Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 683

Pj. Gubernur NTB Dorong Kabupaten Kota Bentuk Tim GTRA Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

0
Pj Gubernur dalam pelaksanaan rapat koordinasi Tim GTRA di Hotel Lombok Astoria. Rabu, 10 Juli 2024. (ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTB melaksanakan rapat kordinasi lintas sektor dalam rangka revitalisasi dan percepatan reforma agraria berkelanjutan dan penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB, Rabu, 10 Juli 2024.

Pejabat Gubernur Provinsi NTB, Hassanudin menyampaikan bahwa hal ini sangat relevan dalam upaya bersama menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB.

“Saya selalu mengatakan dan tidak akan bosan, apa yang kita kerjakan ini adalah semuanya bermoral pada bagaimana merealisasikan sila ke lima dari pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Acuannya adalah regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa pemerintah diamanatkan untuk melakukan penataan aset dan penataan akses guna mencapai kemakmuran rakyat.

Penataan aset melibatkan penataan kembali dan penguasaan kepemilikan pengunaan dan pemanfaatan tanah. Sementara pemanfaatan akses berfokus pada program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyampaikan, selain itu tujuan reforma agraria adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

“Sekarang lebih kompleks lagi dan sangat simultan satu sama lain. Sehingga kita harus adaftip, tidak boleh hanya berpedoman pada masa lalu,” jelasnya.

Ia menambahkan, tugas Tim GTRA Provinsi NTB sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023, diantaranya adalah untuk mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset, memfasilitasi pelaksanaan penataan akses serta menyampaikan laporan hasil reforma agraria kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria. Hal itu harus terukur dan dapat dievaluasi.

Selain itu, Tim GTRA bertanggung jawab dalam memberikan usulan dan rekomendasi tanah, melaksanakan penyelesaian konflik agraria serta melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas GTR tingkat Kabupaten/Kota.

“Jadi kita yang tingkat provinsi perlu juga kita mengawasi, megkoordinasikan tim GTR tingkat kabupaten dan kota,” tambahnya.

Adapun tim GTRA yang sudah terbentuk berada di empat kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Bima. Beberapa Kabupaten/Kota yang belum terbentuk yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima.

Sebagaimana Ketua GTRA, Hassanudin menghimbau kepada para bupati, maupun wali kota untuk membentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres No. 62. mengingat reforma agraria merupakan salah satu agenda yang masuk dalam strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses.

“Oleh karena itu, saya sungguh berharap bahwa kita berada dalam tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program nasional ini dan kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam meningkatkan reforma agraria yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui rapat kordinasi tersebut, ia berharap pemerintah nantinya dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral, serta dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan di Provinsi NTB.

“Solusi apapun yang kita sepakati dalam ruangan ini yang terpenting bisa dieksekusi dan direalisasikan di lapangan,” pungkasnya. (ulf)

Soal Krisis Air di Gili Meno, PJ Gubernur NTB : Utamakan Kepentingan Masyarakat

0
Silaturrahmi Direksi PT. GNE dengan Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin dan Asitsen II Setda NTB terkait persoalan krisis air di Gili Meno (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Jajaran PT Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin, didampingi oleh Asisten Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Selasa malam 9 Juli 2024 di Pendopo Gubernur NTB.

Kunjungan silaturrahmi ini untuk menyampiakan laporan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pertemuan ini, Hasanuddin menyampaikan sejumlah pesan inspiratif untuk menggelorakan semangat membangun NTB. Pj. Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga keindahan pulau-pulau kecil di NTB yang menjadi etalase wisata di dunia internasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi di antara semua pihak dengan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Karena kita adalah keluarga besar di NTB,” pesannya.

Ia menegaskan kembali agar persoalan krisis air bersih, khususnya di Gili Meno saat ini, diselesaikan semua dengan asas kepentingan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

“Kita akan bermusyawarah dengan berbagai pihak sehingga semuanya tidak ada yang merasa dirugikan, dan Gili Meno serta Trawangan menjadi harmoni kembali. Karena kita hidup di negara kesatuan Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT. GNE, Muhammad Ihsanul Wathony (Ichan) menegaskan siap melaksanakan arahan dan perintah pimpinan daerah untuk kepentingan banyak orang.(bul)

Sahlan M. Saleh Jadi Ketua BPPD, Siap Genjot Promosi Pariwisata NTB

0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Sahlan M. Saleh resmi jadi dipilih menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2024-2028. Ia menyatakan komitmennya untuk membawa pariwisata NTB ke level yang lebih tinggi.

