Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 71

Cuaca Ekstrem, Kapal Penyeberangan Lembar–Padangbai Tetap Beroperasi Normal

0
kapal-kapal penyeberangan di Kawasan Pelabuhan Lembar

Mataram (ekbisntb.com) — Aktivitas penyeberangan feri lintas Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) – Padangbai (Bali) dipastikan tetap berjalan normal meski tengah cuaca ekstrem hujan diwarnai angin kencang dalam beberapa hari terakhir.

Hingga saat ini, tidak ada penutupan layanan penyeberangan karena kondisi gelombang dan angin masih dianggap dalam batas aman.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Firman Dandy, menjelaskan bahwa hasil pemantauan selama tiga hari terakhir menunjukkan tinggi gelombang di Selat Lombok berada di kisaran 0,5 hingga 1 meter.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi masih aman. Memang angin cukup kencang, tapi untuk tinggi gelombang segitu, pelayanan kapal feri penyeberangan tidak ada penutupan,” ujar Firman, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menegaskan, hingga kini tidak ada laporan insiden serius yang melibatkan kapal feri anggota Gapasdap Cabang Lembar, termasuk kejadian kendaraan terguling di atas kapal sebagaimana beredar di media sosial.

“Untuk lintasan Lembar–Padangbai, belum ada laporan kapal atau muatan yang sampai terguling. Semua masih aman dan lancar,” tegasnya.

Firman juga memastikan jadwal keberangkatan kapal serta aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar tidak mengalami gangguan. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, aktivitas perdagangan, hingga sektor pariwisata.
“Operasional masih berjalan normal. Harapannya kondisi ini terus aman supaya perekonomian dan pariwisata tetap jalan,” katanya.

Firman menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan kapal biasanya dilakukan apabila tinggi gelombang melebihi 2,5 meter, khususnya untuk kapal berukuran tertentu.
“Kalau ombak sudah di atas 2,5 meter, ada beberapa kapal yang meminta tidak berangkat. Tapi kapal berukuran lebih besar masih bisa diberangkatkan dengan catatan muatan penuh, lashing lengkap, dan stabilitas kapal terjaga,” jelasnya.

Dari sisi jumlah penumpang, Firman menyebut kondisi relatif stabil. Peningkatan sempat terjadi pada momen tertentu, terutama saat ada penutupan layanan fast boat, yang menyebabkan sebagian penumpang beralih menggunakan kapal feri. Namun, untuk penyeberangan masyarakat lokal yang rutin melakukan aktivitas perdagangan, jumlah penumpang masih tergolong normal.

Menurutnya, dengan pengaturan muatan yang padat dan sistem pengamanan yang sesuai standar, kapal masih mampu beroperasi secara stabil meskipun menghadapi gelombang dari berbagai arah.

“Hingga hari ini, dengan ombak masih di kisaran setengah sampai satu meter dan angin yang relatif aman, penyeberangan masih terkendali. Tidak ada masalah,” pungkasnya.(bul)

Listrik Rumah atau Usaha Tak Lagi Mencukupi? Begini Cara Mudah dan Cepat Tambah Daya Lewat PLN Mobile

0
Ilustrasi masyarakat tengah mengakses Aplikasi PLN Mobile untuk menambah daya listrik untuk usahanya.

Jakarta (ekbisntb.com) – Bagi rumah tangga maupun pelaku usaha, kecukupan daya listrik menjadi faktor penting agar aktivitas harian dan operasional bisnis berjalan lancar. Ketika kebutuhan listrik meningkat dan kapasitas daya tidak lagi memadai, risiko gangguan aktivitas hingga tertundanya rencana pengembangan usaha pun tak terhindarkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pelanggan dapat mengajukan tambah daya listrik secara resmi dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile.

Melalui aplikasi ini, PT PLN (Persero) menyediakan layanan tambah daya yang dapat diakses langsung oleh pelanggan. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital, mulai dari perhitungan biaya sesuai ketentuan hingga pemantauan progres layanan secara realtime dalam satu sistem terintegrasi.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa digitalisasi layanan kelistrikan dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi pelanggan di berbagai segmen.

“Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengajukan tambah daya secara mandiri dan resmi. Prosesnya jelas, transparan, dan tercatat dalam sistem, sehingga pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan listrik rumah maupun usaha dengan lebih terencana,” ujar Gregorius.

Ia menambahkan, kecepatan layanan menjadi faktor penting, terutama bagi pelanggan usaha yang membutuhkan kepastian pasokan listrik agar aktivitas operasional tetap berjalan lancar. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggan dapat memantau setiap tahapan permohonan secara langsung hingga pekerjaan teknis selesai.

Cara Mengajukan Tambah Daya Lewat PLN Mobile:
– Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.
– Buka aplikasi dan pilih menu Ubah Daya dan Migrasi pada halaman utama.
– Klik Mulai, lalu pilih ID Pelanggan yang terdaftar atau masukkan ID Pelanggan/nomor meter.
– Tentukan koordinat lokasi pemasangan dan lengkapi data sesuai petunjuk.
– Pilih apakah permohonan diajukan untuk diri sendiri atau orang lain, lalu isi data pelanggan.
– Setujui persyaratan jika telah dipahami, lakukan verifikasi email, dan lanjutkan ke tahap pembayaran.

Selama proses berlangsung, pelanggan dapat memantau status dan perkembangan permohonan melalui menu Daftar Riwayat pada halaman Profil PLN Mobile.

Gregorius menegaskan bahwa layanan digital ini dihadirkan untuk membantu pelanggan menyesuaikan kebutuhan listrik secara lebih adaptif terhadap aktivitas sehari-hari.

“Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan daya listrik secara lebih praktis dan terencana. Dengan dukungan sistem digital, proses tambah daya diharapkan dapat menjaga kelancaran aktivitas di rumah sekaligus menunjang produktivitas dan keberlangsungan usaha masyarakat,” ujar Gregorius.(bul)

Pemkot Mataram Alokasikan Rp1,7 Miliar untuk Perluasan TPAR Kebon Kongo

0
H. Nizar Denny Cahyadi (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pembiayaan perluasan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk menangani kondisi darurat sampah di Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan perluasan lahan TPAR Kebon Kongo direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp4,2 miliar.

“Pembiayaan perluasan lahan ini dilakukan dengan skema sharing, yakni Pemerintah Provinsi sebesar 40 persen, Pemerintah Kota Mataram 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 20 persen,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Menurut Nizar, perluasan lahan tersebut menjadi salah satu solusi strategis penanganan sampah di Kota Mataram yang saat ini telah berstatus darurat sampah. Dengan adanya tambahan lahan, ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok diharapkan dapat kembali normal.

“Ritase pembuangan yang saat ini hanya satu kali sehari diharapkan bisa kembali menjadi empat ritase,” jelasnya.

Ia menjelaskan, perluasan lahan seluas 3.200 meter persegi tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebagai penanganan jangka pendek mencakup lahan seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton sampah. Lahan ini diperkirakan dapat digunakan untuk kebutuhan satu bulan ke depan.

Sementara tahap kedua sebagai penanganan jangka menengah mencakup lahan seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 63.000 ton. Dengan estimasi timbulan sampah Kota Mataram, mencapai 350 ton per hari, lahan ini diprediksi dapat digunakan hingga enam bulan.

“Untuk tahap awal seluas 400 meter persegi saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan, termasuk penataan dan pembangunan talud. Kami targetkan akhir Januari sudah bisa digunakan,” katanya.

Selain itu, Nizar menyebutkan pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang dengan luasan lahan sekitar 4.600 meter persegi dengan kapasitas 255.500 ton, yang diperkirakan mampu menampung sampah hingga 2,5 tahun ke depan.

Terkait skema sharing anggaran, Nizar menjelaskan pembagian biaya disesuaikan dengan volume sampah yang dibuang ke TPAR Kebon Kongo. Kota Mataram disebut menjadi penyumbang sampah terbesar dibandingkan Lombok Barat.

“Karena kontribusi sampah dari Kota Mataram lebih besar, maka porsi pembiayaan juga lebih besar, yakni 40 persen. Lombok Barat 20 persen karena volume sampahnya lebih sedikit, sementara Provinsi NTB 40 persen untuk mendukung operasional TPA regional,” terangnya.

Namun demikian, Nizar menambahkan pembayaran sharing anggaran tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram akan melakukan penggantian anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2026.

Sementara itu, kondisi saat ini ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongo masih dibatasi satu kali sehari. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Mataram yang telah melebihi kapasitas.

“Sembari menunggu penyiapan lahan selesai, kami masih bertahan menggunakan skema darurat sampah yang ada,” pungkasnya. (pan)

Warga Keluhkan Harga Elpiji 3 Kilogram Mencapai Rp35 Ribu

0
Sejumlah tabung gas elpiji 3 kilogram pada salah satu agen di wilayah Kabupaten Bima. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Warga Kabupaten Bima mengeluhkan tingginya harga elpiji bersubsidi 3 kilogram mencapai Rp35 ribu. Kenaikan harga tersebut dirasakan semakin memberatkan masyarakat, terutama karena gas melon merupakan kebutuhan harian rumah tangga.

Salah seorang warga Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Fitri mengaku harga gas melon di tingkat warung eceran saat ini, sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bahkan di tingkat agen, harga juga bervariasi dan kerap dijual di atas ketentuan.

“Di agen kadang masih Rp25 ribu, tetapi ada juga yang Rp 30ribu. Kalau beli di warung bisa sampai Rp35 ribu,” katanya mengeluh ditemui pada, Kamis (22/1/2026).

Menurut Fitri, mahalnya harga gas melon menjadi persoalan utama yang dirasakan warga. Ia menilai, meskipun harga naik, masyarakat masih terpaksa membeli karena gas melon merupakan kebutuhan pokok untuk memasak.

“Ini kebutuhan harian. Mau tidak mau tetap harus dibeli, walaupun mahal,” katanya.

Selain harga yang tinggi, Fitri menyebut kondisi diperparah dengan pasokan gas yang tidak menentu. Warga sering kali harus berkeliling mencari gas, namun tetap harus membayar dengan harga tinggi saat gas tersedia.

“Kalau mahal tapi gampang didapat mungkin masih bisa dimaklumi. Ini sudah mahal, dapatnya juga susah,” ucapnya.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Fitri mengaku terpaksa menambah jumlah tabung gas di rumahnya, agar bisa membeli gas saat stok tersedia di agen.

“Sekarang terpaksa nambah tabung. Jadi kalau ada gas, bisa langsung beli. Kalau menunggu habis, bisa berhari-hari tidak masak,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga Kabupaten Bima lainnya yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyebut harga gas melon yang terus naik menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kecil.

“Kalau ada gas, harganya sudah mahal. Tapi karena ini kebutuhan, tetap harus dibeli,” katanya.

Ia bahkan harus berkeliling di desanya untuk mencari gas, hingga terpaksa mendatangi desa tetangga karena persediaan di desanya sendiri telah habis.

Suara NTB berupaya mengonfirmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. Sampai berita ini ditulis, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kenaikan harga maupun langkah pengendalian yang akan dilakukan. (hir)

Bupati Jarot Pastikan Proyek Rp1,3 Triliun Terealisasi

0
H. Syarafuddin Jarot(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memastikan proyek Integrated Poultry Industry (Budidaya Unggas Terintegrasi) di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir segera terealisasi.

“Jadi, berdasarkan jadwal tentatif rencananya tanggal 29 Januari akan dilakukan groundbreaking dan kami sudah siapkan yang berhubungan dengan persiapan lahan tinggal kita menunggu kepastian,” kata Haji Jarot kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Haji Jarot melanjutkan, pemerintah pada prinsipnya sudah sangat siap termasuk lahan seluas 10-12 hektar maupun di lahan provinsi seluas 41 hektare juga tidak ada kendala. Penyiapan lahan itu dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung program strategis nasional (PSN) di daerah.

“Jadi, ada lima provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi proyek yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga harus kita dukung,” ujarnya.

Haji Jarot tidak menampik untuk mendapatkan program tersebut butuh perjuangan yang cukup berat. Karena banyak daerah yang ingin mendapatkan program ini, ia pun sangat bersyukur Sumbawa masih menjadi lokasi dengan poin tertinggi untuk merealisasikan program tersebut.

“Sumbawa masih dalam list pertama untuk mendapatkan program tersebut. Kami pun memastikan bahwa orang yang bekerja nantinya merupakan putra/putri terbaik Sumbawa,” ucapnya.

Kehadiran proyek ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi membuka peluang besar bagi penguatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah sektor peternakan. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal termasuk pengusaha baru.

“Konsep terintegrasi dari hulu ke hilir kami berharap proyek ini mampu mendorong efisiensi produksi, stabilitas pasokan, dan daya saing industri unggas nasional,” timpalnya.

Haji Jarot menjelaskan, khusus di Provinsi NTB, proyek Integrated Poultry Industry akan dikembangkan sebanyak 16 unit dengan total nilai investasi mencapai Rp1,37 triliun. Dari 16 unit itu, empat unit berada di Sumbawa dan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam pengembangan industri unggas terintegrasi.

“Salah satu unit strategis tersebut berlokasi di kawasan BPHMT di desa Serading yang kini sudah mulai kita lakukan persiapan lahan jelang pelaksanaan ground breaking,” ujarnya.

Pemkab Sumbawa akan memberikan dukungan penuh, baik dari aspek perizinan, kesiapan lahan, hingga koordinasi lintas perangkat daerah,sehingga pelaksanaan proyek ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur Sumbawa masuk dalam proyek tersebut. Ini juga akan mengukuhkan peran Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan peternakan unggas terintegrasi di Indonesia Timur,” tukasnya. (ils)

Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano Kembali Normal

0
Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano Kembali Normal
Kondisi Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Setelah sempat ada penundaan, aktivitas penyeberangan kapal penumpang di lintas Kayangan-Pototano kembali berjalan normal, pada Kamis (22/1/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Aktivitas penyeberangan kapal penumpang di lintas Kayangan-Pototano kembali berjalan normal. Hal ini menyusul dicabutnya kebijakan penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Labuhan Lombok.

General Manager PT ASDP, Erlys Aditya, mengonfirmasi bahwa pelayanan penyeberangan saat ini berjalan tanpa sistem buka-tutup berdasarkan koordinasi dengan KUPP dan syahbandar. “Operasional masih berjalan normal. Kondisi cuaca hujan, perairan relatif aman,” ujar Erlys saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan bahwa penyeberangan saat ini aman untuk dilakukan dan tetap mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku. Namun, Erlys mengimbau para pengguna jasa untuk turut berperan aktif dalam memastikan perjalanan yang lancar. “Agar pengguna jasa dalam merencanakan perjalanan memantau kondisi cuaca dan membuat rencana antisipasi apabila ada kendala perjalanan akibat cuaca,” pesannya.

Pencabutan penundaan SPB dan konfirmasi normalnya operasional oleh PT ASDP menjadi kabar baik bagi mobilitas masyarakat dan barang di lintas tersebut. Kedua otoritas, baik KUPP sebagai regulator pelabuhan maupun PT ASDP sebagai operator, menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

Para calon penumpang direkomendasikan untuk selalu memperoleh informasi terkini dari pihak otoritas pelabuhan atau operator kapal sebelum berangkat ke pelabuhan, guna menghindari ketidakpastian akibat perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan informasi cuaca siang ini Kamis 22 Januari 2026 pada pukul 12.39 Wita, diambil dari KMP. Garda 8 melintang bujur 44 derajat yang berangkat dari Pototano ke Kayangan, cuaca mendung. Kecepatan angin 0.5 – 10 knot dari utara. Ketinggian gelombang laut laut 0,5-1 meter

Pelaksana Tugas Kepala KUPP, Faisal Cahyadi, dalam surat bernomor UM.006/01/15/UPP.LLO/2026 tertanggal 21 Januari 2025, secara resmi membuka kembali layanan penerbitan SPB. Surat sebelumnya yang menunda pemberian SPB karena alasan cuaca buruk (Nomor: UM.006/01/15/UPP.LLO/2026 tanggal 20 Januari 2026) dinyatakan tidak berlaku.

“Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Penumpang Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano dibuka kembali terhitung mulai tanggal 21 Januari 2026,” jelas Faisal Cahyadi dalam surat pemberitahuan tersebut.

Meski operasional telah normal, pihak KUPP mengingatkan pentingnya kewaspadaan. Nakhoda dan operator kapal diwajibkan untuk tetap memantau informasi cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum berlayar. Surat itu juga menegaskan bahwa penundaan SPB dapat diberlakukan kembali jika cuaca memburuk. (rus)

Butuh Rp150 Miliar Per Tahun

0
H. Lalu Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) saat ini telah menjadi kabupaten dengan status Universal Health Covarage (UHC). Di mana hampir 100 persen penduduknya sudah mendapat perlindungan kesehatan. Namun untuk mempertahankan status tersebut tidaklah murah. Setidaknya, Loteng harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 150 miliar pertahun untuk mempertahankan status UHC tersebut.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., kepada awak media usai meresmikan bangunan Puskesmas Pengadang, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. “Cukup berat memang. Tetapi itu semua sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di daerah ini,” sebutnya.

Diakuinya, program UHC menjadi salah satu program yang cukup besar menyedot anggaran daerah. Beberapa upaya pun dilakukan untuk bisa memenuhi alokasi anggaran tersebut. Termasuk di antaranya dengan melakukan rasionalisasi besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pejabat dan pegawai di Loteng.

Kebijakan rasionalisasi TKD tersebut aku Pathul, awalnya sempat menuai polemik di internal pemerintah. Di mana banyak pejabat Loteng yang bergantung dari TKD. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Untuk memastikan kepentingan masyarakat luas, berupa jaminan kesehatan bisa terpenuhi.

“Kesehatan merupakan prioritas pembangunan di Loteng selain pendidikan. Maka semaksimal mungkin anggaran daerah kita arahkan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Merujuk data BPJS Kesehatan Cabang Selong per 1 Januari 2026 cakupan atau capaian program UHC di Loteng mencapai 98,99 persen atau sebanyak 1.130.601 jiwa. Namun dari total kepesertaan jaminan kesehatan tersebut hanya 922.718 jiwa atau sekitar 80,79 persen yang berstatus aktif. Sisanya tidak atau belum aktif.

Kepesertaan BPJS berasal dari beberapa sumber pembiayaan. Terbanyak dari pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sisanya ada perusahaan dan peserta mandiri. “Dengan status UHC tersebut masyarakat Loteng kini tidak perlu khawatir ketika mau berobat atau mau mendapat layanan kesehatan lainnya. Cukup dengan menunjukkan KTP saja,” pungkasnya. (kir)

Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

0
Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot dan rombongan meninjau lokasi pembangunan jalan yang sedang dalam proses pengerjaan, Rabu, 21 Januari 2026. (Suara NTB/Biro Umum dan Adpim Setda NTB)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmennya untuk membangun Pulau Sumbawa guna meretas kesenjangan yang terjadi selama ini antara Pulau Lombok dan Sumbawa di hampir seluruh aspek. Salah satunya infrastruktur jalan.

“Pembangunan di Pulau Sumbawa jauh lebih banyak dibandingkan di tempat lain, bahkan dibandingkan dengan kampung halaman saya (Lombok Tengah) jauh lebih banyak yang kita bangun di Pulau Sumbawa,” kata Gubernur kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/1/2026).

Ia melanjutkan, pembangunan sudah mulai dilakukan sejak pintu masuk Pulau Sumbawa di Poto Tano (Sumbawa Barat) khususnya di infrastruktur jalan. Jalan jalur dua menuju ibu kota kabupaten tersebut sudah sekian tahun diperbaiki akhirnya bisa lebih baik saat ini dan langsung diresmikan penggunaannya.

“Di Lunyuk juga sudah mulai kita perbaiki, tetapi karena keterbatasan anggaran yang kita miliki belum bisa kita selesaikan semua segmen dan akan kita lanjutkan di tahun 2026,” ujarnya.

Selain itu lanjut Iqbal, tiga ruas jalan yang akan ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) yakni Tepal- Batudulang, Tepal- Baturotok, dan Lenangguar- Teladan juga menjadi atensi pemerintah provinsi. Bahkan proses perjuangan untuk mendapatkan proyek IJD tersebut tidak mudah, tetapi karena kerja kolaboratif bisa terealisasi.

“Alhamdulillah tiga ruas jalan tersebut masuk dalam list IJD dan yang akan ditangani tahun ini ada ruas jalan Tepal- Batudulang. Jalan ini menjadi prioritas ditangani setelah puluhan tahun terisolasi,” ujarnya.

Jalan di Samota dengan panjang 1,2 kilometer yang masih putus juga akan menjadi perhatian pemerintah. Bahkan proyek tersebut sudah masuk dalam rencana untuk dituntaskan termasuk jalan Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo- Luair juga akan segera diselesaikan.

“Jalan-jalan yang masih menjadi kendala selama ini tetap akan kita selesaikan tentu dengan melihat anggaran yang tersedia baik di Provinsi maupun di Pusat,” jelasnya.

Penempatan Proyek Integrated Poultry Industry (Budidaya Unggas Terintegrasi) di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir juga menjadi salah satu keberpihakan provinsi untuk pembangunan di Sumbawa.

“Di sektor peternakan banyak sekali program-program dari pusat yang sama-sama kita perjuangkan untuk bisa masuk ke Pulau Sumbawa. Insya Allah Pulau Sumbawa tidak akan saya kesampingkan karena saya sudah janji dengan masyarakat Sumbawa,” tegasnya.

Sebelumnya, Rabu, 21 Januari 2026, Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail.

Gubernur bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD menggunakan motor trail menuju lokasi.

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. “Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu,” ujarnya.

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur menegaskan langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas.

“Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan,” tambahnya.

Sementara Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. “Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama,” tandasnya.

Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana.

“Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih,” ujarnya. (ils)

14 Proyek Strategis NTB 2025, Dua Gagal Tender, Satu Molor, Satu Putus Kontrak

0
14 Proyek Strategis NTB 2025, Dua Gagal Tender, Satu Molor, Satu Putus Kontrak
Izzudin Mahili (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB membangun 14 proyek fisik strategis pada tahun 2025 lalu. Dari 14 proyek itu, dua gedung mengalami gagal tender, yaitu pembangunan bunker kedokteran nuklir RSUD Provinsi NTB dengan anggaran mencapai Rp10 miliar, dan penataan landscape di Rumah Sakit Mandalika dengan anggaran Rp5 miliar.

Dua proyek molor, satu kontraktor yaitu proyek perbaikan jalan Lenangguar-Lunyuk diberikan penambahan waktu hingga 50 hari. Sementara proyek pembangunan gedung TB dan Paru di RS Manambai, Sumbawa diputus kontrak.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB NTB, Izzudin Mahili menegaskan, dari 14 proyek strategis dan 10 proyek unggulan yang dikawal oleh pihaknya. 10 proyek tuntas dikerjakan hingga dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Desember 2025.

Proyek itu di antaranya dua perbaikan jalan, yakni Jalan Simpang Tano-Seteluk, jalan Pohgading-Tanjung Geres. Tiga proyek rehabilitasi irigasi, yaitu D.I Maronggek senilai Rp6,2 miliar. D.I. Santong senilai Rp3 miliar, dan D.I. Kadindi dengan anggaran Rp4,9 miliar.

“Lenangguar-Lunyuk masih diberikan kesempatan, kalau dalam 50 hari tidak tuntas, ya nanti itu kewenangan PPK, apa yang mau dipilih, ada putus kontrak atau pemberian kesempatan,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2026.

Pembangunan jaringan distribusi SPAM Bayan di Lombok Utara senilai Rp1,8 miliar. Ada juga proyek pembangunan gedung NAPZA dengan anggaran Rp12 miliar.

“Terkait dengan 14 proyek strategis 2025 itu ya 80 persen selesai. Kecuali proyek Lenangguar-Lunyuk yang istilahnya pemberian kesempatan. Kalau yang lain-lain selesai,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sekaligus Plt Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB, Marga Rayes mengatakan akibat keterlambatan. Salah satu kontraktor langsung diputus kontrak, yaitu kontraktor pembangunan Gedung Apotek Rawat Inap senilai Rp 480 juta, Gedung Peratawan TB dan Paru senilai Rp5,4 miliar, dan pembangunan Gedung Pediatric Center senilai Rp662 juta di RS Manambai.

Sementara, dua kontraktor proyek lain diberikan addendum selama 50 hari, terhitung sejak 1 Januari 2026. “Putus kontrak karena progresnya rendah. Jadi kontraktornya sekarang kita blacklist,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Pemutusan hingga berujung blacklist kontraktor pembangunan RS Manambai Abdulkadir mengharuskan Pemprov NTB mencari kontraktor baru. Namun, Marga Rayes mengaku belum mengetahui apakah Pemprov kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek di tahun 2026. “Saya belum periksa, masuk di anggaran 2026 atau tidak,” lanjutnya.

Untuk proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, kontraktor masih diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Per harinya, kontraktor harus membayar denda kepada Pemprov NTB, hingga dengan batas pengerjaan selesai.

“Dendanya per hari, ada di ketentuan. Proyek jalan Lenangguar-Lunyuk dihitungnya per satu mil,” katanya.

Alasan keterlambatan pengerjaan tiga proyek itu murni karena kondisi alam. NTB yang memasuki musim penghujan, sehingga menghambat pengerjaan. Selain itu, jangka waktu pengerjaan juga hanya dua bulan setengah, terhitung sejak pertengahan September 2025. “Karena kondisi alam memang kan memasuki musim penghujan,” tutupnya. (era)

Kerja Sama Bali, NTB, NTT Dimulai Akhir Januari

0
Kerja Sama Bali, NTB, NTT Dimulai Akhir Januari
Jamaluddin (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Kerja sama regional gugusan sunda kecil resmi dimulai per tanggal 28 Januari 2025. Setelah pertemuan di Mandalika, Lombok Tengah, pada 25 November 2025 lalu, NTB, Bali, dan NTT akan menekan perjanjian kerja sama di akhir bulan nanti.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin, S.Sos., MT., menyampaikan, kerja sama tiga daerah tersebut fokus pada empat sektor, yaitu pariwisata, energi, konektivitas, dan perdagangan meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan.

Setelah resmi bekerja sama per tanggal 28 Januari, implementasi kolaborasi ini ditargetkan dapat segera berjalan. Jamal berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan serapan komoditas lokal, memperkuat rantai pasok antarwilayah, serta membuka peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha peternakan di NTB dan NTT.

Kerja sama antar tiga daerah itu dinilai sebagai langkah strategis sekaligus bersejarah. Kolaborasi ini menjadi yang pertama di kawasan Sunda Kecil dengan mengintegrasikan potensi ekonomi, pariwisata, dan perdagangan lintas provinsi.

Dalam skema kerja sama tersebut, Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama sekaligus hub pariwisata dan ekspor bagi produk-produk unggulan yang berasal dari NTB dan NTT.

“Tidak bisa kita pungkiri, Bali selama ini dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia ke dunia internasional, sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk-produk daerah,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2025.

Jamal menegaskan, kerja sama ini dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi masing-masing daerah. Komoditas yang dibutuhkan Bali namun tersedia di NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dapat disalurkan secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kebutuhan NTB dan NTT yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dapat dipenuhi melalui Bali maupun mekanisme perdagangan antarprovinsi. “Selain pasar domestik, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong ekspor bersama,” ucapnya.

Ia menambahkan, jauh sebelum penandatanganan kerja sama, Gubernur Bali telah menyampaikan kesiapan Bali untuk menjadi hub ekspor bagi produk NTB dan NTT. Termasuk di antaranya penggunaan label bersama pada kemasan ekspor.

“Kita berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan daya saing produk NTB dan NTT di pasar global. Apalagi produk-produk ekspor dari Bali yang telah menembus pasar Eropa dan negara lain dinilai memiliki daya tarik tinggi,“ ungkapnya. (era)