spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaEkonomiPAGU Rp27,02 triliun, DJPB NTB Dorong Realisasi Belanja Optimal

PAGU Rp27,02 triliun, DJPB NTB Dorong Realisasi Belanja Optimal

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ratih Hapsari Kusumawardani menegaskan pentingnya realisasi belanja negara secara optimal. Beberapa satker/instansi dengan alokasi pagu besar, tetapi realisasi belanja sering kali belum optimal. Karena itu, diperlukan sinergi yang bagus antara satker dan Kemenkeu (Kanwil dan KPPN).

“Pagu Belanja negara di NTB cukup besar, namun belum tentu semuanya bisa terealisasi 100 persen. Pagu merupakan batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Misalnya, dalam pelaksanaan kontrak proyek senilai Rp1 miliar, ada penawaran yang lebih rendah dari pagu tersebut. Maka anggaran tidak dikeluarkan sebesar pagu, tapi sesuai dengan nilai kontrak dan output. Ini adalah salah satu bentuk efisiensi. Poin-nya adalah ketercapaian output dan kecepatan pelaksanaan kegiatan” kata Ratih dalam penyampaikan Kinerja Fiskal, Ekonomi dan Moneter Tahun 2024 yang digelar di kantornya, Kamis, 23 Januari 2025.

- Iklan -

Kendati demikian, Ratih mengingatkan agar instansi dan lembaga dapat membelanjakan anggaran yang diterimanya secara optimal dengan mengacu pada hasil yang diharapkan. Hal ini akan memberikan manfaatkan efek ekonomi yang lebih besar untuk daerah.

Dalam rangka penilaian kinerja belanja instansi dan lembaga, menurutnya, DJPB mengukurnya melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang mencakup delapan unsur, yaitu Revisi Anggaran, Deviasi Halaman 3 DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Dispensasi SPM.

“Jika nilai IKPA jelek, tentu instansi dan lembaga ini akan mendapatkan teguran dari kementerian atau lembaga terkait. Karena ada semacam raport dari kita untuk pelaksanaan anggarannya,” ujar Ratih.

Saat ini DJPB tengah melakukan finalisasi perhitungan IKPA tahun 2024. Diharapkan pada 31 Januari 2025 ini rampung untuk memastikan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing instansi dan lembaga di NTB.

Secara umum, Ratih sampaikan, Kinerja APBN lingkup Provinsi NTB tercatat mencapai target dan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

Penerimaan negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah berhasil dikumpulkan sebesar Rp9,39 triliun atau 107,4% dari target dan tumbuh 24,33% (y-o-y), Sedangkan belanja negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah direalisasikan sebesar Rp26,83 triliun atau 98,9% dari pagu dan sedikit terkontraksi sebesar 1,55% (y-o-y).

Pada sisi belanja negara, secara agregat, pada tahun 2024 APBN telah dibelanjakan di lingkup Provinsi NTB sebesar 26,83 triliun rupiah yang merupakan 98,9% dari pagu belanja APBN lingkup Provinsi NTB tahun 2024.

Belanja ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 9,43 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 17,39 triliun rupiah.

Sementara itu, Tahun anggaran 2025, alokasi APBN di NTB tercatat sebesar Rp27,02 triliun, dengan rincian Rp7,13 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk 343 satuan kerja (satker) di 44 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp20,07 triliun untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Dari alokasi untuk BPP Tahun 2025 tersebut, terdapat 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar yaitu Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia.

Kesepluh Kementerian/Lembaga tersebut dengan proporsi pagu sebesar 83,56% dari total alokasi BPP Tahun 2025. Optimalnya realisasi belanja pada 10 K/L ini tentu akan sangat berpengaruh pada kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 nanti.

Dengan koordinasi dan sinergi yang semakin baik antara satker dan Kemenkeu (Kanwil dan KPPN), Ratih optimis realisasi belanja negara di NTB dapat meningkat. Langkah ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTB.(bul)

Informasi Layanan Pengaduan Lainnya



Artikel Yang Relevan

Iklan





Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut