Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 70

Akses Jalan Putus, Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Sekotong Lumpuh Total

0
Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, ini putus terdampak bencana. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Intensitas hujan yang tinggi disertai cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sekotong dan sekitarnya, tidak hanya memicu kekhawatiran bagi warga pemukiman. Namun juga mengancam operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik Pemerintah Provinsi NTB.

Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah medis B3 di Dusun Koal, Desa Buwun Mas nyaris putus total akibat bencana yang melanda Rabu (21/1/2026) malam. Kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan besar (roda empat), sehingga aktivitas pabrik pemusnah limbah B3 itu pun lumpuh, tidak bisa beroperasi.

Kerusakan infrastruktur itu dilaporkan oleh Camat Sekotong Andi Purnawan pada Jumat (23/1/2026). Kerusakan jalan yang paling krusial terjadi pada jalur transportasi utama menuju Dusun Koal. Akibat rusaknya badan jalan secara signifikan, aktivitas distribusi limbah medis menuju lokasi insinerator kini mengalami hambatan serius yang berpotensi memicu penumpukan limbah berbahaya di hulu.

Camat Sekotong ini menegaskan, jalur yang rusak ini berada di bawah kendali Pemprov NTB, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi operasional aset daerah. Kerusakan ini otomatis melumpuhkan arus logistik sampah medis yang seharusnya diolah secara rutin di fasilitas pengolahan B3 tersebut.

“Ini jalan provinsi yang dari Dusun Lemer ke Dusun Koal, tempat UPT Pengolahan sampah B3 milik Pemprov NTB. Untuk sementara, pengangkut sampah B3 tidak dapat menuju lokasi pengolahannya,” ungkapnya.

Kondisi serupa namun dengan tingkat kerusakan yang berbeda juga terjadi di kawasan Batubong. Tingginya curah hujan telah mengakibatkan badan jalan utama amblas secara signifikan. Titik ini menjadi titik krusial lainnya yang membuat akses menuju Sekotong semakin sulit ditembus oleh kendaraan dengan beban berat.

Sementara itu, Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi menekankan bahwa ancaman nyata tidak hanya terlihat pada jalan yang amblas, tetapi juga fenomena keretakan tanah yang mulai merambat ke jalur menuju lokasi insinerator limbah B3. Keretakan ini menjadi risiko tinggi, terutama bagi truk-truk pengangkut dengan tonase besar yang setiap hari melintas.

Kekhawatiran Rochidi didasarkan pada pantauan langsung yang ia lakukan di titik-titik rawan. Ia menyebutkan bahwa kondisi di lapangan sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada apa yang terlihat di permukaan saja. Struktur tanah yang sudah jenuh air membuatnya sangat rentan bergeser di bawah tekanan beban kendaraan. “Bukan hanya retak, sebenarnya kondisinya sudah cukup parah. Saya naik kemarin sore dan memang berbahaya sekali kelihatannya,” tambahnya.

Meskipun saat ini kendaraan roda empat masih memungkinkan untuk melintas di jalur Batubong secara terbatas, Rochidi tetap mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan. “Sementara masih bisa, tadi kebetulan saya bawa mobil juga bisa lewat. Tapi ya itu, harus ekstra hati-hati karena tanahnya sudah amblas,” imbuhnya.

Sementara Ketua Sekber Penanganan bencana sekaligus Sekda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan pihaknya melalui Dinas PU telah menidaklanjuti kerusakan jalan dampak bencana di pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal. “Saya minta Kadis PU koordinasi dengan provinsi terkait jalan itu, dan sudah dilakukan oleh pak Kadis,” ujarnya. (her)

255 JCH di Bima Lunasi BPIH

0
H. Eka Iskandar Zulkarnain (suarantb.com/hir)

Kota Bima (suarantb.com) – Sejumlah 255 jemaah calon haji di Kota Bima, melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026. Jumlah tersebut mendekati kuota murni yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, H. Eka Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa kuota haji Kota Bima tahun ini sebanyak 235 jemaah, terdiri dari 225 jemaah reguler dan 10 jemaah lansia. Selain itu, disiapkan 96 jemaah cadangan.

