Beranda blog Halaman 763

Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 16 Juta Penerima

0
Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 16 Juta Penerima(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama Januari hingga Februari 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Kebijakan ini diterapkan Pemerintah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rumah tangga di tengah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden (Prabowo) kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) sebanyak 10 kg,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut bantuan pangan akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

Secara umum, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50 persen. Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025. (ant)

Harga Emas Antam Stabil di Angka Rp1,517 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, stabil atau tidak berubah di nominal Rp1.517.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di angka Rp1.368.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp808.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.517.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.974.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.436.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.360.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.665.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.537.000.
– Harga emas 50 gram: Rp72.995.000.
– Harga emas 100 gram: Rp145.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp364.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp728.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.457.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

FWE NTB, Dislutkan NTB dan Stakeholder Tebar 1 Juta Benih Ikan di Perairan Lombok

0
Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder (ekbisntb.com/ist)

FORUM Wartawan Ekonomi Bisnis (FWE) Dinas Kelautan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan staleholder kembali menggelar program tebar 1 juta benih ikan tahun 2024  di perairan Pulau Lombok  Tebar ikan dilaksanakan pertama di Bendungan Gunung Jae, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Minggu 15 Desember 2024.

Hadir dalam kesempatan , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, M.Si, perwakilan dari Bulog NTB, perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, BNI, BPR NTB,  dan para mitra lainnya.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian  HUT Provinsi NTB  ke-66 yang diperingati setiap tanggal 17 Desember. Penebaran benih ikan ini dimaksudkan untuk memperbanyak stok ikan di peraikan terbuka dan daerah aliran sungai dengan harapan konsumsi ikan di daerah ini meningkat.

Kepala Dislutkan NTB Muslim, M.Si mengapresiasi kegiatan FWE NTB yang telah melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Diharapkan kegiatan penebaran ikan bisa diperluas ke perairan terbuka lainnya. Tidak hanya di Lombok, namun sampai di Pulau Sumbawa, karena di sana terdapat sejumlah dam, embung atau bendungan yang cocok untuk dilakukan pelepasan benih ikan.

“Apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Wartawan Ekonomi Bisnis NTB berkontri besar terhadap upaya Pemprov NTB meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan ini merupakan salah satu langkah yang terbaik,” kata Muslim.

Ia menambahkan, Bendungan Gunung Jae menjadi salah satu perairan terbuka yang sering dijadikan sebagai tempat penebaran benih ikan dari pemerintah daerah, lembaga swasta, termasuk oleh FWE NTB di tahun lalu.

Hasilnya sudah mulai terlihat dengan semakin banyak stok ikan di tempat ini. Tak hanya melimpah, ukuran yang bisa ditangkap oleh masyarakat pun banyak yang besar.

“Di Bendungan Gunung Jae ini seperti yang disampaikan pak Kades bahwa pemancing ada yang bisa dapat ikan sebesar 6 Kg. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muslim.

Kata Muslim, ketersediaan ikan di perairan terbuka akan menyediakan protein yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Pemprov NTB dan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Secara umum, Pemprov NTB menargetkan penebaran bibit ikan di tahun 2024 minimal 25 juta bibit. Target ini bertambah dari realisasi tahun 2023 sebanyak 22 juta bibit ikan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Yang sudah terealisasi 24 jutaan sampai sekarang. Tapi biasanya dia lebih setiap tahun,” imbuhnya.

Kepala Desa Sedau Amir Syarifudin mengatakan, program penebaran bibit ikan oleh FWE ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat terbantu dengan program penebaran benih ikan ini, salah satunya untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ujar Amir.

Menurutnya, Desa Sedau yang memiliki banyak potensi, salah satunya destinasi wisata Gunung Jae akan terus ditingkatkan kualitas dan pelayanannya kepada para pengungjung.

“Tentu kami tetap melakukan pemeliharaan dengan teman-teman Bumdes dan Pokdarwis karena pariwisata ini adalah cara kami untuk mengembangkan ekosistem yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk ikut memelihara ikan yang sudah ditebar,” katanya.

Ketua Panitia Tebar Benih Ikan, Lukman mengatakan, tebar benih ikan ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pihaknya denga dukungan para mitra. Ikan disebar di sejumlah lokasi seperti di Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, Bendungan Batujai Lombok Tengah, Bendungan Pandanduri Lombok Timur, sejumlah daerah aliran sungai di Kota Mataram, lingkungan Ponpes dan lainnya.

“Ikan yang ditebar ini jenisnya ikan nila, karper, ikan koi, ikan tawes dan lele. Jumlah secara akumulatif tahun ini sebanyak 1 juta ekor yang kita tebar di banyak tempat,” katanya.

Menurutnya, FWE ini masih tetap mempertahankan program tebar benih ikan lantaran manfaatnya yang besar bagi masyarakat, terutama di aspek peningkatan ekonomi. Warga yang memancing bisa mendapatkan ikan lebih banyak jika stok ikan di perairan tercukupi.

“Warga yang menangkap ikan akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi ada aspek ekonomi di sini. Selain tentunya, program ini juga untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, mengurangi angka stunting, mengurangi gizi buruk dan lainnya,” terangnya.

Sebagai informasi, legiatan tebar 1 juta bibit ikan ini didukukung oleh Dislutkan NTB, BI NTB, OJK NTB, PT. AMNT, MIM Foundation, Bank NTB Syariah, BSI, BRI, BNI, PT. Jamrida, BPR NTB, Alfamart, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog NTB, APPI NTB, Astra Motor, SMK PP Negeri Mataram dan Pemkot Mataram.

Kegiatan ini juga dirangkailan dengan pembagian sembako Bank NTB Syariah kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.(ris)

Libur Nataru, Pengunjung Bisa Nikmati Sensasi Berbeda di Senggigi

0
Qunci Villas Resort(ekbisntb.com/tripadvisor.com)

Qunci Villas Resort, salah satu Resort  yang terletak di pantai yang tenang di Lombok, tepatnya di Desa Sengigigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Hotel ini memanjakan setiap pengunjung yang menginap, lebih-lebih bagi pengunjung yang ingin menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), hotel ini menjadi tempat penginapan yang direkomendasikan.

Mengapa Qunci Villas? General Manager Qunci Villas Resort, Ahmad N Kusuma kepada media, Sabtu 7 Desember 2024 menyampaikan bahwa di Qunci Villas, bukan hanya menawarkan tempat untuk menginap. Namun menawarkan pengalaman yang akan mengubah cara para tamu melihat Lombok. Dari layanan yang penuh perhatian dan pribadi hingga kenyamanan yang tiada tanding.

“Kami berkomitmen untuk memberikan tamu liburan yang lebih dari sekadar peristirahatan. Kami ingin para tamu merasa seperti di rumah, namun dengan keindahan alam Lombok yang menenangkan di sekitarnya,”kata dia.

Setiap aspek dari resort ini pun, mulai dari desain arsitektur yang elegan hingga layanan yang penuh perhatian, dirancang untuk memberikan  pengalaman yang mengesankan dan tak terlupakan bagi tamu. Sehingga Qunci Villas Resort, adalah kunci Anda untuk menikmati Lombok dengan cara yang paling istimewa.

Pasalnya, Qunci Villas Resort bukan hanya sekadar tempat peristirahatan, melainkan juga memberikan sensasi untuk merasakan keindahan pulau ini dengan cara yang paling personal. “Mengusung filosofi ‘Kunci Anda Menuju Lombok yang Indah’ kami di Qunci Villas berkomitmen untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya istimewa, tetapi juga penuh kehangatan dan perhatian,”katanya.

Dengan staf yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik, pihaknya memastikan bahwa setiap detail dari masa inap pengunjung disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, melebihi harapan para tamu. Mulai dari sejak tiba di Resort ini, timnya bekerja dengan sepenuh hati untuk memastikan bahwa liburan tamu menjadi momen tak terlupakan. Para tamu akan disambut dengan senyuman hangat hingga memastikan semua kebutuhan tamu terpenuhi.

“Kami ada di sini untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu,”ujarnya.

Karena bagi pihak manajemen, keramahan adalah inti dari segalanya. Sehingga pihaknya memastikan, layanan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar bagi tamu. Namun bagaimana menciptakan pengalaman yang membuat para tamu merasa diterima, dihargai, dan istimewa.

Untuk itu pihaknya selalu siap membantu tamu, apakah itu memastikan minuman favorit tamu tersedia di tepi kolam renang, atau memberikan rekomendasi pribadi mengenai aktivitas di sekitar Lombok.

“Kami ingin setiap tamu merasa seperti bagian dari keluarga besar Qunci Villas, bukan hanya sekadar pengunjung.

Kami sangat peduli dengan perhatian terhadap detail. Itulah yang membedakan pengalaman menginap Tamu di Qunci Villas,”sambungnya.

Dari sentuhan kecil, seperti menyiapkan tempat tidur yang sempurna setelah seharian beraktivitas, hingga memberikan saran tentang tempat makan terbaik di sekitar. Setiap langkah dan layanan pihak hotel disusun untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan yang lebih dari sekadar standar.

Pihaknya memahami bahwa relaksasi sejati dimulai dengan tidur yang nyenyak. Di Qunci Villas, telah merancang tempat tidur dengan teliti untuk memastikan tamu mendapatkan tidur yang paling nyaman setelah hari yang penuh kegiatan. Mulai dari menyiapkan seprai berkualitas tinggi, kasur yang empuk, dan suara lembut ombak di kejauhan menciptakan suasana yang ideal untuk tidur yang berkualitas.

“Kami ingin tamu bangun dengan energi baru setiap pagi, siap untuk melanjutkan petualangan tamu di Lombok, atau hanya menikmati ketenangan dan keindahan resort kami,”jelasnya.

Pihaknya berkomitmen setiap malam di Qunci Villas adalah kesempatan nagi tamu untuk beristirahat dengan nyaman dan bangun dengan penuh semangat.

“Kami percaya bahwa kenyamanan tamu adalah prioritas utama kami, dan kami memastikan Anda merasakannya setiap malam selama menginap di sini,”imbuhnya. Selain itu, sensasi Kuliner yang disiapkan pihak hotel bagi pada tamu. Pihaknya ingin Kuliner di Qunci Villas yang menggugah selera tak terlupakan oleh para tamu.

“Kami menawarkan berbagai pilihan masakan yang dapat memenuhi beragam selera, mulai dari hidangan lokal yang autentik hingga cita rasa internasional yang menggoda,”jelasnya.

Dimana pihak management menyiapkan tiga restoran, masing-masing menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan.  Memastikan bahwa setiap santapan bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang menciptakan kenangan indah yang bisa dinikmati bersama orang terkasih.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak hanya memuaskan rasa, tetapi juga memberi para tamu momen kebersamaan yang tak terlupakan,”katanya. Mulai dari sarapan ringan di tepi kolam renang hingga makan malam romantis dengan sensasi pemandangan laut. Qunci Villas adalah tempat di mana makanan menjadi bagian dari cerita indah liburan tamu.(her)

Buntut OTT di Dikbud NTB, Gapensi NTB Sarankan Pemerintah Tetap Gunakan Sistem yang Ideal

0
Ketua Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi(ekbisntb.com/bul)

GABUNGAN Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penolakan terhadap sistem lelang proyek fisik yang menggunakan mekanisme swakelola Tipe 1.

Ketua Umum Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi, menilai sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem yang sedang  diberlakukan beberapa daerah di Indonesia, yaitu sistem pengadaan jasa konstruksi yang mengacu pada  PP 12 tahun 2021 dilaksanakan melalui sistem e-katalog/ mini kompetisi. Hal ini memiliki  kelemahan yang dapat berdampak negatif pada pelaksanaan proyek konstruksi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 era menteri Nadim Makarim.