“Kami ingin BPPD NTB tetap kembali ke marwahnya, yaitu mempromosikan dan mengembangkan pariwisata NTB di luar daerah dan mancanegara,” ujar Sahlan, Rabu 10 Juli 2024.

Menurut Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB ini, salah satu langkah awal yang akan dilakukan BPPD NTB adalah menggelar serangkaian kegiatan promosi di dua kota, serta mengunjungi Malaysia untuk menjalin kerjasama dengan para pelaku wisata di sana. BPPD NTB juga akan aktif mendukung event-event pariwisata yang diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi terkait.

“Kami juga akan fokus pada peningkatan konektivitas udara ke NTB. Salah satu target utama kami adalah membuka penerbangan langsung dari Australia ke Lombok. Australia merupakan negara dengan minat tertinggi untuk mengunjungi Lombok, dan kami yakin penerbangan langsung ini akan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang,” tambahnya.

Sahlan Saleh optimis bahwa dengan kerjasama semua pihak, pariwisata NTB akan terus berkembang dan mencapai target yang telah ditetapkan. BPPD NTB tetap akan menjalin komunikasi yang kuat dengan seluruh stakeholder di provinsi ini.

Berdasarkan rapat semua anggota BPPD yang berlangsung, Rabu 10 Juli 2024 di ruang rapat Sapta Pesona, Dinas Pariwisata NTB, struktur BPPD NTB sebagai berikut.

Ketua diemban Sahlan M Saleh merupakan perwakilan ASTINDO NTB, Wakil Ketua Dewantoro Umbu Joka perwakilan ASITA NTB. Sekretaris sendiri diduduki Lalu Fatwir Uzali perwakilan Ketua HPI NTB dan Bendahara Mohammad Mustamar Natsir perwakilan Pakar Sosial Media.

Sementara anggota-anggota terdiri dari Abdus Syukur perwakilan PWI NTB, Ni Ketut Wolini perwakilan PHRI NTB, Ali Muhtashom perwakilan Poltekpar Lombok, Valentry Garuda Indonesia Branch Manager Mataram dan Badrun dari ASPPI NTB.(bul)

OJK: Sebagian Besar Pelaku Pinjol Ilegal Gunakan Server Luar Negeri

0
Ilustrasi pinjol (ekbisntb.com/cnbcindonesia)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menggunakan server di luar negeri, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Hal ini terindikasi adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir dan dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan (penambahan huruf, tanda baca, maupun angka),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, imbuh Friderica, indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.
OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan.
Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak tahun 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas.
Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.
Secara keseluruhan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 81,31 persen.
Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology (fintech), 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.
Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan sanksi pada periode 1 Januari sampai dengan 27 Juni 2024 berupa 156 surat peringatan tertulis kepada 125 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 3 surat perintah kepada 3 PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK. Selain itu, pada periode yang sama, terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian Rp100 miliar. (ant)

La Nina berpotensi ganggu sektor pariwisata

0
Seorang warga mencari kerang di Pantai Mapak baru-baru ini. BPBD Kota Mataram mengingatkan masyarakat di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan waspada terjadinya banjir rob. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com)-Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Eddy Hermawan mengingatkan adanya kemunculan fenomena La Nina yang dapat menyebabkan kawasan Indonesia menjadi lebih sering diguyur hujan.

Para ilmuwan cuaca memperkirakan La Nina mencapai puncak sekitar Oktober atau November 2024 dan berpotensi mengganggu sektor pariwisata.

“Wisata alam terbuka, seperti pantai, pegunungan, atau air terjun bisa terdampak akibat kemunculan La Nina,” kata Eddy saat dihubungi di Mataram, Rabu.

Fenomena La Nina adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik. Selama La Nina berlangsung, suhu permukaan laut di sepanjang timur dan tengah Samudera Pasifik mengalami penurunan.

Fenomena La Nina kali ini diprediksi berlangsung hingga akhir Februari atau awal Maret 2025 mendatang.

Kemunculan fenomena iklim tersebut membuat musim kemarau di Indonesia menjadi lebih singkat karena puncak kemarau yang seharusnya terjadi pada Agustus hingga September 2024 cenderung basah.

Eddy menuturkan La Nina membuat awan-awan besar yang terbentuk akibat pemanasan air laut menjadi sulit meninggalkan wilayah Indonesia karena kawasan timur tidak panas.

“Awan-awan besar itu menuju ke pusat tekanan rendah. Bagaimana mungkin terbentuk pusat tekanan rendah kalau suhu permukaan laut mendingin,” ujarnya.

Lebih lanjut Eddy memandang selama La Nina berlangsung industri pariwisata yang berada di Bali ataupun Lombok akan tertekan akibat penurunan kunjungan wisatawan.

Ketika musim hujan yang disertai lebih banyak badai, maka orang-orang cenderung menunda perjalanan wisata ke alam terbuka sampai kondisi cuaca dinyatakan tenang dan aman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 11,68 juta jiwa pada tahun 2023.

Angka itu naik 98,30 persen bila dibandingkan data kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 yang tercatat hanya berjumlah 5,89 juta jiwa. (ant)

Bank Muamalat Bidik Volume Penjualan Bancassurance Naik Dua Kali Lipat

0
Pelayanan Bank Muammalat. (eknbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan volume penjualan produk bancassurance sebesar 100 persen pada 2024 atau naik dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Target tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) dari bancassurance yang diharapkan meningkat 53 persen pada akhir 2024.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan bahwa produk bancassurance akan digencarkan penjualannya pada tahun ini.

Dia optimistis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat potensi pasar yang masih terbuka lebar.

“Portofolio produk bancassurance di Bank Muamalat terus tumbuh setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didorong oleh kesadaran nasabah akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” kata Dedy.

Adapun produk asuransi yang ditawarkan Bank Muamalat mulai dari asuransi untuk kebutuhan dana pendidikan anak, asuransi yang menggabungkan antara proteksi jiwa dengan investasi, hingga produk asuransi unit link syariah dengan pembayaran premi/kontribusi secara berkala dalam mata uang dolar AS.

Bank Muamalat menyiapkan sejumlah strategi di antaranya dengan melengkapi rangkaian produk bancassurance yang tersedia untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang lebih luas.

Bank Muamalat juga meningkatkan kapasitas tenaga pemasar dalam hal pengetahuan produk dan kemampuan analisa.

Tujuannya, agar tenaga pemasar dapat merekomendasikan produk yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan nasabah.

Selain itu, bank syariah pertama di Indonesia ini juga akan memperbanyak kegiatan customer gathering sebagai media sosialisasi produk sekaligus literasi keuangan untuk nasabah yang dirangkaikan dengan program-program promosi yang menarik.

“Kami juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang terkait dengan produk bancassurance guna memastikan nasabah mendapatkan customer experience yang baik dan berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan kehati-hatian,” kata Dedy. (ant)

Disdag Awasi Pendistribusian Pupuk Subsidi

0
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto didampingi Kepala Bidang Bapokting mengecek sekaligus mengawasi pendistribusian pupuk subsidi di salah satu distributor pupuk di Kota Mataram pada, Selasa 9 Juli 2024. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram mengawasi secara langsung pendistribusian pupuk subsidi kepada petani. Ketersediaan pupuk dipastikan aman dibandingkan di daerah lainnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi lewat sambungan telepon pada, Rabu 10 Juli 2024 menerangkan, pihaknya langsung turun mengawasi pendistribusian pupuk subsidi bagi petani di Kota Mataram. Sampai saat ini, ketersediaan pupuk masih aman atau tercukupi bagi petani di enam kecamatan. Distributor diminta segera mendistribusikan kepada petani agar jatah pupuk subsidi tidak didistribusikan ke daerah lain. “Kita minta segera didistribusikan jangan sampai jatah kita digoyahkan untuk daerah lain,” terangnya Nida sapaan akrabnya merincikan, jatah pupuk subsidi tahun 2024 dari distributor PPI untuk bulan Januari sampai Juni untuk pupuk urea dari jatah 511.000 kilogram, terealisasi 238.040 kilogram. Artinya, tersisa alokasi pupuk subsidi jenis Urea sejumlah 272.960 kg. Untuk pupuk NPK dari stok 252.000 kg baru terealisasi 158.600 kg atau 55 persen. Sementara, sisanya mencapai 186.400 kg.

Sedangkan, distributor PUSKUD untuk jatah Pupuk Urea ketersediaan stok 543 ton terealisasi hanya 295,9 ton. Sisa pupuk subsidi yang belum didistribusikan 247,1 ton. Untuk Pupuk NPK dari alokasi 345 ton baru terealisasi 161,3 ton dan sisanya 183,7 ton. “Untuk Mataram ketersediaan pupuk Urea dan NPK masih aman. Makanya, kita minta petani segera mengajukan,” ujarnya.

Fakta di lapangan bahwa jatah pupuk subsidi yang didistribusikan kepada petani tidak mencukupi dari kebutuhan. Menurutnya, pendistribusian pupuk subsidi memiliki alur sesuai pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). RDKK ini diajukan petani untuk diusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi NTB. Pengajuan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan luas lahan pertanian dan lain sebagainya. “Jadi alokasi yang diusulkan tidak semuanya dipenuhi pemerintah pusat. Misalnya, Pemprov NTB mengajukan 500 ton tetapi disetujui 300 ton. Jatah 300 ton diturunkan lagi ke kabupaten/kota,” paparnya.

Dua distributor pupuk subsidi memiliki tanggungjawab mendistribusikan ke enam kecamatan. PPI bertanggungjawab mendistribusikan ke Kecamatan Sekarbela, Selaparang, dan Mataram. Sementara, Puskud mendistribusikan ke Kecamatan Ampenan, Sandubaya, dan Cakranegara. (cem)

Kamenag NTB Ancam Sanksi ASN dan P3K yang Terbukti Main Judi Online

0
Kepala Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz,.S.Hi.,MH(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Zamroni Aziz,.S.Hi.,MH mengancam akan memproses sanksi kepada ASN maupun honorer dibawah Kementerian Agama di provinsi ini jika terbukti bermain judi online.

Diketahui, pemerintah sudah menabuh genderang perang melawan judi online. Kemenag juga menjadi dari Satuan Tugas (Satgas) Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) bersama belasan Kementerian dan lembaga lainnya dalam pemberantasan investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai aktifitas keuangan ilegal lainnya guna semakin melindungi masyarakat.

Zamroni dalam silaturrahmi Kemenag NTB dengan media di Senggigi 10 Juli 2024 menegaskan, pihaknya sangat serius mendukung pemerintah memerangi judi online, khususnya di Provinsi NTB.

“Saya sudah instruksikan semua Kemenag Kabupaten/Kota di NTB untuk menyampaikan ke penyuluh-penyuluh agama kita, kita sudah punya penyuluh dari semua lintas agama. Dan sudah punya binaan-binaan di masing-masing wilayah untuk disampaikan tentang bahaya judi online,” katanya.

Surat edaran disampaikan kepada Kemenag kabupaten/kota, termasuk kepada sekolah-sekolah dan majelis taklim.

Ia menegaskan, jika ada ASN di lingkup Kementerian Agama NTB, termasuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang ditemukan menjadi pelaku judi online, akan diberikan sanksi.

“Akan ada teguran khusus, baik secara tertulis maupun tindakan,” katanya.

Sanksi yang disiapkan katanya sesuai peraturan dalam kepegawaian, dan tingkatannya. Tim dari Kemenag NTB yang akan mengkaji sanksi yang tepat diberikan kepada pelaku judi online di lingkup Kemenag NTB.

Zamroni melanjutkan, direktif kepada Kemenag Kabupaten/Kota untuk ikut memerangi judi online dapat dilakukan dengan menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama di wilayah masing-masing untuk menggunakan majelis-majelis agama sebagai syiar memerangi judi online.

“Karena tidak ada agama yang membenarkan judi, tidak ada agama yang memberankan judi online ini baik. Pasti semua agama punya fatwa bahwa judi online ini merugikan diri sendiri, maupun orang lain,” tegasnya.(bul)

Riset LPEM UI Ungkap Penyebab Stagnasi Pasar Mobil Baru

0
Ilustrasi mobil baru.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI menunjukkan bahwa stagnasi pasar mobil baru setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan harga mobil serta kondisi pendapatan per kapita.

“Jadi, temuannya sudah jelas. Pertama, pendapatan per kapitanya tidak naik cukup besar, hanya tiga persen naik dalam 10 tahun terakhir, dan harga mobil naiknya juga di atas inflasi, 5-6 persen. Inflasi kita kan sekarang empat persen,” kata peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto di Jakarta, Selasa 9 Juli 2024 malam.

Riyanto menjelaskan bahwa penjualan mobil berkaitan erat dengan faktor ekonomi seperti harga mobil, suku bunga kredit, kurs, harga bahan bakar, dan ketersediaan stok mobil. Namun, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap penjualan mobil adalah harga mobil dan pendapatan per kapita.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pendapatan per kapita hanya naik rata-rata 3,65 persen per tahun dari 2013 hingga 2022. Pertumbuhan penjualan mobil selama kurun itu menurun rata-rata 1,64 persen per tahun.

Sebagai perbandingan, selama periode 2000 hingga 2013 pendapatan per kapita naik rata-rata 28,26 persen per tahun dan penjualan mobil meningkat 21,23 persen per tahun.

Peningkatan penjualan mobil bekas, terutama di Jawa, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan mobil baru.

​​​​​​Pada tahun 2022, sekitar 65 persen pembeli mobil di Jawa memilih mobil bekas, antara lain karena beda harga yang semakin lebar antara mobil baru dan mobil bekas.

Ketika harga mobil baru semakin tinggi dan pendapatan per kapita kenaikannya tidak sebanding, mobil bekas menjadi pilihan bagi yang menginginkan kendaraan dengan harga terjangkau.

“Pilihannya itu mungkin karena pendapatannya tidak naik tinggi, harga mobil barunya juga cukup besar naiknya, pilihannya akhirnya mobil bekas,” kata Riyanto.

“Apalagi, pasar mobil bekas di 10 tahun terakhir ini pembelinya itu tidak beli kucing dalam karung. Sekarang cacatnya dikasih tahu sekarang, digaransi. Jadi sudah relatif transparan,” kata dia.

Stagnasi dalam penjualan mobil baru, menurut pendapat Riyanto, dapat diatasi menggunakan pendekatan jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui re-industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi minimal enam persen dengan re-industrialisasi agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25 persen hingga 30 persen, mendorong pendapatan per kapita kelompok menengah ke atas naik ke kelas makmur,” Riyanto menjelaskan.

Solusi jangka pendek yang dapat dijalankan untuk mengatasi stagnasi dalam penjualan mobil, menurut dia, antara lain penurunan komponen pajak pada harga mobil.

Komponen pajak saat ini mencapai 40 persen dari harga off the road mobil. Penurunan pajak bisa membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain itu, keberhasilan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tahun 2021 dalam mendorong peningkatan penjualan mobil merupakan contoh bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan pasar.

Riyanto juga mengemukakan perlunya stimulus fiskal agar kelompok menengah ke atas yang hampir masuk ke kategori makmur dapat membeli mobil baru, misalnya dengan insentif pajak untuk kendaraan mobil ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dan 4×2 low.

Di samping itu, dia menyarankan penyegaran kembali program mobil murah pemerintah serta mendorong efisiensi produksi mobil dan pemberian diskon dalam pembelian mobil.

“Nah untuk produsen ini sudah seberapa efisien dalam produksi? Apakah mungkin pemberian diskon? Pameran dan pemberian diskon itu kan program untuk mendorong pasar sebetulnya,” katanya. (ant)

Harga Emas Antam Turun Rp1,380 Juta Per gram

0
Ilustrasi Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi, turun sebesar Rp9.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.380.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.389.000 per gram pada Selasa 9 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp1.245.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp740.000
– Harga emas 1 gram: Rp1.380.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.700.000
– Harga emas 3 gram: Rp4.025.000
– Harga emas 5 gram: Rp6.675.000
– Harga emas 10 gram: Rp13.295.000
– Harga emas 25 gram: Rp33.112.000
– Harga emas 50 gram: Rp66.145.000
– Harga emas 100 gram: Rp132.212.000
– Harga emas 250 gram: Rp330.265.000
– Harga emas 500 gram: Rp660.320.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.320.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)