Selong (suarantb.com) – Empat Investor disebut mengincar objek wisata Sunrise Land Lombok (SLL). Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) sedang melakukan penilaian mendalam terhadap sejumlah investor yang berminat mengelola kawasan wisata yang dibangun oleh Pemda Lotim. Proses ini dilakukan setelah kontrak pengelolaan sebelum berakhir tanpa adanya perpanjangan dari pengelola lama.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Widayat menjelaskan, bahwa aset wisata daerah tersebut saat ini dalam tahap evaluasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TK-KSD). Penilaian ini melibatkan beberapa pihak untuk memastikan transparansi dan keputusan terbaik bagi daerah.

“Kita tidak bekerja sendiri. Ada beberapa investor yang sedang dinilai, termasuk yang lama dan beberapa calon baru, totalnya ada empat,” jelas Widayat, menjawab Suara NTB, Selasa (13/1/2026).

Dia menegaskan bahwa kriteria pemilihan investor tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (profit oriented), tetapi lebih pada keberlanjutan (sustainable oriented) dan dampak bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan destinasi wisata itu dapat menarik wisatawan secara kualitas dan kuantitas.

Mengenai berakhirnya kontrak dengan pengelola sebelumnya, Widayat memberikan penjelasan. Menurutnya, seharusnya perpanjangan kontrak diajukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir. Namun, hingga batas waktu 31 Desember 2025, tidak ada pengajuan sama sekali dari pihak pengelola lama, yang disebutnya sebagai SLL.

Keempat calon investor yang sedang dalam proses penilaian tersebut beragam latarnya. Salah satunya adalah sebuah perusahaan dari Jakarta yang berpengalaman mengelola kawasan seperti Ancol. Ada juga kelompok pemuda lokal dan investor dari luar daerah lainnya.

Widayat menyampaikan harapan agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesehatan ekonomi masyarakat. Dari kontrak sebelumnya, Pemda Lotim hanya menerima sekitar Rp50 juta per tahun. Untuk masa depan, harapannya tentu lebih besar.

“Harapannya lebih dong, kalau bisa satu miliar harapan kami. Tetapi yang logisnya kami masih menunggu penilaian dari TK-KSD, berapa pantasnya aset itu dihargai,” imbuhnya.

Kawasan wisata yang luasnya sekitar 4 hektare itu rencananya akan ditata ulang. Pemerintah berkomitmen untuk mengikuti master plan yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata, baik dengan investor baru maupun lama yang akan terpilih nanti.

Proses penilaian oleh TK-KSD ini menjadi penentu bagi masa depan kawasan wisata tersebut, dengan tujuan akhir menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Lombok Timur.

Harapkan Tetap Berlanjut

Direktur SLL, Qori’ Bayyinaturrosy saat dikonfirmasi menyampaikan harapannya tetap berlanjut kontraknya sisa satu tahun 2026 saja. Dia sampaikan, niatan awalnya memang akan mengakhiri masa kontraknya pada tahun ini. Dimana, semua yang sudah disiapkan dalam master plan sudah diimplementasikan.

“Secara pribadi, semua konsep saya sudah terealisasi. Dan saya sendiri sudah ada niat lama mau mundur dari Direktur SLL,” ungkapnya.

Untuk tahun 2027 dipastikan tidak akan dilanjutkan lagi. Akan tetapi, kalau ada kebijakan Bupati yang memberikan masa perpanjang lebih lama, akan dipertimbangkan. Masa kontrak yang lebih panjang akan memudahkan pengelola lebih leluasa untuk menata objek wisata bahari tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Qori’, Dispar tidak etis melalukan tindakan pemutusan kontrak secara sepihak. Dikatakan, sebenarnya sudah lama mengajukan permohonan kontrak dan sudah disiapkan dokumen perpanjangan 2026 dan sudah siap diteken. Akan tetapi dibatalkan secara sepihak.

Direktur SLL ini meminta diberikan masa transisi tiga bulan ke depan jika dipaksa untuk tetap meninggalkan SLL. Ditambahkan, sejumlah pengelola sudah memilih keluar dan menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Disebutkan, jumlah karyawan tetap 24 orang dan tidak tetap 28 orang. Sebagian besar karyawan juga merupakan warga sekitar Labuhan Haji. (rus)