Beranda blog Halaman 73

Bilebante Wakili NTB di Lomba Desa Berprestasi Tingkat Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bilebante Wakili NTB di Lomba Desa Berprestasi Tingkat Nasional
(EKBIS NTB/ist) Baiq Murniati

Praya (EKBIS NTB) – Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) sukses melenggang ke tingkat nasional di ajang Lomba Desa tahun 2026 ini, setelah sukses menjadi yang terbaik di ajang yang sama di tingkat Provinsi NTB. Desa Bilebante sendiri ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah berhasil melalui proses penjaringan ketat Desa Berprestasi tingkat provinsi yang berlangsung sejak bulan Juli 2026 lalu.


Sesuai Keputusan Gubernur NTB No. 100.3.3.1-320 Tahun 2026 tentang Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB, Desa Bilebante menjadi yang terbaik dengan perolehan nilai 93,83 poin. Diikuti Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di posisi kedua dengan nilai 73,23 poin.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD) Loteng, Baiq Murniati, S.Sos., dalam keterangnya, Minggu (13/9), mengungkapkan, raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang baik antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga Desa Bilebante.


Prestasi tersebut tentunyan tidak hanya jadi kebanggaan masyarakat Desa Bilebante semata. Tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat di daerah ini. “Prestasi ini lahir dari kolaborasi, inovasi, serta kuatnya semangat gotong royong dalam membangun desa,” sebutnya.


Pihaknya berharap raihan tersebut bisa menjadi energi baru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan potensi lokal. Sekaligus memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan meski lomba telah berakhir.


Tidak kalah penting, keberhasilan Desa Bilebante tersebut bisa menjadi inspirasi bagi seluruh desa-desa lainnya di Loteng, untuk terus bertransformasi, melahirkan inovasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sehingga pada akhirnya bisa menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.


“Capaian ini juga membuktikan bahwa desa mampu menjadi pusat inovasi sekaligus penggerak pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” imbuh mantan Camat Praya ini.


Terkait proses penilaian oleh tim pusat, Murniati mengatakan akan berlangsung tahun ini juga. Nantinya, tim penilai pusat akan turun melakukan verifikasi terhadap beberapa indikator penilaian. Mulai dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa hingga inovasi desa yang selaras dengan tema lomba.


Termasuk soal rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. “Dalam hal ini Pemkab Loteng akan terus memberikan pendampingan dan memperkuat persiapan Desa Bilebante menghadapi penilaian tingkat regional,” tegasnya. (kir)

Tiga Prioritas Belanja APBD Perubahan Lotim 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiga Prioritas Belanja APBD Perubahan Lotim 2026
(EKBIS NTB/ist) PEMBANGUNAN - Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Lotim. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu dari tiga sektor utama prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026 di Lotim.

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026. Ketiga prioritas tersebut dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Ketiga program tersebut adalah pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.


Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Timur yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H M. Juaini Taofik, mengatakan tiga sektor tersebut menjadi fokus utama dalam penyesuaian belanja daerah. “Kalau saya ditanya tiga top belanja, maka saya akan mengatakan yang pertama itu BPJS, yang kedua pembangunan infrastruktur jalan, yang ketiga adalah Pilkades serentak,” jelas Juaini Taofik.


Menurutnya, terdapat sejumlah tambahan pendapatan yang menjadi dasar penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026. Tambahan tersebut di antaranya berasal dari dana yang diarahkan pemerintah pusat serta Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar hingga 2024.


Total tambahan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp166 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp90 miliar lebih berasal dari dana yang diarahkan, sedangkan sekitar Rp75 miliar merupakan DBH kurang bayar sampai 2024.


“Sejak beberapa lama kita mengharapkan DBH kurang bayar. Alhamdulillah, karena kondisi keuangan negara, kemarin sudah ditransferkan oleh pemerintah pusat. Seingat saya tanggal 8 Juli sudah ditransfer dan sudah ada di kas daerah kita,” katanya.


Selain itu, Pemkab Lotim juga memperoleh tambahan dari aman mineral sekitar Rp8 miliar. Pemerintah daerah turut menaikkan asumsi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah (PAB) sekitar Rp13 miliar.


