Beranda blog Halaman 71

Wujudkan Kawasan Pesisir Berkelanjutan, Dinas PUPR KLU Identifikasi Tata Ruang Pantai Tiga Gili

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wujudkan Kawasan Pesisir Berkelanjutan, Dinas PUPR KLU Identifikasi Tata Ruang Pantai Tiga Gili
(EKBIS NTB/ist) IDENTIFIKASI - Plt. Kepala Dinas PU KLU, Bambang Gunawan dan jajaran turun ke Gili Trawangan mengidentifikasi ruang publik pantai.

Tanjung (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) KLU, turun melakukan identifikasi tata ruang dan kawasan ROI pantai di tiga Gili. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menata kawasan sempadan pantai di Gili Trawangan.


Plt. Kepala Dinas PUPR PKP KLU, Bambang Gunawan, ST., MT., Senin (14/9/2026) mengungkapkan, ia dan jajaran sudah turun ke Gili Trawangan pada Minggu (13/9). Pihaknya mengidentifikasi tata ruang dan sempadan pantai sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan pesisir yang tertib, nyaman, aman, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis dan daya tarik pariwisata.


“Penataan sempadan pantai diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan wisatawan secara optimal,” ungkap Bambang.


Ia menjelaskan, konsep penataan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengaturan ruang, jalur pedestrian, ruang terbuka publik, area aktivitas wisata, penghijauan, serta penataan fasilitas pendukung seperti tempat duduk, area makan, dan ruang rekreasi. Dalam memanfaatkan ruang publik, stakeholder agar tetap memperhatikan ketentuan tata ruang, perlindungan kawasan pesisir, serta karakteristik Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan KLU.


Tidak hanya itu, Bambang menegaskan pemerintah juga mendorong agar kawasan sempadan pantai tetap memiliki ruang yang cukup untuk aktivitas publik. Batas kawasan yang disebut sebagai ROI pantai sudah jelas. Dengan begitu, tidak seluruhnya dipenuhi bangunan atau fasilitas komersial. Adanya ruang publik yang representatif, akan memberi akses dan kenyamanan semua pihak untuk menikmati keindahan obyek wisata.


Penataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Gili Trawangan sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat tetap dapat berkembang, namun dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir.


“Prinsipnya, kita ingin kawasan pantai Gili Trawangan semakin tertata, nyaman dan menarik, tetapi fungsi sempadan pantai sebagai ruang yang memiliki kepentingan publik dan ekologis tetap harus dijaga,” sambungnya.


Bambang menambahkan, penataan kawasan juga akan diarahkan untuk memperkuat identitas Gili Trawangan sebagai destinasi wisata yang memiliki kualitas ruang publik yang baik. Ruang terbuka, jalur pedestrian, vegetasi, fasilitas rekreasi, serta area aktivitas masyarakat diharapkan menjadi bagian yang saling terintegrasi.


Pemerintah KLU juga menekankan bahwa proses penataan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi eksisting kawasan, aspek lingkungan, serta kebutuhan masyarakat dan wisatawan. Dalam hal ini, jika terdapat sarana usaha yang melanggar, maka perlu kiranya ditertibkan oleh instansi teknis terkait. (ari)

Target dan Capaian PAD, Bupati KLU Tagih Hasil Studi Banding ke Kota Malang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Target dan Capaian PAD, Bupati KLU Tagih Hasil Studi Banding ke Kota Malang
(EKBIS NTB/ist) MEMBUKA - Bupati KLU, H. Najmul Akhyar (tengah) didampingi Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto (kiri) saat membuka evaluasi capaian Pajak dan Retribusi Daerah, Senin (14/9).

Tanjung (EKBIS NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., membuka Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2026 serta Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Anema Wellness & Resort, Senin (14/9/2026). Bupati tegas soal target dan capaian PAD. Ia bahkan “menagih” bentuk inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atas studi banding PAD ke Pemkot Malang.


Bupati mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan tercatat hampir seluruh OPD pengampu pendapatan daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sejumlah OPD yang membukukan capaian rendah, diminta untuk segera mencari solusi sehingga target dapat terwujud.


“Kalau kita melihat paparan yang disajikan, rata-rata kita belum mencapai target. Memang kita masih di pertengahan triwulan, tetapi keterlambatan ini harus segera dicarikan solusinya,” tegas Bupati.


Ia menyambung, pendapatan dari pajak dan daerah dan retribusi daerah tahun ini dianggap masih lemah. OPD Pengampu PAD, ia minta untuk mengoptimalkan sumber daya agar kinerja PAD tiap OPD mencatatkan surplus dari target yang disepakati.


Bupati juga menyinggung peran Kepala Dinas dalam penyelesaian tugas-tugas teknis dan administratif untuk mencapai kenaikan PAD. Ia juga tidak ragu “menagih” sekaligus mendorong inovasi OPD untuk mengimplementasikan perangkat teknologi dalam akselerasi PAD.
“Kita sudah melakukan perjalanan studi tiru ke Malang kemarin. Dan, saya harapkan inovasi itu bisa segera diselesaikan dan diterapkan di sini,” cetusnya.


Najmul menyatakan, akselerasi PAD berbasis teknologi aplikasi harusnya memberikan dua manfaat besar bagi pemerintah daerah. Yaitu, efisiensi kerja karena data tersaji otomatis, dan ketepatan akurasi pendapatan yang meminimalisir potensi pelanggaran atau kebocoran.
“Semua dinas, silakan mencari referensi. Di mana pun ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dengan cara baik, tidak apa-apa kita tiru. Meniru hal yang baik itu tidak masalah,” tegasnya lagi.


Di sisi lain, Najmul menekankan pentingnya koordinasi antar Kepala OPD. Hambatan administratif dalam menginput data anggaran sedianya didiskusikan bersama antar kepala OPD terkait, termasuk dengan Inspektorat Lombok Utara.


Kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., tak menyangkal banyak ide yang diusulkan oleh OPD Pengampu Pajak daerah dan Retribusi daerah. Misalnya, usulan anggaran untuk mendukung penarikan PAD berbasis IT. Namun, menurut Kamah, usulan tersebut kerap tersandung dalam pembahasan anggaran pada Badan Anggaran DPRD.


“Kami di Komisi II sangat sering berdiskusi dengan teman-teman OPD, mereka bercerita bisa meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi jika fasilitas terpenuhi. Tetapi, begitu kami bawa hasil diskusi itu ke Banggar, ‘harus disisir lagi’,” ucap Kamah.


Kamah berharap, sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027, Bappeda selaku perencana sudah mendesain secara matang, terkait usulan OPD untuk mendukung optimalisasi PAD. Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan kedua lembaga ini sangat menentukan dalam mendorong capaian PAD Lombok tanpa hambatan penganggaran pada Banggar dan TAPD. (ari)

Pembangunan Pariwisata Lotim Tak Cukup Sekadar Motivasi, tapi Butuh Keberpihakan Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan Pariwisata Lotim Tak Cukup Sekadar Motivasi, tapi Butuh Keberpihakan Anggaran
(EKBIS NTB/rus) Muhir

RENCANA Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mendorong sektor pariwisata agar lebih bersih, tertata, dan berdaya saing pada 2027 mendapat apresiasi. Namun, di balik target tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pariwisata.


Pertanyaan itu disampaikan Pendiri Repoq Literasi, Muhir, kepada Suara NTB, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan target.


“Pariwisata tidak cukup hanya didorong dengan imbauan. Ia membutuhkan keberpihakan anggaran, perencanaan profesional, tata kelola yang konsisten, dan investasi pemerintah yang terukur,” ujar Muhir dalam pandangannya.


Muhir yang juga mantan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim ini mengatakan, pandangannya tersebut lahir dari pengalaman empiris karena pernah menjadi bagian dari birokrasi pariwisata Lombok Timur. Dari pengalaman itu, ia melihat adanya persoalan klasik dalam pengelolaan sektor pariwisata, yakni tuntutan agar Dinas Pariwisata menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara dukungan anggaran yang diberikan belum tentu sebanding dengan beban dan target pembangunan yang harus dicapai.


Menurutnya, pariwisata merupakan sebuah ekosistem yang mencakup promosi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, atraksi, kebersihan, keamanan, konservasi, ekonomi kreatif, kalender kegiatan, digitalisasi, riset pasar hingga pemberdayaan masyarakat.


Karena itu, apabila Pemkab Lombok Timur serius menjadikan pariwisata lebih berdaya saing pada 2027, ukuran keberpihakan pemerintah semestinya tidak hanya dilihat dari seberapa sering pariwisata disebut sebagai sektor unggulan.


Muhir melihat adanya paradoks yang berpotensi muncul dalam birokrasi. Di satu sisi, PAD dapat diposisikan sebagai kewajiban Dinas Pariwisata. Namun di sisi lain, anggaran pembangunan pariwisata justru dapat diperlakukan sebagai bagian dari sisa kemampuan fiskal daerah.


Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti meminta petani menghasilkan panen melimpah, tetapi pupuk diberikan secukupnya. Begitu pula nelayan diminta membawa hasil tangkapan sebanyak-banyaknya, tetapi sarana pendukungnya tidak diperbaiki.


“Pariwisata pun demikian. Jangan hanya disuruh menghasilkan, tetapi tidak diberi alat untuk menghasilkan,” ujarnya.
Menurut Muhir, kepala daerah memiliki posisi strategis untuk mengubah paradigma tersebut. Jika pariwisata benar-benar hendak dijadikan salah satu mesin ekonomi Lombok Timur, maka kemauan politik harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal.


Dengan kata lain, political will harus menjadi fiscal will—kemauan politik yang terlihat nyata dalam keputusan penganggaran.
Meski demikian, Muhir menegaskan penambahan anggaran bukan satu-satunya jawaban atas persoalan pariwisata. Anggaran besar tanpa perencanaan matang justru dapat menimbulkan persoalan baru.


Yang dibutuhkan, kata dia, adalah anggaran yang profesional, berbasis data dan kebutuhan destinasi, memiliki indikator kinerja, serta dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat.


Ia mengingatkan agar Dinas Pariwisata tidak hanya ditempatkan sebagai “mesin PAD”, sementara ketika hendak membangun sektor pariwisata, dukungan pembiayaan yang tersedia tidak memadai.


Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pariwisata yang sekadar ramai dibicarakan. Masyarakat membutuhkan sektor pariwisata yang benar-benar hidup dan memberikan dampak ekonomi.


Pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menjaga lingkungan, merawat kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat satu faktor yang mungkin tidak selalu menarik untuk dibicarakan, tetapi sangat menentukan masa depan sektor pariwisata: anggaran yang berpihak dan dikelola secara profesional. (rus)

376.983 Penduduk Lobar Masuk Desil 1-4 , 11.952 Warga Menganggur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
376.983 Penduduk Lobar Masuk Desil 1-4 , 11.952 Warga Menganggur
(EKBIS NTB/her) WARGA MISKIN - Warga miskin di Lombok Barat butuh penanganan dari Pemkab Lombok Barat. Di Lombok barat, tercatat sebanyak 376.983 jiwa penduduk masuk Desil 1 hingga 4 atau kategori miskin.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Sebanyak 376.983 jiwa penduduk Lombok Barat (Lobar) masuk Desil 1 hingga 4 atau kategori miskin. Dari jumlah tersebut, sebagian tercatat di Desil 1 atau miskin ekstrem. Warga yang masuk Desil 1 sampai 4 ini tersebar di empat kecamatan sebagai penyumbang terbanyak. Pemkab pun memprioritaskan mereka untuk sasaran penanganan kemiskinan.


Selain kemiskinan, pengangguran juga jadi prioritas yang jumlahnya mencapai 11.952 jiwa. Demikian disampaikan Asisten I Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi mewakili Bupati dalam jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lobar terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, pada Jumat (11/9) lalu.


Fraksi DPRD mempertanyakan tentang jumlah rumah tangga dan jumlah jiwa yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dan sebarannya di kecamatan serta di desa mana saja. Fauzan menjelaskan sampai saat ini jumlah sasaran prioritas kemiskinan Desil 1 sampai dengan Desil 4 di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 118.983 KK atau 376.983 jiwa.


“Untuk Desil 1 tercatat sebanyak 36.031 KK atau 112.293 jiwa. Sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Sekotong, Narmada, Gerung, dan Gunungsari,” sebutnya.


Sementara jumlah pengangguran di Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 sekitar 11.952 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT 2,82 persen. Untuk sebaran pengangguran pada tingkat kecamatan dan desa, Sakernas BPS hanya memiliki cakupan estimasi yang representatif pada tingkat kabupaten.


Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar Arief Suryawirawan mengatakan pihaknya sudah melakukan verifakasi dan validasi (Verval) data 64.106 warga miskin Desil 1 dan 2 Lobar.


Untuk Desil 1, yang diverval 33.813 KK sedangkan untuk Desil 2 sebanyak 30.293 KK. Langkah ini dilakukan untuk mencegah bantuan sosial salah sasaran dan memastikan tepat kepada yang membutuhkan. (her)

Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Air Bersih di Trawangan dengan Pipa Bawah Laut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Air Bersih di Trawangan dengan Pipa Bawah Laut
H Suharto (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBISNTB) – Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Barat-Lombok Utara, H Suharto, menyoroti penanganan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan selama sepakan terakhir. Menurut dia, penanganan krisis air di Gili Trawangan harus memikirkan jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPRD NTB ini menyebut, penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dikelola oleh PT Tiara Cipta Nirwana bekerjasama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung di Gili Trawangan diyakini memakan biaya mahal dan tidak ideal untuk jangka panjang.

Bahkan menurutnya penggunaan sistem SWRO memerlukan operasional yang sangat tinggi, terutama pada daya listrik dan pemeliharaan membran. “Selama menggunakan SWRO mahal jatuhnya. Karena butuh energi listrik dan membran. Membran itu butuh energi besar untuk dorong air,” ujar Suharto pada Senin (14/9).

Dikatakan Suharto bahwa teknologi SWRO pada dasarnya diciptakan untuk skala ekstrem. Sehingga keberadaannya di kawasan wisata justru membebankan para pelaku usaha. Bahkan sistem ini dinilai kurang ideal untuk sektor bisnis.

“Jadi teknik SWRO ini kan teknik yang dipakai ke Bulan. Jadi sistem ini mahal. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan pengusaha, butuh sentuhan pemerintah. Jadi butuh air dari Lombok Utara ke gili-gili,” tegasnya.

Karena itu dia mendorong agar pemerintah daerah memberanikan diri beralih ke pemasangan pipa bawah laut atau underwater piping line dari daratan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuju kawasan 3 Gili. “Lebih baik biaya pipa bawah laut. Orang PLN kabel bawah laut saja bisa, kenapa ini tidak bisa? Berarti ini belum ketemu kontraktor saja, jadi mikirnya susah,” tegasnya.

Suharto pun menyayangkan, selama suplai air disetop, proses transfer air dari daratan KLU ke kawasan Gili yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga dan perhotelan di sana. Bahkan, beberapa hotel sempat berhenti beroperasi ketika suplai air dari SWRO diputus. “Jadi ini butuh komitmen politik,” katanya.

Suharto kembali menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah secara langsung untuk mencari investor maupun menggandeng BUMD setempat untuk memasang pipa bawah laut untuk layanan jangka panjang. “Saya harapkan negara harus hadir. Jadi negara harus invest sedikit, cari investor. PDAM kan bisa di sana, tinggal minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pipanisasi,” tuturnya.

Dia juga menyayangkan batalnya bantuan pipa dari Kementerian PUPR di masa lalu akibat keberadaan PT TCN. Selain itu, dia juga menyayangkan Bupati Lombok Utara yang menolak pemasangan pipa bawah laut ke Gili Trawangan. “Nah inilah yang saya bilang, jadi orientasinya itu tidak murni kepada low-cost. Coba pikirkanlah para pebisnis di sana,” imbau Politisi NasDem ini.

“Para pebisnis ini kan butuh dukungan pemerintah. Nah di sini pemerintah itu harus drain anggaran untuk mendukung fasilitas ke rakyat. Pengusaha-pengusaha yang ada di Trawangan itu yang sebut pelaku wisata juga kan rakyat, masyarakat,” sambungnya.

Oleh karena itu, Suharto mendorong, pemasangan pipa air bawah laut dinilai menjadi satu-satunya solusi permanen, sebagaimana yang telah diterapkan di pulau tetangga. “Harus ada pipanisasi pipa underwater sea, underwater piping line gitu. Gili Air kan sudah menerapkan itu. Tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan SWRO ini, mahal,” pungkasnya. (ndi).

HIMBARSI Salurkan Bantuan Rp318,7 Juta melalui MIM Foundation untuk Pemulihan NTT Pascagempa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
HIMBARSI Salurkan Bantuan Rp318,7 Juta melalui MIM Foundation untuk Pemulihan NTT Pascagempa
(EKBIS NTB/ist) BANTUAN - Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin (tiga dari kanan) menerima simbolis bantuan Pengurus DPP HIMBARSI, Ivan Eroka Yuliadji.

Mataram (EKBIS NTB) – Kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) menyalurkan bantuan sebesar Rp318.739.000 untuk mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut diserahkan kepada MIM Foundation pada Rabu (9/9/2026).


Dana bantuan nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat terdampak, di antaranya masjid, hunian sementara (huntara), serta toilet. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih layak setelah bencana.


Pengurus DPP HIMBARSI, Ivan Eroka Yuliadji, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar HIMBARSI terhadap masyarakat NTT yang sedang menghadapi masa pemulihan.


“Kami keluarga besar HIMBARSI turut merasakan duka yang mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Aksi sosial ini bukan sekadar tentang menyalurkan bantuan fisik, melainkan pesan rasa empati dan persaudaraan,” ujar Ivan.
Menurutnya, bantuan yang dihimpun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan pascabencana.


“Kami berharap bantuan yang terkumpul ini dapat sedikit meredakan kesulitan dan memberikan ketenangan bagi para korban di masa pemulihan ini,” lanjutnya.


Sementara itu, Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin, menyampaikan apresiasi kepada HIMBARSI atas kepercayaan dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat NTT melalui MIM Foundation.


Menurut Romi, kebutuhan masyarakat pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat. Setelah masa tanggap darurat berlalu, masyarakat juga membutuhkan dukungan untuk membangun kembali fasilitas yang menunjang kehidupan sehari-hari.


“Bantuan dari HIMBARSI ini sangat berarti karena diarahkan untuk kebutuhan pemulihan. Masjid, huntara, dan toilet bukan hanya bangunan fisik, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setelah mereka terdampak bencana,” kata Romi.

Ia menambahkan, MIM Foundation akan berupaya memastikan amanah bantuan tersebut disalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.


“Insyaallah amanah ini akan kami jaga dan disalurkan sebaik mungkin. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus tumbuh, karena pemulihan pascabencana membutuhkan kepedulian dan gotong royong dari banyak pihak,” ujarnya.


Gempa yang melanda wilayah NTT pada Agustus 2026 meninggalkan dampak bagi masyarakat dan sejumlah fasilitas umum. Dalam kondisi tersebut, dukungan dari berbagai lembaga menjadi penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan awal para korban, tetapi juga membantu proses pemulihan dalam jangka lebih panjang.


Melalui bantuan ini, HIMBARSI dan MIM Foundation berharap masyarakat terdampak dapat memperoleh kembali fasilitas dasar yang dibutuhkan sekaligus memiliki ruang yang lebih layak untuk menjalani kehidupan dan aktivitas keagamaan di tengah proses pemulihan. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat bersama untuk menghadirkan kepedulian yang tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi berlanjut hingga masyarakat terdampak mampu bangkit dan menata kembali kehidupannya. (bul)

Investasi Dapur MBG Mulai Tertekan, Modal Mandek dan Ancaman Kredit Macet

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investasi Dapur MBG Mulai Tertekan, Modal Mandek dan Ancaman Kredit Macet
(EKBIS NTB/bul) Ismed Maulana

Mataram (EKBIS NTB) – Investasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dipandang sebagai salah satu peluang usaha paling menjanjikan kini mulai menghadapi tekanan. Sejumlah pengusaha bahkan disebut mulai kesulitan membayar cicilan bank karena dapur yang telah dibangun belum juga dapat lampu hijau untuk beroperasi.


Berikut investor dapur MBG, sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB, Ismed Maulana bercerita. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pengusaha adalah meningkatnya beban utang akibat investasi dapur MBG yang belum menghasilkan pendapatan.


Kata Ismed, banyak pengusaha membangun dapur dengan pembiayaan perbankan. Bahkan, sebagian menggunakan sertifikat rumah sebagai agunan kredit.


“Banyak yang gadaikan sertifikat rumah, banyak yang kredit di bank. Mungkin enam bulan pertama masih kuat mengangsur. Tapi setelah itu potensi kredit macet besar,” kata Ismed.


Ia menyebut kondisi tersebut mulai terjadi pada sebagian pengusaha. Biaya pembangunan dapur MBG bisa mencapai sekitar Rp1 miliar, sementara dapur yang sudah selesai tetapi belum mendapatkan kepastian operasional tidak menghasilkan pemasukan untuk membayar kewajiban kredit.