Dalam salah satu pasal disebutkan, pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan  oleh Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Sebagaimana diketahui, Swakelola Tipe 1 adalah salah satu jenis pelaksanaan proyek yang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah, tanpa melibatkan kontraktor pihak ketiga. Dalam sistem ini, instansi tersebut bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Menurut Agus Mulyadi, pola ini memberikan kewenangan mutlak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“PPK memiliki kekuasaan mutlak dan atau secara subyektif menunjuk penyedia.  Ini membuka peluang  terjadinya kongkalikong dan penyalahgunaan wewenang. Inilah salah satu dampak negatif yang muncul terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Kabid SMK pada Dikbud NTB, bahkan berpotensi lebih besar terjadi, jika diberlakukan PP 12 tahun 2021, karena bukan lagi sebatas lembaga kementrian pendidikan namun secara menyeluruh,”tegas Agus.

Begitupun, dalam PP 12 tahun 2021 memang proses perencanaan dan pengawasan diberikan pada penyedia jasa profesional. Namun, terjadi kesamaan pola dalam penunjukan penyedia jasa konstruksi. Dimana sistem ini  tidak melalui proses berlapis dalam penunjukan pemenang.

“Perlu dilakukan kajian konprehensif terhadap pemberlakuan regulasi PP 12 tahun 2021 ini, karena berpotensi KKN atau absolute power (kewenangan mutlak) pada PPK,” ungkapnya.

Disisi lain, Agus juga mengkritik pemisahan kewenangan dalam pengadaan material dan pelaksanaan konstruksi.

Contoh kecil saja di dalam penerapan swakelola type I yang terjadi di Dikbud NTB, penyediaan material diserahkan kepada toko bangunan atau pihak yang ditunjuk, sementara kontraktor hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan konstruksi.

“Padahal, kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha seharusnya dapat melaksanakan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan hingga pengerjaan proyek. Pemisahan ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara kontraktor dan penyedia material,” jelasnya.

Menurut Agus, sistem tersebut menyulitkan kontraktor dalam mengatur manajemen lapangan. Ketergantungan pada penyedia bahan yang ditunjuk PPK membuat kontraktor tidak memiliki kendali penuh atas jadwal pengiriman material.

 “Ketimpangan antara pengiriman material dan kebutuhan lapangan dapat menyebabkan proyek mandek, kualitas menurun, dan penyelesaian tidak tepat waktu,” ujar Agus.

Agus menilai bahwa mekanisme swakelola menciptakan potensi besar untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Siapa saja bisa menjadi penyedia material melalui mekanisme ini, bahkan pedagang kecil sekalipun, asalkan mendapatkan persetujuan PPK. Ini menciptakan celah untuk kongkalikong, seperti yang terjadi dalam kasus OTT Kabid SMK Dikbud NTB baru-baru ini,” ungkapnya.

Gapensi NTB berharap agar Pemerintah Pusat dan daerah meninjau ulang pemberlakuan regulasi terkait pelaksanaan proyek fisik yang dapat berpotensi terjadinya celah-celah KKN.

“Kami mengusulkan agar regulasi proyek konstruksi dikembalikan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Mekanisme ini lebih transparan, adil, dan melibatkan saksi-saksi dari berbagai pihak,” ujar Agus.

Sebagai penutup, Agus menekankan bahwa kontraktor harus diberi kepercayaan penuh untuk mengelola seluruh aspek proyek.

“Pengelolaan total oleh kontraktor akan memastikan mutu, kualitas, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Regulasi yang ada perlu ditinjau ulang untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih profesional dan bebas dari potensi penyimpangan,” pungkasnya.(bul)

BBPOM di Mataram Berikan Pelatihan Dasar Bahasa Isyarat untuk Petugas Pelayanan Publik

0
BBPOM di Mataram memberikan pelatihan dasar bahasa isyarat untuk petugas pelayanan publik (ekbisntb.com/ist)

UNTUK mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar pelatihan dasar bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas, khususnya pelanggan dengan kondisi tuli, demi memastikan akses informasi yang setara bagi semua.

Pelatihan ini diselenggarakan secara hibrid dan dihadiri oleh puluhan peserta. Sebagai narasumber, BBPOM menghadirkan dua pakar dari SLBN 1 Mataram, Rochman Ardiansyah dan Rianah, yang memberikan materi mendalam dalam dua sesi utama.

Pelayanan Publik Inklusif Sesi membahas dasar-dasar pelayanan publik yang inklusif, termasuk definisi, landasan hukum, serta prinsip-prinsip pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan. Peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sikap empati dan strategi praktis dalam menghadapi pelanggan dengan kebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal.

Dasar-dasar Bahasa Isyarat Pada sesi ini, peserta mempelajari dasar-dasar penggunaan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia). Materi meliputi pengenalan abjad, angka, dan kosakata sederhana yang sering digunakan dalam interaksi sehari-hari. Dengan bekal ini, petugas diharapkan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan pelanggan tuli secara efektif.

Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya besar BBPOM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat undang-undang.

“Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar dan objektif terkait obat dan makanan. Pelayanan ini harus inklusif agar semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dapat terlindungi dari risiko kesehatan,” tegas Yosef.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga praktik yang akan sangat bermanfaat dalam keseharian tugas petugas pelayanan publik.

“Kami berharap kemampuan ini menjadi bekal berharga bagi petugas kami untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat luas, termasuk pelanggan dengan disabilitas,” tambahnya.

Pelatihan ini, lanjut Yosef merupakan langkah awal yang mencerminkan komitmen BBPOM untuk mendukung inklusi sosial. BBPOM di Mataram berencana mengadakan program lanjutan berupa pelatihan intensif yang disertai simulasi langsung untuk memperdalam keterampilan petugas. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pelayanan publik juga akan ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah ini, BBPOM di Mataram berharap dapat menjadi pelopor dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, memastikan akses informasi obat dan makanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung terciptanya kesetaraan sosial di Indonesia.(bul)

Wamendag Sebut NTB Mall Jadi “Sarinah” NTB

0
Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti didampingi Pj. Gubernur NTB, Mayjen Hassanudin, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq. Nelly, anggota DPD RI, Avi Apita Maya, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti melihat – lihat produk UMKM yang ada di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)

WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan NTB Mall sebagai pusat perbelanjaan yang mendukung pengembangan produk lokal. Dalam kunjungannya ke NTB Mall, Jumat 13 Desember 2024,  Dyah menyatakan kekagumannya terhadap konsep dan keberhasilan tempat ini sebagai wadah promosi produk lokal yang menarik.

“Saya sangat senang dengan NTB Mall. Ini luar biasa sekali. NTB telah menghadirkan wadah yang menarik, tempat di mana produk lokal seperti makanan, kriya, dan mutiara dapat ditampilkan secara optimal. Ini dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke NTB,” ujar Dyah Roro Esti.

Menurutnya, konsep NTB Mall yang menghadirkan one-stop shopping sangat potensial untuk berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif sekaligus destinasi wisata belanja.

“Saya menganggap ini seperti Sarinah-nya NTB,” tambahnya. Sarinah sendiri dikenal sebagai pusat perbelanjaan di Jakarta yang mendukung produk-produk lokal.

NTB Mall, yang terletak di komplek Islamic Center dan pusat kota Mataram, telah menjadi pusat perhatian masyarakat lokal dan wisatawan. Tempat ini dirancang untuk mempromosikan produk-produk lokal dari berbagai sektor, seperti kerajinan tangan, makanan khas, hingga perhiasan mutiara yang menjadi ciri khas NTB. Dengan mengusung konsep modern namun tetap mempertahankan nuansa lokal, NTB Mall tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga pusat edukasi budaya.

Wakil Menteri Perdagangan menekankan pentingnya inovasi dan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal untuk memaksimalkan potensi NTB Mall.

“Kami berharap NTB Mall terus berkembang dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal. Insyaa Allah, kami siap selalu memberikan dukungan penuh,” ungkapnya.

Kunjungan Dyah Roro Esti ke NTB Mall juga menjadi momen penting bagi para pelaku ekspor di NTB. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan berdialog dengan pengusaha lokal untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memberikan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas serta daya saing produk di pasar internasional.

“Produk lokal NTB memiliki potensi besar untuk menembus pasar global, terutama mutiara dan kriya yang memiliki nilai seni tinggi. Pemerintah siap membantu dalam hal fasilitasi promosi, pelatihan, serta penguatan jaringan perdagangan internasional,” kata Dyah.

Sebagai destinasi belanja dan pusat promosi, NTB Mall diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurut data dari Dinas Perdagangan sebagai pengampu NTB Mall, kunjungan ke NTB Mall terus meningkat sejak dibuka, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipamerkan di sana.

Dengan lokasi strategis, konsep unik, dan dukungan dari pemerintah, NTB Mall menjadi simbol kebangkitan ekonomi kreatif di NTB. Dyah Roro Esti berharap kehadiran NTB Mall dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan potensi lokal mereka.

“Saya yakin NTB Mall dapat menjadi katalisator dalam mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ikon baru NTB yang mendukung pariwisata dan perdagangan. Semoga ke depannya kita dapat melihat lebih banyak inovasi yang lahir dari sini,” pungkasnya.(bul)

Kembangkan Transportasi Publik Perlu Lakukan Kajian Teknis 

0
H. Didi Sumardi (ekbisntb.com/dok)

PENGEMBANGAN layanan transportasi publik atau angkutan umum kembali mengemuka seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan perkotaan dan tingginya mobilitas penduduk. Ditambah lagi dengan kemacetan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan mengharuskan pemerintah memikirkan kembali konsep angkutan umum yang ideal di Kota Mataram dan lintas kabupaten/kota.

Anggota DPRD NTB H. Didi Sumardi mengatakan, terkait dengan pengembangan layanan transportasi publik tentu harus dilakukan kajian dari aspek teknis juga aspek efektivitas dan efisiensi layanan.

Dari aspek teknis, harus dibangun paradigma dan perspektif pengembangan transportasi publik. Jika dikaitkan dengan tupoksi pemerintah atau pemerintah daerah, maka prinsipnya harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan servisor.

Menurut Didi, poin-poin yang perlu diperhatikan jika aspek kepentingan umum itu kemungkinan bisa ditangani oleh sektor swasta agar lebih efektif dan efisien. Sebab tidak harus pemerintah yang melakukan penanganan.

“Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab pemberdayaan dari pemerintah untuk mendorong peran-peran agar swasta ikut serta dalam membangun transportasi publik,” kata H. Didi Sumardi kepada Ekbis NTB pekan kemarin.

Terlebih jika berbicara terkait dengan transportasi perkotaan, realitasnya sudah didominasi oleh berbagai perusahaan jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Gokar dan lain-lain.

Sistem transportasi tersebut dinilai lebih efisien oleh masyarakat, apalagi dengan jangkauan layanan dari rumah ke tempat tujuan bisa dilayani dan kualitas layanan daei aspek waktu dinilai sangat cepat.

“Karena kalau butuh jasa transportasi kemana saja melalui aplikasi online kurang dari 5 menit sudah standby di depan rumahnya,” katanya.

Demikian juga layanan transportasi antar daerah di NTB khususnya ke Pulau Sumbawa dari Mataram yang dinilai cukup refresentatif

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, yang perlu menjadi prioritas pada sektor transportasi publik adalah bagaimana membangun penguatan konektivitas antar daerah dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan sektor destinasi pariwisata.

Meski dalam skala terbatas, hal ini sudah ditangani oleh Damri. Sehingga PR-nya, selain pada aspek layanan jasa transportasinya, juga bagaimana membangun destinasinya yang lebih representatif, aman dan nyaman.

Jika salah satu fokusnya adalah pengembangan sektor transportasi publik juga terkait dengan posibilitas usaha jasa transportasi, sehingga perlu diakselerasi pengembangan kawasan secara integral dan lebih luas seperti Mataram Raya yang menggabungkan Kota Mataram dengan lima kecamatan dan di Lombok Barat seperti Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Labuapi.

Bisa juga ditambah wilayah Kecamatan Kediri menjadi satu kawasan yang saling melengkapi dan saling menunjang terutama dalam sektor transportasi umum.

“Ini akan lebih dinamis dan menjanjikan dan hal ini juga akan mendorong pengembangan usaha pada sektor lainnya. Selain pariwisata juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan lain-lain. Apalagi kalau kita berbicara konsep hilirisasi, itu akan lebih memudahkan,” imbuhnya.

Demikian juga terhadap kota-kota yang lain seperti Selong dan sekitarnya, Praya dan sekitarnya juga Kota Bima dan sekitarnya. Kalau sudah demikian maka untuk membangun konektivitas antar daerah juga akan semakin mudah.

Tantangan Pemda lainnya dalam pengembangan transportasi publik adalah ketersediaan sarana prasarana jalan umum yang harus diselaraskan dengan rasio pengembangan sektor jasa taransportasi publik. Kalau tak dibarengi dengan hal tersebut, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya kemacetan di banyak titik. “Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan fasilitasi FGD tentang isu transportasi publik,” tutupnya.(ris)

Tercapai Rp 320 Miliar, PAD KLU Lampaui Target

0
Kantor bupati lombok utara(ekbisntb.com/lpse.lombokutara.go.id)

PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah melampaui target sebelum akhir tahun 2024. Catatan pada Bapenda KLU, awal Desember 2024, jumlah capaian PAD tercapai Rp 320,344 miliar lebih.

“Target PAD kita sebesar Rp301,418 miliar lebih. Jelang akhir tahun 2024, pendapatan asli daerah ( PAD) Kabupaten Lombok  Utara lampaui target,” ucap Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Andita Nopitasari, pekan kemarin.

Dijelaskan, PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dihimpun oleh seluruh OPD lingkup Pemda KLU. Sejumlah OPD penyumbang PAD meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP), RSUD KLU, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan  (Dishub),  Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP-Naker ) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sekretariat Daerah, dan Bapenda.

Sebagai OPD penghimpun PAD utama, Bapenda sendiri telah membukukan PAD sebesar Rp 178,109 miliar lebih. Angka ini tercatat melampaui dari target yang dibebankan yakni sebesar Rp 159,804 miliar. “Kalau dipresentasikan itu sekitar 111,45 persen,” imbuhnya.

Andita menjelaskan, penyumbang PAD tertinggi berasal dari pajak barang dan jasa tertentu. Item pajak ini menyumbang kontribusi sebesar Rp 156,44 miliar lebih. Penyumbang PAD terbesar berikutnya oleh jasa perhotelan sebesar Rp 85,906 miliar lebih, pajak makanan dan minuman  sebesar Rp 54,879 miliar lebih, dan sisanya disumbang oleh berbagai OPD.

“Khusus kita di Bapenda karena tahun ini melampaui target maka untuk tahun depan targetnya naik  sekitar Rp 40 miliar. Jadi dari target sekitar Rp 59 miliar tahun ini akan naik sekitar Rp 200 miliar tahun depan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andita optimis pada penghimpunan PAD tahun-tahun mendatang akan mencapai progres positif layaknya tahun 2024 ini. Pasalnya, mulai tahun depan daerah mendapatkan porsi lebih besar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 66 persen. Dorongan pendapatan ini tentu menjadi sumber bagi PAD yang lebih baik. (ari)

Kembali ke Dapur Era Lampau, Pj Gubernur Makan Sirih hingga Nikmati Serbat pada Pameran Temporer Alat Rumah Tangga

0
Pj Gubernur Hassanudin didampingi Asisten I Setda NTB H. Fathurrahman dan sejumlah pimpinan OPD mengenang cara masak zaman dahulu pada Pameran Temporer Alat Rumah Tangga di Museum Negeri NTB pekan kemarin. (ekbisntb.com/ham)

Banyaknya penggunaan plastik dalam proses pengolahan makanan bagi keluarga mesti menjadi bahan evaluasi bersama. Beda halnya dengan saat pengolahan bahan makanan zaman dahulu. Inilah yang ditampilkan Museum Negeri NTB pada Pameran Temporer Alat Rumah Tangga dari tanggal 13 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025.

PENJABAT (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Izzuddin Mahili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Aidy Furqan, M.Pd., Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Hj. Eva Dewiyani, Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddin, S.Sos., M.T., Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam SH., M.H., tampak menikmati minuman khas Lombok, serbat.

Dengan dekorasi dapur zaman dahulu dengan tungku tanah. Begitu juga dengan gelas dan tempat air yang menggunakan besi khas tempo dulu dan dilengkapi dengan radio AM/MW/SW ditaruh di atas dipan yang terbuat dari bambu. Daun sirih dan buah pinang pun disiapkan untuk dikonsumsi. Selain itu, ada sayur-sayuran yang ditaruh untuk keperluan memasak sehari -hari masyarakat Sasak.

Operator sound system memutar lagu Tanah Airku karya Ibu Sud seolah-olah kembali ke zaman lampau. Saat di mana masyarakat sambil bekerja dan makan mendengarkan berita yang waktu itu hanya disiarkan RRI. Pj Gubernur Hassanudin bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun mencoba bernostalgia dengan kondisi masa lalu.

Dengan percaya diri, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini pun mengambil sirih dan pinang, kemudian dikunyah. Setelah itu, Pj Gubernur Hassanudin meminum air serbat yang disediakan. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddin mencoba bernostalgia dengan memasak menggunakan kayu. Begitu juga dengan pimpinan OPD lainnya bernostalgia mengenang masa lalu saat perkembangan zaman dan teknologi belum seperti sekarang ini.

Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam menyampaikan jika sekarang ini alat rumah tangga tradisional bukan hanya sekadar benda, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat. Melalui pameran ini, pihaknya ingin mengajak pengunjung untuk memahami pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik.

Diakuinya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan rumah tangga modern terbuat dari plastik yana berkontribusi pada masalah limbah dan pencemaran lingkungan. Plastik menjadi bahan yang sangat praktis untuk keperluan sehari-hari, namun penggunaan plastik juga dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia melalui mikroplastik.

Menurut data terbaru, Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah seri terkait mikroplastik. Pada April 2024, laporan dari Environmental Science & Technology menunjukkan Indonesia menjadi penghirup mikroplastik terbesar di dunia, dengan rata-rata konsumsi mencapai 15 gram per bulan per orang.

Penggunaan plastik sekali pakai dalam peralatan rumah tangga dan kemasan, berkontribusi besar terhadap masalah ini. Untuk itu, pameran ini bertujuan memberikan gambaran pada pengunjung tentang pentingnya kesadaran akan lingkungan dan perlunya mengurangi penggunaan plastik serta dampak negatif dari sampah plastik. Serta, pentingnya kebijakan pemerintah dan pengelolaan sampah plastik.

Pada pameran ini ada 110 buah koleksi yang dipamerkan. Koleksi ini terdiri dari koleksi etnografika, keramologika, dan filologika. Pameran ini tidak hanya menampilkan alat-alat rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai auto-kritik terhadap penggunaan plastik yang mencemari lingkungan.

Hal senada disampaikan Pj Gubernur NTB Hassanudin. Menurutnya, kearifan lokal adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan belajar pada hal-hal masa silam.  Diakuinya, kearifan lokal dari alat rumah tangga tradisional menjadi bagian otokritik pada kepedulian lingkungan yang saat ini banyak menggunakan bahan modern, seperti plastik, sehingga penggunaannya harus mulai dikurangi.

Dengan alternatif alat rumah tangga ramah lingkungan, maka harus disosialisasikan dan diberdayakan, karena adanya limbah mikroplastik yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. (ham)