Beranda blog Halaman 714

Telkomsel Aktifkan BTS di Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat

0
Telkomsel kembali memperluas jaringan telekomunikasi ke Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai wujud komitmen dalam pemerataan akses komunikasi dan internet di Indonesia, Telkomsel kembali memperluas jaringan telekomunikasi ke Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Base Transceiver Station (BTS) ini telah aktif sejak pertengahan Desember 2024 dan menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk mendukung percepatan pemerataan jaringan internet di Provinsi NTB.

Desa Buwun Mas, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Tengah di sebelah timur dan Samudera Hindia di selatan, memiliki luas sekitar 5.913 km² dan dihuni oleh sekitar 17.000 jiwa. Desa ini dikenal memiliki potensi wisata pantai yang indah, seperti Pantai Pengantap, dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Selain itu, Buwun Mas juga kaya akan budaya dan tradisi lokal yang masih terjaga, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik bagi para pelancong yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya khas Lombok.

Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Mataram, Laode Anwar Saafi, menjelaskan bahwa hadirnya jaringan telekomunikasi di Desa Buwun Mas diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengakses berbagai peluang dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, serta membuka peluang baru di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. “Kehadiran BTS yang telah aktif sejak Desember 2024 ini merupakan bukti nyata komitmen kami untuk mendukung percepatan transformasi digital, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kami percaya bahwa dengan semangat menggerakkan kemajuan, Telkomsel dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Desa Buwun Mas mengandalkan internet rumah untuk berkomunikasi. Kini, dengan kehadiran Telkomsel, mereka dapat lebih mudah dan fleksibel dalam berkomunikasi. Selain itu, dengan harga produk yang terjangkau, seperti by.U 3GB seharga Rp10.000, Telkomsel Lite 6GB seharga Rp20.000, serta paket isi ulang Super Seru 5GB hanya Rp15.000, warga dapat menikmati akses internet selama satu bulan.

Salah satu warga Desa Buwun Mas, Sahrun, mengungkapkan rasa senang dan terima kasihnya atas kehadiran Telkomsel yang memudahkan warga dalam mendapatkan akses internet dengan harga yang terjangkau. “Kami berharap Telkomsel terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia,” katanya.

Selain itu, warung-warung di sekitar Desa Buwun Mas kini juga menjual berbagai produk Telkomsel, mulai dari kartu perdana hingga voucher pulsa, memudahkan warga dalam memperoleh produk-produk terbaik dari Telkomsel.

Kehadiran jaringan Telkomsel di wilayah ini juga turut memfasilitasi pemerataan akses layanan digital, yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Akses internet ini mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), kegiatan pendidikan online, serta memberikan akses informasi kesehatan yang lebih cepat. Diharapkan, layanan ini dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan.

“Laode Anwar Saafi menambahkan, ‘Seiring dengan ekosistem gaya hidup digital dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, masih banyak anak muda yang belum terakses jaringan internet. Dengan penambahan BTS baru ini, kami berharap dapat mempercepat pemerataan jaringan internet dan inklusi digital, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,'” tutupnya. (bul)

Terdesak Kesulitan Ekonomi, 672 CPMI Gagal Berangkat Mengadu ke DPRD NTB

0
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Didi Sumardi, menerima aksi unjuk rasa dari ratusan CPMI yang gagal berangkat.(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Ratusan masyarakat NTB yang tergabung dalam Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL) mendatangi Kantor DPRD Provinsi NTB di Udayana, Mataram, pada Kamis (23/1). Mereka meminta perhatian dari wakil rakyat terhadap nasib ratusan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terancam gagal diberangkatkan akibat berbagai kendala administratif.

Ketua LFPPDL, Lalu Kedim Marzuki, yang memimpin langsung aksi unjuk rasa tersebut, menjelaskan bahwa sebanyak 672 CPMI telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diberangkatkan, namun hingga kini belum kunjung diberangkatkan. “Mereka ini sudah melengkapi seluruh dokumen dan syarat yang diperlukan, namun hingga kini belum bisa berangkat ke negara tujuan,” ujar Lalu Kedim di hadapan gedung DPRD NTB.

Lalu Kedim melanjutkan, dari kuota 5.000 PMI yang ditargetkan untuk 2023, sebagian besar telah diberangkatkan. Namun, 672 calon PMI lainnya masih tertahan karena berbagai masalah administratif. “Mereka seperti tersandera dan terancam gagal diberangkatkan,” tambahnya.

Sejak tahun 2023, para CPMI tersebut telah menunggu pemberangkatan yang tak kunjung datang. Padahal, mereka telah menyelesaikan berbagai prosedur, termasuk Sistem Manajemen Layanan (SML), pendaftaran di Bestinet, pengurusan calling visa, serta mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) beberapa waktu lalu.

Pada Agustus 2024, Lalu Kedim menyebutkan, perusahaan Felda Global Ventures (FGV) asal Malaysia, yang menjadi tujuan kerja para CPMI, sempat melakukan upaya untuk memproses kembali keberangkatan mereka. Namun, proses tersebut terhenti karena adanya masalah dengan Bestinet dan penolakan terkait calling visa yang dianggap sudah kadaluarsa. “FGV mengklaim bahwa calling visa sudah tidak berlaku, sehingga mereka tidak dapat diberangkatkan,” jelasnya.

Selain itu, Lalu Kedim juga mengungkapkan bahwa perusahaan lain menolak untuk memberangkatkan 672 CPMI tersebut karena nama mereka masih terdaftar di FGV. Pembatalan administrasi yang belum diselesaikan oleh FGV menjadi penghalang bagi keberangkatan mereka. “Mereka tetap terhambat sampai masalah administrasi ini diselesaikan, baik di kedutaan maupun imigrasi,” ujarnya.

Lalu Kedim juga menuding FGV telah merekrut CPMI baru, yang memicu protes dari para calon pekerja migran yang belum diberangkatkan. “Akibatnya, mereka terdesak kebutuhan ekonomi dan terancam bekerja secara ilegal,” tambahnya.

Menurut Lalu Kedim, dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan PMI. “Pemerintah wajib bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan pekerja migran sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Menanggapi aksi ini, Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, yang menemui langsung perwakilan para CPMI tersebut, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. “Kami akan mengawal dan menindaklanjuti permintaan teman-teman. Kami juga akan mengundang mereka untuk pertemuan besok guna membahas solusinya,” ujarnya.

Didi menegaskan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang menyebabkan kegagalan pemberangkatan ratusan CPMI tersebut. “Kami akan mengundang semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dan mendengarkan langsung persoalannya,” tutupnya. (ndi)

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Demi Menjaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan

0
Rapat Dewan Komisioner (RDK)(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin, 20 Januari 2025, LPS telah melakukan evaluasi dan menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) bagi simpanan dalam Rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta simpanan dalam bentuk valuta asing (valas) di bank umum. Berdasarkan hasil RDK tersebut, LPS memutuskan untuk mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum dan BPR serta simpanan valas di bank umum.

Saat ini, TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 4,25% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,75%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,25%. Penetapan tersebut salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam konteks antisipasi risiko di pasar keuangan. Selanjutnya, TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2025. Perlu diketahui bahwa TBP simpanan adalah batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk program penjaminan simpanan.

Lebih jauh, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa saat ini tingkat inflasi cenderung melandai sehingga mendorong mayoritas bank sentral global melakukan pemangkasan kebijakan moneternya. Pada saat yang sama, terjadi perubahan ekspektasi pelaku pasar yang menyebabkan volatilitas di pasar keuangan global.

“Masih terdapat beberapa faktor risiko ketidakpastian yang perlu diantisipasi, antara lain: kebijakan baru pemerintahan Trump dan keberlanjutan pemangkasan Fed Rate yang berpotensi terhambat oleh peningkatan inflasi, dan perluasan fragmentasi geopolitik serta geoekonomi yang mengarah pada peningkatan kompetisi antar negara,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Dia juga menjelaskan mengenai kinerja ekonomi domestik masih relatif solid. Perbaikan indikator ekonomi tersebut tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang kembali masuk ke zona ekspansi (51,2; Desember 2024) diikuti dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang masih tumbuh positif 1,0% yoy (220,3; Desember 2024). Sementara itu, hasil survei LPS menunjukkan Indeks Ekspektasi Konsumen berada di zona optimis (115,5), dikonfirmasi pula dengan tren Indeks Menabung yang menunjukkan perbaikan.

Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini yaitu kinerja industri perbankan yang terus membaik ditopang permodalan dan likuiditas yang memadai. Per Desember 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39% secara yoy, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,48% secara yoy. Sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar baik disisi kredit maupun DPK masing-masing sebesar 11,85% dan 15,17% secara yoy.

Kemudian, kondisi permodalan perbankan masih solid. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 26,68% pada periode Desember 2024. Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio AL/NCD berada di level 112,87% dan AL/DPK sebesar 25,59%.

Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan data Desember 2024, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 608,85 juta rekening. Sedangkan pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,98% dari total rekening atau setara dengan 15,82 juta rekening.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90% dan lebih tinggi di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” tambahnya.

Lebih lanjut hasil pemantuan LPS menunjukkan, bahwa respon penurunan suku bunga simpanan saat ini masih relatif terbatas. Suku Bunga Simpanan (SBP) tercatat turun 5 bps ke level 3,53% dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024. Tren penurunan diperkirakan akan terus berlanjut menyusul pemangkasan suku bunga kebijakan BI-Rate. Sementara itu, kondisi likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta kebutuhan untuk penyaluran kredit yang tetap tinggi potensial mempengaruhi pergerakan suku bunga simpanan. Sementara itu pada periode yang sama, SBP simpanan valas terpantau turun 8 bps ke level 2,06% dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

Selanjutnya, Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

“Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” pungkasnya.(bul)

PAGU Rp27,02 triliun, DJPB NTB Dorong Realisasi Belanja Optimal

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ratih Hapsari Kusumawardani menegaskan pentingnya realisasi belanja negara secara optimal. Beberapa satker/instansi dengan alokasi pagu besar, tetapi realisasi belanja sering kali belum optimal. Karena itu, diperlukan sinergi yang bagus antara satker dan Kemenkeu (Kanwil dan KPPN).

“Pagu Belanja negara di NTB cukup besar, namun belum tentu semuanya bisa terealisasi 100 persen. Pagu merupakan batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Misalnya, dalam pelaksanaan kontrak proyek senilai Rp1 miliar, ada penawaran yang lebih rendah dari pagu tersebut. Maka anggaran tidak dikeluarkan sebesar pagu, tapi sesuai dengan nilai kontrak dan output. Ini adalah salah satu bentuk efisiensi. Poin-nya adalah ketercapaian output dan kecepatan pelaksanaan kegiatan” kata Ratih dalam penyampaikan Kinerja Fiskal, Ekonomi dan Moneter Tahun 2024 yang digelar di kantornya, Kamis, 23 Januari 2025.

Kendati demikian, Ratih mengingatkan agar instansi dan lembaga dapat membelanjakan anggaran yang diterimanya secara optimal dengan mengacu pada hasil yang diharapkan. Hal ini akan memberikan manfaatkan efek ekonomi yang lebih besar untuk daerah.

Dalam rangka penilaian kinerja belanja instansi dan lembaga, menurutnya, DJPB mengukurnya melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang mencakup delapan unsur, yaitu Revisi Anggaran, Deviasi Halaman 3 DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Dispensasi SPM.

“Jika nilai IKPA jelek, tentu instansi dan lembaga ini akan mendapatkan teguran dari kementerian atau lembaga terkait. Karena ada semacam raport dari kita untuk pelaksanaan anggarannya,” ujar Ratih.

Saat ini DJPB tengah melakukan finalisasi perhitungan IKPA tahun 2024. Diharapkan pada 31 Januari 2025 ini rampung untuk memastikan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing instansi dan lembaga di NTB.

