Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 69

Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026
Deretan mobil peserta World Challange Asia di sirkuit Mandalika tahun 2025 lalu. Ajang GT World Challange Asia akan kembali hadir di Sirkuit Mandalika awal Mei mendatang. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – SRO Motorsports telah merilis kalender sementara ajang balap roda empat Fanatec GT World Challenge Asia musim 2026. Di mana tahun ini ajang balap mobil kelas GT3 dan GT4 tersebut bakal berlangsung di enam sirkuit di empat negara. Masing-masing negara itu, yaitu Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Indonesia.

Untuk balapan di Indonesia sendiri, Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika kembali dipercaya sebagai tuan rumah untuk seri kedua. Dengan balapan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 2-3 Mei 2026 mendatang, satu bulan setelah gelaran balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Jepang dan Tiongkok sendiri kebagian menggelar masing-masing dua seri balapan dari total enam seri balapan yang direncanakan. Di mana satu balapan itu terdiri dari dua putaran. Jadi total ada 12 putaran. Dengan setiap putaran berlangsung selama satu jam penuh.

“Musim baru ini akan mencakup sirkuit-sirkuit terkenal di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang,” tulis SRO Motosport dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Sabtu (24/1/2026).

Fanatec GT World Challenge Asia sendiri adalah kejuaraan balap motor grand tourer multikelas tertinggi di Asia. Kejuaraan tersebut merupakan bagian dari platform GT3 Sprint Racing global milik SRO Motorsports Group. Diikuti para pembalap amatir hingga professional.

Seri balapanya sendiri terbuka untuk mobil kelas GT3 dan GT4. Dengan kelas GT4 selanjutnya dibagi lagi menjadi dua kategori, Pro-Am dan Am. Kelas Pro-Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap dengan satu pembalap profesional dan satu pembalap amatir. Sementara kelas Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap amatir.

Bagi Sirkuit Mandalika ini untuk kedua kalinya menggelar balapan yang diikuti sejumlah merk mobil terkenal, seperti Porsche, Ferrari, Mercedes hingga Audi. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika sukses pada gelaran perdana pada tahun 2025 lalu. (kir)

Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar
Samsudin. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengalokasikan anggaran Rp3,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di 145 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Samsudin mengatakan program pemasangan PJU tersebut, menggunakan dua skema anggaran yakni, melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD) murni dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Pemasangan PJU ini menyasar wilayah yang membutuhkan penerangan jalan demi keselamatan pengguna lalu lintas.

“Total anggaran Rp3,5 miliar itu digunakan untuk pemasangan sekitar 145 titik lampu jalan,” ujar Samsudin saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Ia merinci, sebanyak 71 titik PJU dipasang di Kecamatan Woha, Madapangga, Wera, dan Wawo. Selain itu, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, mendapat 18 titik. Sementara Kecamatan Palibelo kebagian sekitar 27 titik, sehingga total PJU tenaga listrik mencapai 45 titik. Sementara pemasangan lainnya, tersebar di Kecamatan Palibelo, Lambu, Sape, Sanggar, hingga Wera. “Untuk PJU yang menggunakan tenaga listrik, pemasangan dilakukan di Kecamatan Woha, mulai dari Cabang Godo hingga perbatasan Desa Risa,” paparnya.

Program penerangan jalan ini kata Samsudin, tidak berhenti pada 2025. Pemkab Bima telah menyiapkan rencana penambahan PJU pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp150 juta.

“Tahun 2026 ada penambahan lagi. Salah satu lokasi yang direncanakan di Desa Padolo, meskipun teknis pelaksanaannya masih dibahas,” jelasnya.

Di sisi lain, Dishub Bima mengakui masih terdapat sejumlah PJU yang belum berfungsi optimal. Anggaran pemeliharaan telah disiapkan, namun mekanisme penggunaannya masih menunggu penetapan teknis.

“Dana pemeliharaan tersedia sekitar Rp1,3 miliar. Nantinya digunakan untuk seluruh PJU tenaga listrik di Kabupaten Bima, apakah untuk biaya listrik atau kebutuhan teknis lainnya,” ungkapnya.

Selain persoalan teknis, Samsudin juga menyoroti maraknya pencurian lampu PJU berbasis solar cell. Kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Belo.

“Ada lampu yang baru terpasang beberapa bulan sudah hilang. Kasusnya sudah kami laporkan ke pihak kepolisian,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum tersebut. Menurutnya, PJU merupakan bagian penting dari keselamatan lalu lintas.

