Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB ikut terlibat aktif dalam pembentukan program Dapur Sehat yang digagas pemerintah pusat dan TNI. Program Dapur Sehat bertujuan memastikan seluruh siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, mendapatkan akses kepada makanan bergizi yang memadai dalam program makan bergizi gratis.
Untuk mempersiapkan Dapur Sehat, sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB hadir dalam rapat yang berlangsung di Makorem 162/WB. Rapat ini dipimpin oleh Danrem 162/Wira Bakhti Brigjen TNI Agus Bhakti dengan agenda utama menyambut pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rencana besar ini akan diluncurkan pada Januari 2025.
OPD Pemprov NTB yang hadir seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.
Untuk mendukung kelancaran program Dapur Sehat, Danrem 162/WB mengungkapkan perlunya dukungan dari dinas-dinas terkait dalam kesiapan bahan pangan dan rekomendasi UMKM yang dapat berperan dalam program ini. Diharapkan UMKM yang konsisten dan berkualitas dapat berkolaborasi untuk menyediakan bahan makanan bergizi bagi program tersebut.
“Kerja sama lebih lanjut akan kami bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh untuk suksesnya program ini,” kata Danrem 162/WB.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Aidy Furqan menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan data jumlah siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Dalam rakor sebelumnya bersama wakil Presiden dan Badan Pangan Nasional dibahas pula dua skema pembagian konsumsi makanan. Untuk TK, SD, dan sebagian SMP, siswa akan mendapatkan sarapan dan makan siang, sementara untuk SMA hanya akan diberikan makan siang.
Aidy juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor lokal, seperti kondisi geografis dan selera makan siswa. “Kami mengusulkan lebih mendahulukan zona dengan kemiskinan cukup tinggi dan juga pondok pesantren, karena sering kali kami menemui banyak tumpukan makanan yang tidak termakan di sana. Ini harus menjadi perhatian kami untuk memastikan menu yang disediakan menarik dan disukai anak-anak,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengusulkan perlunya pemetaan kebutuhan bahan baku pangan yang mendukung program Dapur Sehat. Dinas Pertanian siap membantu dengan menyediakan bibit dan berbagai bantuan lain bagi petani. Menurutnya, selain memastikan pasokan bahan pangan yang cukup, hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian petani di NTB.
“Secara tidak langsung, program ini akan memperbaiki ekonomi petani kita, karena kebutuhan bahan baku akan mudah didapatkan, sekaligus memberi pasar yang jelas bagi hasil pertanian mereka,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pembangunan Dapur Sehat ini harus dipastikan bahwa setiap unit dapur dapat memenuhi kebutuhan gizi yang optimal dan dapat beroperasi secara efisien. pihaknya juga akan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang baik.
Dengan semangat kebersamaan dan dukungan lintas sektor, program Dapur Sehat di NTB diharapkan dapat menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh provinsi, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Rencana pembangunan ini meliputi spesifikasi bangunan yang akan digunakan, standar bahan baku yang akan dipakai, serta perencanaan kebutuhan operasional per bulan untuk menjaga kelancaran distribusi makanan bergizi.
Terkait lokasi, beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah mulai dibangun di sejumlah kabupaten/kota sebagai tahap awal. Namun, pembangunan ini diharapkan bisa lebih cepat tersebar ke seluruh wilayah NTB, sehingga manfaat program ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kawasan pedalaman.(ris)
