Friday, April 3, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 739

Pompa Pertanian Sudah di Distribusikan

0
Kadistanbun NTB, Muhammad Taufiek Hidayat saat menjelaskan terkait pendistribusian pompa dan dana irigasi pompa pada petani, Senin, 20 Mei 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Dalam upaya menghadapi musim kemarau yang berpengaruh pada pertanian, Kementrian Pertanian RI mensiasati dengan melakukan pemompaan air supaya stok air irigasi di musim kemarau tercukupi.

Dalam hal ini, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) provinsi NTB, Muhammad Taufiek Hidayat, S.Sos.,M.T mengatakan bahwa provinsi NTB mendapat jatah pompa dari Kementan sebanyak 5.100 yang sudah mulai di distribusikan kepada petani.

“Jadi pemompaan sudah mulai distribusi, sekarang kan kita dapat jatah pompa 5.100, nah itu sudah dalam proses, sudah ada yang terkirim,” katanya pada Senin, 20 Mei 2024.

Selain pompa, NTB juga mendapat irigasi pemompaan sebanyak 251 unit yang mana dana untuk irigasi ini di transfer langsung kepada petani untuk membeli pompa, pipa, rumah pompa, dan untuk bak penampung.

Menurut Taufik, karena sudah dilakukan pemompaan Indeks Pertanaman (IP) pertanian meningkat dari yang awalnya IP 100 menjadi IP 200 bahkan dengan ketersediaan air yang cukup bisa mencapai IP 300.

Adapun dengan kondisi cuaca yang kering-basah seperti saat ini, dinilai bisa memudahkan petani dalam melakukan pompanisasi.

“Nah dengan ada hujan cekungan-cekungan itu bisa terisi air dan itu bisa di pompa, di pompa dengan sumur-sumur dangkal, dengan embung atau bendungan yang ada bisa di pompanisasi,” lanjutnya.

Selanjutnya, Taufiek mengatakan bahwa meskipun jatah NTB hanya 5.100 pompa, namun apabila ada kabupaten/kota yang masih membutuhkan pompa, maka pihaknya akan minta kepada Kementan untuk menambah jatah pompa bagi NTB.

“Bahkan kita kalau masih ada kabupaten/kota yang minta, masih ada lahannya, kita bisa nambah lagi,” tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pemberian dana irigasi pompanisasi kepada petani, Taufiek mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survey lokasi terlebih dahulu juga berkoordinasi dengan TNI dalam rangka mengetahui lokasi yang tepat untuk melakukan pemompaan.

Adapun diketahui bahwa irigasi perpompaan membutuhkan air sepanjang tahun, sehingga petani yang berhak mendapatkan dana irigasi ini merupakan petani yang memiliki lahan sebanyak 20 hektar dan memiliki sumber air di sepanjang musim.

“Dilakukan verifikasi bersama, jadi ada sumber airnya, jadi untuk perpompaan itu dia kan tiga in, nah bisa dari sumur-sumur dangkal, tapi kalau dari irigasi perpompaan kan harus tersedia air sepanjang tahun, bisa dari sungai. Sungai kita kan panjang sekali alirannya,” tandasnya. (era)

NWC Laporkan Warga Perancis Terkait Pengeboran Air Tanah di Trawangan

0
Pegiat sosial dari NTB Corruption Watch (NCW) (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Pegiat sosial dari NTB Corruption Watch (NCW) melaporkan seorang warga negara asal Perancis berinisial DV yang membangun usaha penginapan di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, terkait aktivitas pengeboran air tanah tanpa izin.

Direktur Eksekutif NCW Fathurrahman yang ditemui di Markas Polda NTB, Mataram, Senin, mengatakan bahwa kasus ini mirip dengan pelanggaran hukum PT Berkat Air Laut (BAL) bekerja sama dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat di Gili Trawangan melalui pemanfaatan pengeboran air tanah tanpa izin.

“Jadi, ini mirip kasusnya dengan yang dilakukan PT BAL bekerja sama dengan PT GNE, di mana air hasil pengeboran ilegal diperjualbelikan kepada sejumlah bungalo yang ada di Gili Trawangan,” kata Fathurrahman.

Dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, NCW turut melampirkan bukti adanya aktivitas pengeboran air tanah tanpa izin tersebut.

Pengusaha asal Perancis berinisial DV melalui PT Carpedien Dream Villa Bungalow diduga melakukan aktivitas pengeboran air tanah dari atas lahan penginapannya yang ada di Gili Trawangan.

Dalam laporannya, NCW menyebutkan bahwa DV melalui perusahaannya sudah menjalankan bisnis tanpa izin itu sejak dua tahun lalu.

“Dari hasil penelusuran kami, sedikitnya ada lima titik pengeboran yang dilakukan PT Carpedien,” ujarnya.

Air hasil produksi pengeboran kemudian diperjualbelikan kepada sejumlah penginapan di Gili Trawangan. Dalam laporannya, NCW menyebut perusahaan milik DV sudah memiliki 10 pelanggan.

Fathurrahman menyampaikan bahwa NCW melaporkan kasus ini agar bisa segera mendapatkan penanganan dari Polda NTB mengingat aktivitas pengeboran itu berjalan cukup lama tanpa izin dari pemerintah.

“Tidak beda dengan kasus PT BAL dan PT GNE. Kami harap bisa segera ditindaklanjuti mengingat aktivitas itu berjalan tanpa izin dan memberikan dampak lingkungan yang cukup besar,” ucap dia.

Dengan adanya dampak lingkungan dari aktivitas tanpa izin tersebut, NCW meminta pihak kepolisian dalam penanganan turut mengungkap adanya kerugian negara.

NCW melaporkan kasus ini merujuk pada sangkaan pidana Pasal 70 huruf D juncto Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 68 huruf A dan B serta Pasal 69 huruf A dan B UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Komisaris Besar Polisi Nasrun Pasaribu yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengenai adanya laporan NCW itu belum memberikan tanggapan.(Ant)

Pembangunan Dikebut, Bendungan Meninting Siap Diresmikan Presiden Jokowi

0
Kepala BWS NTB I, Tampang.,ST.,MT (Ekbis NTB/bil)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Tampang, ST.,MT menyampaikan optimisme yang tinggi terkait penyelesaian proyek Bendungan Meninting. Menurut Tampang, pembangunan yang telah mencapai 82-83 persen, diperkirakan akan rampung pada akhir Agustus 2024.
“Kami berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan Bendungan Meninting tepat waktu, dengan kemajuan saat ini, kami yakin bisa menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum akhir Agustus.” ujar Tampang dihubungi Senin 20 Mei 2024.

Tampang juga mengungkapkan bahwa timnya bekerja keras, melakukan lembur hingga 16 jam sehari untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

“Kami bekerja sampai jam 12 malam dan baru beristirahat pada jam 1 pagi,” tambahnya.

Cuaca yang mendukung telah menjadi faktor penting dalam kemajuan proyek.

“Dengan cuaca yang mendukung dan hujan yang jarang terjadi beberapa minggu ini, kami optimis dapat menyelesaikan proyek tanpa hambatan lebih lanjut,” kata Tampang.

Lebih lanjut, Tampang menyatakan bahwa peresmian bendungan diharapkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya berakhir.
“Insya Allah, sebelum jabatan Bapak Presiden berakhir, bendungan ini bisa diresmikan,” tambahnya.

Bendungan Meninting Berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bendungan ini memiliki kapasitas daya tampung air maksimal mencapai 12,18 juta meter kubik.

Selain sebagai daya tampung air dalam jumlah besar, bendungan dengan tinggi 74 meter ini juga dapat mereduksi banjir sebesar 36 meter kubik. Dengan adanya bendungan ini, air hujan akan tertampung dan mengurangi debit banjir yang berpotensi melanda masyarakat di wilayah Lombok Barat bagian utara.

Selain itu, dijelaskan Tampang, Bendungan Meninting berfungsi sebagai penyuplai air baku dengan kapasitas sebesar 150 liter per detik, bendungan yang memiliki luas genangan maksimal mencapai 53 hektare ini digunakan untuk air irigasi pertanian dengan luas lahan yang akan dialiri air irigasi mencapai 1.559 hektare.

Dengan debit air yang besar, Bendungan Meninting juga memiliki potensi untuk Pembangkit Tenaga Air (PLTA/Mikrohidro) sebesar 0,8 MW. “Bendungan ini juga akan dijadikan tempat wisata dan sarana konservasi,” tambahnya.

Ketersediaan air di wilayah Bendungan Meninting yang relatif cukup akan mendukung suplesi air ke daerah lain, terutama ke bagian Lombok Tengah dan Selatan yang memiliki potensi lahan untuk areal pertanian lebih besar, namun ketersediaan airnya sangat kurang. Tambahan tampungan air Bendungan Meninting juga akan membantu Pemerintah Daerah dalam mitigasi persoalan kekeringan di Pulau Lombok.

Diharapkan, dengan dibangunnya Bendungan Meninting, potensi air baku yang cukup banyak di daerah ini, dapat dimaksimalkan. Dengan begitu, kebutuhan air baku dan kebutuhan irigasi pertanian bagi masyarakat dapat terpenuhi.(bul)

BMKG NTB : Dua Kabupaten Siaga Kekeringan, Empat Kabupaten Lain Waspada

0
Ilustrasi (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Curah hujan di wilayah NTB pada dasarian II Mei 2024 secara umum dalam kategori Rendah (0 – 10 mm/das). Sifat hujan pada dasarian II Mei 2024 di wilayah NTB didominasi kategori Bawah Normal (BN). Curah hujan tertinggi di pos hujan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa sebesar 55 mm/dasarian.

Bastian Andriano, Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB dalam keterangan resmi, Senin 20 Mei 2024 menyampaikan, Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) provinsi NTB secara umumnya berada pada katagori Panjang (21 – 30 hari). HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Wera, Kabupaten Bima selama 34 hari.

Pada dasarian III Mei 2024 (21 – 31 Mei 2024) diprediksi terdapat potensi hujan <20mm/dasarian dengan probabilitas >80% yang diprediksi akan terjadi di seluruh Pulau Sumbawa serta Pulau Lombok, Kecuali sebagian Lombok Tengah, Kota Mataram dan Lombok Barat.

Berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis (iktim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan indikator hari tanpa hujan dengan potensi “Siaga” dan “Waspada” terjadi di daerah :

Level Siaga : Kabupaten Bima (Kecamatan Wawo), Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Lape, Moyohilir)

Level Waspada : Kabupaten Dompu (Kecamatan Pajo), Kabupaten Bima (Kecamatan Belo, Bolo, Lambitu, Lambu, Madapangga, Monta, Palibelo, Sape, Woha), Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Suela), Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Labuhan Badas, Moyo Utara, Rhee, Sumbawa, Unter Iwes, Utan)

Saat ini sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat NTB dihimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang umumnya terjadi pada periode puncak musim kemarau. Masyarakat dapat memanfaatkan penampungan air seperti embung, waduk, atau penampungan air hujan lainnya guna mengantisipasi kekurangan air khususnya di wilayah-wilayah yang sering terjadi kekeringan.(bul)

Menkeu Targetkan Defisit APBN 2,45-2,82 Persen pada 2025

0
Sri Mulyani Indrawati (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Hal itu ditempuh melalui tiga cara, pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Implementasi perluasan basis pajak mengacu pada Global Taxation Agreement, yakni melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara.

Sementara peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan pengawasan berbasis wilayah, integrasi teknologi, dan penguatan sinergi antarinstansi/lembaga.

Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Sedangkan penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better, yang ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Terkait subsidi dan bansos, Menkeu mengatakan akan dilakukan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan.

Pemerintah juga akan menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk kualitas belanja yang produktif dan mandiri.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menutup defisit adalah mendorong pembiayaan yang inovatif, bijak, dan berkelanjutan.

Sejumlah langkah yang dimaksud di antaranya mendorong efektivitas pembiayaan investasi, memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian, peningkatan akses pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UMKM, serta mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang berkelanjutan.

Menkeu juga memastikan rasio utang akan dikendalikan dalam batas terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.(Ant)

BPK Temukan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk

0
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara Rp371,83 miliar.

Temuan tersebut terkandung di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif terkait Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 hingga 2023 yang diserahkan BPK kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 20 Mei 2024.

Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK yang berasal dari pengembangan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2023 pada PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait.

“Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum,” kata Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selain penyerahan hasil pemeriksaan investigatif di atas, BPK juga telah menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Minggu 5 Mei 2024, berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) atas Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Linkadata Citra Mandiri Tahun 2016 hingga 2019.

Berdasarkan hasil PKN itu, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara dimaksud yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp120,14 miliar.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, disebutkan BPK melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab negara.(Ant)

OJK: Guru Harus Mengetahui Informasi Produk Jasa Keuangan

0
Friderica Widyasari Dewi (ekbisntb.com-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan guru harus mengetahui tentang informasi produk jasa keuangan.

“Tidak usah terlalu dalam, tapi paling tidak Ibu Bapak tahu apa itu perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain-lain,” katanya dalam kegiatan Training of Trainers bagi guru dengan tema “Guru Cerdas Keuangan, Wujudkan Masa Depan Sejahtera” di Jakarta, Senin 20 Mei 2024.

Selain itu, para guru disebut harus mengetahui mana lembaga jasa keuangan yang legal dan ilegal.

Berdasarkan data OJK, 42 persen korban pinjaman ilegal (pinjol) adalah guru. Angka tersebut melebihi korban lainnya seperti orang yang terkena PHK (21 persen), ibu rumah tangga (18 persen), karyawan (9 persen), dan pelajar (3 persen).

Dia menyampaikan bahwa pihaknya memfokuskan guru sebagai salah satu dari 10 segmen utama yang perlu memperoleh konten pengembangan edukasi, literasi, dan pelindungan konsumen. Bagi Friderica, guru sebagai pengajar harus memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan.

“Di luar negeri Ibu Bapak, pengetahuan tentang keuangan merupakan essential life skill, artinya kemampuan atau keterampilan kehidupan yang sangat penting yang harus diberi oleh semua orang. Kita percaya keuangan itu salah satu yang sangat utama. Apapun major yang diambil, misalnya dia akan fokus kepada menjadi insinyur, teknik nuklir pun, atau apapun profesi yang dibutuhkan, atau akan menjadi dokter dan sebagainya, tetap dia harus financially literate,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa setiap negara memiliki fokus terhadap guru dan tenaga pendidik terkait hal literasi keuangan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatatkan bahwa literasi keuangan lebih tinggi berpengaruh terhadap kondisi finansial individu yang lebih baik.

“Ibu Bapak sekalian adalah agent of change, agent of development yang sangat kita harapkan untuk memberikan edukasi, menyampaikan informasi tentang jasa keuangan. Pada intinya pun, semua produk dan jasa keuangan ada untuk membantu kehidupan kita, menyejahterakan kehidupan kita, meningkatkan kemampuan kita. Tetapi, kalau penggunanya tidak pas, tidak tepat, bukan menyejahterakan, tapi bisa merugikan kita semua,” ucap Friderica.(Ant)

Gibran : Kerjasama dengan UEA Berlanjut

0
Gibran Rakabuming Raka (Ekbis NTB-Ist)

Solo (Ekbis NTB) – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan kerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) terus berlanjut.

“Kami melanjutkan kerja sama yang ada. Ini kan beberapa menterinya ada di Bali menghadiri World Water Forum,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin 20 Mei 2024.

Bahkan, dikatakannya, ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani di forum tersebut. Meski demikian, ia enggan memaparkan kerja sama apa saja.

“Kesepakatan yang sudah ada kami lanjutkan, ini ada kerja sama lain. Biar nanti yang merilis pak presiden terpilih saja,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan infrastruktur di Solo dalam waktu dekat yang akan menggunakan dana hibah UEA, salah satunya penataan Koridor Teuku Umar.

“Dari Tirtonadi menuju Masjid Sheikh Zayed itu sebetulnya koridornya mau saya benerin ya. Koridor Teuku Umar itu bagus karena banyak kafe. Mau saya kasih lampu biar bisa hidup sampai malam,” katanya.

Ia mengatakan, nantinya koridor tersebut akan mirip dengan kawasan Ngarsopuro.

“Kami sediakan tempat bagi pejalan kaki dari terminal menuju masjid, sambil kami selesaikan hibah lain misalnya Rumah Sakit Emirates Hospital, kemungkinan jadi Agustus,” katanya.

Bagian lain yang juga direvitalisasi menggunakan sumber dana yang sama, di antaranya GOR Indoor Manahan, kawasan Kampung Batik Kauman, dan kolam renang Tirtomoyo.

“Kalau Keraton Surakarta yang kami benerin alun-alun utara dan selatan, Masjid Agung, atrium depannya Masjid Agung juga dibenerin,” katanya.

Selain itu, dikatakannya, akan ada pembersihan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah lokasi.

“Yang lain belum semua DED saya ACC ya, ditunggu dulu,” katanya.(Ant)

Tambah Gudang Sewa untuk Maksimalkan Serapan Jagung Petani di NTB

0
Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog terus menyerap jagung petani. Untuk memaksimalkan serapan, BUMN pangan ini menyewa gudang swasta.

Sampai saat ini Perum Bulog NTB tetap menyerap dan sudah menyerap sebanyak 13 ribu ton di Pulau Sumbawa. Bulog sendiri menggunakan gudang yang seharusnya diperuntukkan menyimpan gabah/beras, ditambah bebannya untuk menyimpan jagung yang sudah diserap.

“Dengan adanya over produksi jagung. Pemda, DKP dan dinas-dinas lainnya dari hasil rapat, Bulog NTB diminta optimal menyerap jagung petani. Saat ini solusi yang sudah kami sampaikan kepada Pemprov maupun juga direksi, sewa gudang,” ujar Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma, Senin 20 Mei 2024.

Di Bima, Bulog sudah menyewa dua gudang kapasitas 1.000 ton dan kapasitas 7.000 ton di wilayah Dompu.

“Gudang sewa itu di SOP Bulog harus ada persyaratan khusus. Diantaranya soal keamanan, sarana, layak atau tidaknya gudang itu untuk penyimpanan jagung,” ujarnya.

Guna Dharma menambahkan, gudang-gudang milik masyarakat/swasta di Pulau Sumbawa cukup tersedia. Hanya saja banyak juga yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, karena lantainya masih lantai tanahsehingga bisa mempengaruhi pada kualitas jagung saat dilakukan penjemuran.

“Sebenarnya Bulog bisa menyerap unlimited (tanpa batas) khusus untuk jagung. Karena itu, kita koordinasi terus dengan pemprov untuk optimalisasi penyerapan jagung,” terangnya.

Ditambahkan, saat ini Bulog tengah melakukan survey untuk menambah gudang sewa di Pulau Lombok. Salah satunya di Lombok Timur dengan kapasitas 5.000 ton. Jika dianggap memenuhi standar, serapan jagung petani di Dompu dan Bima bisa dilakukan lebih maksimal.

Guna Dharma menambahkan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk membantu mencarikan gudang sewaan yang memenuhi syarat Bulog. Agar semakin besar serapan jagung petani.

“Karena kami tidak mungkin juga berjalan sendiri, tanpa support dari pemerintah daerah. Hasil diskusi kami, pemerintah provinsi sudah siap membantu Bulog menyiapkan gudang filial,” demikian disampaikannya.(bul)

Dirut PT. GNE Ditahan, Pemprov Minta Perusahaan Tetap Beroperasi Normal

0
Proses tahap II tersangka Syamsul Hadi (kiri) dan William John Matheson (kanan) di Gedung Kejari Mataram, Senin, 20 Mei 2024. (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Direktur Utama PT. Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi resmi ditahan, bersamaan dengan penahanan dan Direktur PT Berkat Air Laut (BAL), William John Matheson, setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

Penahanan keduanya dilakukan langsung, Senin 20 Mei 2024. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus bor air tanah ilegal di Gili Trawangan.

“Ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera.

Penahanan keduanya setelah penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB melakukan tahap dua atau penyerahan tersangka dan alat bukti ke Kejari Mataram.

Kedua tersangka bersekongkol melakukan pengeboran air tanpa izin, akibatnya negara dirugikan segi lingkungan. Sebagai informasi, PT GNE bekerja sama dengan PT BAL dalam penyediaan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Namun kerja sama tesebut dihentikan Pemprov NTB pada Desember 2022. Karena penyediaan air bersih tersebut berasal dari air tanah. Dalam perjalanannya, pemerintah mempertimbangkan adanya PDAM Amerta Dayan Gunung milik Pemkab Lombok Utara, yang mengelola SPAM di kawasan wisata tersebut.

PDAM Amerta Dayan Gunung menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dengan PT Tiara Citra Nirwana (TCN) intim mengola air bersih itu pun dilakukan dengan sistem SWRO. Operasional PT TCN di kawasan wisata itu diperkuat dengan adanya penerbitan surat izin dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB.

Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 70 Huruf D Jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 68 Huruf A dan B Serta Pasal 69 HURUF A, dan B, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Jo Pasal 56 ke 2 KUHPIDANA.

Asisten II Setda NTB, Dr. Fathul Gani, M. Si dimintai pendapatnya mengatakan, Pemprov NTB tetap mengarahkan manajemen GNE tetap berjalan normal. Sembari Biro Perekonomian sebagai Pembina BUMD NTB memberikan atensi.
“Kita berikan doa terbaik agar tetap sabar dan tabah sembari kita hargai proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” demikian Gani.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma mengatakan, akan menyampaikan hal ini kepada Pj. Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi.

“Karena kami juga belum terima surat penahanan Dirut GNE dari kejaksaaan,” ungkapnya.(bul)