Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 72

Indonesia Anti-Scam Centre Berhasil Kembalikan Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam

0

Mataram (Suara NTB) – Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan Rp161 miliar yang merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir IASC dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan. Data merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu yang dihadiri Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam.

Friderica dalam kesempatan ini menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica.

Kejahatan keuangan digital belakangan juga semakin masif dan melampaui lintas batas negara sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Lanjutnya, berbagai modus scam dilakukan oleh pelaku seperti penipuan transaksi belanja, impersonation/fake call, penipuan investasi, penipuan kerja dan penipuan melalui media sosial.

Selain itu, modus love scam juga menjadi modus yang sering dilakukan oleh pelaku di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berbagai tantangan pun dihadapi dalam penanganan scam, seperti: adanya lonjakan jumlah pengaduan, lambatnya pelaporan disampaikan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks dan optimalisasi pengembalian dana.

Mahendra Siregar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lainnya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” kata Mahendra.

Lanjutnya, OJK juga mengapresiasi keberanian dan kesediaan korban scam untuk berbagi pengalaman. Hal ini menjadi lesson learn bagi kita semua dan menjadi motivasi serta meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital dimaksud.

Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar pula jumlah pengembalian dana yang dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih.” katanya.

Lebih lanjut, Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital.

“Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti Scam Centre, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kata Misbakhun.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun.

Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar. Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre/IASC. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC.(bul)

Kado Milad ke-67 Kabupaten Sumbawa: Bank NTB Syariah Persembahkan “Nursery Farm” untuk Masyarakat Sumbawa

0
Kado Milad ke-67 Kabupaten Sumbawa: Bank NTB Syariah Persembahkan “Nursery Farm” untuk Masyarakat Sumbawa

Sumbawa (ekbisntb.com)– Puncak perayaan Hari Jadi (Milad) Kabupaten Sumbawa yang ke-67 pada hari ini, 22 Januari 2026, PT Bank NTB Syariah mempersembahkan sebuah kado yang berbeda dari biasanya.

Bank NTB Syariah menyerahkan fasilitas Nursery Farm (Kebun Bibit) sebagai investasi jangka panjang bagi kelestarian alam dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bumi Sabalong Samalewa.

Jika ulang tahun identik dengan perayaan sesaat, Bank NTB Syariah memilih untuk memberikan sesuatu yang terus tumbuh. Fasilitas Nursery Farm ini dirancang untuk menjadi “jantung” dari program Sumbawa Hijau Lestari. Dengan kapasitas ribuan bibit, tempat ini akan menjadi titik awal dari setiap pohon yang kelak menghijaukan bukit dan pekarangan di Sumbawa.

“Kami ingin memberikan kado yang manfaatnya tidak berhenti di hari perayaan saja. Nursery Farm ini adalah simbol doa kami untuk Sumbawa, agar daerah ini terus tumbuh subur, tangguh, dan masyarakatnya semakin sejahtera.,” ujar Nazaruddin, Direktur Utama Bank NTB Syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank NTB Syariah melihat kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Sebanyak 2.000 bibit pohon produktif seperti Kelengkeng, Nangka, Alpukat, dan Matoa yang diserahkan menjadi bukti bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyambut hangat kado istimewa ini. Beliau menekankan bahwa keberadaan kebun bibit ini adalah jawaban atas kebutuhan petani akan bibit berkualitas untuk periode tanam 2025-2026.

Melalui kado milad ini, diharapkan Kabupaten Sumbawa tidak lagi bergantung pada pasokan bibit dari luar daerah. Kemandirian ini diharapkan mampu Memperkuat Ketahanan Pangan: Melalui hasil buah-buahan dari bibit produktif. Mitigasi Perubahan Iklim: Mempercepat rehabilitasi lahan kritis di wilayah Sumbawa. Pemberdayaan Ekonomi: Membuka peluang usaha baru bagi kelompok tani lokal di sektor pembibitan.

Dengan semangat “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menjadi mitra setia Pemerintah Daerah dalam membangun Sumbawa, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui aksi nyata bagi lingkungan.(bul)

Sejumlah UMKM Jadi Korban Penipuan, PIM NTB Minta Presiden Prabowo Serius Berantas Kejahatan Scam

0
Hj. Ratu Ganefi

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pengusaha perempuan di Nusa Tenggara Barat, dilaporkan menjadi korban kejahatan penipuan keuangan berbasis digital atau scamming. Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTBpun meminta Presiden Prabowo Subianto agar serius dan tegas dalam memberantas kejahatan keuangan yang kian meresahkan.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, di Mataram, Kamis, 22 Januari 2025 mengungkapkan, dalam waktu dekat ini sedikitnya tiga pengusaha perempuan yang tergabung dalam PIM telah menjadi korban scam, dengan total kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Sampai hari ini ada tiga teman-teman UMKM yang sudah kena scam. Padahal, yang kena penipuan kejahatan ini notabenenya orang-orang berpendidikan, punya gelar semua. Bukan orang awam. Lantas bagaimana dengan orang awam kalau yang berpendidikan saja mudah sekali kena tipu kejahatan ini,” ujar mantan senator ini.

Yang paling baru dilaporkan kepadanya adalah, kasus menimpa seorang pengusaha perempuan yang mengalami kerugian hingga Rp65 juta. Kronologinya bermula ketika korban dihubungi seseorang melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor baru, namun dengan foto profil dan gaya komunikasi yang sangat mirip dengan kolega bisnisnya, yang selama ini telah menjadi mitra usaha bertahun-tahun.

Dalam percakapan tersebut, pelaku mengajak korban melanjutkan kerja sama bisnis yang biasa mereka jalankan. Karena merasa yakin dan tidak menemukan kejanggalan, korban pun mentransfer dana kerja sama sebesar Rp65 juta sesuai permintaan pelaku.

“Komunikasinya persis seperti teman bisnisnya selama ini. Tidak ada yang janggal, bahasanya sama, cara bicaranya sama. Baru sadar setelah uang ditransfer dan korban menghubungi langsung teman bisnisnya yang asli,” jelas Ratu Ganefi.

Korban akhirnya memastikan dirinya tertipu setelah mengetahui bahwa kolega bisnisnya tidak pernah menghubungi atau meminta dana tersebut. Kasus ini kemudian langsung dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB pada malam kejadian, dan dilanjutkan dengan laporan resmi ke Polda NTB sekitar dua pekan kemudian.

Namun demikian, Ratu Ganefi menyayangkan tidak maksimalnya perlindungan negara terhadap masyarakat, khususnya UMKM, dari kejahatan siber yang semakin canggih.
“Saya heran, kenapa hacker ini begitu mudah menjalankan aksinya dan sangat memahami karakter komunikasi masyarakat. Di mana kehadiran negara memberikan perlindungan?” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus oleh pihak berwenang, termasuk kemungkinan dana korban bisa kembali. Menurutnya, respon cepat dan layanan pengaduan 24 jam sangat dibutuhkan, mengingat korban biasanya berada dalam kondisi panik dan tertekan.

“Minimal harus ada layanan pengaduan langsung 24 jam dari otoritas. Karena kejadian bisa terjadi kapan saja.Masyarakat harus benar-benar dilayani ketika mengalami kejadian seperti ini,” ujarnya.

Ratu Ganefi menambahkan, kerugian keuangan dampaknya sangat besar bagi pelaku UMKM.

“Kalau ini UMKM yang kena, dampaknya sangat luar biasa. Ini darurat kejahatan keuangan. Rantai ikutannya banyak,” jelasnya.

Ia juga menilai, banyak korban lain yang enggan melapor karena proses pengaduan yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, ia mendorong agar sistem pelaporan disederhanakan dan didukung oleh satuan tugas khusus yang siaga 24 jam, baik secara daring maupun luring.

“Korban itu kaget, blank, seperti terhipnotis. Jangan dibebani dengan formulir yang panjang kalau mau laporan. Lapor saja dulu, sederhanakan syarat-syarat melapor itu, dan tangani dulu persoalannya. Jangan dibebani dengan syarat macam – macam kalau mau melapor,” imbuhnya.

PIM NTB pun berencana menjadi pelopor diskusi dan edukasi bersama OJK, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan UMKM terhadap modus scamming. Sekaligus ingin mendorong edukasi bersama kepada masyarakat.

“Dan kami minta pemerintah serius, saya sampaikan juga ke Presiden Prabowo. Ini menyangkut masyarakat kita, UMKM kita. Penanganan terhadap scam harus jauh lebih serius agar tidak terus berulang. Negara harus maksimal memberikan perlindungan, kenapa begitu mudah orang lain mengakses data pribadi orang,” tutup Ratu Ganefi.(bul)

BPR NTB Mantapkan Langkah Konversi ke Syariah, Target Efektif Januari 2027

0
Lalu Didi

Mataram (ekbisntb.com) — PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) terus mematangkan proses konversi kelembagaan menjadi BPR NTB Syariah. Proses ini ditargetkan rampung pada akhir 2026 dan mulai beroperasi penuh sebagai bank syariah pada Januari 2027.

Direktur Operasional BPR NTB (Perseroda), Lalu Didi Januardi di Mataram, 21 Januari 2026 menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB terkait pembentukan tim konversi. Tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, pemegang saham, serta manajemen internal BPR NTB.

“Tim konversi ini sangat penting, terutama untuk membahas penunjukan konsultan dan penyusunan kajian akademik yang akan menjadi dasar konversi,” ujar Didi.

Ia menambahkan, proses konversi BPR NTB ke sistem syariah juga telah sejalan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Ranperda konversi tersebut saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD NTB dan ditargetkan dapat dibahas serta disahkan pada 2026.

“Secara sederhana, konversi ini memang berujung pada pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun irisan pengajuannya harus lengkap, mulai dari penetapan Dewan Pengawas Syariah, perda, hingga perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” jelasnya.

Menurut Didi, dasar hukum konversi BPR NTB sebenarnya telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016, yang secara tegas menyebutkan bahwa BPR NTB akan bertransformasi menjadi BPR NTB Syariah. Namun, seiring perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan, dibutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan mutakhir.

“Perda tersebut harus diperkuat lagi karena ada perubahan nama, AD/ART, dan berbagai aspek kelembagaan lainnya,” kata Didi.

Ia optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai rencana. Sejumlah konsultan bahkan menyarankan agar operasional konvensional diselesaikan penuh selama 2026, sehingga pada Januari 2027 BPR NTB dapat beroperasi secara resmi sebagai bank syariah.

“Insya Allah kita upayakan clear. Banyak contoh proses izin prinsip keluar di akhir tahun 2026 ini, lalu Januari tahun 2027 diharapkan sudah efektif menjadi BPR NTB syariah,” ujarnya.

Dari sisi orientasi bisnis, Didi menyebutkan bahwa sistem syariah akan membuka ruang pengembangan produk yang lebih luas, khususnya pada pembiayaan berbasis gadai (rahn).

“Produk gadai ini menjadi salah satu andalan karena nilai emas cenderung terus meningkat. Harapannya, ini bisa mendorong pertumbuhan outstanding pembiayaan, terutama untuk sektor produktif,” jelasnya.

Konversi ini, lanjut Didi, juga berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada 2025, BPR NTB telah melakukan survei kepuasan nasabah yang menunjukkan sekitar 80 persen nasabah menyatakan bersedia beralih ke layanan syariah.

“Potensi pasarnya sangat besar. Sekitar 90 persen masyarakat NTB beragama Muslim, dan penerimaan terhadap sistem syariah sangat baik. Bahkan saudara-saudara non-Muslim pun welcome dengan produk perbankan syariah,” tambahnya.

“Konversi ini bukan sekadar transformasi bisnis, tapi juga bentuk komitmen kami untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih inklusif, sesuai nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat NTB,” tandasnya.(bul)

Tiga Konsorsium Gugah Kreativitas Warga Penyangga KEK Mandalika, Ubah Limbah Sekam Padi dan Plastik Jadi Handycraft Bernilai Ekspor

0
Tiga Konsorsium Gugah Kreativitas Warga Penyangga KEK Mandalika, Ubah Limbah Sekam Padi dan Plastik Jadi Handycraft Bernilai Ekspor
Dari limbah sekam, diubah menjadi kerajinan tangan bernilai jual tinggi. (suarantb.com/bul)

Mataram (suarantb.com) – Tiga organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Lombok Eco Kriya menggerakkan kreativitas masyarakat di Pulau Lombok, untuk memanfaatkan limbah sebagai bahan baku produk bernilai jual tinggi. Hasilnya, produk dari sampah yang terbuang selama ini diubah menjadi handycraft yang pasarnya hingga mancanegara.

Tiga organisasi yang terdiri dari Plana, Timba, dan Wise Steps Foundation, dengan dukungan Instellar Impact telah mengembangkan ekosistem pariwisata hijau berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan langsung masyarakat kawasan penyangga Mandalika.

Diseminasi sekaligus peluncuran inisiatif kreatif ini digelar di Tampah Hills, Lombok Tengah, Rabu, 20 Januari 2026, Dihadiri oleh pelaku industri pariwisata, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok masyarakat. Agenda ini menandai puncak capaian Program Catalyst Changemakers Ecosystem (CCE) 3.0 yang telah berjalan sejak Februari 2025.

Founder Plana, Jusuf Christopher Chandra, menjelaskan bahwa konsorsium ini dibentuk untuk menjawab dua persoalan sekaligus. Diantaranya, tingginya ketergantungan terhadap kayu serta belum optimalnya pengelolaan limbah plastik dan jerami.

“Produk yang kami kembangkan adalah material dari sekam padi dan plastik HDPE daur ulang. Dari situ kami memproduksi Planawood, bahan alternatif pengganti kayu yang lebih ramah lingkungan,” ujar Jusuf.

Menurutnya, Planawood telah digunakan pada berbagai proyek pengembangan kawasan dan properti, termasuk di Bali, serta diekspor ke Jepang dan Afrika. Material ini memiliki keunggulan tahan air, antijamur, dan kuat, sehingga cocok untuk kebutuhan pariwisata.

Dari bahan dasar Planawood tersebut, konsorsium kemudian mengembangkan produk turunan berupa kerajinan tangan melalui merek Tusha. Produk Tusha mencakup coaster, tray, tissue box, key holder, hingga berbagai hotel amenities ramah lingkungan.

“Yang kami bangun bukan sekadar produk, tetapi ekosistem tertutup (closed loop). Limbah dikumpulkan dari masyarakat, diolah menjadi bahan baku, lalu dijual kembali ke industri pariwisata sebagai produk bernilai ekonomi,” jelas Christhopher.

Salah satu desa yang merasakan langsung dampak program ini adalah Desa Bonder, Lombok Tengah. Melalui kemitraan dengan Surya Mandiri Handicraft, masyarakat setempat dilatih mengolah Planawood dan limbah plastik menjadi produk kerajinan.

Owner Surya Mandiri Handicraft, Lalu Surya Bakti, mengatakan kehadiran program ini mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Alhamdulillah, bahan baku yang digunakan ini benar-benar baru bagi kami, berasal dari sekam padi dan plastik bekas. Dari situ kami bisa membuat berbagai produk yang dibutuhkan hotel, seperti coaster, tray, dan amenities,” ujarnya.

Ia menjelaskan, plastik bekas dikumpulkan dari warga melalui Bank Sampah Bintang Sejahtera. Plastik tersebut dibeli dari masyarakat, bahkan dalam praktiknya kerap ditukar dengan kebutuhan pokok seperti telur dan minyak goreng agar warga semakin terdorong mengumpulkan sampah.

“Lingkungan jadi lebih bersih, saluran air tidak tersumbat, dan masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan. Ini sangat membantu, terutama karena sebagian besar warga bekerja secara musiman,” kata Surya.

Tak hanya plastik keras, plastik kresek pun diolah. Plastik tersebut dibersihkan, dikeringkan, dipres menjadi lembaran baru, lalu dijahit menjadi tas, dompet, dan pouch dengan melibatkan penjahit lokal serta pengrajin tenun.

Saat ini, sekitar 25 warga telah terlibat dalam rantai produksi, dengan 15 orang di antaranya aktif sebagai pengrajin terlatih, termasuk kaum perempuan. Dalam satu hari, seorang pengrajin mampu menghasilkan hingga 50 unit coaster siap pakai.

Produk-produk hasil olahan masyarakat Desa Bonder kini telah digunakan oleh sejumlah hotel dan vila di kawasan Mandalika, Gili Asahan, dan Gili Air. Bahkan, sebagian produk telah dipasarkan ke luar negeri, seperti Jepang dan Afrika, melalui pameran internasional dan jejaring mitra bisnis.

“Kami memang fokus memperkuat pasar lokal terlebih dahulu, terutama industri perhotelan di Lombok. Tapi peluang ekspor sangat terbuka dan sudah mulai berjalan,” ujar Jusuf.

Untuk memperluas jangkauan pasar, konsorsium juga telah meluncurkan platform digital Tusha.id, yang menjadi etalase produk kerajinan ramah lingkungan berbasis masyarakat. Produk Tusha juga dipasarkan melalui e-commerce nasional.

Selain itu, konsorsium memperkenalkan SOLAH Network (Sustainability of Oceans, Land, Air, and Heritage) sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan program.

Sebagai ekosistem pariwisata hijau sirkular pertama di Pulau Lombok, program ini telah mencatatkan dampak signifikan. Selain mengurangi timbunan limbah plastik dan jerami yang sebelumnya dibakar atau dibuang, pendapatan masyarakat mitra tercatat meningkat rata-rata hingga 30 persen.

Program ini juga meningkatkan kesadaran ratusan warga desa penyangga Mandalika terhadap pentingnya pemilahan sampah berbasis sumber dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

“Target kami bukan hanya mengurangi sampah, tetapi menciptakan dampak holistik—lingkungan terjaga, pengrajin berdaya, petani mendapatkan nilai tambah, dan pariwisata Lombok tumbuh secara berkelanjutan,” demikian Christopher. (bul)

Pemprov NTB Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan

0
Pemprov NTB Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan
Sidak pangan oleh TPID jelang Ramadan di Gudang Bulog Dasan Cermen, Rabu, 21 Januari 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB memastikan stok pangan aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan dan Idul Fitri. Stok beras sebagai komoditas pangan utama saat ini masih tersedia sekitar 154 ribu ton, cukup hingga 10 bulan ke depan. Begitupun dengan ketersediaan telur dan daging ayam.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, pemerintah tetap melakukan pengawasan dan memastikan kebutuhan beras dan telur di sejumlah Bulog dan distributor telur tetap aman.

“Alhamdulillah stok beras kita sangat aman hingga enam bulan ke depan,” ujarnya, Rabu, 21 Januari 2026.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP), Izzudin Mahili. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan di Bulog Dasan Cermen dan PT Baling-Baling Bambu, dipastikan ketersediaan stok tetap aman hingga dengan berakhirnya HKBN.

“Rantai pasok berjalan dengan baik, dan distribusi kepada masyarakat tidak mengalami kendala berarti. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga, terutama menjelang dan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun lonjakan harga. Seiring dengan itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan barang terjamin dan pemerintah daerah bersama TPID terus melakukan pengawasan secara berkala,” imbaunya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (AP) NTB itu juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Media diharapkan dapat menyampaikan informasi yang akurat dan menenangkan agar tidak menimbulkan keresahan.

“Informasi yang benar sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah selama Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, memastikan stok beras yang ada di seluruh gudang Bulog NTB terlampau untuk kebutuhan Ramadan, Idul Fitri, hingga Idul Adha. Bahkan, saat ini Bulog juga sudah mulai melakukan penyerapan gabah dari petani. Sehingga stok yang dimiliki oleh Bulog terus berputar, tersalurkan dan penyerapan tetap berjalan.

“Harga stabil. Belum ada gejolak. Yaa mudah-mudahan tidak ada gejolak harga karena kita di daerah sentra pangan,” harapnya.

Ia melanjutkan, saat ini semua gudang penyimpanan beras di NTB sudah terisi penuh. Bahkan, saking banyaknya produksi padi petani, Bulog kekurangan gudang untuk penyimpanan. Untuk memastikan padi petani dapat terserap sepenuhnya, Bulog akan menyewa beberapa gudang yang representatif untuk penyimpanan beras. (era)

Masyarakat Miskin di Sumbawa Tidak Dibebankan Kenaikan Tarif PDAM

0
Masyarakat Miskin di Sumbawa Tidak Dibebankan Kenaikan Tarif PDAM
Abdul Hakim (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh memastikan rencana penyesuaian tarif dasar air di harga Rp3.200 per meter kubik tidak berlaku bagi masyarakat miskin kategori satu (kemiskinan ekstrem).

“Kita akan klasifikasikan dulu ada yang sosial, rumah tangga miskin satu dan dua. Kemungkinan untuk rumah tangga miskin satu dan dua tidak akan kita sesuaikan tarifnya melainkan hanya kalangan menengah keatas,” kata Dirut Perumdam Batulanteh, Abdul Hakim, kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Abi Hakim melanjutkan, penyesuaian tarif yang saat ini tengah dikaji pemerintah seiring dengan adanya surat Gubernur NTB nomor 497 tahun 2025. Di surat tersebut pun sudah ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk seluruh PDAM yang ada di NTB.

“Kalau boleh jujur kita (Sumbawa) yang paling murah tarif dasar air seluruh Indonesia. Bahkan kita belum pernah menyesuaikan tarif tersebut sejak terakhir dilakukan pada tahun 2014,” ucapnya.

Di masing-masing kabupaten/kota kata dia, memang besaran tarif dasar air berbeda-beda sesuai dengan biaya produksi yang dilakukan. Biaya produksi air saat ini, berada di angka Rp3.500 sementara tarif dasar air di angka Rp2.900 per meter kubik, sehingga perlu disesuaikan lebih lanjut.

“Biaya produksi ini mencakup banyak aspek, gaji karyawan, biaya pengolahan, dan pemeliharaan itu menjadi satu semua menjadi tarif yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM,” ujarnya.

Ia melanjutkan, jika mengacu ke surat keputusan (SK) Gubernur, maka tarif batas bawah yang bisa diterapkan di Sumbawa sebesar Rp3.200 per meter kubik. Besaran tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan, hanya saja pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut.

“Memang sudah harus diterapkan untuk tarif batas bawah itu, tetapi kami masih mengkaji dulu dengan melihat semua sisi jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan, pemerintah tetap akan melihat semua sisi terkait rencana penyesuaian tarif dasar tersebut. Hal itu perlu dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari dan gejolak di masyarakat.

“Penyesuaian tarif memang harus kita lakukan, kalau tidak maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan subsidi selisih tarif tersebut,” jelasnya.

Pemerintah pun meyakinkan, tidak akan serta merta memberlakukan tarif baru tersebut, karena ini merupakan pelayanan publik. Pihaknya juga akan sangat hati-hati mengukur kenaikan ini jangan sampai memberatkan masyarakat rendah.

“Akan salah kita apabila kita naikan. Namun kualitas airnya yang dijual ini tidak bagus. Sehingga kajian harus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tukasnya. (ils)

Lulusan SMK Dipersiapkan Bekerja ke Turki dan Jepang

0
Supriadi (Suara NTB/sib)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB terus mematangkan persiapan untuk menyambut peluang kerja di Turki dan Jepang. Tujuannya, untuk memastikan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB, dapat bekerja di luar negeri setelah lulus.

Kabid Pembinaan SMK Dikpora NTB, Supriadi pada Rabu (21/1/2026) mengatakan, peluang bekerja di luar negeri, khususnya di Turki masih terbuka. Profesi yang dibutuhkan seperti barista, pegawai SPA hingga layanan kesehatan lainnya.

Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyalur untuk memastikan jumlah kuota yang tersedia bagi lulusan SMK di NTB. Selain itu, sejumlah kompetensi keahlian di SMK selarang dengan lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian, ia yakin lulusan SMK NTB, mampu bersaing dan terserap bekerja di perusahaan tersebut.”Kita ini sudah ada mau yang kompetensi keahlian kecantikan kulit rambut untuk SPA itu sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, untuk peluang kerja di Jepang, Supriadi menegaskan bahwa ini bukan hal baru. Lulusan SMK di NTB, banyak yang sudah bekerja di Negeri Sakura itu. “Rata-rata SMK kita, sudah ada siswa-siswi yang bekerja di Jepang,” tuturnya.

Dalam rangka memastikan lulusan siap bekerja di luar negeri, Supriadi mendorong penguatan kemampuan berbahasa. Sekolah diminta untuk terus mengasah kecakapan berbahasa, khususnya bahasa sesuai negara tujuan. Di samping itu, kompetensi keahlian juga terus ditingkatkan.

Ia juga mendorong agar kemitraan sekolah dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) juga terus terjalin. Dengan kerja sama ini, kesiapan siswa untuk bekerja di luar negeri semakin matang.

“Harapan kami, anak tidak harus menunggu untuk bekerja, tetapi begitu tamat mereka langsung bekerja,” tuturnya.

Selain itu, dengan adanya sejumlah sekolah yang telah menerapkan SMK Go Global, persiapan diharapkan semakin matang. Program pemerintah ini untuk mempersiapkan lulusan SMK dan SMA, agar siap kerja di luar negeri secara legal, aman, dan profesional, dengan fokus pada pelatihan keterampilan teknis, sertifikasi, dan bahasa asing agar kompetitif di pasar kerja global. (sib)

Terkumpul Rp764 Juta, Pemda KLU Serahkan Donasi Masyarakat KLU kepada Warga Korban Banjir Aceh Timur

0
Pemda Lombok Utara serahkan secara simbolis donasi kemanusiaan dari berbagai elemen di Lombok Utara. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Pemda Lombok Utara menyerahkan donasi kemanusiaan kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Timur yang dihimpun oleh Pemda Lombok Utara dari berbagai sumber, dari OPD, Baznas, maupun masyarakat Lombok Utara. Bantuan berupa uang tunai tersebut, diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., yang didampingi sejumlah Kepala OPD, dan Kepala lembaga non struktural Lombok Utara.

Bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., Rabu (21/1/2026). Adapun nilai donasi yang terhimpun sebesar Rp764.769.946,-. Nominal tersebut diserahkan melalui transfer dari dan ke rekening antar pemerintah daerah. Sementara, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Bupati Lombok Utara bersama Wabup, menindaklanjutinya dengan penyerahan secara simbolis.

Najmul Akhyar, pada kesempatan di depan Bupati Aceh Timur, berhadap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Timur, dalam masa pemulihan pascabencana. Pihaknya menyadari, jumlah donasi yang disalurkan jauh lebih sedikit dari kebutuhan ideal masyarakat korban bencana pada fase pemulihan.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara atas bantuan dan perhatian yang diberikan, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi masyarakat Aceh Timur yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap semangat kebersamaan dan gotong royong antardaerah ini terus terjaga sebagai kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dan solidaritas kemanusiaan lintas daerah di Indonesia. (ari)

Akibat ‘’Double Transfer’’, Diskop Lotim Minta BRI Kembalikan Rp2,7 Miliar Bantuan UMKM

0
Akibat ‘’Double Transfer’’, Diskop Lotim Minta BRI Kembalikan Rp2,7 Miliar Bantuan UMKM
Baiq Farida Apriani (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Selong segera menarik dan mengembalikan dana bantuan UMKM senilai hampir Rp2,7 miliar ke kas daerah. Permintaan ini menyusul terjadinya kesalahan sistem yang menyebabkan dana dialihkan dua kali (double transfer) kepada ribuan penerima.

