Beranda blog Halaman 698

Ketersediaan Vaksin PMK di Sumbawa Sangat Terbatas

0
H. Junaidi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa, mengaku saat ini ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) masih sangat terbatas dari total populasi ternak yang ada di wilayah setempat.

“Vaksin yang kita miliki saat ini sangat terbatas, karena kita baru dua kali menerima droping vaksin sejumlah 8.875 dosis padahal kebutuhan kita mencapai 53.600 dosis, “Kata Kepala DPKH Sumbawa, Ir. H. Junaidi, kepada Ekbis NTB, Jumat 7 Februari 2025.

Diakuinya, memang cara ampuh untuk menekan kasus PMK dengan melakukan vaksinasi sehingga pihaknya berharap adanya tambahan vaksin. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus PMK, meski untuk sementara ini belum ditemukan di Sumbawa.

“Alhamdulillah sampai saat ini masih nol kasus PMK di Sumbawa dan kami berkomitmen untuk mempertahankan kasus tersebut tidak muncul,” ucapnya.

Selain vaksinasi lanjut Haji Jun, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat termasuk juga melakukan sanitasi kandang dengan disinfektan. Termasuk juga meminta kepada para peternak untuk tetap memantau kondisi ternaknya.

“Vaksin kita sangat terbatas, sehingga kita mengajak masyarakat untuk membeli vaksin secara mandiri nanti petugas kita yang akan turun secara gratis,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, upaya menekan kasus tersebut muncul dilakukan karena akan berpengaruh pada tata niaga ternak. Apalagi potensi ternak di Kabupaten Sumbawa jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Kita memiliki tanggung jawab yang sama baik pemerintah maupun pengusaha ternak agar kasus PMK tidak muncul dengan melakukan vaksinasi terhadap ternak mereka,” ucapnya.

Haji Jun menambahkan, untuk kebutuhan vaksin PMK pihaknya mengusulkan sebanyak 53.600 dosis vaksin namun realisasi nya masih sangat minim. Sementara untuk BOP pihaknya akan mencoba untuk mengusulkan nya melalui pemerintah daerah atau menggunakan DAK.

“Pada prinsip nya kami siap mengawal hal tersebut agar tidak muncul kasus PMK di Sumbawa termasuk juga berkoordinasi dengan KUPT dan veteriner untuk melakukan deteksi dini,” sebutnya.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah agar kasus tersebut tidak muncul dengan melakukan pertemuan bersama pengusaha, KUPT dan veteriner. Hal tersebut dilakukan dengan harapan jangan sampai ada ternak dari luar daerah masuk ke Sumbawa tanpa surat vaksin PMK.

“Jadi, sudah ada surat edaran Kepala Badan Karantina, agar tidak melalulintaskan ternak ke luar daerah, jika tidak ada rekomendasi dari daerah tujuan salah satunya vaksin PMK,” imbuhnya. (ils)

Efisiensi Anggaran, Alokasi untuk Dinas PUPR Paling Banyak Terpangkas

0
Achmad Dewanto Hadi (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran cukup berdampak bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Utamanya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Lotim paling banyak terpangkas.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada Ekbis NTB, Jumat 7 Februari 2025 merincikan DAK PU yang terkoreksi adalah DAK bidang jalan dan irigasi. Totalnya Rp 34 miliar untuk DAK jalan dan Rp 14 miliar uuntuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi ditambah lagi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan Rp 9,5 miliar juga turut terkoreksi.

Tahun 2025 ini, kata Dewanto Hadi hanya DAU air minum dan Sanitasi sebesar Rp 14 miliar yang tidak terkoreksi.

Dijelaskan,  bidang Bina Marga PUPR dengan dana Rp 34 miliar itu rencananya untuk membangun sejumlah ruas jalan rusak di Lotim. “Kalau saya tidak khilaf ada 5 paket jalan, karena pemangkasan jadi terpaksa kita pending dulu,” urainya.

Diakui, akibat kebijakan ini memang sejumlah ruas jalan yang notabenenya sudah siap bangun terpaksa tertunda. Sejatinya dengan pembangunan jalan ini akan meningkat kemantapan jalan di Lotim 3 persen.

Pembangunan ruas jalan ini diakui sebagian besar bersumber dana dari pusat. Tahun ini, Lotim hanya bisa melakukan kegiatan pemeliharaan jalan.

Usulan pembangunan jalan ini coba akan diformulasikan ulang tahun 2026 mendatang. Harapannya tahun 2025 ada perubahan kebijakan pusat. “Kita harapkan alokasi khusus bidang jalan tahun 2025 ini formulasi itu akan dikembalikan walaupun mungkin tidak sebesar pagu awal kami berharapnya seperti itu,” ucapnya. (rus)

Kebijakan Efisiensi Anggaran, Pemprov NTB Optimalkan Sumber Peningkatan PAD

0
Rapat kinerja keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah untuk pembangunan Provinsi NTB (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka merespons arahan Presiden terkait dengan efisensi anggaran APBN dan APBD di 2025 ini. Pemprov NTB sendiri sedang menyusun sejumlah perencanaan dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB telah melaksanakan pertemuan dengan Bappenda NTB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB dan tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah untuk pembangunan Provinsi NTB pada Rabu 5 februari 2025 lalu.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi mengatakan, dalam penyiapan dokumen RPJMD, dibutuhkan analisis dan proyeksi tentang kekuatan fiskal kedepan. Diskusi ini akan menjadi dasar dalam menentukan strategi meningkatnya fiskal NTB.

Menurutnya, pada rasio pendapatan dan belanja daerah NTB saat ini masih terbilang positif. Artinya antara belanja dan pendapatan Pemprov NTB masih terjadi keseimbangan. Di tahun 2024, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan, namun kini daerah harus lebih meningkatkan sektor PAD mengingat adanya kebijakan efisiensi tahun ini.

“Pada komponen belanja, selama lima tahun terakhir belanja operasi NTB meningkat stabil sedangkan belanja modal berkurang, kedepannya belanja modal harus lebih banyak dari belanja operasi untuk menjawab akselerasi kebijakan nasional”, ujar Iswandi.

Menurutnya, potensi lain yang dapat meningkatkan PAD adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan DBH sumber daya lainnya. Namun terkait dengan hal ini, sangat diperlukan koordinasi bersama pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), Indeks Kapasitas NTB berada di angka 1,2 poin. Di tingkat kabupaten/kota, ada tiga daerah di NTB yang memiliki indeks fiskal tertinggi yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Masih diperlukan kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk penguatan kapasitas fiskal,” ujarnya.

Iswandi menyampaikan beberapa strategi dalam optimalisasi belanja daerah, antara lain Bappeda harus memastikan belanja pegawai di bawah 30 persen. Kemudian, optimalisasi belanja daerah serta optimalisasi kerjasama Pemda dengan badan usaha dan menginventarisasi perusahaan swasta dan BUMN yang merencanakan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan dalam mengoptimalkan APBD, Pemda harus memilih apakah akan menaikkan pendapatan atau mengefektifkan belanja atau memperbaiki kualitas anggaran.

Berdasarkan hasil realisasi APBD Provinsi NTB, masih terdapat sisa kas yang sebaiknya bisa dioptimalkan dengan melakukan investasi jangka pendek yang dapat meningkatkan PAD. NTB juga perlu melakukan pengendalian kas untuk semua perangkat daerahnya, dengan membuat rencana penarikan dana harian, sehingga dapat diproyeksi jumlahnya untuk bulanan, triwulan dan tahunan yang kemudian dijadikan dasar cash buffer.

“Jika ternyata kurang, bisa melakukan pembiayaan dan jika lebih dapat melakukan investasi jangka pendek,” sarannya.

Untuk diketahui, pencadangan atau pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) NTB tahun 2025 sebesar Rp588 Miliar. Rinciannya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,995 persen atau Rp107 miliar. Dimana pagu berdasarkan Perpres 201/2024 nilai DAU sebesar Rp10,83 triliun dicadangkan menjadi Rp10,72 triliun.

Kemudian pencadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 41,47 persen atau sebesar 480 miliar. Sebab berdasarkan Perpres 201/2024, pagu DAK Fisik untuk NTB 2025 sebesar Rp1,51 triliun menjadi sebesar Rp678,6 miliar berdasarkan pagu sesuai KMK 29/2025.(ris)

Dampak Banjir Bima, Sekitar 221 Hektare Tanaman Padi Mengalami Puso

0
Areal persawahan di Wera yang terdampak banjir sehingga menyebabkan padi mengalami puso atau gagal panen.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima pada Minggu 2 Februari 2025 lalu tergolong besar. Banjir tak hanya menelan korban jiwa serta merusak pemukiman dan infrastruktur publik. Juga merusak areal pertanian masyarakat. Setidaknya 221 hektare tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, berdasarkan pemantauan penyuluh pertanian, sebanyak 57 kelompok tani terdampak dengan luas tanam mencapai 258 hektare. Dari jumlah tersebut, 221 hektare mengalami puso atau gagal panen dengan rata-rata umur tanaman padi berkisar antara 25-35 Hari Setelah Tanam (HST).

Terkait lahan pertanian yang terdampak tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan akan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada petani terdampak, baik dalam bentuk bantuan benih maupun sarana dan prasarana pertanian.

“Kita akan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bima untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada petani terdampak, baik dalam bentuk bantuan benih maupun sarana dan prasarana pertanian. Hal ini penting mengingat lahan pertanian yang terdampak banjir di Kecamatan Wera biasanya mampu berproduksi hingga empat kali dalam setahun,” kata Muhammad Taufieq Hidayat kemarin.

Taufieq mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan bantuan guna memastikan keberlanjutan produksi pertanian di wilayah terdampak bencana.

Dinas Pertanian dan Perkebunan sendiri telah berkunjung langsung ke Bima bersama dengan penjabat (PJ) Gubernur NTB pada Rabu 5 Februari 2025. Banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut telah menyebabkan lima rumah hanyut terbawa arus dan sejumlah warga meninggal dunia. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, bencana ini disebabkan oleh empat kali terjangan air bah dari hulu dengan volume besar.

Sebagai bentuk kepedulian, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menyerahkan bantuan secara simbolis di posko bencana, berupa sembako, benih padi, dan perlengkapan lainnya. Khusus untuk benih padi, bantuan ini sementara diamankan di Polsek setempat dan akan didistribusikan kepada petani terdampak setelah kondisi cuaca membaik.

Proses distribusi akan dikawal oleh penyuluh pertanian Kecamatan Wera dengan bantuan TNI-Polri guna memastikan petani dapat kembali menanam padi secepatnya.(ris)

Telkomsel Hadirkan Stream School Fest untuk Edukasi Siswa tentang Industri Streaming dan Dunia Digital

0
Program Telkomsel Stream School Fest, di SMKN 2 Selong, Lombok Timur(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Telkomsel terus berkomitmen mendukung pengembangan literasi digital di kalangan generasi muda melalui program Telkomsel Stream School Fest, yang dilaksanakan di SMKN 2 Selong, Lombok Timur, pada Jumat, 7 Februari 2025.

Program ini mengajak para pelajar untuk berkolaborasi dan memberikan pengalaman edukatif terkait dunia streaming video, termasuk platform populer seperti Viu, Netflix, Disney+ Hotstar, serta layanan OTT (Over-the-Top) video lainnya.

Telkomsel Stream School Fest bertujuan memperluas wawasan siswa tentang perkembangan industri digital, khususnya dalam bisnis streaming video yang terus berkembang pesat. Melalui kegiatan ini, siswa mendapat kesempatan untuk memahami cara kerja layanan streaming, peluang karier di industri digital, serta bagaimana teknologi dan inovasi mengubah cara masyarakat menikmati konten hiburan.

Manajer Mobile Consumer Branch Mataram, Kurnia Budi, mengungkapkan, “Melalui Telkomsel Stream School Fest, kami ingin memberikan pengalaman edukatif yang dapat memperluas wawasan para siswa tentang industri digital, khususnya streaming video, yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dengan semakin tingginya konsumsi konten digital, kami berharap program ini dapat memberikan insight bagi generasi muda tentang berbagai peluang yang ada di industri ini.”

Program ini juga dimeriahkan dengan kehadiran para pemeran film Saudade, sebuah serial drama original Viu yang bergenre remaja, romansa, dan drama. Saudade mengangkat kisah remaja penuh emosi dan tantangan, dengan cerita cinta segitiga, konflik emosional, serta pencarian jati diri.

Diharapkan, program ini dapat menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk mendorong transformasi digital di sektor pendidikan, serta membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel atas hadirnya program Stream School Fest di SMKN 2 Selong, Lombok Timur. Program ini memberikan inspirasi bagi siswa-siswi di sekolah kami,” ungkap Kepala SMK Negeri 2 Selong, H. Sahlan, S.Pd.

Telkomsel akan terus menghadirkan inovasi dan program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan literasi digital di kalangan generasi penerus bangsa. (bul)

BI NTB Siapkan 4 Ton Benih Padi Unggul Perkuat Ketahanan Pangan

0
Berry Arifsyah Harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian pangan di daerah dengan menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) atau praktik pertanian terbaik. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mendukung penanaman padi unggul Gamagora 7 di kabupaten/kota di NTB.

Kepala Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, menegaskan dukungan BI ini setelah pemerintah meluncurkan program agroforestry kehutanan sosial secara nasional, termasuk di Provinsi NTB. Kerja sama Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, NTB, dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025.

“Kami menyiapkan 4 ton benih padi Gamagora 7 yang telah didistribusikan sejak Januari 2025. Benih tersebut ditargetkan dapat ditanam di lahan seluas 200 hektare, menjadikannya proyek percontohan pertama di NTB,” ungkap Berry.

Benih padi Gamagora 7 adalah varietas padi yang memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan padi lain. Salah satu keunggulannya adalah sifat amphibi, yang memungkinkan padi ini bertahan dalam kondisi lahan kering maupun basah. Hal ini membuatnya lebih fleksibel dan tidak harus ditanam di kawasan pegunungan seperti kebanyakan varietas padi gogo lainnya.

“Gamagora ini sudah diuji coba oleh para peneliti di berbagai lokasi. Kami juga sudah menanamnya di Lombok Tengah dan hasilnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Bahkan, diperkirakan akan memasuki masa panen pada Februari 2025,” ujar Berry.

Keunggulan lain dari varietas ini adalah efisiensi dalam penggunaan benih. Jika padi biasa memerlukan benih dalam jumlah besar, padi Gamagora 7 hanya membutuhkan sekitar 15 kg per hektare karena teknik penanamannya yang lebih hemat, yakni hanya menanam satu biji benih per titik.

Selain itu, benih ini memiliki label ungu, yang menandakan bahwa hasil panennya masih dapat digunakan kembali sebagai bibit berkualitas tinggi, menjadikannya salah satu varietas yang paling banyak dijual di Indonesia sebagai benih. Hasil produksinya juga jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi padi pada umumnya.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, BI NTB juga mendatangkan tim peneliti guna memberikan pendampingan teknis kepada petani. Para peneliti tidak hanya memperkenalkan teknik penanaman terbaik, tetapi juga mengedukasi petani tentang penggunaan pupuk organik dan sistem pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture).

“Saya sangat mendukung program ini karena tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga sejalan dengan konsep reboisasi produktif tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga petani tetap memiliki penghasilan melalui konsep hutan sosial,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari BI NTB, diharapkan padi Gamagora 7 dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Jika proyek percontohan ini sukses, luas lahan yang ditanami varietas unggul ini kemungkinan akan diperluas ke daerah lain di NTB untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. (don/bul)

Dana Desa NTB 2025 Capai Rp1,09 Triliun, Tak Terkena Efisiensi Anggaran

0
Ahmad Nur Aulia (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 sebesar Rp1.098.915.003.000. Anggaran ini dialokasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Menariknya, meskipun pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor akibat penyesuaian fiskal, Dana Desa tetap tidak mengalami pemotongan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia di Mataram, Jumat, 7 Februari 2025 memastikan bahwa alokasi Dana Desa tetap utuh dan akan digunakan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan desa di NTB. Meskipun ada efisiensi di sektor lain, Dana Desa tidak terkena dampaknya karena peran strategisnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Menurut Nur Aulia, anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan serta ketahanan pangan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berikut rincian alokasi Dana Desa untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB:

1. Lombok Timur: Rp274.010.887.000
2. Bima: Rp180.596.441.000
3. Lombok Tengah: Rp176.357.457.000
4. Sumbawa: Rp150.779.408.000
5. Lombok Barat: Rp140.197.976.000
6. Dompu: Rp70.492.696.000
7. Lombok Utara: Rp56.740.297.000
8. Sumbawa Barat: Rp49.739.841.000

Dana ini akan dicairkan dalam beberapa tahap sepanjang tahun 2025. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.

“Kami berharap pemerintah desa dapat mengelola anggaran ini secara bijak dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting agar program pembangunan desa berjalan sesuai harapan,” tambas mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB dan Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB ini.

Dengan alokasi yang tetap utuh, diharapkan pembangunan desa di NTB semakin berkembang, ekonomi desa tumbuh lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan.(bul)

OJK NTB : Industri Keuangan Tak Khawatirkan Dampak Efisiensi Anggaran

0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meskipun banyak sektor mengalami efisiensi anggaran akibat penyesuaian kebijakan fiskal, sektor perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) diyakini akan tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo di Mataram, Jumat, 7 Februari 2025 menegaskan bahwa lembaga keuangan tetap menjalankan operasionalnya secara optimal.

“Kalau dari sisi perbankan, kita masih mengalami pertumbuhan (growth). Harapannya tetap berjalan seperti itu. Efisiensi memang perlu, tetapi tidak bisa disamakan dengan model efisiensi di pemerintahan,” ujar Rudi.

Menurutnya, kegiatan – kegiatan sektor keuangan harus tetap berjalan, ditengah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini. Ia juga menambahkan bahwa perbankan tetap diharapkan menyalurkan kredit secara optimal sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kredit masih kita minta tetap disalurkan secara optimal, karena itu menjadi pendorong pertumbuhan. Perbankan tetap harus menjawab kebutuhan kredit sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Rudi juga menegaskan bahwa kondisi perbankan di NTB masih dalam kondisi baik dengan pertumbuhan kredit berkisar 10-11%. Ia optimistis bahwa meskipun ada efisiensi di beberapa sektor, dampaknya terhadap perbankan tidak signifikan.

“Pemangkasan anggaran di pemerintahan itu menurut saya lebih ke relokasi dana dari satu sektor ke sektor lain sebenarnya. Bukan berarti uang berhenti berputar. Kan pemerintah mengalihkan penggunaannya, dari satu sisi, ke sisi lain. Bagi saya sih, ndak ada masalah,” tambahnya.

Dengan kondisi perbankan yang tetap tumbuh, OJK NTB berharap sektor keuangan bisa terus memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah.(bul)

Sri Mulyani Beri Sinyal Gaji ke-13 dan 14 ASN Tetap Cair

0
Sri Mulyani(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.

Selanjutnya ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan. “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.

Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan gaji ke-13 ASN di tahun 2025.

Hal itu menyambung arahan efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Kemudian, lewat suratnya, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Dalam surat itu, juga disebutkan bahwa rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. (ant)

Polresta Mataram pupuk tanaman jagung di lahan seluas 3,5 hektare

0
Kepolisian bersama kelompok tani dalam aktivitas pemupukan ladang jagung di atas lahan 3,5 hektare Desa Selat, Lombok Utara, NTB, Kamis 6 Februari 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepolisian Resor Kota Mataram, melakukan pemupukan terhadap tanaman jagung  di atas lahan seluas 3,5 hektare yang berada di Desa Selat, Kabupaten Lombok Barat.

“Jadi, hari ini kami lakukan pemupukan hasil tanam serentak Polri skala nasional di atas lahan satu juta hektare pada 21 Januari 2025. Penanaman di Desa Selat ini merupakan bagian dari kegiatan tersebut,” kata Kepala Bagian SDM Polresta Mataram Kompol Gede Ariadana di Mataram, Kamis.

Penanaman jagung di Desa Selat hasil kerja sama dengan kelompok tani ini merupakan bagian dari binaan Polresta Mataram. Kelompok tani dari masyarakat Desa Selat menerapkan pola tanam tumpang sari di lahan kebun kelapa.

Gede Ariadana mengatakan bahwa tanaman jagung di atas lahan 3,5 hektare tersebut kini sudah mencapai ketinggian 17 sentimeter dan terlihat subur.

“Jadi, biar tanamannya tetap subur, pemupukan dilakukan hingga dua hari ke depan, untuk pemupukan selanjutnya akan dilakukan dua pekan lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gede Ariadana menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bentuk komitmen Polresta Mataram mendukung program ketahanan pangan yang masuk dalam misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

“Untuk itu, kami menginstruksikan jajaran agar memberi ajakan dan edukasi masyarakat betapa pentingnya program ini dapat terealisasi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat di sektor pangan,” ucap dia. (ant)