Beranda blog Halaman 720

Berdampak pada Perekonomian, Program MBG Perlu Didukung

0
Siswa kelas XII SMKN 1 Mataram saat menikmati makan bergizi gratis pada Senin 13 Januari 2025(ekbisntb.com/ron)

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai di beberapa sekolah di Mataram, Senin 13 Januari 2025 perlu mendapatkan dukungan. Program tersebut dianggap bisa memberikan dampak positif bagi siswa, termasuk kepada semua pihak yang terlibat dalam program MBG ini.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk Mataram dan Lombok Barat (Lobar), Mujahiddin pekan kemarin. Menuruntya, program makan bergizi gratis sangat mulia. “Harus kita kawal bersama niatan tulus dari Presiden yang ingin melihat masyarakat tumbuh sehat sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, para guru dan orang tua atau wali siswa juga menyambut dengan gembira program ini, karena uang saku bagi siswa dari orang tua bisa ditabung untuk hajat yang lebih bermanfaat ke depan. Para siswa baik kaya atau kurang mampu merasakan kebahagiaan yang sama dengan menu lengkap.

“Harapan kami sebagai Cabang Dinas, mari seluruh elemen masyarakat kita dukung program ini yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terlibat dalam rantai nilai program ini. Mulai dari kelompok kerja, petani, petani sayur, peternak, catering, dan jasa layanan transportasi  akan masif menggerakkan roda ekonomi,” ujar Mujahiddin.

Sebelumnya, Kepala SMKN 1 Mataram, H. Ruslan bersyukur sekolah yang dipimpinnya mendapatkan bagian makan bergizi gratis hari pertama. Makanan gratis ini sangat membantu siswanya yang didominasi siswa kurang mampu.

“Dari total 977 siswa kami, hampir 600 siswa tergolong siswa miskin. Sekitar 584 siswa itu adalah siswa yang tidak bayar BPP, artinya mereka termasuk program PIP dan PKH, tidak bayar sama sekali. Anak-anak itu yang rentan miskin, rentan putus sekolah, dijamin mereka tidak memiliki uang saku cukup ketika hadir di sekolah. Kehadiran MBG luar biasa membantu, bisa mengurangi uang belanja mereka. Orang tua pasti sangat terbantu karena uang saku siswa tidak sebesar hari biasa,” jelas Ruslan.

Pihaknya sudah membentuk tim untuk menerima kiriman makanan bergizi gratis setiap hari. Makanan yang datang dipusatkan di tempat tertentu di sekolah, kemudian ditata jumlahnya sesuai jumlah siswa di masing-masing kelas. Pihaknya juga mengatur jatah makanan, jika ada siswa yang tidak masuk sekolah.

“Apabila pada hari itu, ada siswa yang tidak hadir, maka makanan diberikan kepada yang layak, bisa kepada guru atau tukang kebun di sekolah,” ujarnya. (ron)

Peladangan Jagung Marak Terjadi, Pemkab Loteng Akui Kesulitan Lakukan Penertiban

0
Pengendara melintasi area pegunungan diwilayah sekitar kawasan The Mandalika yang ditanami jagung oleh masyarakat(ekbisntb.com/kir)

Pemanfaatan lahan di kawasan hutan konservasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk tanaman jagung oleh masyarakat sejauh ini masih marak terjadi. Terutama di wilayah selatan sekitar kawasan The Mandalika. Di hampir semua gunung dikawasan tersebut dibabat pohonnya untuk kemudian ditanami jagung oleh masyarakat.

“Ini fenomena di tengah masyarakat kita sekarang. Terutama di wilayah selatan, itu hampir semua gunung ditanami jagung oleh masyarakat,” aku Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H.Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., saat ditemui di kantornya, Jumat 17 Januari 2025.

Kondisi tersebut jadi ancaman tersendiri bagi masyarakat sekitar. Di mana aksi peladangan jagung di wilayah hutan konservasi tersebut kian menambah besar potensi terjadinya bencana alam, terutama banjir. Lantaran sudah sangat minim pohon yang menyerap air saat hujan, sehingga ketika hujan turun air langsung masuk ke area perkampungan warga.

Air yang turun pun membawa serta tanah dan lumpur, sehingga memicu pendangkalan di badan sungai maupun saluran yang ada. “Ketika sungai dan saluran mengalami pendangkalan, maka potensi banjir kian besar,” terangnya.

Meski mengetahui kondisi tersebut lanjut Firman, Pemkab Loteng sejauh ini belum bisa berbuat banyak untuk menertibkan para peladang jagung tersebut. Selain karena faktor kewenangan yang terbatas. Di satu sisi pemerintah daerah juga harus dihadapkan dengan persoalan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau imbauan dan sosialisasi sudah sering kita lakukan. Tapi kalau terkait penindakan, sejauh ini belum dilakukan,” imbuh Firman.

Karena kalau mau melakukan penertiban, harus berkoordinasi dengan pihak berwenangan. Tidak bisa penindakan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dilema untuk melakukan penertiban. Bagaimanapun juga yang melandang tersebur adalah masyarakat Loteng yang butuh sumber penghasilan.

“Dilemanya dimana, satu sisi kita dihadapkan pada persoalan perut. Disisi lain, kita juga harus berhadapan dengan persoalan keselamatan. Artinya, butuh peran serta dan kesadaran bersama dalam menjawab persoalan ini,” pungkas. (kir)

Semua Pihak Harus Duduk Bersama

0
Ahmad Syamsul Hadi (ekbisntb.com/dok)

PERSOALAN perladangan jagung diarea perbukitan juga marak terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terutama di wilayah selatan menuju kawasan The Mandalika. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Jika dibiarkan terus menerus, bisa memicu persoalan di kemudian hari. Salah satunya  berupa potensi bencana alam.

Untuk itu semua pihak harus duduk bersama mencari dan menentukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Jangan kemudian ketika sudah terjadi bencana alam, baru berbuat. “Perladangan jagung di area perbukitan ini persoalan serius loh. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Menurutnya yang namanya intensifikasi pertanian kalau dilakukan dengan pola yang benar tidak jadi masalah. Tapi kalau intensifikasi pertanian dilakukan dengan membabat hutan sampai membuat gunung jadi gundul kemudian ditanami jagung, itu persoalan. Karena secara ekologi tanaman jagung tidak bisa menyerap air dalam jumlah banyak layaknya pohon.

Sehingga ketika hujan turun, air akan langsung mengalir tanpa mampu diserap oleh tanaman.  Dampaknya, bisa memicu banjir. “Kasus (banjir) Dompu dan Bima bisa menjadi contoh dampak buruk perladangan jagung,” ujarnya.

Di satu sisi secara ekonomi perladangan jagung bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi ancaman serius yang bisa mendatangkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan terdampak.

“Terus apakah kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menjawab persoalan ini. Atau harus menunggu bencana datang dulu baru berbuat,” tandas mantan Direktur Walhi NTB ini.

Dikatakannya, semua elemen harus mengambil peran dalam menjawab persoalan tersebut. Bukan hanya pemerintah saja. Keterlibatan pihak ketiga, misalnya Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pihak yang juga bersentuhan dan berkepentingan dengan masyarakat sekitar kawasan The Mandalika, juga penting.

Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini mengakui sejauh ini pihaknya belum melihat ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk bisa menjawab persoalan maraknya perladangan jagung tersebut. Dari program-program yang sudah dan akan dijalankan juga belum nampak ada upaya ke arah itu. Sehingga pihaknya perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya lebih peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebelum bencana datang.

“Ketika masyarakat ngotot membuka ladang jagung karena alasan ekonomi, bisa jadi itu cara masyarakat memprotes kekurangpekaan pemerintah atas persoalan yang dihadapi masyarakat dibawah. Maka pemerintah harus hadir memberikan solusi. Karena memang itulah hakekat keberadaan pemerintah. Hadir untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Loteng ini(kir)

Kasus PMK Kembali Muncul, Disnak Dompu Terima 6,5 Ribu Vaksin

0
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu Mujahidin,saat melakukan sosialisasi dan disinfektan kelompok ternak di Dompu(ekbisntb.com/ist)

PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) terindikasi kembali ditemukan di Kabupaten Dompu dan beberapa daerah di NTB. Hasil uji laboratorium terhadap sample yang diambil petugas peternakan, hingga saat ini belum diterima. Saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu baru menerima 6.500 dosis vaksin.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, drh Mujahidin saat dihubungi, Minggu 19 Januari 2025.

Ia pun mengatakan, alokasi vaksin yang dikirim tidak sebanding dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Dompu, sehingga pihaknya akan memprioritaskan bagi ternak yang akan dikirim antar pulau. Karena permintaan pengiriman ternak untuk kebutuhan hewan kurban sudah mulai ada.

“Sekarang baru tersedia 6.500 dosis vaksin yang akan segera kami suntikan terhadap ternak. Kita prioritaskan ternak yang akan dilalulintaskan ke Jakarta dan sekitarnya menjelang Idul Adha,” kata Mujahidin.

PMK yang sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Kementerian Pertanian RI melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kini telah dicabut. Pencabutan status KLB juga berimbas pada kesulitan mendapat pembiayaan operasional dan penanganan PMK di lapangan. “Status KLB sudah dicabut pusat. Kalau masih KLB, ada alasan kita mengajukan anggaran tanggap darurat. Sekarang, KLB sudah dicabut (tidak berlaku lagi),” katanya.

Untuk menyuntikan vaksin PMK, petugas membutuhkan biaya operasional. Paling tidak untuk biaya BBM ke lokasi ternak dan makan minum petugas. “Biaya itu yang ndak ada. Kita mau ajukan, daerah masih kesulitan anggaran,” katanya.

Kendati demikian, Mujahidin mengaku, pihaknya hanya bisa mengajak petugas untuk tetap melakukan pendampingan kepada petani ternak. Mendorong petani melakukan penyemprotan disinfektar kandangnya dan melakukan sosialisasi PMK. “Kalau anggaran dinas belum ada. Kita ajak petugas kita untuk swadaya BBM-nya,” katanya.(ula)

Pemerintah Diminta Lakukan Penanganan Cepat dan Distribusikan Vaksin

0
Abdul Rauf(ekbisntb.com/ist)

PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) kembali ditemukan di wilayah NTB. Ini menandai ancaman serius bagi para peternak sapi di daerah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan efektif untuk melakukan tracking serta penanganan kasus ini agar tidak menyebar lebih jauh.

Anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf mengatakan, dampak pertama yang paling terlihat dari kasus PMK adalah pembatasan penjualan atau lalu lintas ternak antar daerah, karena untuk melindungi wilayah-wilayah yang masih aman dari infeksi PMK. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB diharapkan segera mengambil tindakan tegas dalam penanganan ini, termasuk mempercepat distribusi vaksin PMK sebagai upaya pencegahan.

“Tracking kasus dan distribusi vaksin harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas Abdul Rauf kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, sapi-sapi yang biasanya dijual ke luar daerah mayoritas berasal dari Pulau Sumbawa, sementara sapi dari Lombok lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal, sehingga yang lebih terdampak dari penyebaran virus ini adalah para peternak dari Pulau Sumbawa.

Dengan koordinasi dan penanganan yang tepat, diharapkan penyebaran PMK dapat dihentikan dan kesehatan hewan ternak di NTB tetap terjaga. Pemerintah, bersama dengan para peternak, harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan di lapangan demi kesejahteraan bersama.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, para peternak yang biasanya menjual sapi mereka ke Jabodetabek umumnya memperoleh permodalan dari bank dan membayar kembali setelah sukses menjual sapi. Harapannya, penyerapan sapi di Jabodetabek tidak terkendala sehingga para peternak tetap bisa menjalankan usaha mereka dengan lancar.

Untuk diketahui PMK adalah penyakit hewan yang serius dan sangat menular. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyerang semua hewan berkuku belah, termasuk sapi, domba, kambing, rusa dan babi. Namun, PMK tidak memengaruhi kuda, zebra, anjing dan kucing.

Meski bukanlah ancaman pada kesehatan masyarakat atau keamanan pangan, PMK menjadi perhatian banyak negara di dunia karena bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Pasalnya, penyakit ini bisa sangat melemahkan hewan yang akhirnya akan mengakibatkan hilangnya produksi daging dan susu. Pada hewan muda, PMK bisa berakibat fatal. Itulah mengapa PMK menjadi salah satu penyakit hewan yang paling ditakuti pemilik ternak, sehingga penyebaran virus ini harus ditangani segera.(ris)

PMK di NTB Tak Dikhawatirkan, Aktivitas di Pasar Hewan Tetap Stabil

0
Ketua Asosiasi Pejagal, Pastival Rohyadi memeriksa ternak yang akan dijagal (ekbisntb.com/ist)

PENANGANAN Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini dinilai semakin efektif dan terkendali. Aktivitas jual beli di pasar hewan pun tetap stabil, bahkan harga sapi mengalami kenaikan.

Ketua Asosiasi Pejagal, Pastival Rohyadi di Mataram, Sabtu, 18 Januari 2025 mengonfirmasi kondisi pasar tidak terpengaruh oleh adanya laporan kasus PMK.

“PMK sekarang sudah bisa diatasi. Peternak sudah punya pengalaman dari kasus sebelumnya, jadi tidak ada masalah. Daging sapi dari ternak yang kena PMK juga tidak ada masalah selama diolah dengan benar,” ujar Pastival.

Ia menambahkan, kalaupun ditemukan satu atau dua kasus PMK, tidak sampai mengkhawatirkan para pejagal dan pedagang ternak. Berbeda dengan dulu, saat belum tahu cara penanganannya.

PMK merupakan penyakit yang sangat menular pada hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, atau alat yang terkontaminasi. Meskipun berpotensi menurunkan produktivitas ternak, PMK tidak berbahaya bagi manusia.

Aktivitas di pasar hewan tetap berjalan normal, dengan permintaan dan harga ternak yang justru meningkat.  “Sekarang kami lebih tenang. Kalau ada gejala PMK pun, langsung ditangani,” ujarnya.

Dengan penanganan yang semakin terkendali, masyarakat NTB, termasuk peternak dan pedagang, optimis menghadapi potensi kasus PMK di masa depan. Langkah-langkah preventif dan vaksinasi terus diperkuat untuk menjaga stabilitas kesehatan ternak dan ekonomi daerah.(bul)

PMK dan Ancaman Turunnya Harga Ternak

0
Muhammad Riadi (ekbisntb.com/dok)

NTB merupakan salah satu pemasok sapi ke beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, saat Hari Raya Idul Adha, permintaan sapi asal NTB cukup tinggi. Saat mengirim sapi ke pemesan, khususnya ke Pulau Jawa menggunakan kapal khusus. Sekarang ini, program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang berjalan yang tentunya membutuhkan banyak daging, khususnya daging sapi.

PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK)  kembali merebak di NTB. Dari tanggal 1 hingga 13 Januari 2025, temuan PMK sebanyak 67 kasus yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan rusa. Data pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB kasus PMK ditemukan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Dompu.

Vaksinasi ternak di Lotim untuk mencegah PMK(ekbisntb.com/rus)

Sudah menjadi pekerjaan bagi jajaran pemerintah daerah agar penyakit ini tidak semakin meluas dan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat yang mengonsumsinya. Berdasarkan laporan yang diterima Disnakeswan Provinsi NTB, hingga Jumat, 17 Januari 2025, terdapat 79 kasus PMK yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 66 ternak telah sembuh, tanpa ada laporan kematian maupun pemotongan paksa akibat PMK.

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Muhammad Riadi, menyampaikan upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan secara intensif. “Tren kasus sekarang lebih terkendali dibanding tahun sebelumnya. Tidak ada kepanikan di kalangan peternak karena mereka sudah memiliki pengalaman menghadapi PMK sebelumnya,” ujarnya.

Upaya Pengendalian dan Pencegahan yang dilakukan pemerintah di antaranya, vaksinasi sebanyak 608 ekor sapi dan kerbau divaksinasi secara mandiri pada Jumat. Pemerintah juga telah mengalokasikan 280 ribu dosis vaksin PMK untuk NTB, dengan 58 ribu dosis telah diterima dan didistribusikan ke kabupaten/kota.

Pengobatan 31 ternak yang terinfeksi menerima pengobatan intensif. Disinfeksi dilakukan di 5 lokasi kandang untuk memutus rantai penularan. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) digencarkan di 5 lokasi guna meningkatkan pemahaman peternak tentang PMK.

“Vaksinasi dilakukan secara prioritas pada ternak muda yang belum divaksin. Selain itu, peternak lebih sigap melaporkan gejala PMK, dan tindakan disinfeksi rutin di kandang menjadi langkah preventif utama,” jelasnya.

Riadi menambahkan, upaya vaksinasi besar-besaran pada kasus PMK sebelumnya telah membentuk kekebalan komunal di NTB. Hal ini terlihat dari penurunan angka kasus baru yang signifikan dan kondisi yang lebih terkendali meski penyakit ini dikenal memiliki tingkat penularan yang cepat.

“Virus PMK dulu menyebar cepat karena dibawa oleh angin. Namun sekarang, berkat vaksinasi dan kesigapan peternak serta petugas, dampaknya jauh lebih minimal,” katanya.

Untuk menjaga tren positif ini, Muhammad Riadi mengingatkan pentingnya pengendalian lalu lintas ternak.

“Setiap ternak yang akan dipindahkan wajib divaksin PMK. Ini adalah langkah yang efektif untuk mencegah penyebaran ke wilayah lain,” tegasnya. Dengan upaya yang terus dilakukan, optimisme dalam penanganan PMK di NTB semakin meningkat.(bul)

Atasi PMK Sebelum Merebak

0
Muhammad Ali(ekbisntb.com/ist)

PENYAKIT Kuku dan Mulut (PMK) yang menjangkit hewan ternak kini muncul lagi di NTB. Kemunculan penyakit ini harus segera diatasi sebelum virus ini semakin menyebar ke ternak warga.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Prof. Muhammad Ali, Ph.D., menyatakan virus ini sangat cepat menyebar. Sehingga, kemunculan penyakit ini kembali di NTB bagaikan petaka khususnya kepada peternak.

Menurutnya, baik pemerintah maupun peternak harus mulai mengambil langkah untuk menuntaskan penyakit yang menyerang mulut dan kuku ternak ini. Pasalnya, apabila dibiarkan terus-menerus, akan berpengaruh terhadap reputasi ternak NTB termasuk dengan harga ternak.

“Menghadapi kurban ini kan sangat banyak, nah itu yang harus diantisipasi. Kalau sampai terjadi outbreak, terus meluas maka orang tidak mau lagi ngambil sapi dari NTB dan harga sapi akan anjlok, ujung-ujungnya peternak yang rugi,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 18 Januari 2025.

Disebutkan, PMK ini pernah menghantui NTB beberapa tahun kebelakang. Pada saat itu, harga ternak turun drastis meskipun saat Hari Raya Qurban.

Ali mengatakan, kejadian semacam ini harusnya jangan lagi terjadi di NTB. Oleh karena itu perlu adanya langkah awal menghentikan penyebaran PMK.

“Jadi dampaknya tahun 2022-2023 luar biasa dahsyat. Jadi saat itu harga ternak langsung anjlok, sangat drastis secara ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Diterangkan, virus PMK ini sangat cepat menyebar, sehingga jika tidak segera diatasi. Kejadian tahun 2022-2023 tidak akan bisa dihindarkan. Apalagi, dalam beberapa bulan kedepan masyarakat akan dihadapi dengan Hari Raya Qurban.

Adapun beberapa langkah disebutkan untuk mengatasi PMK diantaranya dengan memantau arus keluar – masuk. Terutama masuknya ternak ke NTB. “. Jangan sampai dari luar daerah masuk, dari Surabaya sudah kelihatan masuk, ini bisa cepat sekali menyebar. Sehingga yang pertama adalah perketat karantinanya karena masa inkubasi virus itu adalah 14 hari, jadi pengamatan di karantina ada SOP,” jelasnya.

Pemerintah dan instansi terkait juga mesti memberikan edukasi kepada peternak, apabila ditemukan kondisi yang aneh khususnya bagian kuku dan mulut ternak, untuk segera mengisolasi ternak yang sakit dengan ternak yang sehat.

Ketiga, pemberian vaksinasi harus rutin dilakukan. Tidak hanya sekali, dua kali, tetapi dilakukan secara berkala. “Vaksin pertama, setelah satu bulan dibooster. Nah akhirnya muncul kekebalan ternak melawan viru. Tetapi karena virus ini sangat mudah bermutasi sehingga enam bulan berikutnya setelah booster itu harus divaksin lagi,” terangnya.

Menjaga kebersihan kandang dan pemberian vitamin juga dibutuhkan supaya imun ternak semakin kuat dan tidak mudah terjangkit virus. (era)

Kecewa Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Banyu Urip Tanam Pisang di Jalan Rusak

0
Warga menanam pohon pisang di jalan yang rusak, Minggu, 19 Januari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah warga Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) memutuskan menanam pisang di tengah jalan yang rusak, Minggu 19 Januari 2025. Aksi itu dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan sekaligus protes kepada pemerintah daerah yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat setempat.

Aksi tanam pisang tersebut diketahui melalui video yang diunggah oleh akun media sosial facebook Muliadin. Video itu pun menuai berbagai reaksi dari warganet di kolom komentarnya. Dalam video tersebut tampak kondisi jalan yang tergenang air setelah diguyur hujan.

Warga mengaku sengaja menanam pohon untuk menjadi penanda bagi pengendaraan yang melintas. Mengingat kondisi jalan yang rusak parah. Sekaligus warga berharap ruas jalan sepanjang 9 km dari perbatasan Desa Kateng hingga Desa Mangkung tersebut bisa segera diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat.

Mengingat, kerusakan jalan sudah sangat lama terjadi dan belum ada upaya perbaikan sejauh ini oleh pemerintah daerah. Akibatnya, selain sulit untuk dilewati, kondisi jalan yang rusak tersebut juga kerap jadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Lantaran pengendara terkadang harus berebut untuk melewati bagian jalan yang bisa dilalui atau masih dalam kondisi baik. “Alur bae, palah aru tekerisaq lemaq (biarkan saja, siapa tahu cepat bisa diperbaiki besok),” ungkap warga dalam video tersebut.

Di konfirmasi terpisah terkait aksi warga tersebut Minggu sore, Sekda Loteng H. L. Firman Wijaya menegaskan, jika semua jalan kabupaten yang rusak akan ditangani, namun tentunya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., mengaku secara umum panjang ruas jalan kabupaten yang sudah dalam kondisi mantap di atas 86 persen. Artinya, masih banyak juga ruas jalan kabupaten yang masih butuh penanganan dan, perbaikan kualitas jalan tetap menjadi prioritas pemerintahan ke depan. “Infrastruktur jalan tetap menjadi priotas ke depan. Selain kesehatan dan pendidikan,” tandasnya. (kir)

PMK Kembali Melanda, Peternak di Lotim Khawatirkan Anjloknya Harga

0
Ilustrasi ternak sapi di lombok timur(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, khususnya ternak sapi kembali melanda. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Merebaknya kembali penyakit tersebut dikhawatirkan mengulang sejarah mewabahnya PMK beberapa tahun sebelumnya. Dimana, PMK telah menyebabkan anjloknya harga sapi karena peternak terpaksa jual dengan alasan takut rugi total.

Hal ini dikemukakan peternak di Desa Lenek Daya, Unasih saat menjawab Suara NTB ditemui di kandang kolektif di Dusun Keroak Desa Lenek Daya beberapa hari lalu. Fakta pahit dialami peternak kala itu diharapkan tidak terulang lagi.

Diketahui, saat mewabahnya PMK ini banyak peternak yang terpaksa lelang ternaknya dengan harga murah. Sapi yang sejatinya harga Rp 15 juta per ekor karena terserang PMK hanya bisa laku seharga Rp 7-9 juta per ekor.

Unasih yang juga Kepala Desa Lenek Daya ini mengatakan di desanya sebagian besar warga merupakan peternak. Jumlah populasi ternak saat ini sudah mencapai 3000 ekor.

Jumlah peternak sendiri sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK) dari 2000 KK total penghuni Desa Lenek Daya. Berternek sapi bagi warga Lenek Daya ini merupakan sumber pendapatan yang tetap coba dipertahankan.

Mengingat warga Lenek yang sebagian besar peternak, Desa Lenek Daya ini pun mengantisipasi kemunculan penyakit pada ternak. Termasuk antisipasi kemunculan PMK. Pemdes Lenek Daya ini srlalu siaga mengalokasikan dana desa untuk pengadaan obat-obatan, vitamin dan lainnya untuk menhaga kesehatan hewan ternak.

Warga Desa Lenek Daya sudah merasakan betul nikmatnya memiliki ternak. Kata Unasih, dengan beternak sapi ketika membutuhkan uang bisa dengan cepat dijual. Berbeda dengan bertani yang hasilnya sulit dijual. “Saat kita butuh uang, ada ternak sapi malam hari pun sanggup ada orang membeli,” ucapnya.

Saat ini, harga ternak masih cukup bagus. Yakni pada kisaran Rp 48-52 ribu per kilogram berat hidup. Harga ini dinilai masih baik dikalangan peternak. Karena itu, sangat diharapkan tidak ada lagi musibah penyakit menyerang ternak yang bisa merusak pasaran.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim drh. Hultatang menyebutkan saat ini jumlah populasi sapi di Kabupaten Lotim 140 ribu ekor. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Lotim selama ini terus berupaya untuk membantu peternak menjaga kesehatan hewan ternaknya. Munculnya kasus PMK ini memang bisa menjadi ancaman bagi peternak.

Serangan penyakit mirip PMK pada ternak di Lotim sejak akhir tahun 2024 hingga pertengahan Januari 2025 dicatat 34 kasus. Kabid Kesmavet ini menyebut belum berani memastikan serangan penyakit pada ternak tersebut masuk kategori PMK. “Harus kita uji dulu di laboratorium,” ucapnya.

Dengan upaya pengobatan yang dilakukan, 34 kasus suspect PMK itu telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, dipastikan saat ini di Gumi Patuh Karya Lotim tidak ada kasus PMK. Meski demikian, tindakan vaksinasi dan penyemprotan cairan disinfektan terus berupaya dilakukan.

“Senin (hari ini-red) kita akan canangkan vaksinasi serentak se Kabupaten Lotim,” sebutnya. Vaksinasi ini dinilai masih sangat penting dilakukan mengingat terus adanya serangan berbagai jenis penyakit termasuk PMK. Pemberian vitamin juga terus digencarkan ke peternak agar ternak tetap sehat dan nilai jualnya tetap baik.

Ditarget, 35 ribu vial vaksin ternak akan disuntikkan ke ternak sapi Lotim. Dari keseluruhan populasi, jumlah vaksin tersebut memang terbatas. Karena itu, sebenarnya bagi masyarakat yang mampu disarankan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri.

Dihadirkannya kembali program vaksinasi pada ternak ini karena kemunculan kasus PMK. Seperti merebaknya di Jawa Timur yang membuat pemerintah pusat mengambil langkah cepat agar tidak terjadi penularan yang makin meluas.

Guna menjaga kesehatan ternak, peternak juga dihimbau untuk tetap jaga kandang tetap steril dari serangan virus penyakit.

Mengenai vaksinasi 35 ribu vaksin yang diterima dari pemerintah provinsi akan utamakan bagi ternak yang belum vaksin. Vaksin memang sudah lama diarahkan mandiri untuk melindungi ternak dari berbagai serangan virus dan penyakit. Namun kembali digencarkan pemerintah karena PMK yang mulai mewabah kembali sebagai langkah antisipasi. Vaksin dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun. Yakni setiap enam bulan sekali.

Awasi Lalu Lintas Ternak

Kemunculan penyakit pa di a ternak tidak terlepas dari lalu lintas ternak. Lotim diketahui menjadi lokasi pasar ternak terbesar di NTB. Lotim menjadi atensi karena pergerakan ternak cukup tinggi.

Pergerakan penyakit di tengah lalu lintas ternak tersebut pasti ada. “Kita tahu pergerakan ternak tak saja dari Lotim, tapi dari semua daerah di Lombok bergerak ke pasar hewan,” ungkapnya. Pasar Ternak di Masbagik coba terus dijaga agar tidak menjadi tempat transaksi penyakit.

Ternak dari Lotim ini diketahui juga banyak dibawa ke pulau Jawa, ke Jakarta dan daerah lainnya. Untuk itulah, hewan ternak Lotim harus sehat. “Jangan sampai jadi problem di jalan,” demikian imbuhnya. (rus)