Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 73

Jadi Pendamping CJH Lansia, 52 CJH Langsung Berangkat Tanpa Masuk Daftar Tunggu

0
H. Lalu Syamsul Hadi (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Dari 1.178 Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang akan berangkat haji tahun ini. Sebanyak 52 orang di antaranya merupakan CJH kategori lanjut usia (lansia). Dengan usia antara 86 sampai 89 tahun. Mereka pun mendapat privilese untuk bisa mengusulkan satu orang pendamping yang bisa langsung berangkat haji tahun ini tanpa harus masuk daftar tunggu.

Usulan pendamping CJH lansia tersebut saat ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan kini tinggal menunggu persetujuan. “Nama-nama pendamping CJH lansia sudah kita usulkan. Tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” ungkap Kepala Kantor Kementeriaan Haji dan Umroh (KHU) Loteng H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, di kantornya, Selasa (20/1/2026).

Dikatakannya, CJH yang menjadi pendamping CJH lansia memang diberikan hak istimewa untuk bisa langsung berangkat haji, setelah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kendati belum masuk daftar tunggu haji. Dengan ketentuan yang bisa menjadi pendamping ialah anak atau menantu dari CJH lansia bersangkutan.

Keberadaan pemdamping tersebut diharapkan bisa membantu memudahkan para CJH lansia selama menunaikan ibadah haji nantinya. Sehingga yang diprioritaskan menjadi pendamping ialah CJH dengan usia yang lebih muda.

“Inilah kenapa saudara dari CJH lansia tidak masuk kategori pendampingi CJH lansia. Karena kalau saudara dikhawatirkan yang diusulkan jadi pendamping nantinya yang rentan usianya tidak terpaut jauh. Jadi sama-sama lansia,” sebutnya.

Disinggung jadwal pemberangkatan CJH asal Loteng, Syamsul Hadi mengatakan masih menunggu infomasi dari pemerintah pusat. Termasuk soal pembagian kelompok terbang (kloter) CJH asal Loteng. Karena saat ini persiapan pemberangkatan haji masih tahap penyelesaian pelunasan BPIH.

“Informasi awal pemberangkatan CJH asal Loteng pada 22 April 2026 mendatang. Tapi untuk kepastiannya kita masih menunggu informasi dari pemrintah pusat,” imbuhnya.

Masa Tunggu Berkurang

Lebih lanjut Syamsul Hadi menambahkan, pada musim haji tahun ini kuota haji Loteng termasuk yang paling tinggi di NTB. Di mana kuota haji Loteng hanya kalah dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal itu wajar mengingat jumlah penduduk Lotim lebih banyak dari Loteng.

Tingginya kuota haji Loteng tahun ini sedikit tidak bisa memangkas lama masa tunggu haji di Loteng. Ditambah perubahan sistem kuota haji yang tidak lagi mengenal istilah kuota daerah, tetapi kuota nasional membuat lama masa tunggu jauh menurun.

“Kalau saat masih menggunakan sistem kuota daerah, lama masa tunggu haji di Loteng itu sekitar 36 tahun. Tapi sekarang dengan adanya perubahan system kuota, lama masa tunggu haji di Loteng menjadi sekitar 26 tahun. Berkurang sekitar 10 tahun,” tandas pria asal Penujak ini.

Panjangnya masa tunggu haji di Loteng menunjukkan tingginya minat masyarakat Loteng untuk menunaikan ibadah haji. (kir)

Wabup Optimis Dompu Dapat Alokasi 2.658 BSPS

0
Wabup Optimis Dompu Dapat Alokasi 2.658 BSPS
Syirajuddin

Dompu (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, S.H., merasa optimis 2.658 Kepala Keluarga (KK) akan mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.

“Alhamdulillah, setelah kita bertemu dengan Wakil Mentri PKP di kantornya, insyaallah kita disetujui 2.658 unit,” ungkap Wabup ditemui pada, Rabu (21/1/2026).

Program BSPS merupakan program unggulan Kementerian PKP, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Yaitu melalui bantuan dana stimulan sekitar Rp20 juta per unit.

Partisipasi aktif penerima bantuan menjadi kunci dari program BSPS dalam merenovasi dan difasilitasi tenaga fasilitator lapangan (TFL), sehingga program ini tepat sasaran dan menghasilkan bangunan rumah yang sehat, aman dan mandiri. “Kita akan terus kawal ini bersama tim,” katanya.

Kehadiran Wakil Bupati di Kementrian PKP, selain memperjuangkan program BSPS juga untuk menyampaikan usulan kelanjutan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KT). Karena pada tahun 2025, Kabupaten Dompu mendapatkan program ini di Desa Soro dengan sasaran mencapai 86 unit rumah. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan. (ula)

BKD Audit Laporan Pajak Pengusaha Hotel dan Restoran

0
BKD Audit Laporan Pajak Pengusaha Hotel dan Restoran
Ahmad Amrin (suarantb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mataram, melakukan audit bersama laporan pembayaran pajak pengusaha hotel dan restaurant. Tujuannya untuk sinkronisasi data dan memastikan pajak yang dibayar sesuai.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menerangkan program di awal tahun 2026, difokuskan untuk melakukan pengawasan bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk laporan pembayaran pajak hotel dan restaurant di Kota Mataram. Tujuannya adalah penyatuan atau sinkronisasi data, karena beberapa objek pajak belum sesuai laporan pajak yang diserahkan ke BKD dan KPP Pratama. “Semestinya, laporan pajak mereka sinkron antara pajak daerah dengan PPH 21,” terang Amrin.

Review bersama dilakukan terhadap laporan pajak pengusaha hotel dan restaurant. Hasilnya kata Amrin, terdapat lima-enam wajib pajak yang tidak sesuai laporan pajak mereka. Tim turun melakukan audit untuk memastikan laporan pajak dari WP. Jika terjadi ketidaksesuaian atau selisih pembayaran pajak, maka pengusaha diwajibkan membayar kekurangannya. “Jadi nanti mana yang menguntungkan daerah dan menguntukan KPP Pratama, sehingga perlu keseimbangan data ini,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan selama sebulan. Proses audit dilakukan secara acak berdasarkan perbedaan data yang ditemukan. Amrin menegaskan, proses pemeriksaan tidak bisa dibatasi waktu. Sebab, tim dari BKD maupun KPP Pratama bisa saja melakukan pendalaman terhadap temuan di lapangan. Perbedaan data akan digali sehingga wajib pajak memberikan data sebenarnya. “Kita berharap bisa menggali informasi dan data lebih detail lagi, supaya ada keseimbangan antara data di BKD dan KPP Pratama,” ujarnya.

Amrin mengingatkan pengusaha hotel maupun restaurant harus terbuka melaporkan pajak mereka. Dengan sistem pelaporan pajak yang baru (cortex,red) akan terlihat detail laporan pajak dari pengusaha. (cem)

Dana Lewat Baznas, Bupati Lotim Salurkan Santunan untuk GTT dan PTT

0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan bantuan kepada para GTT dan PTT di Lotim, Rabu (21/1/2026). (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Sebanyak 1.434 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menerima santunan sosial. Bantuan tahap pertama ini disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lotim.

Santunan diberikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Aula Kantor Baznas Lotim, Rabu (21/1/2026). Masing-masing guru menerima bantuan sebesar Rp300.000. Tahap pertama ini menjangkau para pengajar yang bertugas di 326 lembaga pendidikan yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Terara, Sakra Barat, Sakra, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru, dan Labuhan Haji.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru PAUD, TK, dan KB. “Atas nama Pemerintah Daerah, saya berikan apresiasi kepada Guru TK dan PAUD yang telah ikhlas dan sabar mendidik. Guru teladan ada di mana-mana, termasuk guru TK dan PAUD,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa peran guru di jenjang paling dasar ini sangat fundamental dan penuh keteladanan. “Tidak pernah ada dalam kasus kekerasan masuk ranah hukum dan medsos. Tidak ada dalam sejarah. Guru yang paling sabar itu adalah guru PAUD dan TK,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa fondasi kecerdasan dan akhlak anak dimulai dari para guru di jenjang ini.

Di sisi lain, Bupati juga menyayangkan keterbatasan pemerintah dalam memberikan status kepegawaian yang lebih tetap. “Kalau boleh, saya akan berikan SK negeri. Tapi tidak boleh. Yang diterima (para guru) tak sebanding dengan yang telah dilakukan. Tujuannya pemerintah hari ini hanya silaturahmi,” kata Haerul Warisin.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lotim, Muhammad Kamli, menjelaskan bahwa santunan ini merupakan amanah dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat. “Ini sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada para guru PAUD,” jelasnya.

Dana yang terkumpul dan disalurkan pada tahap pertama ini mencapai Rp840 juta. Kamli menyatakan program santunan insentif bagi guru non-PNS ini akan dilakukan secara berkelanjutan. “InsyaAllah, kita akan laksanakan per semester atau enam bulan sekali. Hal ini menyesuaikan dengan pengumpulan dana ZIS yang diperuntukkan khusus untuk para pengabdi di tingkat PAUD,” terangnya.

Ia juga menginformasikan bahwa pada Maret 2026 mendatang, Baznas berencana menyalurkan insentif serupa untuk guru di madrasah swasta (RA, MI, MTs, dan MA). Untuk tahap selanjutnya, santunan akan diberikan kepada guru-guru di kecamatan lain yang belum terjangkau.

“Semuanya dapat Rp300.000, standar yang sama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk insentif guru. Total penerima secara keseluruhan ada 1.434 guru. Untuk tahap berikutnya, kita akan menyasar kecamatan-kecamatan yang belum,” pungkas Muhammad Kamli. (rus)

Pasokan Energi Aman, Pertamina Resmi Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026

0
Pasokan Energi Aman, Pertamina Resmi Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026

 

Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga resmi tutup pelaksanaan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) 2025/2026 pada pekan, 11 Januari 2026. Pasukan khusus Pertamina Patra Niaga jaga pasokan energi dengan aman pada masa Natal dan Tahun Baru, mulai dari arus pergi hingga arus balik.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas. Yudha menyampaikan, untuk wilayah NTB sendiri terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 1,4%. Sedangkan untuk BBM (Gasoline) dan Avtur, konsumsi selama Nataru cenderung sama dengan rata-rata konsumsi pada kondisi normal. Adapun untuk gasoil mengalami penurunan seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

“Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Yudha.

Satgas Nataru 2025/2026 yang berlangsung lebih panjang dari tahun sebelumnya yang sudah dimulai sejak 13 November 2025, bertugas memastikan distribusi energi tetap aman dan lancar di seluruh wilayah kerja Pertamina termasuk NTB, khususnya selama momen Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan konsumsi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan bahwa ketersediaan stok BBM, LPG, dan Avtur selama masa Satgas terjaga dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok yang bervariasi mulai dari 8 hingga 15 hari tergantung produk dan wilayah.

Selama masa Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan infrastruktur distribusi di NTB melalui pengoperasian 3 Terminal BBM (Fuel dan Integrated Terminal), 111 SPBU, 5 SPBUN, 94 Agen LPG, dan 2 Aviation Fuel Terminal. Operasional ini dikendalikan melalui sistem monitoring yang aktif selama 24 jam penuh.

Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode Nataru di NTB. Layanan tersebut mencakup 10 SPBU Siaga 24 jam, 91 Agen LPG Siaga, 4 unit mobil tangki standby sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan dan 5 unit motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.

Ahad menegaskan bahwa hasil evaluasi Satgas Nataru 2025/2026 akan menjadi landasan untuk menyempurnakan strategi distribusi energi ke depan. “Kami akan terus meningkatkan keandalan layanan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan lonjakan konsumsi, agar kebutuhan energi masyarakat senantiasa terpenuhi,” tutupnya.

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut mengenai layanan dan program Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

Disnaketrans Sumbawa akan Data Perusahaan

0
Auliah Asman (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, akan melakukan sensus terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi untuk mengetahui jumlah karyawan yang dimiliki termasuk kepatuhan perusahaan terhadap aturan.

“Data kita perusahaan yang ikut program BPJS baru 800, kalau total semuanya sekitar ribuan. Makanya kita sensus untuk memastikan jumlah ril badan usaha yang beroperasi,” Kata Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Auliah Asman kepada Suara NTB, Selasa (20/1/2026).
Auliah meyakinkan, sensus tersebut dianggap penting dilakukan karena fenomena yang terjadi di lapangan saat ini badan usaha cenderung hanya datang daftar saja. Jangan sampai badan usaha tidak memiliki karyawan termasuk yang tidak punya kantor hanya mendaftar saja.

“Kita perlu sensus untuk memastikan kondisi rill di lapangan baik itu jumlan tenaga kerja yang terserap maupun jumlah perusahaan yang eksis beroperasi,” ucapnya.

