Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 68

Warga Keluhkan Harga Elpiji 3 Kilogram Mencapai Rp35 Ribu

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah tabung gas elpiji 3 kilogram pada salah satu agen di wilayah Kabupaten Bima. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Warga Kabupaten Bima mengeluhkan tingginya harga elpiji bersubsidi 3 kilogram mencapai Rp35 ribu. Kenaikan harga tersebut dirasakan semakin memberatkan masyarakat, terutama karena gas melon merupakan kebutuhan harian rumah tangga.

Salah seorang warga Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Fitri mengaku harga gas melon di tingkat warung eceran saat ini, sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bahkan di tingkat agen, harga juga bervariasi dan kerap dijual di atas ketentuan.

“Di agen kadang masih Rp25 ribu, tetapi ada juga yang Rp 30ribu. Kalau beli di warung bisa sampai Rp35 ribu,” katanya mengeluh ditemui pada, Kamis (22/1/2026).

Menurut Fitri, mahalnya harga gas melon menjadi persoalan utama yang dirasakan warga. Ia menilai, meskipun harga naik, masyarakat masih terpaksa membeli karena gas melon merupakan kebutuhan pokok untuk memasak.

“Ini kebutuhan harian. Mau tidak mau tetap harus dibeli, walaupun mahal,” katanya.

Selain harga yang tinggi, Fitri menyebut kondisi diperparah dengan pasokan gas yang tidak menentu. Warga sering kali harus berkeliling mencari gas, namun tetap harus membayar dengan harga tinggi saat gas tersedia.

“Kalau mahal tapi gampang didapat mungkin masih bisa dimaklumi. Ini sudah mahal, dapatnya juga susah,” ucapnya.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Fitri mengaku terpaksa menambah jumlah tabung gas di rumahnya, agar bisa membeli gas saat stok tersedia di agen.

“Sekarang terpaksa nambah tabung. Jadi kalau ada gas, bisa langsung beli. Kalau menunggu habis, bisa berhari-hari tidak masak,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga Kabupaten Bima lainnya yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyebut harga gas melon yang terus naik menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kecil.

“Kalau ada gas, harganya sudah mahal. Tapi karena ini kebutuhan, tetap harus dibeli,” katanya.

Ia bahkan harus berkeliling di desanya untuk mencari gas, hingga terpaksa mendatangi desa tetangga karena persediaan di desanya sendiri telah habis.

Suara NTB berupaya mengonfirmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. Sampai berita ini ditulis, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kenaikan harga maupun langkah pengendalian yang akan dilakukan. (hir)

Bupati Jarot Pastikan Proyek Rp1,3 Triliun Terealisasi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Syarafuddin Jarot(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memastikan proyek Integrated Poultry Industry (Budidaya Unggas Terintegrasi) di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir segera terealisasi.

“Jadi, berdasarkan jadwal tentatif rencananya tanggal 29 Januari akan dilakukan groundbreaking dan kami sudah siapkan yang berhubungan dengan persiapan lahan tinggal kita menunggu kepastian,” kata Haji Jarot kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Haji Jarot melanjutkan, pemerintah pada prinsipnya sudah sangat siap termasuk lahan seluas 10-12 hektar maupun di lahan provinsi seluas 41 hektare juga tidak ada kendala. Penyiapan lahan itu dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung program strategis nasional (PSN) di daerah.

“Jadi, ada lima provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi proyek yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga harus kita dukung,” ujarnya.

Haji Jarot tidak menampik untuk mendapatkan program tersebut butuh perjuangan yang cukup berat. Karena banyak daerah yang ingin mendapatkan program ini, ia pun sangat bersyukur Sumbawa masih menjadi lokasi dengan poin tertinggi untuk merealisasikan program tersebut.

“Sumbawa masih dalam list pertama untuk mendapatkan program tersebut. Kami pun memastikan bahwa orang yang bekerja nantinya merupakan putra/putri terbaik Sumbawa,” ucapnya.

Kehadiran proyek ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi membuka peluang besar bagi penguatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah sektor peternakan. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal termasuk pengusaha baru.

“Konsep terintegrasi dari hulu ke hilir kami berharap proyek ini mampu mendorong efisiensi produksi, stabilitas pasokan, dan daya saing industri unggas nasional,” timpalnya.

Haji Jarot menjelaskan, khusus di Provinsi NTB, proyek Integrated Poultry Industry akan dikembangkan sebanyak 16 unit dengan total nilai investasi mencapai Rp1,37 triliun. Dari 16 unit itu, empat unit berada di Sumbawa dan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam pengembangan industri unggas terintegrasi.

“Salah satu unit strategis tersebut berlokasi di kawasan BPHMT di desa Serading yang kini sudah mulai kita lakukan persiapan lahan jelang pelaksanaan ground breaking,” ujarnya.

Pemkab Sumbawa akan memberikan dukungan penuh, baik dari aspek perizinan, kesiapan lahan, hingga koordinasi lintas perangkat daerah,sehingga pelaksanaan proyek ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur Sumbawa masuk dalam proyek tersebut. Ini juga akan mengukuhkan peran Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan peternakan unggas terintegrasi di Indonesia Timur,” tukasnya. (ils)

Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano Kembali Normal

By
ekbisntb.com
-
0
Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano Kembali Normal
Kondisi Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Setelah sempat ada penundaan, aktivitas penyeberangan kapal penumpang di lintas Kayangan-Pototano kembali berjalan normal, pada Kamis (22/1/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Aktivitas penyeberangan kapal penumpang di lintas Kayangan-Pototano kembali berjalan normal. Hal ini menyusul dicabutnya kebijakan penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Labuhan Lombok.

General Manager PT ASDP, Erlys Aditya, mengonfirmasi bahwa pelayanan penyeberangan saat ini berjalan tanpa sistem buka-tutup berdasarkan koordinasi dengan KUPP dan syahbandar. “Operasional masih berjalan normal. Kondisi cuaca hujan, perairan relatif aman,” ujar Erlys saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan bahwa penyeberangan saat ini aman untuk dilakukan dan tetap mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku. Namun, Erlys mengimbau para pengguna jasa untuk turut berperan aktif dalam memastikan perjalanan yang lancar. “Agar pengguna jasa dalam merencanakan perjalanan memantau kondisi cuaca dan membuat rencana antisipasi apabila ada kendala perjalanan akibat cuaca,” pesannya.

Pencabutan penundaan SPB dan konfirmasi normalnya operasional oleh PT ASDP menjadi kabar baik bagi mobilitas masyarakat dan barang di lintas tersebut. Kedua otoritas, baik KUPP sebagai regulator pelabuhan maupun PT ASDP sebagai operator, menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

Para calon penumpang direkomendasikan untuk selalu memperoleh informasi terkini dari pihak otoritas pelabuhan atau operator kapal sebelum berangkat ke pelabuhan, guna menghindari ketidakpastian akibat perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan informasi cuaca siang ini Kamis 22 Januari 2026 pada pukul 12.39 Wita, diambil dari KMP. Garda 8 melintang bujur 44 derajat yang berangkat dari Pototano ke Kayangan, cuaca mendung. Kecepatan angin 0.5 – 10 knot dari utara. Ketinggian gelombang laut laut 0,5-1 meter

Pelaksana Tugas Kepala KUPP, Faisal Cahyadi, dalam surat bernomor UM.006/01/15/UPP.LLO/2026 tertanggal 21 Januari 2025, secara resmi membuka kembali layanan penerbitan SPB. Surat sebelumnya yang menunda pemberian SPB karena alasan cuaca buruk (Nomor: UM.006/01/15/UPP.LLO/2026 tanggal 20 Januari 2026) dinyatakan tidak berlaku.

“Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Penumpang Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano dibuka kembali terhitung mulai tanggal 21 Januari 2026,” jelas Faisal Cahyadi dalam surat pemberitahuan tersebut.

Meski operasional telah normal, pihak KUPP mengingatkan pentingnya kewaspadaan. Nakhoda dan operator kapal diwajibkan untuk tetap memantau informasi cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum berlayar. Surat itu juga menegaskan bahwa penundaan SPB dapat diberlakukan kembali jika cuaca memburuk. (rus)

Butuh Rp150 Miliar Per Tahun

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) saat ini telah menjadi kabupaten dengan status Universal Health Covarage (UHC). Di mana hampir 100 persen penduduknya sudah mendapat perlindungan kesehatan. Namun untuk mempertahankan status tersebut tidaklah murah. Setidaknya, Loteng harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 150 miliar pertahun untuk mempertahankan status UHC tersebut.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., kepada awak media usai meresmikan bangunan Puskesmas Pengadang, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. “Cukup berat memang. Tetapi itu semua sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di daerah ini,” sebutnya.

Diakuinya, program UHC menjadi salah satu program yang cukup besar menyedot anggaran daerah. Beberapa upaya pun dilakukan untuk bisa memenuhi alokasi anggaran tersebut. Termasuk di antaranya dengan melakukan rasionalisasi besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pejabat dan pegawai di Loteng.

Kebijakan rasionalisasi TKD tersebut aku Pathul, awalnya sempat menuai polemik di internal pemerintah. Di mana banyak pejabat Loteng yang bergantung dari TKD. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Untuk memastikan kepentingan masyarakat luas, berupa jaminan kesehatan bisa terpenuhi.

“Kesehatan merupakan prioritas pembangunan di Loteng selain pendidikan. Maka semaksimal mungkin anggaran daerah kita arahkan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Merujuk data BPJS Kesehatan Cabang Selong per 1 Januari 2026 cakupan atau capaian program UHC di Loteng mencapai 98,99 persen atau sebanyak 1.130.601 jiwa. Namun dari total kepesertaan jaminan kesehatan tersebut hanya 922.718 jiwa atau sekitar 80,79 persen yang berstatus aktif. Sisanya tidak atau belum aktif.

Kepesertaan BPJS berasal dari beberapa sumber pembiayaan. Terbanyak dari pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sisanya ada perusahaan dan peserta mandiri. “Dengan status UHC tersebut masyarakat Loteng kini tidak perlu khawatir ketika mau berobat atau mau mendapat layanan kesehatan lainnya. Cukup dengan menunjukkan KTP saja,” pungkasnya. (kir)

Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot dan rombongan meninjau lokasi pembangunan jalan yang sedang dalam proses pengerjaan, Rabu, 21 Januari 2026. (Suara NTB/Biro Umum dan Adpim Setda NTB)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmennya untuk membangun Pulau Sumbawa guna meretas kesenjangan yang terjadi selama ini antara Pulau Lombok dan Sumbawa di hampir seluruh aspek. Salah satunya infrastruktur jalan.

“Pembangunan di Pulau Sumbawa jauh lebih banyak dibandingkan di tempat lain, bahkan dibandingkan dengan kampung halaman saya (Lombok Tengah) jauh lebih banyak yang kita bangun di Pulau Sumbawa,” kata Gubernur kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/1/2026).

Ia melanjutkan, pembangunan sudah mulai dilakukan sejak pintu masuk Pulau Sumbawa di Poto Tano (Sumbawa Barat) khususnya di infrastruktur jalan. Jalan jalur dua menuju ibu kota kabupaten tersebut sudah sekian tahun diperbaiki akhirnya bisa lebih baik saat ini dan langsung diresmikan penggunaannya.

“Di Lunyuk juga sudah mulai kita perbaiki, tetapi karena keterbatasan anggaran yang kita miliki belum bisa kita selesaikan semua segmen dan akan kita lanjutkan di tahun 2026,” ujarnya.

Selain itu lanjut Iqbal, tiga ruas jalan yang akan ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) yakni Tepal- Batudulang, Tepal- Baturotok, dan Lenangguar- Teladan juga menjadi atensi pemerintah provinsi. Bahkan proses perjuangan untuk mendapatkan proyek IJD tersebut tidak mudah, tetapi karena kerja kolaboratif bisa terealisasi.

“Alhamdulillah tiga ruas jalan tersebut masuk dalam list IJD dan yang akan ditangani tahun ini ada ruas jalan Tepal- Batudulang. Jalan ini menjadi prioritas ditangani setelah puluhan tahun terisolasi,” ujarnya.

Jalan di Samota dengan panjang 1,2 kilometer yang masih putus juga akan menjadi perhatian pemerintah. Bahkan proyek tersebut sudah masuk dalam rencana untuk dituntaskan termasuk jalan Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo- Luair juga akan segera diselesaikan.

“Jalan-jalan yang masih menjadi kendala selama ini tetap akan kita selesaikan tentu dengan melihat anggaran yang tersedia baik di Provinsi maupun di Pusat,” jelasnya.

Penempatan Proyek Integrated Poultry Industry (Budidaya Unggas Terintegrasi) di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir juga menjadi salah satu keberpihakan provinsi untuk pembangunan di Sumbawa.

“Di sektor peternakan banyak sekali program-program dari pusat yang sama-sama kita perjuangkan untuk bisa masuk ke Pulau Sumbawa. Insya Allah Pulau Sumbawa tidak akan saya kesampingkan karena saya sudah janji dengan masyarakat Sumbawa,” tegasnya.

Sebelumnya, Rabu, 21 Januari 2026, Gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail.

Gubernur bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD menggunakan motor trail menuju lokasi.

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. “Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu,” ujarnya.

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur menegaskan langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas.

“Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan,” tambahnya.

Sementara Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. “Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama,” tandasnya.

Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana.

“Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih,” ujarnya. (ils)

14 Proyek Strategis NTB 2025, Dua Gagal Tender, Satu Molor, Satu Putus Kontrak

By
ekbisntb.com
-
0
14 Proyek Strategis NTB 2025, Dua Gagal Tender, Satu Molor, Satu Putus Kontrak
Izzudin Mahili (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB membangun 14 proyek fisik strategis pada tahun 2025 lalu. Dari 14 proyek itu, dua gedung mengalami gagal tender, yaitu pembangunan bunker kedokteran nuklir RSUD Provinsi NTB dengan anggaran mencapai Rp10 miliar, dan penataan landscape di Rumah Sakit Mandalika dengan anggaran Rp5 miliar.

Dua proyek molor, satu kontraktor yaitu proyek perbaikan jalan Lenangguar-Lunyuk diberikan penambahan waktu hingga 50 hari. Sementara proyek pembangunan gedung TB dan Paru di RS Manambai, Sumbawa diputus kontrak.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB NTB, Izzudin Mahili menegaskan, dari 14 proyek strategis dan 10 proyek unggulan yang dikawal oleh pihaknya. 10 proyek tuntas dikerjakan hingga dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Desember 2025.

Proyek itu di antaranya dua perbaikan jalan, yakni Jalan Simpang Tano-Seteluk, jalan Pohgading-Tanjung Geres. Tiga proyek rehabilitasi irigasi, yaitu D.I Maronggek senilai Rp6,2 miliar. D.I. Santong senilai Rp3 miliar, dan D.I. Kadindi dengan anggaran Rp4,9 miliar.

“Lenangguar-Lunyuk masih diberikan kesempatan, kalau dalam 50 hari tidak tuntas, ya nanti itu kewenangan PPK, apa yang mau dipilih, ada putus kontrak atau pemberian kesempatan,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2026.

Pembangunan jaringan distribusi SPAM Bayan di Lombok Utara senilai Rp1,8 miliar. Ada juga proyek pembangunan gedung NAPZA dengan anggaran Rp12 miliar.

“Terkait dengan 14 proyek strategis 2025 itu ya 80 persen selesai. Kecuali proyek Lenangguar-Lunyuk yang istilahnya pemberian kesempatan. Kalau yang lain-lain selesai,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sekaligus Plt Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB, Marga Rayes mengatakan akibat keterlambatan. Salah satu kontraktor langsung diputus kontrak, yaitu kontraktor pembangunan Gedung Apotek Rawat Inap senilai Rp 480 juta, Gedung Peratawan TB dan Paru senilai Rp5,4 miliar, dan pembangunan Gedung Pediatric Center senilai Rp662 juta di RS Manambai.

Sementara, dua kontraktor proyek lain diberikan addendum selama 50 hari, terhitung sejak 1 Januari 2026. “Putus kontrak karena progresnya rendah. Jadi kontraktornya sekarang kita blacklist,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Pemutusan hingga berujung blacklist kontraktor pembangunan RS Manambai Abdulkadir mengharuskan Pemprov NTB mencari kontraktor baru. Namun, Marga Rayes mengaku belum mengetahui apakah Pemprov kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek di tahun 2026. “Saya belum periksa, masuk di anggaran 2026 atau tidak,” lanjutnya.

Untuk proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, kontraktor masih diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Per harinya, kontraktor harus membayar denda kepada Pemprov NTB, hingga dengan batas pengerjaan selesai.

“Dendanya per hari, ada di ketentuan. Proyek jalan Lenangguar-Lunyuk dihitungnya per satu mil,” katanya.

Alasan keterlambatan pengerjaan tiga proyek itu murni karena kondisi alam. NTB yang memasuki musim penghujan, sehingga menghambat pengerjaan. Selain itu, jangka waktu pengerjaan juga hanya dua bulan setengah, terhitung sejak pertengahan September 2025. “Karena kondisi alam memang kan memasuki musim penghujan,” tutupnya. (era)

Kerja Sama Bali, NTB, NTT Dimulai Akhir Januari

By
ekbisntb.com
-
0
Kerja Sama Bali, NTB, NTT Dimulai Akhir Januari
Jamaluddin (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Kerja sama regional gugusan sunda kecil resmi dimulai per tanggal 28 Januari 2025. Setelah pertemuan di Mandalika, Lombok Tengah, pada 25 November 2025 lalu, NTB, Bali, dan NTT akan menekan perjanjian kerja sama di akhir bulan nanti.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin, S.Sos., MT., menyampaikan, kerja sama tiga daerah tersebut fokus pada empat sektor, yaitu pariwisata, energi, konektivitas, dan perdagangan meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan.

Setelah resmi bekerja sama per tanggal 28 Januari, implementasi kolaborasi ini ditargetkan dapat segera berjalan. Jamal berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan serapan komoditas lokal, memperkuat rantai pasok antarwilayah, serta membuka peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha peternakan di NTB dan NTT.

Kerja sama antar tiga daerah itu dinilai sebagai langkah strategis sekaligus bersejarah. Kolaborasi ini menjadi yang pertama di kawasan Sunda Kecil dengan mengintegrasikan potensi ekonomi, pariwisata, dan perdagangan lintas provinsi.

Dalam skema kerja sama tersebut, Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama sekaligus hub pariwisata dan ekspor bagi produk-produk unggulan yang berasal dari NTB dan NTT.

“Tidak bisa kita pungkiri, Bali selama ini dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia ke dunia internasional, sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk-produk daerah,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2025.

Jamal menegaskan, kerja sama ini dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi masing-masing daerah. Komoditas yang dibutuhkan Bali namun tersedia di NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dapat disalurkan secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kebutuhan NTB dan NTT yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dapat dipenuhi melalui Bali maupun mekanisme perdagangan antarprovinsi. “Selain pasar domestik, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong ekspor bersama,” ucapnya.

Ia menambahkan, jauh sebelum penandatanganan kerja sama, Gubernur Bali telah menyampaikan kesiapan Bali untuk menjadi hub ekspor bagi produk NTB dan NTT. Termasuk di antaranya penggunaan label bersama pada kemasan ekspor.

“Kita berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan daya saing produk NTB dan NTT di pasar global. Apalagi produk-produk ekspor dari Bali yang telah menembus pasar Eropa dan negara lain dinilai memiliki daya tarik tinggi,“ ungkapnya. (era)

Indonesia Anti-Scam Centre Berhasil Kembalikan Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB) – Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan Rp161 miliar yang merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir IASC dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan. Data merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu yang dihadiri Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam.

Friderica dalam kesempatan ini menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica.

Kejahatan keuangan digital belakangan juga semakin masif dan melampaui lintas batas negara sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Lanjutnya, berbagai modus scam dilakukan oleh pelaku seperti penipuan transaksi belanja, impersonation/fake call, penipuan investasi, penipuan kerja dan penipuan melalui media sosial.

Selain itu, modus love scam juga menjadi modus yang sering dilakukan oleh pelaku di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berbagai tantangan pun dihadapi dalam penanganan scam, seperti: adanya lonjakan jumlah pengaduan, lambatnya pelaporan disampaikan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks dan optimalisasi pengembalian dana.

Mahendra Siregar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lainnya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” kata Mahendra.

Lanjutnya, OJK juga mengapresiasi keberanian dan kesediaan korban scam untuk berbagi pengalaman. Hal ini menjadi lesson learn bagi kita semua dan menjadi motivasi serta meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital dimaksud.

Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar pula jumlah pengembalian dana yang dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih.” katanya.

Lebih lanjut, Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital.

“Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti Scam Centre, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kata Misbakhun.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun.

Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar. Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre/IASC. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC.(bul)

Kado Milad ke-67 Kabupaten Sumbawa: Bank NTB Syariah Persembahkan “Nursery Farm” untuk Masyarakat Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Kado Milad ke-67 Kabupaten Sumbawa: Bank NTB Syariah Persembahkan “Nursery Farm” untuk Masyarakat Sumbawa

Sumbawa (ekbisntb.com)– Puncak perayaan Hari Jadi (Milad) Kabupaten Sumbawa yang ke-67 pada hari ini, 22 Januari 2026, PT Bank NTB Syariah mempersembahkan sebuah kado yang berbeda dari biasanya.

Bank NTB Syariah menyerahkan fasilitas Nursery Farm (Kebun Bibit) sebagai investasi jangka panjang bagi kelestarian alam dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bumi Sabalong Samalewa.

Jika ulang tahun identik dengan perayaan sesaat, Bank NTB Syariah memilih untuk memberikan sesuatu yang terus tumbuh. Fasilitas Nursery Farm ini dirancang untuk menjadi “jantung” dari program Sumbawa Hijau Lestari. Dengan kapasitas ribuan bibit, tempat ini akan menjadi titik awal dari setiap pohon yang kelak menghijaukan bukit dan pekarangan di Sumbawa.

“Kami ingin memberikan kado yang manfaatnya tidak berhenti di hari perayaan saja. Nursery Farm ini adalah simbol doa kami untuk Sumbawa, agar daerah ini terus tumbuh subur, tangguh, dan masyarakatnya semakin sejahtera.,” ujar Nazaruddin, Direktur Utama Bank NTB Syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank NTB Syariah melihat kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Sebanyak 2.000 bibit pohon produktif seperti Kelengkeng, Nangka, Alpukat, dan Matoa yang diserahkan menjadi bukti bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyambut hangat kado istimewa ini. Beliau menekankan bahwa keberadaan kebun bibit ini adalah jawaban atas kebutuhan petani akan bibit berkualitas untuk periode tanam 2025-2026.

Melalui kado milad ini, diharapkan Kabupaten Sumbawa tidak lagi bergantung pada pasokan bibit dari luar daerah. Kemandirian ini diharapkan mampu Memperkuat Ketahanan Pangan: Melalui hasil buah-buahan dari bibit produktif. Mitigasi Perubahan Iklim: Mempercepat rehabilitasi lahan kritis di wilayah Sumbawa. Pemberdayaan Ekonomi: Membuka peluang usaha baru bagi kelompok tani lokal di sektor pembibitan.

Dengan semangat “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menjadi mitra setia Pemerintah Daerah dalam membangun Sumbawa, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui aksi nyata bagi lingkungan.(bul)

Sejumlah UMKM Jadi Korban Penipuan, PIM NTB Minta Presiden Prabowo Serius Berantas Kejahatan Scam

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Ratu Ganefi

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pengusaha perempuan di Nusa Tenggara Barat, dilaporkan menjadi korban kejahatan penipuan keuangan berbasis digital atau scamming. Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTBpun meminta Presiden Prabowo Subianto agar serius dan tegas dalam memberantas kejahatan keuangan yang kian meresahkan.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, di Mataram, Kamis, 22 Januari 2025 mengungkapkan, dalam waktu dekat ini sedikitnya tiga pengusaha perempuan yang tergabung dalam PIM telah menjadi korban scam, dengan total kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Sampai hari ini ada tiga teman-teman UMKM yang sudah kena scam. Padahal, yang kena penipuan kejahatan ini notabenenya orang-orang berpendidikan, punya gelar semua. Bukan orang awam. Lantas bagaimana dengan orang awam kalau yang berpendidikan saja mudah sekali kena tipu kejahatan ini,” ujar mantan senator ini.

Yang paling baru dilaporkan kepadanya adalah, kasus menimpa seorang pengusaha perempuan yang mengalami kerugian hingga Rp65 juta. Kronologinya bermula ketika korban dihubungi seseorang melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor baru, namun dengan foto profil dan gaya komunikasi yang sangat mirip dengan kolega bisnisnya, yang selama ini telah menjadi mitra usaha bertahun-tahun.

Dalam percakapan tersebut, pelaku mengajak korban melanjutkan kerja sama bisnis yang biasa mereka jalankan. Karena merasa yakin dan tidak menemukan kejanggalan, korban pun mentransfer dana kerja sama sebesar Rp65 juta sesuai permintaan pelaku.

“Komunikasinya persis seperti teman bisnisnya selama ini. Tidak ada yang janggal, bahasanya sama, cara bicaranya sama. Baru sadar setelah uang ditransfer dan korban menghubungi langsung teman bisnisnya yang asli,” jelas Ratu Ganefi.

Korban akhirnya memastikan dirinya tertipu setelah mengetahui bahwa kolega bisnisnya tidak pernah menghubungi atau meminta dana tersebut. Kasus ini kemudian langsung dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB pada malam kejadian, dan dilanjutkan dengan laporan resmi ke Polda NTB sekitar dua pekan kemudian.

Namun demikian, Ratu Ganefi menyayangkan tidak maksimalnya perlindungan negara terhadap masyarakat, khususnya UMKM, dari kejahatan siber yang semakin canggih.
“Saya heran, kenapa hacker ini begitu mudah menjalankan aksinya dan sangat memahami karakter komunikasi masyarakat. Di mana kehadiran negara memberikan perlindungan?” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus oleh pihak berwenang, termasuk kemungkinan dana korban bisa kembali. Menurutnya, respon cepat dan layanan pengaduan 24 jam sangat dibutuhkan, mengingat korban biasanya berada dalam kondisi panik dan tertekan.

“Minimal harus ada layanan pengaduan langsung 24 jam dari otoritas. Karena kejadian bisa terjadi kapan saja.Masyarakat harus benar-benar dilayani ketika mengalami kejadian seperti ini,” ujarnya.

Ratu Ganefi menambahkan, kerugian keuangan dampaknya sangat besar bagi pelaku UMKM.

“Kalau ini UMKM yang kena, dampaknya sangat luar biasa. Ini darurat kejahatan keuangan. Rantai ikutannya banyak,” jelasnya.

Ia juga menilai, banyak korban lain yang enggan melapor karena proses pengaduan yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, ia mendorong agar sistem pelaporan disederhanakan dan didukung oleh satuan tugas khusus yang siaga 24 jam, baik secara daring maupun luring.

“Korban itu kaget, blank, seperti terhipnotis. Jangan dibebani dengan formulir yang panjang kalau mau laporan. Lapor saja dulu, sederhanakan syarat-syarat melapor itu, dan tangani dulu persoalannya. Jangan dibebani dengan syarat macam – macam kalau mau melapor,” imbuhnya.

PIM NTB pun berencana menjadi pelopor diskusi dan edukasi bersama OJK, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan UMKM terhadap modus scamming. Sekaligus ingin mendorong edukasi bersama kepada masyarakat.

“Dan kami minta pemerintah serius, saya sampaikan juga ke Presiden Prabowo. Ini menyangkut masyarakat kita, UMKM kita. Penanganan terhadap scam harus jauh lebih serius agar tidak terus berulang. Negara harus maksimal memberikan perlindungan, kenapa begitu mudah orang lain mengakses data pribadi orang,” tutup Ratu Ganefi.(bul)

1...676869...812Page 68 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami