Beranda blog Halaman 77

KPM Penerima CPP Mataram Berkurang 2.781, DKP Terima Banyak Laporan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KPM Penerima CPP Mataram Berkurang 2.781, DKP Terima Banyak Laporan
Sudirman (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menerima banyak laporan dari pemerintah kelurahan terkait berkurangnya data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Jumlah KPM penerima bantuan CPP pada periode tersebut berkurang sekitar 6 persen atau sebanyak 2.781 KPM dibandingkan alokasi Februari–Maret 2026. Pada periode Februari–Maret, jumlah penerima tercatat sebanyak 46.983 KPM, sedangkan untuk alokasi Juli–September 2026 sebanyak 44.202 KPM.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan pengurangan jumlah penerima tersebut banyak mendapat perhatian dari petugas di lapangan, termasuk pemerintah kelurahan. Sebab, sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima kini tidak lagi masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Penyaluran sebelumnya banyak dan sekarang sedikit. Yang dulunya ada dalam data, sekarang tidak ada nama penerima. Itu menjadi pertanyaan teman-teman di lapangan,” ujar Sudirman, Kamis (10/9).

Menurutnya, berkurangnya jumlah penerima CPP terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait kriteria penerima bantuan. Jika sebelumnya bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk desil 1 hingga 5, kini penerima dibatasi pada desil 1 hingga 4.

Perubahan kriteria tersebut berdampak terhadap jumlah KPM yang masuk dalam daftar penerima CPP periode Juli–September 2026.

Sementara itu, penyaluran CPP di sebagian besar kelurahan telah dilakukan dan beberapa lainnya masih berlangsung. Setiap KPM menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram sekaligus untuk tiga bulan. Masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

Sudirman menyarankan masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini tidak lagi masuk dalam daftar, sementara masih merasa layak menerima bantuan, agar melapor ke pemerintah kelurahan masing-masing. Laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk proses sanggah dan verifikasi data di tingkat lingkungan.

“Ini masalah data, nanti bisa dimusyawarahkan di tingkat lingkungan,” katanya.

Sudirman menjelaskan, data penerima CPP yang digunakan dalam penyaluran merupakan data yang diterima dari Bulog. Data tersebut telah melalui proses verifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak menentukan secara langsung daftar penerima CPP, melainkan menggunakan data yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran bantuan. (pan)

Dinsos Mataram Buka Ruang Sanggah bagi Penerima Bansos Terindikasi Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinsos Mataram Buka Ruang Sanggah bagi Penerima Bansos Terindikasi Judol
Muzakkir Walad (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram memberikan ruang sanggah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

Sebelumnya, Dinsos Kota Mataram merilis data sebanyak 4.467 keluarga penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi judol. Data tersebut tersebar di enam kecamatan, dengan Kecamatan Sandubaya menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 1.032 KK.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan warga yang merasa tidak pernah melakukan praktik judol dapat mengajukan sanggahan dengan membuat surat pernyataan, mengisi formulir sanggah, serta membuat berita acara.

Hingga saat ini, baru 39 orang dari total 4.467 KK yang mengajukan surat pernyataan sanggahan.

“Kami berharap kepada semua kepala lingkungan agar membantu warganya segera mengurus surat pernyataan sanggahan. Jika rekeningnya terindikasi digunakan untuk transaksi judol, juga perlu ditutup agar yang bersangkutan bisa kembali menerima bansos,” ujarnya, Kamis (10/9).

Menurut Muzakkir, mekanisme sanggah diberikan sebagai bentuk toleransi bagi warga yang merasa datanya tercatat dalam transaksi judol, tetapi sebenarnya tidak pernah melakukan aktivitas tersebut. Kondisi itu, misalnya, terjadi karena rekening atau data pribadi digunakan atau terlibat dalam transaksi yang dilakukan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).

“Kalau memang tidak pernah melakukan praktik judol dan datanya disalahgunakan oleh anggota keluarga yang tergabung dalam satu KK, bisa mengajukan sanggah. Ada kemungkinan bansosnya dapat diterima kembali,” jelasnya.

Ia menjelaskan, proses pengajuan sanggah dapat dilakukan melalui kelurahan masing-masing. Warga dapat mengurusnya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), layanan Program Indonesia Pintar (PIP), operator SIEJI, serta layanan Cek Bansos.

Muzakkir menambahkan, langkah tersebut juga perlu segera dilakukan terhadap penerima bansos lanjut usia (lansia) atau warga jompo yang masuk dalam data terindikasi melakukan transaksi judol.

Anggota keluarga diharapkan membantu mengurus proses sanggah agar penerima yang bersangkutan dapat kembali memperoleh bantuan apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan tidak terlibat judol.

Namun, Muzakkir menegaskan pengajuan sanggah tidak serta-merta membuat penerima kembali mendapatkan bansos. Setiap sanggahan tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

“Tidak langsung mendapat bansos kembali. Ada proses verifikasi dan validasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses penyanggahan,” pungkasnya. (pan)

Bros Tembolak Menjadi Branding Kota Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bros Tembolak Menjadi Branding Kota Mataram
(EKBIS NTB/dok) H. Muhammad Ramadhani

Mataram (EKBIS NTB) – Bros Tembolak tidak hanya sebagai produk kriya, melainkan menjadi branding bagi Kota Mataram. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Dr. H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, Bros Tembolak tidak hanya menjadi pembeda produk kriya, melainkan menjadi city branding bagi Kota Mataram. Saat ini, Kota Mataram dikenal relatif homogen dengan berbagi budaya, suku dan agama yang tinggal. Produk ini semakin menguatkan karya seni masyarakat, sehingga menjadi ciri khas. “Kekuatannya lebih pada branding Kota Mataram,” terang Dhani, Kamis (10/9).


Produk kriya juga dihasilkan para perajin adalah Gerbang Sangkareang. Perajin telah menghasilkan berbagai ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk batik serta kerajinan perak lainnya. Bros Tembolak juga diharapkan berkembang sedemikian rupa, sehingga berbicara pariwisata di Lombok yang semakin mendunia,maka tidak sulit membedakan produk khas asal Kota Mataram. “Jadi semakin jelas kalau kerajinan Gerbang Sangkareang dan Bros Tembolak menjadi produk Kota Mataram,” jelasnya.


Menurut Dhani, ide kreatif masyarakat perlu mendapatkan pengakuan. Salah satunya adalah mendaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tujuannya pertama, nilai jual produk lebih tinggi. Kedua, mempromosikan kepada masyarakat agar mulai memikirkan HAKI sebagai sesuatu yang sangat penting.


Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM mengatakan, perajin di Kota Mataram masih level belajar tetapi suatu saat nanti masyarakat sadar tentang HAKI karena mendapatkan pasif income. “Karya yang diciptakan akan mendapatkan keuntungan yang bisa diwariskan. Masyarakat luar negeri bisa kaya karena pasif income dari proses kreatif seperti di Eropa dan China dibayarkan menggunakan hak cipta tersebut,” ujarnya.


Menurutnya, kehadiran publik figure untuk mengurus HAKI bisa mendorong pelaku industri kreatif lainnya untuk mengurus hal yang sama. Selain itu, peran dekranasda dengan menyiapkan galeri UMKM yang berkualitas setelah dikurasi akan memperkuat produk UMKM di Kota Mataram. Akan tetapi,produk kriya ini harus berkualitas, memiliki kemasan menarik, dijamin halal dan higienisitas serta lain sebagainya.
Ia berpikir bahwa wahana atau galeri dekranasda bisa menjadi pintu masuk yang ideal mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual produk kriya Kota Mataram (cem)

Buka Layanan Puskesos

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Buka Layanan Puskesos
Henny Suyasih (EKBIS NTB/pan)

PEMERINTAH Kecamatan Sandubaya menindaklanjuti laporan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram terkait 1.032 kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

Pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Dinsos untuk melakukan identifikasi dan verifikasi data tersebut di lapangan. Masyarakat yang merasa terdampak atau ingin memperoleh informasi terkait status penerimaan bansos dapat mendatangi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang tersedia di masing-masing kelurahan.

