Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 77

ITDC Gandeng Investor Spanyol, Kembangkan Villa Premium di Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
ITDC Gandeng Investor Spanyol, Kembangkan Villa Premium di Mandalika

 

Praya (Suara NTB)– InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT SAPO Development Lombok, yakni perusahaan penanaman modal asing yang berelasi dengan grup investor asal negara Spanyol, menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA) perjanjian pemanfaatan dan pengelolaan lahan untuk Lot KGH1 dan KGH2 di KEK Mandalika.

PT SAPO Development Lombok akan mengembangkan proyek akomodasi, berupa high-end villa (vila premium) yang menargetkan segmen wisatawan leisure and experiential stay.
Direktur Komersial ITDC, Febrina Meidiana, menerangkan bahwa masuknya investasi ini merupakan cerminan kepercayaan investor asing, terhadap prospek pengembangan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa The Mandalika semakin dipercaya sebagai kawasan investasi yang terkelola dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta menawarkan potensi pengembangan yang berkelanjutan. Kehadiran investor asal Spanyol ini juga memperkuat positioning The Mandalika sebagai destinasi yang menarik bagi pasar global,” ujar Febrina.

Nilai investasi yang direalisasikan oleh PT SAPO Development Lombok mencapai EUR 2,76 juta atau setara dengan Rp54,17 miliar, yang dialokasikan untuk pengembangan di Lot KGH1 dan KGH2. Dengan tambahan investasi tersebut, maka total nilai investasi kumulatif di KEK Mandalika hingga tahun 2025 menjadi Rp5,96 Triliun.

Febrina menambahkan bahwa dalam pengembangan proyek, ITDC selalu mengacu pada masterplan kawasan serta ketentuan tata kelola dan desain yang berlaku di The Mandalika. ITDC memastikan kerja sama pemanfaatan lahan dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab, yakni dengan tetap menjaga kepentingan jangka panjang kawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“ITDC berharap pengembangan villa ini tak hanya memberikan nilai tambah bagi investor dan kawasan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekosistem pariwisata lokal di Nusa Tenggara Barat, sejalan dengan upaya mendorong The Mandalika sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia,” tutup Febrina.(bul)

Bangun 80 Vila, Investor Spanyol Siap Investasi Rp 55 Miliar di Kawasan The Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Penandatanganan LUDA antara perwakilan ITDC dan PT. Sapo Development Lombok yang aman membangun sebanyak 80 villa di kawasan The Mandalika, di kantor ITDC The Mandalika, Rabu (14/1/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (suarantb.com) – Memasuki awal tahun 2026 ini InJourney Tourism Development Corportion (ITDC) sukses mengamankan satu kesepakatan kerjasama investasi dengan investor asal Spanyol yang berencana membangun sebanyak 80 villa di kawasan The Mandalika. Kesepakatan investasi ditandai dengan penandatanganan Land Utilization and Development Agreement (LUDA) antara ITDC dengan PT Sopa Development Lombok, bertempat di kantor ITDC kawasan The Mandalika, Rabu (14/1/2026).

Kepastian investasi dari investor Spanyol tersebut kian menambah panjang daftar investor yang membangun di kawasan The Mandalika. Di mana sejauh total sudah ada 33 investor dan pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus tersebut. Dengan total nilai investasi yang masuk mencapai Rp. 5,96 triliun. “Ini investor yang ke 34 yang berinvestasi di kawasan The Mandalika,” sebut Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, kepada awak media usai penandatanganan LUDA di kantor ITDC.

PT Sapo berencana akan membangun sebanyak 50 villa ekslusif ditambah 30 vila standar. Dengan total investasi mencapai Rp 55 miliar. Di atas lahan seluas 1,6 hektare di lot KGH1 dan KGH2 kawasan The Mandalika. Proses groundbreaking pembangunan vila-vila tersebut direncanakan pada sekitar bulan April mendatang. Dengan target rampung pembangunan dan operasional villanya di tahun 2028 mendatang.

Tambahan vila itu nantinya akan semakin menambah ketersediaan akomodasi pariwisata, khusus vila di kawasan The Mandalika. “Tidak kalah penting masuknya PT. Sapo ini diharapkan bisa menjadi pembuka jalan bagi masuknya investor-investor lainya di kawasan The Mandalika. Terutama yang berasal dari Spanyol dan negara-negara eropa lainya,” tambah Vice President Business Development ITDC Vicki Denisa, di tempat yang sama.

Ia menegaskan berinvestasi di kawasan The Mandalika punya banyak kelebihan dan keuntungan. Selain karena memang potensi luar biasa yang dimiliki, sebagai KEK kawasan The Mandalika juga menawarkan berbagai kemudahan dalam fiskal maupun non fiskal. Seperti kemudahan berupa pembebasan bea impor untuk barang-barang habis pakai hingga pembebasan pajak lainya. Pihak ITDC menegaskan siapa membantu mengawal PT. Sapo selama proses pembangunannya.

“Termasuk soal tenaga kerja, kita siap untuk memfasilitasi dengan menyiapkan jaringan yang siap menyediakan tenaga kerja yang berkompeten. Ini juga bentuk komitmen ITDC, bahwa dalam setiap proses pembangunan di kawasan The Mandalika bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” imbuh Troy.

Hal senada juga disampaikan Kepala Administrator KEK Mandalika Bambang Wicaksono. Menurutnya, berinvestasi di kawasan The Mandalika adalah pilihan yang tepat dan terbaik. Karena memang banyak kemudahan yang bisa diperoleh para investor ketika berinvestasi di kawasan The Mandalika.

“Kawasan The Mandalika merupakan kawasan pariwisata premiun dengan berbagai potensi luar. Dan, kita selaku administrator kawasan siap mengawal proses pembangunan serta memastikan fasilitas dan semua kemudahan yang ada diterima oleh investor,” tegas Bambang. (kir)

7.000 Hektare Lahan Tambak Garam Rakyat Terdeliniasi di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (pexels-hson-27098287)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, memastikan penyiapan lahan program tambak garam rakyat terus dilakukan bahkan yang sudah terdeliniasi (penentuan garis batas) sekitar 7.000 hektare.

“Dari 7.000 hektare tersebut kami tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kondisinya apakah layak dijadikan tambak garam atau tidak,” kata Kadis Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Dayat melanjutkan, dari 7.000 hektare ada sekitar 2.000 hektare yang sebelumnya berkategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Status LP2B tersebut sudah dikeluarkan seiring adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan pemerintah.

“Status lahannya yang Pemerintah siapkan sudah tidak ada masalah untuk LP2B karena status tersebut sudah kita revisi di Perda RTRW yang baru,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kordinasi dengan Dislutkan Provinsi NTB, untuk penyusunan feasibility study (studi kelayakan) sudah disiapkan anggaran sekitar Rp300 juta. Selain itu, Dislutkan Provinsi NTB,juga akan membuat rencana bisnis kaitannya dengan pola investasi yang dilakukan nantinya.

“Jadi, FS itu dilakukan untuk bisa mendapatkan gambaran lebih detail lagi terkait topografi lahan termasuk kadar tanah yang dianggap layak untuk dijadikan tambak garam,” ucapnya.

Ia mengakui, memang yang sudah di deliniasi ada 7.000 hektare berdasarkan kesesuaian dengan RTRW. Tentu untuk membuat kebijakan lebih lanjut dibutuhkan data lebih detail lagi sehingga perlu dilakukan Studi kelayakan baik dari segi topografi maupun tekhnis lainnya.

“Kami berharap dari hasil FS tersebut kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait kondisi lahan dan bisa sesuai untuk program pengembangan garam dengan tekhnologi evaporasi,” ucapnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan tambak garam adalah kondisi lahannya jangan sampai tanahnya berpasir,sehingga penyusunan FS perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kelayakannya dengan harapan program ini bisa berjalan sukses.

“Minggu depan kami berencana akan ke KKP dan bertemu langsung dengan dirjen yang membidangi program tersebut. Sehingga apa yang menjadi hajat pemerintah bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Dayat meyakinkan, berdasarkan hasil inventarisasi awal terkait rencana lokasi lahan tersebut saat ini ada 180 orang pemilik dengan status sertifikat hak milik (SHM). Bahkan di lokasi tersebut juga sudah ada infrastruktur jalan usaha tani tinggal dilakukan penataan lebih lanjut untuk memudahkan akses.

“Jalanya sudah ada seleber 3-5 meter dan saat ini jalan tersebut digunakan oleh petani untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, ” tukasnya. (ils)

Belum Dihibahkan, Aset Kemensos di Sumbawa Mangkrak

By
ekbisntb.com
-
0
Belum Dihibahkan, Aset Kemensos di Sumbawa Mangkrak
Nampak kendaraan Dinas Sosial yang mangkrak karena rusak akibat belum adanya hibah dari Kemensos. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Sejumlah aset Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penanganan bencana berupa kendaraan operasional) di Kabupaten Sumbawa, tidak bisa dioperasikan. Kendaraan dinas ini akhirnya mangkrak, karena dalam kondisi rusak berat.

“Jadi ada beberapa kendaraan yang dalam kondisi rusak seperti mobil dapur umum lapangan (Dumlap) yang digunakan saat bencana tidak saat ini tidak dimanfaatkan termasuk kendaraan operasional lainnya,” kata Kadisos Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Syarifah, kepada Suara NTB, Rabu (14/1/2026).

Ia melanjutkan, kendala utama sehingga kendaraan operasional ini dibiarkan mangkrak lantaran belum dihibahkan oleh Kemensos ke daerah. Pihaknya pun sudah meminta ke Kemensos untuk bisa segera menghibahkan ke daerah supaya bisa diperbaiki menggunakan APBD.

“Sudah kita minta kendaraan ini ke daerah supaya bisa kita perbaiki dan kita gunakan secara maksimal tetapi faktanya sampai saat ini belum juga dihibahkan yang berakibat tidak terawatnya aset tersebut,” akunya.

Ia menjelaskan, tidak beroperasinya sejumlah kendaraan dinas itu karena rusak dan sebagiannya tidak ada anggaran operasional. Apalagi selama ini dalam memperbaikinya, termasuk pembelian BBM, terkadang menggunakan dana pribadi karena tidak masuk dalam pembiayaan APBD lantaran belum dihibahkan ke daerah.

“Terpaksa kita pada dana pribadi dulu ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan bencana, karena dari APBD belum kita anggarkan,” terangnya.

Syarifah pun berharap ke depan semua kendala ini bisa teratasi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi ketika terjadi bencana, maka mobil dapur lapangan tersebut dianggap sangat penting.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan angin segar atas persoalan kendaraan dinas ini, sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan dan tidak menjadi barang mangkrak, ” tukasnya. (ils)

Pemkab Dompu Targetkan Angka Kemiskinan 9,8 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP saat menunjukan perjanjian kerja yang ditandatangani Bersama Bupati Dompu usai pelantikan, Senin (12/1/2026) lalu. (suarantb.com/ist)

Dompu (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan 9,8 persen. Sejumlah langkah harus dilakukan secara tepat dan terukur.

Berdasakan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu di tahun 2025, angka kemiskinan di daerah dengan julukan “Nggahi, Rahi, Pahu” menyisakan 32.080 jiwa atau 11,59.

Yani Hartono, SP, Rabu (14/1/2026) mengungkapkan, pemutakhiran data menjadi prioritas untuk dilakukan dalam penanganan kemiskinan di Dompu. Data yang valid dan akurat menjadi kunci penanganan kemiskinan tepat sasaran. Pemutakhiran melalui padu padan data dengan program JKN dan Dinas Dukcapil.

Sehingga penerima JKN yaitu masyarakat yang berada pada desil 1 – 5 bisa terdata dengan akurat. Menurutnya, kecocokan data dapat dicek melalui nomor induk kependudukan. “Targetnya tidak ada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang datanya tidak padan dan tidak aktif,” ungkapnya.

Pemaduan data ini, lanjut Yani, semua ada sistem dan aplikasinya. Dinas Sosial memiliki data kemiskinan dan sasaran program penanganan kemiskinan dari pusat. Data ini kemudian dikoordinasikan secara efektif dengan pihak lainnya. “Hari ini kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Desa / Kelurahan yang menjadi bagian pelaksana di lapangan, juga akan dilibatkan secara aktif dengan memaksimalkan saluran komunikasi yang ada. “Kita pastikan, setiap bulan ada update data, itu menjadi target kita,” ungkap Yani Hartono. (ula)

Konflik Pengelolaan Mangrove di Lotim Terselesaikan, Destinasi Wisata Segera Dibuka

By
ekbisntb.com
-
0
Bale Mangrove Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru. Konflik pengelolaan kawasan mangrove di Lombok Timur akhirnya menemui titik terang. (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Konflik pengelolaan kawasan mangrove di Lombok Timur (Lotim) akhirnya menemui titik terang. Melalui mediasi yang digelar di tingkat kecamatan, semua pihak bersepakat pada solusi sementara untuk mengambil alih pengelolaan oleh Desa Jerowaru selama enam bulan ke depan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Samsul Hakim, menjawab Suara NTB, menjelaskan bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh tim kecil di kecamatan setempat. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bakesbangpoldagri, serta Polsek, Kodim, dan Camat setempat.

“Sudah mulai tenang. Tidak konflik,” ujar Samsul Hakim, menegaskan bahwa suasana telah kondusif pascamediasi.

Berdasarkan kesepakatan, pengelolaan kawasan mangrove untuk sementara waktu diambil alih oleh pemerintah desa. Skema yang disepakati adalah pembentukan pengurus baru dengan tetap melibatkan fasilitasi dari pengurus lama.

“Pengurus lama siap kolaborasi dengan masyarakat. Tidak semestinya jadi bendahara atau ketua, tetapi secara regulasi bisa tetap terlibat dalam pengelolaan,” jelas Hakim. Ia menambahkan bahwa nantinya akan ada proses penyerahan dari desa kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Meski pengurus lama menyatakan kesiapan berkolaborasi, Hakim mengakui bahwa ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menghendaki pergantian pengurus sepenuhnya. Menyikapi dinamika tersebut, Dispar Lotim mengusulkan untuk mengambil jalan tengah. “Kami harap tidak berlarut-larut. Yang penting segera dibuka, kembali dibuka untuk pengunjung,” tekan Hakim.

Ia juga memperjelas bahwa dalam skema ini, pengelolaan tidak masuk ke dalam anggaran Dispar atau PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetapi akan dikelola melalui anggaran desa (PADes).

Untuk memastikan keberlanjutan komunikasi, Dispar Lotim akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kecamatan Jerowaru. “Intinya, kita semua menginginkan destinasi ini beroperasi normal, dikelola secara baik, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Samsul Hakim.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan kawasan wisata mangrove dapat segera beraktivitas kembali dan dikelola secara lebih kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kawasan itu kini menjadi tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanaman yang memiliki multifungsi ini telah menjadi salah satu daya tarik baru untuk berwisata. Karenanya, tempat ini secara spesifik dinamakan ekowisata bale Mangrove.

Tempat ini tampak menjadi satu-satunya tempat berwisata dengan konsep hutan di atas perairan. Tanaman peredam gelombang besar serta penahan abrasi air laut ini juga menjadi tempat wisata edukasi. Belajar tentang mangrove itu sendiri dan jenis ikan serta burung-burung yang berkicau di ranting pohon.

Bale Mangrove ini terbilang menjadi tempat satu-satunya juga di Lotim yang menyuguhkan konsep wisata yang sedikit berbeda. Wisata di pantai itu tak selamanya menikmati butiran pasir putih, pink ataupun hitam karena kandungan pasir besinya. Tapi wisata bale mangrove ini di tengah hutan namun pinggir pantai.

Indahnya pemandangan Teluk Jukung yang diapit pulau-pulau kecil menambah keunikan kawasan wisata Bale Mangrove ini. Selain belajar tentang mangrove dan satwa yang ada di dalamnya, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan indah perairan Teluk Jukung yang tenang. Ribuan keramba jaring apung tempat budidaya lobster menambah kekhasan kawasan wisata ini.

Seperti tempat-tempat wisata lainnya, Bale Mangrove juga menjadi pilihan tempat berswa foto yang digemari pengunjung. Semua pengunjung tidak melewati kesempatan mengabadikan gambar saat berada di tengah kawasan hutan mangrove tersebut. (rus)

Transfer Pusat Menyusut, Bupati Lotim Gencarkan Peningkatan PAD di Tahun 2026

By
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (suarantb.com/dok)

Selong (suarantb.com) – Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) untuk semakin menggenjot kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi pesan kunci dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Pendopo Bupati, Rabu (14/1/2026).

Rakor yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dan diikuti seluruh jajaran perangkat daerah ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan untuk tahun depan di tengah tantangan ketidakpastian aliran dana pusat.

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai sangat baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai 100,78 persen, dengan PAD menyentuh 99,5 persen, dan belanja daerah sebesar 98,33 persen. “Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang semakin baik, berkat kerja keras dan motivasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan agar tidak muncul rasa puas diri. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang menjadi penghasil PAD, untuk terus meningkatkan kontribusi. Ia juga meminta agar eksekusi program dan kegiatan, khususnya yang bersifat fisik, dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir periode.

“Tanggung jawab pengelolaan keuangan kini melekat langsung pada kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran. Mereka harus bekerja lebih keras dan cerdas,” tegas Haerul.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendukung pelaksanaan APBD TA 2026, termasuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), telah disiapkan. Dasar hukumnya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2025.

Juaini menyoroti capaian PAD TA 2025 sebesar 99,50 persen sebagai realisasi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa OPD dinilai berkinerja luar biasa, seperti BPKAD (125 persen), RSUD dr. R. Soedjono Selong (108 persen), dan Dinas Lingkungan Hidup (107,4 persen).

“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya oleh OPD yang realisasinya masih di bawah target. Dengan dana transfer yang cenderung berkurang, inovasi dan optimalisasi PAD adalah kunci kemandirian daerah,” jelas Sekda.

Rakor ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat Lombok Timur, meski di tengah tekanan untuk mandiri secara finansial.(rus)

Cuaca Ekstrem, Ratusan Nelayan di Taman Ayu Tak Bisa Melaut

By
ekbisntb.com
-
0
Nelayan di Taman Ayu tak bisa melaut mengisi waktu dengan memperbaiki jaring. (suarantb.com/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Ratusan nelayan di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak bisa melaut, akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Akibat tak melaut, mereka pun kehilangan penghasilan. Untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat mengusulkan bantuan pangan ke Pemkab.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin mengatakan, cuaca buruk di desanya terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Dampaknya cukup dirasakan oleh warganya di beberapa dusun yang notebene sebagai nelayan. “Dampaknya nelayan tidak bisa melaut, sejak cuaca buruk sekitar beberapa hari terakhir,” kata Tajudin, Selasa (13/1/2026).

Jumlah warga yang terdampak cuaca ekstrem ini sebut dia ada sekitar 137 Kepala Keluarga (KK). Mereka bermata pencaharian sebagai sebagai nelayan. Di luar itu ada juga yang bermata pencaharian lain. Mengantisipasi kebutuhan warga ini, pihaknya pun sudah membuat surat ditujukan kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk mengusulkan bantuan pangan berupa beras kepada warganya.

Ia berharap agar bantuan diberikan kepada warganya sampai cuaca membaik. Sebab Pemdes tidak bisa mengalokasikan dari Dana Desa (DD). Pemdes mengalokasikan untuk kebencanaan, tidak bisa untuk bantuan langsung. Begitu pula bantuan ketahan pangan yang dialokasikan melalui DD, dalam bentuk program, tidak bisa langsung. “Mudah-mudahan nanti ada dari OPD,” harap dia.

Kondisi ini diakuinya tiap tahun dialami nelayan setempat. Biasanya terjadi pada awal tahun, pada bulan Januari. Untuk itu pihaknya berharap agar ada program intervensi berupa usaha lain bagi nelayan agar ketika musim paceklik seperti saat ini mereka bisa memiliki pendapatan. Namun kata dia, ada juga nelayan yang sudah antisipasi dengan menyiapkan simpanan untuk kebutuhan masa seperti ini. (her)

Pembangunan Pariwisata Kerakyatan

By
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan Pariwisata Kerakyatan
H. Amar Nurmansyah (suarantb.com/bug)

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menyatakan konsep pembangunan Pariwisata Kerakyatan yang diusungnya saat ini akan tetap memadukan semua kepentingan. Investasi dan masyarakat dikolaborasikan, sehingga saling memberi manfaat nyata antara keduanya.

Berbicara di Forum Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di hadapan seluruh kepala OPD yang hadir, Rabu (14/1/2026), Bupati menjelaskan, bahwa Pariwisata Kerakyatan saat ini menjadi arah baru pengelolaan pariwisata KSB. Di mana semua kegiatan pariwisata harus dikelola dengan keterlibatan dan pemberian manfaat langsung bagi masyarakat.

“Apapun itu yang berkaitan dengan pariwisata masyarakat harus dilibatkan. Tahun ini kita mulai intervensi dan harapan saya semua OPD bisa menterjemahkan lewat program-program kerjanya,” tegas Bupati.

Lewat Pariwisata Kerakyatan itu, Bupati menyebut, pemerintah tetap akan terbuka dengan setiap investasi yang masuk ke daerah. Namun investasi itu harus melibatkan masyarakat sekitar tempatnya berada. “Mau bangun hotel, resort atau mengelola objek wisata. Semua boleh. Tapi jangan tinggalkan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Bupati menambahkan, pengelolaan pariwisata saat mulai tahun ini akan melibatkan masyarakat secara aktif. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah tengah bersiap membangun jogging track berkonsep ekowisata di Kecamatan Brang Ene. Fasilitas jogging track itu nantinya akan dikelola penuh oleh warga yang dilembagakan secara profesional seperti BUMDes di bawah koordinasi dinas teknis.

“Kalau itu sudah jadi, wisatawan yang datang ke sini yang selama ini hanya menikmati pantai dan ombak saja, kita akan geser ke sana juga. Jadi pengusaha hotel atau resort dapat manfaat, masyarakat juga dapat untung dari wisatawan itu,” kata Haji Amar sapaan akrab Bupati.

Masih dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, bagaimana konsep pengelolaan Pariwisata Kerakyatan yang ingin dijalankannya. Ia menyebut, sistemnya akan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dicontohkannya, seperti pengelolaan objek wisata Jatim Park dan Bali Zoo. Model itu dinilai Bupati berhasil memadukan rekreasi dengan pelayanan yang terstruktur. “Di Brang Ene kita akan seperti itu pengelolaannya. Dan tidak saja Brang Ene, kita juga akan kembangkan destinasi wisata Brang Rea dengan Rarak Ronges sebagai desa Kopi sebagai objeknya,” imbuhnya. (bug)

Desa Berdaya NTB Diwujudkan

By
ekbisntb.com
-
0
Baiq. Nelly Yuniarti

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB gerak cepat merealisasikan program unggulan “Desa Berdaya” sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Program ini dieksekusi pada awal 2026 ini, setelah seluruh regulasi dan kesiapan data penerima diselesaikan.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Pemprov NTB telah memantapkan langkah awal pelaksanaan Desa Berdaya melalui rapat internal bersama sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD, serta Biro Hukum.

“Kami ingin seluruh regulasi Desa Berdaya selesai di bulan Januari ini. Pergubnya sudah diselesaikan, tinggal penetapan SK desa transformatif untuk 40 desa serta SK kepala keluarga penerima manfaat,” ujar Nelly, usai menggelar rapat bersama terkait Desa Berdaya di Kantornya, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menjelaskan, sebanyak 7.250 kepala keluarga di 40 desa akan menjadi penerima program Desa Berdaya dengan sistem by name, by address. Data penerima tersebut akan diverifikasi secara ketat oleh tenaga pendamping yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya.

“Tenaga pendamping akan bekerja sampai Februari. Target kami, data penerima sudah final di Februari, sehingga Maret kita bisa langsung mulai eksekusi program,” katanya.

Menurut Nelly, ketepatan perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Ia menegaskan, jenis bantuan akan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.

“Kalau bentuknya bantuan sosial, harus masuk ke Dinas Sosial. Kalau bantuan keuangan, pengelolaannya tetap di BPKAD. Dari sisi perencanaan anggaran, kami ingin semuanya jelas agar pelaksanaan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain regulasi utama, Pemprov NTB juga tengah menyusun pedoman turunan sebagai acuan pelaksanaan program. Pedoman Desa Transformatif akan disusun oleh Dinas Desa, sementara pedoman tematik menjadi tanggung jawab Bappeda.

“Kerja bersama lintas perangkat daerah inilah yang kami matangkan. Insya Allah seluruh regulasi dan pedoman selesai di Januari ini,” tambahnya.

Nelly menegaskan, Program Desa Berdaya sudah mulai berjalan secara bertahap. Setelah legalitas rampung pada Januari, Pemprov akan melakukan pembaruan data pada Februari dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum program dijalankan penuh pada Maret 2026.

Meski tahap awal menyasar 40 desa, Pemprov NTB memastikan desa-desa lain tetap akan mendapatkan sentuhan program pembangunan melalui skema kolaborasi.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan NGO. Minggu depan kami rencanakan coffee morning untuk memastikan NGO masuk di desa mana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Iqbal, bahwa keberadaan ratusan NGO diharapkan dapat diorkestrasi agar menghasilkan pembangunan yang harmonis dan saling menguatkan.

Lebih jauh, Nelly menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi membangkitkan ekonomi masyarakat dari desa.

“Kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat melalui desa. Karena sebagian besar masyarakat NTB ada di desa. Kalau ingin berbicara pembangunan dan kemakmuran, maka harus dimulai dari desa,” tegasnya.

Intervensi dalam Program Desa Berdaya meliputi bantuan keuangan, pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Fokus awal program ini akan menyasar 106 desa prioritas dari total lebih dari seribu desa yang ada di NTB.

“Persiapan sudah dilakukan sejak 2025. Tahun 2026 ini kita mulai gas pelaksanaan,” pungkas Nelly.(bul)

1...767778...815Page 77 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami