Beranda blog Halaman 78

Anggaran Pembangunan KNMP Kolo Mencapai Rp4,3 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Pembangunan KNMP Kolo Mencapai Rp4,3 Miliar
Junaidin. (Suara NTB/hir)

Kota Bima (EKBIS NTB) – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Kolo, Kota Bima, mulai dikerjakan. Anggaran proyek itu diperkirakan mencapai Rp4,3 miliar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima, Junaidin, ST., mengatakan pelaksanaan KNMP Kolo kini telah memasuki tahap awal pekerjaan. Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,juga telah beberapa kali turun melakukan verifikasi lapangan. “Tim KKP sudah turun berkali-kali. Sekarang untuk KNMP Kolo sudah mulai dilaksanakan,” kata Junaidin kepada Suara NTB, Rabu (9/9).

Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan di Kolo saat ini berada pada tahap MC 0. Tahapan tersebut menjadi bagian awal sebelum pekerjaan pembangunan berjalan lebih lanjut. Proyek strategis pemerintah pusat dipastikan menghabiskan anggaran mencapai Rp4,3 miliar. “Info dari rekanan pemenangnya kurang lebih Rp4,3 miliar,” sebutnya.

Sementara, pembangunan KNMP lainnya di Kelurahan Tanjung masih berada pada tahapan berbeda. Pembangunan KNMP di Tanjung masih dilakukan tender oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyetujui dua usulan KNMP dari Pemerintah Kota Bima pada tahap administrasi. Dua lokasi tersebut berada di Kelurahan Kolo dan Kelurahan Tanjung. Proses administrasi menjadi tahap awal sebelum lokasi diverifikasi oleh tim KKP.

Pemerintah Kota Bima menyatakan masih menunggu hasil verifikasi untuk memastikan bentuk pembangunan dan fasilitas yang akan direalisasikan melalui program tersebut. Program KNMP merupakan program pemerintah pusat yang diarahkan untuk pengembangan kawasan nelayan. Wilayah Kolo dan Tanjung merupakan kawasan pesisir dengan aktivitas masyarakat nelayan.

Dengan dimulainya pembangunan di Kolo, pelaksanaan program KNMP di Kota Bima kini mulai memasuki tahap fisik. Sementara untuk Tanjung, pemerintah daerah masih menunggu penetapan pemenang lelang sebelum pekerjaan dapat dilanjutkan. (hir)

Stok Pangan di Sumbawa Diklaim Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Stok Pangan di Sumbawa Diklaim Aman
Wirawan Margana.  (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa,mengklaim stok pangan untuk beberapa bulan masih aman. Stok gabah kering mencapai 261.387 ton yang dihasilkan dari area tanam 75.580,87 hektar.

“Jika kita konversi dari 261.387 ton gabah kering giling,maka kita bisa menghasilkan sebanyak 167.289 ton beras. Jumlah tersebut sudah cukup untuk mengamankan kondisi pangan daerah,” kata Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Distan Kabupaten Sumbawa, Wirawan Margana kepada Suara NTB, Rabu (9/9).

Ia memastikan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Pasalnya, sejumlah negara sudah mulai mengalami kritis pangan.

Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah pusat telah menggelontorkan bantuan alat pertanian. Bantuan diterima berupa mesin barigade yang dikelola oleh masing-masing Balai Penyuluh Pertanian.

“Jadi, yang kita terima dari Kementerian baru 72 unit armada alsintan untuk program mesin barigade yang akan dikelola oleh BPP di masing-masing Kecamatan,” ujarnya

Selain itu, Balai Penyuluh Pertanian juga mendapatkan bantuan mesin pompa air yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah-sawah mereka. Ditambahkan, kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah diharapkan tidak menyebabkan petani rugi akibat kekurangan pasokan air bersih.

“Mesin-mesin tersebut sudah kita salurkan untuk membantu petani ketika terjadi kekeringan,” demikian kata dia. (ils)

Keaktifan JKN Mencapai 87 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Keaktifan JKN Mencapai 87 Persen
Seorang warga mendapat pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Bima. Tingkat kepesertaan JKN di Kota Bima telah mencapai lebih dari 98 persen, namun keaktifan peserta baru sekitar 87 persen. (Suara NTB/ist)

Kota Bima (EKBIS NTB) – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bima, telah mencapai lebih dari 98 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta baru 87 persen atau masih di bawah target pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha.

Ia mengatakan peningkatan keaktifan peserta masih menjadi perhatian dalam pengelolaan JKN di Kota Bima. “Cakupan kepesertaan JKN di Kota Bima telah berada di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 87 persen,” sebutnya.

Peserta yang sudah terdaftar diharapkan dapat mempertahankan status kepesertaannya agar tetap aktif. Ia menargetkan tingkat keaktifan peserta dapat meningkat hingga di atas 90 persen. Menurutnya, capaian tersebut penting untuk mendukung peningkatan status UHC Kota Bima.

“Harapannya peserta yang telah terdaftar dapat terus mempertahankan status kepesertaannya agar tetap aktif, dengan target keaktifan di atas 90 persen,” katanya.

Ia menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan peserta JKN tidak aktif. Faktor tersebut antara lain peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan Kementerian Sosial, bayi baru lahir berusia lebih dari tiga bulan yang belum memiliki NIK, serta peserta mandiri yang menunggak iuran.

“Selain itu, ada pekerja swasta yang menunggak iuran atau sudah tidak bekerja, anak pekerja yang sudah berusia lebih dari 21 tahun atau 25 tahun, serta hasil validasi pemerintah daerah yang menemukan peserta sudah pindah domisili atau NIK-nya tidak valid,” jelasnya.

Sekda Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., menyampaikan tingginya cakupan kepesertaan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keaktifan peserta. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang telah terdaftar dapat memanfaatkan layanan JKN ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Cakupan kepesertaan yang tinggi harus dibarengi dengan tingkat keaktifan yang tinggi pula. Karena tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan keaktifan tersebut, Pemkot Bima akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah bersama BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Integrasi data serta peningkatan kepatuhan peserta menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan JKN. Kita berharap ke depan tingkat keaktifan peserta dapat meningkat di atas 90 persen dan Kota Bima dapat meraih capaian UHC yang lebih baik,” pungkasnya. (hir)

Rutin Distribusikan Air Bersih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rutin Distribusikan Air Bersih
DISTRIBUSI AIR - Anggota Satuan Brimob Dompu saat mendistribusikan air bersih kepada warga pada, Selasa (9/9). (Suara NTB/ula)

Dompu (EKBIS NTB) – Kekeringan ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Dompu membuat kebutuhan air bersih warga semakin mendesak. Kondisi ini mendorong Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda NTB di Dompu, turun tangan dengan memanfaatkan mobil taktis water canon untuk mendistribusikan air bersih kepada warga.

Personel Brimob menyuplai air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut menyasar Desa Nowa, Baka Jaya, Kelurahan Kandai Dua, Simpasai, Sorisakolo, Lepadi hingga Ranggo.

Komandan Kompi Brimob Dompu, Iptu Idrus kepada Suara NTB, Rabu (9/9), mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bagian dari program Sat Brimob Polda NTB, untuk membantu masyarakat terutama saat terjadi kekeringan.

“Selama ada permintaan, kita langsung distribusikan air bersih. Kita manfaatkan kendaraan operasional yang ada,” katanya.

Menurutnya, penggunaan mobil water canon menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyaluran air kepada warga. Namun, kendaraan tersebut memiliki keterbatasan karena berukuran besar dan tidak dapat menjangkau permukiman dengan akses jalan sempit.

Karena itu, warga biasanya diminta berkumpul di jalan utama atau tanah lapang untuk mendapatkan air bersih yang didistribusikan anggota Brimob.

“Karena menggunakan mobil taktis water canon, kalau jalan kecil memang sulit masuk. Warga akhirnya mengambil air di jalan besar atau tanah lapang,” jelasnya.

Bantuan ini menjadi penting mengingat kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Dompu terus meningkat. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Dompu per 2 September 2026, sejumlah 2.235 kepala keluarga (KK) di empat kecamatan tercatat meminta layanan air bersih.

Di Kecamatan Woja, permintaan berasal dari Desa Baka Jaya sebanyak 302 KK, Desa Nowa 195 KK, Kelurahan Kandai Dua 307 KK dan Kelurahan Simpasai 125 KK.

Sementara di Kecamatan Pajo, kebutuhan air bersih tercatat di Desa Ranggo sebanyak 40 KK dan Desa Temba Lae sebanyak 467 KK. Di Kecamatan Dompu, permintaan datang dari Dusun Karaku, Desa Manggenae sebanyak 75 KK, Desa Mbawi 355 KK dan Desa Dorebara 322 KK. Sedangkan di Kecamatan Manggelewa, Desa Kampasi Meci tercatat sebanyak 47 KK membutuhkan layanan air bersih.

Idrus mengatakan Brimob akan terus membantu pendistribusian air selama masyarakat masih membutuhkan. Kehadiran personel di tengah kondisi kekeringan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban warga yang kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kita bersyukur bisa hadir di tengah musibah kekeringan dengan membantu warga yang membutuhkan air bersih. Ini wujud dari polisi melayani dan mengayomi masyarakat,” pungkasnya. (ula)

Keluhkan Minim Informasi Pembangunan KNMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Keluhkan Minim Informasi Pembangunan KNMP
LOKASI KNMP - Lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNM) di Desa Poto Tano. Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan minimnya pelibatan dan akses informasi. (Suara NTB/bug)

Taliwang (EKBIS NTB) – Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan minimnya pelibatan dan akses informasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poto Tano dan Labuhan Lalar. Kondisi itu dinilai menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama ketika muncul persoalan di lapangan.

Kepala Dinas Perikanan KSB Agus Purnawan mengatakan, sejak tim survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, turun ke daerah dan menetapkan dua desa tersebut sebagai penerima program KNMP, pihaknya belum memperoleh informasi yang memadai mengenai teknis pelaksanaan pembangunan.

“Sejauh ini kami tidak banyak mendapat informasi dan dilibatkan di tingkat lapangan,” kata Agus.

Pihaknya bahkan belum mengetahui secara jelas bentuk pembangunan yang akan dikerjakan, termasuk fasilitas yang disiapkan dalam program tersebut. Informasi mengenai kontrak maupun pelaksana kegiatan juga dinilai sulit diperoleh. “Kami tidak tahu kontraknya seperti apa, bentuk dan fasilitas bangunan yang akan dibangun juga kami tidak tahu,” cetusnya.

Agus menyebut akses untuk mendapatkan informasi dari pihak pelaksana, konsultan maupun pengawas proyek juga tidak mudah. Padahal, menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan informasi tersebut untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik sekaligus merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat. “Hari ini (kemarin,red) ada beberapa protes warga dan itu ditujukan ke kami. Tapi kami tidak bisa menjawab karena memang tidak banyak tahu,” katanya.

Ia mencontohkan saat ini terjadi protes di Desa Labuhan Lalar. Warga memprotes lokasi pembangunan KNMP karena dinilai tidak layak. Persoalan tersebut, kata Agus, semestinya dapat dijelaskan kepada masyarakat apabila pemerintah daerah memperoleh informasi yang cukup mengenai perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kami berharap diberi akses informasi sehingga kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat,” tukasnya.

Agus menegaskan, pihaknya pada prinsipnya mendukung program KNMP yang merupakan program pemerintah pusat tersebut. Karena itu, pihaknya berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pelaksana kegiatan dan pemerintah daerah dapat diperkuat.

“Kita tentu sama-sama ingin program pusat itu sukses,” imbuhnya.(bug)

Harga Saham Masih Anjlok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Saham Masih Anjlok
Sandi Maulana (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Harga saham masih mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB Bidang Pasar Modal dan IPO NTB, Sandi Maulana di Mataram, Rabu, 9 September 2026 mengatakan, kondisi bisa jadi peluang, terutama bagi investor yang memiliki orientasi investasi jangka panjang dan mampu memilih saham berdasarkan fundamental serta valuasinya.

Menurut Sandi, harga saham membuat sejumlah saham berkualitas dapat diperoleh dengan harga lebih murah. Karena itu, investor tidak seharusnya langsung panik ketika pasar mengalami tekanan.

“Ketika harga saham lagi anjlok, sebenarnya justru kondisi yang bagus untuk masuk bagi yang punya orientasi investasi jangka panjang. Kita bisa mendapatkan saham dengan harga lebih murah,” kata Sandi.

Menurutnya, ketika sebagian investor memilih menjual karena khawatir dengan kondisi pasar, investor jangka panjang justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan akumulasi secara bertahap.

Ia mengaku kerap memanfaatkan kondisi pasar ketika harga saham mengalami penurunan. Bahkan, saham dengan harga di bawah Rp1.000 menjadi salah satu yang diperhatikannya, selama memiliki prospek dan valuasi yang menarik.

“Ketika orang takut, kita justru harus berani mengambil peluang. Apalagi kalau kondisi ekonomi masih cukup baik, sementara harga saham turun. Itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan saham bagus dengan harga yang lebih murah,” ujarnya.

Sandi menegaskan, istilah “saham bagus” tidak selalu berarti saham yang harganya sedang naik. Investor perlu melihat valuasi, fundamental, dan prospek perusahaan.

Menurutnya, investor perlu membedakan antara penurunan harga akibat sentimen pasar dengan penurunan yang disebabkan memburuknya fundamental perusahaan.

“Bagus itu bukan berarti harganya naik terus, tetapi bagus secara valuasi. Ketika harga pasar turun sementara nilai atau fundamental perusahaan masih baik, itu justru menjadi kesempatan,” katanya.

Sandi menjelaskan, pergerakan harga saham dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi makroekonomi hingga faktor internal perusahaan. Kebijakan pemerintah, kebijakan moneter dan fiskal, stabilitas politik, serta kondisi geopolitik global turut memengaruhi sentimen investor.

Karena itu, ia menilai sulit memastikan secara pasti kapan harga saham akan kembali pulih. Namun, jika kondisi ekonomi, politik, kebijakan fiskal dan moneter tetap mendukung, peluang pasar untuk kembali menguat tetap terbuka.

Ia juga melihat secara historis terdapat kecenderungan penguatan pasar menjelang akhir tahun. Salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan kondisi tersebut adalah window dressing, ketika perusahaan atau manajer investasi berupaya memperbaiki tampilan kinerja portofolio dan laporan keuangan menjelang penutupan tahun.

“Kalau kondisi makro bagus, politik stabil, kebijakan fiskal dan moneter juga baik, tentu peluangnya lebih bagus. Biasanya akhir tahun juga ada kecenderungan pergerakan saham menguat,” ujarnya.

Di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi, Sandi mengingatkan investor agar tidak sekadar mengejar saham yang sedang naik. Strategi investasi harus disesuaikan dengan kemampuan, tujuan, dan jangka waktu investasi.

Sebagian masyarakat masih ragu masuk ke pasar modal. Karena itu, edukasi mengenai investasi yang sehat dan berbasis analisis perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tren atau sentimen sesaat.(bul)

Rp22,5 Miliar BTT di Lobar Dikembalikan untuk Tangani Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rp22,5 Miliar BTT di Lobar Dikembalikan untuk Tangani Kekeringan
Krisis air yang melanda daerah Lombok Barat menjadi prioritas penanganan melalui BTT. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) sekitar Rp22,5 miliar yang sempat mengalami pergeseran akhirnya dikembalikan. Pasalnya, pergeseran yang dilakukan di masa bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penetapan tanggap bencana.

“Kemarin dari hasil beberapa kali rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kita mengatensi pergeseran dari BTT dengan SK bencana, apakah sesuai dengan bencana? Jika iya, silakan saja. Tetapi apabila beberapa yang kami temukan tidak sesuai dengan SK bencana, kami atensi untuk dikembalikan ke dana BTT lagi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).

Selain tidak sesuai dengan SK Tanggap Bencana, hasil evaluasi dan pengawasan legislatif mendapati rincian subkegiatan dari dana pergeseran itu sebagian besar dialokasikan untuk proyek fisik, tidak berkaitan langsung dengan kondisi darurat di lapangan.

Fauzi mengungkapkan, hasil penelusuran pihaknya sekitar 90 persen alokasi anggaran tidak sinkron dengan penetapan lokasi maupun kebutuhan penanganan bencana yang tertera dalam SK Bupati.

Politisi PKB itu mencontohkan penanganan di Sekotong yang terjadi beberapa bulan lalu. Alokasi penanganan sebesar Rp1 miliar lebih dari total puluhan miliar rupiah dana yang digeser. Sementara itu, porsi terbesar dari dana pergeseran justru dialokasikan untuk kegiatan yang dinilai tidak masuk dalam kategori tanggap darurat bencana.

“Beberapa yang kami temukan tidak sesuai dengan SK bencana, khususnya yang tanggal 23 di bulan Februari itu kami atensi untuk dikembalikan ke dana BTT lagi,” ujar Fauzi.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi TAPD yang sudah mengembalikan anggaran BTT itu kembali seperti semula sekitar Rp30 miliar. Hal itu tertuang pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Lobar akhir Agustus lalu.

Fauzi bahkan membeberkan pergeseran anggaran BTT itu mengalami dua kali pergeseran di zaman bupati nonaktif hingga menyisakan sekitar Rp7,5 miliar. Respons positif TAPD mengembalikan alokasi dana ini dinilainya langkah kooperatif menjaga tata kelola keuangan daerah.

“Pihak eksekutif sudah mengamini dan mengembalikan, kami mengapresiasi iktikad baik tersebut sehingga anggaran BTT kembali ke angka Rp30 miliar lebih,” tambah Fauzi.

Pengembalian alokasi BTT ke porsi semula dinilai sangat krusial di saat dinamika bencana kekeringan saat ini yang melanda Lobar. Belum lagi dengan cuaca dan potensi bencana alam yang kerap terjadi menjelang akhir tahun. Dana BTT menjadi cadangan anggaran yang dapat diakses secara cepat saat situasi darurat atau bencana alam benar-benar terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

“Karena apa pun, ini di akhir tahun, cuaca dan sebagainya itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” pungkasnya.

Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menegaskan BTT tersebut diarahkan untuk penanganan bencana kekeringan yang saat ini telah ditetapkan status tanggap darurat.

Dengan kenaikan status itu pun OPD secara legal dan hukum boleh memakai anggaran BTT. Sehingga ia meminta OPD mempercepat realisasinya agar permintaan dari desa-desa yang mengalami kekeringan butuh air bersih secepatnya bisa disalurkan.

Proses pun ditekankan oleh Wabup dipermudah, jangan dipersulit. Cukup kata dia, surat permohonan dari desa warganya butuh air, anggarannya bisa dikeluarkan. Terkait besaran BTT, Wabup mengaku tidak hafal jumlah pastinya, yang jelas nilainya cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana kekeringan ini. Dengan begitu, warga secepatnya bisa terbantu air bersih.

“Anggaran BTT cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan yang masuk dalam bencana kekeringan. Sehingga masyarakat kita terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya,” ujarnya. (her)

Dampak Kekeringan, Pemdes Sekotong Tengah Salurkan Air Secara Mandiri ke Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dampak Kekeringan, Pemdes Sekotong Tengah Salurkan Air Secara Mandiri ke Masyarakat
Pemdes Sekotong Tengah mendistribusikan air ke warga krisis air dampak kekeringan hingga malam hari. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kekeringan di wilayah Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) mengakibatkan tiga dusun mengalami krisis air. Terdapat 1.138 jiwa warga setempat yang terdampak. Untuk mengatasi krisis air warga, Pemdes setempat tidak bergantung dari bantuan dari Pemkab Lobar. Pihak desa melakukan penanganan secara mandiri dengan menyalurkan air kepada warga yang terdampak.

Kepala Desa Sekotong Tengah, M. Burham mengatakan, krisis air melanda tiga dusun sejak Agustus lalu. Tiga dusun ini masing-masing Dusun Tanjung Batu dengan jumlah jiwa 364 orang, Lendang Re sebanyak 267 jiwa, dan Aik Tangi 507 jiwa.

“Tiga dusun ini krisis air dampak karena kekeringan, sehingga kami prioritaskan kami untuk penanganan air bersih,” kata Burham, Rabu (9/9/2026).

Pihaknya pun telah melaporkan kondisi warga yang mengalami krisis air ini ke Pemkab. Namun penanganan untuk penyaluran atau droping air lamban karena alasannya kekurangan armada. Tak mau berpangku tangan menuggu bantuan Pemkab, Burham pun berinsiatif menangani secara mandiri. Pihaknya dibantu anggota DPRD NTB, Lalu Irwansyah Triadi dan Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi serta warga.

Pihaknya berupaya menyiapkan tandon air di tiap dusun untuk penampungan air. Warga bisa mengambil di tandon yang disiapkan tersebut. Namun, saat ini pihaknya membutuhkan tandon air untuk dipasang di beberapa daerah terdampak. “Dan Alhamdulillah kita juga disumbang satu buah tandon oleh Ketua Dewan,” ujarnya.

Selain tandon air, pihaknya juga dibantu pipa untuk mengalirkan dari tandon ke rumah warga di Dusun Tanjung Batu. Untuk pasokan air sendiri, pihaknya menyedot dari sumur milik salah seorang pengusaha di Dusun Telaga Lebur Desa. Air itu diisi ke tandon dan disalurkan ke masing-masing wilayah lain yang belum memiliki tandon.

“Kami minta air di sumur warga, kita biayai dari Pemdes,” ujarnya.

Melalui upaya mandiri, pihaknya masih bisa mengatasi kebutuhan air warga di tiga Dusun tersebut. Di samping prosesnya cepat dan tidak ribet, sehingga ketika warga membutuhkan bisa secepatnya dilayani.

Pendistribusian air dilakukan sesuai permintaan warga. Dalam sehari bahkan bisa dua kali pendistribusian air. “Kemarin hari Minggu dua kali (droping), siang sama malam,” ujarnya.

Dalam sekali pengirima menggunakan dua tandon besar dengan kapasitas masing-masing 2.500 liter. (her)

Sambut Penonton MotoGP Mandalika, BIZAM akan Dipercantik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sambut Penonton MotoGP Mandalika, BIZAM akan Dipercantik
Guna menyambut penonton MotoGP Mandalika, BIZAM akan dipercantik dengan tampilan dan ornamen khas Pulau Lombok. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Sejumlah area di terminal Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) direncanakan akan dipercantik. Langkah itu dilakukan PT Angkasa Pura (AP) Indonesia BIZAM guna menyambut para pembalap, kru serta penonton MotoGP Mandalika.

Demikian disampaikan General Manager PT AP Indonesia BIZAM Aidhil Philip Julian, kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Proses mempercantik atau beautifikasi terminal BIZAM sendiri direncanakan selesai sepekan sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

BIZAM akan mengusung tema khas Pulau Lombok untuk memberikan sensasi dan pengalaman yang menarik serta unik bagi para penonton MotoGP begitu tiba di BIZAM.

“Kita namakan glow up, guna menyambut para penonton MotoGP yang akan datang untuk menonton balap MotoGP Mandalika,” sebutnya.

Nantinya di beberapa area yang sudah ditentukan akan ditampilkan berbagai keunikan berupa kekayaan budaya dan pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Itu juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan daerah ini kepada masyarakat luar.  

BIZAM sendiri lanjutnya saat ini sudah sangat siap menyambut kedatangan para penonton MotoGP. Mulai dari pengaturan pesawat serta layanan penumpang juga sudah disiapkan sesuai prosedur yang ada. Dari sisi daya tampung juga tidak ada masalah.

Artinya, meski ada lonjakan jumlah penumpang maupun pergerakan pesawat selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung sudah siap diantisipasi. “Kita juga kan tidak baru kali menggelar MotoGP. Pengalaman sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi dari sisi kesiapan bandara, kita sudah sangat siap,” terangnya. (kir)

Usai Diingatkan KPK, Inspektorat Telusuri Ribuan Paket Pokir DPRD NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usai Diingatkan KPK, Inspektorat Telusuri Ribuan Paket Pokir DPRD NTB
Budi Herman (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Inspektorat Provinsi NTB mulai menelusuri ribuan paket hibah pokok pikiran (pokir) DPRD NTB usai adanya peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di lingkup Pemprov NTB.

Inspektur Provinsi NTB Budi Herman, mengatakan pihaknya kini mulai turun lapangan untuk menindaklanjuti temuan lembaga anti rasuah tersebut. Selain dana pokir, KPK juga menyoroti anggaran pengadaan barang dan jasa yang dinilai rentan dikorupsi.

“Saya turun khususnya di Inspektorat Provinsi mulai Rabu, besok berarti (hari ini). Kita tentukan rencana aksi karena terlalu banyak,” ujarnya, kemarin.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terdapat 2.000 paket pokir yang sudah dan akan dilaksanakan. Inilah yang akan dievaluasi kembali oleh Inspektorat sebagai tindak lanjut evaluasi KPK. “Ada 2.000 yang terdapat dalam APBD murni,” katanya.

Budi mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali dalam pelaksanaan pokir di DPRD NTB, di antaranya permohonan pokir harus masuk sebelum musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang). Kemudian banyak ditemukan pokir lintas daerah pemilihan (Dapil), program yang diberikan tidak sesuai dengan permasalahan dan tidak sesuai dengan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD NTB.

Lembaga anti rasuah tersebut memberikan waktu satu bulan untuk mengevalusi kembali penggunaan APBD tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan lagi dan mencegah tindak pidana korupsi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK NTB, Maruli Tua, mengatakan, pihaknya menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rentan melakukan korupsi, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Harapannya konkret langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah pencegahan korupsi, baik itu di eksekutif maupun legislatif,” ujarnya, Rabu malam, 2 September 2026.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi. Begitupun dengan perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu pihaknya meminta Pemprov NTB fokus pada pembenahan terkait dengan tata kelola, mulai dari perencanaan hingga dengan realisasi melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dan hibah.

Untuk menindaklanjuti rapat kali ini, KPK akan melakukan rapat lanjutan bersama dengan Kemendagri, BPKP, dan LKPP agar sepuluh kabupaten/kota termasuk Pemprov NTB bisa mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah.

Adapun dengan minimnya tingkat SPI Pemprov NTB, Maruli Tua menegaskan harus ada langkah-langkah terpadu yang harus diambil pimpinan dan DPRD. Para pemangku kebijakan di lingkup Pemprov NTB harus mau bergerak untuk memperbaiki tata kelola, terutama di bidang perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Di samping itu, KPK juga menyoroti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di OPD ini. Hanya saja, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK NTB itu enggan untuk merincikan apa saja yang disorot oleh KPK di Dinas tersebut.

“Emang fokusnya di perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Tapi tadi disinggung juga soal ESDM,” pungkasnya. (era)

1...777879...1,070Halaman 78 dari 1,070