Camat Sandubaya, Henny Suyasih, mengaku tidak menyangka jumlah penerima bansos di wilayahnya yang terindikasi melakukan transaksi judol mencapai 1.032 KK. Menindaklanjuti data tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinsos untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Ini di luar dugaan dan ekspektasi. Karena itu, kami melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjutinya,” ujar Henny, Kamis (10/9).

Henny juga meminta seluruh kelurahan merilis data warga yang teridentifikasi melakukan transaksi judol sesuai dengan data yang diterima. Langkah tersebut diperlukan agar jumlah penerima bansos yang terindikasi judol di setiap kelurahan dapat diketahui secara jelas.

Data tersebut selanjutnya akan memudahkan proses identifikasi berdasarkan by name by address (BNBA), termasuk berdasarkan kategori bantuan yang diterima masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Menurut Henny, persoalan judi online sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah kecamatan sejak beberapa waktu lalu. Pada Mei 2026, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dengan melibatkan perwakilan masyarakat serta didampingi masing-masing lurah.

Dalam kegiatan tersebut, materi yang disampaikan antara lain mengenai bahaya pinjaman online dan judi online. Sosialisasi tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga berbagai kalangan profesi, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kecamatan dan kelurahan.

“Yang disampaikan OJK saat itu, kita harus bijak dan memahami literasi keuangan supaya tidak disalahgunakan. Jadi, masyarakat tidak boleh ceroboh dalam melakukan transaksi,” jelasnya.

Henny mengatakan, setelah Dinsos merilis data penerima bansos yang dinonaktifkan karena terindikasi melakukan transaksi judol, sejumlah masyarakat mendatangi kantor kecamatan untuk mengadukan bahwa mereka tidak lagi menerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah kecamatan mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui kelurahan masing-masing. Setiap kelurahan telah memiliki Puskesos sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial.

“Sudah ada di setiap kelurahan yang kita sediakan,” pungkasnya. (pan)

Astra Honda Motor Rilis Warna Baru Honda CT125, Dijual Rp83,5 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
motor bebek trekking Honda CT125

Mataram (Ekbis NTB) — PT Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan motor bebek trekking Honda CT125 melalui pilihan warna baru, Matte Fresco Brown. Warna baru ini melengkapi varian Glowing Red yang sudah dipasarkan sebelumnya.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, menyatakan bahwa pembaruan ini bertujuan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen yang menyukai gaya hidup aktif dan eksplorasi luar ruang.

“Karakter ikonik dan fungsional menjadi kekuatan utama Honda CT125 yang terus kami pertahankan. Melalui warna Matte Fresco Brown, kami ingin memberikan penyegaran bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya berkendara mereka,” ujar Octavianus.

Dari segi performa, Honda CT125 dibekali mesin 125 cc PGM-FI, 4-langkah, SOHC, berpendingin udara. Mesin bersilinder bore x stroke (50 x 63,1 mm) dengan rasio kompresi 10:1 ini sanggup menyemburkan tenaga maksimal 6,76 kW pada 6.250 rpm dan torsi puncak 10,8 Nm pada 4.750 rpm. Karakter mesinnya dirancang responsif pada putaran rendah hingga menengah untuk melibas rute perkotaan maupun trekking.

Secara desain, motor bebek bergaya Iconic Trekking Cub ini mempertahankan sejumlah fitur khas, seperti:

  • Pencahayaan full LED dengan lampu depan bulat dan lampu sein berbentuk kotak.
  • Panel meter digital ringkas berdesain bulat.
  • Posisi setang kemudi tegak untuk visibilitas optimal.
  • Knalpot tinggi khas motor trekking serta front fender berbahan besi.
  • Intake duct berspesifikasi tinggi untuk meminimalkan debu masuk ke mesin.
  • Rak belakang berkapasitas daya angkut hingga 20 kg.

Untuk kenyamanan dan keselamatan, Honda CT125 yang berbobot 116 kg ini didukung suspensi depan teleskopik, pelek 17 inci berbalut ban 80/90 di kedua roda, serta rem cakram ganda berfitur Anti-lock Braking System (ABS) 1-channel pada roda depan. Tangki bahan bakarnya mampu menampung hingga 5,3 liter.

Honda CT125 warna Matte Fresco Brown dan Glowing Red dipasarkan secara eksklusif di seluruh jaringan Honda BigWing dan Wing Dealer di Indonesia dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp83.500.000. (r/fan)

Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja, Astra Motor NTB Gelar Campus Network di UNRAM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Astra Motor Campus Network bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Kamis (10/9/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di daerah melalui gelaran Astra Motor Campus Network. Bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (UNRAM), Kamis (10/9/2026), kegiatan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis guna meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

Dalam kegiatan tersebut, Astra Motor NTB menghadirkan tiga agenda utama, yakni pemaparan profil perusahaan, pelatihan kiat sukses menghadapi wawancara kerja, hingga edukasi keselamatan berkendara (safety riding). Selain itu, peserta dan civitas akademika juga dimanjakan dengan layanan servis serta pemeriksaan sepeda motor gratis.

Technical Service Manager Astra Motor NTB, Rangga Noviar, menyampaikan bahwa Astra Motor Campus Network bertujuan untuk menjembatani dunia industri dengan kalangan akademisi.

“CV yang baik tentu menjadi pintu pembuka untuk dilirik perusahaan. Namun, hal yang paling krusial adalah bagaimana pelamar mampu menceritakan pengalaman mereka secara jelas dan terstruktur saat sesi interview,” ujar Rangga.

Guna mengatasi kendala calon tenaga kerja yang kerap bingung saat diwawancarai, Rangga mengenalkan metode STAR (Situation, Task, Action, Result). Melalui metode ini, mahasiswa diajarkan merinci situasi yang pernah dihadapi, tugas yang diemban, langkah penyelesaian masalah, hingga hasil nyata yang dicapai.

Rangga menekankan bahwa SDM lokal NTB, khususnya lulusan UNRAM, memiliki kualifikasi yang sangat bersaing dengan alumni dari pulau Jawa. Peluang karir dan program internship (magang) pun terus dibuka secara berkala melalui saluran resmi perusahaan.

layanan servis serta pemeriksaan sepeda motor gratis

Pada kesempatan yang sama, Admin Finance Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin perusahaan dalam mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa.

“Ini menjadi acara rutin kami sesuai arahan pusat. Mahasiswa adalah calon tulang punggung dan aset masa depan perusahaan maupun industri nasional. Harapan kami, lulusan perguruan tinggi tidak menumpuk dalam daftar pengangguran, melainkan langsung terserap di berbagai lapangan kerja,” ungkap Ivan.

Ivan menambahkan, fokus Astra Motor NTB tidak sebatas merekrut calon karyawan untuk internal Astra semata. Lebih dari itu, peningkatan soft skill dan kompetensi individu disasar agar para lulusan siap menghadapi tantangan di perusahaan mana pun.

Setelah UNRAM, Astra Motor NTB berencana untuk memperluas jangkauan program Campus Network ke perguruan tinggi lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk menjajaki kerja sama di daerah Lombok Timur hingga kawasan Sumbawa dan Bima. (fan)

BULOG Intervensi Gizi 155 Balita di Lombok Timur Selama Tiga Bulan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perum BULOG memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BULOG Peduli Gizi di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Program yang dilaksanakan pada 10–11 September 2026 ini menyasar 155 balita wasting dan underweight, serta melibatkan orang tua balita dan kader posyandu. Program ini merupakan bagian dari komitmen BULOG dalam menciptakan manfaat bersama bagi perusahaan dan masyarakat (Creating Shared Values).

Lombok Timur (Ekbis NTB) — Perum BULOG menyalurkan bantuan dan pendampingan gizi kepada 155 balita yang mengalami wasting (kurus) dan underweight (berat badan kurang) di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Program bertajuk “BULOG Peduli Gizi” yang berlangsung pada 10–11 September 2026 ini akan berjalan selama tiga bulan ke depan. Langkah intervensi ini diambil mengingat tingginya angka stunting di Lombok Timur yang mencapai 25 persen per Juni 2026, berada di atas rata-rata prevalensi Provinsi NTB (13,39 persen).

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Dhana Putra Prasetya, menyampaikan bahwa penanganan masalah gizi tidak cukup hanya sekadar membagikan makanan tambahan, melainkan membutuhkan edukasi pengasuhan yang intensif.

“Titik beratnya bukan pada pemberian beras dan susu semata, tetapi bagaimana membiasakan orang tua atau pengasuh agar paham melacak progres kesehatan balita dari bulan ke bulan secara maksimal,” ujar Dhana dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Selama tiga bulan, BULOG memberikan bantuan pangan berupa beras fortifikasi “FortiFit” yang kaya multivitamin dan mineral, bantuan susu, hingga alat penanak nasi (rice cooker). Tak hanya pangan, BULOG juga menghibahkan perangkat Antropometri Kit ke posyandu setempat untuk menggantikan alat ukur lama yang sudah tidak memenuhi standar.

Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kesehatan, kader posyandu, hingga Tim Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lombok Timur, Muhammad Khairi, menyambut baik sinergi ini. Diharapkan intervensi gizi dan pendampingan pola asuh ini mampu memberikan dampak berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial. (r/fan)

PLN EPI Hadirkan TPS3R Berbasis Maggot di Kawasan Gasifikasi Lombok Peaker

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) berbasis maggot di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (10/9/2026).
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) berbasis maggot di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (10/9/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) berbasis maggot di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (10/9/2026). Langkah ini menjadi wujud sinergi strategis antara dunia usaha dan Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Fasilitas pengolahan sampah terpadu yang berlokasi di Bagek Kembar, Jalan Arya Banjar Getas ini diresmikan langsung oleh Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Erma Melina Sarahwati, bersama Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, serta dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, H. Lalu Martawang.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Erma Melina Sarahwati, menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah memerlukan keterlibatan lintas sektor. Seiring laju pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat, volume sampah terus meningkat sehingga dibutuhkan intervensi terintegrasi.

“PLN tentu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram untuk bersama-sama menanggulangi sampah. Ini salah satu wujud nyata kolaborasi PLN EPI dengan Pemkot Mataram agar sampah dikelola menjadi manfaat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Erma di lokasi peresmian.

Erma menambahkan, komitmen PLN EPI tidak berhenti pada pembangunan fisik TPS3R semata. Untuk menjamin program berjalan secara berkelanjutan (sustain), masyarakat lokal dibekali pelatihan teknis operasional.

“Kita tidak ingin hanya sekali membangun lalu selesai. Harus ada kesinambungan dengan masyarakat, sehingga PLN EPI benar-benar hadir memberikan dampak positif bagi warga,” lanjutnya.

Penentuan lokasi di Tanjung Karang Permai juga terintegrasi langsung dengan proyek strategis PLN EPI di wilayah tersebut, yakni proyek gasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTMGU) Lombok Peaker. Melalui proyek ini, pembangkit yang semula mengandalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap beralih menggunakan gas yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) berbasis maggot di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (10/9/2026).

Solusi Konkret Tekan Beban TPA Kebon Kongok

Kehadiran TPS3R berbasis maggot ini disambut hangat oleh Pemerintah Kota Mataram. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengungkapkan bahwa Kota Mataram saat ini menghadapi krisis keterbatasan kapasitas penampungan di TPA Kebon Kongok, di mana penetapan kuota pembuangan (ritasi) semakin ketat.

“Persoalan sampah tidak bisa lagi dihadapi dengan pola lama: kumpul, angkut, dan buang. Lewat fasilitas maggot center ini, kita ubah paradigma tersebut. Sampah dijemput, diproses, dan diubah menjadi komoditas bernilai produktif,” tegas Martawang.

Menurut Martawang, kehadiran TPS3R ini secara spesifik mengintervensi limbah organik dari sektor usaha kuliner. Terlebih, di kawasan sekitar proyek gasifikasi terdapat 43 Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir pantai (kawasan wisata Pantai Viral) yang dibina oleh PLN EPI. Dalam waktu dekat, sarana tambatan dermaga gas akan diperpanjang dan penataan tempat bagi 43 PKL tersebut akan diatur secara rapi.

“Usaha para PKL ini mayoritas berfokus pada makanan. Sisa makanan jika tidak diintervensi akan menjadi limbah dalam jumlah sangat besar yang dibuang ke TPA Kebon Kongok. Dengan TPS3R ini, limbah organik tersebut langsung diserap untuk budidaya maggot,” paparnya.

Buka Lapangan Kerja dan Sumber Penghasilan Baru

Sementara itu, Ketua TPS3R Tanjung Karang Permai, Ridwan, menjelaskan bahwa alur pengolahan sampah saat ini telah mengover limbah dari 43 warung kuliner di kawasan Pantai Viral, permukiman warga Kelurahan Tanjung Karang Permai, hingga fasilitas publik terdekat seperti sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sampah dari warung dan pemukiman diangkut menggunakan armada roda tiga (tosa), kemudian dipilah di lokasi TPS3R. Sampah anorganik dipisahkan untuk pengolahan lebih lanjut, sementara sampah organik langsung dimanfaatkan sebagai pakan maggot,” kata Ridwan.

Program edukasi dan pelatihan yang telah diberikan oleh PLN EPI sebelum TPS3R beroperasi kini mulai membuahkan hasil nyata pada roda perekonomian warga Bagek Kembar.

“Nilai ekonominya sangat luar biasa. Ini menjadi sumber mata pencaharian baru bagi warga lokal. Saat ini sudah ada sekitar 10 orang karyawan yang diserap untuk mengelola sampah dan menerima upah rutin,” pungkas Ridwan.

Melalui keberhasilan integrasi pengolahan sampah dan penataan kawasan proyek energi bersih di Lombok Peaker ini, model pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain guna menekan pasokan sampah ke TPA sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi warga. (fan)

Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Strategis untuk Perkuat Layanan PMI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Strategis untuk Perkuat Layanan PMI

Jakarta (Suara NTB) –  PT Bank NTB Syariah resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (9/9).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, bersama perwakilan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni Golfina Kusmarningrum selaku Head of Financial Institution Group dan R. B. Raditya Yudhanegara selaku Head of Sharia Global Banking.

Kerja sama ini difokuskan untuk mendukung peningkatan layanan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), khususnya bagi masyarakat di Provinsi NTB.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis Bank NTB Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat NTB, khususnya para pekerja migran.

Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2024, Nusa Tenggara Barat menempati posisi keempat sebagai provinsi asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan besarnya potensi dan peran strategis NTB dalam ekosistem Pekerja Migran Indonesia.

“Oleh karena itu, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menghadirkan dukungan layanan keuangan yang semakin komprehensif bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan hingga kemudahan layanan transaksi keuangan. Melalui kemitraan strategis bersama Maybank Indonesia, kami berharap penyaluran KUR PMI dapat semakin optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI asal NTB,” ujar Agus.

Ia menambahkan, selain memperkuat skema pembiayaan KUR PMI, Nota Kesepahaman tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kapabilitas jaringan regional serta layanan correspondent banking Malayan Banking Berhad (Maybank Group).

Melalui kerja sama ini, layanan transaksi remitansi atau pengiriman uang, baik dari luar negeri ke Indonesia (inward remittance) maupun dari Indonesia ke luar negeri (outward remittance), diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh PMI dan keluarganya. Kemudahan tersebut didukung oleh konektivitas sistem pembayaran serta solusi digital yang terintegrasi.

“MoU ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan KUR PMI dan kemudahan layanan remitansi lintas negara, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menjajaki kerja sama produk dan layanan perbankan syariah lainnya pada masa mendatang,” tutup Agus.

Melalui kemitraan strategis ini, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi PMI, sekaligus mendorong pemberdayaan finansial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di NTB.(bul)

Potensi Ekonomi Besar, Bima Belum Punya Mesin Ekonomi Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Potensi Ekonomi Besar, Bima Belum Punya Mesin Ekonomi Baru
KETERGANTUNGAN EKONOMI - Para petani sedang memupuk tanaman jagung di wilayah Kabupaten Bima. Ketergantungan ekonomi pada komoditas jagung menjadi tantangan di tengah kebutuhan diversifikasi sektor ekonomi daerah. (Suara NTB/hir)

Bima (EKBIS NTB) – Kabupaten Bima memiliki banyak potensi ekonomi selain sektor pertanian. Sektor peternakan,pariwisata hingga industri pengolahan belum berkembang menjadi mesin ekonomi baru. Hal ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap komoditas jagung yang bersifat musiman.

Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Andi Haris Nasution, SIP., MAP., mengatakan persoalan belum bergeraknya ekonomi baru menjadi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, sektor perekonomian Bima masih terlalu bertumpu pada satu komoditas primer yang harganya ditentukan pasar nasional.

“Gejala struktural, ekonomi Kabupaten Bima terlalu bertumpu pada satu komoditas primer yang harganya ditentukan pasar nasional, panennya musiman, dan nilai tambahnya sebagian besar dinikmati di luar daerah karena hasil mentah dijual apa adanya tanpa diolah. Pertanyaannya kemudian sederhana namun mendasar. Kalau bukan jagung, Bima mau hidup dari sektor apa,” katanya, kepada Suara NTB pada Rabu (9/9).

Ia mengatakan, luas tanam jagung meningkat dari sekitar 70 ribu hektare pada 2022 menjadi lebih dari 93 ribu hektare pada 2024. Namun, peningkatan luas tanam tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

Menurut Andi, pihaknya perlu membangun strategi ekonomi yang tidak lagi berjalan secara sektoral. Hilirisasi, subsidi harga, infrastruktur pasar dan pembinaan koperasi harus ditempatkan dalam satu peta jalan diversifikasi ekonomi.

“Sebagian besar lahan jagung berada di kawasan tegalan dengan biaya produksi tinggi, terutama untuk pupuk yang mudah tercuci air hujan. Ditambah struktur pasar yang tetap didominasi tengkulak, petani jagung Bima berulang kali berada di posisi tawar paling lemah dalam rantai nilai yang mereka hidupi sendiri,” ucapnya.

Salah satu potensi yang mulai diarahkan adalah peternakan melalui rencana hilirisasi ayam terintegrasi di Madapangga. Program tersebut mencakup pabrik pakan, parent stock, hatchery atau DOC, budidaya hingga rumah potong.

Selain peternakan, Bima memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber ekonomi yang berjalan sepanjang tahun dan menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

“Sejauh ini jagung, bawang merah dan hasil laut Bima terlalu banyak dijual mentah. Padahal nilai tambah sesungguhnya ada pada pengolahan. Seperti tepung jagung, minyak jagung, pakan ternak olahan, hingga produk turunan hasil laut. Setiap kilogram bahan mentah yang keluar dari Bima tanpa diolah adalah nilai tambah yang hilang ke daerah lain,” kata Andi.

Andi mengatakan arah tersebut telah masuk dalam prioritas KUA-PPAS 2027 melalui penguatan kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan. Namun, diversifikasi ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai.

Karena itu, keberhasilan diversifikasi ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Manfaatnya juga harus dirasakan petani, nelayan dan pelaku UMKM.

“Keberpihakan pada petani kecil harus menjadi ukuran keberhasilan, bukan sekadar besaran nilai investasi yang masuk. Pengalaman HPP jagung yang berulang kali tidak efektif melindungi petani harus menjadi pelajaran agar skema hilirisasi baru tidak mengulangi pola yang sama: petani tetap di hilir rantai nilai, sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak lain,” ucapnya.

Ia menegaskan, Bima sebenarnya tidak kekurangan potensi ekonomi. Tantangannya adalah mengubah berbagai potensi tersebut menjadi satu ekosistem ekonomi yang saling menopang. (hir)

1...767778...1,070Halaman 77 dari 1,070