Beranda blog Halaman 76

Buka Masterplan Konstruksi Tambang Emas Dodo Rinti

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Buka Masterplan Konstruksi Tambang Emas Dodo Rinti
(EKBIS NTB/ist) Sukiman


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, meminta pemerintah daerah untuk segera membuka perencanaan dan masterplan jelang konstruksi proyek tambang di Blok Dodo Rinti yang akan dilakukan PT Amman Mineral.


“Kami meminta pemerintah daerah untuk membuka perencanaan, masterplan dan roadmap penyiapan jelang beroperasinya tambang Dodo Rinti yang akan dilakukan PT Amman Mineral tahun 2027 mendatang,” kata Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sukiman K, kepada Suara NTB, Kamis (10/9).


Ia melanjutkan, persiapan ini harus menjadi atensi pemerintah dan dibuka ke publik,agar tidak menimbulkan persoalan. Pasalnya, proses konstruksi mulai di tahun 2027, sehingga masyarakat Sumbawa diakomodir sebagai pekerja maupun hal lainnya.


Saat ini kata dia, pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail terkait rencana detail yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Ia tidak menginginkan masyarakat Sumbawa tidak mendapatkan apa-apa di perusahaan tersebut, baik itu tenaga kerja maupun hal lainnya.
“Kita tidak ingin persoalan di Sumbawa Barat terjadi di Sumbawa, sehingga kita minta pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis sebelum menjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ucapnya.


Ia sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan atensi khusus terkait persoalan ini. Pemerintah daerah bersama DPRD dan PT Amman Mineral diminta duduk bersama membahas persoalan terutama kaitannya dengan kesiapan tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh daerah.


Menurutnya,penguatan tenaga lokal harus betul-betul di kawal pemerintah, warga lokal tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
“Keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan ini menjadi bom waktu di kemudian hari dan mengganggu iklim investasi,” ucapnya.


Pihaknya tetap akan mendukung penuh tenaga kerja lokal menjadi prioritas untuk bekerja baik itu sektor pertambangan maupun sektor usaha lainnya, untuk mendapatkan porsi tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain.


“Pastilah itu karena kita tidak mau seperti yang terjadi di daerah lainnya yang bisa menjadi konflik di kemudian hari. Karena tenaga kerja lokal menjadi penonton,” tukasnya. (ils)

Pengusaha Hotel dan Restoran Kekurangan Karyawan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengusaha Hotel dan Restoran Kekurangan Karyawan
(EKBIS NTB/bug) H. Amar Nurmansyah


Taliwang (EKBIS NTB) – Kebutuhan tenaga kerja di sektor hospitality di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menunjukkan tren meningkat. Sejumlah pengusaha hotel dan restoran bahkan telah meminta pemerintah daerah memperbanyak pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.


Permintaan itu disampaikan langsung para pelaku usaha kepada Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, saat bertemu dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran.


“Saya ketemu mereka (pengusaha hotel dan restoran,red) baru-baru ini dan mereka meminta supaya kita memperbanyak mencetak tenaga hospitality. Karena mereka butuh banyak,” ungkap Bupati Amar, Kamis (10/9).


Menurut Bupati, meningkatnya kebutuhan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi peluang yang justru diisi tenaga kerja dari luar daerah. Pemerintah harus bergerak cepat menyiapkan masyarakat KSB,agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha.


Karena itu, Pemda KSB akan memperbanyak kegiatan pelatihan hospitality. Pelatihan kata Bupati, akan diarahkan tidak sekadar memberikan keterampilan, tetapi memastikan kompetensi peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan hotel, restoran dan sektor jasa layanan lainnya.


“Dan pengusaha-pengusaha itu siap menyerap hasil pelatihan kita,” tukas Bupati.


Pelatihan mencetak tenaga hospitality itu semakin masif, Bupati mengatakan, percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi salah satu langkah penting untuk dilaksanakan. BLK nantinya diharapkan menjadi tempat mencetak tenaga kerja terampil yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan pasar. “BLK kita pacu pembangunannya. Dan mudah-mudahan di bulan November nanti sudah kita bisa gunakan untuk melaksanakan berbagai pelatihan terutama mencetak tenaga hospitality,” tegasnya.


Pemda KSB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kata dia,tetap menjalankan sejumlah program pelatihan. Beberapa kegiatan pelatihan bahkan saat ini tengah berjalan. Ia menilai langkah tersebut penting agar penyiapan tenaga kerja tidak menunggu seluruh fasilitas pelatihan selesai. Kebutuhan industri yang sudah muncul harus segera dijawab dengan program yang dapat berjalan saat ini.


Di sisi lain, meningkatnya permintaan tenaga hospitality dinilai menjadi peluang besar bagi masyarakat KSB, khususnya generasi muda untuk masuk ke sektor jasa yang membutuhkan keterampilan dan standar pelayanan tertentu.


Pemda KSB pun mendorong agar kebutuhan tenaga kerja tersebut, sebisa mungkin dipenuhi masyarakat lokal. Artinya, perkembangan sektor usaha di KSB tidak hanya menghadirkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka ruang kerja yang lebih besar bagi.(bug)


Oknum Anggota DPRD KLU Masuk Desil 4,Pimpinan DPRD KLU Desak Pemda Koordinasi Cepat dengan BPS, Bentuk Posko Aduan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Oknum Anggota DPRD KLU Masuk Desil 4,Pimpinan DPRD KLU Desak Pemda Koordinasi Cepat dengan BPS, Bentuk Posko Aduan
I Made Karyasa (EKBIS NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) – Dikeluhkannya klasifikasi Desil oleh banyak masyarakat hingga dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) oleh Asosiasi Kepala Desa (AKAD), menjadi sinyal serius bahwa data pengelompokan status sosial masyarakat saat ini tidak aman untuk jangka panjang. DPRD Kabupaten Lombok Utara melihat substansi paling adalah bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

“Sebelumnya kami meminta BPS dan Pemda lebih banyak melibatkan Pemdes dalam pendataan status sosial. Kini, kami juga mendesak supaya Pemda melalui OPD terkait merumuskan langkah cepat untuk memperbaiki data,” ungkap Wakil Ketua DPRD KLU, I Made Karyasa, Kamis (10/9/2026).

Ia menegaskan, isu klasifikasi status sosial dan ekonomi warga melalui Desil tidak bisa dianggap sepele atau ditunda-tunda perbaikannya. Keluhan oleh para Kepala Desa (AKAD) di Kabupaten Lombok Utara merupakan bentuk penegasan bahwa indikator kesejahteraan sosial masyarakat perlu disikapi serius dan segera.

“Apalagi kami juga mendengar salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara masuk desil 4. Tentu ada yang keliru dalam proses pendataan,” imbuhnya.

Karyasa tak menyebut anggota DPRD yang masuk dalam desil 4 tersebut. Namun ia tak membantah hal tersebut sempat menjadi perbincangan di kalangan anggota.

Karyasa meminta semua pihak yang terkait dalam proses data masyarakat agar merespon keluhan warga, maupun keluhan Kepala Desa. Sebab jika tidak segera diperbaiki, berbagai bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat di sisa tahun ini dan tahun-tahun mendatang dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

Karyasa menilai, proses perbaikan data sasaran program melalui verifikasi dan validasi saat bantuan disalurkan, tidak menjawab substansi dari akar masalah yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, perbaikan klasifikasi desil harus dilakukan menyeluruh karena persoalan ini diklaim AKAD terjadi secara nasional.

“Memasukkan sanggahan mudah, tetapi proses verifikasi dan kepastian perubahan desil yang rumit. Pengajuan sanggahan desil memang tersedia di aplikasi, tetapi proses verifikasi, alasan penolakan, dan batas waktu penyelesaiannya belum transparan,” ujarnya.

Ia juga mendesak Pemda Lombok Utara untuk membuka Posko Pengaduan di setiap desa, melakukan verifikasi lapangan melibatkan Kadus dan RT-RT, serta menetapkan batas waktu penyelesaian agar masyarakat memperoleh kepastian perbaikan data yang konsisten.

“Tujuan pemerintah sudah jelas, memberi bansos untuk mengurai risiko sosial yang menimpa warga kurang mampu. Jangan sampai karena pola pendataan yang kurang terverifikasi, berimbas pada sasaran program,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menilai, lembaga BPS merupakan lembaga kredibel satu-satunya yang diakui negara dalam proses pendataan kondisi ekonomi, sosial masyarakat hingga keadaan suatu daerah. Ia berharap, keluhan atas hasil pendataan dapat diminimalisir. Terlebih lagi jika data sosial tersebut menggunakan sampel.

“Lebih sedikit warga yang didata, seharusnya tingkat validasinya lebih tinggi. Kita harapkan, proses pendataan bisa lebih komparatif dengan melibatkan Desa, dusun hingga RT-RT,” tandasnya. (ari)

Skema Sewa Lahan, Disnakertrans Pastikan Tak Ada WNA Kelola Tambang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Skema Sewa Lahan, Disnakertrans Pastikan Tak Ada WNA Kelola Tambang
H. Aidy Furqan (EKBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB memastikan tidak ada data Warga Negara Asing (WNA) pengelola tambang legal di Sumbawa. Hal ini disampaikan setelah munculnya isu adanya WNA China yang mengelola tambang di Lantung, Sumbawa dengan skema sewa lahan.


Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, mengatakan pihaknya sudah menelusuri adanya dugaan WNA pengelola tambang tersebut. Namun, dipastikan tidak ada dalam data Disnakertrans. Karena itu, ada dua kemungkinan dari dugaan tersebut, antara memang hanya tudingan atau WNA itu melakukan penambangan secara ilegal.


“Saya coba konfirmasi ke teman-teman. Belum ada yang terdata. Bisa jadi di lapangan itu ada, tapi kayaknya ilegal,” ujarnya, Kamis, 10 September 2026.


Ia melanjutkan, kemungkinan besar WNA itu merupakan penambang emas ilegal. Karena sejauh ini tidak ada kontribusi dari tambang emas di Lantung ke Pemprov NTB ataupun Pemda Sumbawa. “Kalau yang masuk legal, artinya formal, itu dia ada kontribusi ke daerah,” lanjutnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB itu mengakui sebagian besar pekerja WNA di NTB memang bekerja di sektor tambang. Namun, didominasi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Sumbawa Timur Mining (STM). Kemudian disusul di sektor pariwisata.


“Tenaga asing yang resmi saat ini di seluruh sektor sekitar 300-an kurang lebih,” katanya.


Adapun jika ditemukan adanya kasus WNA yang datang ke NTB dengan visa wisata, namun menetap untuk bekerja di sektor pertambangan, Aidy mengaku tidak bisa mengambil tindakan karena itu bukan kewenangannya. “Ya tentu itu nanti di Imigrasi,” ucapnya.


Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengaku telah menelusuri dugaan WNA China garap tambang ilegal di Lantung, Kabupaten Sumbawa. Penelusuran ini menyusul adanya kasus kematian tiga orang penambang yang diduga akibat longsor saat melakukan aktivitas pertambangan.


Mencuatnya isu tambang yang diduga dikelola oleh WNA China karena adanya pernyataan salah seorang tokoh masyarakat Lantung, M. Taufan yang mengatakan aktivitas itu diduga dikendalikan para pengusaha China dengan menggunakan modus kontrak lahan langsung ke pemilik.


Ia menegaskan, pihaknya belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Meski begitu, ia sudah meminta tim dari Dinas ESDM untuk menelusuri tambang ilegal yang ada di Lantung imbas aktivitas pertambangan yang memakan korban pada Sabtu malam, 5 September 2026 kemarin.


“Nah itu kita belum tahu. Seperti apa besok kan tentu kita akan pastikan dengan polisi Sumbawa,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya memberikan atensi terhadap kasus yang menimpa tiga orang penambang emas ilegal di Kabupaten Sumbawa tersebut. Menurut penuturannya, tiga orang warga lokal itu meninggal akibat tanah di lokasi tersebut tiba-tiba ambruk. Saat ini, kawasan itu sudah dipasangi garis polisi oleh APH Sumbawa. (era)


Imbas Krisis Air Bersih, 10 Hotel Pilih Tutup Sementara di Trawangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Imbas Krisis Air Bersih, 10 Hotel Pilih Tutup Sementara di Trawangan
Ilustrasi imbas krisis air bersih, 10 hotel ditutup sementara di Gili Trawangan. (EKBIS NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) – Krisis air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebabkan efek domino bagi sektor pariwisata NTB. Setelah ratusan wisatawan check out lebih awal, ratusan wisatawan juga dilaporkan membatalkan kunjungan ke Gili Trawangan. Lebih parah lagi, kini dilaporkan ada 10 properti hotel yang memilih enggan beroperasi.


Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan hotel di kawasan Gili Trawangan memilih tutup sementara, karena khawatir adanya komplain dari para tamu akibat tidak adanya air bersih.


“Beberapa properti di Gili Trawangan sudah menerima cancel untuk reservasinya karena situasi seperti ini,” ujarnya, Kamis, 10 September 2026.


Sebagai Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, ia mengaku setiap hari pasti ada wisatawan yang membatalkan paket wisata ke Gili Trawangan. Meski begitu, ada juga beberapa wisatawan yang nekat berkunjung ke kawasan wisata prioritas di Lombok Utara itu.
“Kita belum total berapa jumlahnya. Tapi jelas setiap hari tetap ada yang minta cancel dari situasi seperti ini,” katanya.


Krisis air Trawangan, sambungnya merusak citra pariwisata yang berdampak terhadap pelaku pariwisata. Bahkan, ada hotel yang rela menarik air tawar dari kolam renang mereka untuk digunakan mandi oleh para pengunjungnya. Karena itu, sebagai Kepala BPPD, ia berharap adanya solusi segera mengatasi krisis air tersebut.


Ia berharap, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten segera duduk bersama mencari solusi. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan industri pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat di Gili Trawangan dan kawasan gili lainnya.


“Bukan kepentingan bisnis, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Saya tidak ingin berbicara pesimisnya, tetapi saya ingin mendorong agar supaya Giri Trawangan ini cepat terselesaikan,” katanya.


Di tengah persoalan itu, promosi pariwisata NTB tetap akan berjalan. BPPD NTB mendorong wisatawan untuk tidak hanya berkunjung ke Gili Trawangan, tetapi juga menjelajahi berbagai destinasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.


Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Muslim mengatakan pemerintah provinsi masih melakukan telaah soal dibukanya kembali suplai air ke masyarakat Trawangan melalui skema diskresi yang diajukan ke pusat.


Di sisi lain, Muslim juga mendorong agar, izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sebelumnya ditolak pemerintah pusat untuk kembali diajukan agar diperoleh kepastian hukum yang bersifat permanen.

Karena, proses pengajuan ulang perizinan ini membutuhkan pembahasan mendalam dan kesepakatan bersama agar kendala administratif maupun teknis yang lalu tidak berulang.


“Kan dulu dia sudah dicabut PKKPR-nya, harus diajukan lagi lah PKKPR-nya itu. Nah pengajuan PKKPR-nya ini pertanyaannya adalah, ada tidak jaminan bahwa potensi human error atau masalah kemarin itu tidak terulang?” ujarnya.


Menurut Muslim, perlu ada formula atau skema logis yang disepakati oleh semua pihak guna mengunci agar kesalahan prosedur perizinan PT TCN di masa lalu dapat diantisipasi secara komprehensif.


