Beranda blog Halaman 697

PKP: Pengembang harus Pastikan Kualitas Rumah Subsidi yang Dibangun

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

“Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan,” katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

“Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat,” ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

“Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut,” kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

“Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum,” kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

“Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,” kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

“Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya,” ujarnya. (ant)

Inpres I 2025 dan Tantangan Pariwisata NTB

0
Senggigi merupakan salah satu destinasi andalan NTB. Tahun 2025 ini, dunia pariwisata dihadapkan dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan berpengaruh terhadap kegiatan MICE atau kunjungan wisatawan ke NTB. (ekbisntb.com/dok)

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan selalu menekankan agar pejabat negara, daerah melakukan efisiensi, hemat anggaran. Termasuk dalam melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga di daerah.  Seperti apa dampak penerapan Inpres ini terhadap pariwisata NTB?

NTB mengandalkan pariwisata sebagai salah satu program unggulan. Besarnya potensi NTB pada sektor pariwisata ini memberikan ekspektasi besar bagi pelaku pariwisata dan masyarakat yang merasakan langsung dari pengembangan pariwisata.

Meski di satu sisi, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut jika Inpres I 2025 diupayakan tidak akan berpengaruh terhadap dunia pariwisata. Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto mengemukakan penerapan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata tahun ini diupayakan tidak sampai mengganggu pelaksanaan program, termasuk program promosi pariwisata Indonesia.

“Jadi secara praktis, kita fokus ke fungsi utama kita di regulasi dan fasilitasi,” kata Hariyanto seusai Monthly Brief 2025 di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025 seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.

Menurutnya, penerapan kebijakan efisiensi anggaran mendorong Kemenpar memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain serta pelaku usaha dan industri pariwisata.

“Ini bukan saja dengan kementerian/lembaga, tetapi dengan mitra-mitra strategis, termasuk industri, dunia usaha, bahkan Ibu Menteri Pariwisata telah menyampaikan dengan NGO dan lain-lain,” katanya.

Dia menyampaikan efisiensi anggaran sudah pasti diberlakukan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kemenpar. Pagu alokasi anggaran untuk Kemenpar dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 sekitar Rp1,7 triliun.

Alokasi anggaran itu dibagi untuk dua kementerian. Kementerian Pariwisata mendapat bagian sekitar Rp1,4 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif mendapat jatah sekitar Rp279 miliar.

Sementara itu, Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini menyampaikan promosi pariwisata harus dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain.

Ia mencontohkan, Kemenpar akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengupayakan harga tiket layanan transportasi lebih terjangkau menjelang hari raya.

“Jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, sambil tidak harus menunggu adanya masalah,” katanya.

Menurut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun.

Upaya efisiensi anggaran pemerintah mencakup pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok terfokus.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., mengakui, Inpres I 2025 ini masih belum begitu terdampak terhadap rasionalisasi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota.

‘’Kalau kita lihat ya banyak anggaran-anggaran perjalanan dinas juga yang akan kena. Adanya pemotongan ini tentu ke depannya pasti perjalanan pariwisata, perjalanan orang yang datang ke Lombok pasti akan berkurang. Tapi sampai saat ini ya, masih belum terasa, karena belum mulai,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB, Minggu 9 Februari 2025.

Pihaknya berharap pemotongan anggaran dinas di kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah hanya pada tahun 2025 ini saja. Pemotongan anggaran ini untuk menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat atau anak-anak Indonesia yang ada di semua level pendidikan.

Meski demikian, jika nanti akibat efisiensi ini diterapkan dalam jangka waktu cukup lama bisa menyebabkan banyak agenda pariwisata, seperti Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dan kunjungan kerja lainnya akan berdampak pada para pelaku UMKM, toko, restoran, penjual suvenir dan lainnya.

‘’Ya kalau sedikit orang datang ya otomatis tidak ada yang belanja atau tidak ada yang spending money. Kami berharap kebijakan ini cukup sampai tahun ini saja. 2026 dan seterusnya itu sudah mulai normal kembali,’’ harapnya.

Terkait dengan program promosi pariwisata, diakuinya, merupakan tugas dari semua pihak, termasuk dari Dispar dan pelaku pariwisata lainnya. Apalagi ketika Travel Lemming sudah menetapkan Lombok sebagai destinasi pariwisata nomor 1 dunia, sehingga harus dipromosikan.

‘’Lombok sudah ditetapkan oleh Travel Lemming menjadi destinasi pariwisata nomor 1 dunia saat ini. Dan aktivitas pariwisata itu mempromosikan supaya banyak orang-orang datang dari luar Indonesia untuk berwisata ke Lombok ini. Mudah-mudahan ke depannya pariwisata NTB yang sudah nomor satu dunia ini jauh lebih bagus lagi tentu dengan hubungan dengan baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan dari Pemerintah Pusat,’’ harapnya.  (ant/ham)

Kebijakan Efisiensi Belanja akan Berdampak Besar ke Sektor MICE

0
I Gusti Lanang Patra (ekbisntb.com/ist)

KEBIJAKAN efisiensi belanja pemerintah yang memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen tahun 2025 ini diperkirakan akan berdampak besar pada industri pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) di Provinsi NTB.

Langkah pemerintah memangkas belanja operasional dan non-operasional, termasuk perjalanan dinas, rapat, seminar, dan sejenisnya, memicu kekhawatiran sektor perhotelan akan kembali lesu.

Pembina dan Penasehat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menyataka hotel-hotel yang mengandalkan sektor MICE akan merasakan dampak paling signifikan dari kebijakan efisiensi belanja ini. Sebab hotel yang selama ini mengandalkan MICE, jika tanpa sektor tersebut hanya bisa mendatangkan 20 – 30 persen tamu.

“Sudah pasti berdampak terutama pada hotel-hotel penyelenggara MICE, karena ketergantungan mereka adalah pada perjalanan dan pertemuan. Ketika ada kebijakan seperti ini, maka otomatis akan terdampak. Hotel-hotel di kawasan kota maupun di Senggigi, jika hanya mengandalkan non MICE, maka okupansi hanya mencapai 20 – 30 persen,” ujar Lanang Patra kepada Ekbis NTB Minggu 9 Februari 2025.

Lanang Patra menjelaskan bahwa tidak hanya hotel yang terkena imbas dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah ini, namun juga sektor transportasi darat, penerbangan, bahkan berdampak ke petani, nelayan, dan UMKM yang selama ini menjadi pemasok logistik ke perhotelan.

“Kreativitas yang bisa dilakukan oleh pengusaha dalam kondisi seperti ini adalah efisiensi di semua bidang. Yang paling dikhawatirkan adalah dampaknya terhadap tenaga kerja, akan banyak pengangguran karena hotel akan mengurangi karyawan, bahkan terjadi PHK,” tambahnya.

Ia menambahkan, dampak yang lebih luas dari kebijakan penghematan anggaran ini adalah belanja yang berkurang, yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini, hotel penyelenggara MICE sampai bulan Maret masih memiliki beberapa reservasi pertemuan dan konvensi yang belum jelas nasibnya, apakah akan dibatalkan atau dilanjutkan,” ujar Lanang Patra.

Dengan kebijakan ini, sektor MICE di NTB menghadapi tantangan besar dan memerlukan kolaborasi serta kreativitas dari semua pihak untuk mengatasi dampaknya dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran seperti dikutip dari Kompas mengemukakan, pemangkasan sejumlah kegiatan dan pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah sebenarnya sudah mulai dirasakan sejak Oktober 2024. Hal itu menekan okupansi hotel dan restoran serta pembatalan aktivitas MICE ketika seharusnya industri akomodasi mengalami lonjakan menjelang akhir tahun.

Menurut Maulana, masih banyak hotel, MICE, dan restoran bergantung pada acara pemerintah, baik itu seminar, konferensi, maupun pameran. Kontribusi perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel, mencapai 40-60 persen, bahkan di beberapa daerah yang kurang berkembang pariwisatanya, ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah bisa lebih tinggi lagi.

Perkembangan industri perhotelan dan MICE turut mengerek pertumbuhan bisnis lain, seperti sektor makanan dan minuman, dengan kontribusi mencapai 40 persen terhadap pendapatan hotel. Industri perhotelan memiliki ekosistem bisnis yang menggerakkan industri terkait, seperti peralatan mandi, furnitur, perlengkapan kamar, kasur, garmen, konveksi, logistik, dan elektronik.(ris)

Dampak Efisiensi Anggaran, Kegiatan MICE di Hotel Ditunda

0
Ilustrasi sepinya kegiatan di hotel. (ekbisntb.com/ris)

EFISIENSI anggaran dan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming besar-besaran akan sangat dirasakan  langsung pelaku usaha perhotelan. Termasuk pada seluruh mata rantai kegiatan ekonomi perhotelan.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Made Adiyasa, mengungkapkan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang telah dijadwalkan sebelumnya telah ditunda.

Made Adiyasa (ekbisntb.com/ist)

Menurutnya, hampir semua kegiatan MICE yang direncanakan di Kota Mataram mengalami penundaan akibat penghapusan anggaran pemerintah.

“Saya dapat informasi dari teman-teman hotel di kota, semua kegiatan MICE yang sudah terjadwal ditunda. Semua teman-teman jelasin ke saya, ada penundaan karena anggaran dihapus,” ujar Made Adiyasa.

Ia menegaskan dampak dari penundaan ini akan sangat terasa di sektor perhotelan dalam beberapa waktu ke depan. Ia mengkhawatirkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan hotel jika kondisi ini terus berlanjut. Karenanya, untuk mempertahankan hotel tidak sepi sama sekali, kemungkinan hotel akan melakukan penurunan tarif.

“Kita berharap, karena ada efisiensi, jangan sampai ada PHK ya. Karena penghasilan hotel di kota bersumber dari kegiatan pemerintah,” jelas Made Adiyasa.

“Kami berharap kegiatan MICE jangan dihapus. Dikurangi boleh saja, tapi jangan dihapus. Karena MICE juga menggerakkan ekonomi dan banyak tenaga kerja yang terlibat di sektor perhotelan,” tambahnya.

Made Adiyasa menegaskan penyesuaian anggaran akan lebih tepat dibandingkan dengan penghapusan total, karena dampak ekonomi dari hilangnya kegiatan MICE akan sangat besar. Jika anggaran untuk MICE dihapus secara permanen, ia khawatir hal tersebut akan berujung pada gelombang PHK di industri perhotelan di kota.

“Kalau sampai dihapus permanen, kami khawatir akan diikuti dengan PHK karyawan hotel akibat berkurangnya sumber pendapatan utama hotel di daerah kota, karena segmen MICE yang terbesar,” tutupnya.

Harapan lain agar hotel di kota tetap terisi adalah pemimpin baru dari tingkat provinsi hingga kota, yang rencananya akan dilantik tanggal 20 Februari 2025 ini.

Made mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal dalam diskusi pariwisata NTB dalam sebuah kesempatan di Mataram, gubernur terpilih akan mengupayakan mendatangkan event-event olahraga yang bisa menghadirkan banyak orang.

“Kita juga berharap dari rencana dari Pak Gubernur Terpilih untuk membawa event-event besar ke NTB. Di Lombok, semoga pelantikan nanti segera direalisasikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan olahraga berskala besar yang dapat menarik banyak orang ke daerah tersebut. Menurutnya, bisnis perhotelan di kota sangat bergantung pada kehadiran tamu yang datang untuk keperluan bisnis dan pemerintahan, dengan mayoritas penghasilan berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan anggaran MICE, sehingga sektor perhotelan di Kota Mataram tetap dapat bertahan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.(bul)

Pelaku Industri Pariwisata NTB Tak Khawatir, Optimis dengan Kapasitas Gubernur Terpilih

0
Pengurus BPPD NTB dari kanan, Dewantoro Umbu Djoka, Sahlan M.Saleh dan Badrun. (ekbisntb.com/bul)

Pembatasan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition” (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) karena kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sejatinya akan cukup terdampak pada kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

Namun, bagi pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), kebijakan tersebut tak terlalu dirisaukan.

Ketua BPPD Provinsi NTB, Sahlan M Saleh, bersama pengurus lainnya, Dewantoro Umbu Djoka menegaskan, efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas pemerintah tidak menjadikan itu sebagai sebuah permasalahan.

“Justru, kita harus keluar dari kesulitan itu,” katanya.

Jika MICE tidak lagi dapat diharapkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, yang harus dilakukan adalah penguatan promosi untuk leasure.  Kegiatan wisata leisure adalah kegiatan yang dilakukan di waktu luang untuk bersenang-senang dan istirahat dari rutinitas sehari-hari. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai wisata rekreasi.

“Supaya menutupi biaya-biaya personal hotel. Supaya okupansinya terjaga. Leisure kita tingkatkan, sport tourism kita tingkatkan. Jangan terpaku pada MICE kalau memang MICE ada keterbatasan karena APBN,” tambah ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Provinsi NTB ini.

Astindo sendiri ditegaskannya kembali, tak khawatir dengan kebijakan pembatasan anggaran dan perjalanan dinas pemerintah ini. Justru selama ini industri pariwisata di Astindo NTB kebanyakan mendapat paket paket wisata leasure ketimbang MICE. Dua negara yang paling potensial sebagai sumber wisatawan adalah Malaysia dan Australia. Apalagi dengan semakin banyaknya penerbangan langsung dari dan ke Lombok.

Untuk mendatangkan wisatawan dari dua negara tersebut, dan negara-negara lainnya, BPPD NTB terus berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi pariwisata di masing-masing negara untuk membuat paket-paket wisata ke Lombok dan Sumbawa.

Sementara itu, pengurus BPPD NTB yang juga Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Djoka menambahkan, NTB memiliki pemimpin baru, Lalu Muhammad Iqbal yang notabenenya adalah mantan duta besar, diyakini memiliki kekuatan hubungan internasional yang cukup kuat. Terutama dengan diplomat-diplomat yang ada di berbagai negara di dunia.

Kekuatan jaringan Gubernur NTB yang baru ini diyakini akan menghadirkan solusi lain.

“Bisa saja Pak Gubernur nanti mendatangkan event-event skala ASEAN, baik event olahraga maupun event MICE. Kan tinggal koordinasi sesama jaringan Dubes dan teman teman di luar negeri. Untuk berkegiatan di NTB,” ujarnya.

“Beliau ini kan punya kawan-kawasan, bisa saja diajak rapat duta besar se ASEAN di NTB. Atau ada kegiatan tenis lapangan bersekala internasional yang dilaksanakan di NTB. Saya positifnya di sana sama gubernur yang baru ini,” tandasnya. (bul)

Ciptakan Inovasi Pariwisata

0
Anas Pattaray(ekbisntb.com/ist)

PEMERINTAH Pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran, salah satunya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu berdampak pada daerah, termasuk NTB sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata super prioritas.

Akademisi Politeknik Pariwisata Lombok, Anas Pattaray, M.Par., CHE., menyatakan untuk menjaga posisi NTB sebagai salah satu destinasi wisata, pelaku pariwisata termasuk dengan pemerintah dan stakeholder harus bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk bisa menarik wisatawan.

“Kita harus bertransformasi ke pariwisata yang tidak hanya berfokus ke jumlah wisatawan, tapi juga fokus pada kualitas wisatawan,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB pekan kemarin.

Dikatakan, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB masih bergantung pada jumlah kunjungan dinas ke daerah. Oleh karenanya, dengan adanya kebijakan tersebut pasti akan mempengaruhi angka kunjungan ke NTB.

Kendati demikian, adanya kebijakan ini, daerah bisa melihat mana wisatawan yang benar-benar berkunjung untuk berwisata dan mana wisatawan yang berwisata karena kunjungan kerja.

Menurutnya, efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen tidak sampai membunuh pariwisata NTB layaknya pada saat Covid-19 beberapa tahun lalu. Akan tetapi, pemerintah daerah juga tidak boleh lengah, harus bisa menonjolkan destinasi wisata supaya angka kunjungan tidak sampai menurun dari tahun lalu.

“Kalau mencoba memprediksi. Kalau membunuh mungkin tidak secara total seperti Covid, itu kan terhenti semuanya. Kalau sekarang nampaknya tidak seperti itu, ini tetap berjalan, tapi landai,” katanya.

Ia menyebutkan, kondisi pariwisata NTB seperti di Gili Trawangan, Senggigi, dan Mandalika juga masih sangat diminati oleh wisatawan. Oleh karenanya, keterisian hotel di kawasan tersebut bukanlah sebuah permasalahan. Hanya saja, yang perlu diatensi adalah city hotel atau hotel-hotel yang ada di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram. Karena, rata-rata hotel tersebut diisi oleh kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibiton (MICE).

Adapun Anas menyatakan, kebijakan pemangkasan anggaran dinas ini jangan saja dipandang buruk. Karena menurutnya, pemerintah pusat pasti sudah memikirkan dampak kebijakan sebelum diimplementasikan. “Di satu titik ini memang sepertinya merugikan industri, tapi di satu sisi jangan-jangan ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (era)

Pertumbuhan Ekonomi di Sumbawa Hanya 3 Persen di 2024

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mengklaim pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 mencapai 3 persen, capaian tersebut cenderung sama dengan tahun 2023 lalu karena hanya berkisar di angka 3 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih sangat positif di angka 3 persen dan cenderung sama dengan tahun 2023 lalu, dan di tahun 2025 juga diproyeksikan tetap tumbuh, ” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Jumat 7 Februari 2025.

Ia melanjutkan, pertumbuhan tersebut terjadi di beberapa sektor salah satunya pertanian, keuangan dan jasa, manufacturing, serta pariwisata. Dari sektor tersebut pertanian masih cukup mendominasi, sementara untuk sektor lainnya masih cukup bertumbuh meskipun angkanya cukup kecil.

“Manufacturing dan pariwisata memang terjadi pertumbuhan tetapi angkanya masih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya dan kami optimis ekonomi Sumbawa masih terus bertumbuh, ” ucapnya.

H. Her melanjutkan, melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua tahun terakhir, pihaknya tetap optimis di tahun 2025 juga akan kembali bertumbuh. Hanya saja pertumbuhannya masih tetap sama di angka 3 persen karena beberapa sektor penunjang tidak ada kendala.

“Pertumbuhan ekonomi kita tetap akan terjadi di tahun 2025, karena sektor penunjangnya masih belum ada kendala di lapangan,” tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada trend inflasi yang masih dalam kategori normal. Bahkan inflasi dalam dua tahun terakhir selalu terjadi kenaikan meski dibawa 1 persen di seluruh seluruh indeks kelompok pengeluaran.

“Kami sangat bersyukur inflasi yang terjadi cenderung masih dalam kondisi normsl dan tidak terjadi lonjakan yang tinggi,” ujarnya.

Dia menambahkan, di tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 0,18 persen atau terjadi  kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,64 pada Januari 2024 menjadi 106,83 pada Januari 2025. Sementara tingkat deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,17 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,17 persen.

“Jadi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menjadi penyumbang tertinggi sebesar 9,03 persen disusul kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,10 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,73 persen, ” tukasnya. (ils)

Dikes Temukan 28 Kasus Baru HIV di Dompu tahun 2024

0
Hj. Maria Ulfah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu menemukan sebanyak 28 kasus baru HIV di Kabupaten Dompu tahun 2024. Penderita rata-rata adalah kelompok rentan, akibat perilaku seks menyimpang dan terlarang. Bahkan ada penderita, ibu hamil yang ditularkan melalui suaminya.

“Diantara penderita ada ibu hamil. Proses penularannya diduga melalui suaminya yang sering ganti pasangan di luar,” ungkap Kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Maria Ulfah, M.Kes saat dihubungi, Jumat 7 Februari 2025.

Selain ibu hamil, Maria Ulfah juga menyebutkan ada penderita yang masih berstatus remaja perempuan. Ia diduga sering berhubungan dengan berganti pasangan. “Kelompok seks menyimpang masih mendominasi dari penderita,” katanya.

Dikatakan Maria Ulfah, dari 28 kasus temuan baru, 2 orang penderita ber KTP luar Dompu dan 26 orang ber KTP Dompu. “Adanya temuan kasus baru ini menandakan bahwa teman-teman kesehatan, terutama puskesmas kinerja nya baik. Karena sistem epidemiologi adalah menjaring/skrining sebanyak – banyaknya untuk menemukan kasus untuk bisa segera diobati, sehingga memutus mata rantai penularan,” katanya.

Sementara total kasus HIV tahun 2020-2024 yang aktif berobat di RSUD Dompu sebanyak 97 kasus. Jumlah ini diyakini lebih sedikit dari data yang disampaikan oleh KPA sebanyak 126 kasus. Karena sebelumnya, semua pasien Kabupaten Dompu berobat di RSU Bima.

Hj. Maria Ulfah juga menyampaikan, kendati virus HIV ini belum ditemukan obatnya. Tapi dengan upaya pengobatan untuk peningkatan daya tahan tubuh pasien diharapkan dapat memperpanjang usia harapan hidup. Karena virus HIV akan menyerang kekebalan tubuh penderita dan menyebabkan mudah terserang penyakit, sehingga terjadi komplikasi.

Sehingga pengobatan dan menyadarkan penderita untuk tidak menularkan penyakitnya menjadi Langkah petugas untuk memutus rantai penyebaran virus. Kasus HIV juga seperti gunung es, yang terlihat sedikit, tapi sejatinya cukup banyak. “Setia pada pasangan dan tidak melakukan seks menyimpang, jadi kunci cara menghindari HIV,” ingatnya.

Selain kasus HIV yang tinggi, Hj. Maria Ulfah juga mengungkapkan, tingginya kasus TB. Pada tahun 2024, capaian pelayanan pada kasus terduga TB mencapai 163% dari target skrining sebanyak 3.824 orang. Dari jumlah pasien yang diskrining, sebanyak 599 kasus dinyatakan positif. “Ini menandakan bahwa teman – teman di Puskesmas, kegiatan skriningnya berjalan baik karena adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor khususnya dorongan dari kecamatan dan desa/kelurahan,” katanya.

Pada tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan Bersama jajaran Puskesmas se Kabupaten Dompu menargetkan untuk melakukan skrining sebanyak 3.817 orang. Semakin banyak warga yang diskrining akan memudahkan dalam penanganan penyakit, sehingga memutus mata rantai penyebaran penyakit. “Penderita yang dinyatakan positif TB, mereka harus rutin menkonsumsi obat selama 6 bulan,” jelasnya. (ula)

Program LAZ-Adha Rp1 Miliar Per Desa Masuk RPJMD Lobar 2025-2029

0
Pj Bupati Lobar H. Ilham bersama Kepala Bappeda Lobar H, Ahmad Saikhu saat orientasi penyusunan RPJMD melibatkan sejumlah OPD. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) sedang menyusun RPJMD tahun 2025-2029, menyusul RPJMD tahun 2019-2024 telah berakhir. RPJMD 2025-2029 ini masuk Pemerintahan baru, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Lalu Ahmad Zaini Hj. Nurul Adha atau LAZ-Adha. Dalam RPJMD itu pun telah mengacu Visi Misi dan program Bupati terpilih “Sejahtera dari Desa” dengan program 1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun.

Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan untuk tahun 2025 ini masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Karena RPJMD telah berakhir sesuai masa kerja Bupati dan Wabup terdahulu. “Maka untuk menyusun RKPD 2025 kan Kita harus ada acuan, maka di situ ada instruksi menyusun RPD 2025-2026,” kata dia, kemarin.

Namun RPD itu telah diselaraskan dengan visi misi dan program bupati terpilih. Di sini telah ada draft, gambaran, dan visi misi bupati terpilih. “Bagaimana diselaraskan dengan dengan program-program beliau (bupati terpilih, red), janji politik itu kita selaraskan,” terangnya.

Kaitan dengan penyusunan RPJMD ini, pihaknya pun telah melakukan orientasi melibatkan OPD terkait seperti Inspektorat, Bapenda, BPKAD dan organisasi terkait.  Di sana disusun pohon kinerja, casecading sampai Indikator program sesuai visi misi bupati terpilih. “Yang kami susun tujuan, visi misi mengacu pada visi misi bupati dan wabup terpilih,” tambahnya.

Selain visi misi, pihaknya telah menetapkan 17 indikator tujuan, kemudian 59 sasaran dan program. Dalam orientasi itu diinventarisir 192 indikator. Indikator ini harus dikoordinasikan dan diskusikan dengan OPD dengan waktu seminggu lebih.

‘’Dari 192 Indikator yang diinventarisir, kadang-kadang datanya tidak ada, atau bukan kewenangan. Sehingga dari proses itu dari 192 Indikator itu, tersisa 168. Kemungkinannya itu yang Kita tuangkan dalam indikator program dan dituangkan di RPJMD,”jelasnya.

Namun indikator program ini masih bisa berubah atau penyesuaian, karena nantinya ada proses konsultasi publik untuk RKPD yang direncanakan pekan depan.

Rencananya konsultasi publik dilaksanakan di Hotel Sundancer Sekotong untuk meramaikan wilayah itu. Pihaknya pun sudah izin ke Penjabat Bupati Lobar dan Bupati Lobar Terpilih. (her)

Rp274 Miliar Dana Desa Tidak Terpangkas

0
H. M. Juaini Taofik (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 274 miliar dana desa (DD) yang diperuntukkan kepada 239 desa se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2025 ini tidak terpangkas. Pagu DD tersebut tetap sesuai dengan rancangan awal dan diharapkan bisa menjadi lokomotif pembangunan di desa.

“DD tidak kena pangkas,” ungkap Penjabat Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik menjawab Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Pemangkasan anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran ini sesuai intruksi presiden dan tetah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, Salmun Rahman yang dikonfirmasi terpisah, Jumat 7 Februari 2025. Jumlah DD tahun 2025 ini tidak terkena pangkas. Meski demikian dibandingkan tahun 2024 lalu, jumlah DD Lotim diketahui lebih besar.

Diketahui pada tahun 2024 lalu, Lotim mendapatkan DD sebanyak Rp 284 miliar. “Dibandingkan tahun 2024, DD tahun ini memang menurun,” ucap Salmun.

Penggunaan DD ini sudah diatur jelas dari Peraturan Menteri Desa (Permendes). Di mana seluruh desa tinggal melaksanakan prioritas arah pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Termasuk 20 persen diarahkan untuk ketahanan pangan guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Khaerul Ihsan mengutarakan menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memberikan DD. Apapun kebijakan yang diberikan, Pemerintah desa di Kabupaten Lotim siap melaksanakannya.

Soal DD, besar harapannya pagunya tidak turut terkena pangkas. Pasalnya, masih banyak sekali kegiatan pembangunan di desa yang membutuhkan dana besar. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga program pembinaan. (rus)