Beranda blog Halaman 739

Aturan yang Pro Pengusaha Kecil

0
Hamdan Kasim (ekbisntb.com/ris)

DPRD Provinsi NTB saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jasa Konstruksi. Ini merupakan perubahan dari Perda No 5/2014 tentang aturan yang sama. Salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah bagaimana regulasi ini nantinya bisa lebih pro terhadap pengusaha kecil atau pengusaha lokal.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jasa Konstruksi Hamdan Kasim mengatakan, pengusaha besar yang masuk ke NTB dan mendapat pekerjaan konstruksi cenderung tak bisa disaingi oleh pengusaha lokal yang notabene kecil-kecil. Sehingga harus dibuat kebijakan khusus melalui regulasi. Bisa jadi ada turunan Perda yang bisa ‘memaksa’ pengusaha besar ini agar menggandeng pengusaha lokal.

“Perda ini juga diharapkan bisa pro atau berpihak kepada pengusaha kecil. Untuk mengakomodir hal ini, tim ahli juga sudah memberikan pandangannya terkait regulasi ini bahwa diperlukan adanya tindakan afirmatif berupa kebijakan khusus,” kata Hamdan Kasim kepada Ekbis NTB, Senin 6 Januari 2025.

Selain poin di atas, poin penting lainnya Raperda Jasa konstruksi ini yaitu soal pengawasan konstruksi, penyelesaian sengketa, kemudian terkait dengan masalah sanksi. Jika proyek mereka tak sesuai dengan kontrak, mereka bisa diberikan sanksi.

“Namun ada keluhan dari para pelaku usaha bahwa sanksi tak bisa hanya diberikan kepada pelaku usaha semata, namun juga kepada pihak terkait lainnya yang melanggar aturan. Inilah yang kita minta ke tim ahli kita untuk diatur juga itu,” katanya.

Tim ahli Raperda tentang Jasa Konstruksi Dr Lalu Wira Pria Suhartana mengatakan, perubahan Raperda ini relevan karena ada sejumlah hal yang menjadi poin penting dalam perubahan raperda regulasi ini. Misalnya terkait dengan penyelesaian sengketa, pengawasan dan lainnya.

“Kami pikir dalam konstruksi ini perlu adanya pengawasan, baik dengan bagaimana penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut,” katanya.

Pada penyelesaian sengketa, di perubahan Raperda ini ditawarkan ada penyelesaian melalui beberapa alternatif seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase.” Itu kita akan cocokkan dengan peraturan-peraturan yang secara sistematik terkait dan sesuai dengan paraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB memiliki peraturan gubernur yang mewajibkan perusahaan dari luar daerah melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi lokal pada kualifikasi tertentu. Peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2019 ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah di bidang konstruksi dan konsultansi.

Beleid ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pergub ditandatangani oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada 15 Juli 2019.

Dalam pergub ini, perusahaan dari luar daerah NTB yang mengikuti tender atau seleksi wajib melakukan kerja sama operasi atau KSO dengan perusahaan asal NTB. Kewajiban ini mencakup pada pengadaan jasa dengan risiko kecil sampai dengan menengah dan teknologi sederhana hingga madya.(ris)

Program Makan Bergizi Gratis Belum Bisa Dilaksanakan di NTB

0
H. Aidy Furqan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Senin 6 Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, program ini masih belum bisa dilakukan di NTB.

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menjelaskan, jika pemerintah daerah bersama dengan stakeholders terkait seperti TNI/Polri harus menyiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis dari hulu sampai hilir. Karena ini merupakan program jangka panjang, sehingga harus terkoordinasi dengan baik.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya juga harus melihat kesiapan di daerah dan polanya, sehingga kerja petugas dalam melaksanakan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti menyiapkan pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis agar dapat terjamin dan terlaksana dengan baik.

‘’Kita koordinasikan ranting hulu dan hilirnya dan lain sebagainya. Karena seperti kata Pak Pj Gubernur, ini bukan kenduri yang hanya untuk satu kali,  Ini ajeg, permanen. Jangka panjang,’’ ujarnya saat ditemui usai mengikuti Rapat Pimpinan di Pendopo Gubernur NTB, Senin 6 Januari 2025.

Pihaknya juga perlu melihat kebutuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ketika program ini dilaksanakan menimbulkan masalah terhadap ketersediaan bahan baku. ‘’ Segera terus kita menyiapkan administrasi, pola, merancang, mendesain, supaya program ini terlaksana dengan efisien dan efektif,” tambahnya.

Dalam mendukung kebijakan ini, Pemprov NTB juga akan menyiapkan anggaran dari APBD, karena merupakan kebijakan nasional. Meski demikian, mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan di APBD, mantan Penjabat Gubernur NTB ini mengaku pihaknya masih mempersiapkannya.  ‘’Besarannya nanti, kebutuhan kan belum kita tahu. Tapi berapapun kebutuhannya kita antisipasi dengan sebaik-baiknya,” terangnya,

Dijelaskannya, dukungan anggaran untuk program makan bergizi gratis oleh pemerintah daerah berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, ada tiga kategori daerah berdasarkan besaran kontribusi PAD terhadap APBD, yaitu daerah kategori PAD rendah, menengah dan tinggi. Pemprov NTB masuk kategori daerah dengan PAD menengah.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd. Diakuinya, program makan bergizi gratis dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat atau Komando Resor Militer (Korem) di daerah. Pihaknya belum tahu apa yang menjadi alasan belum dilaksanakan program makan bergizi gratis, karena Dinas Dikbud hanya sebagai penerima manfaat.

Aidy Furqan mencontohkan, belum semua daerah melaksanakan program makan bergizi gratis ini. Provinsi terdekat NTB, yakni Bali, baru melaksanakan Kabupaten Jembrana yang melaksanakan program makan bergizi gratis.

Dari hasil rapat koordinasi beberapa pekan lalu, ujarnya, peralatan dapur untuk pengolahan makan bergizi gratis di NTB belum siap. Dalam hal ini, kesiapan masing-masing daerah itu ada dukungan material seperti bahan makanan, lokasi SPPG sebagai tempat pelayanan.

Dari data yang diterima pihaknya, jumlah sasaran program makan bergizi gratis di NTB sebanyak 1,7 juta orang. Terdiri dari balita, anak TK, SD, SMP, SMA, termasuk santri di pondok pesantren, ibu hamil dan ibu menyusui. (ham)

Harga Emas Antam Stabil di Angka Rp1,539 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, stabil atau tidak mengalami perubahan di angka Rp1.539.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil, yakni Rp1.388.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp819.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.539.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.018.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.502.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.470.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.885.000.
– Harga emas 25 gram: Rp37.087.000.
– Harga emas 50 gram: Rp74.095.000.
– Harga emas 100 gram: Rp148.112.000.
– Harga emas 250 gram: Rp370.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp739.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.479.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menko Pangan Sebut Kenaikan Harga Gabah Berlaku 15 Januari 2025

0
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025.

“Sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah efektif 15 Januari. Jadi 15 Januari, karena persiapan Bulog,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Zulkifli menyampaikan, Bulog akan membeli gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Bulog juga akan menyerap beras dari produsen-produsen seharga Rp12.000.

Menurut dia, pemberlakuan 15 Januari 2025, lantaran saat ini pemerintah masih memiliki stok, agar tidak tumpang tindih dengan produksi sebelumnya.

“Karena kalau diberlakukan sekarang, nanti stok yang ada (tidak terserap) bukan malah menyelesaikan masalah kan. Kita tujuannya kan jangan sampai petani yang panen, nanti tidak terserap,” katanya.

Selain itu, kata Zulkifli, pemerintah melalui Bulog juga akan menyerap jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram. HPP tersebut, berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.

“Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari, jadi pada panen yang akan datang, bukan stok jagung yang ada, tapi hasil panen 2025 yang diperkirakan mulai bulan Februari,” ujar Zulkifli.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras dan jagung dilakukan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

“Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.

Ia menyampaikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri.

Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, disimpulkan bahwa HPP GKP dan jagung pakan di tingkat petani, disesuaikan Pemerintah menjadi GKP di Rp6.500 per kilogram (kg) dan HPP jagung pakan di harga Rp5.500 per kilogram. (ant)

Sisir Koperasi Tidak Aktif

0
H. Mashuri(ekbisntb.com/lombokpost)

Lombok (ekbisntb.com) – Memasuki tahun 2025, Dinas Koperasi dan UMKM NTB semakin fokus untuk mengidentifikasi dan mengaktifkan koperasi-koperasi yang tidak aktif di wilayahnya. Menurut Kepala Dinas Koperasi, H. Mashuri, saat ini terdapat sekitar 4.733 koperasi . Sekitar 48% dari jumlah tersebut, atau lebih dari 2.200 koperasi masuk dalam kategori tidak aktif.

“Kita tahun 2025 ini berfokus pada keinginan untuk melihat mana koperasi yang sebutannya tidak aktif itu kita maksimal aktifkan,” ujar H. Mashuri di Praya, Senin 6 Januari 2025.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang meminta laporan terkait koperasi-koperasi tidak aktif di seluruh daerah.

Namun, H. Mashuri mengungkapkan adanya kendala besar dalam proses pembubaran koperasi yang tidak aktif.

“Hanya saja, kendalanya dalam pembubaran koperasi ini tidak ada anggaran dari pusat, sedangkan di daerah itu tidak ada biayanya,” jelasnya.

Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, proses pembubaran koperasi tidak aktif menjadi terhambat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan Dinas Koperasi dan UMKM NTB adalah menyisir koperasi-koperasi tersebut untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bagi koperasi yang masih memiliki potensi, upaya pengaktifan kembali akan dimaksimalkan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Sementara itu, koperasi yang benar-benar tidak dapat diaktifkan akan diusulkan untuk dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengatur mekanisme pembubaran koperasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyebutkan bahwa pembubaran koperasi harus melalui proses audit dan penetapan dari rapat anggota koperasi. Namun, tanpa anggaran pendukung, pelaksanaan aturan ini di tingkat daerah menjadi sulit.

Diharapkan, melalui fokus yang dilakukan pada tahun ini, keberadaan koperasi di daerah dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan anggotanya.(bul)

HKTI Perkenalkan Padi Unggul Gamagora 7 dari NTB Untuk Indonesia

0
Ketua HKTI, Fadli Zon, bersama Wamentan RI, Sudaryono dan Pj. Gubernur NTB, Hassanudin melakukan penanaman perdana padi unggul Gamagora7(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, menegaskan pentingnya inovasi pertanian dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyoroti bahwa ketergantungan terhadap impor harus dikurangi secara bertahap melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan varietas unggul.

Salah satu inovasi terbaru yang diungkapkan adalah varietas padi unggul Gamagora 7, hasil kerja sama dengan peneliti dari UGM. Setelah diuji coba selama dua musim tanam, varietas ini terbukti memberikan hasil luar biasa hingga 12 ton per hektar, jauh di atas rata-rata panen sebelumnya sebesar 6-7 ton per hektar.

Padi Gamagora 7 memiliki keunggulan lain, seperti mampu tumbuh di lahan basah maupun tadah hujan, tahan terhadap penyakit, dan memiliki umur panen singkat, hanya 85–90 hari. Selain itu, varietas ini mampu menghasilkan hingga 47 anakan per rumpun, menjadikannya solusi potensial untuk menghadapi perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

H. Willgo Zainar menyampaikan bahwa HKTI NTB, di bawah arahan Ketua DPN HKTI, Fadli Zon dan Kementerian Pertanian RI siap berbagi benih ini ke berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target kedaulatan pangan, mengurangi impor, dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Hari ini kita tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam harapan dan masa depan yang lebih cerah. Semoga upaya ini memberikan kesejahteraan bagi petani dan manfaat besar bagi Nusa dan Bangsa,” tutup H. Willgo Zainar.

Sementara itu, Ketua DPN HKTI, Fadli Zonmenegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sektor pertanian. Menurutnya, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia.

“Ini adalah satu komitmen yang jelas menjadikan para petani sebagai tulang punggung,” ujar Fadli Zon.

Ia mengungkapkan harapannya agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan di masa depan. Menurutnya, para penguasa harus berpihak kepada petani, dan HKTI sangat mendukung pemerintahan saat ini.(bul)

Global Hub Dikeluarkan dari Tata Ruang, Dianggap Mega Proyek Angan-angan

0
Grand desain Global Hub (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Global Hub Kayangan, sebuah konsep ambisius yang telah lama menjadi impian masyarakat Lombok Utara, dan Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai mega proyek angan-angan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah mengungkapkan pandangannya mengenai masa depan proyek ini. Menurut Hamkam, meskipun konsep Global Hub Kayangan diidamkan sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi, pada kenyataannya, realisasi proyek tersebut membutuhkan waktu dan tantangan yang tidak sederhana.

“Kami sangat mendukung mimpi masyarakat Lombok Utara (Global Hub), namun kita harus realistis. Proyek ini akan sangat sulit terealisasi, mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” jelas Hakamah di Praya, Senin, 6 Januari 2024.

Dalam konteks ini, Hakamah merujuk pada proses perencanaan tata ruang wilayah (RT/RW) yang sebelumnya telah disusun, namun tidak memasukkan konsep Global Hub. Demikian juga di RT RW nasional, Global Hub juga tak masuk dalam program strategis.

“Saat kami menyusun draft RT/RW, Global Hub belum masuk dalam perencanaan. Bahkan dalam sidang pertama Januari ini, kami sudah mengagendakan untuk membentuk pansus terkait RT/RW. Nanti akan kami keluarkan peruntukkan untuk Global Hub,” ungkapnya.

Tantangan besar pasca-gempa 2018 yang mengguncang Lombok Utara, investor yang sebelumnya tertarik untuk berinvestasi di kawasan ini mulai menunjukkan keraguan.

“Kondisi alam yang rawan bencana membuat investor ragu. Jika ingin membangun gedung bertingkat 8 hingga 20 lantai, itu bukan hal yang mudah di daerah ini,” tambah Hakamah.

“Kami akan alihkan peruntukkan lahan ini untuk sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian dan perikanan,” tambahnya.

Harapan besar juga disampaikan Hakamah terkait pembangunan sektor pariwisata di kawasan pantai yang masuk dalam RT/RW. Ia berharap Lombok Utara bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang berbasis kelautan dan perikanan.

“Kawasan pantai harus kita maksimalkan untuk pariwisata, sambil tetap memperhatikan potensi kelautan dan perikanan. Ini adalah cara kita membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kerjasama dengan pihak swasta hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan dari beberapa rencana kerja sama yang sebelumnya dijanjikan oleh investor, seperti Son Diamar.

“Kami sudah memanggil mereka untuk menjelaskan rencana mereka. Namun, setelah lima tahun, belum ada realisasi apa pun. Itu artinya, kami harus mengevaluasi kembali harapan tersebut,” tegasnya.

Di tengah segala tantangan ini, DPRD Lombok Utara tetap berkomitmen untuk mencari solusi yang lebih realistis dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan utama mereka adalah agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi lokal dan kemaslahatan masyarakat Lombok Utara.

“Ke depan, kita harus lebih fokus pada sektor yang benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pertanian, perikanan, dan pariwisata adalah sektor-sektor yang harus kita dorong,” tutup dengan segala tantangan yang dihadapi, masyarakat Lombok Utara tetap berharap bahwa impian mereka akan terwujud dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih mendukung perkembangan ekonomi daerah.

Global Hub Bandar Kayangan adalah proyek ambisius yang direncanakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan seluas sekitar 7.000 hektare menjadi pusat pertumbuhan baru yang mencakup pelabuhan hub internasional, kompleks industri, komersial, sosial, dan perumahan.

Lokasinya yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Zona II menjadikan Bandar Kayangan potensial sebagai “Singapura Baru” dalam poros maritim dunia.

Meskipun telah ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024, realisasi Global Hub Bandar Kayangan mengalami berbagai tantangan. Sejak penetapannya, proyek ini belum menarik minat signifikan dari investor, dan perkembangannya tertunda selama beberapa tahun.(bul)

Petani Loteng Mengeluh ke Wamentan, Harga Pupuk Rp300 Ribu

0
Wamentan, Sudaryono(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani di Lombok Tengah mengeluhkan tingginya harga pupuk, mencapai Rp300 ribu per kuintal. Itupun belum termasuk biaya tambahan lainnya.

Keluhan ini disampaikan salah seorang petani kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono saat pidato pada kegiatan Tanam Raya Varietas Padi Unggul Gamagora 7 di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, 6 Januari 2025.

Ditengah pidato Wamentan soal komitmen pemerintah untuk menyediakan pupuk guna mewujudkan swasembada pangan, salah seorang petani menyampaikan langsung harga pupuk Urea yang mereka terima cukup tinggi, Rp300 ribu per zak. Belum termasuk tambahan biaya-biaya lainnya.

Mendapat laporan seperti itu, Wamentan langsung meminta penjelasan lebih detail kepada petani tersebut, dan memerintahkan kepada jajaran Pupuk Indonesia untuk menelusuri dimana sumber persolannya, sehingga petani di Lombok Tengah mendapatkan harga tinggi diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Hari ini harus selesai. Kios sudah benar menjual Rp115 ribu (per zak), hanya ada variasi ongkos kirim, dan juga kontribusi kepada iuran kelompok. Sehingga sampai petani menjadi Rp145 ribu, atau Rp150 ribu,” ujarnya.

Wamentan meyakinkan kembali, tidak ada permasalahan terkait pupuk di tahun 2025 ini. Terbukti tanggal 1 Januari 2025 , layanan kios untuk-untuk distribusi pupuk ke petani berjalan dengan baik. Ini kenapa semangatnya sama, sehingga aturan-aturan terkait penyaluran pupuk juga dipangkas.

“Dulu itu karena aturan yang berjenjang itu Kementerian Pertanian baru bisa ngasih daftar penerima pupuk itu di bulan ke-3 atau bulan ke-4 di tahun berjalan. Sehingga praktis pada bulan Januari Februari Maret itu toko pupuknya susah menyalurkan. Sekarang tidak lagi,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

Karena itu, Kementerian Pertanian akan mengawal langsung terkait pupuk ini untuk memastikan petani mendapatkannya secara jumlah dan harga sesuai ketentuan.

Penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).

Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

“Kita buka laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kita juga buka apa layanan pengaduan kalau ada persoalan di lapangan,” tandasnya.

Pada kegiatan ini, hadir langsung Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, Ketua HKTI NTB, Willgo Zainar, Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri dan unsur Forkopimda NTB dan Kabupaten Lombok Tengah, serta kelompok tani.(bul)

OJK Minta Pasar Modal Lebih Aktif Dukung Program Strategis Pemerintah

0
Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 (ekbisntb.com/ist)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pasar Modal Indonesia berperan lebih aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.

Menurut Mahendra, berbagai program Pasar Modal Indonesia difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat.

Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar untuk melantai di bursa.

Selain itu, pasar modal juga akan melakukan penguatan regulasi dan sistem dalam proses Penawaran Umum agar lebih efisien dan transparan.

Program lainnya yang telah disiapkan adalah Pengembangan Produk, Infrastruktur dan Layanan Baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di Pasar Modal.

Dalam konteks ini, OJK mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah.

“Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA,” kata Mahendra.

Menurutnya, Pasar Modal Indonesia juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal eksisting termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG, serta pengembangan infrastruktur beserta layanan transaksi efek.

Program lain yang telah disiapkan yaitu Penguatan Anggota Bursa dan Manajer Investasi (MI) sebagai program prioritas melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan anggota bursa dan MI, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional.

Melalui program ini, anggota bursa dan MI diharapkan dapat lebih berperan dalam memperluas penetrasi produk pasar modal, tidak terbatas pada saham saja. Hal tersebut diiringi dengan penguatan perlindungan kepada investor guna memastikan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan Pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia, seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.

“Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

“Kami akan bekerjasama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” tegas Sri Mulyani.(ris/r)

Tamu Kapal Pesiar Disiapkan Mobil Tua Willys untuk Keliling Kampung di Lobar

0
Kendaraan tua Willys disiapkan sebagai moda angkutan tamu kapal pesiar (ekbisntb.com/ist)

Meningkatnya kunjungan kapal pesiar ke Lombok melalui pelabuhan Gili Mas, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) menjadi potensi besar yang harus ditangkap oleh semua kalangan, termasuk Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Lobar. Terutama Pemdes yang telah memiliki desa wisata yang bisa dipersiapkan untuk dikunjungi tamu kapal pesiar.

Lokasi destinasi wisata yang dikunjungi tamu kapal pesiar terbilang masih seperti sebelumnya. Kendati demikian, pihak Dinas Pariwisata telah melakukan terobosan inovasi baru untuk memperkenalkan desa wisata yang ada dengan melibatkan komunitas mobil tua atau Willys. Dimana tamu kapal pesiar disiapkan angkutan menggunakan kendaraan Willys tua di pelabuhan Gili Mas.

“Sebenarnya ini juga tujuannya untuk memperkenalkan lokus-lokus (destinasi) baru,”jelas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Lobar Irman Sumantri, kemarin.

Para tamu kapal pesiar diajak keliling menyusuri jalan-jalan kampung yang ada di Lobar seperti Kebon Ayu, dan lainnya. Klub atau komunitas mobil tua Willys ini dipakai agar lebih memudahkan tamu kapal pesiar keliling ke kampung-kampung.

Para tamu juga bisa bernostalgia dengan menggunakan mobil tua ini. Hanya saja memang kesiapan desa wisata perlu disiapkan. Sebab desa yang dilewati, belum menangkap peluang dari kedatangan rami kapal pesiar ini.

Desa-desa yang punya potensi dan  direkomendasikan oleh kapal pesiar, seperti Tour Asia untuk dikunjungi, itu harus menjadi prioritas dibenahi. Kaitan dengan penyiapan desa wisata ini, tentu semua pihak harus satu visi dan komitmen sejalan. Mulai dari desa, perangkat desa, Pokdarwis, Bumdes kemudian ada OPD yang back up.

“Semua kita harus bersama-sama,”imbuhnya.

Beberapa desa telah disurvei oleh tim Tour Asia, seperti wilayah Sekotong, beberapa Gili termasuk desa Gili Gede. Selain itu yang direkomendasikan Desa Kebon Ayu, Lingsar dan Narmada. “Ini daerah Kita yang prioritas,”imbuhnya. (her)