Beranda blog Halaman 740

Regulasi Mencekik Usaha Rokok, Pelaku Usaha APHT Lotim Khawatirkan Rokok Ilegal Makin Merebak

0
Aktivitas pembuatan Sigaret Kretek Tangan di APHT Lotim. (ekbisntb.com/rus)

Regulasi tentang rokok terus mencekik pelaku usaha rokok. Kondisi ini dikhawatirkan terus berpengaruh negatif bagi pengembangan usaha rokok yang legal yang ada di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Lotim. Khawatirnya, rokok ilegal yang justru akan makin marak merebak ke pasar.

Hal ini dikemukakan Direktur APHT Lotim, Gaguk Santoso menjawab Ekbis NTB pekan lalu. Tahun 2025 ini berlaku kenaikan baru Harga Jual Eceran (HJE). Terjadinya kenaikan HJE jelas berpengaruh pada besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ditambah lagi nanti akan terjadi kenaikan cukai. Kondisi ini jelas akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil.

Gaguk menghitung, total biaya yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ini mencapai 70 persen dari nilai produk. Hal ini jelas sangat berat. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan orang banyak akan berlalih ke rokok ilegal.

Pelaku usaha rokok yang resmi bisa terancam gulung tikar. Gaguk mengistilahkan, ia saat ini mengidap kanker stadium empat. Tinggal menunggu matinya. Ketika aturan terus menjerat, maka pelaku usaha rokok resmi ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat ini saja, pelaku usaha resmi tengah dihadapkan pada maraknya produk rokok ilegal.

Menurut Gaguk, yang paling mahal dari produk rokok adalah pajaknya. Beberapa itemnya berupa kewajiban membayar SPPR, PPN, PBH21 ada juga pajak tahunan.

Produsen rokok Kabul ini pun memastikan akan ikutan menaikkan harga tahun 2025 ini. “Sudah otomatis nanti, nilai rokok saya akan terkoreksi,” ucapnya.

Ia menghitung, imbas dari kebaikan HJE dari Rp 8.700 ke Rp 10.300 itu otomatis ada kenaikan perbungkus Rp 200. Kalau jadi diberlakukan PPN naik pada rokok, maka kenaikan perbungkus bisa tembus Rp 400. Belum lagi cukai dinaikkan.

Pemerintah disarankan dapat menghitung ulang kebijakan kenaikan cukai, PPN atau ketentuan pembayaran lainnya.

Diketahui, salah satu tujuan pemerintah menaikkan HJE rokok ini agar mengurangi jumlah perokok. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan dengan menaikkan harga rokok. Pasalnya, banyak yang justru akan beralih membeli rokok yang penjualannya secara liar.

“Orang akan beralih ke rokok bodong, rokok yang lebih mudah. Kan selama itu fakta yang terjadi di lapangan,” papar pemilik PR Raka Dimas Santoso ini.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga rokok dan menaikkan terus cukai ini harus ditinjau ulang. Kebijakan yang diambil tidaklah tepat. Pemain resmi akan makin menjerit. “Saya menjadi orang baik sampai kapan, mau tidak mau saya dipaksa oleh aturan untuk bermain bodong,” ujarnya. (rus)

Rp7 Miliar Anggaran UHC Dihemat, Dikes Lobar Berhasil Lobi 15 Ribu Tambahan Kuota PBI JKN

0
Kepala Dikes Lobar Arief Suryawirawan rapat dengan jajaran membahas JKN bagi warga yang membutuhkan. (ekbisntb.com/ist)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mendapatkan tambahan kuota Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari pemerintah pusat. Tambahan kuota yang diperoleh tahun ini mencapai 15 ribu jiwa. Tambahan kepesertaan PBI JKN ini hasil lobi Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan dibantu anggota DPR RI Nanang Samodra. Dengan tambahan kuota PBI JKN ini, Pemkab pun bisa menghemat biaya untuk program UHC sekitar Rp7 miliar.

“Alhamdulillah kita dibantu Pak Nanang (DPR RI), beliau langsung kontak ke kementerian untuk meminta kuota kepesertaan Lobar ditambah. Dan dapat kita kuota tambahan 15 ribu kepesertaan,”kata Kadis Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, kemarin.

Jika dihitung jumlah Kepesertaan PBI dengan premi yang dibayar diperkirakan mencapai Rp7 miliar.  Artinya 7 miliar anggaran yang tadinya dialokasikan Pemkab melalui UHC di APBD untuk biaya pengobatan warga, bisa dihemat. Karena biaya premi kepesertaan BPJS tersebut diambilalih oleh pemerintah pusat melalui APBN. “Lumayan membantu daerah, Alhamdulillah ada hasil lobi kita ke pusat,” jelasnya.

Tahun 2024 lalu Pemkab Lobar mengalokasikan anggaran UHC mencapai Rp45 miliar. Kemudian tahun ini naik menjadi Rp60 an miliar. Namun anggaran ini bisa diefesiensi dengan tambahan kuota kepesertaan PBI yang diperoleh tersebut. “Kita berupaya terus mengurangi lagi agar tiap tahun beban APBD berkurang,” katanya.

Pihaknya menargetkan tiap tahun minimal bisa menghemat dengan mengurangi beban APBD untuk UHC kisaran minimal 15 ribu.

Untuk itu, pihaknya akan menyisir lagi data kepesertaan BPJS terutama pada perusahaan swasta atau BUMS. Karena terdapat hampir 70 an ribu tenaga kerja swasta ini yang harus disisir, berapa yang sudah ditanggung kepesertaannya oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Ini kita akan atur, kita susun. Mana sih perusahaan yang wajib membayarkan (premi BPJS),  kan ndak semua juga perusahaan karena ada yang masih baru tumbuh. Dan ada yang memang layak harus membayar,”imbuhnya.

Dengan memaksimalkan perusahaan swasta membiayai kepesertaan para tenaga kerjanya, tentu akan lebih menghemat lagi pembiayaan UHC. Sebab bagiamana pun UHC ini harus tetap berjalan, namun pemerintah juga tepat dalam memberikan bantuan tersebut. Artinya agar lebih efisien penggunaan anggarannya, supaya tidak membenahi keuangan daerah. “Yang jelas ada peran daerah di sini melalui APBD,” imbuhnya.

Untuk itu pihaknya sangat berharap pimpinan lebih intensifikan koordinasi masalah data kepesertaan ini. Dan pihaknya telah meminta anggaran ke TAPD untuk validasi data. Sebab verifikasi dan validasi data itu penting dilakukan. Mengingat hasil validasi data pertama, terdapat 4000 Jiwa lebih yang bisa upgrade. Artinya mereka ini tidak layak menerima bantuan diganti dengan yang lebih layak dan berhak. “Kita harapkan ini dianggarkan lagi, karena ini salah satu upaya bisa mengefisiensi anggaran,”harapnya. (her)

Hadirkan Pokdarwis Bilebante, Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Unizar Ditumbuhkan Lewat Kuliah Umum

0
Suasana Kuliah Umum dengan tema “Mewujudkan Jiwa Enterpreneur Mahasiswa dalam Era Digital" dengan pemateri Ketua Pokdarwis Desa Bilebante yang berlangsung di Aula Abdurrahim, pada Jumat 3 Januari 2024. (ekbisntb.com/ist)

PENANDATANGANAN Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bilebante yang telah berlangsung pada hari Senin lalu 30 Desember 2024 menandakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk saling menguatkan pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Momentum ini langsung disambut oleh Dekan Fakultas Pertanian (FP), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Unizar, untuk mengadakan kuliah umum dengan pemateri yaitu Ketua Pokdarwis Desa Bilebante.

Ratusan mahasiswa dari tiga fakultas di Unizar mengikuti kuliah umum bertema “Mewujudkan Jiwa Enterpreneur Mahasiswa dalam Era Digital di Aula Abdurrahim Unizar dipilih menjadi tempat perhelatan acara tersebut, pada Jumat 3 Januari 2024. Dekan FP Unizar, Ir. H. Muhsin, M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kuliah umum ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis di bidang agro-tourism entrepreneur.

“Ke depan, kami berharap mahasiswa Fakultas Pertanian Unizar dapat mengembangkan agro-tourism sebagai salah satu alternatif pariwisata yang berkelanjutan,” ujar Muhsin.

Muhsin menjelaskan, sektor agro-tourism dapat menjadi pilihan menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional yang ingin mendalami tradisi pertanian dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, Fakultas Pertanian Unizar berkomitmen untuk membina destinasi agro-tourism, khususnya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut, baik secara teknis melalui budidaya terintegrasi seperti integrated farming, organic farming, dan hydroponics, maupun secara konseptual dalam pengelolaan agro-tourism.

Sementara itu, Dekan FEB sekaligus Dekan FAI Unizar, Muhamad Sayuti, SE., MM., menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan implementasi nyata dari MoA yang baru saja ditandatangani. “Dengan adanya MoA ini, terbuka luas kesempatan bagi dosen maupun mahasiswa dari FEB dan FAI untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun Tri Dharma lainnya di Desa Bilebante, yang telah menjadi desa binaan Unizar,” jelasnya.

Sayuti juga menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Unizar dan Desa Bilebante, khususnya dalam menciptakan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa.

Acara dilanjutkan dengan kuliah umum yang menghadirkan Pahrul Azim, M.M., seorang praktisi sekaligus Ketua Pokdarwis Desa Bilebante, sebagai pemateri. Dalam sesi yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unizar, Mimi Cahayani, SE., ME., Pahrul Azim memaparkan pentingnya memiliki jiwa entrepreneur di era digital.

“Mahasiswa harus mampu melihat peluang di tengah perkembangan teknologi. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era ini,” ungkapnya.

Ia juga berbagi pengalaman tentang bagaimana Desa Bilebante berhasil mengembangkan potensi lokal menjadi destinasi agro-tourism yang diminati wisatawan. Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Selain para dekan dan pimpinan fakultas, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Ketua Program Studi Agribisnis FP Unizar, Herdiana, S.Pt., M.Si; Ketua Program Studi Agroekoteknologi FP Unizar, Ir. Khairil Anwar, MM; Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FAI Unizar, Abdul Basit, S.Pd., ME; dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah FAI Unizar, Titin Windiasari, SE., MM. (ron)

Polemik PPN 12 Persen, Ali BD Sebut Pemerintah Hanya ‘’Mengelak’’

0
Dr. Moch. Ali Bin Dachlan (ekbisntb.com/dok)

PEMBERLAKUAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapat tanggapan mantan Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan. Mantan Rektor Universitas Gunung Rinjani itu menilai pemerintah hanya mengelak dengan kebijakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah.

Faktanya,  khusus untuk pajak barang mewah itu sudah ada aturan tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM ini ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Menurutnya, PPN 12 persen kurang tepat kalau hanya barang mewah karena sudah ada aturan lain mengaturnya.  Secara umum, berlakukan PPN 12 persen untuk jasa dan barang mewah itu pasti akan berpengaruh pada ekonomi secara makro. Minat membeli barang mewah pasti menurun atau bahkan bisa berkurang.

“Pengaruhnya pasti pada kalangan ekonomi menengah keatas, tapi bukankah masyarakat ekonomi menengah keatas ini juga rakyat Indonesia yang tetap harus bayar pajak,” ungkapnya, Sabtu, 4 Januari 2025.

Bagi masyarakat NTB, ketentuan tersebut dinilai Ali BD tidak secara langsung akan berpengaruh. Namun yang pasti, semua kebijakan yang menaikkan pajak akan memiliki dampak baik panjang maupun pendek.

“Kalau bagi masyarakat ekonomi kecil, seperto lalu usah mikro dan menengah tidak akan berpengaruh. Tapi secara makro pasti berpengaruh karena ekonomi Indonesia kan selalu mengukurnya pakai makro,” demikian imbuhnya. (rus)

2025, 28 Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas Lembar

0
Kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gili Mas Lembar di awal tahun 2025. (ekbisntb.com/ist)

Jumlah kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar di di Pelabuhan Gili Mas Lembar semakin bertambah. Tahun 2025 ada 28 kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar membawa ribuan wisatawan. Sebagaimana surat yang diterima dari pihak Pelindo terkait pemberitahuan jadwal kedatangan kapal pesiar, ada 28 kapal pesiar yang sudah dijadwalkan singgah.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Lobar Irman Sumantri memaparkan, sekitar 28 kapal pesiar terjadwal akan bersandar di Pelabuhan Gili Mas tahun ini.” Tahun 2025 sudah ada 28 kapal pesiar yang sudah terjadwal akan bersandar,” katanya, Minggu 5 Januari 2024.

Kapal pesiar yang singgah di awali pada bulan Januari, dijadwalkan enam kapal pesiar yang akan tinggal di Pelabuhan Gili Mas Lembar.

Dari enam kapal pesiar tersebut, tiga diantaranya sudah singgah membawa ribuan penumpang dan crew. “Rencananya enam kapal pesiar singgah bulan ini (Januari red), ini baru tiga yang sudah singgah, tanggal 1, 3 dan 5 Januari hari ini (Minggu red),”katanya.

Sesuai jadwal, Tiga kapal pesiar rencananya akan singgah tanggal 25,26 dan 27 Januari. Tiga kapal yang singgah ini, membawa rata-rata penumpang ratusan orang karena ukurannya kecil. Ada satu kapal berukuran besar yakni MV Celebrity Millennium, membawa 2 ribu penumpang.

Untuk itu, lanjutnya, pembenahan pariwisata di Lobar harus tetap dilakukan agar kualitasnya tetap terjaga dan sesuai dengan kriteria pariwisata yang mengandung unsur Sapta Pesona.”Jangan sampai kualitas kita menurun, nanti enggak ada lagi kapal pesiar yang mau singgah di sini,” tandasnya.

Dari datanya, 22 kapal tersebut mengangkut 52.177 orang penumpang dan kru. Masing-masing 35.714 orang penumpang atau tamu dan 16.463 orang kru.

Sepanjang tahun 2024 lalu, 22 kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas. Jumlah penumpang yang dibawa puluhan kapal pesiar ini mencapai 36.462 orang. “Tahun lalu (2024)total ada 22 kunjungan kapal pesiar dengan jumlah penumpang sebanyak 36.462 penumpang internasional, terdapat 3 kapal yang batal berkunjung karena pengaruh cuaca buruk,” kata Branch Manager Lembar Kunto Wibisono.

Kunjungan kapal pesiar di Gilimas semakin meningkat setiap tahunnya karena ada peran dari berbagai stakeholder, kolaborasi yang baik antara Pelindo dengan pihak pemerintah daerah, masyarakat sekitar (UMKM lokal dan Travel Agent) menjadikan layanan (hospitality) penumpang mancanegara semakin matang, sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung.

“Harapannya tren peningkatan kunjungan kapal pesiar diharapkan semakin positif melalui kolaborasi Pelindo dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain” ujar Branch Manager Lembar Kunto Wibisono. (her)

YLKI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen

0
Logo YLKI(ekbisntb.com/ant)

KENAIKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen resmi diberlakukan Presiden Prabowo Subianto, per 1 Januari 2025. Meskipun awalnya disebut hanya untuk barang mewah, namun di lapangan banyak transaksi pembelian, termasuk barang kebutuhan sehari-hari yang alami kenaikan.

Hal itu mencuat ke permukaan, selain viral di media sosial juga dalam pengaduan publik yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebab itu YLKI melalui Plt. Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih dalam siaran persnya Sabtu 4 Januari 2025 menyebut langkah Pemerintah RI menaikkan PPN sebesar 12 persen tersebut membebani rakyat.

“Ini juga semakin membebani rakyat kecil serta kelas menengah yang pendapatan dan daya belinya terbatas,” ujar Indah Suksmaningsih.

YLKI pun menetapkan sikap kepada Pemerintah RI khususnya Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi kebijakan PPN. Kenaikan PPN harus dilakukan secara selektif dan hanya diberlakukan untuk barang mewah, sesuai dengan janji awal pemerintah.

“Untuk itu perlu diawasi pelaku usaha yang melanggar serta pelaksanaan yang benar jika perlu pelaku usaha diberikan denda sehingga adil bagi konsumen atau laporkan ke institusi negara seperti BPKN,” terangnya.

Kedua, memberikan transparansi dan edukasi. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas mengenai barang dan jasa apa saja yang dikenakan PPN 12 persen. Minimnya edukasi hanya akan memperburuk implementasi kebijakan ini di lapangan.

Ketiga, menghindari pemiskinan struktural. Kebijakan pajak yang tidak tepat sasaran seperti ini berpotensi semakin memiskinkan rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan kebijakan perpajakan tidak menjadi alat untuk mengeruk uang dari mereka yang sudah rentan secara ekonomi.

Keempat, mengumpulkan pakar ekonomi dan keuangan nasional. Pemerintah bisa segera memerintahkan semua pakar ekonomi, ahli keuangan dan profesor bidang moneter Indonesia untuk berembuk dan menghasilkan kebijakan pengganti yang lebih baik dan lebih bijak dari PPN 12 persen.

YLKI juga mengkritik pelaksanaan langkah pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen tersebut yang tidak berjalan dengan baik di lapangan. Dengan berdasarkan analisa laporan dan kebijakan tersebut, YLKI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam memastikan kebijakan ini tidak merugikan rakyat. Bahkan kalau perlu segera batalkan saja PPN 12 persen.

“Kalau tidak mau membatalkan (kenaikan PPN 12 persen), maka Presiden RI harus memerintahkan Kementerian Keuangan untuk segera menyusun kebijakan teknis yang lebih adil dan transparan. Kenaikan PPN harus difokuskan pada barang dan jasa yang benar-benar tergolong mewah, sehingga tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat,” kata Indah. (ris)

DJP Rilis Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak PPN 12 Persen

0
Ilustrasi Pajak (Ekbis NTB-Ist)

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan petunjuk teknis pembuatan faktur pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membahas soal masa transisi hingga kelebihan pemungutan PPN.

“Untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tanggal 3 Januari 2025,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, di Jakarta, Sabtu 4 Januari 2025.

Terkait masa transisi, pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Masa transisi itu berlaku selama tiga bulan, yakni sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

Dalam konteks itu, faktur pajak atas penyerahan selain barang mewah yang mencantumkan nilai PPN terutang sebesar 11 persen maupun 12 persen dianggap benar dan tidak dikenakan sanksi.

Bila terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen, dari yang seharusnya sebesar 11 persen untuk barang tidak mewah namun telanjur dipungut sebesar 12 persen, pembeli dapat meminta pengembalian kepada penjual.

Pengusaha kena pajak (PKP) penjual kemudian melakukan penggantian faktur pajak untuk memproses permintaan pengembalian lebih bayar tersebut.

Berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah menetapkan tarif PPN 12 persen hanya dikenakan terhadap barang mewah. Kemenkeu kemudian merilis PMK 131/2024 untuk mengatur kebijakan tersebut.

Pasal 2 Ayat 2 dan 3 beleid itu menyatakan tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Sementara untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, tarif PPN yang berlaku pada dasarnya tetap 12 persen, sebagaimana amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) untuk barang tidak mewah adalah DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. DPP nilai lain ini yang kemudian dikalikan dengan tarif 12 persen, sehingga diperoleh tarif efektif PPN sebesar 11 persen.

Penggunaan DPP nilai lain dipilih oleh Pemerintah lantaran skema itu tertuang dalam Pasal 8A UU PPN.

Namun, perlu dicatat bahwa DPP nilai lain 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian tidak berlaku untuk barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) tertentu yang sudah dikenai PPN dengan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu dalam PMK tersendiri. (ant)

Proyek Tuntas, Kantor Gubernur Siap Dipergunakan Pertengahan Januari

0
Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi didampingi Plt Kepala Dinas PUPR NTB Hj. Lies Nurkomalasari meninjau Kantor Gubernur NTB yang sedang dalam proses pembersihan setelah sebelumnya direnovasi. (ekbisntb.com/ham)

Proyek renovasi Kantor Gubernur NTB sudah selesai dilakukan. Meski demikian hingga saat ini, kantor pusat pemerintahan di NTB ini masih belum bisa dipergunakan. Alasannya, pihak kontraktor atau rekanan masih membersihkan ruangan atau halaman agar layak ditempati.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, menegaskan jika renovasi Kantor Gubernur NTB sudah 100 persen dilakukan. Artinya, kontraktor sudah bisa menyelesaikan renovasi Kantor Gubernur NTB sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Jadi tinggal dibersihkan. Kemudian ada satu balon lampu yang mati di salah satu ruangan. Sehingga untuk mengganti itu, harus bongkar tempat lampu yang lain,” ungkapnya di sela sela meninjau ruangan yang sudah diselesaikan bersama Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., akhir pekan kemarin.

Untuk proses pembersihan dari bekas material dan peralatan yang dipergunakan oleh tukang menurutnya butuh waktu. Pihaknya memperkirakan pertengahan Januari 2025, Kantor Gubernur NTB akan bisa dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan di daerah ini.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bagian bangunan yang selama ini direnovasi, pembagian ruangan kerja per OPD masih dalam proses pengerjaan. Begitu juga sebagai tempat rapat atau pertemuan yang representatif baik di tingkat lokal atau nasional.

Menurutnya, pada gedung Kantor Gubernur NTB yang baru ini, terdapat dua tempat pertemuan atau aula yang bisa memuat orang dalam jumlah besar. ‘’Satu tempat bisa memuat untuk 150 orang. Dan satu lagi bisa untuk 300 orang,’’ terangnya.

Hal senada disampaikan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi. Menurutnya, keberadaan ruang atau tempat pertemuan di Kantor Gubernur NTB yang baru cukup efektif, karena tahun 2025 ini banyak kegiatan berskala nasional dan internasional yang akan digelar di NTB.

Selain itu, ruangan tersebut bisa dipergunakan sebagai lokasi pertemuan bagi panitia Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 dalam membicarakan persiapan NTB sebagai tuan rumah.

Mengenai pembagian ruangan bagi OPD, menurutnya, ruangan yang ada sekarang ini masih belum dibagi. Pihaknya masih menunggu proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak rekanan, sehingga nanti bisa dibagi sesuai dengan OPD yang sebelumnya berada di gedung yang direnovasi. (ham)

Tahun 2024, Angka Kunjungan Wisatawan ke KLU 700 ribu Orang

0
Wisatawan di Gili Trawangan saat menikmati makan malam di salah satu restoran. (ekbisntb.com/ist)

JUMLAH wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama 2024 cukup stabil, di mana jumlahnya mencapai 700 ribu orang. Angka ini belum menyamai tingkat kunjungan sebelum gempa dan Covid-19 yang tembus 1 juta orang. Namun demikian, Dinas Pariwisata (Dispar) KLU optimis tingkat kunjungan pada tahun ini dan tahun mendatang akan lebih meningkat.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Lombok Utara, Alfian Zubair, ST., mengungkapkan, selama tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke KLU khususnya ke 3 Gili (Trawangan, Meno, Air) mencapai 700 ribu orang. Jumlah tersebut didominasi oleh wisatawan mancanegara.

“Jumlah pengunjung ini menjadi motivasi kita untuk terus berinovasi dengan berbagai upaya, termasuk memperbaiki destinasi wisata,” ungkap Alfian.

Ia menyebut, Pemda Lombok Utara melalui Dispar KLU, menargetkan peningkatan jumlah kunjungan mencapai 1 juta orang. Target ini diharapkan terwujud seiring membaiknya perekonomian global maupun nasional.

Sementara di skala lokal KLU, Dispar KLU kata dia, telat berupaya melakukan rehabilitasi sarana, prasarana dan daya dukung pelayanan. Perbaikan infrastruktur di sejumlah titik dilakukan, termasuk Gili Air yang bertujuan untuk mencegah meluasnya abrasi pantau akibat gelombang.

Disebutkan Alfian, pada tahun 2024 lalu, pihaknya telah melakukan rehabilitasi pada abrasi Gili Air senilai Rp 7 miliar. Dana tersebut bersumber dari DAK Kementerian terkait untuk pembangunan talud dan infrastruktur pendukung di Gili Air.

“Rehabilirasi kawasan Pantai Gili Air dinilai penting untuk melindungi ekosistem dan menjaga daya tarik wisata di Gili Air,” imbuhnya.

Di samping itu, Dispar juga berupaya untuk meningkatkan fasilitas umum sarpras kebersihan, aksesibilitas, dan pengelolaan limbah. Dengan perbaikan sarana dan prasarana diharapkan menambah kenyamanan wisatawan selama berlibur.

Ia menambahkan, Dispar berkomitmen untuk meningkatkan daya saing destinasi unggulan pariwisata di Lombok Utara. Tujuannya agar 3 Gili menjadi prioritas utama pengunjung yang datang ke Lombok dan NTB pada umumnya.

“Tiga Gili harus kita dukung agar tetap menjadi ikon pariwisata daerah yang mendukung ekonomi lokal,” demikian Alfian. (ari)

Simpang Siur Kenaikan PPN 12 Persen Rugikan Masyarakat

0
M. Nashib Ikroman (ekbisntb.com/ist)

KENAIKAN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen memang telah dibatalkan oleh pemerintah, kecuali untuk barang-barang mewah atau barang tertentu. Namun di lapangan, ada kesimpang siuran informasi soal kenaikan PPN ini, sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan akan merugikan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD NTB M. Nashib Ikroman mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak cepat untuk melakukan penegasan dan sosialisasi atas kebijakan PPN tersebut. Apalagi keputusan terbaru soal PPN itu diputuskan di penghujung tahun setelah sebelumnya berpolemik.

“Meskipun pada akhirnya kebijakan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah dan item tertentu, namun kesimpangsiuran ini tetap akan merugikan masyarakat, sebab pasar membutuhkan stabilitas dan kejelasan kebijakan,” kata Ikroman kepada Ekbis NTB, akhir pekan kemarin.

Ia menilai, kesimpangsiuran informasi terkait PPN ini kemudian dimanfaatkan oleh para pihak untuk menaikkan harga dengan dalih PPN telah dinaikkan oleh pemerintah. Misalnya salah satu air kemasan di Lombok langsung menaikkan harga jualnya kepada masyarakat di awal tahun ini lantaran adanya kenaikan PPN tersebut.

“Salah satunya air minum kemasan Narmada, dalam release/surat yang disampaikan ke publik, melakukan penyesuaian atau kenaikan harga dengan alasan adanya kenaikan PPN menjadi 12 persen,” ujarnya.

Politisi Perindo ini mengatakan, pihaknya tak menginginkan ada perusahaan yang tiba-tiba menaikkan harga jual produknya dengan alasan kenaikan PPN, padahal kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut hanya untuk barang-barang mewah. Ia khawatir ada perusahaan yang aji mumpung menaikkan harga produk dengan alasan PPN tersebut.

Karena itulah pemerintah, baik pusat maupun daerah bertindak cepat merespons berbagai fenomena ini. Karena dikhawatirkan akan menggeret inflasi yang kemudian berdampak buruk pada ekonomi masyarakat. “Apalagi Inflasi menjadi salah satu hal prioritas yang harus menjadi perhatian pemerintah,” terangnya.(ris)