Beranda blog Halaman 72

Astra Motor Campus Network Bekali Mahasiswa UNRAM Level Up Skill Interview untuk Siap Berkarier

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di daerah melalui gelaran Astra Motor Campus Network. Bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (UNRAM), Kamis (10/9/2026), kegiatan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis guna meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

Dalam kegiatan tersebut, Astra Motor NTB menghadirkan tiga agenda utama, yakni pemaparan profil perusahaan, pelatihan kiat sukses menghadapi wawancara kerja, hingga edukasi keselamatan berkendara (safety riding). Selain itu, peserta dan civitas akademika juga dimanjakan dengan layanan servis serta pemeriksaan sepeda motor gratis. Technical Service Manager Astra Motor NTB, Rangga Noviar, menyampaikan bahwa Astra Motor Campus Network bertujuan untuk menjembatani dunia industri dengan kalangan akademisi.

“CV yang baik tentu menjadi pintu pembuka untuk dilirik perusahaan. Namun, hal yang paling krusial adalah bagaimana pelamar mampu menceritakan pengalaman mereka secara jelas dan terstruktur saat sesi interview,” ujar Rangga.

Guna mengatasi kendala calon tenaga kerja yang kerap bingung saat diwawancarai, Rangga mengenalkan metode STAR (Situation, Task, Action, Result). Melalui metode ini, mahasiswa diajarkan merinci situasi yang pernah dihadapi, tugas yang diemban, langkah penyelesaian masalah, hingga hasil nyata yang dicapai. Rangga menekankan bahwa SDM lokal NTB, khususnya lulusan UNRAM, memiliki kualifikasi yang sangat bersaing dengan alumni dari pulau Jawa. Peluang karir dan program internship (magang) pun terus dibuka secara berkala melalui saluran resmi perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Admin Finance Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menjelaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin perusahaan dalam mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa.

“Ini menjadi acara rutin kami sesuai arahan pusat. Mahasiswa adalah calon tulang punggung dan aset masa depan perusahaan maupun industri nasional. Harapan kami, lulusan perguruan tinggi tidak menumpuk dalam daftar pengangguran, melainkan langsung terserap di berbagai lapangan kerja,” ungkap Ivan.

Ivan menambahkan, fokus Astra Motor NTB tidak sebatas merekrut calon karyawan untuk internal Astra semata. Lebih dari itu, peningkatan soft skill dan kompetensi individu disasar agar para lulusan siap menghadapi tantangan di perusahaan mana pun. Setelah UNRAM, Astra Motor NTB berencana untuk memperluas jangkauan program Campus Network ke perguruan tinggi lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk menjajaki kerja sama di daerah Lombok Timur hingga kawasan Sumbawa dan Bima. (r)

Night Ride, Full Vibes! 150 Riders Honda Vario Evo Keliling Kota Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Eksis NTB) – Semangat berkendara dan kebersamaan komunitas kembali hadir melalui kegiatan Honda Vario Evo Night Ride yang digelar belum lama ini. Mengambil titik akhir di Ex Bandara Selaparang, kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari konsumen, pecinta sepeda motor Honda, serta anggota Vario Community Lombok.


Kegiatan Honda Vario Evo Night Ride menjadi salah satu bentuk aktivitas Honda dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang tidak hanya berorientasi pada produk, tetapi juga membangun kedekatan dengan komunitas dan konsumen. Mengusung konsep berkendara di malam hari, peserta diajak menikmati suasana Kota Mataram sekaligus mempererat rasa persaudaraan antar pecinta Honda Vario.


Rangkaian kegiatan diawali dengan start dari Kantor Astra Motor NTB. Seluruh peserta kemudian melakukan city rolling dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Mataram sebelum akhirnya tiba di Ex Bandara Selaparang sebagai lokasi finish.


Dengan suasana malam Kota Mataram, rombongan peserta terlihat antusias mengikuti perjalanan. Kehadiran anggota Vario Community Lombok juga memberikan warna tersendiri dalam kegiatan, sekaligus menunjukkan kuatnya peran komunitas Honda sebagai bagian dari ekosistem pengguna sepeda motor Honda di Nusa Tenggara Barat.


“Melalui Honda Vario Evo Night Ride, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi konsumen serta komunitas. Kegiatan seperti ini menjadi momentum untuk menikmati pengalaman berkendara bersama sekaligus memperkuat silaturahmi dengan komunitas Honda di NTB,” ujar Yehezkiel Felix sebagai Marketing Manager Astra Motor NTB.


Selain menjadi ajang city rolling, Honda Vario Evo Night Ride juga menjadi ruang bagi peserta untuk menikmati kebersamaan dalam suasana yang lebih santai dan penuh semangat. Aktivitas ini sekaligus memperkuat positioning Honda Vario Evo sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda yang aktif, dinamis, dan senang mengeksplorasi berbagai pengalaman baru.


Kegiatan yang berakhir di Ex Bandara Selaparang tersebut ditutup dengan suasana kebersamaan antara peserta, komunitas, dan pihak Honda. Antusiasme sekitar 150 peserta menjadi bukti bahwa aktivitas berbasis komunitas dan pengalaman berkendara masih menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat hubungan Honda dengan konsumennya.


Melalui kegiatan Honda Vario Evo Night Ride, Honda kembali menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan aktivitas yang fun, aktif, dan dekat dengan gaya hidup masyarakat NTB, sekaligus membangun ekosistem komunitas Honda yang semakin solid di wilayah Nusa Tenggara Barat. (r)

Delapan WNA di Sumbawa Barat Dideportasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Delapan WNA di Sumbawa Barat Dideportasi
(EKBIS NTB/ist) DEPORTASI - Delapan WNA asal Cina dengan pengawalan ketat petugas Imigrasi saat akan dideportasi melalui Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pada, Minggu (13/9).


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap delapan Warga Negara Asing asal Cina (WNA) pekan kemarin. Mereka diduga melakukan aktivitas pertambangan rakyat di Desa Belo, Kecamatan Jereweh.


“Mereka kita deportasi karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian yakni penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di wilayah Indonesia,” kata Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikkim) Kelas II TPI Sumbawa, Abdul Haris kepada wartawan pekan kemarin.


Pendeportasian terhadap kedelapan WNA tersebut, telah dilaksanakan Minggu (13/9), melalui Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum dideportasi mereka telah menjalani proses pemeriksaan keimigrasian dan ditahan sementara di rumah detensi Kantor Imigrasi.


Ketentuan tersebut mengatur mengenai kegiatan orang asing yang diduga dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin tinggal. Pendeportasian hingga keberangkatan terhadap delapan orang WNA tersebut, juga mendapatkan pengawalan ketat.


“Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan proses persiapan dan keberangkatan kedelapan WNA berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan prosedur keimigrasian,” jelasnya.


Selain dideportasi lanjut Haris, kedelapan WNA tersebut juga dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan atau dilarang masuk ke Indonesia. Tindakan tegas itu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Haris menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing,termasuk juga memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Sinergi antar instansi dalam proses penanganan dan pengawalan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tindakan keimigrasian berjalan secara efektif, profesional, dan terukur,” tukasnya. (ils)


Jadi Sentra Bongkar PupukPAD Pelabuhan Soro Kempo Capai Rp450 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Sentra Bongkar PupukPAD Pelabuhan Soro Kempo Capai Rp450 Juta
(EKBIS NTB/dok) BERSANDAR – Kapal muat jagung bersandar di Pelabuhan Soro Kempo. Pelabuhan Soro Kempo di Kecamatan Kempo menyumbang PAD mencapai Rp450 juta per tahun.


Dompu (EKBIS NTB) – Pelabuhan Soro Kempo di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tidak hanya menjadi pintu keluar masuk kapal pengangkut hasil bumi, khususnya jagung untuk dikirim ke luar pulau. Pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Dompu itu kini mulai dimanfaatkan sebagai lokasi bongkar kapal pengangkut pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani.


Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH., kepada Suara NTB, Minggu (13/9), mengatakan aktivitas kepelabuhanan di Soro Kempo terus berkembang. Selain mendukung aktivitas perdagangan hasil pertanian, pelabuhan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Menurutnya, seluruh retribusi yang ditarik dari jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Soro Kempo disetorkan ke kas daerah dan menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Dompu. “Hingga saat ini, sekitar Rp450 juta yang disetorkan dari jasa kepelabuhanan ke kas daerah sebagai PAD tahun 2026,” ungkapnya.


Anshar menjelaskan, Pelabuhan Soro Kempo memiliki sejumlah keunggulan sehingga diminati pelaku usaha. Salah satunya akses pelabuhan yang relatif mudah dari gudang serta pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Dompu.


Selain itu, kondisi wilayah yang aman, keterbukaan masyarakat, serta respons cepat pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan turut memberikan rasa nyaman bagi pengusaha maupun anak buah kapal (ABK).


Dengan berbagai keunggulan itu, pemanfaatan Pelabuhan Soro Kempo kini tidak lagi terbatas pada aktivitas pengiriman jagung. Distributor pupuk mulai memilih pelabuhan tersebut, sebagai tempat sandar kapal yang membawa pasokan pupuk untuk kebutuhan Kabupaten Dompu dan daerah sekitarnya. “Ini yang patut diapresiasi,” katanya.


Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah dua kali kapal pengangkut pupuk memanfaatkan Pelabuhan Soro Kempo untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Setiap kali kegiatan, pupuk yang dibongkar mencapai sekitar 2.000 ton.


“Selain jagung, kegiatan bongkar pupuk juga mulai memanfaatkan Pelabuhan Soro. Sudah dua kali kegiatan bongkar pupuk dengan jumlah tonase 2.000 ton setiap kali bongkar muat,” jelasnya.


Menurut Anshar, semakin beragamnya aktivitas di Pelabuhan Soro Kempo menunjukkan keberadaan pelabuhan tersebut, memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas kepelabuhanan juga berpotensi memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap PAD Kabupaten Dompu. (ula)


Pemkab Dompu Lirik Investor Pengembangan Tambak Udang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Dompu Lirik Investor Pengembangan Tambak Udang
(EKBIS NTB/dok) Amiruddin


Dompu (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu mulai dilirik investor untuk pengembangan budidaya udang vaname. Potensi wilayah pesisir yang dimiliki dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan menjadi kawasan tambak udang berskala investasi.


Potensi perairan Kabupaten Dompu yang mencapai 1.968,17 kilometer persegi meliputi Teluk Cempi, Teluk Saleh dan Teluk Sanggar menjadi salah satu modal pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Pekat, khususnya di kawasan Teluk Saleh mulai menjadi perhatian calon investor.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut., kepada Suara NTB, Minggu (13/9) mengakui wilayah Dompu memiliki potensi untuk menjadi salah satu lokasi utama budidaya udang vaname.


Menurutnya, potensi tersebut didukung kondisi geografis wilayah terutama kawasan pesisir yang dinilai ideal untuk pengembangan tambak. Selain aspek teknis, budidaya udang juga memiliki prospek ekonomi yang cukup menjanjikan.


Potensi tersebut kemudian ditawarkan kepada sejumlah calon investor. Beberapa investor mulai menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Dompu, salah satunya di wilayah Kecamatan Pekat. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian.


“Di Desa Pekat kita fasilitasi untuk investasi tambak udang sebagai program kerja sama dengan Bank Indonesia. Saat ini masih dalam tahap kajian oleh BI dan calon investor,” ungkap Amiruddin.


Ia menjelaskan, rencana investasi tambak udang di Desa Pekat diperkirakan mencapai Rp30 miliar dengan luas lahan sekitar 10 hektare. Lahan tersebut merupakan milik masyarakat dan rencananya akan dibebaskan oleh investor setelah hasil kajian teknis menyatakan lokasi tersebut layak dikembangkan.


“Kalau hasil kajiannya sudah menyatakan layak, nanti lahan masyarakat itu akan dibebaskan oleh investor,” jelasnya.


Selain Desa Pekat, sejumlah lokasi lain di Kabupaten Dompu juga mulai dilirik pengusaha untuk pengembangan budidaya udang. Pihaknya, kata Amiruddin, akan memfasilitasi investor yang tertarik mengembangkan potensi kelautan dan perikanan daerah.


Pihaknya akan membantu memastikan rencana investasi dapat berjalan sesuai potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Bahkan, beberapa rencana investasi sektor kelautan dan perikanan telah diajukan kepada Bank Indonesia.


“Kita ajukan beberapa rencana investasi ke BI, tapi yang lolos seleksi untuk investasi hanya tambak udang. Investasi ini berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” terangnya. (ula)


Belasan Hektare Lahan Terbakar di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Belasan Hektare Lahan Terbakar di Sumbawa
(EKBIS NTB/ist) PADAMKAN API – Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Sumbawa berusaha memadamkan api di salah satu kawasan hutan pekan kemarin.


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Sumbawa, mencatat empat kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi dalam sehari. Hal ini terjadi akibat cuaca ekstrem.


“Potensi kebakaran lahan akhir-akhir cukup tinggi karena cuacanya sangat panas. Hari ini saja ada empat kasus kebakaran lahan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk,” kata Kabid Pemadam dan Penyelamatan Disdamkarmat Kabupaten Sumbawa, Syahruddin Fachri kepada Suara NTB, Minggu (13/9).


Ia menyebutkan, lahan yang terbakar tersebut rata-rata memiliki luas sekitar 0,5-15 hektar dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Bahkan kejadian kebakaran lahan yang terjadi di Simpang Boak mencapai sekitar 15 hektar. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan tiga unit Fire Jeff . “Data hingga bulan Agustus sudah ada 80 kasus kebakaran lahan. Hasil pengecekan diduga lahan tersebut sengaja dibakar untuk penanaman komoditas jagung jelang musim hujan mendatang,” ucapnya.


Terkait adanya masyarakat yang sengaja membakar lahan, pihaknya meminta ke masyarakat untuk memantau ketika ada lahan yang dibakar,sehingga api tidak melebar ke lokasi lainnya terutama wilayah yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat.


“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, kalaupun terpaksa dibakar harus tetap dipantau dan diawasi agar tidak melebar ke pemukiman masyarakat,” ujarnya.


Penanganan yang dilakukan hanya untuk meminimalisir kebakaran yang meluas ke permukiman masyarakat. Bahkan untuk kegiatan operasi, pihaknya memastikan armada mobil tanki yang ada saat ini bisa digunakan untuk melakukan upaya pemadaman.


“Armada kita saat ini di Mako ada 3 unit dan satu unit mobil tanki. Ketika ada kejadian, mobil ini sudah siap beroperasinya ke wilayah yang membutuhkan bantuan,” tukasnya. (ils)


Polisi Segel Lokasi Pertambangan Rakyat di Lantung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Polisi Segel Lokasi Pertambangan Rakyat di Lantung
(EKBIS NTB/ist) SEGEL – Polres Sumbawa menyegel lokasi tambang rakyat di Kecamatan Lantung pekan kemarin. Masyarakat diimbau agar tidak menjalankan aktivitas tambang ilegal.


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Kepolisian Resort Sumbawa memastikan melakukan penyegelan lokasi pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung. Penyegelan ini dilakukan pasca tiga orang pekerja meninggal dunia di lokasi penggalian emas tersebut.


“Kami telah melakukan tindakan kepolisian dengan memasang police line termasuk memasang imbauan,agar tidak melakukan aktivitas di lokasi pertambangan tersebut,” tegas Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, kepada wartawan pekan kemarin.


Edukasi terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan juga terus dilakukan. Sementara yang menjadi atensi khusus saat ini yakni tambang ilegal yang menggunakan alat berat dan dimiliki oleh para investor.


Pihaknya juga sudah melakukan pengecekan lokasi tambang bersama Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot dan pimpinan anggota DPRD. Hal tersebut dilakukan, untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan di lokasi tersebut agar tidak menimbulkan korban jiwa lagi.


“Kami sudah cek ke lokasi untuk kita pastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang dikhawatirkan terjadi nanti,” tambahnya.


Selain penegakan hukum, Polres Sumbawa mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil langkah pencegahan secara terpadu. Sosialisasi mengenai bahaya pertambangan tanpa izin perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali.


Marieta juga memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dugaan adanya pekerja asing di lokasi tambang tersebut. Tujuannya meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan serta menjaga kondusifitas wilayah.


“Kami tetap memberikan atensi serius terhadap persoalan tambang ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi aktivitas tambang ini mengakibatkan adanya masyarakat yang pro dan kontra,” tukasnya. (ils)


Pendaftar Magang ke Jepang Lebih dari Dua Ribu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendaftar Magang ke Jepang Lebih dari Dua Ribu
H. Aidy Furqan (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengantongi 2.000 lebih nama calon magang ke Jepang. Mereka ini akan diseleksi karena kuota Pemprov hanya 2.000 orang.


Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, mengatakan karena pendaftaran mencapai lebih dari kuota, pihaknya akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan ke Jepang.


“Karena untuk ke Jepang ini dia tidak mudah, tidak serta merta, dia butuh pelatihan,” ujarnya akhir pekan kemarin.
Ia melanjutkan, 2.000 lebih nama itu didapatkan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Bagi calon yang bisa lulus N3, peserta bisa mendapatkan beasiswa kuliah sembari bekerja. Sementara, bagi calon dengan kemampuan N4 diperuntukkan hanya untuk bekerja.


“Kalau native 5 kayaknya belum bisa deh. Jadi kalau kemampuan bahasanya N3, bisa kuliah dulu sampai dengan diploma 3 atau S1, setelahnya tidak boleh pulang. Langsung kontrak kerja 3 tahun,” lanjutnya.


Dalam mencari calon magang ke Jepang, mantan Kepala Dinas Dikbud NTB ini mengaku bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB untuk menguji coba kelas migran di empat SMK, dua di Lombok, sisanya di Sumbawa.


“Kami sudah memulai program itu dan pelatihan pendampingannya mulai Oktober, November, Desember,” katanya.


Saat ini, Aidy mengaku masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait dengan aturan keberangkatan 2.000 orang tersebut. Yang pasti, sambungnya pihaknya kini telah mendapatkan nama-nama yang akan diusulkan.


“Kan syaratnya kemarin mereka minta dicarikan orangnya. Nah, sekarang sudah dapat saya orangnya nih,” sambungnya.


Selain dari LPK, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi penerima magang dan beasiswa ke Jepang. Asalkan memenuhi persyaratan seminimal-minimalnya N4.

Menurutnya, Pemerintah Jepang membuka kuota beasiswa dan magang sebanyak-banyaknya karena tingginya jumlah universitas di negara tersebut. Adapun anggaran untuk masing-masing anak diestimasikan sekitar Rp300 juta, dengan persyaratan wajib bekerja selama tiga tahun di Jepang setelah lulus kuliah.


“Kalau yang kuliah langsung kerja itu gajinya Rp15 sampai Rp25 juta. Kalau yang kerja itu Rp25 juta ke atas,” tambahnya.


Di samping 2.000 orang yang akan diberangkatkan ke Jepang, Disnakertrans NTB juga kini tengah menyiapkan pemberangkatan untuk 40 orang yang akan kerja ke negeri Sakura tersebut. 40 orang itu kemungkinan besar akan dikirim tahun ini atas permintaan Pemerintah Jepang di tahun lalu.


“Mandiri ini, tapi sudah dijamin ada penempatan,” pungkasnya. (era)

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Pergub Batas Atas Tarif Hotel Berpotensi Dicabut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang MotoGP Mandalika 2026, Pergub Batas Atas Tarif Hotel Berpotensi Dicabut
SIRKUIT - Sirkuit Mandalika yang menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Saat MotoGP, harga kamar hotel cenderung dimanfaatkan oknum tertentu mencari keuntungan. Pada event MotoGP 2026, Pergub Batas Atas Tarif Hotel berpotensi dicabut. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 tentang batas atas tarif hotel dan penginapan saat ada agenda internasional di NTB berpotensi dicabut. Hal ini dilakukan menyusul harga akomodasi yang kerap kali menuai masalah ketika pelaksanaan MotoGP Mandalika.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Ahmad Nur Aulia, mengatakan telah mengusulkan dua opsi berkaitan dengan Pergub tersebut, antara pencabutan atau melakukan revisi. Ia mengaku, kedua opsi tersebut disetujui oleh Gubernur. Saat ini, Pergub itu masih ditelaah oleh Biro Hukum dan HAM Setda NTB untuk mencari solusi terbaik, apakah direvisi atau dicabut.


“Kita buat kajian untuk pimpinan. Dan pimpinan meminta kita berkoordinasi dengan Biro Hukum, mana yang terbaik dari dua opsi ini. Revisi atau pencabutan yang akan diambil,” ujarnya pekan kemarin.


Munculnya dua opsi ini, lanjutnya guna memastikan tak ada lagi persoalan terkait dengan akomodasi saat pelaksanaan MotoGP Mandalika. Harapannya, salah satu opsi bisa memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha. “Ya intinya regulasi itu diharapkan bisa efektif memberikan dampak di lapangan,” lanjutnya.


Menurutnya, setelah beberapa kali pelaksanaan MotoGP di NTB, muncul beberapa permasalahan akibat dari penerapan Pergub Nomor 9 Tahun 2022 itu. Dalam peraturan tersebut, di atur zona inti atau kawasan Mandalika boleh menaikkan harga hingga 300 persen, zona dua atau Mataram dan Senggigi bisa menaikkan harga hotel hingga 200 persen, dan zona tiga 100 persen.


“Tapi kita lupa mengatur harga dasar dari 100, 200, 300 persennya. Karena harga hotel ini termasuk harga dynamic price. Harga yang banyak komponennya, dan sangat dinamis,” lanjutnya.


Di samping itu, banyak oknum-oknum broker yang memanfaatkan Pergub tersebut dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Akibatnya, banyak masyarakat yang takut dengan harga hingga berdampak pada hotel atau penginapannya.


“Broker ini kadang ada rasanya, tapi tidak ketemu orangnya. Praktik-praktik seperti itu kan tentunya tidak sehat,” katanya.


Dalam Pergub tersebut, tidak dijelaskan secara pasti dan terperinci mengenai sanksi bagi oknum nakal yang memanfaatkan momentum MotoGP untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Untuk itu, perlu adanya sanksi yang jelas agar oknum tersebut diberikan efek jera.
“Itu yang menjadi catatan dan rekomendasi kita. Kalau memang ini bisa disempurnakan melalui proses revisi. Tapi kalau memang ketentuannya tidak ada dan sebagainya tentunya harapannya bisa dicabut,” jelasnya.


Mantan Kepala DPMPD Dukcapil NTB itu menilai, dengan membiarkan tanpa merevisi atau mencabut Pergub tentang ambang batas atas tarif hotel dan penginapan itu, dinilai sebagai pembenaran atas kelakuan oknum-oknum yang memanfaatkan momen MotoGP.

Karena hal itu, dua opsi tersebut muncul guna memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun wisatawan saat event MotoGP berlangsung. (era)

KPM Diblokir Akibat Judol, Masyarakat Diminta Proaktif Sanggah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KPM Diblokir Akibat Judol, Masyarakat Diminta Proaktif Sanggah
(EKBIS NTB/dok) Arief Suryawirawan

Giri Menang (EKBIS NTB) -Penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang dicoret dari bantuan lantaran terdeteksi Judi Online (Judol) mencapai 10 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah KPM di Lobar yang terafilaliasi Judol ini tertinggi dibandingkan daerah lain di NTB. Untuk itu, warga pun diminta untuk proaktif melakukan sanggahan agar bisa dipulihkan atau masuk lagi dalam data penerima bantuan.


Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar, Arief Suryawirawan menyebutkan, dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperoleh dari Pemerintah Pusat terdapat hampir 10 ribu KPM yang terdeteksi Judol. Bagi penerima yang diblokir ini pun bisa melakukan sanggahan. Masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan sanggahan apabila menemukan data kondisi sosial ekonomi yang dinilai belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.


Pemerintah telah menyediakan mekanisme pengusulan dan sanggahan untuk terus menyempurnakan DTSEN. “Data ini terus berkembang. Tingkat inclusion error dan exclusion error masih ada, tetapi sudah jauh menurun,” ujar Arief saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/9/2026).


Ia menjelaskan, DTSEN pada awalnya dibentuk melalui proses sinkronisasi sejumlah basis data, di antaranya Regsosek, DTKS dan P3KE, kemudian dipadankan dengan data dari Pertamina, PLN serta Dukcapil.


Dalam perkembangannya, data tersebut terus disempurnakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan masing-masing.


Menurut Arief, kondisi tersebut membuat data DTSEN tidak bersifat statis. Artinya, apabila terdapat warga yang kondisi sosial ekonominya belum tergambarkan secara tepat, masih tersedia ruang untuk melakukan perbaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.


Arief mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyediakan mekanisme sanggahan bagi masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.


Proses tersebut dapat dilakukan melalui operator SIKS-NG di desa. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.


Selain melakukan sanggahan, masyarakat juga dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial tetapi belum tercatat sebagai penerima. “Kalau kita menemukan warga yang seharusnya dapat bantuan tetapi belum dapat, sudah dibuatkan Aplikasi Cek Bansos. Siapa pun bisa mengusulkan,” jelasnya.


Melalui Aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan status bantuan sekaligus memanfaatkan fitur pengusulan sesuai mekanisme yang tersedia.


Arief menekankan, akurasi data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, khususnya aparat lingkungan hingga pemerintah desa, memiliki peran penting dalam memastikan data yang diusulkan benar-benar menggambarkan kondisi warga.


Menurutnya, proses pengusulan idealnya dimulai dari tingkat RT karena aparat lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya sehari-hari.


“Pengusulan yang terbaik itu dari RT, karena yang paling tahu kondisi warganya adalah Pak RT. Kemudian diusulkan ke kepala dusun dan masuk ke desa,” katanya.


Ia meminta pemerintah desa memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami jalur pengusulan maupun sanggahan dan tidak hanya menunggu ketika terjadi persoalan terkait bantuan sosial.


Arief juga mengingatkan adanya periode pengusulan yang perlu diperhatikan masyarakat dan pemerintah desa. Pengusulan dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 hingga 10.


Selanjutnya, usulan tersebut direkap di tingkat kabupaten pada tanggal 12 dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pada tanggal 14 dilakukan proses penandatanganan oleh pimpinan daerah.


Arief berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal yang tersedia untuk memastikan data sosial ekonomi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.


Menurutnya, perbaikan data membutuhkan partisipasi semua pihak. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran, sementara masyarakat dapat berperan dengan memberikan informasi apabila menemukan data yang belum sesuai.


“Yang harus kami kencangkan sekarang adalah sosialisasi, terutama kepada teman-teman di desa, supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pengusulan maupun sanggahan,” pungkasnya. (her)

1...717273...1,070Halaman 72 dari 1,070