Beranda blog Halaman 764

Butuh Keseriusan Pemerintah Perhatikan Angkutan Publik

0
Djoko Setijowarno (ekbisntb.com/ist)

ISU transportasi publik kini menjadi problem yang banyak dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia. Banyak daerah yang tak memiliki sistem transportasi yang ideal untuk menunjang aktivitas masyarakat. Akibatnya yaitu munculnya persoalan sosial dalam skala yang lebih luas, mulai dari masalah anak putus sekolah hingga kasus stunting.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, hasil riset di Jawa Tengah misalnya mengungkapkan di beberapa daerah banyak angkutan desa sudah hilang, sehingga banyak anak yang terpaksa putus sekolah, karena tak ada angkutan umum. Karena putus sekolah, anak cenderung kawin pada usia anak, sehingga meningkatkan kasus stunting.

“Itu hasil kajian Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah. Jadi bukan hanya soal macet, itu sudah using, namun muncul problem sosial,” kata Djoko kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, angkutan publik sangat penting untuk mendukung beragam program pemerintah yang muaranya pada Indonesia Emas 2045. Misalnya program pendidikan dasar 13 tahun harus ditopang oleh sistem transportasi publik yang baik di seluruh tanah air.

Bagi pemerintah daerah yang memiliki kekuatan fiskal yang rendah agar terus berupaya membenahi angkutan umum melalui sejumlah instrumen, misalnya melalui regulasi. Seperti di Kota Pekanbaru Riau yang membuat Perda, dimana isinya yaitu ada anggaran maksimal sebesar 5 persen dari APBD untuk mendanai angkutan umum.

“Bagi daerah kabupaten/kota minimal diberi insentif seperti di Jawa Tengah, angkutan di pedesaan itu diganti BBM-nya. Per hari dikasih rata-rata 100 sampai 150 ribu, lumayan kan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah memang harus memperhatikan terkait dengan angkutan publik. Sehingga ia kini sedang berupaya agar pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) angkutan umum. Anggaran tersebut menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan oleh negara.

Menurutnya, minimal pemerintah daerah membuat program angkutan sekolah gratis untuk anak-anak sekolah. Ada satu desa di Jawa Timur yang angka putus sekolahnya menurun setelah pihaknya memberikan bantuan angkutan sekolah gratis.

Di Provinsi NTB kata Djoko, sektor pariwisata berkembang dengan baik, terlebih di sini ada Daerah Super Prioritas (DSP) Mandalika yang angkutan publiknya harus menjadi perhatian. Terlebih NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028 mendatang, sehingga sistem transportasi publik harus dibangun dari sekarang.

“Mandalika itu super prioritas, namun ternyata anggaran untuk transportasinya minim prioritas. Di seluruh dunia, daerah wisata transportasinya bagus, kita hanya KSPN, itu kan hanya dari simpul ke simpul,” katanya.(ris)

Inisiatif Transportasi Publik Kota Mataram Patut Dicontoh

0
Junaidi Kasum (ekbisntb.com/dok)

ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) mengapresiasi dan mendukung inisiatif Pemerintah Kota Mataram untuk menghadirkan angkutan publik dalam rangka mengurai potensi kemacetan dimasa mendatang.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram menurutnya menjadi langkah luar biasa yang dilakukan untuk menjaga eksistensi angkutan umum atau bemo kuning yang sudah ada.

“Sudah menjadi kekhawatiran sejak lama bemo kuning ini, dengan hadirnya taksi online dan lainnya. Bemo kuning seperti hidup segan mati tak mau,” katanya pekan kemarin.

Dengan kebijakan menghidupkan transportasi publik, terutama bemo kuning untuk angkutan umum anak anak sekolah dan pegawai kantoran, cukup membantu eksistensi bemo kuning tetap dipertahankan.

“Saya apresiasi luar biasa kebijakan ini. walaupun sampai hari ini belum seratus persen diterapkan. Tetapi Insyaallah, informasinya sedang dirancang bemo kuning untuk angkutan publik secara umum dapat dimaksimalkan,” tambahnya.

Inisiatif ini juga menurutnya perlu dibarengi dengan penyediaan kemudahan fasilitas bagi pemilik angkutan untuk mendapatkan dana murah tanpa agunan dalam rangka peremajaan armada.

