Beranda blog Halaman 788

DLH: Pembangunan Bank Sampah Induk di Mataram Rampung

0
Pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) modern Sandubaya, Kota Mataram. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan bank sampah induk bantuan pemerintah pusat senilai Rp800 juta rampung 100 persen. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Jumat 29 November 2024.

Nizar mengatakan pembangunan bank sampah induk di Kecamatan Ampenan itu masih kosong, karena berupa fasilitas gedung seperti kantor. “Untuk pemanfaatannya dimulai bersamaan dengan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kebon Talo yang segera dibangun di areal bank sampah induk,” katanya.

Pembangunan bank sampah induk ini menjadi satu paket perencanaan dengan pembangunan TPST Kebon Talo dengan anggaran sebesar Rp26 miliar dari pemerintah pusat, sehingga pemanfaatan akan dilakukan secara bersamaan tahun 2025.

Dalam konsepnya, bank sampah induk dibangun seperti sebuah kantor sebagai pusat transaksi antara masyarakat dengan petugas DLH untuk menerima tabungan sampah plastik dari masyarakat.

Masyarakat yang akan menabung di bank sampah induk ini boleh warga dari mana saja, tidak harus warga Kota Mataram. Apalagi, lokasi pembangunan bank sampah induk tersebut berada di wilayah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat.

“Siapa pun boleh menabung sampah di Bank Sampah Induk Mataram,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLH Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya sebelumnya mengatakan bank sampah induk itu khusus sebagai lokasi penerimaan dan pencatatan tabungan sampah dari masyarakat, sementara untuk pengolahan dan proses selanjutnya dilakukan di Mataram Maggot Center (MMC).

Dengan demikian, fasilitas bank sampah induk bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menabung sampah plastik.

Keberadaan Bank Sampah Induk Mataram, juga menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ingin menjual atau menabung sampah plastik yang selama ini dijual ke pengepul.

Bank Sampah Induk Mataram memberikan layanan menabung sampah yang hasilnya dapat di akumulasi dan uang mereka bisa diambil kapan saja dibutuhkan.

“Harga beli sampah plastik dari warga kami samakan dengan pengepul, misalnya di pengepul dijual Rp1.400 per kilogram, kami juga akan bayar seperti itu,” katanya. Sampah-sampah plastik dari masyarakat yang ditabung melalui Bank Sampah Induk Mataram akan diolah di MMC sesuai jenisnya.

Misalnya, untuk jenis botol air mineral yang diterima dalam kondisi kotor dari warga akan dibersihkan. Kemudian, tutup dan plastik kemasan atau merek yang melekat pada botol akan dipisah.

“Kalau botol sudah bersih, harganya bisa lebih, yakni sekitar Rp2.400 per kilogram dari hargaRp1.400 per kilogram dalam kondisi kotor,” katanya.

Nilai lebih itulah, yang menjadi keuntungan dan bisa menjadi potensi pendapatan daerah. “Untuk penjualan sampah plastik, selama ini kami bekerja sama dengan pengusaha dari Lombok Timur. Kadang kami titip di pengelola TPA Kebon Kongok yang sudah ada kerja sama dengan pengusaha di Surabaya,” katanya. (ant)

Retail Modern di Kota Mataram Terus Menjamur

0
Dua orang siswi berjalan di depan salah satu retail modern di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara pada, Jumat 29 November 2024 kemarin. Jumlah retail modern di Kota Mataram semakin menjamur. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram semestinya melakukan pembatasan terhadap retail modern. Di sejumlah lokasi pasar modern terus menjamur bahkan di pemukiman warga.

Penelusuran Suara NTB, dua retail modern dibangun di Jalan I Gusti Jelantik Gosa di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram. Padahal sebelumnya, tidak ada retail modern di kawasan tersebut. Berikutnya, di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Cilinaya. Jalan Sriwijaya, Jalan Pejanggik, Jalan Langko, dan titik lainnya di Kota Mataram.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto ditemui pada, Jumat 29 November 2024 menegaskan, pasca penetapan peraturan daerah (Perda) Kota Mataram di tahun 2020, tidak ada penambahan terhadap jumlah retail modern di Kota Mataram. Ia berdalih jika ditemukan ada pembukaan di lokasi baru sistemnya buka tutup. Artinya, kemungkinan di lokasi sebelumnya ditutup kemudian pemiliknya mencari lokasi baru dengan berbagai pertimbangan. “Tidak ada penambahan yang ada hanya buka tutup saja,” tegasnya.

Kecuali kata Uun, retail modern di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) harus ada retail modern karena menjadi syarat mutlak pembangunan SPBU dari PT. Pertamina.

Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram berdalih tidak hafal jumlah retail modern yang diatur dalam perda. “Ndak hafal saya,” kilahnya.

Uun mengingatkan pengusaha retail modern tidak mengakali izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya, jumlah izin yang diberikan harus diikuti tanpa harus menambah jumlah dan lain sebagainya.

Selain itu, retail modern mengayomi pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di sekitar kawasan mereka. “Tolong pengusaha retail modern ini mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dan silahkan mengayomi apa pelaku UMKM yang berada di sekitar kawasan mereka,” demikian kata dia. (cem)

NTB Siapkan Pembentukan Dapur Sehat untuk Program Makan Bergizi Gratis

0
Danrem 162/Wira Bakhti Brigjen TNI Agus Bhakti(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB ikut terlibat aktif dalam pembentukan program Dapur Sehat yang digagas pemerintah pusat dan TNI. Program Dapur Sehat bertujuan memastikan seluruh siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, mendapatkan akses kepada makanan bergizi yang memadai dalam program makan bergizi gratis.

Untuk mempersiapkan Dapur Sehat, sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB hadir dalam rapat yang berlangsung di Makorem 162/WB. Rapat ini dipimpin oleh Danrem 162/Wira Bakhti Brigjen TNI Agus Bhakti dengan agenda utama menyambut pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rencana besar ini akan diluncurkan pada Januari 2025.

OPD Pemprov NTB yang hadir seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Untuk mendukung kelancaran program Dapur Sehat, Danrem 162/WB mengungkapkan perlunya dukungan dari dinas-dinas terkait dalam kesiapan bahan pangan dan rekomendasi UMKM yang dapat berperan dalam program ini. Diharapkan UMKM yang konsisten dan berkualitas dapat berkolaborasi untuk menyediakan bahan makanan bergizi bagi program tersebut.

“Kerja sama lebih lanjut akan kami bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh untuk suksesnya program ini,” kata Danrem 162/WB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Aidy Furqan menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan data jumlah siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Dalam rakor sebelumnya bersama wakil Presiden dan Badan Pangan Nasional dibahas pula dua skema pembagian konsumsi makanan. Untuk TK, SD, dan sebagian SMP, siswa akan mendapatkan sarapan dan makan siang, sementara untuk SMA hanya akan diberikan makan siang.

Aidy juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor lokal, seperti kondisi geografis dan selera makan siswa. “Kami mengusulkan lebih mendahulukan zona dengan kemiskinan cukup tinggi dan juga pondok pesantren, karena sering kali kami menemui banyak tumpukan makanan yang tidak termakan di sana. Ini harus menjadi perhatian kami untuk memastikan menu yang disediakan menarik dan disukai anak-anak,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengusulkan perlunya pemetaan kebutuhan bahan baku pangan yang mendukung program Dapur Sehat. Dinas Pertanian siap membantu dengan menyediakan bibit dan berbagai bantuan lain bagi petani. Menurutnya, selain memastikan pasokan bahan pangan yang cukup, hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian petani di NTB.

“Secara tidak langsung, program ini akan memperbaiki ekonomi petani kita, karena kebutuhan bahan baku akan mudah didapatkan, sekaligus memberi pasar yang jelas bagi hasil pertanian mereka,” ujarnya.

Menurutnya, rencana pembangunan Dapur Sehat ini harus dipastikan bahwa setiap unit dapur dapat memenuhi kebutuhan gizi yang optimal dan dapat beroperasi secara efisien. pihaknya juga akan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang baik.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan lintas sektor, program Dapur Sehat di NTB diharapkan dapat menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh provinsi, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Rencana pembangunan ini meliputi spesifikasi bangunan yang akan digunakan, standar bahan baku yang akan dipakai, serta perencanaan kebutuhan operasional per bulan untuk menjaga kelancaran distribusi makanan bergizi.

Terkait lokasi, beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah mulai dibangun di sejumlah kabupaten/kota sebagai tahap awal. Namun, pembangunan ini diharapkan bisa lebih cepat tersebar ke seluruh wilayah NTB, sehingga manfaat program ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kawasan pedalaman.(ris)

Eks PMI Korea Ciptakan Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas

0
Kompor oli bekas, irit dan tahan lama. Selain ekonomis untuk rumah tangga, kompor ini juga berperan mengurangi limbah oli bekas. (ekbisntb.com/ari)

Sudah banyak jenis kompor yang beredar di masyarakat. Mulai dari kompor biogas, kompor LPG, kompor minyak tanah, dan sebagainya. Namun tangan dingin Setiabudi, berhasil menghadirkan kompor alternatif yang murah meriah, awet seumur hidup, dan ramah lingkungan. Kompor yang berhasil dibuat adalah kompor berbahan bakar oli bekas.

SETIA Budi, Warga Desa Jenggala, kecamatan Tanjung, pemilik bengkel Las UD Mitra Usaha di Desa Samaguna (pecahan Desa Jenggala), adalah seorang ahli las. Ilmu dan keahliannya tidak didapat di sekolah teknik resmi, melainkan pengalaman bekerja menjadi TKI di Korea Selatan pada periode 1994-1998 dan 2005 -2011.

UD Mitra Usaha Ia dirikan pada 2014. Awalnya ia fokus untuk mengerjakan pesanan pembuatan pagar rumah, atap, dan reparasi kendaraan. Di sela-sela kegiatan utamanya, ia meluangkan waktu untuk menciptakan berbagai mesin kebutuhan usaha. Mesin huller kopi kapasitas 50 ton sehari, mesin pemecah kacang, modifikasi mesin penggerak Perahu dari mesin sepeda motor rusak, dan terakhir, kompor berbahan bakar oli bekas, adalah karya ciptaanya.

Kompor bekas ini didesain cukup sederhana. Terdiri dari konstruksi utama sebagai tempat duduk tungku (knock down), tungku bundar dari plat besi 6 mm, blower pendorong angin berkapasitas 220 Volt, penampung utama oli bekas kapasitas 2 liter, kran air sumber keluarnya oli, pipa melengkung penghubung oli ke tungku, dan tambahan penutup blower yang bisa dibuka tutup untuk menyesuaikan angin ke tungku.

Cara kerjanya juga sangat sederhana. Langkah awal adalah menghubungkan blower ke colokan listrik. Kedua memantik api pada tungku menggunakan kertas, tisu bekas, atau barang lain yang mudah terbakar. Setelah api pada tungku menyala, kran oli dibuka agar tetesan oli menetes ke tungku. Langkah berikutnya adalah menghidupkan on/off pada blower sehingga memunculkan nyala api berwarna biru dan tak berasap. Setelah semua siap, maka proses memasak pada kompor ini pun bisa dimulai.

“Untuk memfinalkan kompor sampai pada kondisi siap jual seperti sekarang ini, saya sudah melalui proses uji coba sebanyak 10 kali. Dari pemodelan rangka efektif maupun mengukur pemanasan,” ungkap Budi, Kamis 28 November 2024 lalu.

Hadirnya kompor oli bekas ini, sambung dia, bermula dari inspirasi saat ia memperbaiki mata hand traktor. Saat itu, ia menyepuh mata traktor menggunakan oli. Ternyata pendinginan yang terjadi pada besi dari oli bekas membuat besi lebih keras. Sejak itu, Budi pada tahun 2022, kemudian mulai mendesain kompor dari oli bekas. Ketika mendekati final, kompor tertunda karena banyaknya orderan. Ia pun baru bisa melanjutkan proyeknya pada 2024.

“Di 2 bulan awal, sudah terjual 25 unit. Pesanan belakangan banyak yang masuk, termasuk dari Kalimantan. Tapi tidak berani kita penuhi karena terkendala pengiriman ke luar daerah,” ujarnya.

Untuk kompor ini sendiri, Budi mengakui sangat cocok digunakan untuk usaha UMKM seperti pedagang gorengan, atau usaha kuliner. Kompor ini juga banyak digunakan oleh kelompok banjar untuk memasak menu pesta adat, karena volume dan intensitas kompor dapat digunakan 24 jam non stop. Dari uji coba yang sudah ia lakukan, pemakaian setengah hari dengan nyala maksimal menghabiskan sekitar 2 liter Oli bekas. Pada tahap ini, panas yang dihasilkan antara 350-600 derajat.

“Untuk harga jualnya bervariasi. Seputaran KLU saya patok Rp 2 juta, luar KLU Rp 2,5 juta di luar ongkos kirim,” sebutnya. “Terkesan mahal karena bahan besinya paten. Saya jamin busa dipakai seumur hidup, kecuali pada blower karena bisa aus sebab sering dipakai,” tambahnya.

Budi lebih merekomendasikan kompor digunakan pada alam terbuka, tidak digunakan pada dapur tertutup. Pasalnya, saat kompor dimatikan, asap karbon yang muncul dari sisa pembakaran dapat memenuhi ruangan tertutup dan tidak baik untuk kesehatan. (ari)

Ketua KPPS Woha Dibacok Saat Pencoblosan, Biaya Pengobatan Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

0
Aswadin, Ketua KPPS TPS 02, Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima korban pembacokan (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Aswadin, Ketua KPPS TPS 02, Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dibacok pada saat pemungutuan suara berlangsung pada Pilkada serentak, 27 November 2024. Korban dilarikan ke RSUD Bima untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Peristiwa ini terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, sekitar 7-8 kertas suara diberikan kepada peserta. Tiba-tiba datang pelaku langsung membacok tanpa alasan menurut keterangan korban.

Mendapati informasi kejadian tersebut, Erlangga, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima langsung mengunjungi korban di rumah sakit untuk melihat kondisi korban.

“BPJS Ketenagakerjaan menanggung semua biaya untuk perawatan dan perobatan bagi Aswadin. Karena seluruh petugas KPPS KPU di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima (Kota Bima, Kab Bima, Kab Dompu) sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, meninggal dunia pada saat bekerja maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan,” jelas Erlangga.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan turut menyampaikan rasa prihatin kepada korban, atas peristiwa tersebut. Menurutnya, risiko-risiko tidak terduga (kecelakaan) inilah yang perlu diantisipasi. Sehingga, sangat penting menjadi peserta BPJS Ketanagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat mengalami risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, atau cacat. Dengan kata lain, BPJS Ketenagakerjaan adalah “payung” bagi pekerja saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Mengapa penting menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Diantaranya menjadi Jaminan Keuangan Saat Terjadi Risiko seperti jika mengalami kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan santunan berupa biaya pengobatan sampai tak terhingga, hingga santunan cacat tetap.

Jika terjadi kematian karena kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan santunan kematian Rp42 juta yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dana JHT dapat digunakan sebagai modal usaha, biaya pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Bagi yang mengalami cacat total tetap, akan mendapatkan santunan berkala setiap bulan.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan keluarga akan merasa lebih tenang karena sudah memiliki perlindungan finansial saat menghadapi risiko yang tidak terduga.

“Untuk dua program, iurannya kecil sekali, Rp16.800 perbulan. Tapi tanggungannya sangat besar jika terjadi risiko, kecelakaan, bahkan kematian. Karena ini menjadi bentuk tanggung jawab negara hadir kepada rakyat,” demikian Boby.(bul)

Dua Jenazah Terakhir Korban Meninggal Kecelakaan di Malaysia Proses Dipulangkan

0
Serah terima jenazah kepada keluarga(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah 5 jenazah warga Lombok dari 7 korban kecelakaan yang meninggal di Malaysia dipulangkan secara bertahap, menyusul 2 jenazah dipulangkah terakhir.

“Dua jenazah lagi besok Sabtu,” kata Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna di Mataram, Jumat, 29 November 2024.

Dua jenazah terakhir dipulangkan Sabtu, sebagaimana disebutkan Noerman, yaitu :
1. Nama : Masirah (L)
TTL : Montong Bacek, 13 Desember 1974
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
2. Nama : Jumahir (L)
TTL : Kemalik Jaran, 31 Desember 1981
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
Sementara 5 jenazah yang sudah dipulangkan secara bertahap yaitu :
1. Nama : Sarapudin (L)
TTL : Lendang Kekah, 31 Desember 1975
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB
2. Nama : Agus Muliadi (L)
TTL : Lendang Kekah, 31 Desember 1984
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
3. Nama : Suandi Putra Kedaro (Kiri)
TTL : Kendaro, 01 Juli 1999
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
4. Nama : Rumintang (L)
Tanggal terbit : 01 Mei 2008
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
5. Nama : Ridoan (L)
TTL : Lendang Garuda, 08 September 1982
Alamat : Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

Noerman menambahkan, BP3MI NTB memfasilitasi ambulance untuk pemulangan jenazah ketujuhnya, dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid hingga ke kampung halamannya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan, kronologi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya 7 orang WNI asal Lombok.

Pada 21 November 2024, KJRI Kuching menerima informasi tentang tujuh WNI/PMI yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para WNI dijemput oleh sponsor / agency untuk menuju ke Malaysia menggunakan kendaraan roda empat.

Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan cukup parah di Jalan Raya Sarikei – Sibu (Sarawak Malaysia). Saat itu pengemudi panik ketika dihadang razia oleh petugas kepolisian setempat. Pengemudi kemudian berusaha melarikan diri dan nekad berbalik melawan arus meski telah diperingatkan oleh petugas. Akhirnya kendaraan tersebut bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah yang berlawanan.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan KJRI, ketujuh WNI tersebut merupakan PMI asal Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. KJRI Kuching telah berkoordinasi dengan BP3MI NTB dan telah memperoleh data ketujuh individu PMI tersebut. Sebelumnya PMI tersebut berangkat pada 20 November 2024 dengan rute Lombok-Surabaya-Pontianak menggunakan pesawat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia lewat jalan darat.(bul)

Harga Emas Antam Jumat Turun Rp5.000 ke Angka Rp1,508 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, turun sebesar Rp5.000 dari hari sebelumnya, yang sebesar Rp1.513.000 per gram, sehingga harga emas per gram kini dibanderol Rp1.508.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.356.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
– Harga emas 0,5 gram: Rp804.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.508.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.956.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.409.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.315.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.575.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.312.000.
– Harga emas 50 gram: Rp72.545.000.
– Harga emas 100 gram: Rp145.012.000.
– Harga emas 250 gram: Rp352.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp724.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.448.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 (ant)

Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket mulai Desember 2024

0
Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan(ekbisntb.com/ant)

Tangerang (ekbisntb.com) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) akan menurunkan harga tiket penerbangan khusus rute domestik mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa implementasi kebijakan penurunan harga tiket penerbangan untuk periode Natal dan Tahun Baru ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi udara dengan harga terjangkau, utamanya di tengah persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru nanti. Oleh karena itu, hingga saat ini upaya koordinasi intensif terus diperkuat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kelancaran implementasi secara teknis di lapangan,” katanya.

Ia menyebutkan, upaya menurutkan harga tiket ini untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban perjalanan jelang periode libur panjang akhir tahun. Hal ini juga sekaligus mendukung pemulihan sektor ekonomi, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Penurunan harga tiket ini juga telah memperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Dengan demikian, diberlakukannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” ungkapnya.

Penurunan harga tiket ini, diproyeksikan akan mencapai 10 persen, dimana sebagian berasal dari komponen penunjang harga tiket. Komponen tersebut di antaranya adalah fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian avtur di sejumlah bandara.

“Rencana implementasi penerapan kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang sebelumnya telah dikaji secara menyeluruh oleh Pemerintah RI, dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat diharapkan menjadi langkah konkret yang berdampak positif bagi langkah peningkatan mobilitas masyarakat utamanya di momen peak season liburan akhir tahun nanti,” ujarnya.

Dalam hal tersebut, Garuda Indonesia menyambut baik soliditas yang terjalin antar seluruh stakeholder guna menurunkan harga tiket pesawat pada periode libur akhir tahun.

“Kami akan segera mengimplementasikan kebijakan ini, setelah diterbitkannya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” kata dia. (ant)

Wamen PKP Bakal Usut Persoalan Mahalnya Harga Tanah

0
Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

“Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya,” ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

“Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius,” tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

“Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat,” katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

“Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu,” pungkasnya. (ant)

BTN Ajukan Skema KPR Desa

0
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, pihaknya tengah mengajukan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Desa.

“Kami sedang mengajukan KPR Desa, untuk renovasi rumah-rumah desa yang tak layak huni,” kata Nixon saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, program KPR Desa tersebut diusulkan untuk menjadi bagian dari target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit. Dengan begitu, program tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Lantaran termasuk bagian dari program KPR FLPP, skema KPR Desa didesain dengan tenor 30 tahun.

“Asosiasi perumahan bisa membangun dengan limit Rp75 juta. Kalau 30 tahun, kami kaji angsuran hanya Rp480 ribu. Jadi, sangat terjangkau untuk masyarakat di desa,” ujarnya.

Desain tenor 30 tahun disiapkan guna mengurangi beban angsuran masyarakat. Menurut Nixon, definisi harga terjangkau (affordable price) dalam konteks perumahan lebih menekankan aspek cicilan, alih-alih suku bunga atau down payment (DP).

“Ini yang orang banyak keliru. Affordable menurut pengalaman kami riset ke masyarakat adalah angsuran. Itu yang langsung dirasakan,” ujarnya.

Adapun soal program KPR FLPP 800 ribu unit merupakan usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara.

Dia berharap target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200 ribu unit bisa naik menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, BTN bakal membutuhkan dana senilai Rp80 triliun. Angka itu diperoleh dari perhitungan rencana model pendanaan sebesar 50 persen berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank.

“Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp80 triliun, kalau formatnya masih FLPP,” ujar dia.

Nixon menyebut bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri untuk likuiditas. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.

“Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami,” tambahnya. (ant)