“Kami harap masyarakat merasa memiliki. Dijaga bersama, bukan diambil. Penerangan jalan ini untuk kepentingan kita semua dan berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya. (hir)

Perumdam Bintang Bano Harus Sehat

By
ekbisntb.com
-
0
Perumdam Bintang Bano Harus Sehat
Amar Nurmansyah (Suara NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menargetkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Bintang Bano harus sehat terhitung tahun 2026 ini.

“Mohon atensi semua hal-hal yang belum beres di tubuh perusahaan. Identifikasi satu persatu sehingga di tahun 2026 ini. Perumdam sudah benar-benar sehat. Tidak lagi dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat. Harus sehat tahun ini,” tegas Bupati Amar di sela pidatonya saat melantik Dewan Pengawas (Perumdam) Bintang Bano.

Ada dua hal yang diminta Bupati kepada Denny Saputra selaku Dewan Pengawas (Dewas) yang baru dilantik untuk diatensi segera. Pertama, mengenai infrastruktur pengelolaan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua, terkait reformasi tata kelola perusahaan.

Untuk infrastruktur, Bupati menyebut, hingga saat ini terdapat instalasi pengelolaan air yang telah dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai. Namun, fasilitas itu hingga kini belum terkoneksi dengan layanan Perumdam Bintang Bano. Perumdam Bintang Bano selama ini masih memakai pipa instalasi lama.

Hal itu membuat kinerjanya layanannya tidak ideal lagi mengingat dari tahun ke tahun jumlah pelanggannya sudah semakin banyak.

“Itu saya pikir agar didorong segera karena semestinya sudah tahun lalu. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan Perumdam tetapi infrastruktur yang terbangun itu yang belum siap disambungkan. Jadi mohon diidentifikasi nanti apa saja masalahnya sehingga cepat dapat kita cari solusinya agar instalasi yang dibangun pusat itu sesuai yang dihajatkan akan mampu mengoptimalkan layanan perumdam kepada seluruh pelanggan,” papar Bupati.

Kemudian mengenai tata kelola perusahaan, Bupati menyatakan, pemerintah selama ini terus berupaya mereformasi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Seluruh hal mengenai manajerial perusahaan baik kepegawaian maupun usaha setahap demi setahap dibenahi. Walau diakui Bupati, hal itu belum benar-benar sempurna karena masih terjadi kelemahan di beberapa titik. “Jadi mohon untuk bisa diberikan atau diidentifikasi titik-titik menejerial yang belum selesai sehingga kita bisa sempurnakan juga segera,” pungkas Bupati.

Menanggapi instruksi Bupati itu, Denny Saputra usai dilantik menyatakan siap menjalankan semua hal yang harus diatensinya. Menurut dia, sebagai Dewas Perumdam Bintang Bano dirinya akan bekerja maksimal dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. “Tentu yang akan saya kerjakan sebagaimana perintah Pak Bupati tadi,” katanya.

Ia pun berharap, manajemen Perumdam Bintang Bano dapat bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang terjadi diinternal perusahaan tersebut. “Tentu saya tidak bisa sendiri. Kita semua harus bersama-sama termasuk dukungan masyarakat agar bagaimana Perumdam Bintang Bano ini berjalan sebagaimana idealnya sebuah perusahaan daerah. Tidak saja mengejar benevid tapi fungsi sosialnya juga harus berjalan,” imbuhnya.(bug)

Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR

By
ekbisntb.com
-
0
Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR
Ardiansyah (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiansyah, menilai di momentum HUT Ke-67 masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di tengah kondisi fiskal yang daerah yang sulit.

“Angka kemiskinan di tahun 2025 tercatat sebesar 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa. Angka itu menurun sebesar 1,08 persen dari tahun 2024 yang berada di angka 12,87 persen,” ucapnya kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan turun tetapi dari sisi garis kemiskinan, justru terjadi peningkatan sebesar 3,18 persen. Angka pendapatan per kapita sekitar Rp492.991 per bulan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, dengan memperbanyak lapangan usaha dan kerja sehingga pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 mencatat angka 72,37 poin atau berada pada kategori menengah. Angka ini menepatkan Sumbawa pada posisi keenam se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

“IPM harus menjadi atensi serius pemerintah daerah ke depan karena indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup layak,” ujarnya.

Sementara itu, data BPS juga menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumbawa tahun 2025 berada di kisaran 73,07 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kehidupan dan kesehatan. Sedangkan, gini rasio per Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, masuk kategori ketimpangan sedang.

“Yang perlu kita perhatikan adalah stunting yang angkanya justru naik. Tahun 2025, prevalensi stunting di mencapai 29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,7 persen,” tambahnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 masih berada di angka 2,60 persen, disertai dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah keterbatasan lapangan kerja produktif dan upah layak.

“Tantangan lainnya adalah tekanan lingkungan hidup dan risiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” timpalnya.

Meski demikian, Doktor Ardiyansyah menilai pemerintahan Jarot–Ansori telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Upaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian telah membuahkan hasil dengan masuknya berbagai program strategis ke Sumbawa.

“Kita optimis pembangunan Sumbawa akan semakin maju ke depan dan kita berharap ada konsitensi antara visi misi, program kerja dan kerja nyata sehingga program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar
Sebanyak 2.504 orang PPPK PW menerima SK dari Bupati Lombok Utara beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalokasikan Rp120 miliar pada APBD tahun 2026 untuk membiayai beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan pembayaran gaji berjalan efektif mulai Januari 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sekaligus Bendahara Umum Daerah, Malasiswadi, S.Kom., Jumat (23/1/2026) mengungkapkan, beban operasional pada komponen gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan dengan mengikuti mekanisme belanja pegawai daerah. Di mana, PPPK dan PPPK Paruh Waktu menerima gaji pada awal bulan layaknya pembayaran gaji ASN.

“Dari Rp120 miliar tersebut, sebesar Rp90 miliar untuk gaji PPPK dan Rp30 miliar untuk PPPK Paruh Waktu,” ungkap Mala.

Ia menjelaskan, besaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan yang berlaku di tingkat pusat. Dalam hal ini, beban gaji PPPK masih ditanggung oleh APBN dan APBD. Sedangkan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan murni oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal ini, Pemda mengambil kebijakan dengan menetapkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp1 juta per orang per bulan untuk 2.504 orang. Kendati angka ini masih jauh di bawah UMK, namun besaran gaji PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan adalah tidak lebih rendah dari honor yang diterima saat masih berstatus tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap.

“Nilai tersebut menjadi batas bawah dalam penetapan gaji PPPK Paruh Waktu, meskipun besaran final nantinya akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja masing-masing pegawai,” tambahnya.

Selain beban gaji, Pemda KLU ucap Mala, membayarkan beban jaminan kepegawaian. Di antaranya, iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen. Sesuai ketentuan, PPPK PW hanya membayarkan 1 persen dari jaminan kesehatan.

Ke depan, skema gaji PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan. Pasalnya, pemerintah memberi ruang untuk menetapkan gaji berdasarkan jenis tugas, kualifikasi pendidikan, standar biaya pegawai P3K, serta kemampuan keuangan daerah. “Skema ini diterapkan untuk menjamin keadilan pengupahan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah,” tandas Mala. (ari)

Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat

By
ekbisntb.com
-
0
Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat
Yudi menjajakan sepati impor asal Vietnam berkualitas dengan harga terjangkau. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Produk sepatu impor asal Vietnam mulai menggempur pasar di Nusa Tenggara Barat. Peminatnya bahkan terus meningkat. Salah satu penjual, Yudi, mengaku penjualan sepatu Vietnam terus meningkat karena harga yang terjangkau dengan kualitas yang dinilai tak jauh berbeda dari produk bermerek asli.

Yudi membuka lapak sepatu Vietnam salah satunya di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Lapak ini beroperasi hampir setiap hari, terutama pada sore hingga malam hari, selama kondisi cuaca mendukung.

“Kalau tidak hujan, tiap hari saya jualan,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, sepatu yang dijualnya merupakan produk impor dari Vietnam, baik dalam kondisi baru maupun second pilihan. Ia menyebut, kualitas sepatu Vietnam saat ini cukup baik sehingga diminati konsumen dari berbagai kalangan.

“Barang Vietnam impor, ada yang baru dan ada juga second. Kualitasnya hampir sama, makanya banyak yang cari,” jelasnya.

Ia menambahkan, dibandingkan produk dari China yang kini harganya cenderung lebih mahal, sepatu Vietnam dinilai lebih kompetitif. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, dengan kisaran mulai dari ratusan ribu rupiah hingga paling mahal sekitar Rp500 ribu per pasang.

“Paling mahal sekitar Rp500 ribu. Untuk kualitas, bisa dibilang satu banding satu dengan merk-merk ori (asli) dunia. Makanya banyak sekali peminatnya,” ungkap Yudi.

Dalam satu kali pengambilan barang, Yudi bisa mendatangkan sekitar 100 pasang sepatu. Jumlah tersebut, kata dia, bisa habis dalam waktu relatif singkat tergantung minat pembeli.

“Biasanya cepat habis, tergantung minat. Alhamdulillah cepat laku karena kita ambil yang sudah diseleksi, sesuai selera pelanggan,” katanya.

Yudi mengungkapkan, sebagian besar pembeli berasal dari kalangan dewasa. Menurutnya, konsumen tertarik karena sepatu Vietnam menawarkan kombinasi harga murah dan kualitas yang dinilai memuaskan.

“Pembeli banyak karena harganya terjangkau, kualitasnya juga tidak jauh beda,” ujarnya.

Maraknya peredaran sepatu impor Vietnam ini menunjukkan tingginya minat masyarakat NTB terhadap produk alternatif yang lebih ekonomis, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi produk lokal maupun merek resmi di pasaran. (bul)

Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB
Kepala Kanwil Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar turun ke mitra-mitra pengadaan untuk mengoptimalkan serapan tahun 2026 ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah menugaskan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk menyerap setara beras sebanyak 240.660 ton selama tahun 2026 ini. Pada tahun 2025, pengadaan beras di provinsi lumbung pangan ini menjadi salah satu terbesar di Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Mara Kamin Siregar.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.660 ribu ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena kami ingin memaksimalkan percepatan serapan saat panen raya dengan kesiapan Bulog bersama mitra pengadaan,” ujar Regar, panggilan akrabnya.

Dirincikannya, berdasarkan laporan realisasi pengadaan, Kanwil Bulog NTB menargetkan pengadaan gabah kering giling (GKG) sebesar 24.196.001 kilogram, gabah kering panen (GKP) 407.443.000 kilogram, beras 18.315.000 kilogram, atau setara 240.660.505 kilogram beras. Target ini tersebar di sejumlah wilayah kerja, meliputi Kancab Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mencapai target tersebut, Bulog NTB telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Regar.

Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan titik-titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Terkait harga pembelian, Regar juga memastikan kebijakan HPP masih sama seperti tahun sebelumnya. Bulog siap membeli gabah dan beras petani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk harga, Bulog siap membeli GKP Rp6.500 per kilogram, GKG Rp8.200 per kilogram, dan beras Rp12.000 per kilogram, dengan syarat kualitas sesuai standar HPP,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah dimaksud, Bulog NTB optimistis target serapan gabah dan beras tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani di NTB.

Untuk diketahui, target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Realisasi serapan yang berhasil dicapai menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.
Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB. (bul)

Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini
Kendaraan dinas di lingkungan Pemprov NTB. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Peralihan kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rencananya akan dilakukan mulai akhir bulan Januari. Saat ini, Pemprov NTB masih memproses pengadaan kendaraan listrik melalui skema sewa untuk pejabat eselon II.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal. Sebagai tahap pertama, mobil listrik khusus digunakan oleh eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB.

“Kalau cepat proses pengadaan ya per akhir bulannya sudah bisa kita pakai,” katanya, Jumat, 23 Januari 2026

Faozal membeberkan, Pemprov NTB akan menyewa sedikitnya 76 mobil listrik. Sementara, untuk eselon III dan di bawahnya, Pemprov NTB masih mencarikan skema terbaik, apakah tetap menggunakan kendaraan lama, atau menyewa.

“Sementara pengaturannya nanti di BKAD yang sedang menyusun skemanya. Mana yang akan kita tarik, mana OPD-OPD yang akan tetap ada,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, H. Nursalim membeberkan, berdasarkan hitung-hitungan BPKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa. Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.

Menurut Nursalim, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan itu, BKAD melakukan inventaris aset baik aset bergerak maupun aset bangunan. Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu menekankan, pihaknya sudah mendapatkan hasil dari inventarisasi tersebut, dan sudah diserahkan kepada Gubernur.

Dari hasil itu, Pemprov NTB akan melakukan penertiban, aset bergerak ini akan dinilai terlebih dulu kelayakannya. Kemudian, menunggu arahan gubernur apakah akan dilelang atau sebagainya.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah 7 tahun biar perolehannya itu tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (era)

Pelaku UMKM Pembuat Roti Belum Rasakan Dampak Nyata MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan pembuatan roti yang dilakukan Suhamdi di rumahnya. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar belum mendapatkan manfaat dari kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya pengakuan pengusaha roti asal Dusun Bile Sundung Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik.

Ditemui di rumahnya yang juga tempatnya produksi roti, Suhamdi mengisahkan pengalamannya membangun usahanya. Ketangguhan seorang pengusaha mikro ditunjukkan oleh Suhamdi, pemilik Kiara Bakery asal Dusun Bile Sundung, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Dengan tekad kuat, ia membangun usahanya dari titik nol tanpa bantuan modal pemerintah, menghadapi hantaman pandemi, dan kini bangkit kembali dengan sejumlah inovasi.

“Kita merintis dari nol, istilahnya tidak pernah ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Modal awalnya cuma punya satu karung tepung,” kenang Suhamdi saat menceritakan awal mula bisnisnya pada tahun 2018.

Perjalanannya tidak mulus. Usaha yang mulai berkembang sempat terhempas akibat pandemi Covid-19. “Kita bangkit, jatuh lagi karena ada Corona, semua usaha hancur. Jadinya sekarang bangkit lagi untuk perkembangan roti kita Kiara Bakery,” ujarnya penuh semangat.

Kiara Bakery memproduksi beragam produk, seperti donat, roti tawar, brownies, serta roti kecil isi susu Milkita yang dijual seharga Rp2.000 per biji. Saat ini, kapasitas produksi mencapai delapan karung tepung terigu per hari atau setara dengan 200 kg (2 kuintal). Hasil produksi terutama dikirim ke toko frozen food dan beberapa pengecer (reseller).

Pasar Kiara Bakery telah menjangkau hingga Lombok Tengah, termasuk ke daerah Praya. Namun, perluasan ke Kota Mataram masih menjadi tantangan karena terkendala distribusi. Suhamdi juga mengakui persaingan pasar kerap menjadi kendala, seperti saat musim panen buah di mana permintaan roti bisa menurun.

Di balik kisah bangkitnya usaha ini, Kiara Bakery berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Usaha ini melibatkan 12 karyawan tetap dan didukung oleh sekitar 20 reseller yang membantu pemasaran.

Dengan modal keuletan dan komitmen untuk terus berinovasi, Suhamdi dan Kiara Bakery membuktikan bahwa usaha mikro bisa bertahan dan berkembang meski dihantam badai krisis, sambil terus berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. (rus)

Pelunasan BPIH Loteng Lampaui Target

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Syamsul Hadi (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Jumlah Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ini sudah melampaui kuota yang ada. Memasuki hari terakhir masa perpanjangan kedua pelunasan BPIH, Jumat (23/1/2026), total sudah 1.192 CJH yang melunasi BPIH dari 1.178 kuota haji untuk Loteng pada musim haji tahun ini.

Dengan begitu, seluruh kuota pemberangkatan haji untuk Loteng dipastikan terisi. “Sekarang kita tinggal menunggu informasi lebih lanjut terkait tahapan selanjutnya dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pusat,” sebut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Loteng, H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026) siang.

Ia menjelaskan, untuk jemaah regular total ada 1.017 orang yang melunasi BPIH dari 1.178 orang jemaah. Artinya, ada sekitar 161 orang yang tidak melunasi BPIH. Sementara untuk jemaah cadangan, dari 561 kuota yang tersedia, sudah 175 orang yang sudah melunasi BPIH. Masih ada 386 jemaah yang belum melakukan pelunasan BPIH.

Decara keseluruhan, jemaah yang sudah melunasi BPIH, baik itu jemaah regular maupun Jemaah cadangan berjumlah sebanyak 1.192 orang atau 101 persen dari kuota yang tersedia. Di mana untuk jemaah regular yang sudah melunasi BPIH sudah bisa dipastikan berangkat tahun ini, karena memang prioritas.

Sedangkan untuk jemaah cadangan yang sudah melunasi BPIH masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat soal siapa yang akan berangkat. Jumlah yang berangkat itu nantinya akan sesuai dengan sisa kuota jemaah regular yang tidak melunasi BPIH. “Penentuan jemaah yang berangkat dari kuota cadangan berdasarkan urutan porsi terdekat. Dan, tetap akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Disinggung terkait masih cukup banyak jemaah kuota regular yang tidak melunasi BPIH, Syamsul Hadi mengatakan ada beberapa penyebab. Pertama ada yang meninggal dunia dan belum menunjuk ahli waris pengganti. Ada juga yang karena sakit permananen atau tidak istithaah. Termasuk karena alasan belum ada biaya serta masih menunggu pasangan mahram.

Pihaknya dalam hal ini tentu tidak bisa memaksa jemaah untuk harus melunasi BPIH. Hal itu, karena jemaah punya pertimbangan dan alasan tersendiri untuk menunda keberangkatan haji dengan tidak melunasi BPIH tahun ini. “Tapi yang terpenting kuoata CJH Loteng tahun ini sudah terpenuhi,” pungkas pria asal Penujak ini. (kir)

1...686970...815Page 69 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami