Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 67

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

Bima (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menyusul adanya beredarnya informasi masyarakat Kabupaten Bima mengeluh kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga mencapai Rp35 ribu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan, stok LPG 3 kg di Kabupaten Bima dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan harga jual di pangkalan sebagai titik distribusi akhir sesuai HET Rp18 ribu per tabung sebagaimana ditetapkan pemerintah Provinsi NTB.

Ahad menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, keluhan terhadap harga LPG hingga Rp35 ribu per tabung ini berada di level pengecer.
Sementara di pangkalan, harga dipastikan sesuai HET dengan prioritas penyaluran pangkalan adalah ke konsumen langsung dari pada pengecer.

Begitu juga halnya distribusi dari agen dilaksanakan ke wilayah pangkalan yang stoknya mulai menipis.
Jika ditemukan pangkalan yang memberikan harga diatas HET, Ahad mengatakan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
” Jika ditemukan pelanggaran berulang atau lebih berat bisa diberlakukan sanksi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Paralel Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk kabupaten dan kota Bima serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya memastikan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg tepat sasaran,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga juga tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan pembelian di pangkalan sebagai titik distribusi akhir penyaluran resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang dipastikan sudah sesuai.
Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan mitigasi penyaluran _extra dropping_ sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peningkatan konsumsi di masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang

0
Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang
Pengunjung pariwisata saat mengakses objek wisata 3 Gili, KLU melalui Pelabuhan Bangsal, KLU. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2025 lalu menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Data Dinas Pariwisata KLU menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada tahun 2025 sejumlah 810.910 orang, bertambah dari angka kunjungan tahun 2024 sejumlah 618.241 orang.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresna Astuti, S.E., M.M., kepada wartawan mengungkapkan, kunjungan wisatawan yang berlibur ke Lombok Utara menunjukkan progres meningkat dari tahun ke tahun. Sempat terpuruk akibat gempa 2018 dan pandemi Covid-19, perlahan tapi pasti, tren pengunjung mulai bertambah.

“Jumlah pengunjung objek wisata sepanjang 2025 sejumlah 810.910 orang, melampaui target 785 ribu orang,” ujar Dewi, Jumat (23/1/2026).

Ia mengatakan, capaian kunjungan sebesar 103,3 persen tersebut menjadi pelecut semangat jajaran Dispar KLU untuk semakin meningkatkan kinerja. Mengingat, kunjungan wisatawan ke suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor. Mulai dari persaingan sektor wisata, hingga kondisi cuaca di negara asal maupun negara tujuan.

Kinerja yang cukup baik pada tahun 2025 itu, sambung dia, akan kembali ditingkatkan pada tahun 2026 ini. Pihaknya berharap, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun ini mengalami peningkatan.

Dewi menambahkan, jumlah kunjungan yang terus tumbuh linier dengan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi masuk kawasan rekreasi wisata yang dikelola Dispar KLU. Selama tahun 2025, realisasi PAD dibukukan sebesar Rp9,293 miliar lebih atau 103,25 persen dari target Rp9 miliar.

“Rata-rata lama tinggal wisatawan atau length of stay juga mengalami peningkatan menjadi 2,20 hari dari target 2,15 hari,” ucapnya.

Pihaknya menyadari, lama tinggal wisatawan masih harus ditingkatkan dengan menyiapkan berbagai promosi dan event kegiatan yang menarik antusiasme pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Pemda dalam hal ini, membutuhkan, strategi dan ide-ide menarik, dan juga anggaran dan daya dukung fasilitas penunjang. Misalnya, perlunya sarana amfiteater sebagai wadah penyelenggaraan event budaya lokal.

“Tahun 2025 awalnya diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata secara penuh pascapandemi Covid-19 dan masa pemulihan. Ternyata di lapangan banyak kendala, terutama kondisi cuaca dan musim yang tidak menentu. Harapan kita di tahun 2026 ini, bisa lebih maksimal. Kuncinya adalah kondisi keamanan dan situasi global yang kondusif,” tandasnya. (ari)

LPS Pertahankan Suku Bunga Simpanan

0
Dewan Komisioner LPS menyampaikan tetap mempertahankan suku bunga pinjaman. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin, 19 Januari 2026. LPS menetapkan TBP simpanan Rupiah pada bank umum sebesar 3,50%, TBP simpanan Rupiah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00%, serta TBP simpanan valuta asing pada bank umum sebesar 2,00%. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Pgs. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa penetapan TBP dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan perbankan.

“Penetapan TBP mempertimbangkan tren suku bunga pasar yang relatif menurun, pertumbuhan simpanan yang positif dengan likuiditas perbankan yang memadai, tingkat cakupan penjaminan yang jauh di atas mandat undang-undang, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko makroekonomi global maupun nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media ini, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan, LPS berharap perbankan senantiasa memperhatikan TBP dalam menghimpun dana masyarakat agar simpanan nasabah tetap memenuhi syarat penjaminan.

Dipaparkan juga, kondisi industri perbankan nasional yang dinilai tetap solid. Hingga Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,63% (year on year), terutama ditopang oleh tingginya penyaluran kredit investasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,83% (yoy), seiring meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Dari sisi ketahanan, rasio permodalan (KPMM) industri perbankan tercatat kuat di level 26,05% per November 2025. Likuiditas perbankan juga terjaga, tercermin dari rasio AL/DPK sebesar 28,57% per Desember 2025, jauh di atas ambang batas 10%.

LPS mencatat, program penjaminan simpanan dengan nilai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah mencakup 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR, melampaui mandat Undang-Undang sebesar 90%.
Ferdinan juga mengimbau agar bank bersikap transparan dalam menyampaikan informasi TBP kepada nasabah, baik melalui media informasi di kantor bank maupun kanal komunikasi lainnya.

“TBP merupakan bagian dari tiga syarat penjaminan LPS atau 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, memaparkan kinerja LPS sepanjang 2025. Hingga kini, seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tercatat sebagai peserta program penjaminan LPS.

Sejak berdiri, LPS telah melakukan resolusi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS melalui likuidasi, serta melakukan penempatan modal sementara dan konversi modal pada sejumlah bank. Proses pembayaran klaim kepada nasabah pun semakin cepat, dengan rata-rata 5 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.

Dari sisi keuangan, total aset LPS pada 2025 mencapai Rp276,2 triliun, tumbuh 13,6% dibanding tahun sebelumnya. LPS juga membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun, serta meningkatkan cadangan penjaminan menjadi Rp213,4 triliun. (bul)

Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram

0
Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram
Misban Ratmaji. (Suara NTB/dok)

PENGGUNAAN LPG 3 kilogram dinilai masih belum tepat sasaran. Padahal sejak awal, LPG 3 kg diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Namun dalam praktiknya, karena harga yang murah dan mudah didapat, LPG bersubsidi tersebut justru digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pelaku usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada sistem distribusi dan pengawasan yang belum ketat. “Awalnya LPG 3 kilogram itu kan untuk orang tidak mampu. Tapi karena murah, akhirnya semua merasa tidak mampu, termasuk ASN dan bahkan pengusaha,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketimpangan distribusi. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru kerap kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat tingginya permintaan dari kelompok yang sebenarnya tidak berhak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misban mendorong agar pemerintah bersama Pertamina memperketat sistem distribusi LPG subsidi melalui pendataan pengguna. “Semua pengguna LPG subsidi harus didata. Nantinya, pembelian LPG 3 kilo hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kode atau barcode tertentu,” jelasnya.

Selain itu, politisi Hanura ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang kuat dan mengikat, tidak sekadar imbauan. “Kalau hanya imbauan, itu tidak akan efektif. Justru pemakaiannya bisa makin banyak. Harus ada aturan yang jelas dan sanksi bagi yang tidak berhak menggunakan,” tegasnya.

Ia juga menilai pengawasan di lapangan harus diperkuat melalui razia atau sweeping secara berkala setelah regulasi diberlakukan. Dengan demikian, distribusi LPG subsidi dapat benar-benar dikendalikan dan diawasi.