“Kalau sudah enam bulan tidak ada income, mulai batuk-batuk,” katanya mengistilahkan.
Ismed membedakan kondisi pengusaha menjadi dua kelompok. Pertama, pengusaha yang dapurnya sudah memperoleh ID dari Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan secara fisik telah selesai 100 persen, tetapi belum beroperasi.


Kondisi ini dinilai paling berat karena modal sudah telanjur tertanam, sementara kepastian kapan dapur mulai beroperasi belum jelas.
“Dia sudah dapat ID dari BGN, sudah bangun, sudah jadi 100 persen. Kalau dia mengambil uang bank, dia bisa bertahan menunggu sampai kapan dapur ini jalan?” katanya.


Menurut Ismed, tekanan juga dirasakan pengusaha yang membangun dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menyebut banyak dapur di NTB yang telah selesai dibangun, tetapi belum operasional.
“NTB banyak dapur di daerah 3T sudah jadi, cuma belum operasional. Itu stres. Uangnya nyangkut,” ujarnya.


Kondisi ini menurutnya membuat sebagian pengusaha terpaksa menanggung cicilan tanpa pemasukan dari investasi yang dibangun.
Bahkan, kata Ismed, sudah banyak dapur yang ditawarkan untuk dilelang. Namun, tidak juga ada peminat.
Ismed menilai persoalan investasi dapur MBG bukan semata-mata akibat pengetatan kebijakan.

Menurut dia, ketidakpastian lebih banyak dipicu perubahan regulasi BGN yang membuat pengusaha kesulitan menghitung kembali prospek bisnisnya.
Ia menyebut pengusaha yang dapurnya sudah berjalan relatif lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan skema insentif. Sebaliknya, pengusaha yang dapurnya belum beroperasi berada dalam posisi paling rentan.
“Kalau yang sudah jalan, mau insentifnya berubah pun saya rasa masih tetap bisa menyesuaikan. Tapi yang belum jalan, mereka sudah keluar biaya, sementara belum ada income,” tambahnya.


Kondisi saat ini membuat sebagian pengusaha kini tidak lagi mengejar besarnya insentif seperti pada awal program.
“Kita sebenarnya hari ini para pengusaha ini sudah nothing to lose. Tidak lagi berharap Rp6 juta, dibayar Rp3 juta oke, dibayar berapa, yang penting jalan,” ujarnya.


Padahal, Ismed mengakui, pada awal pelaksanaan MBG, investasi dapur dipandang sebagai salah satu peluang usaha yang paling aman dan cerah., HIPMI NTB masih melihat peluang penyelamatan investasi yang sudah terlanjur dilakukan. Ismed mengatakan BGN sebelumnya menyampaikan bahwa negara tidak akan merugikan masyarakat yang telah berinvestasi untuk mendukung program strategis nasional (PSN).


Dapur yang telah terbangun dan memiliki ID resmi, menurut dia, nantinya akan dioperasikan berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Dengan skema tersebut, tolok ukur pembayaran tidak lagi menggunakan angka tetap Rp6 juta per dapur per hari. Besaran insentif sewa akan menyesuaikan jumlah penerima manfaat.


“Jadi nanti insentif sewa dari sisi pengusahanya menyesuaikan dengan jumlah penerima manfaat,” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, jika satu dapur melayani 2.000 penerima manfaat dengan nilai Rp2.000 per penerima, insentif sewanya menjadi Rp4 juta. Jika penerimanya 1.500 orang, maka menjadi Rp3 juta. Menurut Ismed, pola tersebut justru lebih adil karena pengeluaran negara mengikuti jumlah penerima manfaat dan tidak menimbulkan over cost. (bul)

Bale Mentaram Disiapkan Sambut Munas APEKSI 2027, Tender Rp180 Miliar Dibuka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bale Mentaram Disiapkan Sambut Munas APEKSI 2027, Tender Rp180 Miliar Dibuka
(EKBIS NTB/pan BALE MENTARAM - Tampak depan gedung Kantor Wali Kota Mataram atau "Bale Mentaram" di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Senin (14/9/2026).

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram membuka tender pembangunan tahap II Gedung Kantor Wali Kota Mataram atau “Bale Mentaram” di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, dengan total nilai proyek mencapai Rp180 miliar.

Pembangunan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pendaftaran tender telah dibuka secara luas bagi penyedia jasa, mulai dari badan usaha berkualifikasi menengah hingga perusahaan berskala besar.

“Silakan mendaftar, proses lelang sudah ditayangkan,” ujarnya, Senin (14/9).

Ia mengatakan tender tersebut telah dipublikasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Tahapan tender ditargetkan berlangsung hingga pengumuman pemenang pada 7 Oktober 2026.

Lale menjelaskan, proyek senilai Rp180 miliar tersebut direncanakan dibiayai melalui tiga tahun anggaran dengan skema tahun jamak (multiyears).

Menurut dia, pembangunan fisik tahap II mencakup sayap kiri, sayap kanan, hingga bagian belakang gedung. Pada tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada penyelesaian struktur bangunan serta penataan lanskap bagian depan.

Penyelesaian bagian depan gedung menjadi salah satu prioritas karena Kota Mataram akan menjadi tuan rumah Munas APEKSI 2027. Gedung Kantor Wali Kota Mataram yang baru nantinya berpotensi menjadi salah satu tujuan para tamu dari berbagai daerah di Indonesia.

“Gerbang masuk dan tampilan depan kantor wali kota harus siap disajikan sebagai wajah kota yang dapat ditinjau oleh tamu-tamu nasional,” kata Lale.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan pendukung di sekitar lokasi pembangunan, Dinas PUPR memastikan prosesnya berjalan kondusif.

Saat ini, tim penilai independen (appraisal) tengah melakukan survei harga pasar tanah di sekitar lokasi. Dinas PUPR juga telah menyiapkan anggaran awal lebih dari Rp3 miliar untuk pembebasan lahan yang saat ini ditempati toko aksesori telepon seluler.

“Namun, nilai pastinya masih menunggu hasil resmi dari appraisal,” katanya.

Lale mengatakan, apabila hasil penilaian nantinya melebihi anggaran yang telah disiapkan, kekurangan dana akan dianggarkan kembali atau dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan.

“Insyaallah, untuk masalah lahan bagian depan yang belum dibebaskan sudah tidak ada masalah. Tinggal komunikasi,” pungkasnya. (pan)

Jangan Naikkan Harga Berlebihan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jangan Naikkan Harga Berlebihan
(EKBIS NTB/dok) Hj. Baiq Mirdiati

DPRD Kota Mataram mengingatkan pengelola hotel agar tidak menaikkan tarif kamar secara berlebihan menjelang pelaksanaan ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika. Kenaikan harga yang tidak terkendali dinilai dapat membuat wisatawan enggan berkunjung dan justru berdampak terhadap sektor pariwisata serta pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, mengatakan tingkat okupansi hotel saat ini belum menunjukkan lonjakan signifikan. Namun, kondisi tersebut berpotensi berubah ketika pelaksanaan MotoGP semakin dekat.

Seperti diketahui, saat ini tingkat keterisian hotel baru sekitar 50 persen. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi dari pemerintah bersama pihak terkait agar kenaikan tarif penginapan tetap dalam batas kewajaran.

“Kalau sekarang masih belum kelihatan karena ini baru awal. Mungkin di pertengahan atau mendekati MotoGP baru akan terlihat,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (14/9).

Mirdiati menilai pengalaman wisatawan pada pelaksanaan event sebelumnya perlu menjadi perhatian. Kenaikan tarif hotel yang terlalu tinggi ketika terjadi lonjakan permintaan dikhawatirkan membuat wisatawan mencari alternatif penginapan lain, termasuk kos-kosan yang kini banyak menawarkan fasilitas menyerupai hotel.

Ia meminta pemerintah dan dinas terkait aktif berkomunikasi dengan para pengelola hotel untuk mengantisipasi kenaikan tarif yang tidak wajar. Menurutnya, kenaikan harga masih dapat dilakukan, tetapi sebaiknya dalam batas yang rasional dan tidak memberatkan wisatawan.

“Kalau bisa harga tetap seperti biasa. Kalau memang naik, sedikit saja, jangan sampai melampaui batas,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, MotoGP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai momentum sesaat, tetapi menjadi bagian dari upaya menarik wisatawan secara berkelanjutan. Sebab, selain MotoGP, berbagai event lainnya juga berpotensi digelar di wilayah NTB dan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Ia khawatir jika wisatawan mendapatkan pengalaman buruk akibat tarif hotel yang melonjak drastis, mereka tidak akan kembali pada event berikutnya. “Jangan baru ada event sekarang, harga dinaikkan sampai ratusan persen. Ini yang menakutkan wisatawan untuk datang kembali,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai melakukan sosialisasi dan mengingatkan pengelola hotel sejak dini. Dengan tarif yang wajar dan pelayanan yang baik, diharapkan wisatawan tetap tertarik menginap di Mataram sehingga geliat ekonomi dan penerimaan daerah dapat terus meningkat. (fit)

AHM Bawa Pendidikan Vokasi Berstandar Industri ke Ujung Timur Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) memperluas akses pendidikan vokasi berkualitas ke pelosok Indonesia melalui SMK mitra binaan pertama di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kabupaten Sorong. Melalui peresmian dalam penerapan pembelajaran Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong (14/9), AHM bersama Astra Motor Papua membuka kesempatan bagi lebih dari 90 siswa di wilayah Papua Barat Daya setiap tahunnya untuk memperoleh pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

SMK mitra binaan AHM pertama di Provinsi Papua Barat Daya ini secara langsung diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Andreas Taa, S.IP., M.Si., General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, Kepala Wilayah Astra Motor Papua, Gangga Nanda Adi Surya, dan Kepala SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Anetha Ludia Swabra, S.Pd. Kehadirannya memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memperoleh pendidikan berbasis link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui kurikulum dan materi ajar Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda. Berbagai fasilitas belajar-mengajar dapat dimanfaatkan oleh para siswa, seperti beragam materi belajar teknologi sepeda motor Honda terkini, laboratorium praktik berstandar industri, hingga fasilitas e-learning untuk pembelajaran daring guna mendukung kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

Para siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong kini dapat mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Astra Honda di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta yang lulus UKK Astra Honda berhak memperoleh sertifikat UKK Astra Honda, yang secara resmi mengakui kompetensinya setara dengan mekanik Technical Training Level (TTL) 1 di Astra Honda Authorized Service Station (AHASS). Bergabungnya SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong menambah jumlah SMK Mitra Binaan AHM menjadi 716 SMK, dengan rata-rata lebih dari 100.000 siswa setiap tahun yang mendapatkan pendidikan berstandar industri di berbagai provinsi di Indonesia.

“Kami sangat bangga dan bersyukur dapat menjadi SMK Mitra Binaan Astra Honda pertama di Papua Barat Daya. Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi besar bagi seluruh siswa dan guru untuk semakin bersemangat dalam kegiatan belajar-mengajar, terlebih dengan hadirnya berbagai fasilitas baru di sekolah kami,” ujar Anetha selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong.

General Manager Corporate Communication AHM, Bapak Ahmad Muhibbuddin, menyampaikan bahwa perluasan SMK Mitra Binaan AHM hingga ke berbagai wilayah Indonesia merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk membuka akses terhadap pendidikan vokasi berkualitas secara lebih merata. Kehadiran SMK binaan di berbagai daerah diharapkan dapat membantu menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus siap memasuki dunia kerja.

“Dengan peresmian hari ini, Provinsi Papua Barat Daya kini masuk dalam cakupan SMK Mitra Binaan AHM, menjadi yang ke-37 dari total 38 provinsi di Indonesia. Kami berharap dapat mengoptimalkan pemerataan kualitas pendidikan vokasi di Tanah Air agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di industri,” ujar Muhibbuddin.

Hadirnya SMK Mitra Binaan Astra Honda di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong melengkapi lima SMK binaan lainnya yang telah hadir di Pulau Papua dan menjadikan total SMK Mitra Binaan AHM sebanyak 716 hingga akhir September 2026. Dari jumlah tersebut, terdapat 133 SMK berstatus TUK yang dapat dimanfaatkan para siswa untuk mengikuti proses uji kompetensi dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sejak 2010, AHM bersama jaringan sepeda motor Honda di seluruh Indonesia terus mengembangkan pendidikan vokasi dengan memastikan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Kurikulum TBSM Astra Honda serta standar sarana dan prasarana, mulai dari kelengkapan perkakas (tools) praktik, unit motor peraga, simulator pendukung, hingga kompetensi tenaga pengajar yang memenuhi sertifikasi guru dari AHM, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat industri. (r)

1...707172...1,070Halaman 71 dari 1,070