Sensus ini yang dilakukan tersebut nantinya akan dilaksanakan sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survei. Sensus tersebut juga bertujuan untuk memastikan angkatan kerja di Sumbawa,sehingga pemerintah bisa mengambil langkah strategis terhadap masyarakat yang belum bekerja.

“Sensus ini kami anggap sangat penting, sehingga kita memiliki daya rill jumlah angkatan kerja yang bekerja dan belum untuk kita lakukan intervensi lebih lanjut, ” jelasnya.

Pola ini dilakukan pemerintah sehingga apa yang menjadi kebutuhan perusahaan bisa disiapkan. Baik itu angkatan kerja yang masih menjadi pengangguran termasuk juga penyiapan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah disiapkan pemerintah.

“Kami perlu melakukan sensus agar kebutuhan tenaga kerja bisa kita siapkan. Sehingga angka pengangguran di Sumbawa bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

300-1000 Hektare Gagal Panen, Irigasi Lahan Pertanian Butuh Revitalisasi

0
Tresnahadi (Ekbis NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai sektor pertanian di Lombok Utara membutuhkan revitalisasi untuk meningkatkan daya dukung irigasi yang memadai. Pasalnya, selama tahun 2025 lalu, sejumlah komoditas yang dibudidayakan petani mengalami gagal panen dalam jumlah area tanam yang cukup signifikan.

“Sebab gagal panen beragam, utamanya adalah karena jaringan irigasi yang kurang memadai,” ungkap Kepala Dinas KPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, dari data sementara yang dihimpun DKP3, luasan areal gagal panen sepanjang tahun 2025 lalu bervariasi. Pada budi daya komoditas tanaman padi, jumlah areal gagal panen mencapai 303 hektare. Petani di lima kecamatan, hanya bisa memanen 7.727,60 hektare dari total luas tanam 8.080,63 hektare.

Sementara pada tanaman jagung, kondisi gagal panen juga dialami petani. Sepanjang tahun lalu, panen hanya bisa dilakukan pada areal seluas 9543,3 hektare dari total areal tanam 11.071,2 hektare. Artinya pada areal tanam jagung, petani kehilangan areal produksi mencapai 1.527,9 hektare.

Selain dua komoditas tersebut, Tresnahadi juga mencatat kegagalan panen pada tanaman kacang hijau. Pada salah satu area ujicoba petani di kecamatan Gangga, kacang hijau yang dapat dipanen hanya 1 hektare dari 2 hektare areal tanam. Sedangkan pada data sementara areal tanam ubi kayu, data panen berlaku pada jumlah areal sekitar 244 hektare dari areal tanam 751 hektare.

Sebaliknya, pada salah satu komoditas kacang tanah, terdapat jumlah panen yang melampaui jumlah tanam. Pada komoditas ini, jumlah lahan tanam mencapai 2.203,20 hektare, sedangkan lahan panen mencapai 2.293,70 hektare. Artinya, terdapat 90,5 hektare lahan tanam kacang tanah yang dibudidayakan pada lahan kering dapat berproduksi kendati daya dukung irigasinya minim.

“Untuk produktivitas petani sendiri, tertinggi di Kecamatan Bayan dengan angka produksi mencapai 16.300 ton lebih, disusul petani kecamatan Tanjung dengan angka produksi hampir 10 ribu ton,” ujarnya.

Ia berharap, angka produksi komoditas pertanian (umum) di Lombok Utara semakin membaik meskipun sarana dan prasarananya masih belum sesuai dengan harapan petani. (ari)

180 CJH Loteng Belum Lunasi BPIH

0
H. Lalu Syamsul Hadi (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Kementerian Haji dan Umroh memutuskan untuk membuka perpanjangan pelunasan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ini untuk yang ketiga kalinya. Perpanjangan waktu pelunasan BPIH tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Calon Jemaah Haji (CJH), khususnya CJH yang masuk kuota regular untuk melunasi BPIH. Tidak terkecuali bagi CJH asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga saat ini belum melakukan pelunasan BPIH.

Di Loteng sendiri hingga Selasa (20/1/2026), tercatat ada 180 orang CJH yang belum melunasi BPIH. Sementara yang sudah melunasi BPIH sebanyak 998 orang. “Jadi kuota regular haji kita ada 1.178 orang. 998 orang diantaranya sudah melunasi BPIH. Sisanya, sebanyak 180 orang belum melunasi BPIH,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Loteng H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, di kantornya, Selasa siang.

Dengan ada perpanjangan waktu pelunasan BPIH tersebut, maka CJH yang belum melunasi BPIH masih ada kesempatan untuk melakukan pelunasan sampai tanggal 23 Januari 2026 mendatang. Jika sampai batas waktu tersebut tidak juga melakukan pelunasan BPIH, maka jatahnya keberangkatan CJH bersangkutan akan dialihkan kepada CJH yang masuk kuota cadangan.

“Loteng mendapat kuota cadangan sebanyak 561 orang. Dengan yang sudah melunasi BPIH sebanyak 163 orang,” sebutnya. Itu artinya, masih selisih minimal sekitar 17 orang CJH untuk bisa menutupi 180 orang CJH kuoata regular yang belum melunasi BPIH. Jika nanti semuanya memutuskan tidak berangkat haji tahun ini, karena tidak melunasi BPIH sampai tenggat waktu yang diberikan.

Terhadap CJH kuota regular yang belum melunasi BPIH tersebut, pihaknya terus membangun komunikasi. Hal itu Guna memastikan keputusan akhir dari para CJH tersebut, apakah akan melunasi BPIH tahun ini atau tidak. Jika tidak, maka jatah keberangkatanya akan dialihkan ke CJH kuota cadangan yang sudah melunasi BPIH.

“Dari 180 CJH yang belum melunasi BPIH, ada sekitar 70 orang yang sudah membuat keputusan secara tertulis tidak berangkat haji tahun ini. Sisanya, masih dikomunikasikan terus keputusan akhirnya,” ujar pria asal Penujak ini.

Alasan para CJH tersebut pun cukup beragam. Ada yang memang belum siap secara materi hingga menunda keberangkatan hingga tahun depan untuk menunggu anggota keluarga yang lain. Ada juga karena meninggal dunia dan sampai saat ini ahli waris belum menunjuk siapa yang menjadi pengganti.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB, lanjut mantan Kasi. Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Loteng ini, realisasi pelunasan BPIH Loteng tahun ini terbilang rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan realisasi pelunasan BPIH pada musim haji 20025 lalu. Di mana tahun lalu tidak sampai harus tiga kali perpanjangan waktu, kuota sudah terpenuhi.

“Ya, kita tunggu saja sampai batas waktu yang diberikan. Masih ada kesempatan beberapa hari kedepan. Dan, kita optimis kuota keberangkatan haji tahun ini bakal terpenuhi,” tegasnya. (kir)

Bebas Visa Dongkrak Minat Masyarakat NTB Berumrah Plus Wisata ke Turki

0
H. Zamroni

Mataram (ekbisntb.com) – Tren perjalanan umrah yang dilanjutkan dengan wisata ke Turki terus menunjukkan peningkatan, termasuk dari Nusa Tenggara Barat. Kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Turki menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya minat jamaah.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bali Nusra, H. Zamroni, mengungkapkan bahwa tren umrah yang dikombinasikan dengan wisata ke Turki terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudahan akses perjalanan, terutama kebijakan bebas visa ke Turki bagi WNI, menjadi pemicu utama tingginya antusiasme masyarakat.

“Kalau dulu ke Turki itu mahal karena harus bayar visa sekitar Rp2,7 juta. Sekarang sudah gratis, jadi orang makin banyak berwisata ke Turki. Dampaknya, muncul tren umrah yang dilanjutkan dengan wisata Turki,” ujar H.Zamroni, Selasa, 20 Januari 2025.

Ia menjelaskan, paket umrah plus Turki umumnya diberangkatkan dalam bentuk konsorsium atau gabungan beberapa travel dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar jumlah jamaah mencukupi satu grup, yakni sekitar 35 orang, sehingga harga paket bisa lebih terjangkau.

“Kalau sendiri-sendiri, biayanya bisa mahal sekali. Makanya biasanya kami konsorsium dengan beberapa travel agar harga paketnya masuk,” jelasnya.

Menurut Zamroni, minat jamaah asal NTB terhadap paket umrah plus Turki terbilang konsisten. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, permintaan terus ada setiap tahunnya. Musim terbaik untuk menjalani umrah sekaligus wisata ke Turki biasanya terjadi pada Desember hingga Januari, bertepatan dengan musim salju di Turki.

“Musim enak itu Desember–Januari. Setelah itu biasanya sudah tidak ada lagi paket umrah plus Turki,” katanya.

Saat ini, harga paket umrah plus Turki berada di kisaran Rp38 juta untuk perjalanan selama 12 hari, dengan rincian tiga hari di Turki, empat hari di Madinah, dan lima hari di Mekkah. Kenaikan minat jamaah juga didorong oleh banyaknya promo tiket penerbangan, khususnya dari maskapai Saudia Airlines.

“Secara statistik, trennya lumayan naik. Dari Amphuri saja sudah kelihatan banyak, belum lagi dari asosiasi travel lain yang juga menjual paket serupa,” tambah Zamroni.

Terkait isu ketegangan geopolitik global, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah, Zamroni mengakui adanya kekhawatiran. Namun, ia menilai kondisi saat ini masih relatif aman bagi perjalanan umrah.

“Awalnya tentu kita cemas dengan ketegangan AS dan Iran. Tapi Arab Saudi menutup ruang udaranya untuk Amerika, sehingga tidak ada potensi gempuran ke Iran. Itu yang membuat kita agak lega,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada 2025 lalu saat terjadi ketegangan antara Qatar dan beberapa negara, sempat terjadi penundaan penerbangan ke arah Turki yang berdampak langsung pada perjalanan jamaah. Namun untuk kondisi saat ini, belum ada gangguan serupa.

“Kalau ruang udara Saudi dibuka untuk AS, pengaruhnya bisa besar. Tapi sekarang relatif aman. Sampai hari ini juga belum ada notifikasi atau larangan dari Kementerian Haji dan Umrah, jadi semuanya masih normal,” tegasnya.

Meski demikian, Zamroni menegaskan bahwa industri travel tetap mengikuti regulasi internasional apabila terjadi kejadian luar biasa di tingkat global. Menurutnya, hal tersebut berada di luar kendali biro perjalanan.

“Kita serahkan pada regulasi dunia. Kalau ada kejadian luar biasa, itu di luar kendali travel. Tapi sejauh ini kondisinya masih aman dan berjalan normal,” pungkasnya. (bul)

NTB Tetap Gencarkan Promosi Investasi di Tengah Konflik Global

0
NTB Tetap Gencarkan Promosi Investasi di Tengah Konflik Global
Irnadi (Suara NTB/bul)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa ketegangan geopolitik global yang melibatkan sejumlah negara hingga saat ini belum berdampak terhadap iklim investasi di daerah. Aktivitas penanaman modal di NTB masih berjalan normal tanpa gangguan signifikan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi, mengatakan bahwa hingga kini belum terlihat adanya pengaruh langsung dari konflik global terhadap arus investasi yang masuk ke NTB.

“Alhamdulillah, sampai sekarang belum nampak ada pengaruh terhadap investasi di NTB,” ujar Irnadi, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, meskipun ketegangan internasional melibatkan banyak negara dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor, kondisi tersebut belum dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di NTB. Baik investor asing maupun domestik masih menunjukkan minat yang stabil.

Irnadi optimistis, konflik global yang terjadi saat ini tidak akan berdampak signifikan terhadap investasi di daerah. Menurutnya, berbagai faktor pendukung investasi di NTB masih cukup kuat untuk menjaga kepercayaan investor.

“Insyaallah tidak berdampak,” tegasnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan minat investasi, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggencarkan promosi potensi investasi yang dimiliki daerah, tidak hanya menyasar penanaman modal asing (PMA), tetapi juga penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Kita tetap melakukan langkah-langkah promosi potensi investasi kita, tidak hanya ke ruang lingkup PMA, namun juga ke PMDN,” jelas Irnadi.

Ia menambahkan, NTB memiliki berbagai sektor unggulan yang terus dipromosikan, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, hingga sektor energi dan industri pengolahan. Dengan promosi yang berkelanjutan dan kemudahan pelayanan perizinan, Pemprov NTB berharap iklim investasi tetap kondusif di tengah dinamika global.

Pemerintah daerah, lanjut Irnadi, akan terus memantau perkembangan situasi global dan menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi perubahan yang berpotensi memengaruhi investasi di daerah. Namun sejauh ini, kondisi investasi di NTB dinilai masih aman dan terkendali. (bul)