“Dari total pelunasan yang masuk, terdiri atas 187 jemaah reguler, empat jemaah lansia, 30 jemaah cadangan, serta empat jemaah penggabungan,” jelas Eka saat ditemui di kantornya, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, batas akhir pelunasan BPIH ditetapkan hingga Jumat (23/1/2026) kemarin. Pihaknya belum menerima informasi resmi terkait kemungkinan perpanjangan waktu pelunasan. “Kami masih menunggu kebijakan dari pusat,” katanya.

Eka mengungkapkan, kuota reguler tidak sepenuhnya terisi karena sebagian jemaah calon haji mengajukan pembatalan atau penundaan keberangkatan. Penyebabnya, antara lain meninggal dunia, kondisi kesehatan, serta menunggu penggabungan mahram dengan pasangan.

Pada kategori lansia dari 10 kuota yang tersedia, hanya empat jemaah yang melakukan pelunasan. “Empat jemaah lansia meninggal dunia dan dua lainnya tidak memungkinkan berangkat karena sakit,” ujarnya.

Kekosongan kuota tersebut mulai diisi oleh jemaah cadangan. Dari 96 jemaah cadangan, sebanyak 30 orang telah menyelesaikan pelunasan. Selain itu, terdapat pula jemaah penggabungan mahram dan pelimpahan porsi yang telah menyetor BPIH.

Namun demikian, Eka menyebutkan bahwa nama jemaah penggabungan dan pelimpahan porsi masih dalam status terblokir di sistem Siskohat. “Dari 30 jemaah, baru satu nama yang sudah terbuka,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kewenangan membuka blokir dan penetapan akhir keberangkatan berada di tangan pemerintah pusat. Eka mengimbau jemaah yang telah melakukan pelunasan agar tetap bersiap menunggu keputusan. “Jika blokir dibuka, administrasi tinggal disesuaikan,” pungkasnya. (hir)

Cuaca Ekstrem, Aktivitas Penerbangan di BIZAM Tak Terganggu

0
Penumpang tengah menunggu penerbangan di Terminal BIZAM. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam sepekan terakhir dipastikan tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Seluruh penerbangan sejauh ini dinyatakan tetap berjalan normal. Meski demikian, pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi cuaca terus dipantau secara ketat.

“Sampai saat ini untuk operasional BIZAM serta aktivitas penerbangan masih berjalan normal,” tegas Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Angga Maruli Anugrah P, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026).

Dalam sehari, rata-rata pergerakan pesawat udara di BIZAM antara 70 sampai 80 pergerakan. Baik itu yang datang maupun berangkat. Dan, sejauh ini semua berjalan normal. Belum ada dampak signifikan dari kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung sekarang ini terhadap aktivitas penerbangan.

Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkat, guna memperoleh informasi yang detail dan akurat terhadap kondisi cuaca. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam operasional penerbangan di BIZAM. Terutama dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekatang ini.

“Tentunya bandara selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Airnav ataupun BMKG terkait keselamatan dan keamanan penerbangan dalam cuaca yang kurang baik di NTB seperti sekarang ini,” tandas Angga.

Waspada saat Berwisata

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., mengingatkan masyarakat maupun wisatawan yang mau berwisata di objek-objek wisata di Loteng agar lebih waspada, mengingat kondisi cuaca yang sedang kurang bersahabat. Khususnya di objek-objek wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

Pemerintah sendiri tidak melarang wisatawan untuk berwisata. Namun yang paling penting agar selalu waspada dan tetap mematuhi intruksi petugas yang ada di objek wisata, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kondisi cuaca sekarang sedang kurang bersama. Untuk itu, tetap waspada saat berwisata. Patuhi intruksi dan arahan petugas serta rambu-rambu peringatan yang ada,” ujarnya. (kir)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

Bima (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menyusul adanya beredarnya informasi masyarakat Kabupaten Bima mengeluh kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga mencapai Rp35 ribu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan, stok LPG 3 kg di Kabupaten Bima dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan harga jual di pangkalan sebagai titik distribusi akhir sesuai HET Rp18 ribu per tabung sebagaimana ditetapkan pemerintah Provinsi NTB.