Misban menilai penertiban penggunaan LPG 3 kg tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi menyeluruh, hingga penyiapan skema distribusi alternatif.

Sebagai alternatif, ASN dan masyarakat mampu didorong untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi, seperti tabung 5 kg. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga menyediakan pilihan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tabung 12 kg yang dinilai terlalu mahal.

Ia menekankan bahwa stok LPG 3 kg harus disesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin yang berhak. “Harus ada hubungan antara jumlah warga miskin dengan stok LPG yang tersedia. Jangan rumah tangga miskin sedikit, tapi tabungnya beredar ribuan,” katanya. (fit)

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Bangsal-Senggigi Ditutup Sementara

0
Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari ini menyebabkan pelayanan penyeberangan kapal cepat menuju Bali, Bangsal dan Senggigi ditutup sementara. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pelayanan Penyeberangan Kapal Cepat rute Bali-Bangsal Kabupaten Lombok Utara menuju Senggigi Lombok Barat (Lobar) ditutup sementara. Penutupan sementara ini dilakukan pihak otoritas akibat cuaca ekstrem. Dari peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ketinggian gelombang hingga empat meter. Akibat penutupan sementara ini, penumpang di Pelabuhan Bangsal maupun Senggigi sepi.

Kepala UPP Kelas II Pemenang KLU I Made Oka SH.,MH., yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini di Kantor Bupati Lobar di Gerung, mengatakan adanya perkiraan cuaca dari BMKG, rata-rata ketinggian gelombang 2-4 meter. “Berdasarkan itulah kami tutup sementara pelayaran (kapal cepat) antara Lombok dan Bali, baik dari Nusa Penida, Serangan, Padangbai. Itu kita tutup,” katanya, Jumat (23/1/2026).

Pelayanan penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal dan Senggigi ditutup sejak beberapa hari terakhir. Penutupan sementara ini dilakukan sampai situasi cuaca normal kembali menurut perkiraan BMKG.

Penutupan ini, lanjut dia, karena ada imbauan dari Pusat. Namun terkadang di masing-masing wilayah berbeda situasinya. Terkadang di Maluku kacau gelombangnya, namun kadang di Bali masih normal, sehingga bisa dilakukan penyeberangan. “Tapi acuan kita pada BMKG setempat, kita patuh pada surat edaran,” imbuhnya.

Penumpang yang tidak bisa menyeberang menggunakan kapal cepat pun beralih ke Pelabuhan Lembar dan udara. Dari data yang dimilikinya, jumlah trip dari Bali ke Bangsal sebanyak 25 ketika kondisi normal. Jumlah penumpang tergantung kapasitas kapal atau besar kecil kapal, ada kapasitas di atas 150 orang dan 200 orang. “Kalau per bulan itu rata-rata 2.000-3.000 penumpang dari kapal cepat, tapi dengan situasi sekarang ini tentu menurun,” ungkapnya

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Lobar M. Hendrayadi mengatakan pelayanan pelayaran Pelabuhan Senggigi ditutup sementara, karena kondisi cuaca ekstrem. “Ya masih ditutup sementara, tidak ada trip,” tegasnya.

Saat normal, jumlah trip yang melayani rute Bali-Bangsal – Senggigi 3 trip tiap hari. Jumlah penumpang yang turun ke Senggigi berkisar 70-80 orang. Dengan penutupan sementara ini tentu berpengaruh terhadap pemasukan dari pelabuhan.

Sementara itu,Kepala UPT Pelabuhan Senggigi, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan kondisi cuaca sepanjang Januari 2026 ini masih belum stabil dan terus dipantau secara ketat melalui koordinasi langsung dengan BMKG.“Memasuki bulan Januari, kondisi cuaca memang tidak menentu. Kami menerima informasi resmi dari BMKG yang langsung disampaikan ke kantor KUPP dan dikoordinasikan dengan kami di pelabuhan,” katanya.

Iskandar menjelaskan, penutupan pelabuhan bukan terjadi sekali. Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas pelayaran harus dibuka dan ditutup secara situasional mengikuti perkembangan cuaca di lapangan.

“Kalau tidak salah, pada tanggal 14 sampai 15 Januari kemarin, pelabuhan kami tutup sementara karena cuaca buruk. Saat itu tinggi gelombang di alur pelayaran mencapai sekitar 2,5 hingga 4 meter,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut Iskandar, hingga kini belum mengalami perubahan signifikan. Pada hari Rabu 21 Januari 2026, tinggi ombak masih berada pada kisaran yang sama dan dinilai belum aman untuk aktivitas pelayaran, khususnya kapal penumpang jenis fast boat. “Untuk hari ini, ombak di alur pelayaran masih sekitar 2,5 sampai 4 meter. Dengan kondisi seperti ini, kapal-kapal kecil tidak memungkinkan untuk dioperasikan,” jelasnya.

Tidak hanya Pelabuhan Senggigi, penutupan operasional juga terjadi secara serentak di sejumlah dermaga lainnya, baik pelabuhan yang berada di wilayah Lombok maupun Bali, seluruhnya mengikuti instruksi keselamatan dari BMKG.“Semua dermaga pelabuhan, baik yang ada di Bali maupun di Lombok, hari ini sama-sama tidak beroperasi,” katanya.

Iskandar menegaskan, pihak pelabuhan tidak berani mengambil risiko dengan memaksakan pelayaran di tengah cuaca ekstrem. Keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. “Kami masih menunggu rilis resmi dari BMKG. Kalau BMKG menyatakan cuaca sudah membaik dan alur pelayaran dianggap layak, maka jalur akan langsung dibuka kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, gelombang tinggi di Selat Lombok masih berpotensi terjadi, sehingga penutupan jalur pelayaran sementara harus dilakukan hingga kondisi benar-benar aman. “BMKG sudah menginstruksikan penutupan jalur pelayaran sambil menunggu cuaca membaik. Kalau sudah layak, kapal-kapal baru kami izinkan berlayar,” tutupnya. (her)

Implementasi ESG Berkelanjutan, PLN UIP Nusra Sabet Dua Penghargaan Platinum di Indonesia Green Awards 2026

0
Founder & Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, bersama perwakilan tim Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2026

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dengan predikat Platinum Alignment dalam ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan komitmen PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada ajang tersebut, PT PLN (Persero) UIP Nusra meraih penghargaan kategori Penanganan Sampah Plastik & Ekonomi Sirkular melalui program “Bersama Komunitas GELISAH Mengelola Plastik Menghidup Perubahan”. Program ini dijalankan bersama Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (GELISAH) dengan mengolah sampah plastik menjadi produk kreatif bernilai ekonomi, sekaligus menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Selain itu, PT PLN (Persero) UIP Nusra juga meraih penghargaan kategori Penyelamatan Sumber Daya Air melalui program “Pemulihan Air Bersih sebagai Mitigasi Risiko Sosial di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei”. Program ini dilaksanakan bersama Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) dan Pemerintah Desa Nubahaeraka melalui perbaikan serta pemeliharaan jaringan air bersih guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat, produktif, dan berdaya.

Tak hanya itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, turut meraih penghargaan Platinum Alignment – The Best Sustainability Leader (Operation), sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasional pembangunan ketenagalistrikan.

“Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kami bahwa pembangunan infrastruktur energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan,” ujar Rizki.

Indonesia Green Awards ke-17 tahun ini mengusung semangat koreksi nasional terhadap praktik CSR dan ESG agar benar-benar mampu menjawab tantangan perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana ekologis dan kemanusiaan.

Melalui IGA 2026, diluncurkan empat pranata korektif nasional, yakni Pranata Sawit, Pranata Tambang, Pranata Energi dan Ketenagalistrikan, serta PROPER Bank Sampah, sebagai upaya mendorong implementasi CSR dan ESG menjadi arsitektur mitigasi risiko berbasis lokasi dan verifikasi lapangan.

Founder & Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, menegaskan bahwa ESG harus dijalankan secara menyeluruh melalui empat pilar La Tofi ESG Rating, yang diperkuat dengan kesiapsiagaan kemanusiaan serta perlindungan nilai ekonomi.

“ESG harus melindungi manusia, memulihkan alam, sekaligus memproteksi nilai ekonomi. Inilah koreksi peradaban yang kami dorong melalui Indonesia Green Awards 2026,” ujar La Tofi.

Pada malam penganugerahan tersebut, PT PLN (Persero) juga menerima penghargaan sebagai National Energy Decarbonization Frontliner 2026, atas perannya dalam mendorong transisi ketenagalistrikan nasional melalui Green RUPTL, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penguatan ekosistem kendaraan listrik, serta optimalisasi pembiayaan hijau (green financing).(bul)

Musim Angin Barat, Pemprov NTB Pastikan Pasokan Ikan di Pasar Tetap Aman

0

Mataram (ekbisntb.com)- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan ikan di pasar tetap terjaga selama musim angin barat yang menyebabkan sebagian besar nelayan tidak melaut. Upaya menjaga stabilitas pasokan dilakukan melalui optimalisasi stok cold storage, penguatan perikanan budidaya, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala DKP Provinsi NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa musim angin barat yang terjadi saat ini merupakan fenomena tahunan yang telah diantisipasi sejak awal. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, aktivitas melaut nelayan memang menurun drastis karena faktor keselamatan.

“Musim barat ini kan selalu berulang setiap tahun. Ketika nelayan tidak melaut, ikan yang beredar di pasar berasal dari cold storage dan perikanan budidaya,” ujarnya, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menyebutkan, jenis ikan yang saat ini tersedia dari cold storage antara lain ikan kembung, tongkol, layang, ikan semar (ikan batik), serta berbagai produk olahan ikan. Per 31 Desember 2025, total stok ikan yang tersimpan di cold storage se-NTB mencapai 317.064 kilogram, dengan total kapasitas cold storage sebesar 3.076 ton.

“Khusus di Kota Mataram, stok ikan tercatat sekitar 131.634 kilogram dengan kapasitas cold storage mencapai 980 ton. Ini masih sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Meski jenis ikan tangkapan laut yang dijual di pasar relatif berkurang, Muslim juga menegaskan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat NTB tetap terpenuhi. Pasalnya, ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya di Pulau Lombok, adalah ikan nila yang berasal dari perikanan budidaya air tawar.

“Produksi perikanan air tawar kita cukup tinggi. Kombinasi antara stok cold storage dan hasil budidaya membuat kebutuhan ikan masyarakat tetap aman,” katanya.

Namun demikian, DKP NTB mencatat adanya kendala berupa kekurangan bahan baku untuk industri pemindangan ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pasokan ikan didatangkan dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur.

“Permintaan bahan baku sudah kita laksanakan dan distribusinya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kapasitas cold storage yang tersedia,” terangnya.

Pada musim angin barat, ikan yang beredar di pasar didominasi oleh jenis ikan demersal hasil pancingan seperti kerapu, kakap, ketambak, dan langoan. Selain itu, ikan dari cold storage seperti ikan semar, kuweh, kembung, dan layang juga masih tersedia.

Berdasarkan pengalaman tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, harga ikan tangkapan laut tersebut cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu, harga ikan budidaya seperti ikan nila relatif stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram.

Selain menjaga pasokan ikan, DKP NTB juga memberikan perhatian pada keselamatan dan kondisi sosial nelayan. Pihaknya berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Dinas Sosial untuk penyaluran bantuan bersifat insidentil kepada nelayan yang terdampak.
“Kami mengimbau nelayan untuk sementara waktu waspada dan menghindari area yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa serta sarana penangkapan,” demikian Muslim.(bul)

Cuaca Ekstrem, Kapal Penyeberangan Lembar–Padangbai Tetap Beroperasi Normal

0
kapal-kapal penyeberangan di Kawasan Pelabuhan Lembar

Mataram (ekbisntb.com) — Aktivitas penyeberangan feri lintas Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) – Padangbai (Bali) dipastikan tetap berjalan normal meski tengah cuaca ekstrem hujan diwarnai angin kencang dalam beberapa hari terakhir.

Hingga saat ini, tidak ada penutupan layanan penyeberangan karena kondisi gelombang dan angin masih dianggap dalam batas aman.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Firman Dandy, menjelaskan bahwa hasil pemantauan selama tiga hari terakhir menunjukkan tinggi gelombang di Selat Lombok berada di kisaran 0,5 hingga 1 meter.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi masih aman. Memang angin cukup kencang, tapi untuk tinggi gelombang segitu, pelayanan kapal feri penyeberangan tidak ada penutupan,” ujar Firman, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menegaskan, hingga kini tidak ada laporan insiden serius yang melibatkan kapal feri anggota Gapasdap Cabang Lembar, termasuk kejadian kendaraan terguling di atas kapal sebagaimana beredar di media sosial.

“Untuk lintasan Lembar–Padangbai, belum ada laporan kapal atau muatan yang sampai terguling. Semua masih aman dan lancar,” tegasnya.

Firman juga memastikan jadwal keberangkatan kapal serta aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar tidak mengalami gangguan. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, aktivitas perdagangan, hingga sektor pariwisata.
“Operasional masih berjalan normal. Harapannya kondisi ini terus aman supaya perekonomian dan pariwisata tetap jalan,” katanya.

Firman menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan kapal biasanya dilakukan apabila tinggi gelombang melebihi 2,5 meter, khususnya untuk kapal berukuran tertentu.
“Kalau ombak sudah di atas 2,5 meter, ada beberapa kapal yang meminta tidak berangkat. Tapi kapal berukuran lebih besar masih bisa diberangkatkan dengan catatan muatan penuh, lashing lengkap, dan stabilitas kapal terjaga,” jelasnya.

Dari sisi jumlah penumpang, Firman menyebut kondisi relatif stabil. Peningkatan sempat terjadi pada momen tertentu, terutama saat ada penutupan layanan fast boat, yang menyebabkan sebagian penumpang beralih menggunakan kapal feri. Namun, untuk penyeberangan masyarakat lokal yang rutin melakukan aktivitas perdagangan, jumlah penumpang masih tergolong normal.

Menurutnya, dengan pengaturan muatan yang padat dan sistem pengamanan yang sesuai standar, kapal masih mampu beroperasi secara stabil meskipun menghadapi gelombang dari berbagai arah.

“Hingga hari ini, dengan ombak masih di kisaran setengah sampai satu meter dan angin yang relatif aman, penyeberangan masih terkendali. Tidak ada masalah,” pungkasnya.(bul)

Listrik Rumah atau Usaha Tak Lagi Mencukupi? Begini Cara Mudah dan Cepat Tambah Daya Lewat PLN Mobile

0
Ilustrasi masyarakat tengah mengakses Aplikasi PLN Mobile untuk menambah daya listrik untuk usahanya.

Jakarta (ekbisntb.com) – Bagi rumah tangga maupun pelaku usaha, kecukupan daya listrik menjadi faktor penting agar aktivitas harian dan operasional bisnis berjalan lancar. Ketika kebutuhan listrik meningkat dan kapasitas daya tidak lagi memadai, risiko gangguan aktivitas hingga tertundanya rencana pengembangan usaha pun tak terhindarkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pelanggan dapat mengajukan tambah daya listrik secara resmi dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile.

Melalui aplikasi ini, PT PLN (Persero) menyediakan layanan tambah daya yang dapat diakses langsung oleh pelanggan. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital, mulai dari perhitungan biaya sesuai ketentuan hingga pemantauan progres layanan secara realtime dalam satu sistem terintegrasi.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa digitalisasi layanan kelistrikan dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi pelanggan di berbagai segmen.

“Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengajukan tambah daya secara mandiri dan resmi. Prosesnya jelas, transparan, dan tercatat dalam sistem, sehingga pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan listrik rumah maupun usaha dengan lebih terencana,” ujar Gregorius.

Ia menambahkan, kecepatan layanan menjadi faktor penting, terutama bagi pelanggan usaha yang membutuhkan kepastian pasokan listrik agar aktivitas operasional tetap berjalan lancar. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggan dapat memantau setiap tahapan permohonan secara langsung hingga pekerjaan teknis selesai.

Cara Mengajukan Tambah Daya Lewat PLN Mobile:
– Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.
– Buka aplikasi dan pilih menu Ubah Daya dan Migrasi pada halaman utama.
– Klik Mulai, lalu pilih ID Pelanggan yang terdaftar atau masukkan ID Pelanggan/nomor meter.
– Tentukan koordinat lokasi pemasangan dan lengkapi data sesuai petunjuk.
– Pilih apakah permohonan diajukan untuk diri sendiri atau orang lain, lalu isi data pelanggan.
– Setujui persyaratan jika telah dipahami, lakukan verifikasi email, dan lanjutkan ke tahap pembayaran.

Selama proses berlangsung, pelanggan dapat memantau status dan perkembangan permohonan melalui menu Daftar Riwayat pada halaman Profil PLN Mobile.

Gregorius menegaskan bahwa layanan digital ini dihadirkan untuk membantu pelanggan menyesuaikan kebutuhan listrik secara lebih adaptif terhadap aktivitas sehari-hari.

“Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan daya listrik secara lebih praktis dan terencana. Dengan dukungan sistem digital, proses tambah daya diharapkan dapat menjaga kelancaran aktivitas di rumah sekaligus menunjang produktivitas dan keberlangsungan usaha masyarakat,” ujar Gregorius.(bul)

Pemkot Mataram Alokasikan Rp1,7 Miliar untuk Perluasan TPAR Kebon Kongo

0
H. Nizar Denny Cahyadi (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pembiayaan perluasan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk menangani kondisi darurat sampah di Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan perluasan lahan TPAR Kebon Kongo direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp4,2 miliar.

“Pembiayaan perluasan lahan ini dilakukan dengan skema sharing, yakni Pemerintah Provinsi sebesar 40 persen, Pemerintah Kota Mataram 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 20 persen,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Menurut Nizar, perluasan lahan tersebut menjadi salah satu solusi strategis penanganan sampah di Kota Mataram yang saat ini telah berstatus darurat sampah. Dengan adanya tambahan lahan, ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok diharapkan dapat kembali normal.

“Ritase pembuangan yang saat ini hanya satu kali sehari diharapkan bisa kembali menjadi empat ritase,” jelasnya.

Ia menjelaskan, perluasan lahan seluas 3.200 meter persegi tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebagai penanganan jangka pendek mencakup lahan seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton sampah. Lahan ini diperkirakan dapat digunakan untuk kebutuhan satu bulan ke depan.

Sementara tahap kedua sebagai penanganan jangka menengah mencakup lahan seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 63.000 ton. Dengan estimasi timbulan sampah Kota Mataram, mencapai 350 ton per hari, lahan ini diprediksi dapat digunakan hingga enam bulan.

“Untuk tahap awal seluas 400 meter persegi saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan, termasuk penataan dan pembangunan talud. Kami targetkan akhir Januari sudah bisa digunakan,” katanya.

Selain itu, Nizar menyebutkan pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang dengan luasan lahan sekitar 4.600 meter persegi dengan kapasitas 255.500 ton, yang diperkirakan mampu menampung sampah hingga 2,5 tahun ke depan.

Terkait skema sharing anggaran, Nizar menjelaskan pembagian biaya disesuaikan dengan volume sampah yang dibuang ke TPAR Kebon Kongo. Kota Mataram disebut menjadi penyumbang sampah terbesar dibandingkan Lombok Barat.

“Karena kontribusi sampah dari Kota Mataram lebih besar, maka porsi pembiayaan juga lebih besar, yakni 40 persen. Lombok Barat 20 persen karena volume sampahnya lebih sedikit, sementara Provinsi NTB 40 persen untuk mendukung operasional TPA regional,” terangnya.

Namun demikian, Nizar menambahkan pembayaran sharing anggaran tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram akan melakukan penggantian anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2026.

Sementara itu, kondisi saat ini ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongo masih dibatasi satu kali sehari. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Mataram yang telah melebihi kapasitas.

“Sembari menunggu penyiapan lahan selesai, kami masih bertahan menggunakan skema darurat sampah yang ada,” pungkasnya. (pan)