Beranda blog Halaman 74

Tunggakan Pajak Bermotor di Sumbawa Mencapai Rp100 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tunggakan Pajak Bermotor di Sumbawa Mencapai Rp100 Miliar
(EKBIS NTB/ils) Syaharuddin


Sumbawa Besar (EKBIS NTB) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Wilayah IV Kabupaten Sumbawa, mencatat jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga tahun 2026 mencapai ratusan miliar.


“Potensi kendaraan yang masih menunggak saat ini mencapai 135.000 dari total kendaraan yang beroperasi di Sumbawa mencapai 174.000 unit. Bahkan ada 60 persen kendaraan yang masih menunggak PKB,” kata Kepala UPTD UPPRD wilayah IV Sumbawa, Syaharuddin kepada Suara NTB, Jumat (11/9).


Ia melanjutkan, tingginya jumlah kendaraan yang menunggak PKB,karena minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Faktor lainnya yakni layanan yang diberikan pemerintah untuk menjemput bola pembayaran pajak juga belum maksimal dilakukan pemerintah.
Berdasarkan hasil perhitungan lanjut Syaharuddin, tunggakan opsen PKB mencapai Rp40 miliar. Sementara, potensi keseluruhan yang belum tertagih mencapai Rp100 miliar.


“Kita tidak berbicara potensi yang bisa ditarik secara keseluruhan atas tunggakan pajak tersebut, minimal Sumbawa bisa mendapatkan haknya melalui opsen PKB mencapai Rp40 miliar sudah sangat bagus,” ujarnya.


Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga wajib pajak tidak jauh-jauh untuk membayar pajak kendaraan yang mereka miliki. Kesulitan akses bagi masyarakat dapat berdampak terhadap pendapatan daerah.
Syaharuddin menambahkan, masyarakat sebenarnya bisa membayar pajak tahunan di semua lokasi layanan, sehingga pendekatan layanan harus dioptimalkan,karena opsen PKB potensinya sangat besar.


“Jika pemerintah lebih maksimal mendekatkan pelayanan, maka nilai opsen PKB yang diterima juga lebih besar. Hingga September ini saja dari opsen PKB kita sudah berikan pendapatan ke daerah sebesar Rp23 miliar dari target Rp30 miliar,” sebutnya. (ils)

Lingkungan jadi Bingkai Makro Kehidupan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lingkungan jadi Bingkai Makro Kehidupan
(EKBIS NTB/ist) TINJAU - Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah meninjau salah satu stan peserta expo pada, Jumat (11/9)


Taliwang (EKBIS NTB) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menegaskan bahwa isu lingkungan hidup bukan sekadar masalah teknis kebersihan, melainkan fondasi makro yang menaungi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi.


“Intinya kita harus jaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati saat membuka Expo Karya bertema “Mengubah Sampah Menjadi Berkah” yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB, Jumat (9/11).


Menurut Bupati, pengelolaan sampah harus dipandang secara komprehensif karena dampaknya menyentuh semua lini. Ia menekankan bahwa kelalaian dalam menangani persoalan kecil seperti sampah dapat berakibat fatal jika tidak dilaksanakan sejak dini.


“Urusan lingkungan hidup ini adalah urusan yang sangat makro. Makro dalam arti bahwa betapa semua aktivitas kita, aktivitas sehari-hari, aktivitas ekonomi, dan aktivitas lainnya, semuanya berada dalam satu bingkai, yaitu lingkungan hidup,” beber Bupati Amar.


Bupati mengingatkan bahwa tujuan pengelolaan sampah melampaui sekadar pembersihan fisik. Karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran jangka panjang demi keberlanjutan generasi mendatang.


“Bukan hanya bagaimana kita membersihkan sampah hari ini, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan hidup bersih dan peduli lingkungan untuk generasi yang akan datang,” cetusnya.


Sebagai wujud komitmen menjaga kebersihan lingkungan, Bupati mengatakan Pemda KSB mulai tahun ini telah menetapkan kebijakan strategis yang mencakup pembentukan bank sampah di setiap desa dengan alokasi bantuan keuangan Rp150 juta. Selain itu,pihaknya akan merevitalisasi TPS 3R serta integrasi pendidikan lingkungan ke dalam muatan lokal sekolah dimulai tahun ajaran 2027/2028.


Bupati menargetkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu menyaring minimal 30 persen timbulan sampah di tingkat desa sebelum masuk ke fasilitas pengolahan utama pemerintah daerah.


“Bertahap mulai tahun ini kita akan tuntaskan persoalan sampah itu. Dan supaya upaya itu sukses, maayarakat harus turut mendukung langkah-langkah kita ini,” harap Bupati.


Kegiatan Expo Karya yang digelar DLH KSB merupakan rangkaian agenda memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI, Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dan HUT ke-23 KSB.

Kepala DLH KSB, Aku Nurrahmadin mengatakan, kegiatan ini melibatkan tujuh sekolah dan enam komunitas pengelola sampah. “Kami berharap dapat mengubah paradigma sampah dari beban menjadi sumber manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat,” kata Rahmadin.(bug)


Kuota BBM Subdisi di Sumbawa Dipastikan Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kuota BBM Subdisi di Sumbawa Dipastikan Stabil
(EKBIS NTB/dok) Ivan Indrajaya


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan kuota jenis bahan bakar minyak Tertentu (JBT) stabil atau tidak mengalami pengurangan. Kuota bahan bakar minyak jenis solar 39.122 kiloliter dan pertalite 55.835 kiloliter tidak ada perubahan.


“Kuota tahunan yang diberikan BPH migas tidak ada yang dikurangi, kalaupun ada di beberapa SPBU BBM jenis pertalite cepat habis karena penyalurannya kemarin sedikit terganggu,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya.
Ia melanjutkan,distribusi BBM menggunakan kapal langsung Surabaya ke Depo Pertamina yang berada di Labuhan Badas. Masyarakat perlu memahami bahwa terhambatnya penyaluran akibat lambatnya pengiriman dari Surabaya.


“Kalau macet pengirimannya dari Surabaya otomatis penyaluran ke SPBU juga terkendala. Itu lebih ke faktor cuaca yang beberapa minggu lalu cukup ekstrem,” ujarnya.


Dikatakan, pemerintah memastikan untuk harga masih tetap mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 100 Tahun 2021. Artinya,tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu resah.


Dalam pengawasan terhadap BBM subsidi tersebut, pemerintah menggunakan sistem aplikasi XSTAR. Aplikasi itu merupakan pengganti dari sistem sebelumnya yakni microsite dengan barcode yang dikeluarkan langsung Pertamina.


“Kini, penerbitan barcode disesuaikan dengan sektor pengguna. Untuk kendaraan pengguna pertalite, barcode terintegrasi dalam aplikasi yang digunakan saat pembelian,” ujarnya.


Ia turut merincikan, penggunaan sistem aplikasi XSTAR juga diperuntukkan untuk sektor pertanian, nelayan, perahu, serta alat-alat usaha tertentu. Barcode XSTAR itu nantinya akan diterbitkan dinas sesuai dengan peruntukan nantunya.


“Misalnya, di alat pertanian diterbitkan Distan melalui BPP, kapal jenis tertentu Dishub, dan UMKM maupun industri kecil dengan mesin tertentu diatur melalui regulasi yang ditetapkan oleh instansi terkait,” terangnya. (ils)


Kementerian Kelautan Perikanan Tinjau Uji Coba Insinerator Sampah di Gili Trawangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kementerian Kelautan Perikanan Tinjau Uji Coba Insinerator Sampah di Gili Trawangan
Tim KKP dan penyuplai Insinerator tinjau uji coba di Gili Trawangan, Lombok Utara. (EKBIS NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) – Utusan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI turun ke Gili Trawangan, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, Lombok Utara guna meninjau proses uji coba operasional insinerator sampah di pulau tersebut. Dari 3 unit alat pembakar sampah bantuan pemerintah pusat tersebut, satu unit dipergunakan untuk uji coba.

Utusan KKP RI, R. Andri Indraswara Sumatroporo, dalam kunjungan Kamis (10/9/2026) mengungkapkan, izin operasional mesin insinererator masih dalam proses. Di saat bersamaan, KKP juga melakukan uji kelayakan untuk memastikan peralatan bekerja secara aman sesuai ketentuan perundangan.

Ia mengakui, sampah Gili Trawangan menjadi permasalahan yang setiap tahun dikeluhkan. Volume sampah dari rumah tangga dan properti pariwisata dilaporkan mencapai kisaran 17-20 ton per hari. Kendati Dinas LH di kabupaten sudah turun melakukan penanganan sejak 2019, namun permasalahan belum selesai sepenuhnya.

“Permasalahan sampah di Gili Trawangan itu sebenarnya sudah disampaikan kepada kami untuk bagaimana mencoba mengurangi timbulan sampah yang ada sebanyak sekitar 17 sampai 20 ton per hari,” kata Andri.

Merespons persoalan sampah Gili Trawangan, Andri menjelaskan KKP RI telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tiga unit insinerator. Satu unit disalurkan melalui Balai Kawasan Konservasi Kupang, serta dua unit lainnya berupa insinerator produksi dalam negeri dari PT Indodika. Kapasitas pembakaran sampah bervaeiasi. Satu alat dengan kapasitas pembakaran berkisar 2-5 ton per hari, dan dua alat lainnya masing-masing berkapasitas antara 10 hingga 15 ton.

“Dua insinerator tersebut mulai dipersiapkan dan ditempatkan di Gili Trawangan pada akhir 2025,” imbuhnya.

KKP akan memastikan peralatan tersebut memenuhi tahapan yang menjadi syarat operasi, seperti lulus uji kelayakan pengolahan sampah secara termal. Andri menyebut, setidaknya terdapat delapan tahap uji emisi yang harus dilalui.

Ia menambahkan, peralatan tersebut belum diserahkan kepada Pemda Lombok Utara dikarenakan proses izin yang belum tuntas. KKP nantinya akan menyerahkan alat ketika sudah dapat beroperasi secara penuh.

Sementara, perwakilan PT Indodika Prabsco Resik Abadi, Karina Prabowo Sanger, selaku produsen dari dua unit alat Insinerator menguatkan, peralatan yang disuplai sudah diuji untuk memastikan spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Persoalan sampah, kata dia, tidak hanya terjadi di Gili Trawangan, tetapi terjadi di banyak daerah. Penanganannya memerlukan kebersamaan antara berbagai pihak, termasuk masyarakat sehingga sistem pengolahan dapat berjalan optimal.

“Terlebih, Gili Trawangan merupakan salah satu destinasi wisata yang harus dijaga kebersihan dan lingkungannya. Gili Trawangan ini salah satu destinasi pariwisata yang harus kita jaga. Itulah kenapa ditempatkan mesin-mesin tersebut untuk mengatasi masalah sampah yang sekarang sangat darurat. Tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ada peran pemerintah daerah juga untuk terlibat di dalamnya,” kata Andri. (ari)

Tiga Daerah di NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiga Daerah di NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan
Sadimin (EKBIS NTB/sib)

Mataram (EKBIS NTB) – Bencana kekeringan yang menimpa wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kian mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB hingga 10 September 2026, sebanyak tiga kabupaten—yakni Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Lombok Timur—telah berstatus menjadi Tanggap Darurat Kekeringan.


Sementara itu, enam kabupaten/kota lainnya di NTB memilih menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi. Berdasarkan pemetaan data BPBD, dampak musim kemarau panjang ini telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di 66 kecamatan dan 227 desa, melingkupi sekitar 84.837 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 263.310 jiwa.


Menanggapi krisis air yang terus berlanjut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Sadimin, menegaskan bahwa penanganan di seluruh wilayah terdampak dilakukan secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan status daerah.
“Iya, hampir sama sih. Yang penting kebutuhan airnya kita kasih,” ujar Sadimin, Jumat (11/9).


Hingga pertengahan September ini, BPBD di tingkat kabupaten dan kota telah mengoperasikan puluhan armada tangki untuk mengalirkan sedikitnya 3.382.300 liter air bersih langsung ke pemukiman warga yang mengalami kekeringan ekstrem. Bantuan harian ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti konsumsi, memasak, dan kebersihan diri.


Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah provinsi juga bersiap menyalurkan bantuan non-air seperti kebutuhan logistik pangan, paket sanitasi, hingga penanganan kesehatan akibat dampak kemarau. Kendati demikian, BPBD NTB masih menunggu usulan resmi dari masing-masing pemerintah daerah. “Kalau ada permintaan baru kita upayakan,” pungkas Sadimin.


Kondisi Hari Tanpa Hujan (HTH) yang melanda NTB berpotensi mengeringkan sumber air warga. Menghadapi potensi kemarau yang masih berlangsung, BPBD mengimbau masyarakat untuk terus menghemat penggunaan air serta berkoordinasi aktif dengan pemerintah desa setempat apabila pasokan air di wilayahnya mulai menipis. (sib)

Maulid Nabi, Momentum Perkenalkan Siswa Pentingnya Jaga Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Maulid Nabi, Momentum Perkenalkan Siswa Pentingnya Jaga Pangan
SAJIKAN - Dulang Maulid Nabi Muhammad SAW yang disajikan di SMK PP Negeri Mataram. (EKBIS NTB/bul)


Mataram (EKBIS NTB) – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMK PP Negeri Mataram, Jumat (11/9/2026), tidak sekadar diisi tausiah dan doa. Momentum keagamaan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengenalkan kepada siswa pentingnya menjaga pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta melestarikan kuliner lokal Lombok.


Suasana Maulid terasa berbeda ketika siswa dan guru menyajikan dulang berisi beragam makanan tradisional. Sajian tersebut kemudian dinikmati secara begibung, yakni makan bersama dalam satu wadah.


Dalam satu dulang terdapat nasi, ares, sayur nangka, sate pusut, ebatan, pelalah daging, garam, serta buah. Satu dulang dinikmati dua orang.


Menariknya, sebagian besar makanan tersebut diolah langsung oleh siswa dengan pendampingan guru dan praktisi pengolahan pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran di luar kelas bagi siswa SMK PP Negeri Mataram.


Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan peringatan Maulid menjadi momentum untuk menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada generasi muda.


“Maulid ini untuk memperingati suri teladan Nabi Muhammad. Kita berharap anak-anak sebagai generasi penerus mengikuti apa yang menjadi teladan Nabi, karena keteladanan beliau tercermin dalam semua sisi kehidupan,” katanya.


Menurutnya, pelestarian tradisi Maulid juga penting karena telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lombok. Karena itu, kegiatan keagamaan di sekolah diharapkan tidak hanya berorientasi pada ritual, tetapi juga menjadi sarana merawat budaya lokal.


Lalu Mirza juga mengaitkan peringatan Maulid dengan upaya menjaga ketahanan pangan. Salah satunya melalui kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak dan tidak berlebihan.


“Dalam agama kita dianjurkan jangan boros dalam makan. Itu juga bagian dari mempertahankan ketahanan pangan, terutama untuk menghentikan pemborosan pangan,” ujarnya.


Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah banyak tetap harus dikonsumsi secara bijak agar tidak berakhir menjadi sampah.
Di sisi lain, penggunaan bahan pangan lokal dalam sajian Maulid dinilai memberikan pelajaran penting kepada siswa. Mereka tidak hanya mengenal makanan tradisional, tetapi juga belajar mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.


“Anak-anak belajar memasak sehingga setelah tamat mereka punya keterampilan. Tidak hanya teori di kelas, tetapi juga praktik yang bisa bermanfaat untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya,” katanya.


Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan rangkaian Maulid tahun ini melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, mulai dari lomba keagamaan, kebersihan lingkungan, makanan sehat, hingga pengolahan pangan.


Khusus pengolahan pangan, siswa dibagi dalam sejumlah kelompok. Mereka mengolah sayur ares, nangka, sate pusut, makanan ringan Maulid, serta minuman es kelapa muda dengan gula aren.


“Ini edukasi dan pendidikan. Anak-anak belajar mengolah pangan lokal sekaligus menjaga tradisi dan kearifan lokal,” jelasnya.


Kegiatan tersebut dikoordinasikan jurusan Pengolahan Hasil Pangan dengan melibatkan pelaku usaha sebagai guru tamu. Salah satunya, Zainab dari Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah yang mendampingi siswa dalam praktik memasak.


Bahan yang digunakan juga disiapkan dari lingkungan dan sekolah. Untuk membuat sate pusut, misalnya, sekolah menyediakan sekitar 15 kilogram daging. Sementara untuk olahan lainnya digunakan nangka dan batang pisang muda atau gedebog.


Sugiarta mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa makanan tradisional dapat menjadi media pembelajaran keterampilan bagi siswa.


“Jadi tidak sekadar merayakan Maulid, tetapi ada edukasi. Anak-anak belajar bagaimana makanan lokal ini diolah,” katanya.
Selain kegiatan keagamaan dan pengolahan pangan, sekolah juga memberikan santunan kepada anak yatim dan anak kurang mampu dari lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar Labuapi.


Santunan tersebut dihimpun dari guru, pegawai, dan alumni. Tahun ini terkumpul sekitar 200 paket santunan.


“Kita berikan kepada anak-anak yatim, piatu, maupun anak yang memang berhak menerima infak,” ujar Sugiarta.


Dengan rangkaian tersebut, Maulid di SMK PP Negeri Mataram tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai keagamaan, kepedulian sosial, keterampilan siswa, ketahanan pangan, serta pelestarian kuliner lokal dipadukan dalam satu kegiatan. (bul)

Pemprov Sampaikan Rancangan APBD-P 2026 ke DPRD NTB, Belanja Diproyeksikan Meningkat Rp319 miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Sampaikan Rancangan APBD-P 2026 ke DPRD NTB, Belanja Diproyeksikan Meningkat Rp319 miliar
SERAHKAN - Sekda NTB, Abul Chair menyerahkan dokumen Rancangan APBD-P 2026 ke pimpinan DPRD NTB (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ke DPRD Provinsi NTB pada rapat paripurna DPRD pada Jumat (11/9). Rancangan perubahan APBD tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Abul Chair kepada pimpinan DPRD NTB.


Dalam penjelasan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang disampaikan oleh Sekda Abul Chair. Postur Perubahan APBD 2026 tersebut memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,683 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 1,08 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,622 triliun lebih.


Peningkatan pendapatan daerah terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan mencapai Rp3,122 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat 3,21 persen dari APBD 2026 yang sebelumnya sebesar Rp3,024 triliun lebih.


Kenaikan PAD tersebut setara sekitar Rp97 miliar lebih. Komponennya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,941 triliun lebih, retribusi daerah Rp992 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp89 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp98 miliar lebih.


Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,495 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 0,48 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,483 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp11,895 miliar lebih. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih.


Sementara itu belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,052 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat 5,56 persen atau sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp5,733 triliun lebih. Belanja operasi dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp5,146 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 7,54 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp4,785 triliun lebih, atau naik sekitar Rp360 miliar lebih.


Komponen Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan. Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pos ini dianggarkan sebesar Rp23,74 miliar lebih, naik 58,33 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp15 miliar.


Sementara itu, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp882 miliar lebih. Angka tersebut turun 39,16 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp931 miliar lebih, atau berkurang sekitar Rp50 miliar lebih.


“Untuk pembiayaan daerah, dalam rancangan perubahan APBD 2026 terdapat defisit sebesar Rp369 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp431 miliar lebih,” jelasnya.


Lebih lanjut dijelaskan Sekda bahwa penyusunan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan berbagai tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.


Sejumlah fokus yang disebutkan antara lain akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim, serta pengembangan destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan.


“Pembangunan NTB tidak hanya sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya membangun kualitas kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan,” kata Gubernur sebagaimana disampaikan Sekda.


Selain itu, belanja perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat dan memperbaiki jaringan infrastruktur, mempercepat program prioritas daerah, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan pariwisata berkualitas dunia, serta memperkuat ketahanan pangan.


Dalam kesempatan itu juga disinggung pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem internal dan mitigasi resiko. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah praktik korupsi akibat kelemahan sistem atau corruption by system, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.


“Kami terus berkomitmen bahwa segala kebijakan yang tertuang dalam Raperda Perubahan APBD ini, nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan dan kemaslahatan bagi segenap warga Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (ndi)

Dilanda Krisis Air, Warga di Lingkar Kawasan Pariwisata Batulayar Butuh Sumur Bor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dilanda Krisis Air, Warga di Lingkar Kawasan Pariwisata Batulayar Butuh Sumur Bor
SALURKAN AIR - Camat Batulayar H. M. Subayyin Fikri turun bersama PTAM menyalurkan air kepada warga terdampak kekeringan. (EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – 4.000 penduduk di kawasan pariwisata Batulayar Lombok Barat (Lobar) dilanda krisis air dampak kekeringan selama bulan kemarau. Untuk memasok air bersih bagi ribuan penduduk itu tersebar di tiga desa inipun dilakukan melalui pendistribusian kepolisian, BUMD dan lembaga terkait. Warga sangat berharap penanganan dilakukan jangka panjang agar persoalan ini tidak berulang tiap tahunnya.


Camat Batulayar H. M. Subayyin Fikri mengatakan bahwa tujuh hingga delapan dusun di tiga desa Kecamatan Batulayar yang mengalami kekeringan. “Total jiwanya (terdampak kekeringan) 4 ribu lebih. Ini kita bicara masyarakat (terdampak) belum pelaku usaha,” sebut Subayyin, Kamis (10/9/2026).


Penanganan jangka pendek pun sudah dilakukan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan air warga. Untuk penanganan jangka pendek berupa pengiriman air ke warga, Pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pihak, seperti BPBD, BWS, PMI, PDAM dan Polri.
“Itu jangka pendek, tapi jangka panjang tetap kami meminta (dibangunkan) sumur bor untuk bisa menjamin kebutuhan air, karena air ini kebutuhan dasar. Orang tanpa air ndak bisa hidup,” ungkapnya.


Sejauh ini beberapa sumur bor sudah dibangun di daerah itu, seperti di Dusun Duduk, Desa Batulayar Barat sudah bisa naik airnya ke rumah warga. Walaupun diakui, belum bisa tersalurkan ke seluruh KK yang perlu disambung. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU Hasbullah Muis untuk membantu penanganan kekurangan pipanisasi ke rumah penduduk. “Insyaallah beliau mau bantu pipanisasi yang kekurangannya,”imbuhnya.


Sedangkan di Desa Batulayar termasuk Desa Persiapan Penanggak terdapat empat dusun yang terdampak, di antaranya Paok Lombok, Penanggak Timur, Penanggak Barat, dan Dusun Apit Aik sedang dalam proses pengeboran SPAM. Tetapi pengerjaannya belum selesai, sehingga warga belum bisa dilayani air dari SPAM tersebut.


“Belum selesai, harapan kalau itu selesai bisa mengcover kebutuhan air yang ada di empat dusun itu, bahkan lima dusun, termasuk Dusun Buntut Boyot yang masuk Desa Bengkaung masih bisa dijangkau,” imbuhnya.


Penanganan jangka pendek juga dilakukan pihaknya dengan menyiapkan sumur bor di kantor kecamatan. Tetapi kondisinya masih dangkal. Sehingga ketika kebutuhan bersamaan, ketika warga butuh mengambil air dan penanganan kebakaran, akhirnya terkendala. Untuk itu pihaknya berharap sumur bor ditambah. (her)

Air Kembali Mengalir di Gili TrawanganGubernur Harapkan Pariwisata Pulih dan Siapkan Solusi Permanen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Air Kembali Mengalir di Gili TrawanganGubernur Harapkan Pariwisata Pulih dan Siapkan Solusi Permanen
H. Lalu Muhamad Iqbal (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) — Air bersih kembali mengalir di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemulihan layanan ini menyusul gerak cepat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara, dan Forkopimda untuk memastikan persoalan air tidak berlarut dan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pariwisata dapat kembali normal.


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan air Gili Trawangan sejatinya telah dibahas bersama Forkopimda Provinsi NTB dan Bupati Lombok Utara sejak Senin, 7 September 2026 lalu.


Bagi Gubernur Iqbal, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan bisnis antara para pihak. Ketika distribusi air terhenti dan berdampak kepada masyarakat, pemerintah harus memastikan pelayanan kebutuhan dasar tetap berjalan. “Ini fokus kita bukan sekadar soal bisnis perusahaan, ini soal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Iqbal dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Jumat (11/9).


Pembahasan tersebut kemudian ditindaklanjuti langsung di lapangan. Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja turun ke Gili Trawangan untuk memastikan kesepakatan yang telah diambil bersama dapat segera diimplementasikan. “Dari hasil pembahasan, Kapolda turun langsung memastikan implementasi kesepakatan. Terima kasih buat Pak Kapolda,” kata Gubernur Iqbal.


Setelah itu, sistem produksi air kembali diaktifkan dan distribusi kepada masyarakat serta pelaku usaha di kawasan Gili Trawangan mulai berjalan.


Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan kehidupan di Gili Trawangan kini mulai berangsur normal setelah suplai air kembali berjalan. Dia mengapresiasi respons cepat pemerintah dan Forkopimda dalam menangani persoalan tersebut.


“Terima kasih Pemprov NTB. Wabil khusus Pak Gubernur yang sudah memberikan best effort untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan alhamdulillah kehidupan sudah berangsur normal di Gili Trawangan,” kata Kusnawan.


Selain pelaku pariwisata, pemulihan distribusi air juga dirasakan langsung masyarakat yang tinggal dan bekerja di Gili Trawangan. “Kehidupan mulai pulih di Gili Trawangan. Masyarakat sudah mulai tenang. Semoga solusi permanen segera diwujudkan,” kata Raisman Purnawadi, salah seorang pelaku industri pariwisata di Gili Trawangan.


Pemprov NTB ingin pemulihan layanan berlangsung secepat mungkin karena persoalan air menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di saat bersamaan, Gili Trawangan merupakan salah satu destinasi utama NTB yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kesiapan pelayanan dasar.


“Solusi jangka pendek sudah kita lakukan. Targetnya jelas. Pariwisata pulih. Kehidupan masyarakat tidak terganggu karena ini menyangkut air yang jadi kebutuhan dasar. Pada saat yang sama solusi permanen harus kita siapkan,” kata Iqbal. (ham)

Harga Meningkat, Petani Tembakau di Lobar Butuh Bantuan Alsintan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Meningkat, Petani Tembakau di Lobar Butuh Bantuan Alsintan
(EKBIS NTB/ist) PANEN TEMBAKAU - Petani di Telaga Lebur Kebon Sekotong Lobar sedang memanen tembakau.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Petani tembakau di Lombok Barat (Lobar) sedang sumringah. Lantaran harga “emas putih” ini sedang bagus-bagusnya. Harga tembakau diperkirakan meningkat pada musim kemarau ini hingga 20 persen dibanding tahun lalu.


Peningkatan harga ini dipicu beberapa faktor, di antaranya petani yang menanam tidak terlalu banyak karena khawatir merugi dampak hujan seperti tahun lalu. Permintaan terhadap tembakau dari konsumen juga tinggi atau meningkat.


Ketua Poktan Bertekad Mau Maju Dusun Penarukan Daye, Ramilah mengatakan, harga tembakau di tingkat petani saat ini Rp60 ribu per satu tumpi dengan berat 0,75 Kilogram. “Naik harga tembakau, itu lumayan bagi kami,” katanya, Kamis (10/9/2026).


Dibanding tahun lalu, kenaikan harga tembakau mencapai 20 persen. Kenaikan harga disebabkan, petani yang menanam tembakau sedikit tidak seperti tahun lalu.


Tahun 2024 penanaman tembakau relatif lancar, sehingga produksi meningkat. Harga pun relatif mahal, tembakau hitam hingga Rp70 ribu per tumpi. Sedangkan kasturi harganya Rp55-60 ribu. Namun, ketika musim tanam 2025, banyak petani yang menanam. Namun, produksi anjlok karena cuaca yang tidak bersahabat.


“Nah sekarang ini tidak banyak yang menanam, dia kira seperti tahun lalu. Tahu-tahunya sekarang, belum dimasukkan ke plastik pengepul sudah antre mau mengambil,” katanya.


Tahun ini kalau khusus untuk tembakau kasturi (rokok), tidak seperti tahun 2025. Kalau tahun ini, tembakau kasturi permintaan dari konsumen tinggi. Bahkan, begitu selesai dijemur, para pengepul sudah antre untuk membeli.


Para pengepul ini berasal dari daerah Paok Kambut dan Bengkel Lombok Barat. Mereka membeli ke petani dengan harga Rp60 ribu per tumpi tetapi dijual lebih tinggi hingga Rp100 ribu satu tumpinya. Diakui para petani tidak menjual tembakau ke perusahaan, karena belum ada mitra dengan perusahaan.


Selain itu, petani di daerah itu juga mengembangkan tembakau lokal seperti jenis kasturi dan layur besar (hitam), sedangkan untuk perusahaan mengembangkan jenis tembakau simporis. Di daerah itu, 80 persen menanam tembakau dari luas areal taman di daerah itu. Ada juga yang menanam padi dan jagung.


Hasil produksi total kalau dihitung satu hektare, dengan rata-rata berat tembakau hitam satu Tumpi 0,85 kilogram maka hasil panen mencapai sekitar 1 ton lebih. Ongkos produksi tanaman tembakau dalam satu hektar sebesar Rp15 juta.


Kalau dibanding dengan hasil produksi, untung yang diperoleh dalam satu periode tanam rata-rata dengan 20-25 are tembakau kasturi bisa mencapai Rp11-12 juta setelah dipotong biaya produksi. Namun, risiko rugi akibat cuaca hujan, petani bisa merugi lebih dari belasan juta.
Diakui, sejauh ini intervensi dari Dinas Pertanian sudah ada. Kendati perlu lebih ditingkatkan lagi.


Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Beriuk Kemos Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah, Mahnun menyampaikan harga tembakau untuk tahun ini bagus. Tetapi kalau dihitung dengan mahalnya biaya perawatan masih belum layak atau sebanding.
“Harga jual rata-rata tahun ini Rp37 ribu per kilogram, tergantung kualitas tembakaunya,” ujarnya.


Terdapat kenaikan harga sekitar Rp7 ribu. Dikatakan, produksi tembakau kali ini lebih sedikit disebabkan cuaca terlalu panas. Dampaknya petani mengalami kekurangan air untuk menyiram tanaman tembakau. Jumlah petani yang menanam tembakau pun berkurang menjadi 10 orang dengan luasan 0,50 hektare. Petani setempat bermitra dengan PT Sadana Arif Nusa Lombok Timur, menanam varietas somporis.


Dalam pengembangan tanaman tembakau ini petani setempat mengalami kendala kurangnya fasilitas Alat Mesin Pertanian (Alsintan), sehingga biaya produksi petani semakin membengkak.

Beberapa alat yang menjadi kendala dan dibutuhkan petani, seperti kultivator untuk mengurangi biaya pendangiran. Selain itu, sumur bor untuk pengairan tembakau di saat kemarau panjang seperti sekarang ini.


Petani juga tidak mendapatkan pupuk subsidi khusus untuk tanaman tembakau. “Jadi kami berharap mendapatkan pupuk subsidi,” harap dia.


Sejauh ini, intervensi yang sudah dilakukan Dinas Pertanian seperti pemberian pupuk dan obat-obatan, bibit tembakau lokal yang berkualitas dan peningkatan kapasitas bagi pengurus kelompok tani tembakau.


Sementara itu, Sekretaris Dinas pertanian Lobar Muhammad Taufik, S.P., M.Ling., menyebutkan luas areal tembakau pada tahun 2025 mencapai 814,22 hektar dengan produksi 1.040,82 ton. Rata-rata produksi sekitar 1,25 ton per hektare. “Areal tanaman tembakau ini tersebar di 23 desa di 5 kecamatan,” sebutnya.


Berbagai intervensi dilakukan pihak dinas, di antaranya memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan tembakau.


Seperti bibit tembakau berkualitas, pupuk dan pestisida, hand traktor roda dua, hand sprayer, kendaraaan roda tiga, alat perajang tembakau, para-para, kultivator, pembangunan gudang tembakau dan lainnya. Selain itu, dilakukan pendampingan pada petani yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, PPL, tenaga ahli dari BRIN dan dari pihak swasta seperti PT Sadana Arif Nusa. (her)

1...737475...1,070Halaman 74 dari 1,070