“Tinggal fasilitasi pembiayaan murah supaya angkutan bemo kuning ini bisa diremajakan dengan unit baru. Agar nyaman masyarakat menaikinya. Mau anak sekolah, orang kantoran, bisa nyaman naik bemo kuning ini,” ujarnya.

Menurutnya, inisiatif Kota Mataram ini patut dijadikan contoh oleh kabupaten/kota lainnya. Dimana angkutan-angkutan umumnya juga mengalami kondisi yang sama, hidup segan mati tak mau. Dengan demikian, program pemerintah pusat untuk menggerakkan ekonomi, menghidupkan masyarakat kecil dan UMKM dapat terlaksana hingga ke daerah.

Soal upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mengoperasikan juga angkutan umum massal lainnya seperti bus juga menjadi inisiatif yang cukup menarik. Namun harus dipastikan, infrastruktur untuk sarana dan prasarana penunjangnya dapat dibangun lebih refresentatif.  Menurutnya hanya tinggal diatur dan dapat melibatkan semua pihak.(bul)

Angkutan Umum Harus Tersedia

0
H.Abdul Hadi (ekbisntb.com/ris)

TRANSPORTASI publik atau angkutan umum menjadi salah satu fasilitas yang harus tersedia untuk melayani masyarakat. Namun belakangan di NTB, termasuk di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, angkutan umum yang dikenal dengan bemo kuning semakin menghilang.

Eksistensi angkutan umum kian terpinggirkan seiring dengan semakin mendominasinya angkutan berbasis online dan kendaraan pribadi. Padahal berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai angkutan umum yaitu mengamanatkan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi, S.E, M.M., mengatakan, pihaknya saat ini memiliki beberapa perhatian sesuai dengan tugas dan fungsinya di Komisi V, di antaranya yaitu masalah perhubungan, termasuk penyediaan infrastruktur angkutan publik.

“Transportasi umum kita menjadi semakin jarang ada, bemo kuning yang tadinya ada sekarang menjadi nyaris tidak ada. Kemudian bus antar kabupaten yang tadinya ada, kini banyak yang mati. Sehingga kemudian diatasi oleh rekan-rekan Damri untuk pengantaran transportasi,” kata Abdul Hadi kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Anggota dewan dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 ini mengatakan, angkutan publik di NTB menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, bagaimana caranya agar moda transportasi publik tetap eksis, tentunya dengan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan mereka.

Sebab jika dibiarkan bersaing secara bebas dengan angkutan online yang berbasis teknologi, tentu tidak akan bisa. Sehingga perlu dicarikan langkah yang pas agar keberadaan transportasi umum tetap ada untuk melayani masyarakat sesuai dengan amanat UU. Sebab tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan angkutan sewa khusus (ASK).

“Bemo kuning kalau dipanggil melalui aplikasi kan tak bisa, begitu juga bus engkel. Bagaimana kita menyelesaikan persoaalan ini, inilah yang menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Terlebih NTB menjadi daerah wisata unggulan, tentu aspek transportasi umum harus tersedia dengan baik untuk melayani tamu yang berkunjung. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah PON tahun 2028 mendatang, maka sangat perlu digagas konsep yang bagus untuk mengadakan transportasi umum ini.(ris)

Pelajar Sambut Penerapan Angkutan Pelajar secara Merata

0
Mobil angkot sebagai armada pengangkut pelajar. (ekbisntb.com/era)

PELAJAR yang ada di Kota Mataram menyambut baik wacana penerapan program angkutan pelajar gratis oleh Pemerintah Kota Mataram diterapkan secara merata. Pasalnya, angkutan gratis ini dikatakan dapat mengurangi kemacetan dan polusi di kota ini.

Salah seorang siswa SMP Negeri 2 Mataram, Satria menyatakan meski dirinya terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah. Namun ia sangat menunggu program angkutan pelajar segera diterapkan secara merata di seluruh sekolah.

“Ini sangat berguna sebab dapat mengurangi kemacetan, mengurangi jumlah polusi serta mengurangi kecelakaan bagi para pelajar yang belum memiliki SIM tapi mengendarai kendaraan,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 7 Desember 2024.

Menurutnya, meski program angkutan pelajar tersebut sudah diterapkan sejak satu bulan lalu. Dirinya mengaku belum pernah melihat adanya angkutan pelajar di sekolahnya. “Untuk teman-teman saya, saya belum melihat ada yang menggunakan (angkutan pelajar, red),” katanya.

Sementara itu, siswi SMK 2 Mataram jurusan Bisnis Digital, Faizha Najwa menyatakan dirinya tidak terlalu memperhatikan adanya program tersebut. Pasalnya, ia biasanya menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang sekolah.

Pun apabila program angkutan pelajar direalisasikan dan diterapkan secara merata dalam jangka waktu yang lama, dirasa akan cukup berdampak pada pengurangan kendaraan pribadi oleh siswa, sehingga mengurangi kemacetan yang seringkali disebabkan oleh mobil jemputan siswa.

“Saya biasa saja, kurang tau ada program itu. Biasanya saya pakai motor ke sekolah. Kalau ada bagus jadi teman-teman bisa menggunakan angkutan gratis,” katanya.

Sama seperti Satria, Faizha mengaku belum pernah melihat adanya mobil bemo kuning atau angkutan pelajar gratis di sekitar sekolahnya. Sehingga, dirinya merasa adanya program ini belum tersampaikan atau dimanfaatkan oleh siswa. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan oleh pihak Pemkot sekaligus menambah armada untuk mengangkut para pelajar di Mataram. (era)

Angkutan Publik dan Ikhtiar Cegah Kemacetan

0
THUMBNAIL EH. Lalu Moh. Faozal (ekbisntb.com/ist) dan Zulkarwin (ekbisntb.com/dok)KBIS - 4

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB lamban, namun pasti terus menunjukkan kemajuan. Berbagai macam pembangunan, baik kantor pemerintahan, pusat bisnis hingga tempat hiburan masyarakat juga banyak dibangun. Aktivitas atau kegiatan masyarakat juga terus meningkat, sehingga menuntut penggunaan sarana transportasi yang representatif dan cepat.

DI satu sisi, angkutan umum semakin sepi. Masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau sepeda motor menuju perkantoran, perkuliahan, sekolah yang ada di Kota Mataram. Hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan kendaraan yang tiap hari terus meningkat.

Bahkan, saat jam-jam tertentu, kondisi jalanan di Kota Mataram di beberapa ruas jalan, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat sering terjadi kemacetan. Pemkot Mataram perlu memikirkan untuk masa mendatang terkait sarana angkutan publik, sehingga potensi kemacetan saat jam-jam tertentu, seperti pada pagi hari, siang dan sore hari bisa teratasi.

Meski di satu sisi, Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin, sudah melakukan uji coba penggunaan transportasi publik tahun 2024 ini dengan memanfaatkan bemo kuning mengangkut siswa. Minat masyarakat menggunakan transportasi publik belum beralih. Masyarakat atau pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, hingga jasa transportasi online.

Halte di Jalan Selaparang, Kelurahan Bertais tidak difungsikan lagi setelah dibangun tahun 2017 lalu. (ekbisntb.com/cem)

Selain lebih cepat, pengguna transportasi tidak perlu lagi harus menunggu transportasi umum yang berangkat setelah penuh dengan penumpang. Beda halnya jika transportasi umum seperti kereta api atau Trans Jakarta di Daerah Khusus Jakarta yang berangkat pada jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada pengguna transportasi akan telat ke sekolah, kampus atau ke kantor, karena sudah bisa mengetahui berapa lama perjalanan yang harus ditempuh menuju ke sekolah, kampus atau tempat kerja.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui beberapa waktu lalu, menerangkan, jika uji coba penggunaan transportasi publik di Kota Mataram telah dimulai di tahun 2024 dengan memanfaatkan bemo kuning untuk mengangkut siswa-siswi.

Zulkarwin menyebut, pihaknya memanfaatkan tujuh unit kendaraan angkutan kota (angkot) melayani di beberapa rute dan diklaim animo penggunaan angkutan publik cukup tinggi, sehingga dilakukan penambahan armada untuk melayani pelajar. “Ternyata animo masyarakat sangat tinggi dan sopir bemo merasa terbantu dengan program pemerintah, sehingga dialokasikan lagi anggaran di tahun 2025,” terangnya.

Selain penggunaan angkot, juga telah dibuat grand desain untuk angkutan publik menggunakan bus medium. Pihaknya telah melobi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan, tetapi dari informasi yang diterima jika sampai tahun 2027 belum ada program.

Pihaknya mengharapkan, pemerintah pusat menyediakan angkutan publik untuk menyambut Provinsi NTB sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional tahun 2028 mendatang. “Kemungkinan di tahun 2027 bisa ada anggaran untuk menyambut PON di NTB,” harapnya.

Menurutnya, konsep angkutan publik akan diuji di dua trayek di Kota Mataram. Pertama, trayek A melewati tengah kota melewati Universitas Mataram dan trayek B melewati kawasan bisnis Cakranegara.

Penggunaan dua trayek ini, terangnya, guna mengurai kemacetan pada jam sibuk, sehingga diharapkan pada program ini adalah merangkul bemo kuning sebagai angkutan feeder (pengumpan). Upaya menghadirkan angkutan publik dinilai sebagai sebuah kewajiban pemerintah daerah. Meski skenario disiapkan adalah menyediakan enam trayek yang melayani warga dari seluruh rute. “Secara aksesibility sebenarnya memungkinkan disediakan angkutan publik menggunakan bus medium,” terangnya.

Perihal halte yang telah dibangun tetapi dibongkar oleh pemerintah padahal telah menelan anggaran puluhan bahkan ratusan juta? Ia tidak memungkiri bahwa halte dibangun karena ada 30 bus kotama untuk melayani masyarakat. Halte itu dibangun dari APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kota Mataram. Halte yang rusak telah dibongkar tetapi sebagian dipertahankan dengan tujuan angkutan publik yang dirancang dan halte tersedia.

Sementara Kepala Dishub Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., mendukung kebijakan Pemkot Mataram dalam mengatasi masalah kemacetan di ibukota Provinsi NTB ini. Meski demikian, seperti apa bentuk dukungan dari Dishub Provinsi NTB dalam mengatasi masalah transportasi publik ini, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini, belum mau menyampaikan.  ‘’Kita sedang bahas dengan Kota Mataram,’’ jawabnya.

Faozal, menekankan pentingnya pembenahan sistem transportasi publik di Kota Mataram. Diakuinya, kondisi angkutan umum di ibu kota provinsi ini yang dinilai sudah tidak layak.

“Angkutan publiknya Kota Mataram. Ada bemo kuning, tapi kondisinya sudah seperti odong-odong. Tidak layak lagi untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” ujar Faozal.

Menurutnya, kendaraan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi umum di Mataram sudah usang, baik dari segi usia maupun fasilitas. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Kondisi ini ditambah dengan minimnya alternatif moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kemacetan dan polusi udara di kota. Faozal menegaskan bahwa bersama – sama mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. “Kita sedang carikan solusinya,” ujarnya dengan optimis.

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghadirkan sistem angkutan publik modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban.

Faozal menggarisbawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk merealisasikan sistem transportasi publik yang ideal. “Ini tugas bersama. Kami dari pemerintah akan bekerja keras untuk menghadirkan solusi, tetapi masyarakat juga harus mendukung dengan mulai beralih menggunakan transportasi umum,” katanya.

Ia juga mengajak pemangku kepentingan, seperti operator angkutan umum, komunitas transportasi, dan investor, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan di Mataram.

Faozal optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, Mataram dapat memiliki sistem transportasi publik yang ideal.  “Kami ingin Mataram menjadi contoh kota dengan transportasi publik yang modern, efisien, dan inklusif. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk kota kita,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah konkret yang sedang dirancang, Kota Mataram diharapkan dapat segera memiliki sistem angkutan publik yang layak dan menjadi kebanggaan masyarakat NTB. (ham/cem/bul)

Sopir Bemo Harap Pemkot Sederhanakan Persyaratan Angkutan Pelajar

0
Sopir angkot di Kota Mataram, Wayan bersama angkutannya. (ekbisntb.com/era)

SOPIR angkutan kota (Angkot) yang ada di Kota Mataram berharap Pemkot Mataram memudahkan persyaratan untuk bisa bergabung dalam program angkutan gratis untuk pelajar. Salah satu sopir angkot yang telah menggeluti profesi tersebut selama 40 tahun, Wayan mengaku merasa sangat senang dengan program baru Pemkot Mataram tersebut. Namun, dirinya tidak bisa bergabung menjadi partner Pemkot karena terhalang persyaratan yang dinilai rumit.

“Senang sekali kalau digunakan angkot ini, yang penting persyaratannya tidak terlalu sulit,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 7 Desember 2024.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sopir adalah surat atau dokumen mobilnya harus hidup, beserta dengan SIM sang sopir. Wayan mengaku, persyaratan ini cukup memberatkan mengingat banyaknya surat yang mati akibat sedikitnya pendapatan harian mereka.

“SIM tidak bisa perpanjang karena perpanjang SIM aja Rp1,7 juta. Bagaimana mau cari sedangkan untuk makan saja sulit,” katanya.

Ia mengungkapkan, selain meminta untuk menghidupkan surat mobil dan SIM, para sopir juga diminta untuk menservis mobil mereka dengan mengganti ban harus baru, lampu menyala, klakson harus bunyi. “Memang kalau sekedar klakson bisa teman-teman penuhi persyaratannya, tapi kalau surat ini agak kesulitan. Terutama SIM,” ucapnya.

Diketahui, Pemkot Mataram sudah melakukan sosialisasi kepada para sopir. Hanya saja saat ini belum banyak sopir yang bergabung pada program Pemkot tersebut. Dikatakan, untuk tergabung dalam program angkutan pelajar gratis, siapa saja bisa masuk, hanya saja harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Terjangkau ini pakainya, bukan tidak terpilih. Siapa saja bisa masuk yang penting memenuhi persyaratan. Tapi untuk sementara ini cuma 14 unit yang dipakai,” terangnya.

Wayan mengungkapkan, pendapatan para sopir angkot di Mataram sangat minus. Bahkan tidak bisa menutupi harga bensin. Yang mana sekali jalan, para sopir hanya bisa mendapatkan Rp20 ribu, sedangkan harga bensin per liternya Rp25 ribu.

Menurutnya, Pemkot Mataram khususnya Dinas Perhubungan harus membenahi perihal ini agar sopir tidak lagi hanya mendapatkan sisa angkutan. Artinya, Pemkot harus membuat regulasi untuk tidak membiarkan ojek online dan taksi online untuk mangkal di lokasi yang biasanya ditempati oleh mobil angkot.

“Taksi sama drive tidak punya izin beroperasi untuk masuk terminal. Kenapa dibiarkan. Menurut saya ini pilih kasih, belum menjalankan tugasnya sesuai prosedurnya,” pungkasnya. (era)

PGI NTB Sukses Gelar Turnamen Golf, Berikut Jawaranya

0
PGI NTB Sukses Gelar Turnamen Golf(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Paguyuban Golf Indonesia (PGI) NTB sukses menggelar Amatir Golf Tournament Seri ke-4 di Lapangan Golf 18 Hole Sire Golf Kosaido, Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang juga merupakan salah satu kandidat venue untuk cabang olahraga (Cabor) Golf pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang.

Ketua PGI NTB sekaligus Bupati Lombok Timur (Lotim) terpilih, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa event yang digelar Sabtu, 14 Desember 2024 ini menjadi ajang yang melahirkan jawara-jawara baru, yang sekaligus merupakan langkah awal dalam upaya PGI NTB untuk menjaring calon atlet yang akan dipersiapkan untuk mewakili NTB dalam ajang nasional.

Dalam turnamen ini, sejumlah kategori bergengsi dipertandingkan, berikut jawaranya.

* Best Gross Overall (BGO): Ryan Rajab dengan skor 75

* Best Net Overall (BNO): Ari Nusantara dengan skor nett 61

Selain itu, turnamen ini juga mempertandingkan berbagai kelas lainnya yang menguji ketangkasan para peserta.

Ketua PGI NTB berharap event-event serupa dapat digelar lagi pada tahun depan dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, digelar 4 seri, dan pada 2025 diharapkan bisa mencapai 5 hingga 6 seri.(bul)

Lihat Budidaya Kerang Mutiara, Wamendag Kunjungi Mutiara Autore Pearl Farm Teluk Nara

0
Wamendag RI, Dyah Roro Esti Widya Putri meluangkan waktu melihat dari dekat proses budidaya kerang mutiara di KLU, Sabtu 14 Desember 2024.(ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., mengunjungi Eksportir Mutiara Autore Pearl Farm, di Dusun Teluk Nara, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Sabtu 14 Desember 2024. Ia menyempatkan diri melihat proses budidaya kerang hingga menjadi mutiara. Ia menilai produk ini punya potensi, sehingga layak menembus pasar global.

Pada kunjungan tersebut Wamendag, Roro menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mendukung UMKM Indonesia agar makin dikenal baik secara nasional maupun internasional.

Ia mengisyaratkan, pemerintah pusat akan berupaya dan hadir untuk mendukung produk-produk yang dibuat di dalam negeri bisa diserap oleh pasar mancanegara. Dengan menembus pasar internasional itulah, maka UMKM di Indonesia bisa berdaya saing dan menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., mengunjungi Eksportir Mutiara Autore Pearl Farm, di Dusun Teluk Nara, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang(ekbisntb.com/ari)

Khusus produk mutiara, Roro mengakui jika ia sudah mendengar bahwa untuk menghasilkan mutiara tidaklah mudah. Kesempatan berkunjung ke Autore Pearl Farm kemarin, ia dapat melihat langsung proses budidaya kerang menjadi mutiara. “Dalam menghasilkan mutiara membutuhkan waktu bertahun tahun hingga menghasilkan kualitas yang bagus.”

“Kita akan bantu untuk mencarikan informasi pasar di luar negeri seperti apa, sehingga UMKM ini dapat memiliki market go global atau tembus pasar intenasional untuk ekspor keluar negeri,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu mengharapkan kehadiran Wamendag di KLU, produk UMKM Kerang Mutiara ini bisa dipasarkan ke luar negeri dan berdampak pada peningkatan perekonomian.

“Semoga ke depan UMKM terus berkembang di daerah kita sehingga akan menarik perhatian banyak orang untuk mengunjungi dan membeli produk lokal yang ada di Lombok Utara,” imbuh Djohan.

Untuk diketahui, selain Bupati, turut hadir mendampingi Wamendag RI, adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si serta sejumlah undangan lainnya. (ari)

Wamenag Romo Syafi’i Dukung NW Kelola Tambang

0
Wamenag RI, Romo R Muhammad Syafi’i saat menyerahkan cinderamata ke Ketua Umum Pengurus Besar NW, TGKH. Lalu Muhammad Zaenudin Atsani saat silaturahmi di Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani, Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo R Muhammad Syafi’i mendukung Nahdlatul Wathan (NW) mengelola tambang di Pulau Kalimantan atau di Pulau Sulawesi. Dikatakan, dengan memiliki unit usaha tambang, maka kegiatan pembangunan pondok pesantren (ponpes) bisa lebih baik.

Hal ini dikemukakan Romo Syafi’i saat berkunjung ke Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani di Lombok Timur (Lotim), MInggu 15 Desember 2024. “Dengan mengelola tambang, maka gedung madrasah yang belum selesai akan bisa diselesaikan pembangunannya,” katanya.

Wamenag menyebut, banyak lahan tambang di Kalimantan menunggu investor. Wamenag ini siap membantu NW untuk berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) terkait tambang. Termasuk dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai syarat mengelola tambang. “Kia bantu lobi Menteri ESDM, sehingga NW memiliki tambang, doakan semoga NW memiliki keuangan lebih baik,” ungkapnya.

Ketua Umum Pengurus Besar NW, Maulana Syaikh Dr. TGKH Lalu Gede Muhammad Zaenudin Atsani yang dikonfirmasi terpisah mengatakan NW sudah siap mengelola tambang. Saat ini, tengah proses pengurusan syarat administrasi penambangan. “Prosesnya sekarang sedang berjalan, tinggal tunggu ketok palu saja,” tegasnya.

Persyaratan investor sudah dilengkapi. Ketum PB NW ini menyebut, sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengurus semua proses untuk mendapatkan legalitas mengelola tambang. Tim NW ini pun sudah memiliki kantor sendiri di pusat.

NW memilih tambang batu bara di Kalimantan yang akan dikelola. Ketum PB NW ini tegaskan, NW siap ambil pengelolaan tambang tersebut dan akan diperuntukkan hasil pengelolaannya guna mengembangkan pendidikan.

Pengelola yang sudah ditunjuk Ketum PB NW ini katanya merupakan orang-orang profesional dan amanah. Tenaga-tenaga ahli bidang pertambangan sudah dimiliki NW, sehingga tidak akan meragukan untuk mengelola aktivitas pertambangan. “Tenaga ahli lengkap semua kita sudah punya, bahkan untuk mengecek kadar kalori batubara yang akan ditambang kita sudah tahu,” katanya.

Ditanya soal berapa besar nilai investasi yang digelontorkan NW, Maulana Syaikh Zainuddin Atsani ini hanya menjawab singkat. “Ada deh,” jawabnya seraya tersenyum.(rus)

Rangkaian Pujawali dan Perang Topat, Museum NTB Gelar Pameran Pusaka Desa di Pura Lingsar

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mendampingi Pj Bupati Lobar H. Ilham melihat koleksi peserta Pameran Pusaka Desa Tahun 2024 di Pura Lingsar, Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri NTB bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menghadirkan Festival Museum Desa dengan menyajikan Pameran Pusaka Desa yang berlangsung di Pura Lingsar, Lobar, Minggu 15 Desember 2024.

Pameran yang merupakan rangkaian dari acara Pujawali dan Perang Topat bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Lobar untuk bisa memperkenalkan dan merayakan kekayaan budaya serta tradisi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

“Pameran pusaka ini kami hadirkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan benda-benda bersejarah dan juga budaya lokal,” ujar Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam dalam keterangan yang diterima ekbisntb.com, Minggu 15 Desember 2024.

Menurutnya, Lobar sebagai salah satu daerah di NTB yang kaya akan warisan budaya dan alam dengan memiliki beragam koleksi yang mencerminkan identitas unik di setiap masing-masing desa.

Sehingga pameran ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan memamerkan koleksi lokal mereka, mulai dari artefak sejarah dan benda-benda pusaka.

“Pusaka-pusaka ini melekat dengan diri kita. Kita tahu bahwa di Lobar memiliki beragam budaya sehingga dengan hajatan ini kita upayakan untuk memamerkan kekayaan budaya kita,” katanya.

Ia juga mengatakan pameran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong setiap desa yang ada di Lobar agar memiliki Museum Desa.

Menurutnya pusaka-pusaka saat ini sudah banyak yang berpindah ke luar daerah maupun luar negeri. Walaupun tidak untuk saat ini tapi dalam keadaan mendesak menuntut masyarakat untuk menjual benda-benda pusaka dengan berbagai kebutuhan.”Oleh karena itu kami mempunyai rencana strategis ‘Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’ sebagai dorongan untuk menjadikan setiap desa mempunyai museum sebagai sarana pelestarian cagar budaya untuk mendorong pariwisata desa berbasis budaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujar mantan Kabag Hukum Setda Lobar ini.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Lobar, H. Ilham mengatakan bahwa kegiatan Pujawali dan Perang Topat mendapat pengayaan dengan kegiatan pameran benda-benda pusaka yang diinisiasi oleh Museum Negeri NTB bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lobar.

Menurutnya, Pujawali dan Perang Topat kali ini menjadi lebih menarik dengan menampilkan kekayaan budaya, sehingga acara ini penuh interaksi budaya.

“Untuk itu saya sangat apresiasi kepada museum yang sudah berjibaku untuk melestarikan budaya di Lombok Barat dengan menampilkan kekayaan budaya di acara Pujawali,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak parah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai benda-benda pusaka untuk terus dijaga, karena benda tersebut memiliki nilai yang berharga yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. “Saya harap kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga benda-benda pusaka ini agar kekayaan kita tetap terlindungi,” katanya.

Pihak Museum Negeri NTB juga menyerahkan penghargaan pada desa-desa yang meraih juara pada Pameran Pusaka Desa tahun 2024 yaitu juara I Desa Gegelang, juara II Desa Sigerongan, disusul Juara III Desa Batu Kumbung, Harapan I A, Giri Madya, harapan I B Desa Golong, harapan I C Desa Lingsar, dan harapan II Desa Lembuak. (ham)