“Ini perlu duduk bersama. Kalau skema lain ada gak yang ditawarkan oleh pusat? Nah itu yang kita mau duduk bersama,” tegasnya.
Ia menegaskan, pertemuan bersama antar-pemangku kepentingan sangat krusial agar keputusan final dapat diambil secara win-win solution. Langkah ini penting agar hak masyarakat atas air bersih tidak lagi tersandera oleh persoalan perizinan di masa mendatang. (era)

Bupati Sumbawa Tegaskan Tambang Ilegal Tidak Boleh Beroperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Sumbawa Tegaskan Tambang Ilegal Tidak Boleh Beroperasi
(EKBIS NTB/ist) TINJAU - Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot bersama Sekda H. Budi Prasetiyo bersama Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. Berlian Rayes dan Wakil Ketua III Zulfikar Demitry saat melakukan peninjauan di lokasi pertambangan rakyat di Lawang Tua, Kecamatan Lantung, Kamis (10/9)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot menegaskan pertambangan rakyat di Lawang Tua, Kecamatan Lantung tidak boleh ada aktivitas lanjutan. Pasalnya, tiga orang meninggal dunia akibat terjadinya longsor di kawasan tersebut.


“Tidak boleh ada lagi aktivitas pertambangan di lokasi tersebut, apalagi izinnya belum ada. Kepolisian juga sudah memasang garis polisi untuk memastikan tidak terulang kejadian yang sama,” tegas Jarot usai melakukan peninjauan lapangan, Kamis (10/9).


Penghentian aktivitas pertambangan tanpa izin bukan semata persoalan administrasi atau perizinan, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Kondisi kawasan yang sebelumnya mengalami longsor menjadi perhatian serius, karena aktivitas penambangan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan.


“Aktivitas ini sangat berisiko bagi keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar,sehingga larangan penghentian harus dilaksanakan dengan baik di lapangan,” ucapnya.


Ia melanjutkan, setiap kegiatan pertambangan harus berjalan berdasarkan legalitas yang jelas serta memenuhi standar keselamatan kerja dan ketentuan perlindungan lingkungan. Karena itu, potensi sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tidak dengan mengabaikan aturan dan keselamatan.


Bupati menegaskan, lokasi pertambangan rakyat Lawang Tua tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas tambang ilegal, sehingga pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kawasan tersebut.


“Sumber daya alam kita memang harus dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi pengelolaannya harus legal, aman, tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, justru nyawa yang menjadi taruhannya,” tegasnya. (ils)

WNA Diduga Diintimidasi, Pemprov NTB Segera Perbaiki Tata Kelola Pelabuhan Bangsal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
WNA Diduga Diintimidasi, Pemprov NTB Segera Perbaiki Tata Kelola Pelabuhan Bangsal
PELABUHAN - Pelabuhan Bangsal yang merupakan pintu masuk menuju Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Pemprov NTB segera melakukan perbaikan tata Kelola pelabuhan agar penumpang atau wisatawan merasa nyaman saat berkunjung ke tiga Gili dan sebaliknya. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB turun tangan atasi dugaan Warga Negara Asing (WNA) yang diintimidasi oleh oknum calo di Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dugaan intimidasi ini viral di sosial media, bahkan oknum yang diduga calo kendaraan ini juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara.


Untuk mencegah adanya kejadian serupa, Kepala Bidang Transportasi Darat, Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Khairus Sobri, mengatakan pihaknya akan memperbaiki tata kelola Pelabuhan Bangsal. Dalam waktu dekat akan dilakukan penataan ulang untuk membuat regulasi alur penjemputan maupun pengantaran penumpang di Pelabuhan Bangsal.


Penataan ulang ini nantinya akan melibatkan anggota Koperasi Wisnuman yang selama ini menjual jasa transportasi di Pelabuhan Bangsal, sehingga semua aspirasi dari masyarakat setempat bisa dijadikan masukan dalam menyusun regulasi.


“Jadi kami sudah berdiskusi banyak sehingga akan terlibat menata kelola transportasi yang ada. Nah ini kelihatannya kejadian ini kalau tanda kutip saya belum ada informasi yang pasti ya, bisa jadi bahwa belum ini adalah calon transportasi yang memang tidak beroperasi disana,” ujarnya, Kamis (10/9).


Sobri mengungkapkan, selama ini para pelaku transportasi yang tergabung dalam Koperasi Wisnuman tersebut, sudah memiliki acuan dalam memberikan pelayanan kepada para calon penumpang. Sehingga ia menduga oknum yang melakukan intimidasi terhadap wisawatan asing tersebut merupakan calo, karena tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Wisnuman.


“Terkait dengan hospitalitasnya bagus, ini kelihatannya kami tidak menemukan daftar bahwa mereka itu oknum ini memiliki kendaraan untuk beroperasi atau melakukan transportasi di lokasi,” katanya.

Polisi Amankan Terduga Pelaku
Pihak kepolisian mengamankan seorang warga lokal yang diduga melakukan intimidasi terhadap dua warga negara asing (WNA) di kawasan Pelabuhan Bangsal. Terduga pelaku kini diamankan di Polsek Pemenang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan intimidasi yang dialami dua WNA tersebut.


“Jadi, terduga pelaku intimidasi sudah diamankan di Polsek Pemenang,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra.
Iptu Wilandra mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurut dia, penanganan cepat diperlukan untuk mencegah persoalan serupa mengganggu aktivitas pariwisata di Lombok Utara.

“Kita ketahui pariwisata sudah menjadi andalan perekonomian NTB, untuk itu persoalan seperti ini harus cepat kita tindak lanjuti sebagai bentuk pembelajaran agar tidak lagi terulang,” ujarnya.


Dia menjelaskan, identitas terduga pelaku belum disampaikan kepada publik. Namun, yang bersangkutan merupakan warga lokal yang telah teridentifikasi sebagai salah satu orang dalam rekaman video yang disertakan oleh WNA dalam laporan awal mereka.


Polsek Pemenang selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui motif di balik dugaan intimidasi tersebut. Polisi juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi guna memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi.


Dugaan intimidasi tersebut sebelumnya disampaikan oleh dua WNA melalui pesan tertulis yang dikirim kepada media lewat surat elektronik. Dalam keterangannya, mereka mengaku mengalami kejadian pada Minggu (6/9/2026) ketika hendak meninggalkan kawasan Pelabuhan Bangsal.


Keduanya menyebut sekitar tiga hingga lima warga berupaya menghalangi mereka menggunakan taksi atau transportasi umum yang telah dipesan. Mereka mengaku diarahkan untuk menggunakan jasa transportasi yang tersedia di kawasan pelabuhan.


Dalam narasi tersebut, kedua WNA mengaku akhirnya membayar Rp150 ribu setelah disebut harus memberikan sejumlah uang apabila tidak menggunakan jasa transportasi yang ditawarkan warga.


Selain keterangan tertulis, mereka turut melampirkan sejumlah rekaman video yang memperlihatkan aktivitas warga di lokasi kejadian. Materi tersebut kini menjadi bagian dari informasi yang ditindaklanjuti kepolisian.


Untuk mencegah kejadian serupa, Polres Lombok Utara menyatakan akan meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Bangsal yang menjadi salah satu akses wisatawan menuju kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. (era)

Ikon Baru Kota Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ikon Baru Kota Mataram
(EKBIS NTB/ist) Hj. Kinnastri Mohan Roliskana

BROS Tembolak merupakan salah satu produk kriya Kota Mataram. Produk ini menjadi ikon baru yang diciptakan oleh Ketua Dekranasda Kota Mataram, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana dan kini telah memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelaku seni atau pelaku kreatif diberikan keleluasaan atau gratis menduplikasikan karya tersebut.


Ketua Dekranasda Kota Mataram, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana saat Talkshow di Radio Global FM Lombok, Kamis (10/9) menjelaskan, perkembangan produk kriya semakin beragam di sejumlah daerah. Khusus di Kota Mataram memiliki produk unggulan kerajinan mutiara. Kerajinan mutiara telah dikenal luas sampai ke mancanegara.


Ia memiliki ide bahwa Ibu kota Provinsi NTB ini harus memiliki kreativitas dan inovasi setiap tahunnya serta tidak monoton, sehingga muncul ide menciptakan bros tembolak. “Warga kita sangat kreatif, tetapi kita mau monoton hanya bros motif bunga dan lain sebagainya,” terangnya.


Beberapa ide kreatif telah menjadi ikon di Kota Mataram. Di antaranya, Gerbang Sangkareang berbentuk lumbung. Gerbang Sangkareang ini justru banyak peminatnya, sehingga menjadi produk andalan.


Kikin sapaan akrabnya melihat bahwa banyak ikon Kota Mataram yang perlu diangkat. Ia mencoret-coret di kertas serta berdiskusi dengan perajin asal Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram untuk membuat bros tembolak.


Pembuatan bros tembolak memiliki tingkat kesulitan tinggi dibandingkan produk kriya lainnya. Bros tembolak sangat kecil dan lebih detail. Kendati demikian, perajin mampu menerjemahkan desain yang diinginkan. “Kesulitannya adalah sangat detail dibandingkan dengan Gerbang Sangkareang,” jelasnya.


Kesuksesan menciptakan produk kriya yang ikonik tersebut, sehingga ia mencoba mendaftarkan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).


Tujuannya kata Kikin, memotivasi pelaku kreatif dan pelaku seni mendaftarkan ide mereka agar karyanya dihargai oleh masyarakat secara luas. Selain itu, perajin akan mendapatkan keuntungan pasif atau pasif income. Paling penting adalah produk kriya akan memiliki nilai jual tinggi serta diakui secara luas.


Khusus desain bros tembolak, kata Kikin, pelaku seni atau pelaku kreatif digratiskan menduplikasi. “Saya bebaskan perajin menduplikasikan atau tidak dikenakan pajak alias gratis. Tetapi perajin izin dengan memodifikasi sesuai versi mereka,” ujarnya.


Kikin menyadari bahwa produk yang ikonik pasti memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini akan menjadi perhatian bagi wisatawan untuk mengoleksi. Ia mencontohkan wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah pasti ingin memiliki sesuatu yang ikonik dengan daerah itu. Produk kriya pasti ingin dijadikan oleh-oleh atau kenang-kenangan, sehingga menjadi penanda mereka telah berkunjung ke daerah tersebut.


Ia mengakui bahwa tantangan dalam memproduksi bros tembolak adalah sumber daya manusia. Artinya, perajin tidak semua mampu menerjemahkan motif yang diinginkan. Selain itu, bahan baku yang semakin mahal, sehingga menjadi persoalan atau kendala bagi perajin untuk menentukan nilai jual. “Belum lagi tingkat kerumitan serta bahan baku semakin mahal,” ujarnya.


Akan tetapi, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaku kreatif di Kota Mataram untuk mempromosikan produk mereka. Galeri Dekranasda adalah salah satu wadah untuk mempromosikan produk unggulan yang diciptakan oleh perajin Kota Mataram. Harapannya adalah produk kriya bisa bersaing dengan produk lainnya. (cem)

Dewan Apresiasi Anggaran Infrastuktur untuk Pulau Sumbawa Lebih Berimbang di Era Iqbal-Dinda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dewan Apresiasi Anggaran Infrastuktur untuk Pulau Sumbawa Lebih Berimbang di Era Iqbal-Dinda
Iwan Panjidinata (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi partai Gerindra, Iwan Panjidinata mengapresiasi kebijakan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang dinilai sudah proprosional antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Dikatakan Iwan Panjidinata bahwa pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa saat ini sudah mendapat porsi anggaran yang lebih berimbang. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Menurutnya, porsi program pembangunan untuk Pulau Sumbawa pada tahun anggaran 2025 sudah cukup proporsional. Bahkan, anggarannya disebut lebih besar dibandingkan sejumlah alokasi untuk Pulau Lombok. “Anggaran untuk wilayah Sumbawa dan KSB pada tahun anggaran 2025 lalu telah menunjukkan porsi yang sangat proporsional,” kata Iwan.

Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya serius menjaga pemerataan pembangunan antarpulau. Meskipun Iwan mengakui pelaksanaan sejumlah program infrastruktur tahun lalu masih menghadapi kendala teknis. Persoalan tersebut, kata dia, terus dievaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Ini bentuk pemerataan yang terus kita bangun bersama,” ujarnya.

Iwan Panjidinata yang juga anggota Komisi IV DPRD NTB bidang infrastruktur itu menegaskan bahwa pihak ikut mengawal program infrastruktur untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Pengawalan dilakukan agar kebijakan pemerataan tidak berhenti pada alokasi anggaran.

“Jangan sampai ada ketimpangan pembangunan. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan dinas terkait,” tegasnya.

Untuk Pulau Sumbawa, kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar. Jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU) disebut sebagai kebutuhan paling mendesak.

Iwan menilai perbaikan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi. Salah satunya pariwisata.

“Ketika jalan bagus, layak, dan fasilitas penerangan terpenuhi, sektor lain seperti pariwisata akan ikut berkembang,” kata anggota DPRD NTB dari dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Besar itu.

Dia menambahkan bahwa konektivitas dan kelayakan sarana publik di Pulau Sumbawa masih membutuhkan perhatian serius. Salah satunya penerangan di jalur utama, seperti di ruas Poto Tano-Taliwang serta jalur Sumbawa-Bima.

“Marka jalan dan lampu penerangan jalan harus dimaksimalkan. Khususnya jalur Sumbawa ke Bima maupun dari Poto Tano. Pengendara butuh keamanan dan kenyamanan,” pungkasnya. (ndi)

Perkuat Layanan PMIBank NTB Syariah dan Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Strategis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Layanan PMIBank NTB Syariah dan Maybank Indonesia Jalin Kemitraan Strategis
(EKBIS NTB/ist) MOU - PT Bank NTB Syariah menandatangani MoU dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Jakarta, Rabu (9/9).

Jakarta (EKBIS NTB) – PT Bank NTB Syariah resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (9/9).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, bersama perwakilan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni Golfina Kusmarningrum selaku Head of Financial Institution Group dan R. B. Raditya Yudhanegara selaku Head of Sharia Global Banking.

Kerja sama ini difokuskan untuk mendukung peningkatan layanan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), khususnya bagi masyarakat di Provinsi NTB.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis Bank NTB Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat NTB, khususnya para pekerja migran.

Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2024, Nusa Tenggara Barat menempati posisi keempat sebagai provinsi asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan besarnya potensi dan peran strategis NTB dalam ekosistem Pekerja Migran Indonesia.
“Oleh karena itu, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menghadirkan dukungan layanan keuangan yang semakin komprehensif bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan hingga kemudahan layanan transaksi keuangan. Melalui kemitraan strategis bersama Maybank Indonesia, kami berharap penyaluran KUR PMI dapat semakin optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI asal NTB,” ujar Agus.

Ia menambahkan, selain memperkuat skema pembiayaan KUR PMI, Nota Kesepahaman tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kapabilitas jaringan regional serta layanan correspondent banking Malayan Banking Berhad (Maybank Group).

Melalui kerja sama ini, layanan transaksi remitansi atau pengiriman uang, baik dari luar negeri ke Indonesia (inward remittance) maupun dari Indonesia ke luar negeri (outward remittance), diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh PMI dan keluarganya. Kemudahan tersebut didukung oleh konektivitas sistem pembayaran serta solusi digital yang terintegrasi.

“MoU ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan KUR PMI dan kemudahan layanan remitansi lintas negara, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menjajaki kerja sama produk dan layanan perbankan syariah lainnya pada masa mendatang,” tutup Agus.

Melalui kemitraan strategis ini, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi PMI, sekaligus mendorong pemberdayaan finansial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di NTB. (bul)

1...757677...1,070Halaman 76 dari 1,070