan yang dibutuhkan lengkap tahun ini, proses pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru bisa segera dimulai.

Kehadiran SPAM Cerorong-Danau Biru sendiri memang dihajatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih untuk tiga wilayah, yakni Kecamatan Pringgarata, Jonggat serta Kecamatan Praya Barat. Dengan begitu, cakupan layanan air bersih di wilayah tersebut bisa semakin luas.

Jadi akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan air bersih di wilayah-wilayah tersebut. “Bagi Perumdam Tiara Loteng sendiri, kehadiran SPAM Cerorong-Danau Biru bisa mendukung penguatan dan pengembangan perusahaan. Harapanya, Perumdam Tiara Loteng kedepan bisa semakin maju dan sehat,” sebut Firman.

Pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru direncanakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp130 miliar. Di mana seluruh anggaran pembangunannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemkab Loteng bersama Perumdam Tiara Loteng yang nantinya akan mengelola fasilitas tersebut hanya diminta menyiapkan lahan saja.

“Seluruh biaya pembangunanj SPAM Cerorong-Danau Biru ditanggung APBN. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan untuk tempat pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta dua reservoir,” sebut Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo, S.I.P., M.M., sebelumnya. (kir)

Siaga Darurat Kekeringan di KLU hingga Akhir Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Siaga Darurat Kekeringan di KLU hingga Akhir Tahun
M. Zaldy Rahadian. (Suara NTB/ari)

Tanjung (EKBIS NTB) – BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan selama lima bulan terhitung sejak 1 Agustus hingga 31 Desember 2026 mendatang. Status tersebut diputuskan menyusul masih banyaknya warga di dusun-dusun yang mengalami dampak kekeringan akibat cuaca panas ekstrem tahun ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., MT., kepada wartawan, Rabu (9/9/2026) mengungkapkan Status Siaga Darurat Kekeringan telah ditetapkan melalui SK Bupati No. 216/015/BPBD/2026 tanggal 31 Juli 2026. Sebagaimana status Siaga Darurat Bencana Kekeringan tersebut, Zaldy menegaskan bahwa Pemda Lombok Utara membangun kesiapsiagaan di setiap jajaran pemerintahan sampai dengan tingkat Desa yang terdampak bencana kekeringan.

Pada musim kemarau tahun ini, ancaman bencana yang diantisipasi tidak hanya menyangkut kebutuhan pasokan air bersih bagi warga di titik-titik kekeringan ekstrim. Selain itu, terdapat ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karenanya, Pemda KLU melalui BPBD bersama instansi lintas sektor, komunitas masyarakat dan dunia usaha, bersinergi menggalang kesiapsiagaan dalam bentuk penyiapan petugas, peralatan pendukung, sistem komunikasi dan fasilitas penanggulangan bencana.

Zaldy menjelaskan, dampak cuaca panas ekstrem terhadap kebutuhan suplai air bersih warga masih terjadi pada tahun 2026 ini. Bahkan pada tahun ini, jumlah warga terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun lalu, SK BPBD KLU No. 100-033/BPBD/2025 mencatatkan jumlah jiwa terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih mencapai sekitar 14.000 jiwa atau setara 4.413 KK. Sebaran penduduk tersebut terdapat di 38 dusun yang ada di 13 desa dan 5 kecamatan.

Sedangkan pada tahun 2026, data titik kekeringan menimpa 16.955 jiwa atau setara 5.234 KK. Menurut sebaran domisili warga, populasi terdampak masih konsisten terdapat di 5 kecamatan, 16 desa dan 52 dusun.

“Data terbaru, ada 16 desa, 52 dusun, dengan 5.234 KK atau 16.955 jiwa yang terdampak kekurangan air bersih,” ucapnya.

Lebih lanjut Zaldy menyebut, wilayah kecamatan dengan jumlah titik terdampak kekeringan dominan masih berada di kecamatan Bayan dan Kayangan. Sejak Juli dan Agustus, BPBD bahkan sudah melakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. (ari)

Bupati Lotim Tegaskan Jalan Belum Diaspal Wajib Dibangun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Tegaskan Jalan Belum Diaspal Wajib Dibangun
H. Haerul Warisin. (Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan seluruh jalan di wilayah Lombok Timur yang hingga kini belum diaspal wajib dibangun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan masyarakat.

Haerul mengakui pembangunan jalan tersebut membutuhkan anggaran besar. Bahkan, terdapat sekitar Rp250 miliar yang disebut sebagai utang. Namun, ia menilai pembiayaan pembangunan jalan merupakan risiko yang harus diambil pemerintah demi kepentingan masyarakat.

“Jalan yang belum diaspal wajib saya aspalkan. Rp250 miliar memang utang. Tapi utang yang berisiko bagi pegawai dan masyarakat,” tegas Haerul.

Ia menjelaskan, tahun 2027 mendatang akan kembali disiapkan Rp200 miliar untuk bangun jalan. Pada tahun 2026 ini, ada Silpa puluhan miliar jga diperuntukkan untuk bangun jakan.

“Kenapa jalan dibangun? Karena fondasi pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat,” katanya.

Haerul menggambarkan bagaimana buruknya infrastruktur jalan dapat memperlambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Ia mencontohkan kondisi sebuah wilayah di Peru yang jarak dari kota menuju kecamatan sekitar 150 kilometer harus ditempuh hingga empat hari akibat kondisi jalan yang buruk.

Menurutnya, kondisi berbeda bisa terjadi ketika infrastruktur jalan dibangun dengan baik. Ia mencontohkan akses dari Batu Nampar menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kini dapat ditempuh sekitar empat jam untuk jarak kurang lebih 150 kilometer.

Menurut H. Iron, sapaan Bupati Lotim, jalan yang buruk pada akhirnya dapat memperparah kondisi kemiskinan. Masyarakat membutuhkan waktu berhari-hari untuk membawa hasil produksi sehingga biaya dan waktu distribusi menjadi lebih besar.

“Akibat jalan yang buruk masyarakat miskin. Orang mau bawa hasil produksi berhari-hari. Tapi kalau bisa lebih cepat, kalau jalan sudah bagus, pertumbuhan ekonomi pasti bagus,” jelasnya.

Namun, H. Iron menekankan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian dari pembangunan Lombok Timur. “Tidak cukup dengan jalan, tapi bangun juga masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga mengingatkan bahwa pembangunan Lombok Timur tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan masyarakat.

Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan pemerintah daerah.

“Tidak mungkin Bupati berhasil membangun kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Tidak ada gunanya Bupati. Keberhasilan Lotim adalah keberhasilan semua,” katanya.

Ia bahkan menyebut tidak tepat jika seluruh keberhasilan pembangunan hanya diklaim sebagai keberhasilan seorang bupati.

Bupati Iron juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan misi pembangunan Lombok Timur yang smart. Meski demikian, ia menyadari target tersebut tidak mungkin dicapai secara sempurna hingga 100 persen.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah angka kemiskinan. Dengan kondisi kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 13 persen, pemerintah berharap angka tersebut dapat terus ditekan.

“Wujudkan misi SMART. Tidak mungkin 100 persen. 13 persen kemiskinan saat ini diharapkan bisa berkurang,” ujarnya.

Haerul berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga kondisi daerah agar tetap aman dan harmonis.

Ia ingin Lombok Timur tidak hanya tumbuh dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjadi daerah yang nyaman bagi masyarakat. (rus)

Telur dari Luar Mudah Masuk Bikin Peternak Unggas Lokal Bangkrut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Telur dari Luar Mudah Masuk Bikin Peternak Unggas Lokal Bangkrut
Ervin Tanaka tengah memanen telur – telur yang dihasilkan di kandang unggas miliknya. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Peternak ayam petelur di NTB menyoroti dugaan mudahnya lalu lintas telur dari luar daerah masuk ke NTB melalui Pelabuhan Lembar. Kondisi ini semakin menekan peternak lokal yang saat ini menghadapi harga telur rendah dan biaya produksi yang terus meningkat.

Ketua Peternak Unggas NTB, Ervin Tanaka, mengatakan persoalan masuknya telur dari luar daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, secara nasional saat ini terjadi overproduksi dan overpopulasi ayam petelur sehingga pasokan telur melimpah dan menekan harga di tingkat peternak.

“Kalau kita mengerucutkan ke NTB, sebenarnya kalau tidak ada telur dari luar yang masuk, kita masih aman. Tetapi kondisi seperti ini pemerintah provinsi harus benar-benar sigap,” kata Ervin.

Ia mengingatkan, NTB sebelumnya telah berhasil membangun kemandirian produksi telur. Jika pasokan dari luar daerah terus masuk tanpa pengawasan ketat, peternak lokal dikhawatirkan kembali mengalami kerugian dan gulung tikar.

Ervin menyebut, dalam beberapa bulan terakhir sudah ada peternak yang menawarkan kandang beserta ayamnya untuk dijual. Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwa tekanan terhadap peternak semakin berat.

“Sudah ada beberapa yang menawarkan kandang dan ayamnya. Bahkan ada yang menjual tanah, kandang, sekaligus ayamnya. Mereka mungkin sudah tidak kuat menahan kerugian,” ujarnya.

Ervin mempertanyakan pengawasan lalu lintas telur di Pelabuhan Lembar. Berdasarkan hasil pembahasan Petarung NTB dengan instansi terkait sebelumnya, pemasukan produk peternakan semestinya melalui sejumlah mekanisme dan koordinasi antarlembaga.

Ia menjelaskan, terdapat persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari kabupaten yang ditembuskan kepada pemerintah provinsi. Mekanisme tersebut penting agar pemerintah provinsi mengetahui jumlah telur yang masuk dan dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah.

“Harusnya provinsi tahu dari seluruh kabupaten berapa kebutuhan. Tetapi di lapangan kadang rekomendasinya hanya sampai kabupaten, tidak tembus ke provinsi. Dan telurnya sudah boleh masuk,” katanya.

Menurut Ervin, ini membuat pengawasan di tingkat provinsi menjadi sulit. Bahkan, ketika pihaknya mempertanyakan data rekomendasi pemasukan telur ke Dinas Nakeswan NTB, disebutkan tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan.

Di sisi lain, Ervin mengatakan informasi telur dari luar daerah dapat melintas cukup hanya dengan dokumen kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh karantina.

“Cukup dengan memenuhi SKKPH dari karantina, istilahnya bisa jalan, bisa masuk. Ini persoalannya. Seharusnya di cek dulu ketersediaan telur di dalam daerah bagaimana,” ujarnya.

Ervin menilai mekanisme tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi antara karantina dan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata menyalahkan karantina karena memiliki kewenangan berdasarkan aturan kementerian, tetapi memastikan seluruh pihak mengetahui lalu lintas telur yang masuk ke NTB.

“Memang tidak bisa disalahkan juga, tetapi harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

Ervin menambahkan, tekanan terhadap peternak semakin berat karena biaya produksi juga meningkat. ia menyebut harga konsentrat dari pabrikan mengalami kenaikan, termasuk bahan baku seperti soybean meal (SBM). Harga jagung dan dedak juga ikut naik.

Dengan kondisi itu, harga telur di tingkat peternak dinilai belum memberikan keuntungan yang layak. Ervin memperkirakan harga telur seharusnya berada di kisaran Rp55 ribu per kilogram agar peternak setidaknya dapat memperoleh keuntungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhammad Riadi, salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan masuknya telur dari luar NTB melalui jalur tidak resmi. Ia menegaskan, Dinas Nakeswan NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Iduladha hingga saat ini.

“Sejak Iduladha kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi memasukkan telur ke NTB. Tidak pernah. Namun rembesannya tetap ada,” ujarnya. (bul)

Diskop NTB Dorong UKM Manfaatkan PLUT agar Makin Melek Digital

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diskop NTB Dorong UKM Manfaatkan PLUT agar Makin Melek Digital
Wirawan. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Koperasi dan UKM NTB terus mendorong pelaku usaha  kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Salah satunya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang menyediakan fasilitas dan pelatihan pemasaran digital secara gratis.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirawan, mengatakan penggunaan pemasaran digital di kalangan UKM NTB terus meningkat. Pelaku usaha mulai memanfaatkan berbagai marketplace, baik lokal maupun nasional, untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

“Kami melihat terjadi peningkatan penggunaan metode pemasaran digital oleh pelaku-pelaku UKM kita di NTB. Ini terlihat dari bagaimana mereka memanfaatkan marketplace untuk memasarkan produk,” kata Wirawan, Rabu, 9 September 2026.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital menjadi peluang penting bagi UKM untuk meningkatkan penjualan. Karena itu, Diskop UKM NTB melalui PLUT terus memperkuat pendampingan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha, khususnya dalam bidang digital marketing.

PLUT menyediakan pelatihan secara rutin bagi pelaku UKM yang ingin meningkatkan kemampuan pemasaran berbasis digital. Fasilitas tersebut bahkan dapat dimanfaatkan secara gratis.

“Silakan bergabung dengan PLUT NTB. Kami punya fasilitas untuk meningkatkan kompetensi di bidang digital marketing. Semuanya gratis, 100 persen gratis,” ujarnya.

Selain pelatihan, fasilitas PLUT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pemasaran. Pelaku UKM dapat menggunakan perangkat komputer dan aplikasi yang tersedia, membuat konten podcast, hingga melakukan penjualan secara live.

“Bisa memanfaatkan PLUT sebagai toko online. Mereka bisa live dari sana, berjualan secara live dari PLUT juga bisa,” katanya.

Wirawan mengatakan, kemampuan UMKM memanfaatkan teknologi digital juga memiliki kaitan dengan peluang pengembangan usaha. Ketika pemasaran semakin luas, omzet berpotensi meningkat sehingga usaha menjadi lebih menarik bagi lembaga keuangan.

Menurutnya, UMKM yang memiliki pasar lebih luas dan kinerja usaha yang baik akan semakin mudah memenuhi aspek bankable. Meskipun, akses pembiayaan tetap bergantung pada kebijakan dan penilaian masing-masing lembaga keuangan.

Disisi lain, Wirawan menambahkan, pertumbuhan jumlah UMKM di NTB juga cukup pesat. Meski demikian, ia belum menyampaikan angka terbaru pertumbuhan UMKM di daerah ini.

Diskop NTB mengajak pelaku UMKM tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. PLUT diharapkan menjadi ruang bagi UMKM untuk belajar, mendapatkan pendampingan, sekaligus mengembangkan pemasaran produknya. (bul)

1...787980...1,070Halaman 79 dari 1,070