Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 74

Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Melonjak

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Sri Wahyunida. (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga kebutuhan pokok diprediksi mengalami lonjakan menjelang bulan Ramadan. Pasar rakyat akan digelar di enam kecamatan, guna menstabilkan harga.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengakui, tren harga menjelang bulan Ramadan diproyeksi akan mengalami lonjakan dibandingkan hari normal. Pasalnya, tingkat kebutuhan atau konsumsi masyarakat mengalami peningkatkan. “Karena kebutuhan masyarakat pasti akan meningkat selama Ramadan,” terangnya.

Langkah antisipasi untuk menekan harga adalah menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Pasar rakyat ini akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah teknis, Badan Urusan Logistik (Bulog), distributor dan lain sebagainya.

Nida mengakui kebutuhan pokok yang masih mahal seperti telur ayam Rp58 ribu per terai, daging ayam Rp42 ribu per kilogram, bawang merah Rp28 ribu-Rp32 ribu per kilogram. “Kita juga gelar Kopling menjual komoditi terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasar rakyat rutin digelar menjelang bulan Ramadan. Tujuannya mendekatkan distributor dengan konsumen, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menstabilkan harga di pasar.

Pasar rakyat ini diharapkan Nida, mampu menekan harga terutama komoditi seperti cabai rawit, tepung, gula, telur, dan lain sebagainya. Komoditi ini dinilai paling banyak dibutuhkan masyarakat saat bulan Ramadan. “Kita berharap seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga terjangkau,” demikian kata dia. (cem)

2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah

By
ekbisntb.com
-
0
2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah
Lalu Muhammad Amin (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Kuota haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk musim haji tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Total kuota haji NTB tahun ini ditetapkan sebanyak 5.798 jemaah, atau bertambah 1.299 jemaah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 4.499 jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, mengatakan penambahan kuota tersebut patut disyukuri karena memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat NTB untuk menunaikan ibadah haji.

“Alhamdulillah, kuota haji NTB tahun 2026 ini lumayan bagus naiknya. Kuota NTB menjadi 5.798, naik dari sebelumnya 4.499 atau mendapat tambahan 1.299 jemaah,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Dengan tambahan kuota tersebut, jumlah kelompok terbang (kloter) asal NTB juga ikut bertambah. Jika sebelumnya NTB memberangkatkan 12 kloter, kini bertambah menjadi 15 kloter.

“Tambahan 1.299 jemaah ini setara dengan penambahan tiga kloter. Jadi, NTB dari 12 kloter kini menjadi 15 kloter,” jelasnya.

Amin menambahkan, meski Kementerian Haji dan Umrah saat ini masih berada dalam masa transisi pascapemisahan kelembagaan, pihaknya memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Dalam masa transisi ini, kami terus berproses dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 agar berjalan sukses,” katanya.

NTB dijadwalkan masuk dalam gelombang pertama keberangkatan. Jemaah haji NTB direncanakan mulai masuk Asrama Haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 Mei 2026. “Semua tahapan persiapan berjalan sesuai timeline. Insyaallah berjalan aman dan lancar,” ujar Amin.

Terkait skala prioritas jemaah, Amin menegaskan bahwa pelayanan akan difokuskan kepada jemaah lanjut usia (lansia). Dari total kuota 5.798 jemaah, terdapat 290 jemaah kategori lansia, 14 pembimbing Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), serta 31 petugas haji daerah (PHD).

“Yang menjadi penekanan utama adalah pelayanan kepada jemaah lansia. Mereka akan mendapatkan pelayanan ekstra,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh penetapan jemaah haji dilakukan berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), termasuk penentuan kelayakan kesehatan jemaah yang merupakan rekomendasi dari tim kesehatan.

“Kami menerima rekomendasi dari tim kesehatan yang telah melakukan pemeriksaan. Setelah itu dilakukan pembahasan kebijakan secara berjenjang,” jelasnya.

Sementara terkait pembagian kuota haji di masing-masing kabupaten dan kota di NTB, Amin menyebutkan bahwa rincian pembagiannya akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. “Nanti pembagian kuota per kabupaten dan kota akan kami kirimkan secara resmi,” ujarnya.

Dengan bertambahnya kuota haji tahun ini, diharapkan antrean jemaah haji dapat semakin terurai dan pelayanan kepada jemaah semakin optimal. (bul)

Kejar Potensi Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Kejar Potensi Pajak
H. Lalu Ahmad Zaini (suarantb.com/dok)

BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini terus berupaya mengotimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digarap maksimal. Di antaranya potensi pajak Air Bawah Tanah (ABT), pasar dan reklame. Untuk pajak ABT, Bupati Lobar akan memasang meteran air di setiap pelaku usaha hotel dan industri pengguna ABT.

Awal tahun ini, pihaknya menggenjot potensi pajak ABT di semua industri dan hotel yang belum digarap maksimal. “Kami akan mengoptimalkan potensi-potensi yang belum digarap pajak air bawah tanah,” tegasnya, belum lama ini.

Awal tahun ini pihaknya akan mengerahkan semua camat dan OPD terkait untuk turun mengidentifikasi seluruh industri, hotel yang menggunakan air bawah tanah. “Saya pasangkan meter air, kita kejar ini. Kami akan turunkan semua camat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga mengoptimalkan pendapatan dari pasar. Upayanya, dengan menempatkan Satpol PP yang hampir sebagian besar lulus PPPK di masing-masing pasar. Sesuai tupoksi penegak Perda adalah Satpol PP, sehingga mereka yang turun mengawasi pendapatan di masing-masing pasar. Contoh di pasar ada kepala pasar, umpama mendapat Rp40 juta sehari dengan pedagang yang jualan 300 orang.

“Pertanyaannya siapa yang kontrol, bahwa yang jualan 300,? kan ndak ada yang kontrol dia. Kalau ternyata yang jualan disana 500, dilaporkan 300 orang, kan ndak ada yang tahu. Itulah nanti setiap pasar itu saya backup Satpol PP untuk mengontrol yang jualan itu berapa, yang mendampingi petugas menagih itu berapa. Kita filter,” tegas LAZ.

Ia tak ingin di tengah semua kerja keras meningkatkan PAD, namun ada oknum yang bermain melalui jalur-jalur sendiri.

Pihaknya juga akan menempatkan satu anggota Satpol PP di setiap desa. Tujuannya supaya perubahan tata ruang di desa sejak dini bisa dikontrol dan monitor. Termasuk ketika ada gejolak sosial bisa dipantau. Ia ingin agar Satpol PP tersebar di seluruh desa seperti halnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Mereka update terus laporan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menempatkan Satpol PP di pusat-pusat keramaian, seperti di bundaran GMS. Mereka bertugas salah satunya mencatat baliho dan reklame ini berapa kali naik. “Karena itu kan harus bayar pajak setiap naik, ada dua jenis pajaknya, yakni pajak tahunan dan pajak saat mengisi (memasangkan),” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan PPJ. Sebuah smart system telah diterapkan pada PJU yang dipasang di beberapa daerah. Melalui sistem ini, pihaknya bisa mengontrol total kebutuhan PJU. Total kebutuhan ini nanti dibandingkan dengan tagihannya. Hal ini, kata dia, diselesaikan bertahap.

Sementara itu, kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan terkait upaya optimalisasi pajak ABT di usaha hotel dan industri. Pihaknya tengah menyiapkan instrumen untuk mengukur penggunaan air. “Alat atau software ini sedang kita formulasikan, mana yang paling efektif apakah pengukuran dengan meter air atau sistem lain,” imbuhnya.

Pihaknya sedang menghitung investasi yang akan dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang masuk. Intinya, pihaknya ingin tahu pemakaian air tanah itu sesuai dengan yang digunakan oleh wajib pajak dan tercatat. Sebab kekhawatiran yang terjadi selama ini, banyak yang tidak sesuai. Selain itu, pihak mengoptimalkan jenis pajak lainnya seperti pajak reklame. Dengan ramainya GMS otomatisasi menarik investor untuk menggunakan jasa di areal itu tinggi. (her)

Produksi Padi NTB Tembus 1,6 Juta Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Produksi Padi NTB Tembus 1,6 Juta Ton
Sejumlah pekerja sedang mencabut bibit padi untuk ditanam. Tahun 2025 lalu, produksi padi NTB menembus 1,6 juta ton. (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat hingga 16,85 persen di tahun 2025. Pada 2024 lalu, produksi padi daerah hanya 1,4 juta ton gabah kering giling (GKG), tahun 2025 meningkat menjadi 1,6 juta ton.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hj. Eva Dewiyani, mengatakan peningkatan produksi padi ditopang oleh naiknya luas panen. Yang semula 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025.

Produktivitas padi juga berkontribusi pada peningkatan padi, dari yang sebelumnya 51,59 kuintal per hektare, pada tahun 2025 menjadi 52,59 kuintal per hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Lombok Tengah menjadi daerah dengan produktivitas padi tertinggi, mencapai 421.944ton GK. Disusul oleh Sumbawa dengan produksi 398.864 ton GKG, Lombok Timur dengan produksi 243.474 ton GKG, Kabupaten Bima dengan hasil produksi 208.018 ton GKG, Dompu memproduksi sekitar 151.335 ton GKG.

Selanjutnya ada Lombok Barat denan hasil produksi 135.678 ton GKG, Sumbawa Barat memproduksi 74.496 ton GKG, Lombok Utara memproduksi 33.320 ton GKG, Kota Mataram memproduksi 17.727 ton GKG, Kota Bima dengan hasil produksi 13.431 ton GKG.

Eva mengaku, pihaknya akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Ahsanul Khalik, menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Menurutnya, capaian produksi padi NTB tahun 2025 merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani. (era)

Target PAD Naik, Bapenda Lobar Maksimalkan Digitalisasi

By
ekbisntb.com
-
0
Target PAD Naik, Bapenda Lobar Maksimalkan Digitalisasi
Kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi menunjukkan monitor pemantauan realisasi pajak secara real time. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat (Bapenda Lobar) memaksimalkan digitalisasi untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Keberhasilan capaian PAD 2025 yang melebihi target hingga 107 persen menjadi motivasi untuk melakukan inovasi demi mengejar terget pajak 2026 yang terbilang tinggi.

Terlebih tahun 2026 ini, target PAD di Bapenda Lobar naik sekitar Rp50 miliar pada sektor pajak. Dari target Rp216 miliar pada 2025 menjadi Rp271 miliar pada 2026.

Kepala Bapenda Lobar, Lalu Agha Farabi yang dikonfirmasi Selasa (20/1/2026) mengungkap sejumlah strategi dalam peningkatan PAD. Strategi utama yang gencar dilakukan Bapenda dengan penggunaan tapping box atau perangkat pemantau transaksi elektronik.

Alat ini berfungsi merekam setiap transaksi yang terjadi di objek pajak secara waktu nyata atau real-time, sehingga data yang masuk ke pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di lapangan. “Digitalisasi ini harus kita lakukan, karena kalau masih manual tidak terpotret secara utuh potensi (PAD) di lapangan. Ini yang sedang kita genjot,” terang Agha.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 174 unit tapping box yang terpasang di berbagai titik potensial. Baik di perhotelan, restoran hingga tempat hiburan. Perangkat ini tidak hanya bersumber dari anggaran APBD, tetapi juga dukungan dengan fasilitas dari Bank NTB untuk mempercepat proses digitalisasi. Hanya saja, Agha tidak menampik dalam implementasi di lapangan masih menemui sejumlah tantangan teknis.

“Kendala itu yang kami coba pecahkan, bagaimana penekanan ke wajib pajak, juga kendalanya seperti apa di sana. Ini yang kita coba carikan solusinya,” ungkapnya.

Keragaman sistem yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi salah satu kendala itu. Sebab terdapat tiga jenis perangkat pemantau yang digunakan yakni interceptor, web service, dan cash register. Di antara ketiganya, Bapenda Lobar menilai jenis interceptor paling efektif karena menempel langsung pada sistem kasir wajib pajak.

Sayangnya tidak semua mesin kasir milik wajib pajak yang kompatibel dengan teknologi tersebut. “Tidak bisa juga kami paksakan secara langsung. Makanya perlu penyesuaian,” tambahnya.

Meski demikian, hal itu tidak membuat Bapenda kehabisan akal. Pihaknya berupaya melakukan pemetaan setiap objek pajak agar dapat dipasangi perangkat yang paling sesuai dengan infrastruktur yang mereka miliki. Terlebih kenaikan target sektor pajak menyentuh angka Rp50 miliar dibandingkan tahun 2025 harus bisa dicapai pihaknya.

Hal ini menuntut kerja ekstra dalam hal pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak. “Di sektor pajak targetnya naik signifikan, tapi kami optimis akhir 2026 bisa kami penuhi,” ucapnya optimis.

Digitalisasi dianggap sebagai jalan keluar agar potensi pajak tidak hilang akibat pelaporan manual yang kurang akurat. Tanpa sistem digital, gambaran utuh mengenai potensi di lapangan sulit didapatkan secara utuh.

Oleh karena itu, Bapenda telah membentuk tim khusus yang dinamakan “Tim Mentari” untuk pengawasan berkala dan pemutakhiran data secara terus-menerus. Diakuinya dengan sistem tapping box, Bapenda kini dapat memantau aktivitas transaksi wajib pajak secara harian. Jika sebuah alat pemantau menunjukkan status inaktif lebih dari tiga hari, tim di lapangan akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan apakah terjadi kendala teknis atau adanya upaya kesengajaan dari wajib pajak.

Pemerintah berharap, selain meningkatkan pendapatan, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan publik. “Fokus utamanya menciptakan iklim perpajakan yang nyaman, mudah, dan transparan sehingga partisipasi wajib pajak terus meningkat demi pembangunan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (her)

Tahun 2026, Lotim Hanya Alokasikan Rp5 Miliar untuk Pemeliharaan Jalan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Achmad Dewanto Hadi (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun anggaran 2026 hanya mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk pemeliharaan jalan. Anggaran tersebut dinilai sangat terbatas dan hanya mampu digunakan untuk pemeliharaan ringan berupa tambal sulam di sejumlah ruas jalan kabupaten.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, H. Achmad Dewanto Hadi kepada Suara NTB, Selasa (20/1/2026) menjelaskan, dengan anggaran Rp5 miliar tersebut, pihaknya hanya dapat melakukan pemeliharaan ringan di beberapa ruas jalan saja.

Ruas jalan yang rusak tidak mampu menyentuh semua, mengingat panjang jalan di Kabupaten Lotim mencapai 1.218 kilometer (km). “Kualifikasi pemeliharaan yang bisa kita lakukan hanya pemeliharaan ringan di mana pun berada,” paparnya.

Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada penurunan tingkat kemantapan jalan di Lotim. Jika sebelumnya tingkat kemantapan jalan sempat mencapai 72 persen melalui skema pekerjaan tahun jamak, kini turun drastis menjadi 65 persen.

“Penurunan ini salah satunya akibat Lotim tidak pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2023. Akibatnya, kemantapan jalan yang semula 72 persen kini turun menjadi 65 persen,” ungkapnya.

Meski demikian, Achmad Dewanto Hadi menyebutkan bahwa melalui mekanisme tahun jamak sebelumnya, Pemkab Lotim berhasil membangun 59 ruas jalan dengan total panjang sekitar 165 kilometer senilai Rp250 miliar. Pembangunan tersebut terbukti mampu meningkatkan kemantapan jalan secara signifikan. Setelah seluruh ruas jalan proyek percepatan dengan tahun jamak ini rampung pengerjaannya maka tingkat kemantapan jalan bisa menacapai 72 persen

Upaya peningkatan kemantapan jalan, lanjutnya, tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat juga turut memberikan dukungan melalui sejumlah program pembangunan jalan yang dirasakan manfaatnya oleh Lotim, seperti ruas Paokmotong–Koraraja. Pada tahun ini, dukungan serupa juga diberikan untuk ruas Praubanyar–Montong Gading.

“Selain itu, ada dana pusat yang dialokasikan untuk jalan berstatus jalan kabupaten. Kita juga kembali mengusulkan lima ruas jalan lingkar, mulai dari Paokmotong keluar hingga Praubanyar,” terangnya.

Kabar baiknya, mulai tahun 2026 Lotim menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan DAK bidang jalan senilai Rp7 miliar. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan Lenek–Pengadangan serta ruas Kedondong–Masbagik.

Dengan adanya dukungan dana pusat tersebut, Pemkab Lotim berharap tingkat kemantapan jalan kabupaten dapat kembali meningkat, meskipun keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama. (rus)

PLN Tanam 30.000 Pohon, Perkuat Rehabilitasi DAS Manni di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan program penanaman 30.000 pohon pada lahan seluas 66 hektare di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Unter Gadung, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Manni.

Program tersebut menjadi wujud komitmen PLN dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan penanaman pohon ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Rosmin Junaidi, jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIP Nusra, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Siraddjudin, Kapolsek Rhee Ipda Romy Octovian Munir, perwakilan BPDAS Dodokan Moyosari Putu Arbawa, Camat Rhee Ikram Mubarak, Kepala Desa Rhee Syamsuddin, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat.

Sebanyak 30.000 pohon yang ditanam terdiri atas tanaman produksi buah dan kayu. Selain berfungsi memulihkan kondisi ekologis kawasan DAS, jenis tanaman tersebut juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Program rehabilitasi DAS Manni ini bertujuan menjaga keseimbangan alam, mengamankan sumber daya air, serta meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Di sisi lain, keberadaan vegetasi yang memadai juga berperan penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Sumbawa.

Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Rosmin Junaidi, mengapresiasi inisiatif PLN yang dinilai hadir secara nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan daerah.

Menurut Rosmin, program penanaman pohon ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang berpandangan jauh ke depan, di mana pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

“Kawasan ini merupakan wilayah strategis yang menentukan kualitas air dan stabilitas lingkungan. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh anak dan cucu kita di masa mendatang,” ujarnya.

Rosmin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menggalakkan Gerakan Sumbawa Menanam yang berada dalam payung besar Program Sumbawa Hijau Lestari. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertanian yang produktif sekaligus ramah lingkungan.

“Menjaga lingkungan tidak berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Justru dengan lingkungan yang lestari, pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat mendukung kolaborasi lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi lingkungan.

Selain memberikan manfaat ekologis secara fisik, program penanaman ini juga berkontribusi nyata terhadap upaya pengurangan emisi karbon. Mengacu pada Arbor Day Foundation USDA, rata-rata pohon dewasa mampu menyerap lebih dari 48 pon atau sekitar 21,7 kilogram karbon dioksida (CO₂) per tahun, sekaligus melepaskan oksigen ke atmosfer. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat 30.000 pohon yang ditanam hingga tumbuh dewasa dan berbuah diperkirakan mampu menyerap sekitar 651 ton CO₂ per tahun, apabila pohon terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberlanjutan pemeliharaan serta keterlibatan aktif masyarakat.

“PLN menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, BPDAS, jajaran kecamatan dan desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui program ini, PLN berharap rehabilitasi DAS Manni dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan hijau dan berwawasan lingkungan.(bul)

Rampung, Pembangunan Venue MTQ NTB Senilai Rp22 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang Rupiah(ekbisntb.com/ant)

Praya (suarantb.com) – Proses pembangunan venue Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah dinyatakan rampung. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran mencapai sekitar Rp 22 miliar tersebut saat ini sudah dinyatakan siap digunakan untuk lokasi gelaran MTQ NTB yang direncanakan berlangsung pertengahan bulan Juni 2026 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng Lalu Rahardian, kepada Suara NTB, di Praya, Senin (19/1/2026), menungkapkan, dari hasil evaluasi terakhir disebutkan kalau fisik bangunan venue MTQ sudah tuntas.

Diakuinya, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi itu pekerjaan minor. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan utamanya sudah selesai. “Tinggal beberapa pekerjaan kecil saja. Karena ada beberapa bagian yang dinilai kurang pas yang sedikit mengganggu pemandangan. Kalau pekerjaan-pekerjaan utamanya sudah selesai 100 persen,” terangnya.

Tinggal yang jadi permasalahan sekarang soal penataan landscape sekitar venue utama MTQ yang masih belum tertata. Karena memang anggaran pembangunan venue MTQ tahun lalu tidak mencakup untuk penataan landscape, sehingga harus dianggarkan secara terpisah pada tahun ini.

Masalahnya, kondisi anggaran daerah tahun ini juga sangat terbatas. Menyusul pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, sehingga untuk pengerjaan penataan landscape venue utama MTQ NTB tidak bisa dikerjakan seluruhnya.

Mungkin hanya sampai perataan area taman serta penanaman rumput saja. Kalau untuk penataan landscape secara menyeluruh harus melihat ketersediaan anggarannya serta waktu yang tersedia, karena penataan landscape juga butuh proses persiapan.

“Penataan landscape venue MTQ NTB mungkin sampai perataan tanahnya saja. Sekedar bisa untuk menampung parkir kendaraan. Karena kalau untuk kegiatan MTQ-nya sendiri nanti akan lebih banyak fokus di bangunan venuenya,” imbuh Rahardian. (kir)

Terbentur Anggaran, Pembangunan Jembatan Seger Direncanakan Tahun Depan

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi Jembatan Seger, Kuta, Lombok Tengah pekan lalu. Pemkab Loteng berencana membangun jembatan tersebut pada tahun 2027 mendatang. (suarantb.com/kir)

Praya (suarantb.com) – Harapan masyarakat untuk bisa melihat jembatan Seger, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dibangun tahun ini berpotensi buyar. Hal ini setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana membangun jembatan yang ada di dalam kawasan The Mandalika tersebut pada tahun 2027 mendatang.

Ketidaaan anggaran serta mepetnya waktu menjadi penyebab utama jembatan yang menjadi salah satu akses menuju kawasan Pantai Seger tersebut, tidak bisa ditangani secara menyuluh pada tahun ini.

“Perbaikan tetap dilakukan di tahun ini. Tetapi perbaikan skala kecil. Terpenting jembatannya aman untuk dilalui saja dulu. Kalau untuk perbaikan secara menyeluruh, kita rencanakan tahun depan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng Lalu Rahardian, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (19/1/2026).

Ia mengatakan untuk perbaikan skala kecil, jembatan Seger tersebut direncanakan dimulai pekan ini. Dengan fokus pada pergantian material jembatan yang sudah rusak. Mengingat, sebagian besar material jembatan dari bambu dan kayu dengan kondisi sudah banyak yang patah.

Termasuk pergantian lantai jembatan yang rencananya akan menggunakan lembaran besi yang diambil dari drum bekas. Agar lantai jembatan lebih aman saat dilalui. “Perbaikan kita percepat supaya saat event Bau Nyale di bulam Februari nanti jembatanya sudah siap digunakan,” sebutnya.

Sembari itu, pihaknya akan mulai mendesain model jembatan Seger yang akan dibangun tahun depan. Desain tersebut penting untuk bisa menghitung besaran kebutuhan anggaran pembangunannya. “Perintah pak Sekda kemarin, kami diminta untuk mendesain model jembatan Seger,” imbuh Rahardian.

Disinggung sumber pembiayaan pembangunannya nanti, Rahardian mengaku belum bisa dipastikan. Apakah akan dibiayai dari APBD Loteng sepenuhnya atau menggunakan anggaran pusat, karena kebutuhan anggaranya sendiri belum bisa diperkirakan sampai sejauh ini. Mengingat, desain jembatan sedang disusun.

“Kita sih berharap kalau memang ada peluang, biaya pembangunan jembatan Seger ini bisa dibiayai dari anggaran pusat. Supaya tidak membebani anggaran daerah,” ujar mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng ini.

Jembatan Seger sendiri merupakan salah satu akses tercepat menuju kawasan wisata Pantai Seger yang setiap tahun menjadi pusat perayaan event Bau Nyale. Pada hari biasa, jembatan Seger banyak dilalui oleh masyarakat dan wisatawan yang mau berwisata ke kawasan Pantai Seger. Sehingga kehadiranya sangat diharapkan untuk bisa menunjang geliat kunjungan wisatawan di kawasan tersebut. (kir)

Kunjungan Wisatawan di Sumbawa Tidak Lampaui Target

By
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Wisatawan di Sumbawa Tidak Lampaui Target
Tata Kostara (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa, mencatat jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik di tahun 2025, tidak melampaui target. Dari target sebanyak 100.000 wisatawan hanya terealisasi 87.864.

“Memang tingkat kunjungan wisatawan di tahun 2025 tidak sesuai target karena ada beberapa faktor salah satunya akses transportasi yang belum memadai,” kata Kadis Popar Sumbawa, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Senin (19/1/2026).

Angka kunjungan tersebut masih didominasi wisatawan dari dalam negeri (WNI) sebanyak 83.372 orang. Sementara untuk wisatawan asing sebanyak 4.492. Pihaknya juga akan segera melakukan kordinasi lebih lanjut terkait kendala utama, sehingga angka kunjungan belum sesuai target.

“Kami akan segera membahas masalah ini dengan pihak terkait, sehingga target kunjungan yang kita tetapkan bisa tercapai di tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik kendala utama selama ini, untuk mengejar target kunjungan wisatawan di Sumbawa, karena minimnya sarana akomodasi. Apalagi wisatawan kebanyakan menghabiskan waktu di perjalanan sebelum menuju destinasi wisata yang ada di daerah.

“Persoalan utama kita di akses transportasi ke destinasi wisata karena mereka banyak menghabiskan waktu di perjalanan sebelum menikmati keindahan alam Sumbawa,” ucapnya.

Ia menambahkan, kalau dari segi destinasi wisata, sebenarnya Sumbawa banyak memiliki wisata unggulan. Seperti destinasi wisata hiu paus (whale shark) di Labuan Jambu, air terjun mata jitu di Pulau Moyo dan paket-paket wisata yang ada di dalam kota Sumbawa.

“Kami akan terus memasifkan sosialisasi dan promosi wisata ke daerah lain akan terus dilakukan untuk mengejar target kunjungan di tahun 2026 mendatang,” tukasnya. (ils)

1...737475...815Page 74 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami