Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 719

Cek Takaran Elpji Subsidi, Timwas Disperindag Lobar Turun Lakukan Pengecekan

By
ekbisntb.com
-
0
CEK -Timwas dipimpin Asisten II Setda Lobar Lalu Najamudin dan Kepala Disperindag H. Maksum turun mengecek SPBE memastikan tidak ada pengurangan takaran. (ekbisntb/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Tim Pengawasan (Timwas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) turun ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk mengecek takaran tabung elpiji. Hal ini menindaklanjuti surat Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi, Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional II Yogyakarta. Menyusul adanya temuan Menteri Perdagangan adanya takaran elpiji yang kurang di wilayah Jawa.

Timwas dipimpin oleh Asisten II Setda Lobar Lalu Najamudin dan Kepala Disperindag H. Maksum, M.Pd, Selasa 11 Juni 2024.Turut serta Sekretaris Disperindag Lalu Wira Kencana, Kabid Kemetrologian, Toni Hidayat, SE., MM., bersama staf. Unsur Satpol PP dan Polres Lobar. Timwas turun ke SPBE Kuripan yang menyediakan elpiji subsidi 3 kilogram. Timnas memeriksa beberapa sample tabung, baik Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP).

Dari sampel tabung elpiji yang dicek, belum ditemukan ada kurang takaran, malah yang ada lebih dari takaran 3 kilogram. Timwas juga mengecek kelengkapan peralatan dan alat keselamatan kerja atau APD K3. Asisten II usai sidak menyampaikan, tim turun mengecek kondisi SPBE di Lobar. Tim mengecek kondisi tabung dipastikan baik, isi atau takaran cukup.

“Karena ini (SPBE) peruntukannya untuk masyarakat miskin, kami sudah sampaikan agar jangan sampai dikurangi takaran, jangan sampai warga dirugikan,”tegasnya.

Pihaknya juga sudah melakukan rapat TPID dengan Pemprov NTB, termasuk membahas soal kebutuhan pokok masyarakat jelang Idul Adha. “Itu kita kontrol, termasuk elpiji, jangan sampai subsidi elpiji ini salah sasaran. Itu sudah kami sampaikan agar berhati-hati,” ujarnya.

Pengawasan ini dilakukan rutin oleh tim Pemkab Lobar memastikan kondisi stok, takaran dan lainnya. Di tempat yang sama, Kepala Disperindag Lobar H. Maksum mengatakan, pengawasan dilakukan rutin tiap jelang hari raya besar keagamaan nasional.

Pihaknya tak ingin ada keluhan dari warga, terkait LPG maupun bapok lainnya. “Kalau kali ini, kami diinstruksikan oleh Kemendag untuk turun cek agar jangan warga resah karena kurang takaran,” tegasnya.

Sementara dari hasil pengecekan bersama tim di SPBE tersebut, tabung elpiji takarannya pas. Berat tabung kosong 5 kilogram dan setelah diisi gas elpiji 3 kiogram menjadi 8 kilogram. Dari beberapa sampel, tidak ada ditemukan manipulasi. “Harapan kami kepada pengusaha jangan sampai mengurangi takaran dari ketentuan (3 kg),”tegasnya. Terkait pengawasan di tingkat agen, menurutnya belum ditemukan ada indikasi permainan.

Menurutnya belum ada celah bagi agen melakukan permainan atau mengoplos gas elpiji, karena berisiko besar. Namun demikian kalau ada laporan tentunya pihaknya tak segan menindak tegas. “Kami akan tindak tegas,”ujarnya.

Sementara itu pengelola SPBE, Lalu M Ranu mengatakan kapasitas SPBE ini mencapai 100 ton, dua tangki timbun kapasitas 50 ton. Per hari, pihaknya mendistribusikan elpiji mencapai 30 ton. Pendistribusian ke beberapa wilayah, seperti ke Lobar, Lombok Timur atau tergantung pihak Pertamina. (her)

Hewan Kurban Ditemukan Terjangkit PMK

By
ekbisntb.com
-
0
Foto: Sapi terkena PMK di kandang penampungan yang ada di Turida, Sandubaya, Mataram, Selasa, 11 Juni 2024. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kota Mataram bersama Dinas Kesehatan Hewan Provinsi NTB, mendata sekaligus mengecek kesehatan hewan kurban pada, Selasa 11 Juni 2024. Petugas menemukan satu hewan kurban terjangkit penyakit mulut dan kaki.

Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Baiq Rihul Jannah menjelaskan, pengecekan kesehatan hewan kurban ini, untuk memastikan tidak ada hewan kurban yang dijual tidak layak alias dalam kondisi sakit Mataram. Dari hasil pengecekan petugas menemukan satu ekor sapi di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, terjangkit penyakit mulut dan kuku. ” Di Turida ditemukan satu sapi PMK, ini sapi kandang,” terangnya.

Sapi terjangkit PMK berada di kandang penampungan. Sementara, hewan kurban di pengepul dijamin sehat dan layak kurban. Rihul memastikan meskipun terjangkit PMK masih layak untuk dikurban. Proses pengobatan membutuhkan waktu singkat. “Hanya butuh satu atau dua hari untuk pengobatannya,” terangnya.

Pihaknya berupaya menghindari penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak terutama penampungan sapi di Turida. Sapi yang terkena PMK di isolasi sampai dengan dinyatakan sembuh total.

Dikatakan, hewan kurban yang dinilai sehat akan diberikan surat keterangan kesehatan hewan oleh Pemkot Mataram.

Selain pengecekan kesehatan, menurut dr Hewan M Irpan S, akan diawasi dan dilakukan pula pengecekan kelayakan hewan untuk di kurban, yang mana hewan kurban harus memenuhi standar usia dan sehat.

“Standar sah untuk hewan kurban itu cukup umur dan sehat,” pungkasnya pada rapat Idul Adha di LEM. (era)

KPK akan Pasang Plang Peringatan di 41 Perumahan di Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Dian Patria(ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, akan memasang plang peringatan 41 perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah. Tindakan tegas itu sebagai bentuk peringatan bagi pengembang agar mentaati aturan.

41 perumahan itu tersebar di dua kecamatan dan empat kelurahan. Di Kelurahan Mandalika yakni, Perumahan Taman Mandalika, Ponix Regency, Babakan Residen, Babakan Asri, dan Mega Indah. Kelurahan Karang Pule yakni, Taman Plamboyan, Taman Alamanda, Griya Cempaka Asri, Griya Alam Hijau, Taman Nirwana, Impian Sejahtera, Golden Kenari, Golden Royal, BTN Royal Property, BTN Bumi Lingkar Asri, Griya Permata, Griya Cahaya Permata, Green Kodya Residency, BTN Grand Lingkar, BTN Taman Baru. BTN Green View, Perum Putra, Taman Bumi Asri, Griya Seruni, Permata Anggrek, Pearl Garden, Griya Sentosa Moncok, Moncok Regency, Harapan Indah, Bumi Asri, dan lain sebagainya.

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria menerangkan, pengembangan perumahan semestinya menyerahkan prasarana utilitas pasca selesai mengerjakan rumah dan sarana prasarana. Faktanya, 41 perumahan dari total 111 belum menyerahkan fasum-fasosnya ke Pemkot Mataram. “Kita belum tahu apa penyebabnya, ” kata Dian dikonfirmasi pada, Selasa 11 Juni 2024 sore.

Dia menduga upaya pemerintah untuk meminta pengembangan menyerahkan PSU tidak digubris oleh pengembang. Komisi Antirasuah ini, akan turun memasang plang peringatan ke 41 perumahan di Kota Mataram tersebut.
Jika tidak gubris tegasnya, pengembang perumahan terancam dipidana. “Jadi sama seperti pajak. Kalau tidak digubris bisa dipidana,” tegasnya.

Pihaknya juga harus fair melihat permasalahan tersebut. Temuan di beberapa daerah justru pengembang ingin menyerahkan tetapi kabupaten/kota mempersulit, sehingga pajak bumi dan bangunan ditanggung terus oleh pengembang. Di satu sisi, pemerintah yang tidak mau menerima kemungkinan khawatir terbebani anggaran untuk perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. “Kita harus fair melihatnya, apakah pemda tidak mau menerima atau pengembang yang tidak mau menyerahkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, 41 perumahan yang belum menyerahkan prasarana utilitas sebenarnya telah ada upaya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, dengan menyurati pengembang. Akan tetapi, tidak ada respon dari pengusaha property tersebut.

KPK memfasilitasi dengan turun langsung untuk penempelan dan pemasangan plang peringatan di 41 perumahan tersebut. “Insya Allah, besok (hari ini,red) kita turun bersama KPK untuk memasang plang peringatan ke perumahan dan kantor pengembang,” terangnya.

Ia mengakui, konsekuensi dari penyerahan PSU oleh pengembang akan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk peningkatan kualitas fasum-fasos. Selama ini, masyarakat selalu menyalahkan pemerintah apabila fasilitas di perumahan tidak diperbaiki. “Selama ini masyarakat hanya menyalahkan pemerintah kalau ada jalan atau fasilitas yang rusak. Padahal, pengembang belum menyerahkan ke pemerintah,” katanya. (cem)

Pemkab Lombok Tengah Bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban

By
ekbisntb.com
-
0
Sapi kurban (ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com)-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk tim pengawas hewan kurban Idul Adha 1445 Hijriah untuk mengantisipasi penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

“Tim yang dibentuk ini melibatkan dokter hewan di masing-masing kecamatan,” kata Kepala Distan Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Kamrin di Praya, Selasa.

Tim pengawas hewan kurban ini di bentuk di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat pemotongan hewan kurban, namun telah mulai dilaksanakan saat ini.

“Pengawasan hewan kurban ini telah mulai dilakukan,” katanya.

Berdasarkan hasil pengawasan sementara, belum ditemukan hewan kurban yang terjadi penyakit mulut dan kuku (PMK) atau penyakit lainnya.

“Belum ada laporan ternak sapi maupun kambing yang terkena penyakit,” katanya.

Ia mengatakan stok hewan kurban, baik kambing maupun sapi, untuk masyarakat Lombok Tengah pada 2024 dipastikan aman.

“Stok hewan kurban sapi di Lombok Tengah aman, karena populasi ternak sapi kita mencapai 100 ribu ekor,” katanya.

Ia mengatakan populasi ternak sapi saat cukup tinggi sehingga Kabupaten Lombok Tengah diberikan izin untuk mengirim untuk kebutuhan kurban ke daerah lain, baik di wilayah NTB maupun Pulau Jawa.

“Stok hewan kurban kambing juga masih aman,” katanya.

Ia mengatakan harga hewan kurban, baik kambing maupun sapi, menjelang Idul Adha 1445 Hijriah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan sebelumnya Rp13 juta untuk satu ekor sapi, bisa naik menjadi Rp15 juta.

Kenaikan harga ini, ujarnya, hal biasa terjadi setiap tahun, menjelang hari besar keagamaan.

“Harga hewan kurban saat ini mulai naik dan itu hukum pasar,” katanya.

Ia mengatakan hewan yang dijadikan kurban sesuai syariat Islam, yakni sehat atau tidak cacat, sehingga diharapkan masyarakat membeli hewan kurban yang sehat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat jika ada ternak yang mengalami sakit, agar dilaporkan kepada petugas, sehingga bisa ditangani untuk diberikan pengobatan,” katanya.(Ant)

Presiden Jokowi Sumbang Sapi Kurban 1,05 Ton Untuk NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Sumbangan sapi kurban ke NTB(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Presiden Joko Widodo memberikan sumbangan sapi kurban seberat 1,057 ton untuk dibagikan kepada warga Nusa Tenggara Barat (NTB) saat Idul Adha 1445 Hijriah.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB drh Muslih di Mataram, Selasa 11 Juni 2024 mengatakan sapi kurban ini berjenis Brahman Cross Simental.

“Untuk berat sapi kurang lebih sama dengan sapi kurban yang disumbangkan tahun lalu,” ujarnya.

Ia menyebutkan sapi berjenis Brahman Cross Simental ini dibeli dari seorang peternak sapi bernama Atang Setyanoro, warga Lingkungan Menang Timur, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

“Sapi bantuan masyarakat dari Presiden Jokowi ini akan diserahkan ke Masjid Alifurrahmah Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,” katanya.

Atang Setyanoro mengatakan sapi yang dibeli Presiden Jokowi ini jenis Brahman Cross, hasil persilangan sapi jenis Brahman dan Simental.

“Sapi ini kami pelihara sudah delapan bulan, sebelum ke sini dipelihara oleh peternak di daerah Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.

Ia mengatakan sapi yang dibeli Presiden Jokowi ini sudah berumur 3,5 tahun dan baru kali ini mengikuti kontes sapi kurban untuk Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah, setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan berat badan oleh Kementerian Pertanian dan Disnakeswan NTB, sapi kami yang terpilih,” katanya.

Ia mengatakan sapi yang dibeli untuk Presiden Jokowi ini ditawarkan dengan harga Rp155 juta.

“Untuk harga yang kami tawarkan itu Rp155 juta,” tandasnya.(Ant)

Pemkab Lombok Utara indentifkasi permasalahan kawasan Gili Trawangan

By
ekbisntb.com
-
0
Diskusi kelompok terpumpun pemerintah kabupaten Lombok Utara(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar diskusi kelompok terpumpun untuk mengidentifikasi permasalahan di kawasan konservasi Pulau Gili Meno, Air, dan Trawangan (Gili Matra).

Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu di Mataram, Selasa, mengatakan Lombok Utara sebagai salah satu daerah di Provinsi NTB mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah dan sumber perekonomian masyarakat.

“Lombok Utara juga menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi NTB, sekaligus sebagai wilayah dengan tingkat toleransi tinggi,” katanya.

Kawasan konservasi perairan nasional Gili Matra merupakan aset strategis yang perlu dijaga dan dirawat sehingga memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kegiatan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, semoga memberikan manfaat, apa yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan menghasilkan autput yang baik,” katanya.

Sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas suatu negara.

“Semua dapat mengidentifikasi dan mengetahui prioritas serta perencanaan permasalahan yang ada di kawasan konservasi Gili Matra,” katanya.

Nantinya, ujar dia, dapat dilakukan pembentukan satuan tugas dan sekretariat percepatan penanganan permasalahan di kawasan konservasi gili tersebut.

Koordinator Wilayah Kerja Kawasan Gili Tramena Martanina mengatakan tujuan diskusi untuk mendiskusikan dan merumuskan rencana aksi untuk permasalahan di Gili tersebut, khususnya tentang permasalahan yang mengancam degradasi terumbu karang.

“Semoga dengan FGD ini bisa menyatukan persepsi visi dan misi demi keberlangsungan ekosistem konservasi di gili,” katanya.

Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan di Lombok Utara akan menyatukan persepsi visi dan misi terkait dengan pengelolaan Gili Matra mulai dari hulu ke hilir yang harus terintegrasi.

“FGD telah menghasilkan kurang lebih 18 permasalahan prioritas dari masing-masing instansi,” katanya.(Ant)

Kementan Refocusing Anggaran Rp7 Triliun Bantu Petani Hadapi El Nino

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Kementerian Pertanian memfokuskan kembali atau refocusing anggaran senilai Rp7 triliun untuk membantu petani menghadapi El Nino dan kemarau atau kekeringan di tiga bulan masa kritis, pada periode Agustus, September dan Oktober.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo hal-hal terkait pangan nasional, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 11 Juni 2024.

“Kami sudah refocusing anggaran. (Anggaran) yang dulunya diperuntukkan untuk bangunan, diperuntukkan sebagian untuk perjalanan dinas, diperuntukkan untuk acara seminar, kemudian biaya yang tidak penting dulu, kami cabut, refocusing, kemudian kami belikan benih, pompa, alat mesin pertanian untuk petani,” kata Mentan Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Amran mengatakan pihaknya akan fokus membantu memenuhi kebutuhan petani di tiga bulan masa kritis, agar produksi pertanian bisa naik.

“Puncaknya kemarau nanti adalah Agustus, September, Oktober. Tiga bulan ini adalah sangat kritis. Kemudian November biasanya sudah ada hujan,” kata Amran.

Menurut Amran, Presiden menginstruksikan agar refocusing anggaran dapat diselesaikan dalam waktu singkat untuk menghadapi musim kering ekstrem.

Amran juga mengatakan solusi cepat untuk mengatasi kondisi El Nino dan kekeringan adalah melalui “pompanisasi” atau menyalurkan air menggunakan pompa, dari sumber-sumber air ke lahan pertanian.

“Sekarang realisasi pompa sudah sekitar 70 persen. Masih ada (sisa) 30 persen. Mudah-mudahan ini kalau ini terpasang semua, akan ada 25.000 pompa, mudah-mudahan bisa memitigasi risiko kekeringan,” ujarnya.

Menurut Amran, Presiden memerintahkan untuk segera menyelesaikan sisa 30 persen pengadaan pompa yang harus dipenuhi, sebelum Agustus 2024.

“30 persen kami fokus Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kemudian Lampung, Sumsel, Sulsel, Kalsel, Kalteng. Kami fokus pada sentra produksi padi dan harus ada air sepanjang musim, sepanjang tahun,” jelasnya.

Dia memberikan contoh di Pulau Jawa terdapat sejumlah sumber air yang bisa dipompa seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Cimanuk, hingga Sungai Brantas.

“Kita pompa airnya karena itu solusi cepat. Kalau pompa bisa langsung tanam, tetapi kalau cetak sawah butuh waktu satu, dua, tiga tahun, sedangkan kita butuh pangan sekarang, dan juga negara lain kekurangan pangan,” kata Amran.(Ant)

Kemenag: Serapan Kuota Haji 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah

By
ekbisntb.com
-
0
Juru Bicara Kemenag RI Anna Hasbie (Ekbis NTB-Ist)

Makkah (ekbisntb.com)-Kementerian Agama menyatakan serapan kuota haji reguler 2024 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji dengan total 213.275 calon haji yang telah berangkat dari 213.320 kuota haji reguler.

“Jumlah 213.320 calon haji adalah kuota terbanyak dalam sejarah haji Indonesia. Sampai penutupan keberangkatan, sebanyak 213.275 calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci,” ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie di Makkah, Arab Saudi, Selasa 11 Juni 2024.

Sebelumnya, fase kedatangan jamaah calon haji Indonesia 1445 H/2024 M di Tanah Suci berakhir pada Selasa, yang ditutup dengan pendaratan dari tiga kelompok terbang (kloter) yang mendarat di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah.

Tiga kloter itu yakni Kloter SUB 104 dan SUB 105 Embarkasi Surabaya dengan total masing-masing 371 orang tiba lebih dulu ke Tanah Suci, disusul Kloter SUB 106 dengan total 324 orang yang mendarat pada pukul 05.43 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang. Jumlah ini terdiri atas 213.320 calon haji reguler dan 27.680 calon haji khusus. Jumlah tersebut merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Dari total calon haji yang telah berangkat terdapat selisih 45 orang. Ke-45 orang itu gagal berangkat karena berbagai alasan. Sementara proses visa sudah ditutup sehingga tidak dimungkinkan lagi dilakukan penggantian.

“Sisa 45 orang ini angka terkecil dalam konteks serapan kuota haji. Jadi, haji 2024 itu terbanyak dalam kuota, tertinggi dalam serapan kuota. Angka serapan kuotanya mencapai 99,98 persen,” kata dia.

Seluruh jamaah calon haji Indonesia saat ini sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Mereka bersiap untuk menyambut rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Jamaah akan mulai diberangkatkan dari hotel ke Arafah pada 14 Juni 2024.(Ant)

Polri Usulkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp60,64 Triliun Untuk 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk pagu anggaran pada tahun anggaran (TA) 2025 saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Nasional, pagu indikatif Polri untuk TA 2025 itu sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri untuk TA 2025 yakni sebesar Rp165,31 triliun.

“Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024,” kata Agus.

Dia menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan pencucian uang.

Selain itu, menurutnya penambahan anggaran itu juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, masih berkembangnya kejahatan siber, serta ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.

Adapun pada tahun 2023, menurutnya Polri melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38 persen. Di tahun tersebut, Polri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp121,8 triliun dan terserap sebesar Rp119,8 triliun.

Sedangkan pada tahun 2024, menurutnya Polri sudah melakukan realisasi anggaran sebesar 42,4 persen hingga 29 Mei 2024. Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp119,6 triliun, sejauh ini sudah terserap sebesar Rp50,8 triliun.

“Kiranya hasil rapat ini dapat mempertimbangkan adanya penyesuaian atau penambahan anggaran Polri pada penetapan pagu anggaran Polri pada tahun anggaran 2025,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan tugas komisinya di bidang anggaran adalah menetapkan dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.(Ant)

KLHK Bangun Persemaian Kayu Putih Kapasitas Lima Juta Bibit di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Julmansyah(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Industrialisasi minyak kayu putih di Nusa Tenggara Barat menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini didukung oleh potensi kayu putih sebagai komoditas yang menopang penghidupan petani hutan dan membuka peluang substitusi impor. Saat ini, NTB telah memiliki beberapa pabrik pengolahan kayu putih yang masih beroperasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Julmansyah, menyatakan bahwa industrialisasi minyak atsiri kayu putih menjadi salah satu fokus utama selama 4 tahun terakhir. Salah satu upaya konkretnya adalah perjanjian kerjasama antara Dinas LHK NTB dengan CV Galih Tulen, sebuah pabrik kayu putih di desa Timbanuh Pringgasela, untuk memanfaatkan lahan perhutanan sosial.

“Lokasinya ada di dua tempat di Lombok, yaitu di KPH Pelangan Tastura dan di sekitar Sambelia, Gunung Malang dan sekitarnya,” jelas Julmansyah.

Pabrik CV Galih Tulen di Timbanuh Pringgasela telah beroperasi dan menghasilkan rata-rata 2 ton minyak atsiri per hari. Satu ton bahan baku kayu putih setara dengan 10 liter minyak atsiri.

“Potensi pasar kayu putih sangat besar, dan saat ini Indonesia masih mengimpor 70% kebutuhannya. Oleh karena itu, kami terus mendorong pengembangan tanaman kayu putih di NTB,” ujar Julmansyah.

Keunggulan kayu putih adalah tahan terhadap hama dan dapat tumbuh dengan baik di iklim ekstrim. Semakin kering cuaca, daun kayu putih semakin hijau dan menghasilkan minyak atsiri yang lebih banyak.

Selain di Lombok, pabrik minyak atsiri kayu putih juga terdapat di Bima dengan luas lahan HGU (hak guna usaha) mencapai 30 ribu hektar.

Kayu putih mulai berkembang di beberapa wilayah NTB, seperti Lombok Timur bagian selatan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Timur (Loti) di area Sambelia dan Pringgabaya, Jerowaru, Tambora bagian utara, dan beberapa KPH di pulau Sumbawa.

“Saat ini baru ada dua investor, yaitu di Bima dengan kapasitas pabrik 70 ton per hari dan di Tambora. Kami terus mendorong pengembangan kayu putih, dan sedang membangun persemaian permanen di Desa Rembitan Lombok Tengah dengan kapasitas 5 juta bibit,” terang Julmansyah.

Bibit-bibit ini nantinya akan disuplai kepada petani yang memiliki lahan kering secara gratis. Pembangunan persemaian ditargetkan selesai sebelum September 2024 dan akan diresmikan oleh Menteri LHK atau Presiden.

Perkembangan industrialisasi minyak atsiri kayu putih di NTB diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan impor kayu putih.(bul)

1...718719720...803Page 719 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami