Beranda blog Halaman 789

Astindo NTB Minta Penurunan Harga Tiket Pesawat Berlanjut

0
Pemerintah mulai menurunkan harga tiket pesawat jelang nataru(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat secara resmi telah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen untuk penerbangan domestik. Penurunan harga ini dilakukan selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh di Mataram, Jumat, 29 November 2024 menyambut baik penurunan harga tiket pesawat ini. menurutnya, ini menjadi angin segar ditengah upaya untuk terus memulihkan perekonomian nasional.

Namun menurut Sahlan, bagaimana harga tiket pesawat ini bisa diberlakukan berkelanjutan atau tidak stop pada Nataru saja. Karena mendatangkan wisatawan bukan hanya datang pada event nataru, tetapi ada event-event lainnya yang dapat lebih banyak mendatangkan wisatawan, khususnya wisatawan domestik.

“Yang penting itu adalah penurunan harga tiket secara berkelanjutan. Kita apresiasi pemerintah pusat sudah mengupayakan penurunan 10 persen daripada tidak sama sekali. Tetapi harapan kita diturunkan lagi, supaya kunjungan wisatawan itu meningkat di tahun 2025,” ujarnya.

Sahlan menyebutkan, biasanya pada nataru harga tiket pesawat king class cukup tinggi. Maskapai biasanya menggunakan sistem tuslah harga tertinggi atau harga maksimum. Namun, pada nataru kali ini, setelah ada pengumuman penurunan harga tiket pesawat domestic, terpantau harga penjualan tiket pesawat sudah mulai turun.

“Biasanya harga tertinggi sekitar Rp3,6 juta return Jakarta. Sekarang kurang lebih Rp2,4 juta returnnya. Alhamdulillah sudah turun,” ucapnya.

Ditambahkannya, dengan adanya penurunan harga tiket pesawat domestik ini, tingkat kunjungan wisatawan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Namun tak cukup signifikan. Karena perencanaan perjalanan wisata tetap saja tidak bisa dilakukan secara mendadak.

“Penurunan harga tiket ini kita mengharapkan menargetkan pasar-pasar yang belum mengagendakan liburannya. Jadi lepasan-lepasan, itu mungkin ada peningkatan sekitar 15-20 persen di Nataru,” demikian Sahlan.

Sebagai informasi, harga tiket pesawat turun ini didorong oleh tiga intervensi penting, yakni potongan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50 persen, diskon harga avtur sebesar 5,3 persen dari bulan sebelumnya, dan penurunan fuel surcharge untuk mesin jet sebesar 8 persen.(bul)

Sehatkan GNE Bersama-sama

0
Lalu Anas Amrullah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT. Gerbang NTB Emas (GNE), BUMD aneka usaha milik Pemprov NTB, tengah berupaya keras untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Plt. Dirut GNE, Lalu Anas Amrullah, mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan serius dari seluruh pihak terkait.

“GNE sedang dalam proses pembenahan. Kami telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan sedang mencari solusi terbaik. Salah satu fokus utama kami adalah memaksimalkan potensi yang ada,” ujar Anas, di ruang kerjanya, Jumat, 29 November 2024.

GNE menurutnya saat ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti beban utang yang cukup besar. terutama di sejumlah perbankan. Pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan bank-bank tersebut untuk mendapatkan skema pembayaran utang yang lebih menguntungkan (restrukturisasi).

Selain itu, PT. GNE juga dihadapkan pada persoalan beban operasional yang tidak seimbang dengan pendapatan.

“Saya masuk disini sudah dihadapkan pada kondisi yang minus, bukan nol lagi, minus,” kata Anas.

Sejumlah persoalan yang cukup komplik, kata Anas, sudah dilakukan pemetaan, dan rumusan penyelesaian persoalannya. Melihat persoalan-persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Menurutnya, tidak cukup hanya direksi, atau komisaris sendiri yang menyelesaikan persoalan-persoalan dimaksud.

Dalam hal ini, Pemprov NTB selaku pemegang saham pengendali juga harus melakukan fungsinya secara maksimal.

“Persoalan-persoalan ini tidak bisa hanya kami saja yang menanganinya. Harus bersama-sama,” tambahnya.

Ditambahkannya, terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi GNE saat ini, kata Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB ini, secara tegas ia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurai persoalan dan menyehatkan perusahaan.

Diantara mengurangi beban operasional dengan melakukan efisiensi di berbagai sektor. Mengevaluasi kinerja unit usaha dan melakukan restrukturisasi jika diperlukan. Serta fokus menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga dengan mekanisme yang tidak memberatkan.

“Karena sebenarnya tidak mungkin menyelesaikan kewajiban tersebut dengan kondisi keuangan perusahaan seperti sekarang ini. karena itu, kami juga masih meunggu hasil audit Inspektorat supaya ada semaacam ada titik start. Siapapun direksi kedepan, dia punya dasar pijakan, mulainya dari mana untuk mengelola perusahaan ini,” katanya.

Kendati demikian, ia masih melihat potensi besar GNE untuk berkembang. Targetnya perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang secara berkualitas.

“Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun pengawasan yang efektif. Penyertaan modal yang konsisten akan sangat membantu GNE dalam memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan bisnis,” ujarnya.

Selama berdirinya PT. GNE, penyertaan modal yang diberikan pemegang saham sebesar Rp25 miliar secara bertahap. Itupun, diatas 50 persen penyertaan modal dalam bentuk asset. Dengan penyertaan modal yang harapannya konsisten bisa direncanakan setiap tahun, maka mudah bagi perusahaan untuk memetakan potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Dalam jangka panjang, GNE diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah.

“Kami optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara manajemen, pemerintah, dan seluruh stakeholder, GNE dapat tumbuh menjadi perusahaan yang kuat dan berdaya saing,” pungkas Anas.(bul)

 “Re-Opening” Warunk Buntut Lombok Epicentrum Mall, Hadir dengan Tampilan Baru

0
Warung Buntut di Lombok Epicentrum Mall (LEM) melakukan re-opening pada Kamis 28 November 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Warung Buntut di Lombok Epicentrum Mall (LEM) melaksanakan kegiatan re-opening pada Kamis 28 November 2024. Warung Buntut yang sebelumnya memiliki desain yang biasa, kini hadir dengan tampilan yang baru.

Owner Warung Buntut Diana Sulistiowati mengatakan, dengan adanya inovasi seperti ini diharapkan akan semakin menarik bagi konsumen setia Warunk Buntut di Lombok.

“Tak dipungkiri konsumen itu selalu mencari tempat yang nyaman dan bagus, sehingga kita berbenah supaya semakin banyak,”kata Diana Sulistiowati kepada wartawan.

Dulu Warung Buntut menggunakan desain mural, namun sekarang trennya sudah berbeda, sehingga pihaknya harus mengikuti tren yang sesuai dengan selera konsumen.

Terkait dengan menu, pihaknya menyediakan aneka menu yang berbeda, sehingga bisa menambah variasi. Adapun menu yang banyak diminati konsumen seperti menu ayam rempah kemangi, nasi lemak, menu gurame saus rujak, aneka snack seperti gorengan dan lainnya . Semua makanan ini bisa dinikmati dengan suasana apapun.

Adapun promo yang ditawarkan yaitu bagi member, termasuk pemegang member card Omah Cobek akan mendapatkan diskon 10 persen dengan minimal order Rp150 ribu plus tax atau sekitar Rp165 ribu untuk total belanja.

“Syarat pertama jadi member, minimal belanja 500 ribu. Kita langsung kita kasi kartu member gratis berlaku selamanya,”katanya.

Terkait dengan harga, menu-menu di Warung Buntut masih tetap sama. Namun pihaknya melakukan re-opening untuk menambah daya tarik konsumen di era kekinian.

“Harganya masih sama. Harapannya dengan adanya tempat yang lebih bagus, konsumen akan lebih nyaman, lebih ramai, bisa merasakn makanan yang lebih nikmat karena suasananya nyaman,” katanya.

Di Warung Buntut LEM juga tersedia ruang untuk konsumen  yang lebih suka suasana private, untuk berdua atau bertiga. “Ada juga ruang VIP untuk 14 orang dengan minimal pembelajaan 1 juta dan durasi 3 jam,” kata Diana Sulistiowati. (ris)

TPA Kebon Kongok Tutup Tahun Depan, DLHK NTB Sebut Perlu Pemanfaatan TPST

0
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut., M.Ap.,(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut., M.Ap., mengatakan Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok akan ditutup pada bulan Juli tahun 2025.

Penutupan ini atas dasar TPA tersebut sudah tidak bisa menampung volume sampah dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram yang mencapai 300 ton sampah per hari. Sebagian besar sampah berasal dari Kota Mataram yang mencapai 200 ton, sisanya sampah dari Lombok Barat.

“Kemungkinan jika tidak ada pengurangan volume sampah ke TPA Kebon Kongok, itu akan tutup sekitar Juli 2025,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 28 November 2024.

Ia mengungkapkan, pertengahan tahun 2025 mendatang TPA Kebon Kongok sudah tidak dapat melakukan perluasan landfill karena kondisi geografis yang berhadapan dengan perbukitan dan pegunungan. Apalagi pelebaran landfill membutuhkan anggaran yang besar. Karena dipengaruhi beberapa faktor seperti luas area yang dibutuhkan, kondisi tanah, dan alat berat yang digunakan.

Satu-satunya langkah untuk menambah masa berlaku TPA di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat tersebut, perlu adanya pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan aktivasi kembali Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) yang ada di Lombok Barat.

Terkait dengan penutupan TPA tersebut, pihaknya telah bersurat ke Pemda Lobar dan Pemkot Mataram untuk melakukan antisipasi jika TPA Kebon Kongok tutup. Oleh karena itu, DLHK NTB  menawarkan solusi kepada dua wilayah untuk mengoptimalkan sarana prasarana yang ada.

Dikatakan, Pemkot Mataram telah menganggarkan miliaran dana untuk perluasan landfill agar usia dari operasional TPA Kebon Kongok lebih lama.

Diketahui, TPA Kebon Kongok telah beberapa kali melakukan perluasan landfill. Terakhir, DLHK NTB melakukan perluasan landfill baru seluas 1,2 Hektare (Ha), dan kembali lagi dilakukan perluasan seluas sekitar 15 sampai 30 are.

Julmansyah mengungkapkan, kondisi landfill saat ini sudah mulai sesak karena banyaknya sampah yang dibuang langsung ke TPA tersebut.

Adapun untuk sarpras pengolahan sampah di TPA Kebon Kongok dikatakan masih memadai. Meski demikian, ia berharap adanya penambahan anggaran dari Balai Prasarana Permukiman (BPPW) untuk penambahan alat pengolahan sampah di TPA tersebut agar volume sampah yang diolah dapat ditambah.  “Jadi sampah yang diolah bisa lebih banyak,” katanya. (era)

Perjalanan Dinas Dipangkas, Hotel di NTB Kehilangan Miliaran Rupiah

0
Jamaludin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., MT., mengungkapkan akibat pengurangan anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 50 persen, salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat, dikatakan harus kehilangan miliaran rupiah karena pembatalan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang akan dilaksanakan di hotel tersebut pada awal Desember nanti.

“Menurut teman-teman pelaku industri, hotel, travel, segala macam. Kejadian kemarin ternyata banyak hotel-hotel yang mengembalikan DP yang mereka booking untuk acara MICE di awal Desember maupun akhir November ini,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Kamis, 28 November 2024.

Ia menyatakan, agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian yang berdampak pada sektor pariwisata, pemerintah pusat perlu meninjau ulang peraturan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. “Perdana mungkin 10 atau 20 persen lah dulu, seperti pesawat. Turun 10 persen,” katanya.

Menurut Jamal, kebijakan Menteri Keuangan memangkas langsung setengah dari anggaran perjalanan dinas berbanding terbalik dengan program swasembada pangan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Yang mana menurutnya, kunjungan wisatawan termasuk dengan kunjungan kerja dapat meningkatkan pendapatan UMKM. “Harapannya kedepan akan lebih banyak wisatawan nusantara, terutama korporat-korporat, kementerian, atau BUMN. Karena itu yang dibutuhkan pelaku industri pariwisata,” tuturnya.

Di samping disebabkan oleh pengurangan anggaran perjalanan dinas, kerugian yang dialami oleh salah satu hotel di NTB tersebut akibat letusan gunung Lewotobi Laki-Laki yang ada di Flores Timur. Yang mana dari letusan ini berdampak pada penutupan bandara di NTB karena abu vulkanik dari letusan tersebut terbawa sampai ke provinsi Gumi Gora.

Mantan Kadis Perkim ini mengatakan, kemungkinan besar kerugian yang dialami oleh industri perhotelan akibat pemotongan anggaran perjalanan dinas cukup tinggi. Mengingat satu hotel saja harus melakukan pengembalian senilai Rp1 miliar lebih. “Sekitar 17 hotel (yang mengembalikan, red) berdasarkan informasi dari BPPD NTB,” ucapnya.(era)

Listrik Terjaga Selama Pilkada 2024 di NTB 

0
Petugas PLN saat melakukan tugasnya menjaga listrik tetap menyala pada pelaksanaan pilkada di KPU NTB, Rabu, 27 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi NTB berjalan lancar dengan keandalan pasokan listrik. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah NTB dalam kondisi aman dan andal sepanjang hari pencoblosan.

General Manager PLN NTB, Sudjarwo, secara langsung memantau kesiapan kelistrikan di sejumlah lokasi strategis, termasuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta Kantor KPU Kota Mataram.

“Kami telah melakukan pengecekan dan memastikan seluruh logistik serta peralatan pendukung kelistrikan dalam kondisi aman. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi,” ujar Sudjarwo.

Pada hari pencoblosan, Sistem Kelistrikan Lombok memiliki daya mampu pasok sebesar 422 MW dengan beban puncak siang mencapai 264, sehingga memberikan cadangan daya sebesar 158 MW, cukup untuk memastikan keandalan pasokan listrik. Sementara itu, Sistem Kelistrikan Tambora memiliki daya mampu pasok 146 MW dengan beban puncak siang 110MW, serta cadangan operasi sebesar 36 MW.

Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama masa siaga, PLN telah membentuk posko siaga di setiap unit operasional yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sebanyak 842 personel PLN dan 1.112 tenaga alih daya (TAD) disiagakan untuk memastikan kesiapan penuh. Selain itu, PLN juga telah menyediakan perangkat pendukung, seperti 17 Unit UPS, 46 Unit Genset, 24 Unit UGB, 4 Unit Crane, 208 Unit Mobil, 118 Unit Motor, dan 14 Unit SPKLU untuk mendukung mobilitas dan kebutuhan operasional.

PLN memprioritaskan pengamanan pasokan listrik di 22 titik penting, yang terdiri dari 11 kantor KPU dan 11 kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh NTB. Cadangan material distribusi utama juga telah disiapkan untuk mempercepat pemulihan apabila terjadi gangguan.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan apresiasi kepada PLN atas dukungan maksimal dalam menjaga stabilitas kelistrikan selama Pilkada 2024.

“Dukungan PLN dalam menjaga stabilitas listrik sangat membantu memastikan seluruh proses Pilkada berjalan lancar. Bagus ini PLN, sangat sigap dalam mendukung Pemilukada di NTB,” ujar Hassanudin.

Sudjarwo menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU dan stakeholder lainnya, serta persiapan matang dari seluruh jajaran PLN.

“Terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Kami akan terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya saat Pilkada tetapi juga dalam setiap momen penting bagi masyarakat NTB,” ungkap Sudjarwo.

PLN memastikan akan terus siaga hingga seluruh rangkaian Pilkada selesai, termasuk penghitungan suara. Dengan dukungan penuh dari seluruh personel dan perangkat yang ada, PLN optimis dapat memberikan layanan kelistrikan yang andal dan berkualitas untuk mendukung stabilitas serta keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024 di NTB.(bul)

Pertama Kali Digelar,  Social Security Summit Cari Solusi Indonesia Lepas dari Middle Income Trap

0
Kegiatan Social Security Summit 2024 yang digelar untuk mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, 26 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Dalam sambutannya Yassierli mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Pihaknya berharap diskusi ini dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.

“Semoga hasil diskusi nanti benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu, kira-kira terkait dengan kami regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa yang harus kami tempuh,” ujar Yassierli.

Menurutnya saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaannya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.

Selain itu Menaker juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, di antaranya perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.

“BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respon terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu “middle income trap.”

Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.

“Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,”terang Anggoro.

Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas.

Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta. Selain itu demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya tersebut mengalami peningkatan.

Hal ini menurut Anggoro patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi.

Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Pasalnya hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.

Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera,”pungkas Anggoro.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan juga mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di Provinsi NTB.

“Kegiatan Social Security Summit 2024 ini sangat penting untuk memperoleh kebijakan strategis dan solusi untuk menjawab tantangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Kantor Cabang NTB dan jajaran akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan universal coverage kepesertaan di Provinsi NTB.” tutup Boby.(bul)

Disnaker Mataram Minta Pekerja Bersabar Terkait Kenaikan UMK

0
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, meminta para pekerja untuk bersabar terkait belum adanya penetapan kenaikan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2025.

“Kondisi ini terjadi secara nasional di semua daerah, karena belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Kamis 28 November 2024.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi pertanyaan dari kalangan pekerja terhadap kenaikan UMK 2025, karena hingga saat ini belum ada kepastian, pekerja khawatir tahun depan tidak ada kenaikan UMK.

Rudi mengatakan berdasarkan informasi dari media cetak dan elektronik, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah memastikan ada kenaikan upah minimum 2025. ‘’Tetapi, untuk besaran kenaikannya sejauh ini kami belum dapat memastikan,” katanya.

Namun demikian, pihaknya berharap agar para pekerja bersabar dan tetap semangat bekerja di bidang masing-masing sebab pemerintah pastinya akan menyiapkan kebijakan terbaik untuk pekerja.

Saat ini Disnaker Kota Mataram juga masih menunggu arahan kebijakan dari pemerintah pusat yang ditargetkan pada awal Desember 2024.

Dengan demikian, pihaknya belum dapat melakukan pembahasan apapun terhadap UMK 2025. Apalagi setelah adanya surat dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada semua kepala daerah baik gubernur/bupati, maupun wali kota, untuk menunda sementara pembahasan UMK sampai ada surat edaran yang jelas.

“Diharapkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa kami terima awal Desember 2024, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara menyinggung tentang usulan dari serikat pekerja terhadap kenaikan UMK Mataram 2025 sebesar 12 persen, Rudi mengatakan, pihaknya siap menampung usulan itu untuk dibahas lebih lanjut.

“Usulan kenaikan UMK sebesar 12 persen itu, masih sebatas usulan dan itu sah-sah saja dan kami siap tampung,” katanya.

Menurutnya, UMK Kota Mataram tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.685.000 atau naik Rp86.921 atau naik 3,3 persen dibandingkan UMK tahun 2023 sebesar Rp2.598.079.

UMK Mataram tahun 2024, di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.444.067 dan UMK Mataram menjadi UMK tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-NTB.

“Untuk estimasi besaran UMK tahun 2025, sejauh ini kami belum punya gambaran apakah akan naik atau tetap seperti tahun sebelumnya,” katanya. (ant)

Bansos Sudah Bisa Disalurkan Lagi

0
H.Mohan Roliskana (ekbisntb.com/dok)

PROSES penyaluran bantuan sosial (Bansos) mulai hari ini (kemarin) sudah bisa disalurkan lagi sesuai dengan ketentuan yang ada. ‘’Alhamdulillah, tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2024, sudah rampung sehingga tidak ada lagi yang dikhawatirkan dalam penyaluran bansos,” kata Walikota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis 28 November 2024.

Hal tersebut disampaikan menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang telah menyetop sementara penyaluran bansos mulai 11 November sampai 27 November 2024, untuk menghindari penyalahgunaan terjadinya politisasi bansos oleh para calon kepala daerah.

Setelah proses pemungutan suara selesai, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program berkaitan dengan bansos kini sudah bisa menyalurkan bantuan secara normal.

“Semoga bansos yang disalurkan bisa tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat umum,” katanya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Mataram Amir Wisuda yang dikonfirmasi terkait penyaluran bansos mengatakan hari ini pihaknya sudah melakukan proses pengajuan pencairan bansos ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Untuk pencairan, kami belum bisa pastikan. Tapi bisa ditanya langsung ke BKD,” katanya. Amir sebelumnya menyebutkan, untuk besaran bantuan sosial bervariasi, misalnya untuk hibah yayasan disesuaikan dengan aturan baru ditetapkan maksimal Rp250 juta, sedangkan rumah ibadah maksimal Rp200 juta.

“Sementara untuk bansos kegiatan sosial kemasyarakatan seperti majelis taklim, pengajian, dan lainnya rata-rata sekitar Rp5 juta,” katanya.

Menurutnya, ketika ada kebijakan penyetopan sementara penyaluran bansos, namun saat itu pihaknya tidak vakum melainkan menyelesaikan berbagai dokumen-dokumen pengajuan sebelum proses pencairan bansos.

Termasuk melakukan survei ke sejumlah lembaga yang mengusulkan mendapatkan bansos. Dengan demikian, ketika kebijakan pemberian bansos sudah berlaku kembali, proses pencairan dapat dilakukan segera.

“Jadi pekerjaan kami tidak terlalu menumpuk, ketika sudah ada pencabutan kebijakan penyetopan bansos,” katanya.

Berdasarkan jenis bansos yang disetop sementara adalah semua jenis bansos yang bersumber dari anggaran pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota Mataram, sebab dalam surat edaran yang diberikan perintahnya bersifat umum.

Saat itu pihaknya lebih kepada kehati-hatian sehingga baik itu berupa hibah untuk yayasan dan rumah ibadah maupun bantuan sosial lainnya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan disetop sementara.

“Tapi setelah tahapan pemungutan suara selesai, hari ini layanan penyaluran bansos kembali normal sesuai ketentuan,” katanya.(ant)

Hubungan Industrial Pekerja dengan Perusahaan di NTB Dievaluasi

0
I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., dan Fritz Simon Saortua, S.E., M.M.,(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bekerja sama dengan Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Ditjen PHI dan Jamsostek Kemnaker RI melaksanakan kegiatan Evaluasi Penilaian Hubungan Industrial di Hotel Jayakarta Senggigi, Kamis, 28 November 2024.

Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Fritz Simon Saortua, S.E., M.M., dalam kesempatan ini memaparkan, data menunjukkan selama Januari – Oktober 2024 tercatat 211 kasus mogok kerja melibatkan 28.197 tenaga kerja dengan 225.576 jam kerja yang hilang. Selain itu, terdapat 5.653 kasus perselisihan hubungan industrial, di mana 67% didominasi oleh kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Dari 1.700 data perusahaan yang masuk, hanya 200 perusahaan yang masuk kategori hijau, sementara 70% masih berada di kategori merah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., memaparkan bahwa Provinsi NTB memiliki karakteristik unik dalam ketenagakerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah.

Pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, terjadi peningkatan sebesar 216.340 orang, sehingga total angkatan kerja mencapai 3,19 juta jiwa. Meskipun tingkat pengangguran menurun secara persentase dari 2,80% menjadi 2,73%, jumlah pengangguran meningkat menjadi 87.010 orang karena pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan.

Sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 36%, diikuti sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Sektor tambang, meskipun memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, hanya menyerap sekitar 16% tenaga kerja. Dominasi sektor informal di NTB menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan pekerjaan yang lebih formal dan berkelanjutan.

Pada bagian lain, Disnakertrans NTB menurutnya terus melakukan pembinaan dan mendorong perusahaan agar menerapkan dan menyusun struktur dan skala upah (SuSU). Ia menekankan bahwa sistem pengupahan yang selama ini fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering kali tidak adil bagi pekerja berpengalaman yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi.

Selain itu, terkait perlindungan sosial bagi pekerja formal dan informal, saat ini hanya 60% pekerja formal yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara pekerja informal baru mencapai 9,3%. Upaya terus dilakukan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH). NTB menjadi percontohan nasional dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk melindungi pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.

Dalam aspek keselamatan kerja, disampaikan, dari 18.061 perusahaan terdaftar di NTB, jumlah perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (SMK3) mencapai 1.300 perusahaan. Karena itu, ia mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk melaporkan informasi lowongan kerja melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagaimana diatur dalam Perpres 57/2023.

“Kami juga mengimbau perusahaan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pekerja, mengutamakan langkah preventif dalam menyelesaikan perselisihan, serta memastikan kesejahteraan pekerja melalui upah yang layak dan skala pengupahan yang transparan,” imbaunya.

Harapannya, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik di NTB.(bul)