Kenaikan pendapatan tersebut kemudian menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja, termasuk mengakomodasi sejumlah usulan masyarakat.


Juaini menegaskan, peningkatan belanja tetap dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan belanja yang terukur dan berimbang.


Salah satu porsi penting dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Juaini menjelaskan, kondisi sejumlah ruas jalan di Lombok Timur membutuhkan penanganan segera.


Selain faktor usia jalan, kerusakan juga dipengaruhi kendaraan dengan muatan dan kapasitas yang melebihi kemampuan jalan.


Menurut Juaini, pemeliharaan jalan tidak bisa ditunda karena kerusakan pada satu ruas jalan dapat memunculkan tuntutan dari masyarakat di wilayah lain. Ketika satu ruas jalan diperbaiki dan terlihat mulus, masyarakat di desa atau wilayah sekitar juga akan mempertanyakan kondisi jalan mereka.


Prioritas terbesar dalam belanja APBD Perubahan 2026 disebut diarahkan untuk BPJS. Peningkatan kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya masyarakat yang didaftarkan dalam program perlindungan kesehatan.


Juaini mengatakan, proses pemutakhiran data penerima bantuan membutuhkan waktu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tergolong rentan, terutama mereka yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.
Ia menjelaskan, setelah masyarakat mendaftar dalam program perlindungan, masih diperlukan waktu sekitar tiga bulan untuk melihat hasil pemutakhiran dan perbaikan data.


Dalam proses tersebut, terdapat kemungkinan warga yang semestinya masuk dalam kelompok penerima bantuan justru masih tercatat dalam desil yang lebih tinggi.


“Untuk warga kita yang rentan, sakit dan sebagainya, ya harus kita daftarkan BPJS-nya. Ini terbesar itu kan untuk BPJS sebenarnya,” ujarnya.


Setelah kebutuhan BPJS dan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak.


Juaini menambahkan, jika terdapat ruang fiskal, pemerintah daerah juga akan mengarahkan sebagian anggaran untuk mengurangi beban utang daerah. “Setelah itu untuk mengurangi beban utang, percepatan,” demikian pungkasnya. (rus)

Pemerintah Beri Stimulus Pengembangan 1.000 Hektare Lahan Tebu di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Beri Stimulus Pengembangan 1.000 Hektare Lahan Tebu di NTB
(EKBIS NTB/ist) PANEN TEBU - Petani di Dompu sedang melakukan panen tebu untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula.

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan pengembangan komoditas tebu di NTB dengan target pengembangan 1.000 hektare lahan tebu tahun 2026 ini.


Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan program stimulus 1.000 hektar tersebut mencakup, 500 hektare perluasan areal tanam dan 500 hektare bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu.


Dukungan pemerintah antara lain berupa bantuan benih tebu, sementara bentuk paket bantuan lainnya masih dalam proses penentuan oleh pemerintah pusat.


“Yang paling utama benih. Untuk paket lainnya kita belum tahu karena pusat yang menentukan,” kata Mirza.


Menurutnya, perluasan ini juga difokuskan tidak jauh radiusnya dari pabrik gula, PT. SMS di wilayah pekat, Kabupaten Dompu. Pemprov NTB berperan dalam mengoordinasikan usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Selanjutnya, bantuan disalurkan kepada petani melalui mekanisme yang ditetapkan Kementan.


Mirza menilai pengembangan tebu memiliki prospek karena ekosistem industri tebu di NTB, khususnya di Dompu, telah terbentuk. Pengembangan tersebut juga berjalan melalui pola kemitraan dengan perusahaan pengolah gula.


Namun, pengembangan areal tebu perlu mempertimbangkan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, lokasi penanaman harus memperhatikan jarak dengan pabrik karena karakteristik tebu gula berbeda dengan komoditas tebu lainnya.


“Untuk tebu gula, tidak boleh terlalu jauh dari pabrik. Semakin jauh diangkut, rendemen bisa turun. Setelah ditebang, tebu harus segera dibawa ke pabrik,” jelasnya.


Ia mengatakan keterbatasan bahan baku masih menjadi salah satu tantangan industri gula di NTB. Karena itu, perluasan areal tebu diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.


Mirza menambahkan, keberadaan industri pengolahan tebu juga berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Selain membuka peluang bagi petani, industri tersebut membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan perkebunan.


“Multiplier effect dari pembangunan pabrik ini akan berdampak terhadap perekonomian,” ujarnya. (bul)

Peluang Kerja Kebun Sawit Melalui Program SMK Go Global Banyak Peminat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peluang Kerja Kebun Sawit Melalui Program SMK Go Global Banyak Peminat
(EKBIS NTB/bul) SMK GO GLOBAL - Sekda NTB, Abul Chair saat pembukaan pelatihan program SMK Go Global

Mataram (EKBIS NTB) –Peluang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia melalui Program SMK Go Global mendapat animo cukup tinggi dari masyarakat NTB. Sebanyak 100 peserta telah mengikuti pelatihan bidang perkebunan yang dilaksanakan di SMK PP Negeri Mataram.


Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, M.Pd., mengatakan peserta pelatihan tidak hanya berasal dari siswa sekolahnya. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA maupun SMK sesuai persyaratan yang ditetapkan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).


“Lumayan, sudah dapat 100 peserta. Sekarang sudah dibuka lagi pendaftaran untuk gelombang kedua,” kata Sugiarta, akhir pekan kemarin.
Pelatihan dilaksanakan melalui kerja sama SMK PP Negeri Mataram dengan BP3MI NTB. Peserta mendapatkan pelatihan selama 140 jam yang mencakup teori dan praktik sebelum mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi.


Materi yang diberikan difokuskan pada plantation worker atau tenaga kerja perkebunan, khususnya kelapa sawit. Untuk mendapatkan pengalaman praktik, peserta tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dibawa ke lokasi perkebunan.


Menurut Sugiarta, sertifikasi menjadi bagian penting bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi yang bekerja sama dengan pihak sekolah.


Program SMK Go Global saat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Namun, skema SMK Go Global tidak hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Malaysia. Sejumlah bidang pekerjaan dan negara tujuan lain, termasuk Jepang dan Australia, juga disiapkan melalui jenis pelatihan yang berbeda.


Menariknya, seluruh pelatihan bagi peserta tidak dipungut biaya. Peserta mendapatkan fasilitas selama mengikuti program, termasuk makan, minum, pakaian, dan uang saku. Pendaftaran dilakukan melalui BP3MI NTB sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.


Sugiarta menjelaskan SMK PP Negeri Mataram dalam program ini berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan melalui kerja sama dengan BP3MI. Sementara pembiayaan program bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).


Secara nasional, Program SMK Go Global merupakan upaya pemerintah meningkatkan kompetensi calon PMI agar memiliki keterampilan dan sertifikasi sebelum memasuki pasar kerja internasional. Kementerian P2MI menyiapkan 2.000 kelas pelatihan yang tersebar di 23 wilayah kerja BP3MI.


Program tersebut ditargetkan menghasilkan 500.000 PMI terampil secara bertahap hingga 2029. Untuk NTB, pelaksanaan tahap awal mencakup 140 peserta, terdiri atas 100 peserta pelatihan perkebunan di SMK PP Negeri Mataram, 20 peserta pelatihan barista di BLK Skill Center NTB, dan 20 peserta pelatihan bahasa Inggris (IELTS) di Universitas Mataram. (bul)

Rencana Penertiban Lapak di Kawasan Cilinaya Harus Terpadu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rencana Penertiban Lapak di Kawasan Cilinaya Harus Terpadu
(EKBIS NTB/pan) LAPAK - Kondisi lapak pedagang di kawasan Jalan Cilinaya Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara yang dipotret beberapa waktu lalu.

Mataram (EKBIS NTB) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menertibkan lapak pedagang di kawasan Jalan Cilinaya, samping Mataram Mall, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, kembali menjadi perhatian. Namun, penertiban di kawasan tersebut harus secara terpadu dengan keterlibatan lintas-organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan rencana penertiban lapak pedagang di kawasan Jalan Cilinaya sebenarnya telah dibahas sejak lama. Namun harus dilakukan secara terpadu dengan OPD terkait.

“Sudah dibalas, ini udah lama memang, cuma tidak tahu kelanjutannya. Kalau itu di luar kemampuan saya,” ujaran pekan kemarin.

Menurut Lale, Dinas PUPR memiliki kewenangan dalam aspek penataan ruang, termasuk yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta membuat proses penertiban dapat dilakukan sendiri. Diperlukan koordinasi dengan OPD lain yang memiliki kewenangan terhadap aspek berbeda di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan, keterlibatan sejumlah OPD diperlukan untuk memastikan setiap persoalan yang muncul dalam proses penertiban dapat ditangani sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), misalnya, perlu dilibatkan untuk melihat aspek perizinan bangunan. Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) berkaitan dengan persoalan aset serta status tanah yang digunakan.

Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) juga memiliki kepentingan karena keberadaan lapak berkaitan dengan penggunaan bahu jalan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diperlukan dalam hal penegakan Perda ketika proses penertiban dilakukan.

Menurutnya, pembahasan secara terpadu juga penting untuk menghindari munculnya persoalan baru ketika kebijakan penertiban diterapkan. Terlebih, keputusan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pedagang yang berada di kawasan Jalan Cilinaya.

Lale menegaskan, Dinas PUPR tidak ingin mengambil keputusan sendiri dalam persoalan tersebut. Kebijakan penertiban harus menjadi hasil pembahasan bersama sehingga setiap aspek dapat ditangani secara proporsional dan tidak berujung pada konflik di tengah masyarakat.

“Tidak bisa. Nanti kebijakannya larinya itu kalau cuma satu (dinas),” pungkasnya. (pan)

Pemesanan Hotel di Mataram untuk MotoGP 2026 Masih di Bawah 50 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemesanan Hotel di Mataram untuk MotoGP 2026 Masih di Bawah 50 Persen
Leny Oktavia (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram menyebutkan tingkat pemesanan hotel di Kota Mataram untuk perhelatan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika, 9–11 Oktober mendatang, hingga saat ini rata-rata masih di bawah 50 persen.

Sekretaris Dispar Kota Mataram Leny Oktavia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan hotel yang berada di ring satu kawasan Mandalika. Di kawasan tersebut, pemesanan kamar untuk tamu MotoGP disebut telah mencapai sekitar 85 persen. Sementara itu, tingkat pemesanan hotel di kawasan Senggigi juga terus mengalami peningkatan.

“Kalau kita di Mataram masih di bawah 50 persen,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Leny, sebagai daerah penyangga, tingkat pemesanan hotel di Kota Mataram biasanya baru mengalami peningkatan signifikan mendekati hari pelaksanaan balapan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, lonjakan pemesanan umumnya terjadi pada H-3 hingga H-2 sebelum race day pada 10–11 Oktober.

Sementara itu, terkait tarif hotel, Leny memastikan harga kamar di Kota Mataram sejauh ini masih berada pada kisaran normal sesuai standar yang tercantum di berbagai platform pemesanan hotel.

Pemerintah Kota Mataram, lanjutnya, terus mengimbau pengelola hotel agar tidak memanfaatkan momentum MotoGP untuk menaikkan tarif secara drastis atau melakukan markup yang berpotensi merugikan wisatawan.

Meski demikian, praktik kenaikan harga masih kerap terjadi. Berdasarkan evaluasi lapangan, kenaikan harga di masyarakat sering kali dipicu oleh aksi spekulasi yang dilakukan para calo.

“Tugas kami mengingatkan agar pelaku pariwisata bisa kooperatif sehingga para tamu merasa aman dan nyaman selama berada di Kota Mataram,” tegasnya.

Selain memastikan kesiapan akomodasi, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan sejumlah sentra kuliner dan UMKM yang menjadi salah satu keunggulan Kota Mataram dibandingkan daerah penyangga lainnya.

Sejumlah kuliner khas daerah, seperti Ayam Taliwang dan Sate Rembiga, diperkirakan kembali menjadi menu yang banyak diminati wisatawan. Hal itu mengacu pada pengalaman penyelenggaraan MotoGP tahun-tahun sebelumnya, ketika permintaan terhadap kuliner khas tersebut mengalami peningkatan.

Karena itu, pelaku usaha kuliner dan UMKM diimbau menjaga ketersediaan bahan baku, mengantisipasi lonjakan permintaan, serta tidak menetapkan harga terlalu tinggi selama momentum MotoGP berlangsung.

“Untuk stan pameran resmi di area Sirkuit Mandalika, para pelaku UMKM Kota Mataram telah difasilitasi melalui proses kurasi ketat yang ditangani langsung oleh Pemprov NTB,” pungkas Leny. (pan)

Jangan Sikapi Berlebihan Soal Wacana Payroll ASN dari BPD ke Himbara

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jangan Sikapi Berlebihan Soal Wacana Payroll ASN dari BPD ke Himbara
(EKBIS NTB/bul) Izzuddin Mahili

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat tidak menyikapi secara berlebihan wacana pemindahan pembayaran gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).


Wacana tersebut saat ini masih menjadi dinamika di tingkat pemerintah pusat dan belum jelas kapan akan diterapkan. Sejumlah BPD di Indonesia sebelumnya telah menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi bisnis perbankan daerah.


Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Izuuddin Mahili, mengatakan Pemprov NTB melihat perkembangan tersebut secara tenang dan konstruktif. Menurutnya, Bank NTB Syariah bersama asosiasi dan BPD se-Indonesia telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat terkait keberlanjutan peran strategis bank daerah.


“Ini dinamika yang perlu kita sikapi dengan tenang dan konstruktif. Bank NTB Syariah bersama asosiasi dan BPD se-Indonesia telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat,” ujarnya di Mataram, Minggu, 13 September 2026.


Izuuddin mengatakan Pemprov NTB tetap optimistis terhadap kekuatan dan prospek Bank NTB Syariah. Menurutnya, bank milik daerah tersebut memiliki basis nasabah yang kuat sekaligus ruang pengembangan bisnis yang masih luas.


Ia menyebutkan, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemprov NTB terus mengupayakan agar pengelolaan payroll ASN dapat semakin optimal. Saat ini, porsi payroll ASN di Bank NTB Syariah disebut telah berada di kisaran 40 persen lebih.


“Kalau soal kekuatan Bank NTB Syariah, kami yakin dan optimistis. Justru ini menjadi bagian yang terus kami perkuat. Melalui SIPD, kami mengupayakan agar pengelolaan payroll ASN dapat semakin optimal,” katanya.


Meski memiliki porsi ASN yang cukup besar, Izuuddin menegaskan Bank NTB Syariah tidak boleh hanya bergantung pada segmen tersebut. Karena itu, bank daerah ini juga didorong terus memperkuat dan mendiversifikasi bisnis, terutama pembiayaan sektor produktif serta bisnis ritel (retail funding).


Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk memperluas basis nasabah dan sumber dana Bank NTB Syariah. Dengan demikian, struktur bisnis bank tidak hanya bertumpu pada satu segmen dan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan di sektor perbankan.


“Jadi, kami tidak ingin bank hanya bergantung pada segmen ASN. Karena itu, kami dorong penguatan pembiayaan sektor produktif sekaligus pengembangan bisnis ritel, khususnya retail funding. Jadi, basis bisnisnya semakin luas dan kuat,” ujarnya.


Izuuddin optimistis langkah tersebut akan membuat Bank NTB Syariah semakin tangguh menghadapi berbagai dinamika ke depan. Karena itu, wacana perubahan pengelolaan payroll ASN dinilai tidak perlu disikapi secara berlebihan, melainkan menjadi momentum untuk terus memperkuat fundamental dan daya saing bank daerah. (bul)

Dorong Pemeliharaan Spot Wisata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dorong Pemeliharaan Spot Wisata
(EKBIS NTB/dok) Siti Fitriani Bakhreisyi

KOMISI II DPRD Kota Mataram mendorong Dinas Pariwisata Kota Mataram tidak hanya fokus pada pembangunan dan penyelenggaraan event, tetapi juga memperkuat pemeliharaan berbagai spot wisata dan taman yang ada di daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengatakan pemeliharaan menjadi hal penting agar berbagai fasilitas wisata tetap layak, nyaman dan dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan.

“Kami mendorong Dinas Pariwisata terhadap pemeliharaan fasilitas. Jangan hanya menganggarkan untuk pembangunannya, setelah itu pemeliharaannya kita lalai,” ujarnya kepada Suara NTB, kemarin.

Menurut Pipit, sapaan karbanya, pemerintah perlu memiliki data lengkap mengenai seluruh spot maupun taman wisata di Kota Mataram. Data tersebut mencakup kondisi fasilitas, kerusakan, kebutuhan anggaran perbaikan hingga status pengelolaan masing-masing destinasi.

Politisi Nasdem ini meminta agar anggaran pemeliharaan destinasi diberikan porsi yang jelas. Menurutnya, penyelenggaraan event tetap diperlukan, namun jangan sampai mengesampingkan kebutuhan perawatan fasilitas wisata.

“Kurangi event-event yang ada dan harus ada porsi yang jelas untuk maintenance destinasi kita,” katanya.

Pipit juga mendorong penerapan konsep “taman hidup” di Kota Mataram. Taman wisata, kata dia, tidak cukup hanya memiliki tampilan fisik yang baik, tetapi harus dihidupkan melalui aktivitas masyarakat, UMKM, komunitas, olahraga, seni, kuliner hingga kegiatan keluarga yang berlangsung secara rutin.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Loang Baloq. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan salah satu wajah wisata Kota Mataram sehingga kondisi fasilitasnya harus menjadi evaluasi.

“Kalau masih ada sangkar burung yang tidak terawat, lapak kosong, dan fasilitas yang mulai rusak, maka ini harus menjadi evaluasi,” tegas anggota dewan dari daerah pemilhan Selaparang ini.

Pipit menegaskan, Komisi II tidak meminta Dinas Pariwisata menghentikan event. Namun, penyelenggaraan event dan pengelolaan destinasi harus berjalan beriringan agar daya tarik wisata Kota Mataram tidak hanya muncul saat kegiatan besar.

“Yang kita jual kepada wisatawan bukan hanya event, tapi pengalaman ketika mereka berada di destinasi Kota Mataram,” pungkasnya. (fit)

Dukung Pengembangan Layanan Kesehatan, Bank NTB Syariah Jajaki Sinergi dengan RSIA Permata Hati

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Pengembangan Layanan Kesehatan, Bank NTB Syariah Jajaki Sinergi dengan RSIA Permata Hati

Mataram (Ekbis NTB)– PT Bank NTB Syariah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor-sektor strategis di daerah, termasuk sektor kesehatan. Terbaru, Bank NTB Syariah melakukan penjajakan peluang kerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati dalam rangka mendukung pengembangan layanan kesehatan yang modern dan terintegrasi.

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama PT Risa Permata Hati, Prof. Dr. Akram Arsyad Sukma, M.Si., beserta jajaran manajemen, serta Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing institusi. Salah satu pembahasan mencakup rencana pengembangan dan ekspansi bisnis RSIA Permata Hati yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Barat.

Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyampaikan bahwa penjajakan kerja sama tersebut membuka peluang pemanfaatan berbagai produk dan layanan perbankan syariah untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis RSIA Permata Hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peluang kolaborasi juga dapat mencakup pemanfaatan layanan transaksi dan perbankan digital yang dapat mendukung pengelolaan keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam pertemuan ini, kami membahas berbagai peluang sinergi yang dapat dikembangkan bersama RSIA Permata Hati, mulai dari layanan transaksi dan perbankan digital hingga solusi pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Adhi Susantio.

Sementara itu, Direktur Utama PT Risa Permata Hati, Prof. Dr. Akram Arsyad Sukma, M.Si., menyambut positif pertemuan dan komunikasi yang telah dilakukan. Menurutnya, penjajakan sinergi dengan Bank NTB Syariah membuka peluang untuk mendukung agenda pengembangan fasilitas serta perluasan layanan RSIA Permata Hati ke depan.

“Kami menyambut baik komunikasi dan penjajakan yang dilakukan bersama Bank NTB Syariah. Kami berharap pembahasan ini dapat berkembang menjadi bentuk kerja sama yang saling memberikan manfaat dan mendukung agenda pengembangan layanan kesehatan yang kami rencanakan,” ungkap Prof. Akram.

Melalui pertemuan dan penjajakan ini, Bank NTB Syariah dan RSIA Permata Hati berharap dapat membangun peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ke depan, sinergi yang dapat dikembangkan diharapkan turut memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam layanan kesehatan ibu dan anak.(bul)

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 69 Penghargaan ENSIA 2026, Bukti Nyata Inovasi untuk Lingkungan dan Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Bali (Ekbis NTB)– Kerja keras dan semangat menghadirkan perubahan berkelanjutan kembali mengantarkan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Sebanyak 69 penghargaan berhasil diraih dalam ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PT SUCOFINDO (Persero).

Penghargaan tersebut terdiri atas 11 predikat Platinum, 18 predikat Gold, dan 39 predikat Silver, serta 1 penghargaan Local Hero Inspiratif. Penghargaan diserahkan dalam gelaran ENSIA 2026 yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (10/9).

Puluhan penghargaan yang diraih Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merupakan kontribusi dari berbagai unit operasi yang secara konsisten menjalankan program inovasi dan keberlanjutan, di antaranya Fuel Terminal Maumere, Fuel Terminal Tuban, Fuel Terminal Sanggaran, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang, Integrated Terminal Surabaya, Integrated Terminal Tenau, Integrated Terminal Tanjung Wangi, Integrated Terminal Ampenan, Integrated Terminal Bima, Aviation Fuel Terminal Lombok (BIL), Aviation Fuel Terminal Juanda, Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai, serta Bitumen Plant Gresik.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang tumbuh dari berbagai unit operasi Pertamina tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bisnis, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat dan perubahan positif bagi lingkungan serta masyarakat.

ENSIA merupakan ajang apresiasi terhadap berbagai inovasi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Memasuki penyelenggaraan keenam pada 2026, ENSIA mengusung tema “Innovation for Sustainable Business and Resilient Community”, yang mendorong hadirnya inovasi untuk memperkuat daya saing bisnis sekaligus membangun ketahanan sosial dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam melampaui sekadar pemenuhan regulasi lingkungan.

“ENSIA 2026 merupakan salah satu bentuk praktik beyond compliance, yaitu upaya dunia usaha untuk tidak berhenti pada pemenuhan regulasi lingkungan. Tahap berikutnya perlu diarahkan pada restorative activity, yaitu tindakan nyata untuk memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan,” ujar Moh. Jumhur Hidayat.

Ditekankan juga bahwa upaya menjaga dan memulihkan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan Tobat Ekologis bukan hanya ditujukan kepada perusahaan, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Pemerintah, korporasi, maupun individu memiliki peran dalam memperbaiki perilaku terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Sejalan dengan pesan tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa capaian 69 penghargaan tersebut merupakan buah dari konsistensi dan kolaborasi seluruh insan Pertamina dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata.

“Penghargaan ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan representasi dari kerja keras dan semangat seluruh insan Pertamina dalam menghadirkan perubahan. Setiap inovasi lahir dari kepedulian, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kami bangga karena inovasi yang dilakukan di berbagai unit operasi dapat memberikan manfaat sekaligus mendapatkan apresiasi di tingkat nasional,” ujar Ahad.

Penghargaan tersebut menjadi energi baru bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan memperluas dampaknya, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab.

“Kami percaya bahwa keberlanjutan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang harus terus dilakukan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memastikan setiap langkah operasional Pertamina memberikan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan di masa depan,” tambah Ahad.

Berbagai inovasi yang dikompetisikan dalam ENSIA 2026 mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, efisiensi air, penurunan emisi, efisiensi energi, pengurangan limbah B3, penurunan beban pencemaran non-B3, inovasi sosial, hingga Local Hero Inspiratif.

Keberagaman unit dan inovasi yang berhasil mendapatkan apresiasi tersebut menunjukkan bahwa semangat keberlanjutan telah menjadi bagian dari budaya kerja Pertamina. Dari pesisir hingga perkotaan, dari pengelolaan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat, berbagai inovasi terus dikembangkan untuk menjawab tantangan di masing-masing wilayah.

1...727374...1,070Halaman 73 dari 1,070