Ahad menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, keluhan terhadap harga LPG hingga Rp35 ribu per tabung ini berada di level pengecer.
Sementara di pangkalan, harga dipastikan sesuai HET dengan prioritas penyaluran pangkalan adalah ke konsumen langsung dari pada pengecer.

Begitu juga halnya distribusi dari agen dilaksanakan ke wilayah pangkalan yang stoknya mulai menipis.
Jika ditemukan pangkalan yang memberikan harga diatas HET, Ahad mengatakan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
” Jika ditemukan pelanggaran berulang atau lebih berat bisa diberlakukan sanksi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Paralel Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk kabupaten dan kota Bima serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya memastikan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg tepat sasaran,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga juga tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan pembelian di pangkalan sebagai titik distribusi akhir penyaluran resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang dipastikan sudah sesuai.
Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan mitigasi penyaluran _extra dropping_ sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peningkatan konsumsi di masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang

0
Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang
Pengunjung pariwisata saat mengakses objek wisata 3 Gili, KLU melalui Pelabuhan Bangsal, KLU. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2025 lalu menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Data Dinas Pariwisata KLU menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada tahun 2025 sejumlah 810.910 orang, bertambah dari angka kunjungan tahun 2024 sejumlah 618.241 orang.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresna Astuti, S.E., M.M., kepada wartawan mengungkapkan, kunjungan wisatawan yang berlibur ke Lombok Utara menunjukkan progres meningkat dari tahun ke tahun. Sempat terpuruk akibat gempa 2018 dan pandemi Covid-19, perlahan tapi pasti, tren pengunjung mulai bertambah.

“Jumlah pengunjung objek wisata sepanjang 2025 sejumlah 810.910 orang, melampaui target 785 ribu orang,” ujar Dewi, Jumat (23/1/2026).

Ia mengatakan, capaian kunjungan sebesar 103,3 persen tersebut menjadi pelecut semangat jajaran Dispar KLU untuk semakin meningkatkan kinerja. Mengingat, kunjungan wisatawan ke suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor. Mulai dari persaingan sektor wisata, hingga kondisi cuaca di negara asal maupun negara tujuan.

Kinerja yang cukup baik pada tahun 2025 itu, sambung dia, akan kembali ditingkatkan pada tahun 2026 ini. Pihaknya berharap, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun ini mengalami peningkatan.

Dewi menambahkan, jumlah kunjungan yang terus tumbuh linier dengan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi masuk kawasan rekreasi wisata yang dikelola Dispar KLU. Selama tahun 2025, realisasi PAD dibukukan sebesar Rp9,293 miliar lebih atau 103,25 persen dari target Rp9 miliar.

“Rata-rata lama tinggal wisatawan atau length of stay juga mengalami peningkatan menjadi 2,20 hari dari target 2,15 hari,” ucapnya.

Pihaknya menyadari, lama tinggal wisatawan masih harus ditingkatkan dengan menyiapkan berbagai promosi dan event kegiatan yang menarik antusiasme pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Pemda dalam hal ini, membutuhkan, strategi dan ide-ide menarik, dan juga anggaran dan daya dukung fasilitas penunjang. Misalnya, perlunya sarana amfiteater sebagai wadah penyelenggaraan event budaya lokal.

“Tahun 2025 awalnya diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata secara penuh pascapandemi Covid-19 dan masa pemulihan. Ternyata di lapangan banyak kendala, terutama kondisi cuaca dan musim yang tidak menentu. Harapan kita di tahun 2026 ini, bisa lebih maksimal. Kuncinya adalah kondisi keamanan dan situasi global yang kondusif,” tandasnya. (ari)

LPS Pertahankan Suku Bunga Simpanan

0
Dewan Komisioner LPS menyampaikan tetap mempertahankan suku bunga pinjaman. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin, 19 Januari 2026. LPS menetapkan TBP simpanan Rupiah pada bank umum sebesar 3,50%, TBP simpanan Rupiah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00%, serta TBP simpanan valuta asing pada bank umum sebesar 2,00%. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Pgs. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa penetapan TBP dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan perbankan.

“Penetapan TBP mempertimbangkan tren suku bunga pasar yang relatif menurun, pertumbuhan simpanan yang positif dengan likuiditas perbankan yang memadai, tingkat cakupan penjaminan yang jauh di atas mandat undang-undang, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko makroekonomi global maupun nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media ini, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan, LPS berharap perbankan senantiasa memperhatikan TBP dalam menghimpun dana masyarakat agar simpanan nasabah tetap memenuhi syarat penjaminan.

Dipaparkan juga, kondisi industri perbankan nasional yang dinilai tetap solid. Hingga Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,63% (year on year), terutama ditopang oleh tingginya penyaluran kredit investasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,83% (yoy), seiring meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Dari sisi ketahanan, rasio permodalan (KPMM) industri perbankan tercatat kuat di level 26,05% per November 2025. Likuiditas perbankan juga terjaga, tercermin dari rasio AL/DPK sebesar 28,57% per Desember 2025, jauh di atas ambang batas 10%.

LPS mencatat, program penjaminan simpanan dengan nilai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah mencakup 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR, melampaui mandat Undang-Undang sebesar 90%.
Ferdinan juga mengimbau agar bank bersikap transparan dalam menyampaikan informasi TBP kepada nasabah, baik melalui media informasi di kantor bank maupun kanal komunikasi lainnya.

“TBP merupakan bagian dari tiga syarat penjaminan LPS atau 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, memaparkan kinerja LPS sepanjang 2025. Hingga kini, seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tercatat sebagai peserta program penjaminan LPS.

Sejak berdiri, LPS telah melakukan resolusi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS melalui likuidasi, serta melakukan penempatan modal sementara dan konversi modal pada sejumlah bank. Proses pembayaran klaim kepada nasabah pun semakin cepat, dengan rata-rata 5 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.

Dari sisi keuangan, total aset LPS pada 2025 mencapai Rp276,2 triliun, tumbuh 13,6% dibanding tahun sebelumnya. LPS juga membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun, serta meningkatkan cadangan penjaminan menjadi Rp213,4 triliun. (bul)

Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram

0
Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram
Misban Ratmaji. (Suara NTB/dok)

PENGGUNAAN LPG 3 kilogram dinilai masih belum tepat sasaran. Padahal sejak awal, LPG 3 kg diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Namun dalam praktiknya, karena harga yang murah dan mudah didapat, LPG bersubsidi tersebut justru digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pelaku usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada sistem distribusi dan pengawasan yang belum ketat. “Awalnya LPG 3 kilogram itu kan untuk orang tidak mampu. Tapi karena murah, akhirnya semua merasa tidak mampu, termasuk ASN dan bahkan pengusaha,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketimpangan distribusi. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru kerap kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat tingginya permintaan dari kelompok yang sebenarnya tidak berhak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misban mendorong agar pemerintah bersama Pertamina memperketat sistem distribusi LPG subsidi melalui pendataan pengguna. “Semua pengguna LPG subsidi harus didata. Nantinya, pembelian LPG 3 kilo hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kode atau barcode tertentu,” jelasnya.

Selain itu, politisi Hanura ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang kuat dan mengikat, tidak sekadar imbauan. “Kalau hanya imbauan, itu tidak akan efektif. Justru pemakaiannya bisa makin banyak. Harus ada aturan yang jelas dan sanksi bagi yang tidak berhak menggunakan,” tegasnya.

Ia juga menilai pengawasan di lapangan harus diperkuat melalui razia atau sweeping secara berkala setelah regulasi diberlakukan. Dengan demikian, distribusi LPG subsidi dapat benar-benar dikendalikan dan diawasi.

Misban menilai penertiban penggunaan LPG 3 kg tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi menyeluruh, hingga penyiapan skema distribusi alternatif.

Sebagai alternatif, ASN dan masyarakat mampu didorong untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi, seperti tabung 5 kg. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga menyediakan pilihan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tabung 12 kg yang dinilai terlalu mahal.

Ia menekankan bahwa stok LPG 3 kg harus disesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin yang berhak. “Harus ada hubungan antara jumlah warga miskin dengan stok LPG yang tersedia. Jangan rumah tangga miskin sedikit, tapi tabungnya beredar ribuan,” katanya. (fit)

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Bangsal-Senggigi Ditutup Sementara

0
Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari ini menyebabkan pelayanan penyeberangan kapal cepat menuju Bali, Bangsal dan Senggigi ditutup sementara. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pelayanan Penyeberangan Kapal Cepat rute Bali-Bangsal Kabupaten Lombok Utara menuju Senggigi Lombok Barat (Lobar) ditutup sementara. Penutupan sementara ini dilakukan pihak otoritas akibat cuaca ekstrem. Dari peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ketinggian gelombang hingga empat meter. Akibat penutupan sementara ini, penumpang di Pelabuhan Bangsal maupun Senggigi sepi.

Kepala UPP Kelas II Pemenang KLU I Made Oka SH.,MH., yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini di Kantor Bupati Lobar di Gerung, mengatakan adanya perkiraan cuaca dari BMKG, rata-rata ketinggian gelombang 2-4 meter. “Berdasarkan itulah kami tutup sementara pelayaran (kapal cepat) antara Lombok dan Bali, baik dari Nusa Penida, Serangan, Padangbai. Itu kita tutup,” katanya, Jumat (23/1/2026).

Pelayanan penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal dan Senggigi ditutup sejak beberapa hari terakhir. Penutupan sementara ini dilakukan sampai situasi cuaca normal kembali menurut perkiraan BMKG.

Penutupan ini, lanjut dia, karena ada imbauan dari Pusat. Namun terkadang di masing-masing wilayah berbeda situasinya. Terkadang di Maluku kacau gelombangnya, namun kadang di Bali masih normal, sehingga bisa dilakukan penyeberangan. “Tapi acuan kita pada BMKG setempat, kita patuh pada surat edaran,” imbuhnya.

Penumpang yang tidak bisa menyeberang menggunakan kapal cepat pun beralih ke Pelabuhan Lembar dan udara. Dari data yang dimilikinya, jumlah trip dari Bali ke Bangsal sebanyak 25 ketika kondisi normal. Jumlah penumpang tergantung kapasitas kapal atau besar kecil kapal, ada kapasitas di atas 150 orang dan 200 orang. “Kalau per bulan itu rata-rata 2.000-3.000 penumpang dari kapal cepat, tapi dengan situasi sekarang ini tentu menurun,” ungkapnya

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Lobar M. Hendrayadi mengatakan pelayanan pelayaran Pelabuhan Senggigi ditutup sementara, karena kondisi cuaca ekstrem. “Ya masih ditutup sementara, tidak ada trip,” tegasnya.

Saat normal, jumlah trip yang melayani rute Bali-Bangsal – Senggigi 3 trip tiap hari. Jumlah penumpang yang turun ke Senggigi berkisar 70-80 orang. Dengan penutupan sementara ini tentu berpengaruh terhadap pemasukan dari pelabuhan.

Sementara itu,Kepala UPT Pelabuhan Senggigi, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan kondisi cuaca sepanjang Januari 2026 ini masih belum stabil dan terus dipantau secara ketat melalui koordinasi langsung dengan BMKG.“Memasuki bulan Januari, kondisi cuaca memang tidak menentu. Kami menerima informasi resmi dari BMKG yang langsung disampaikan ke kantor KUPP dan dikoordinasikan dengan kami di pelabuhan,” katanya.

Iskandar menjelaskan, penutupan pelabuhan bukan terjadi sekali. Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas pelayaran harus dibuka dan ditutup secara situasional mengikuti perkembangan cuaca di lapangan.

“Kalau tidak salah, pada tanggal 14 sampai 15 Januari kemarin, pelabuhan kami tutup sementara karena cuaca buruk. Saat itu tinggi gelombang di alur pelayaran mencapai sekitar 2,5 hingga 4 meter,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut Iskandar, hingga kini belum mengalami perubahan signifikan. Pada hari Rabu 21 Januari 2026, tinggi ombak masih berada pada kisaran yang sama dan dinilai belum aman untuk aktivitas pelayaran, khususnya kapal penumpang jenis fast boat. “Untuk hari ini, ombak di alur pelayaran masih sekitar 2,5 sampai 4 meter. Dengan kondisi seperti ini, kapal-kapal kecil tidak memungkinkan untuk dioperasikan,” jelasnya.

Tidak hanya Pelabuhan Senggigi, penutupan operasional juga terjadi secara serentak di sejumlah dermaga lainnya, baik pelabuhan yang berada di wilayah Lombok maupun Bali, seluruhnya mengikuti instruksi keselamatan dari BMKG.“Semua dermaga pelabuhan, baik yang ada di Bali maupun di Lombok, hari ini sama-sama tidak beroperasi,” katanya.

Iskandar menegaskan, pihak pelabuhan tidak berani mengambil risiko dengan memaksakan pelayaran di tengah cuaca ekstrem. Keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. “Kami masih menunggu rilis resmi dari BMKG. Kalau BMKG menyatakan cuaca sudah membaik dan alur pelayaran dianggap layak, maka jalur akan langsung dibuka kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, gelombang tinggi di Selat Lombok masih berpotensi terjadi, sehingga penutupan jalur pelayaran sementara harus dilakukan hingga kondisi benar-benar aman. “BMKG sudah menginstruksikan penutupan jalur pelayaran sambil menunggu cuaca membaik. Kalau sudah layak, kapal-kapal baru kami izinkan berlayar,” tutupnya. (her)

Implementasi ESG Berkelanjutan, PLN UIP Nusra Sabet Dua Penghargaan Platinum di Indonesia Green Awards 2026

0
Founder & Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, bersama perwakilan tim Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2026

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dengan predikat Platinum Alignment dalam ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan komitmen PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada ajang tersebut, PT PLN (Persero) UIP Nusra meraih penghargaan kategori Penanganan Sampah Plastik & Ekonomi Sirkular melalui program “Bersama Komunitas GELISAH Mengelola Plastik Menghidup Perubahan”. Program ini dijalankan bersama Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (GELISAH) dengan mengolah sampah plastik menjadi produk kreatif bernilai ekonomi, sekaligus menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Selain itu, PT PLN (Persero) UIP Nusra juga meraih penghargaan kategori Penyelamatan Sumber Daya Air melalui program “Pemulihan Air Bersih sebagai Mitigasi Risiko Sosial di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei”. Program ini dilaksanakan bersama Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) dan Pemerintah Desa Nubahaeraka melalui perbaikan serta pemeliharaan jaringan air bersih guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat, produktif, dan berdaya.

Tak hanya itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, turut meraih penghargaan Platinum Alignment – The Best Sustainability Leader (Operation), sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasional pembangunan ketenagalistrikan.

“Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kami bahwa pembangunan infrastruktur energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan,” ujar Rizki.

Indonesia Green Awards ke-17 tahun ini mengusung semangat koreksi nasional terhadap praktik CSR dan ESG agar benar-benar mampu menjawab tantangan perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana ekologis dan kemanusiaan.

Melalui IGA 2026, diluncurkan empat pranata korektif nasional, yakni Pranata Sawit, Pranata Tambang, Pranata Energi dan Ketenagalistrikan, serta PROPER Bank Sampah, sebagai upaya mendorong implementasi CSR dan ESG menjadi arsitektur mitigasi risiko berbasis lokasi dan verifikasi lapangan.

Founder & Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, menegaskan bahwa ESG harus dijalankan secara menyeluruh melalui empat pilar La Tofi ESG Rating, yang diperkuat dengan kesiapsiagaan kemanusiaan serta perlindungan nilai ekonomi.

“ESG harus melindungi manusia, memulihkan alam, sekaligus memproteksi nilai ekonomi. Inilah koreksi peradaban yang kami dorong melalui Indonesia Green Awards 2026,” ujar La Tofi.

Pada malam penganugerahan tersebut, PT PLN (Persero) juga menerima penghargaan sebagai National Energy Decarbonization Frontliner 2026, atas perannya dalam mendorong transisi ketenagalistrikan nasional melalui Green RUPTL, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penguatan ekosistem kendaraan listrik, serta optimalisasi pembiayaan hijau (green financing).(bul)

Musim Angin Barat, Pemprov NTB Pastikan Pasokan Ikan di Pasar Tetap Aman

0

Mataram (ekbisntb.com)- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan ikan di pasar tetap terjaga selama musim angin barat yang menyebabkan sebagian besar nelayan tidak melaut. Upaya menjaga stabilitas pasokan dilakukan melalui optimalisasi stok cold storage, penguatan perikanan budidaya, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala DKP Provinsi NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa musim angin barat yang terjadi saat ini merupakan fenomena tahunan yang telah diantisipasi sejak awal. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, aktivitas melaut nelayan memang menurun drastis karena faktor keselamatan.

“Musim barat ini kan selalu berulang setiap tahun. Ketika nelayan tidak melaut, ikan yang beredar di pasar berasal dari cold storage dan perikanan budidaya,” ujarnya, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menyebutkan, jenis ikan yang saat ini tersedia dari cold storage antara lain ikan kembung, tongkol, layang, ikan semar (ikan batik), serta berbagai produk olahan ikan. Per 31 Desember 2025, total stok ikan yang tersimpan di cold storage se-NTB mencapai 317.064 kilogram, dengan total kapasitas cold storage sebesar 3.076 ton.

“Khusus di Kota Mataram, stok ikan tercatat sekitar 131.634 kilogram dengan kapasitas cold storage mencapai 980 ton. Ini masih sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Meski jenis ikan tangkapan laut yang dijual di pasar relatif berkurang, Muslim juga menegaskan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat NTB tetap terpenuhi. Pasalnya, ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya di Pulau Lombok, adalah ikan nila yang berasal dari perikanan budidaya air tawar.

“Produksi perikanan air tawar kita cukup tinggi. Kombinasi antara stok cold storage dan hasil budidaya membuat kebutuhan ikan masyarakat tetap aman,” katanya.

Namun demikian, DKP NTB mencatat adanya kendala berupa kekurangan bahan baku untuk industri pemindangan ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pasokan ikan didatangkan dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur.

“Permintaan bahan baku sudah kita laksanakan dan distribusinya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kapasitas cold storage yang tersedia,” terangnya.

Pada musim angin barat, ikan yang beredar di pasar didominasi oleh jenis ikan demersal hasil pancingan seperti kerapu, kakap, ketambak, dan langoan. Selain itu, ikan dari cold storage seperti ikan semar, kuweh, kembung, dan layang juga masih tersedia.

Berdasarkan pengalaman tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, harga ikan tangkapan laut tersebut cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu, harga ikan budidaya seperti ikan nila relatif stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram.

Selain menjaga pasokan ikan, DKP NTB juga memberikan perhatian pada keselamatan dan kondisi sosial nelayan. Pihaknya berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Dinas Sosial untuk penyaluran bantuan bersifat insidentil kepada nelayan yang terdampak.
“Kami mengimbau nelayan untuk sementara waktu waspada dan menghindari area yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa serta sarana penangkapan,” demikian Muslim.(bul)