Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 75

Bangun Food Court dan Pusat Oleh-Oleh, Pemkab Dompu Siapkan Anggaran Rp3,5 Miliar

0
Dua rumah dinas yang ada di Jalan Gajah Mada ini direncanakan akan diubah menjadi area pusat oleh- oleh khas Dompu tahun 2026 ini. (suarantb.com/dok)

Dompu (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu telah menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar, untuk membangun Food Court dan pusat oleh-oleh khas Dompu. Dua bangunan ini diharapkan dapat merubah wajah Kota Dompu dan memberi ruang bagi kemajuan UKM.

“Kita semula merencanakan Rp5 miliar termasuk untuk area parkirnya di komplek Gedung Pemuda. Tapi karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya bisa mengalokasikan Rp3,5 miliar,” ungkap Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE kepada wartawan di kantornya, Senin (19/1/2026).

Area gedung eks SDN 19 Dompu lanjut Bambang, dirancang menjadi area food court. Bangunan gedung sekolah tidak akan diratakan dan dibangun bangunan baru. Tetapi akan direhab dan dialihfungsikan. Sehingga tidak banyak anggaran dihabiskan untuk merubahnya menjadi area jualan bagi UKM yang lebih representative. “Bangunan sekolah itu tidak diratakan, tapi hanya rehab dan disekat – sekat. Ditata ulang menjadi area food court. Kalau dilihat desainnya itu, bagus sekali jadinya,” jelasnya.

Wilayah ini bisa diakses dari beberapa arah. Baik dari depan Polres Dompu, samping degung Pemuda Dompu maupun samping Camat Dompu. Akses yang sempit saat ini akan diperlebar, sehingga area food court terlihat dari jalan protokol.

Begitu juga dengan pusat oleh-oleh khas Dompu di jalan Gajah Mada yang memanfaatkan 2 unit rumah dinas. Desain penataan ini telah direncanakan di Dinas PUPR Kabupaten Dompu sejak 2025 lalu dan pembangunannya akan dilaksanakan tahun ini. “Pembangunannya akan dilakukan di Dinas PUPR, tapi ini nantinya menjadi aset milik Dinas Koperasi UKM,” jelas Bambang.

Kehadiran dua fasilitas ini, diharapkan menambah area terbuka bagi publik Dompu. Apalagi di Karijawa telah dibuka Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga membuka ruang bagi tumbuh kembang UKM serta menambah area public Dompu. (ula)

Tarif PDAM akan Dinaikan

0
Tarif PDAM akan Dinaikan
H. Syarafuddin Jarot (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa berencana menaikkan tarif dasar air Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh. Kebijakan ini disebabkan biaya operasional pengolahan air selama ini, terus membengkak tanpa memberikan deviden ke daerah.

“Tarif dasar air kita saat ini Rp2.900 per meter kubik sementara biaya produksi Rp3.500 per meter kubik. Jangankan untung untuk menutupi biaya produksi juga sangat sulit,sehingga tarif dasar air harus kita naikan,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Senin (19/1/2026).

Haji Jarot melanjutkan, jika mengacu ke aturan pemerintah maka besaran tarif dasar air harusnya berada di angka Rp5.000- Rp10.000 per meter kubik. Bahkan tarif ini sudah berlangsung sejak 16 tahun lalu sampai saat ini, sehingga tidak memberikan deviden apapun ke daerah.

“Saya pernah ke PDAM Giri Menang tarif air mereka mencapai Rp4000 per meter kubik, sehingga mereka mampu menghasilkan deviden hingga Rp250 miliar setiap tahunnya,” ujarnya.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan kondisi PDAM Sumbawa, padahal pemerintah selalu memberikan suntikan dana segar setiap tahunnya. Haji Jarot menyebutkan, setiap tahunnya pemerintah selalu memberikan dana segar sebesar Rp1 miliar tetapi tidak menguntungkan.

“Setiap tahun selalu kita berikan suntikan dana segar Rp1 miliar, tetapi PDAM hanya mampu memberikan kontribusi ke daerah sebesar Rp700 juta. Ini kan tidak untung malah kita rugi,” ucapnya.

Selain masalah tarif dasar air, kondisi yang mengakibatkan PDAM terus merugi lantaran banyaknya pegawai di perusahaan milik daerah tersebut. Hal ini tentu berdampak terhadap biaya operasional perusahaan daerah yang terus membengkak.

“Tenaga kerjanya sangat banyak sehingga biaya operasional membengkak. Hal ini terjadi karena banyak titipan pegawai dengan alasan menjadi tenaga sukarela oknum tertentu,” tambahnya.

Menurut Bupati, perlu adanya kenaikan tarif dasar air ini dilakukan pemerintah karena jika dibandingkan dengan harga air perkubik di kabupaten lain di NTB, Sumbawa adalah daerah terendah. Bahkan saat ini harga pokok air di Sumbawa berada di kisaran Rp2. 900 per kubik.

“Tarif dasar PDAM di kabupaten/kota lainya sudah berada diatas Rp4.000 per kubik. Sehingga kita perlu menaikan tarif dasar tersebut supaya tidak terus menerus merugi,” timpalnya.

Pemerintah pun meyakinkan, tidak akan sertamerta memberlakukan tarif baru tersebut, karena ini merupakan pelayanan publik. Pihaknya juga akan sangat hati-hati mengukur kenaikan ini jangan sampai memberatkan masyarakat rendah.

“Akan salah kita apabila kita naikan. Namun kualitas airnya yang dijual ini tidak bagus. Sehingga kajian harus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Disinggung mengenai rencana besaran kenaikan tarif dasar tersebut, Haji Jarot menyebutkan, untuk kenaikan direncanakan di angka Rp3.900 per meter kubik, sehingga biaya operasional bisa tertutupi dan perushaaan plat merah tersebut, tidak terus merugi.

“Kami akan tetap menekankan kepada managemen PDAM untuk tetap melakukan perbaikan terhadap kualitas air yang ada selama ini, sehingga kenaikan tarif yang dilakukan tidak memberatkan masyarakat,” tukasnya. (ils)

PAD Objek Wisata di Lotim Hanya Rp400 Juta

0
Objek wisata Pantai Kahona yang diluncurkan Sekda Lotim beberapa waktu lalu (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Pada tahun 2025 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Lombok Timur tidak mampu mencapai target. Dari target Rp500 juta, diperoleh hanya Rp400 juta.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim, menjawab Suara NTB, menyebut dari 183 objek wisata di Lotim Dispar hanya bisa meraup PAD di delapan destinasi yang menjadi fokus pengembangan pendapatan, yaitu Joben, Timba Nuh, Labuhan Haji, Kerakat, Sembalun Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Kolam Renang Anjani yang merupakan hasil kerjasama dengan desa), Pantai Kura-kura Ekas, dan Bukit Kayangan Labuhan Lombok.

“Target Rp500 miliar sebenarnya bisa tercapai. Namun, ada kendala di destinasi Joben yang masih sepi pengunjung,” ujar Samsul.

Ia mengungkapkan, keluhan muncul terkait pengelolaan dan struktur tarif di Joben yang dinilai memberatkan. Di mana ada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp10 ribu, retribusi Rp5 ribu, dan asuransi Rp1 ribu. Sehingga banyak yang beranggapan terlalu mahal. “Tarif ini terlalu besar sehingga harus diubah. Berbeda dengan destinasi seperti Dewi Anjani dan kolam lainnya yang tarifnya tidak pakai PNBP sehingga lebih murah,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Lotim berupaya agar pengelolaan Joben dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini Pemda. Rencananya, pada 2026, lahan Joben seluas 25 hektare akan dikontrak Pemda selama 35 tahun dengan nilai Rp35 juta per hektare, untuk kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Masih diupayakan terus supaya meningkat. Salah satu solusinya di 2026, kami akan lebih fokus pada destinasi wisata yang benar-benar bisa menghasilkan PAD,” tegas Samsul.

Secara keseluruhan, jumlah destinasi wisata di Lotim yang dikelola oleh desa dan swasta mencapai 189 lokasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru tujuh destinasi yang terdaftar dalam sistem aplikasi smart tourism, dan hanya empat yang secara signifikan berkontribusi terhadap PAD. (rus)

Pemda KLU Diminta Anggarkan Perbaikan Ruas Jalan

0
Jembatan Kebaloan penghubung Desa Senaru dengan sejumlah desa lain masih putus dan belum dilakukan penanganan. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara, Raden Nyakradi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih bijak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Belakangan, anggaran cukup signifikan tersedot pada proyek-proyek penataan lingkungan perkotaan. Namun di pelosok, tidak sedikit jalan-jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan tani yang membutuhkan revitalisasi dari anggaran daerah.

“Kami mendapat banyak pertanyaan dari sebagian masyarakat yang kami temui, mereka bertanya apakah lebih utama Alun-alun dibandingkan pengaspalan jalan kabupaten dan jalan desa. Atau, lebih mendesak lampu jalan dibandingkan sentralisasi proyek di perkotaan,” ujar Nyakradi, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat mempertanyakan komitmen Pemda dalam meningkatkan mobilitas ekonomi khususnya di sektor pertanian. Sebab, dengan tersedianya sarana dan prasarana jalan yang baik, lalu lintas komoditas akan lebih lancar.

Ketua DPD II Golkar Lombok Utara itu menyampaikan, secara prinsip pihaknya mendukung langkah-langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda. Hanya saja, sentralisasi anggaran yang terpusat di satu titik (perkotaan) seperti Alun-alun, akan mengurangi porsi untuk kebutuhan sarana jalan yang lebih mendesak.

“Prinsipnya, sarana kota, Alun-alun, fasilitas apa saja, boleh, bagus, sepanjang sangat dibutuhkan, tapi jangan lupa infrastruktur jalan aspal dan jembatan ke pelosok pedesaan jangan diabaikan,” katanya.

Dalam proses pembangunan di daerah, Nyakradi tidak melihat bahwa satu kecamatan lebih baik dari kecamatan lainnya. Sarana dan prasarana, dari lampu jalan, perbaikan jalan desa, masih sangat dibutuhkan. Bahkan, pada item lampu jalan, sebarannya masih parsial di titik-titik tertentu.

Disebutkan, sejumlah titik ruas jalan yang dinilai kritis dan perlu mendapat atensi Pemda adalah, Jembatan Kebaloan yang rusak dan semakin terkikis setiap tahunnya. Ruas jalan lain yang butuh penanganan segera disebutkan antara lain; Sambil Elen-Bakong, Loloan Torean-Torean, Bayan-Nangka Rempek, Sukadana-Kebaloan, Baturakit-Semokan, Semokan-Pawang Tenun, Dasan Gelumpang-Baban Kuta, Teluk-Segenter, Batu Keruk-Lembah Pedek, dan ruas jalan Akar-akar-Pawang Timpas (Gunjan Asri).

“Intinya hampir 50 persen jalan kabupaten dan desa di wilayah Bayan rusak. Belum lagi jalan-jalan diwilayahnya kecamatan Kayangan, lebih parah lagi. Ini bicara prinsip keadilan. Kota dan desa harus dipandang sama. termasuk keseimbangan Pembangunan wilayah timur dan barat, (Timur/Bayan dan Kayangan) Terutama perbaikan jalan-jalan dan jembatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Utara, Rangga Wijaya, ST., mengakui proyek penataan Alun-alun Kota Tanjung, masih memerlukan anggaran tambahan. Menurutnya, tanpa penyempurnaan lanjutan, kawasan Alun-Alun Dayan Gunung dan Lapangan Tioq Tata Tunaq masih terkesan kurang tertata dan berpotensi terlihat kumuh.

“Komplek Lapangan Tioq Tata Tunaq merupakan satu kesatuan dengan pembangunan alun-alun. Namun saat ini masih terkendala anggaran,” kata Rangga.

Disebutkannya, pada tahap pertama pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar. Untuk menuntaskan seluruh rencana pengembangan, masih dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp10 miliar. Tambahan anggaran tersebut belum dapat diakomodir dalam APBD murni 2026, dan diharapkan dapat masuk melalui mekanisme pergeseran anggaran. (ari)

Dana Rp2 Triliun Digelontorkan, MBG di Lotim Diharapkan Berdampak Turunkan Stunting

0
Ilustrasi Uang Rupiah(ekbisntb.com/ant)

Selong (suarantb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah mencatatkan anggaran fantastis sekitar Rp2 triliun dalam setahun operasionalnya. Namun, gelontoran dana sebesar itu belum mampu menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di daerah tersebut.

Anggaran sebesar itu dihitung dari rata-rata 233 dapur MBG yang masing-masing dapur menelan biaya sekitar Rp10 miliar per tahun untuk melayani rata-rata 2.500 penerima manfaat. “Maka ada sekitar Rp10 miliar satu dapur per tahun. Dikalikan seluruh dapur maka tembus Rp2 triliun,” ujar Anggota DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, yang juga merupakan pemilik salah satu dapur MBG, Senin (19/1/2026).

Meski dana digelontorkan besar-besaran sejak pertengahan Januari 2025, hubungannya dengan penurunan stunting masih menjadi tanda tanya besar. Hasan Rahman menyoroti pentingnya data yang komprehensif. “Stunting datanya dari mana. Statistiknya benar tidak. Mungkin saja data yang didapat dari satu OPD saja. Sekarang tidak bisa kita katakan tidak ada kaitannya dengan stunting,” katanya.

Ia menekankan perlunya akumulasi data yang solid, termasuk cakupan ibu hamil, untuk evaluasi ke depan.

Data stunting Lotim sendiri tampak berbeda antara sumber satu dan lainnya. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (SKI), prevalensi stunting mencapai 33 persen. Sementara, data dari Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan angka sekitar 15 persen lebih. Perbedaan ini menambah kerumitan dalam mengukur keberhasilan program.

Menanggapi hal ini, Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik, menegaskan bahwa stunting adalah persoalan jangka panjang dan kompleks. Menurutnya, MBG yang berfokus pada perbaikan pangan hanyalah satu dari banyak faktor penentu.

“Stunting ini adalah panjang, artinya tidak bisa hari ini kita obati orang makan, besok stuntingnya turun. Pangan perbaikan gizi itu hanya sebagian dari faktor penyebab. Apa yang paling utama adalah perilaku pola asuh, lingkungan, dan kebersihan,” jelas Juaini Taofik.

Dia justru melihat dampak positif MBG pada peningkatan Nilai Tukar Pertanian (NTP) Lotim dari 123 pada 2024 menjadi 138 pada 2025, serta inflasi yang terjaga di angka 3,01 persen. “Artinya, untung petani sudah mulai meningkat. Ini titik keseimbangan yang perlu kita jaga,” tambahnya.

Di lapisan implementasi, Koordinator Regional MBG, Eko Prastyo, mengakui adanya kelemahan. Meski menu dirancang berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) per kelompok usia, dalam pelaksanaannya sering terjadi penyamarataan menu antara balita dan dewasa. “Padahal, seharusnya dibedakan,” ujarnya.

Eko juga menyampaikan kekhawatiran bahwa setelah setahun, program ini belum menunjukkan hasil terhadap penurunan stunting. “Dengan perhitungan AKG yang tepat, mestinya bisa menekan kasus stunting. Tapi satu tahun ini, nanti kita akan lihat datanya,” paparnya.

Ia mengonfirmasi bahwa evaluasi mendalam terhadap efektivitas program masih diperlukan dan data resmi terkait dampaknya pada stunting belum tersedia.

Dengan anggaran triliunan rupiah per tahun, program MBG di Lotim dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan bahwa investasi ini tidak hanya berdampak pada pergerakan ekonomi, tetapi juga mampu mengatasi masalah gizi kronis yang menjadi tujuan utamanya. (rus)

Dilarang Gunakan Gas Melon, ASN Disarankan Ganti Tabung Gas 5 Kilogram

0
Tabung LPG 3 Kg

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram menyarankan aparatur sipil negara untuk mengganti tabung gas melon menggunakan tabung gas elpiji 5 kilogram. Kebijakan ini sebagai tindaklanjut larangan abdi negara menggunakan elpiji 3 kilogram.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada Senin (19/1/2026) menerangkan, larangan bagi ASN menggunakan elpiji 3 kilogram sesuai surat edaran Pemprov NTB nomor 500/177/EKON-II/2025. Pihaknya menindaklanjuti surat edaran itu dengan mengimbau ASN di lingkup Pemkot Mataram, tidak menggunakan tabung gas melon. “Tinggal bagaimana pengawasannya saja,” terangnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan PT. Pertamina dan Hiswana Migas untuk mencari solusi. Abdi negara disarankan mengganti atau beralih menggunakan tabung gas berwarna merah muda (pink). Elpiji 3 kilogram ditegaskan Nida, hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. “Kalau yang memiliki gaji tetap seperti ASN tidak boleh menggunakan elpiji 3 kilogram,” tegasnya.

Proses penggantian tabung gas melon ke tabung gas 5 kilogram sedang dicarikan formulasinya. Dinas Perdagangan bersama PT. Pertamina dan Hiswana Migas berencana akan menentukan agen tempat penukaran. Nida menjelaskan, proses penukaran dinilai tidak ribet. ASN diminta membawa dua tabung elpiji 3 kilogram yang kosong dan uang Rp95.000. “Nanti secara otomatis akan mendapatkan tabung elpiji 5 kilo,” jelasnya.

Ia belum berani memastikan jadwal penukaran tabung gas subsidi ke non subsidi tersebut. Pasalnya, ia masih meminta pertimbangan dari kepala daerah serta kesiapan dari PT. Pertamina serta agen.

Pihaknya tidak menginginkan program ini tidak berjalan maksimal,sehingga perlu dipersiapkan secara matang. “Jangan sampai ASN kebingungan kemana mau menukar tabung gasnya,” kata dia.

Program ini diharapkan berjalan, agar pendistribusian elpiji 3 kilogram serta subsidi yang disalurkan pemerintah tepat sasaran. (cem)

BTT Rp16 Miliar untuk Penanganan Banjir Belum Bisa Dicairkan

0
BTT Rp16 Miliar untuk Penanganan Banjir Belum Bisa Dicairkan
Jembatan rusak akibat banjir menerjang Sekotong, Lobar beberapa waktu lalu. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp16 miliar untuk penanganan banjir di Pulau Lombok dan Sumbawa belum bisa dicairkan. Hal ini karena belum adanya SK Tanggap Darurat Bencana dari masing-masing kabupaten. Sehingga banjir yang mengepung lima kabupaten di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu dan Sumbawa tersebut belum masuk bencana provinsi.

“Kalau nggak salah masih memastikan bahwa ada penetapan darurat bencana dari kabupaten/kota, nanti kita pelajari itu,” ujarnya, Senin, 19 Januari 2026.

Gubernur mengakui, belum menerima update terkini terkait penetapan tersebut, namun ia meminta agar proses administrasi dan kajian dapat dirampungkan dalam waktu dekat. “Saya belum update, tapi saya minta Senin sudah selesai,” lanjutnya.

Saat ini, Pemprov telah menyiapkan anggaran BTTT sebesar Rp16 miliar yang tercantum dalam APBD. Namun demikian, besaran anggaran tersebut masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Rp16 miliar itu jumlah yang ada dalam APBD. Kalau kebutuhannya nanti kita menyesuaikan, tergantung analisis terhadap apa yang mau diselesaikan,” jelasnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga menekankan pentingnya melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan prioritas penanganan. Saat ini, fokus utama gubernur adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.

“Kita harus melakukan asesmen mengenai mana yang harus didahulukan. Yang paling utama untuk menghidupkan kembali perekonomian,” pungkasnya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, mengatakan pelibatan swasta itu untuk membantu mengurangi beban penanganan pasca banjir yang merendam ribuan rumah, dan merusak sejumlah fasilitas umum tersebut. “Karena pemerintah butuh mereka untuk membantu mengurangi beban,” ujarnya.

Salah satu swasta yang terlibat yaitu PHRI. Tidak hanya swasta, Pemprov NTB juga melibatkan BUMN, seperti Bank Indonesia (BI), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan kita sudah bangun komitmen untuk bangun secepatnya supporting untuk pemerintah membantu warga masyarakat yang kena bencana,” sambungnya.

Besaran bantuan yang diberikan tidak dipatok secara khusus. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing mitra, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut bersifat non-anggaran karena berasal dari CSR dan berada di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).

Saat ini, kebutuhan bantuan masih dalam tahap pendataan dan rekapitulasi. Bantuan yang disalurkan nantinya dapat berupa sembako maupun kebutuhan lain yang mendesak bagi warga terdampak. Sementara itu, untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat banjir tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. “Kalau infrastruktur itu tugas pemerintah, tidak mungkin kita minta ke mereka,” tegasnya.

Terkait penetapan status tanggap darurat, pemerintah masih menunggu perkembangan dan laporan dari Kabupaten Bima. Adapun masa pemulihan atau recovery pascabencana diperkirakan bervariasi, tergantung pada tingkat kerusakan dan dampak banjir di masing-masing wilayah. “Bisa seminggu, bisa lebih, tergantung dampaknya seberapa besar,” pungkasnya. (era)

Ami Entertainment Luncurkan Dedare-Idols, Bidik Tembus Industri Hiburan Nasional

0
lima Dedare Idol yang siap berkompetisi di industry musik nasional

Mataram (Suara NTB)– Dunia hiburan Nusa Tenggara Barat menghadirkan sejarah baru dengan debut Dedare-Idols (DE-I), idol group perempuan pertama asal Lombok yang dibentuk oleh Ami Entertainment dan berada dalam naungan Ami Music Company, menjadikannya satu-satunya idol group daerah di NTB yang membidik panggung industry hiburan nasional.

Direktur Ami Entertainment, Abdurahman SE., M.M (Rama), mengatakan kehadiran Dedare-Idols bukan sekadar menghadirkan grup idola baru, melainkan membawa misi pembinaan jangka panjang bagi generasi muda NTB ke kancah nasional.

“Dedare-Idols kami bentuk sebagai wadah pembinaan bakat, karakter, dan mental anak-anak muda NTB agar tumbuh positif, berprestasi, dan siap bersaing di industri hiburan secara sehat dan beretika,” ujar Rama, Senin (19/1/2026).

Dijelaskannya, nama Dedare-Idols, yang akrab disingkat DE-I, diambil dari kata Dedare yang merepresentasikan perempuan Lombok sebagai simbol keanggunan, kekuatan, dan semangat. Setiap member menggunakan awalan “DE” sebagai identitas kebersamaan, menegaskan filosofi satu keluarga, satu mimpi, dan satu tujuan.

Dedare-Idols generasi pertama diperkuat oleh lima member dengan karakter berbeda namun saling melengkapi. DE-PURI dipercaya sebagai leader dengan karakter kepemimpinan yang tenang dan bertanggung jawab. Ia berperan menjaga kekompakan grup, baik di atas panggung maupun di balik layar.

Sementara DE-AISH dikenal ceria dan energik, menjadi pembawa aura positif dalam grup. DE-KIRAN tampil dengan karakter elegan dan percaya diri, mencerminkan konsistensi serta ketekunan dalam latihan.

DE-SUCI hadir dengan karakter lembut namun kuat, dikenal mampu menyampaikan emosi lagu dengan penghayatan mendalam. Adapun DE-VINA tampil ekspresif dan kreatif, memberi warna dinamis dalam setiap penampilan Dedare-Idols.

Rama menjelaskan, saat ini, kelima member sudah memasuki tahap produksi.
“Seleksinya sudah selesai. Sekarang mereka sedang menggarap rekaman dan shooting video klip,” jelasnya.

Ia menambahkan, para member Dedare-Idols sebelumnya telah aktif di dunia hiburan dan tergabung dalam manajemen Ami Entertainment, termasuk sebagai model video klip.
Rama juga menjelaskan strategi menembus pasar nasional di tengah ketatnya persaingan industri hiburan, Ami Entertainment memilih pendekatan digital sebagai jalur utama.

“Sekarang semua pasar merujuk ke digital. Target kami, mereka tetap diproyeksikan aktif sebagai model dan talent di NTB, tapi dengan eksposur nasional melalui platform digital,” katanya.

Dengan pembinaan terarah dan konsep yang mengedepankan nilai lokal serta karakter positif, Dedare-Idols diproyeksikan menjadi ikon baru kebanggaan NTB. Kehadiran DE-I diharapkan mampu menginspirasi generasi muda Lombok dan NTB untuk berani bermimpi dan percaya bahwa putra-putri daerah mampu bersinar di kancah nasional tanpa meninggalkan identitas budaya.(bul)

Ketegangan Geopolitik Dunia Meningkat, NTB Tetap Yakin Tak Pengaruhi Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

0
H. Lalu. Ahmad Aulia

Mataram (Suara NTB) – Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat, termasuk konflik antarnegara dan menguatnya nilai tukar dolar AS, diyakini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap capaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB tetap optimistis, sektor pariwisata mampu tumbuh dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Optimisme ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia. Menurutnya, dinamika geopolitik dunia memang tidak bisa dilepaskan dari sektor pariwisata. Namun, pengalaman capaian pariwisata NTB sepanjang 2025 menunjukkan bahwa berwisata kini telah menjadi kebutuhan masyarakat global.

“Pariwisata memang tidak terlepas dari geopolitik, kondisi dunia, termasuk penguatan dolar AS terhadap rupiah. Tetapi dari capaian kita (kunjungan wisatawan) di 2025, ini menunjukkan bahwa pariwisata sudah menjadi kebutuhan setiap insan dan akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, Pemerintah Provinsi NTB tetap optimistis meski dunia sedang diliputi ketegangan geopolitik, arus wisatawan mancanegara ke daerah ini akan tetap terjaga.
“Yang berkonflik itu kan tidak semua negara. Masih banyak negara lain yang masyarakatnya ingin berwisata, dan NTB siap menyambut mereka,” tambahnya.

Menurutnya, tren pariwisata global saat ini juga mengalami pergeseran dengan munculnya konsep micro tourism, yakni pola berwisata yang lebih adaptif, aman, nyaman, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing destinasi serta kebutuhan wisatawan.

“Micro tourism ini bagaimana orang tetap bisa berwisata, tetapi dengan cara-cara yang disesuaikan, mengedepankan kenyamanan dan keamanan pelaku perjalanan wisata,” jelasnya.

Pun soal potensi dampak konflik global terhadap pergerakan wisatawan, Aulia kembali menegaskan, hingga saat ini belum ada travel warning dari negara mana pun yang berkaitan dengan perjalanan wisata ke NTB.

“Sampai hari ini belum ada travel warning yang berkaitan dengan pariwisata. Memang ada beberapa negara yang melakukan langkah antisipasi karena potensi dampak konflik, tetapi itu lebih kepada negara-negara yang secara geografis dekat dengan wilayah konflik,” katanya.

Ia menambahkan, NTB justru mengoptimalkan pasar wisatawan dari negara dan kawasan yang tidak terdampak langsung konflik, sebagai strategi menjaga stabilitas kunjungan wisatawan mancanegara.

Dalam hal ini, Aulia juga menegaskan bahwa orientasi pembangunan pariwisata NTB saat ini tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan, tetapi lebih menitikberatkan pada pariwisata berkualitas.

“Pariwisata berkualitas ini tidak hanya soal hitungan finansial. Tapi bagaimana pariwisata itu pro lingkungan, pro kebudayaan, serta inklusif dalam pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kualitas dan kuantitas tetap berjalan beriringan. NTB, lanjut Aulia, ingin menghadirkan pariwisata berkualitas tanpa mengabaikan target jumlah wisatawan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target kunjungan wisatawan NTB pada tahun 2026 ini ditetapkan sebesar 2,55 juta kunjungan.

“Kita masih menunggu rilis resmi BPS untuk total kunjungan wisatawan selama 2025. Namun berdasarkan data internal tim kami, insyaallah target pariwisata 2025 bisa terlampaui,” demikian Aulia.

Diketahui, Ketegangan geopolitik dunia adalah kondisi ketika hubungan antarnegara berada dalam situasi tegang, tidak stabil, dan berpotensi konflik, baik secara politik, militer, ekonomi, maupun diplomatic.(bul)

BBPOM Mataram Minta Stop Peredaran Susu Bayi S-26 Promil Gold pHPro 1

0
BBPOM Mataram melakukan pengawasan Susu Bayi S-26 Promil Gold pHPro


Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Kota Mataram telah melakukan penelusuran lapangan pada Jumat (16/1/2026) menyusul adanya notifikasi keamanan pangan global terhadap produk S-26 Promil Gold pHPro 1 formula bayi usia 0–6 bulan dengan nomor bets tertentu yang menjadi perhatian internasional.


Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, menjelaskan penelusuran dilakukan terhadap produk S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor izin edar ML 562209063696 untuk bets 51530017C2 dan 51540017A1 di sejumlah ritel modern dan distributor pangan olahan di Kota Mataram.


Yogi menyampaikan, hasil penelusuran menunjukkan, di tingkat distributor ditemukan produk dengan kode bets 51530017C2 sebanyak 18 kaleng. Produk tersebut masuk ke wilayah NTB pada Oktober 2025 dan belum terdistribusikan ke ritel.


“Saat ini, produk telah di-hold dan sedang dalam proses pengembalian ke pusat. Sementara di sarana peredaran atau ritel, produk dengan nomor bets dimaksud tidak ditemukan,” terangnya, Senin, 19 Januari 2026.


Yogi menjelaskan, langkah pengawasan ini merupakan tindak lanjut atas notifikasi dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) dan The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) terkait peringatan keamanan pangan global produk formula bayi.


Penarikan produk di beberapa negara dilakukan karena adanya potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku arachidonic acid (ARA) oil tertentu yang digunakan dalam produksi formula bayi oleh Nestlé Suisse SA, Pabrik Konolfingen, Swiss. Produk yang terdampak secara global terbatas pada S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan dua nomor bets tersebut.


Berdasarkan data importasi BPOM, dua bets produk yang terdampak memang masuk ke Indonesia. Namun, hasil pengujian laboratorium terhadap sampel produk menunjukkan toksin cereulide tidak terdeteksi, dengan nilai di bawah limit of quantitation (LoQ <0,20 µg/kg).


“BPOM telah memerintahkan PT Nestlé Indonesia untuk menghentikan distribusi dan melakukan penghentian sementara importasi produk terkait. PT Nestlé Indonesia juga telah melakukan penarikan sukarela dari peredaran di bawah pengawasan BPOM,” jelas Yogi.
Hingga saat ini, BPOM belum menerima laporan adanya kejadian sakit yang terkonfirmasi di Indonesia akibat konsumsi produk formula bayi tersebut.


Yogi juga menjelaskan bahwa toksin cereulide merupakan toksin yang dihasilkan bakteri Bacillus cereus dan bersifat tahan panas, sehingga tidak dapat dinonaktifkan melalui penyeduhan air mendidih maupun proses pemasakan biasa. Paparan toksin ini dapat menimbulkan gejala cepat, mulai dari 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi, seperti muntah parah, diare, dan kelesuan tidak biasa.


BBPOM Mataram mengimbau masyarakat yang memiliki produk S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1 agar segera menghentikan penggunaan produk dan mengembalikannya ke tempat pembelian atau menghubungi layanan konsumen PT Nestlé Indonesia untuk proses pengembalian atau penukaran.(bul)