Kepala Diskop Lotim, Baiq Farida Apriani, di Kantor Bupati Lotim, Rabu (21/1/2026), menjelaskan bahwa dari total penyaluran bantuan ke berbagai bank, hanya BRI yang mengalami kendala teknis tersebut. Ia menyebutkan nominal dalam data dinas mencapai Rp6 miliar, namun pihak BRI menyatakan angka double transfer sekitar Rp2,7 miliar.

“Yang bermasalah cuma yang BRI. Data kami sebesar Rp6 miliar, sementara data BRI hampir Rp3 miliar. Ada gap. Keinginan kami, uang itu harus segera dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak bisa, pertanggungjawabannya ada di bank,” tegas Baiq Farida, seraya menyatakan bahwa hal ini berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan mekanisme penarikan kembali dana yang sudah diterima masyarakat. “Kalau dari pandangan saya, kira-kira dana yang sudah ditarik itu bisa tidak untuk dikembalikan? Ini dari pihak bank sendiri yang dobel mentransfer, bukan kami,” tambahnya.

Farida merincikan, di Bank BRI, pada tanggal 23 dan 29 Desember 2025 dilakukan permintaan pemindah bukuan dana bantuan UMKM dari Sumber Dana Alokasi Umum untuk 11.419 UMKM, total dananya Rp7,65 miliar. Sumber dana lainnya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk 12.177 pelaku UMKM dengan jumlah dana Rp7,61 miliar. Total keseluruhan dana diterima BRI sebesar Rp15,2 miliar untuk 23.596 UMKM.

Jumlah yang dapat didistribusikan BRI dari sumber DAU Rp6,8 miliar untuk 10.143 pelaku UMKM. Sedangkan dari DBH CHT terdistribusi sebanyak 4.567 pelaku UMKM dengan total dana Rp2,85 miliar lebih. Atau total terdistribusi Rp9,6 miliar untuk 14.710 pelaku UMKM.

Dari laporan tersebut kata Farida, di BRI tidak dapat didistribusikan sebanyak 8.886 pelaku UMKM dengan total dana Rp6,05 miliar. Terlapor juga dari bank lain ada yang belum terdistribusi. Seperti BSI, dari total 495 pelaku UMKM dan Rp340 juta lebih, terdistribusi Rp304 juta untuk 476 pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, dari dana Rp20 miliar Batuan Modal UMKM yang disalurkan Pemkab Lotim ini tersalurkan 68,78 persen. Sisanya 32 persen disebut tidak bisa tersalurkan. Dana yang tidak tersalurkan karena ada salah data penerima yang tidak valid. Seperti antara penerima dengan nama nomor rekening berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Operasional dan Layanan BRI Cabang Selong, I Nyoman Widhi Astawa, mengakui terjadinya kesalahan. Ia menyebut total dana yang harus ditarik kembali adalah Rp2,7 miliar, dengan jumlah penerima yang terkena double transfer sekitar 5.072 orang.

“Dana itu memang harus kembali kita tarik lagi dari masyarakat karena itu bukan haknya. Dari segi hukum pidana, dana yang diperoleh dari transfer ganda itu wajib dikembalikan dan jika tidak mengembalikan bisa dipidana,” jelas Nyoman.

Ia mengakui adanya kelalaian dari sisi sistem bank, meski telah menerapkan asas kehati-hatian. “Mungkin karena sistem kita di akhir tahun, namanya manusia,” ujarnya.

BRI berjanji akan berusaha menarik dana tersebut secara bertahap dari masyarakat. Namun, Nyoman menyadari proses ini tidak mudah. “Kita wajib satu-persatu (menarik).” katanya.

Saat ini, kedua pihak masih berkoordinasi untuk menyamakan data dan menyelesaikan masalah tersebut. Diskop Lotim mendesak agar penarikan dana dilakukan secepatnya untuk menghindari potensi masalah hukum dan keuangan daerah. (rus)