Secara umum, Ratih sampaikan, Kinerja APBN lingkup Provinsi NTB tercatat mencapai target dan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

Penerimaan negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah berhasil dikumpulkan sebesar Rp9,39 triliun atau 107,4% dari target dan tumbuh 24,33% (y-o-y), Sedangkan belanja negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah direalisasikan sebesar Rp26,83 triliun atau 98,9% dari pagu dan sedikit terkontraksi sebesar 1,55% (y-o-y).

Pada sisi belanja negara, secara agregat, pada tahun 2024 APBN telah dibelanjakan di lingkup Provinsi NTB sebesar 26,83 triliun rupiah yang merupakan 98,9% dari pagu belanja APBN lingkup Provinsi NTB tahun 2024.

Belanja ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 9,43 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 17,39 triliun rupiah.

Sementara itu, Tahun anggaran 2025, alokasi APBN di NTB tercatat sebesar Rp27,02 triliun, dengan rincian Rp7,13 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk 343 satuan kerja (satker) di 44 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp20,07 triliun untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Dari alokasi untuk BPP Tahun 2025 tersebut, terdapat 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar yaitu Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia.

Kesepluh Kementerian/Lembaga tersebut dengan proporsi pagu sebesar 83,56% dari total alokasi BPP Tahun 2025. Optimalnya realisasi belanja pada 10 K/L ini tentu akan sangat berpengaruh pada kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 nanti.

Dengan koordinasi dan sinergi yang semakin baik antara satker dan Kemenkeu (Kanwil dan KPPN), Ratih optimis realisasi belanja negara di NTB dapat meningkat. Langkah ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTB.(bul)

Dalami Kasus “Smart Class”, Inspektorat NTB Pastikan Tak Ada Pembayaran di Dalam APBD

0
Wirawan Ahmad M.T(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb) – Inspektorat Provinsi NTB telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang terkait dengan kegiatan program Smart Class yang diklaim bagian dalam program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Plt Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Wirawan Ahmad M.T menegaskan, dari segi penganggaran, tim sudah melakukan klarifikasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dari BPKAD didapatkan informasi bahwa program Smart Class senilai Rp49 miliar tak terdapat di dalam APBD 2024 serta di APBD 2025. Sehingga ditegaskan bahwa program Smart Class ini sama sekali bukan menjadi bagian dari program kegiatan Pemprov NTB.

“Kesimpulannya yaitu pada tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 tak terdapat anggaran untuk pengadaan perangkat smart class senilai Rp49 miliar tersebut. Sudah tentu karena tak dianggarkan, maka tak ada pula pembayaran di tahun anggaran 2024 dan rencana pembayaran di 2025 karena itu bukan program kegiatan yang tertuang di dalam APBD NTB” kata Wirawan , Kamis 23 Januari 2025.

Dinas Dikbud NTB juga kata Wirawan tak pernah menerima atau tak pernah melakukan serah terima barang-barang yang terkait dengan Smart Class tersebut. Terlebih hal itu bukan merupakan program yang tercantum dalam APBD.

“Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, barang-barang tersebut juga tidak diterima, dicatat maupun didistribusikan kepada sekolah karena memang tidak ada kegiatan tersebut dalam DPA Dikbud,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pemeriksaan yang dilakukan, memang diketahui ada tindakan yang dilakukan oleh PPK pengadaan barang dan jasa di Dikbud NTB berupa pengimputan secara manual ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PPK Bidang SMA Dikbud yang diketahui juga oleh salah seorang staf fungsional PBJ selaku pejabat pengadaan. Lebih lanjut PPK telah menunjuk rekanan dan berkontrak dengan tiga rekanan untuk pengadaan perangkat Smart Class ini.

“Memang mereka (PPK) telah melakukan penginputan kegiatan tersebut ke dalam rencana umum pengadaan dan diikuti oleh kegiatan penunjukan rekanan dan kontrak oleh PPK. Namun ini tak berdasar pada ketentuan regulasi karena setiap pengadaan barang dan jasa mesti ada penganggarannya,” ujar Asisten III Setda NTB ini.

Ditegaskan kembali bahwa, kegiatan penginputan, penunjukan dan kontrak yang dilakukan oleh PPK ini adalah kegiatan pengadaan yang tidak didukung oleh sumber penganggaran yang pasti baik melalui APBD 2024 maupun yang berasal dari APBN 2024 mengingat pelaksanaan APBD maupun APBN Tahun 2024 sudah closing date. Tentu pengadaan seperti ini melanggar regulasi yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Di bagian akhir LHP, Inspektorat nantinya akan memberikan rekomendasi tertulis kepada Pj Gubernur dan Dinas Dikbud NTB untuk selanjutnya diinformasikan kepada para rekanan bahwa Smart Class tersebut bukan menjadi bagian program Pemprov NTB sehingga tak memiliki dukungan anggaran.

“Sebagai tahap terakhir dari permintaan klarfikasi, Tim Inspektorat sekarang sedang berada di LKPP Jakarta berkoordinasi untuk merekonstruksi proses dari awal dan memastikan akun yang digunakan untuk melakukan posting ke dalam SIRUP maupun penunjukan dan kontrak melalui e-catalog. Inspektorat berkomitmen untuk melakukan investigas serius terhadap kasus ini dengan harapan, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan Smart Class yang sedang mencuat ini sampai sekarang kegiatan tersebut belum menimbulkan kerugiatan negara karena tak ada pembayaran. Namun Inspektorat memberikan rekomendasi jangan sampai kegiatan yang sudah dikontrakkan tanpa anggaran ini kemudian tiba-tiba dianggarkan untuk pembayarannya. Jika itu dilakukan maka akan ada pelanggaran prosedur.

“Karena salah satu asas dari pengadaan barang dan jasa itu adalah kita baru bisa melakukan kegiatan setelah ada penganggaran. Nah yang terjadi dalam kegiatan Smart Class ini PPK secara sepihak sudah melakukan proses pengadaan barang dan jasa dan penunjukkan kegiatan yang tak ada dalam DPA,” katanya.(ris)

Bea Cukai NTB Ungkap 440 Kasus Dengan Nilai Rp13,13 Miliar Sepanjang 2024

0
Kepala Kantor Bea dan Cukai Mataram, I Made Aryana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Bea dan Cukai Provinsi NTB yang terdiri dari Bea Cukai Mataram dan Bea Cukai Sumbawa membuktikan keseriusannya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran cukai serta peredaran barang ilegal di wilayah NTB.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Mataram, I Made Aryana, dalam press conference ALCo Kemenkeu NTB di Kantor DJPB NTB, Kamis, 23 Januari 2025 menyampaikan hasil kinerja jajaran Bea Cukai NTB hingga 31 Desember 2024, pihaknya telah melakukan 440 penindakan dengan total perkiraan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 13,13 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp 6,19 miliar.

Dari total penindakan tersebut, sebagian besar terkait pelanggaran di bidang cukai, meliputi 7.702.162 batang rokok tanpa pita cukai. 1.702.576 gram tembakau iris (TIS). Dan 1.801 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Penindakan banyak dilakukan melalui pengawasan terhadap pengiriman ekspedisi dan pedagang, dengan dukungan informasi intelijen yang valid.

“Mayoritas pelanggaran melibatkan rokok tanpa pita cukai, yang merupakan produk lokal,” ujarnya.

Made Aryana menambahkan, penegakan hukum dilakukan sesuai Undang-Undang Cukai, dengan pendekatan ultimum remidium, yakni pelaku membayar pajak tiga kali lipat dari nilai cukainya.

Selain pelanggaran cukai, Bea Cukai NTB juga berhasil mengungkap beberapa kasus di sektor narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Sepanjang 2024, barang bukti yang diamankan meliputi 12.896 gram ganja atau sekitar 12,8 kg. 353 gram sabu-sabu. 1.879 butir obat-obatan terlarang. Dan 4 butir biji ganja.

Kasus-kasus ini sebagian besar diungkap melalui pengawasan di bandara dan gudang ekspedisi dengan kerja sama lintas instansi.

Secara khusu, pada bulan Desember 2024, Made Aryana juga mengungkapkan sejumlah penindakan penting, yaitu, dua kasus pelanggaran larangan dan pembatasan barang bawaan penumpang, dengan barang bukti berupa produk pertanian dan perkebunan.

27 kasus pelanggaran barang kena cukai (BKC) tanpa pita cukai, dengan barang bukti 538.552 batang rokok berbagai merek. 3.240 gram tembakau iris. Dan 12 liter MMEA golongan C.

Untuk narkotika, terdapat dua kasus di gudang ekspedisi di Kota Mataram, dengan barang bukti berupa empat butir biji ganja.

Kinerja ini mencerminkan komitmen Bea dan Cukai Provinsi NTB dalam mengawasi peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, dan menjaga penerimaan negara.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegas Made Aryana.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di NTB.(bul)

141 Koperasi di NTB Sudah di Survey, Pasca Pengalihan Pengawasan ke OJK

0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 141 koperasi di Provinsi NTB sudah di survey oleh Surveyer Indonesia. Hal ini terkait dengan peralihan pengawasan koperasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo di Mataram, Kamis, 23 Januari 2024 menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan OPD/dinas terkait yang membidangi koperasi. Berdasarkan hasil koordinasi itulah, diketahui ada 141 koperasi di NTB yang sudah disurvey.

“Dinas (koperasi) menyampaikan kepada kami, koperasi-koperasi ini nantinya koperasi close loop (system tertutup/pelayanan hanya kepada anggota),” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa pengawasan terhadap koperasi, khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam, dialihkan ke OJK. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan dana oleh koperasi yang tidak sehat.

Keputusan ini tertuang dalam revisi peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum baru bagi pengawasan koperasi simpan pinjam. Sebelumnya, koperasi berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus koperasi yang mengalami gagal bayar hingga dugaan penipuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat.

OJK akan mengambil alih pengawasan koperasi yang fokus pada layanan simpan pinjam, karena aktivitas ini sangat mirip dengan layanan keuangan lain seperti perbankan.

Secara nasional, OJK telah menerima 21 daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK.

Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi open loop tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.

Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.(bul)

Polisi Sidak Gudang Distributor Pupuk di Lotim

0
Akhyar Rosidi. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan sidak gudang distributor pupuk dalam rangka mengetahui ketersediaan pupuk bagi para petani di daerah setempat. “Sidak yang dilakukan ini sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terkait penyaluran dan penjualan  kepada petani, apakah penebusan dilakukan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah atau tidak,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Dharma Yulia Putra di Lombok Timur, Rabu 22 Januari 2025.

Hal ini pula dilakukan, menurut Kasat,  agar pendistribusian pupuk ke petani tepat sasaran, termasuk menekan tidak terjadi kelangkaan pupuk di tengah masyarakat, sehingga saat sidak semua diperiksa, baik itu data petani penerima dan lainnya.

“Hasil sidak penyampaian dari pihak distributor atau kepala gudang pupuk, ketersediaan pupuk di Lombok Timur terutama pupuk bersubsidi masih aman,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat, ketika menemukan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk dilaporkan kepada petugas atau  aparat.

“Silakan masyarakat ketika menemukan ada terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini, untuk di laporkan, dan kami akan langsung  menindak lanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Taufieq Hidayat mengatakan harga pupuk bersubsidi yang melonjak di Kabupaten Lombok Timur akibat petani yang membeli pupuk tidak terdaftar sebagai penerima pupuk.

“Banyak petani tidak terdaftar ke dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), sehingga mereka harus membeli pupuk di tempat lain,” ujarnya di Mataram.

Taufieq menegaskan harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh agen tetap stabil tanpa ada kenaikan harga. Menurutnya, situasi yang terjadi di lapangan akibat ada pemilik lahan yang terdaftar dalam RDKK dan menerima pupuk bersubsidi, namun lahan disewakan kepada orang lain.

Orang yang menggarap lahan itu tidak mendapatkan pupuk subsidi, sehingga mereka harus mencari pupuk sendiri.

“Karena tidak terdaftar langsung sebagai penerima pupuk (subsidi), maka otomatis membeli dengan orang lain yang harganya tinggi,” papar Taufieq.

Lebih lanjut dia menyampaikan untuk mendapatkan harga pupuk bersubsidi seusai harga pemerintah, maka petani harus terdaftar sebagai penerima pupuk. Setiap agen menjual pupuk sesuai harga dan yang membedakan hanya biaya distribusi. (ant)

Distan Minta Serap Produk Lokal, Program MBG Dikhawatirkan Picu Inflasi

0
Kadistan Lobar Damayanti Widyaningrum saat menyerahkan bantuan bibit kepada petani. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan tahun ini secara nasional. Selain bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan diserapnya bahan baku produk lokal untuk MBG ini. Namun kekhwatiran muncul, program ini akan memicu Inflasi di tingkat daerah.

Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan bahwa pihaknya harus berupaya menyiapkan para petani, peternak menyiapkan bahan baku yang nantinya akan diserap untuk program MBG. “Di satu sisi kita juga antispasi inflasi, karena kekhawatiran kita jangan sampai produk lokal banyak diserap justru terjadi inflasi,”kata Damayanti, belum lama ini.

Pihaknya pun telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi Inflasi ketika program MBG berjalan nantinya. Diantaranya, melalui program pasar Tenten Tani yang diadakan distan. Dimana ketika terjadi kenaikan harga, pasar Tenten ini diadakan untuk menekan gejolak. Ada juga upaya lain, bersama OPD terkait seperti bazar pangan murah, pasar murah dan operasi pasar.

Pihaknya juga meningkatkan produksi petani agar pasokan bahan pokok seperti beras, cabe dan lainnya aman dipasaran. Pihaknya juga turun memastikan produksi ditingkat petani aman. Seperti yang dilakukan penanaman cabe serentak, juga bagian dari upaya memasok kebutuhan MBG. Selain itu, pihaknya memberikan bantuan budidaya ternak unggas, petelur serta tanaman sayur-sayuran.

“Kami juga berikan bantuan benih, bibit, dan ada juga pupuk, pestisida,”imbuhnya. Upaya lain untuk mendukung itu, pihaknya memperluas areal tanaman. Lebih lanjut dijelaskan, untuk pasokan program MBG ini pihaknya telah turun mensosialisasikan ke petani dan Poktan untuk melakukan penanaman agar nanti kalau diserap program MBG nantinya mereka sudah siap.

Sejauh ini ia belum mendapatkan data pihak ketiga yang nantinya menangani pemasokkan MBG. “Yang jelas kita ingin agar pihak ketiga bermitra dengan petani kita, misalnya peternak untuk ambil daging, telur, petani sayur dan beras,”harapnya. Nantinya pihak ketiga ini akan didorong untuk bekerjasama atau MOU dengan petani. “Sehingga MBG ini mengambil produk lokal dari petani kita, itu kita sampaikan saat rapat dengan pihak Kodim,’’ pungkasnya. (her)

Bahlil Tegaskan Diskon 50 Persen Tarif Listrik Tidak Diperpanjang

0
Warga isi token listrik(ekbisntb.com/tribunnews.com)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan pemberian diskon 50 persen kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

“Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

Dalam keterangan pers yang dihimpun, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menjelaskan diskon 50 persen biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang listrik sampai dengan daya 2.200 VA menyasar 81,42 juta pelanggan.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

Pemberian diskon biaya listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN. Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon 50 persen dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (yang akan dibayar pada bulan Februari 2025) dan untuk pemakaian bulan Februari 2025 (yang akan dibayar pada rekening bulan Maret 2025).

Sedangkan, pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025, sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

Adapun pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025, merupakan upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN atas barang mewah menjadi 12 persen pada 2025.

Akan tetapi, kepada pelanggan PLN dengan daya 3.500–6.600 VA, kata Sri Mulyani, akan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen. (ant)