Beranda blog Halaman 762

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 Desember 2024 di Wilayah NTB

0
Ilustrasi Cuaca Buruk(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 18 hingga 24 Desember 2024.

Kepala Stasiun Meteorologi ZAM Satria Topan Primadi, S.Si dalam keterangan resmi, Selasa, 17 Desember 2024 menyampaikan, perkembangan cuaca di seluruh Indonesia menunjukkan adanya dinamika atmosfer yang signifikan yang berpotensi meningkatkan curah hujan.

BMKG mencatat bahwa musim hujan yang telah memasuki wilayah NTB bersamaan dengan beberapa fenomena atmosfer, seperti gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO), Kelvin, dan Low Frequency, dapat meningkatkan pembentukan awan hujan intensif.

Selain itu, terdapat gangguan tropis di Laut Arafura utara Teluk Carpentaria yang dapat berpotensi berkembang menjadi bibit siklon tropis, yang memperbesar kemungkinan pertumbuhan awan hujan di wilayah NTB.

Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, di sejumlah wilayah NTB. Beberapa daerah yang diperkirakan akan terdampak adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima pada pagi hingga dini hari.

Selain hujan lebat, gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah perairan NTB, yaitu18-19 Desember 2024: Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Samudera Hindia selatan NTB.

20-24 Desember 2024 gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah yang sama.

BMKG memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan oleh cuaca ekstrem ini, antara lain melakukan penataan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghindari pemotongan lereng, dan meningkatkan program penghijauan.

Memangkas dahan dan ranting pohon yang rapuh, serta memperkuat tiang dan tegakan agar tidak tumbang akibat angin kencang.

Dengan waspada terhadap cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya bencana.(bul)

PLN Gelar Apel Siaga Persiapan Pengamanan Pasokan Listrik Natal dan Tahun Baru di NTB

0
Apel siaga jajaran PLN NTB dalam rangka mengamankan pasokan listrik natal dan tahun baru.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat menggelar apel siaga untuk memastikan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah operasionalnya. Apel ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kenyamanan masyarakat selama momen penting akhir tahun.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada dedikasi para petugas yang telah bersiap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan kerja. “Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama. Pastikan seluruh prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dijalankan dengan baik untuk keamanan personel dan masyarakat. Selain itu, jaga kesehatan agar kita dapat menjalankan tugas dengan optimal,” ujar Sudjarwo.

Apel siaga ini tidak hanya digelar di Pulau Lombok, tetapi juga di seluruh unit operasional PLN di Sumbawa dan Bima. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan yang merata di semua wilayah, sehingga seluruh masyarakat NTB dapat merasakan layanan kelistrikan yang andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan data yang ada, sistem kelistrikan di NTB berada dalam kondisi aman. Untuk Sistem Lombok, daya mampu mencapai 408 MW dengan proyeksi beban puncak tertinggi 348 MW dan cadangan daya sebesar 60 MW. Sementara itu, Sistem Tambora memiliki daya mampu 146,5 MW dengan beban puncak tertinggi 146 MW. “Proyeksi ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, meskipun terjadi lonjakan beban pada momen puncak perayaan,” tambah Sudjarwo.

Untuk memastikan kelancaran, PLN telah menyiapkan 845 personel internal, 1.112 personel Tenaga Alih Daya dan mitra kerja, serta 93 unit peralatan pendukung dan 326 kendaraan operasional. Material cadangan untuk penanganan gangguan juga telah disiapkan dalam jumlah cukup di seluruh posko siaga. Total ada 164 posko siaga yang tersebar di lokasi pembangkit, transmisi, pengatur beban, distribusi, hingga area pelayanan Icon+.

Selain itu, PLN juga telah mendirikan enam posko khusus untuk kesiapan siaga kelistrikan di lokasi mudik dan tempat wisata. PLN memastikan keandalan listrik di 240 lokasi VVIP dan VIP, termasuk gereja, kantor pemerintahan, dinas terkait, dan pusat-pusat acara. Kehadiran 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 9 lokasi juga telah disiapkan untuk mendukung pengguna kendaraan listrik.

“Kami tidak hanya fokus pada keandalan listrik, tetapi juga memastikan respons cepat terhadap gangguan. Semua personel siaga telah kami bekali dengan prosedur lengkap agar dapat memberikan pelayanan yang optimal pada momen Natal dan Tahun Baru ini,” lanjut Sudjarwo.

PLN UIW NTB mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik dengan bijak selama periode Natal dan Tahun Baru. Jika terjadi gangguan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memperoleh pelayanan PLN yang lebih mudah. “Mari bersama-sama kita wujudkan Natal dan Tahun Baru yang penuh sukacita dengan listrik andal. PLN akan selalu hadir untuk memastikan kenyamanan masyarakat,” tutup Sudjarwo.(bul)

Sumbawa Butuh Rp1, 4 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, membutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun per tahun untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang untuk dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang kita butuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun, ” kata Kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada wartawan, Senin 16 Desember 2024.

Dia pun merincikan, berdasarkan data untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa akan menyasar 153.869 orang. Angka tersebut merupakan estimasi jumlah ibu hamil, menyusui, balita, siswa PAUD, TK, SD, SMP termasuk juga siswa yang berada di Pondok Pesantren.

“Jadi, jika kita estimasikan per hari membutuhkan anggaran sekitar Rp4,6 miliar, namun untuk kepastian terhadap angka tersebut kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.

Meski kebutuhan anggarannya sangat tinggi, tetapi pihaknya memastikan akan tetap melaksanakan program tersebut apalagi sudah masuk dalam program prioritas. Tetapi untuk pelaksanaannya, sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut termasuk pola distribusi nantinya.

“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan program tersebut apalagi makan bergizi gratis ini tujuannya untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 mendatang,” ujarnya.

Disinggung terkait pola pelaksanaan program tersebut, Adi mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Termasuk juga pola yang dilakukan dalam menyiapkan makan gratis bergizi, apakah akan disiapkan dapur umum per wilayah atau per zona untuk juga belum diketahui informasi lebih lanjut dari Pemerintah pusat.

“Kita sifatnya menunggu saja. Bahkan kalau diminta daerah diminta sharing anggaran untuk program tersebut tentu kami sangat siap untuk menyukseskan program tersebut,” tukasnya. (ils)

Pinalo, Brand Baru Tenun Sukarara

0
Owner Pinalo Aisyah Odis, memperlihatkan benang dari serat daun nanas yang sudah di daur ulang. Bahan utama pembuatan tenun Pinalo Desa Sukarara, Loteng. (ekbisntb.com/kir)

Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) dikenal sebagai desa penghasil kain tenun dengan kualitas tinggi. Belum lagi soal motif-motif kain tenunnya yang khas. Salah satu motif yang paling dikenal sekaligus brand utama tenun Sukarara yakni motif Subhanale. Seiring perkembangan zaman, sejumlah brand baru tenun Sukarara mulai muncul. Satu di antaranya tenun Pinalo.

Mulai dikembangkan sekitar empat tahun yang lalu ketika pandemi Covid-19 sedang merebak, tenun Pinalo kini sudah bisa merambah pasar internasional berkat keunikan yang ada di dalamnya. Di mana bahan-bahan yang digunakan seluruhnya bahan alami. Mulai dari benang hingga pewarna benangnya.

“Untuk benang yang digunakan, tidak sama dengan tenun kebanyakan. Benang yang digunakan untuk tenun Pinalo berupa serat daun nanas yang dialoh dari sampah daun nanas. Sehingga tenunnya kita namanya Pinalo, singkatan dari Pineapple Lombok,” ungkap Aisyah Odis, owner Pinalo, akhir pekan kemarin.

Aisyah yang memang aktivis lingkungan ini mengaku awal mula mengembangkan tenun dari bahan serat nanas tersebut karena prihatin terhadap banyaknya sampah nanas yang tidak tertangani. Terutama di wilayah Lombok Timur (Lotim). Sehingga sebagian besar sampah daun nanas yang digunakan untuk membuat kain serat tenun Pinalo didatangkan dari Lotim.

Awalnya Aisyah mempekerjakan tiga penenun. Berbekal pengalamanan ditambah pengetahuan yang diperoleh dari internet, serat daun nanas akhirnya berhasil diolah menjadi benang. Untuk kemudian diberi warna juga dengan menggunakan bahan-bahan alami. “Jadi tidak ada bahan kimia yang digunakan. Semua menggunakan bahan alami,” terangnya.

Eksistensi tenun Pinalo pun semakin luas. Tenun Pinalo kini tidak hanya diburu konsumen dalam  negeri, tetapi diminati juga oleh para buyer luar negeri. Dengan pasar utamanya saat ini di antaranya Belanda, Prancis, Jepang hingga Australia.

Salah satu alasan diminati pembeli dari luar negeri, karena penggunaan bahan alami di semua produk tenunnnya. Maupun dalam proses pembuatanya. Karena pembeli, terutama dari luar negeri itu sangat aware dengan isu-isu lingkungan, sehingga dalam membeli produk juga sangat memperhatikan persoalan lingkungan.

Untuk harga produk tenun Pinalo tidak jauh berbeda dengan tenun Sukarare pada umumnya. Berkisar antara  Rp200 sampai Rp500 ribu untuk satu produk tenunnya. Tergantung ukuran serta motifnya. Dan, berkat eksitensi yang semakin luas, omset dari hasil penjualan tenun Pinalo dari tahun ke tahun terus meningkat dengan rata-rata mencapai Rp 570 juta per tahun.

Untuk pola pemasarannya, selain dengan cara online pemasaran konvensiaonal secara off line juga dilakukan. Bahkan, bagi peminat mau memesan untuk motif serta ukurannya juga bisa.

Seiring kian bertambah banyaknya peminat tenun Pinalo, jumlah penun yang terlibat dalam produksi tenun Pinalo juga turut bertambah. “Kalau sekarang sudah sekitar 10 penenun yang diperkerjakan untuk menghasilkan tenun Pinalo ini,” sebut Aisyah.

Ia pun berharap tenun Pinalo bisa semakin banyak peminatnya, sehingga lambat laun produknya juga bisa semakin banyak dan semakin banyak pula penenun yang terlihat. Pada akhirnya bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi penun dan masyarakat Desa Sukarara pada umumnya. (kir)

UMK Lotim Rp2.608.714

0
Kepala Disnakertrans Lombok Timur, Muhammad Hairi(ekbisntb.com/poroslombok.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Upah Minimun Kabupaten (UMK) Lombok Timur (Lotim) ditetapkan sebesar Rp 2.608.714 per bulan. Keputusan ini ditetapkan Senin 16 Desember 2024 setelah melakukan rapat bersama dengan anggota dewan pengupahan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim.

Kepala Disnakertrans Lotim, Muhammad Hairi kepada Ekbis NTB menyampaikan jumlah UMK Lotim itu lebih besar Rp 5.783 dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Ketentuan lebih besar itu memang merupakan ketentuan. Ketika tidak bisa lebih besar, kata Hairi minimal sama dengan provinsi.

Sebelumnya, UMK Lotim 2024 yang ditetapkan akhir tahun 2023 lalu Rp 2.449.497. Artinya UMK yang mulai berlaku 2025 mendatang itu terjadi kenaikan sebesar Rp 164.647.Kenaikan UMK ini katanya bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. Harapannya, dengan kenaikan UMK ini perekonomian di Lotim makin membaik. Para pekerja bisa lebih sejahtera.

Diketahui, untuk UMP NTB mengikuti aturan pusat yaitu naik 6,5 persen. Kenaikan 6,5 persen ini menjadikan UMP NTB naik sebesar Rp159 ribu yang mulanya Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931.(rus)

Disdag Libatkan Satgas Pangan, Telusuri Dugaan Permainan Harga Daging Ayam

0
Seorang pedagang ayam di Pasar Mandalika pada, Senin 16 Desember 2024 menunggu pembeli. Stok dan harga daging ayam masih mahal. Mahalnya daging ayam disinyalir ada permainan sehingga akan ditelusuri dengan melibatkan Satgas Pangan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga daging ayam di pasar tradisional mahal. Mahalnya daging ayam ini disinyalir adanya permainan di tingkat bakulan alias pedagang. Satuan Tugas Pangan akan dilibatkan untuk menelusuri indikasi kecurangan tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto menegaskan, stok daging ayam terbatas. Keterbatasan pasokan apakah produksi di peternakan mengalami penurunan ataukah adanya indikasi permainan di tingkat produsen atau pengepul (pedagang,red). Hal ini akan dikoordinasikan Dinas Pertanian Kota Mataram, untuk memastikan penyebabnya. “Iya, stok agak berkurang untuk daging ayam. Tadi (kemarin,red) saya dapat laporan,” terang Uun dikonfirmasi pada, Senin 16 Desember 2024.

Seandainya stok dan mahalnya daging ayam disebabkan adanya permainan. Pihaknya akan melibatkan Satgas Pangan Kota Mataram, untuk menelusuri indikasi pelanggaran tersebut. Fenomena ini nyaris terjadi saat menjelang hari raya keagamaan maupun pergantian tahun.

Uun menambahkan, langkah antisipasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Pasar rakyat rutin digelar guna mengantisipasi gejolak harga serta memenuhi kebutuhan warga. “Kita sudah laksanakan di enam kecamatan,” ujarnya.

Namun sebaliknya kata dia, apabila kebututuhan tinggi dan peternak tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, maka alternatifnya adalah mendatangkan ayam beku dari luar daerah.

Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengakui, daging ayam beku memiliki segmentasi pasar berbeda. Artinya, warga tidak tertarik dengan ayam beku jika untuk kebutuhan konsumsi di rumah tangga. “Mau tidak mau sebagai alternatif disiapkan ayam beku,” pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan PT. Baling-Baling Bambu, Riskan Halalan sebelumnya menjelaskan, harga ayam di perusahaan atau kemitraan beberapa bulan sebelumnya sebenarnya anjlok atau di bawah harga pokok penjual (HPP). Hal ini disebabkan produksi meningkat tetapi daya beli masyarakat mengalami penurunan. Justru, pihaknya merasakan kenaikan harga di bulan November karena ketersediaan ayam mulai limit serta perusahaan menaikan harga.

Ia menyebutkan, harga ayam di kandang Rp22.000-Rp23.000 perkilogram. Pedagang biasanya menjual dengan mengambil selisih Rp13 ribu dari harga kandang. Artinya, di tingkat distributor harga ayam normal sehingga disinyalir kenaikan harga ayam di pasar tradisional disinyalir ada permainan dari pengepul atau pedagang bakulan. “Kami ini sebagai tangan pertama. Ayam yang keluar diambil oleh pengepul sebelum dijual ke pedagang,” jelasnya.

Rahmat Hidayat, Bidang Produksi PT. Baling-Baling Bambu menyebutkan, sejumlah 150 ribu ekor ayam dikeluarkan atau didistribusikan selama sepekan. Saat ini, ketersediaan ayam di kandang sedang limit  dan daya serap konsumen tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Ketersediaan ayam hampir limit,” sebutnya.

Pihaknya tidak mungkin menahan atau menunda pendistribusian ayam ke konsumen, karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Rahmat mencontohkan, 150 ribu ekor dipelihara di kandang selama 35 hari sebelum dijual. Pihaknya akan rugi dari biaya pakan dan produksi, sehingga harus segera didistribusikan agar tidak terjadi penumpukan. (cem)

Destinasi “Sport Tourism” Unggul

0
H. Abdul Hadi (ekbisntb.com/ris)

ANGGOTA DPR RI Dapil NTB 2 H. Abdul Hadi melihat Provinsi NTB mampu menjelma menjadi destinasi sport tourism unggulan di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hal ini tak lepas dari performa NTB yang menjadi lokasi berlangsungnya event olahraga internasional beberapa tahun terakhir.

Abdul Hadi mengatakan, di usia Provinsi NTB yang ke 66 tahun 2024 ini menjadi momentum untuk mempersiapkan event-event akbar lainnya seperti PON tahun 2028 mendatang bersama dengan NTT. Tahun 2025 mendatang, Pemda di NTB harus terus membangun komunikasi dengan pusat terkait dengan persipan infrastruktur atau pembangunan venue-venue olahraga yang bertaraf nasional bahkan internasional.

Selanjutnya, NTB harus menjadi daerah penyangga pangan nasional bahkan penyangga pangan dunia dengan potensi pertanian yang dimilikinya. Sebab sejarah mencatat, hasil bumi dari NTB telah diperjualbelikan di pasar internasional sejak zaman kerajaan. Begitu juga peluang untuk memperbaiki infrastruktur di NTB harus dijemput di pemerintah pusat.

“Kedepan bagaimana kita mewujudkan port to port dari Lembar ke Kayangan, itu menjadi PR kita. Itu jangka panjang. Mudah-mudahan mulai disuarakan dan mulai direncanakan dari sekarang. Karena ini adalah RPJPD kita yang kita sudah tetapkan,” kata Abdul Hadi.

Politisi PKS ini mengatakan, NTB kini memiliki semangat baru pasca Pilkada serentak kemarin. NTB memiliki kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sebagian baru sehingga semangat inilah yang diharapkan bisa terus mendorong NTB ke arah yang lebih baik guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

 “Selamat kepada NTB yang sedang berulang tahun yang ke 66. Mudahan dengan anggota dewan yang baru terpilih, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, ditambah lagi dengan gubernur dan seluruh bupati dan waki bupati serta walikota yang baru mudahan bisa membawa NTB menjadi lebih baik kedepan, menuju Indonesia Emas 2045” katanya.(ris)

Alokasi DIPA dan TKD untuk NTB Rp27,07 Triliun

0
Pj Gubernur NTB didampingi Kakanwil DJPb Provinsi NTB menyerahkan DIPA Tahun 2025 dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025 kepada para KPA dan para Bupati/Walikota secara digital pada Senin 16 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan para Bupati/Walikota secara digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPPN Mataram pada Senin 16 Desember 2024.

Penyerahan DIPA ini sebagai rangkaian rangkaian dari penyerahan DIPA oleh Presiden pada tanggal 10 Desember 2024 di Istana Negara. Pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.621,30 triliun. Angka ini meningkat 8,9 persen dibandingkan Belanja Negara tahun 2024.

Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.701,40 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja APBN sebesar Rp3.621,30 triliun tersebut, alokasi untuk Provinsi NTB sebesar Rp27,07 triliun dengan rincian berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,13 triliun dan TKD sebesar Rp20,07 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, terjadi penurunan untuk alokasi BPP tetapi ada kenaikan sebesar 15,79 persen untuk Transfer Ke Daerah.

Dari pagu BPP tahun 2025 untuk NTB, anggaran dialokasikan kepada 362 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian yaitu Satker Kantor Pusat menerima Rp1,13 triliun (15,88 persen), Kantor Daerah sebesar Rp5,95 triliun (83,41 persen), Dekonsentrasi sebesar Rp0,01 triliun (0,21 persen), dan Tugas Pembantuan sebesar Rp0,04 triliun (0,50 persen).

“Alokasi pagu BPP tahun 2025 tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,58 triliun (50,27 persen), Belanja Barang Rp2,40 triliun (33,66 persen), Belanja Modal Rp1,12 triliun (38,57 persen), dan Bansos sebesar Rp0,02 triliun (0,33 persen),” kata Ratih.

Sementara itu, Alokasi pagu TKD untuk Provinsi NTB sebesar Rp20,07 triliun terdiri dari beberapa komponen, yaitu DBH sebesar Rp3,52 triliun (17,56 persen), DAU Rp10,83 triliun (53,96 persen), DAK Fisik Rp1,16 triliun (5,78 persen), Dana Insentif Daerah Rp0,09 triliun (0,44 persen), DAK Non Fisik Rp3,35 triliun (16,68 persen), Dana Desa Rp1,1 triliun (5,48 persen), dan Hibah ke Daerah sebesar Rp0,02 triliun (0,11 persen).

Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun di atas diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,ketahanan pangan dan perumahan.

Program unggulan 2025 yang telah ditampung di APBN meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.

“Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program Pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran KL tahun 2025,” ujar Ratih.

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk memperkuat keuangan daerah dengan cara meningkatkan belanja produktif, memperkuat kolaborasi dalam pembiayaan inovatif, meningkatkan kapasitas pengelolaan pajak daerah, dan mempercepat keselarasan pembangunan antarwilayah.

Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD Provinsi NTB tahun 2025 secara digital tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja serta Kepala Daerah untuk segera meyiapkan dan melaksanakan APBN tahun 2025 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(ris)

Pemerintah Resmi Tetapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

0
Konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin.

Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

Adapun beberapa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN yakni; beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

Selain itu, tepung terigu, Minyakita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di 11 persen.

“Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen, juga (PPN) tetap 11 persen. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.

Jasa tersebut di antaranya jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

Sejumlah fasilitas perpajakan itu diusulkan pemerintah bersama dengan paket kebijakan insentif fiskal lainnya untuk tahun 2025 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penetapan kebijakan perpajakan dilakukan dengan tetap memerhatikan azas keadilan, keberpihakan kepada masyarakat serta gotong royong.

“Setiap tindakan untuk memungut (pajak) harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir. Ini azas keadilan yang akan kita coba terus. Tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” ucap Sri Mulyani. (ant)

Pemerintah Beri Diskon Listrik 50 Persen Selama 2 Bulan Imbas PPN Naik

0
Sri Mulyani(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisnbt.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kami juga memberikan (insentif) untuk rumah tangga (berupa) diskon listrik 50 persen selama dua bulan, yakni Januari–Februari, untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Pemberian insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen tersebut berdampak pada 81,4 juta rumah atau 97 persen dari jumlah keseluruhan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50 persen tersebut mencapai Rp12,1 triliun.

“Sedangkan, air bersih juga tidak membayar PPN, (senilai) Rp2 triliun,” kata Sri Mulyani.

Kepada para pelanggan PLN 3.500–6.600 VA, tutur Sri Mulyani, akan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo. Darmawan menyampaikan apresiasinya terhadap pemberian diskon sebesar 50 persen terhadap tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 2.200 watt ke bawah.

“Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia.

Selain itu, PLN juga mengapresiasi PPN yang dikenakan kepada 400 ribu pelanggan PLN yang memiliki daya di atas 6.600 VA.

“PPN untuk tarif listrik dikenakan hanya kepada pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami,” ucap Darmawan.

Darmawan juga menyatakan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan tersebut, dalam hal ini melakukan penyesuaian terhadap para pelanggan yang terdampak oleh diskon listrik sebesar 50 persen.

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. (ant)