Beranda blog Halaman 679

4,5 Hektare Lahan Pertanian di Sumbawa Gagal Panen

0
Toni Hamdani(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 4,5 hektare di Kecamatan Unter Iwes yang dinyatakan gagal panen (puso) setelah diterjang banjir bandang di awal tahun 2025.

“Total luas lahan yang terdampak banjir di sejumlah kecamatan sebanyak 70,5 hektare, hanya saja yang masuk dalam kategori puso (gagal panen) hanya 4,5 hektare, ” Kata Kabid perlindungan tanaman dan pengembangan usaha, Toni Hamdani kepada Ekbis NTB, Jumat 21 Februari 2025.

Toni pun merincikan, di kecamatan Moyo Hilir ada sekitar 2 hektare, di kecamatan Utan 2 hektare, kecamatan Unter Iwes 4,5 hektare, dan kecamatan Empang 15 hektare. Sementara untuk tanaman jagung ada sekitar 47 hektare yang terdampak banjir yang terjadi belum lama ini.

“Hanya 4,5 hektare saja yang puso, kalau untuk lahan terdampak lainnya saat ini masih dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kondisi saat ini,” sebutnya.

Terhadap wilayah yang dinyatakan mengalami gagal panen, tersebut dia meyakinkan sudah melaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanganan lebih lanjut. Hal itu dilakukan untuk membantu para petani supaya tidak terlalu merugi.

“Kita sudah laporkan semua kejadian tersebut ke pusat tinggal kita menunggu penanganan lebih lanjut,” tambahnya.

Pemerintah juga akan terus mendorong agar petani bisa mengikuti program Asuransi Usaha Pertanian (AUTP) yang masih minim peminat hingga saat ini. Hal itu dilakukan agar petani bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp6 juta per hektare nya jika terjadi gagal pangan.

“Masih minim petani yang mengikuti program AUTP padahal manfaatnya sangat besar. Kami akan terus berupaya agar petani bisa mendaftar sebagai peserta AUTP,” tukasnya. (ils)

Pengusaha Asal Malaysia dan Singapura Berminat Kembangkan Bisnis di Lotim

0
Kepala Dispar Lotim Widayat bersama dengan pelaku wisata asal Malaysia dan Singapura yang hadir dalam pertemuan travel mart di Pringgasela beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan hasil pertemuan Travel Mart yang digelar di Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu, sejumlah pengusaha atau buyers dari Malaysia dan Singapura menyatakan minatnya untuk berinvestasi langsung di sektor pariwisata. Minat ini terutama diwujudkan dalam rencana pengembangan homestay di kawasan Sembalun, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Lotim.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Widayat, mengungkapkan, buyers dari Singapura dan Malaysia tidak hanya tertarik mengembangkan homestay, tetapi juga berkomitmen untuk membeli produk tenun khas Lotim. Selain itu, mereka juga menyatakan ketertarikan untuk membawa produk kelapa asal Lotim ke pasar Malaysia.

“Sudah ada komitmen dari mereka untuk membeli produk tenun dan juga produk kelapa. Mereka juga sudah melihat langsung kondisi Sembalun dan peluang pengembangan usaha pariwisata di sana,” jelas Widayat.

Widayat menambahkan peningkatan angka kunjungan wisata di Lotim tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Faktor-faktor seperti promosi, pemberitaan positif, dan kolaborasi antara berbagai pihak dinilai sangat berpengaruh. Ia optimis bahwa target kunjungan wisatawan sebanyak 100.000 orang dapat tercapai, asalkan semua pihak bersinergi dengan baik.

“Harapannya ke depan, kolaborasi antara akademisi, praktisi pariwisata, dan media bisa bersinergi untuk meningkatkan semua aspek. Asalkan tidak saling membuat bad news, karena bad news adalah musuh pariwisata. Kita harus fokus pada good news untuk mendukung pariwisata,” tegasnya.

Widayat juga menekankan semua upaya yang dilakukan saat ini bersifat positif dan bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata serta belanja wisatawan. Ia menyebutkan antusiasme dari pengusaha Malaysia dan Singapura sangat tinggi, terutama dalam hal pengembangan homestay dan paket perjalanan wisata.

“Mereka berkomitmen untuk membawa tamu ke Lombok Timur. Kami juga mengarahkan pengembangan ke homestay karena dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan hotel. Homestay juga tersebar di berbagai lokasi, sehingga lebih merata manfaatnya,” ujar Widayat.

Dengan komitmen yang kuat dari para investor asal Malaysia dan Singapura, serta dukungan dari berbagai pihak, Lotim berpotensi untuk semakin meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata unggulan. Widayat meyakini bahwa dengan niat baik dan kerja sama yang solid, hasil yang dicapai akan optimal. “Setiap niat kita baik, insya Allah hasilnya akan bagus,” pungkasnya optimis.

Ke depan, pengembangan homestay dan peningkatan kualitas produk lokal seperti tenun dan kelapa diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan asing, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.(rus)

Program Ketahanan Pangan, Rp200 Juta dari DD di Setiap Desa

0
 Salmun Rahman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah alokasi Dana Desa (DD) yang diberikan kepada 239 desa se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp 274 miliar. Dihitung, masing-masing desa rata-rata Rp 1 miliar. Berdasarkan keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes dan PDT) Nomor 3 tahun 2025, 20 persen atau Rp200 juta wajib untuk ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Salmun Rahman kepada Ekbis NTB, Jumat 21 Februari 2025 menjelaskan perubahan ini menekankan pada pengelolaan 20 persen DD untuk program ketahanan pangan.

Dalam Permendes dan PDT terbaru, alokasi dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikurangi dari 25 persen menjadi 15 persen, sementara alokasi untuk ketahanan pangan tetap sebesar 20 persen. Dengan demikian, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 200 juta untuk program ketahanan pangan. Secara keseluruhan, alokasi DD  untuk 239 desa mencapai Rp 274 miliar, dengan rata-rata per desa berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

‘’Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024. Salah satu poin penting dalam regulasi baru ini adalah pengalihan pengelolaan program ketahanan pangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau lembaga ekonomi masyarakat setempat jika BUMDes belum terbentuk,’’ terangnya.

Sementara  sebelumnya, DD lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, atau pengadaan bibit sapi, kini fokusnya bergeser ke ketahanan pangan. Salmun menambahkan, perubahan ini sempat menimbulkan kebingungan di tingkat desa, karena muncul secara mendadak. “Desa-desa harus menyesuaikan kembali rencana mereka, terutama karena aturan ini muncul menjelang akhir tahun 2024,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Salmun menjelaskan pembangunan infrastruktur fisik akan dihentikan sementara waktu, kecuali jika infrastruktur tersebut dikelola oleh BUMDes untuk kepentingan usaha. “Misalnya, jika ada kolam ikan, itu bisa digunakan untuk pengembangan bibit ikan. Atau jika BUMDes memiliki lahan, bisa digunakan untuk pengembangan ternak dengan membangun kandang,” ujarnya. Aset-aset ini akan dipisahkan dan dikelola secara profesional oleh BUMDes.

Perubahan regulasi ini membuka peluang besar bagi BUMDes untuk berkembang. Salmun mencontohkan, BUMDes bisa memanfaatkan peluang ini dengan menjadi pemasok bahan pangan seperti telur dan daging untuk sekolah-sekolah melalui program Bantuan Pangan Sekolah (MBG). “Jika BUMDes mampu, silakan ajukan proposal untuk menjadi pemasok. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan,” tegasnya.

Selain itu, terdapat 37 rekanan yang sudah siap mendukung program MBG. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional. “Ini adalah langkah strategis jangka panjang. Desa-desa harus melihat ini sebagai peluang, bukan sebagai beban,” kata Salmun.

Meski perubahan ini dinilai positif, tidak semua desa siap menghadapinya. Beberapa desa masih kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan baru, terutama yang memiliki alokasi dana di bawah Rp 1 miliar. Namun, Salmun optimistis bahwa dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, desa-desa tersebut dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

“Kami berharap perubahan ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan desa, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Adanya perubahan regulasi ini, diharapkan DD dapat dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa, terutama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. (rus)

Distanbun-BPS NTB Cek Poligon Cetak Sawah Baru, Ditemukan Banyak Data yang Tak Sesuai

0
Ilustrasi areal persawahan di Kota Mataram. Distanbun dan BPS menemukan data poligon cetak sawah baru banyak yang tidak sesuai.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB bersama-sama melakukan pengecekan poligon Perluasan Areal Tanam (PAT) guna memastikan keakuratan data cetak sawah baru. Salah satu hasil pengecekannya yaitu data poligon cetak sawah baru banyak yang tidak sesuai.

Kepala Distanbun Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, pengecekan ini merupakan bagian dari kebijakan swasembada pangan nasional yang menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah dalam 3–4 tahun.

“Pemerintah telah mengalokasikan Rp146,25 triliun untuk program ini dengan fokus utama di Merauke, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kementerian Pertanian telah menyusun peta poligon PAT yang diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi melalui pengecekan lapangan,” ujar Muhammad Taufieq Hidayat saat bertemu dengan Kepala BPS Wahyudin dan jajarannya.

Ia mengatakan, pengecekan data dilakukan dengan memperbarui batas poligon lahan yang benar-benar pernah atau sedang ditanami padi, menghindari tumpang tindih dengan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024, serta menggunakan aplikasi GPS Field Area Measure (FAME) untuk navigasi lokasi.

“Hingga 31 Januari 2025, prioritas pengecekan diberikan pada poligon terluas. Namun, karena tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan ini, BPS Kabupaten/Kota harus bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat,” katanya.

Ia kembali menegaskan bawah hasil pengecekan di lapangan menunjukkan banyak poligon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagian besar poligon lahan bukan merupakan sawah baru, melainkan sawah lama yang tidak tercatat dalam LBS 2024. Beberapa data poligon bahkan mencakup pemukiman, jalan, hutan, serta lahan pertanian non-padi seperti kebun dan ladang jagung.

Misalnya di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, banyak poligon yang awalnya dianggap sebagai perluasan sawah ternyata sudah lama digunakan sebagai lahan pertanian. Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, banyak poligon mencakup area non-sawah, atau hanya sebagian kecil yang benar-benar ditanami padi.

Kemudian di Kabupaten Dompu, data poligon terbesar yang diperiksa seluas 96,32 hektare ternyata merupakan lahan gunung yang sebagian besar ditanami jagung, dengan hanya 0,35 hektare yang benar-benar sawah. Poligon terbesar kedua, seluas 49,094 hektare, juga sepenuhnya merupakan lahan kering yang tidak pernah ditanami padi.

“Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Bima, di mana banyak poligon berada di pinggiran sawah atau di daerah aliran sungai, serta di Kabupaten Sumbawa Barat, yang sebagian besar poligonnya merupakan kawasan hutan dan kandang sapi,” ujarnya.

Di Kota Mataram dan Kota Bima, banyak poligon ternyata berada di kawasan industri, pemukiman, atau kebun, yang sama sekali tidak terkait dengan cetak sawah baru. Hasil ini menunjukkan bahwa data poligon yang sebelumnya disusun tidak sepenuhnya akurat dan membutuhkan validasi lebih lanjut.

Karean itulah ia memandang pentingnya validasi lapangan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai bagian dari program cetak sawah baru. Banyak poligon yang seharusnya masuk dalam LBS 2024 justru belum tercatat, sementara sebagian besar poligon Perluasan Areal Tanam (PAT) yang diverifikasi bukan merupakan lahan baru.

Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas program swasembada pangan, diperlukan pemutakhiran data dan koordinasi lebih lanjut antara BPS, Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian setempat. Perbaikan dalam pemetaan dan metode survei juga menjadi langkah krusial agar kebijakan pertanian berbasis data dapat diterapkan dengan lebih akurat dan tepat sasaran.

Dengan hasil pengecekan ini, diharapkan pemerintah dapat menyusun strategi baru guna memastikan bahwa program cetak sawah benar-benar menciptakan tambahan lahan pertanian dan bukan hanya sekadar pemetaan tanpa validasi.(ris)

Jelang Ramadhan, Bank Dinar Melalui MIM Foundation Salurkan 6.200 Dus Air Minum ke Masjid-Masjid

0
Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, didampingi Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefuddin, menyerahkan secara simbolis air kemasan kepada DMI dan pengurus masjid di Kota Mataram.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H/2025, BPRS Dinar Ashri atau Bank Dinar, melalui Lembaga Amil Zakat LAZ Metro Insan Mulia (MIM) Foundation, mendistribusikan 6.200 dus air minum kemasan untuk kebutuhan masjid-masjid di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan setiap bulan Ramadhan.

Penyaluran air mineral untuk kebutuhan puasa tahun ini dimulai pada Jumat, 21 Februari 2025. Secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, didampingi Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefuddin, kepada pengurus masjid di Mataram dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi NTB, di Kantor Pusat Bank Dinar, Jalan Sriwijaya, Kota Mataram.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari syiar Ramadhan dan upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, penyaluran air minum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masjid-masjid dan musala di NTB, yang jumlahnya mencapai 10.000, terdiri dari 5.183 masjid dan sisanya musala.

“Kenapa kami memberikan ribuan dus air minum? Karena air merupakan kebutuhan utama dan memiliki keberkahan yang luar biasa. Kami sudah beberapa tahun mengirimkan air mineral ke masjid-masjid, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan perkembangan Bank Dinar, jumlah bantuan yang disalurkan pun semakin besar,” tambah Mustaen.

Selain air minum, Bank Dinar juga telah menyiapkan sejumlah program sosial lainnya untuk Ramadhan tahun ini. Di antaranya, pembagian 50 unit gerobak usaha kepada pedagang kecil sebelum bulan puasa, pembagian takjil, iftar bersama anak yatim, belanja bersama anak yatim di bulan puasa, serta paket bantuan untuk lansia.

“Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi. Bersama-sama kita bisa mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan dengan lebih cepat,” kata Mustaen.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang disalurkan untuk kegiatan sosial merupakan bentuk kontribusi bersama nasabah Bank Dinar.

“Semua yang terlibat dengan bisnis Bank Dinar, itu berarti turut berbisnis dan beramal,” tandasnya.

Sementara itu, Dr. Mashur dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB mengapresiasi perhatian yang diberikan Bank Dinar terhadap rumah ibadah. Menurutnya, kegiatan amal seperti ini perlu terus dikembangkan, dan Bank Dinar telah memberikan contoh yang baik.

“Semoga ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” tutup Dr. Mashur. (bul)

Jelang Ramadan, PLN Lakukan Kolaborasi Keandalan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi

0
PLN UIW NTB menggelar Program Kolaborasi Keandalan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di Bima(ekbisntb.com/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Dalam rangka memastikan keandalan pasokan listrik menjelang Ramadan 1446 H, PLN UIW NTB menggelar Program Kolaborasi Keandalan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di Bima. Kegiatan ini melibatkan berbagai unit pelaksana dan tenaga alih daya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas layanan distribusi listrik, khususnya pada momen penting yang membutuhkan pasokan listrik yang andal dan stabil.

Program ini dimulai dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unit pelaksana. Pada sesi tersebut, masing-masing unit memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun sebelumnya dan menyusun strategi peningkatan kualitas layanan untuk tahun 2025.

Fokus utama program ini adalah optimalisasi efisiensi operasional dan pemeliharaan sistem distribusi guna memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi, terutama selama bulan Ramadan.

“Momentum Ramadan menjadi perhatian khusus bagi PLN. Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan listrik aman dan andal selama bulan suci ini. Program kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini dan memperkuat sistem distribusi,” ujar Sudjarwo, General Manager PLN UIW NTB.

Kegiatan ini dimulai dengan apel bersama yang diikuti oleh 260 personel, terdiri dari 75 pegawai dan 185 tenaga alih daya. Apel dipimpin langsung oleh Edo Adrianto, Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN UIW NTB, yang menekankan pentingnya keselamatan kerja dan ketelitian dalam setiap pelaksanaan pemeliharaan.

“Pastikan semua alat, material, dan kondisi pekerja telah dicek sebelum mulai bekerja. Tidak boleh ada yang terlewat, keselamatan adalah prioritas utama,” tegas Edo.

Setelah apel, dilakukan pemeliharaan serentak di sepanjang penyulang Karumbu sejauh 36,1 km. Kegiatan ini mencakup 96 titik kerja yang tersebar di berbagai lokasi. Jenis pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan MDU (Material Distribusi Utama), gardu, serta beberapa peralatan pendukung lainnya, rekonduktor, dan penebangan pangkal pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Seluruh rangkaian pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan sistem distribusi berjalan optimal tanpa hambatan, terutama saat kebutuhan listrik meningkat selama Ramadan.

Selain itu, tim Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) juga turut berperan aktif dalam kegiatan ini. Mereka melakukan inspeksi dan pemeliharaan di titik-titik strategis sepanjang jalur distribusi untuk memastikan area-area rawan gangguan mendapat perhatian khusus. Dengan langkah ini, potensi gangguan listrik dapat diminimalkan, menjaga kestabilan sistem selama periode penting tersebut.

Sudjarwo menegaskan bahwa kolaborasi lintas unit ini merupakan komitmen PLN untuk menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami tidak hanya berfokus pada kesiapan teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi antar tim. Dengan sinergi yang baik, kami optimis pasokan listrik selama Ramadan akan berjalan aman, sehingga pelanggan dapat beribadah dengan tenang,” tutur Sudjarwo.

Melalui Program Kolaborasi Keandalan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi ini, PLN berharap dapat semakin memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayah NTB, khususnya di Bima. Dengan peningkatan keandalan sistem, PLN berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, terutama di momen-momen penting seperti bulan suci Ramadan.(bul)

Warga Lembar Terima Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja DPR RI dan BGN

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja DPR RI dan BGN(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (BGN) di Lembar Kamis, 20 Februari 2025. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Sosialisasi bersama warga Lembar, Lombok Barat ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Kepala dinas kesehatan Lombok Barat, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Presiden Prabowo sangat konsen dalam pembangunan nasional, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. Banyak langkah strategis yang dilakukan untuk membawa Indonesia menuju kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu langkah strategis itu adalah program Makan Bergizi Gratis ini. Program ini mencerminkan komitmen Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menyampaikan kepada para peserta mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini mengenai asupan gizi yang baik menjadi dasar utama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif di masa depan.

“Persoalan-persoalan gizi, seperti stunting, gizi buruk, obesitas, keterbatasan akses, keterbatasan anggaran, dan sebagainya masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita, termasuk juga di daerah kita,” tutur Muazzim Akbar.

Badan Gizi Nasional hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun di daerah. Melalui badan ini, diharapkan upaya penanganan masalah gizi dapat dilakukan secara lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk melahirkan Badan Gizi Nasional ini, yang program besarnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG),” sambungnya.

Muazzim Akbar juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini agar bisa berjalan optimal.

“Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program-programnya,” tambahnya.

Program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi, berdiskusi, fokus, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional. Dengan perbaikan gizi peserta didik, maka kualitas kecerdasan anak bangsa ke depan akan semakin baik,” ujar Muazzim.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.(*)

Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja Hadir di Kuripan Lombok Barat

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Kuripan Rabu, 19 Februari 2025. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri kurang lebih 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Kegiatan sosialisasi di Lombok Barat ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX Muazzim Akbar, Kepala dinas kesehatan LomBar, dan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Dalam menjalankan proyek nasional ini, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, BP POM, BKKBN, BP2MI, termasuk juga mitra kerja Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menyampaikan kepada warga Kuripan mengenai betapa pentingnya peran gizi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Gizi yang baik adalah fondasi dasar untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masalah gizi, baik stunting, gizi buruk, obesitas, keterbatasan akses, keterbatasan anggaran, masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita, termasuk juga di Pulau Lombok ini,” tutur Muazzim Akbar.

Untuk menjawab segala tantangan tadi Badan Gizi Nasional hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun di daerah. Melalui badan ini, diharapkan upaya penanganan masalah gizi dapat dilakukan secara lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan Badan Gizi Nasional ini, yang program besarnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG),” terangnya.

Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program-programnya.

“Kepada seluruh peserta sosialisasi, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi, berdiskusi, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional,” tambah Muazzim.

“Dengan perbaikan gizi peserta didik, maka kualitas kecerdasan anak bangsa ke depan akan semakin baik, dan Insya Allah kita akan bisa menjadi bangsa pemimpin dunia,” harapnya.

Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.(*)

Berharap Ada Kebijakan Kepala Daerah Baru Untuk Subsidi Harga Bapok Saat Ramadhan

0
Kegiatan salah satu pasar di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ditengah efisiensi anggaran yang tengah berlangsung, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Dinas Perdagangan NTB mengharapkan keberpihakan kebijakan dari kepala daerah baru untuk menyiapkan subsidi harga bahan pokok (bapok) bagi masyarakat saat Ramadhan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menekan laju inflasi.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan, Dinas Perdagangan Provinsi NTB telah menyarankan agar kabupaten/kota mengalokasikan subsidi untuk produk tertentu yang kemungkinan mengalami kenaikan harga saat Ramadhan.

Sebagai contoh, Kabupaten Bima sudah mengalokasikan subsidi untuk kebutuhan pokok. Pola subsidi yang diharapkan bisa saja masyarakat diberikan kupon dengan harga tertentu untuk membeli beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya pada saat kegiatan operasi pasar / pasar murah. Besarnya subsidi tergantung dari kesiapan anggaran masing-masing daerah. Ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat.

“Karena efisiensi anggaran, langkah kami juga terbatas (menyiapkan subsidi harga bapok). Karena itu, kita berharap ada kebijakan dari kepala daerah baru kepada perdagangan di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Mantan Pj. Bupati Dompu ini di Mataram, Jumat, 21 Februari 2025 menyampaikan, dalam menghadapi bulan suci Ramadhan pada awal Maret 2025 ini, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan dinas perdagangan kabupaten/kota terkait ketersediaan bahan pokok jelang Ramadhan, termasuk dengan distributor.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, diketahui ketersediaan bahan pokok di daerah ini tak dikhawatirkan. Apalagi saat puasa nanti, petani sudah mulai panen padi, cabai, dan komoditas pertanian hortikultura lainnya. Sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan strategis.

Kendati demikian, kegiatan operasi pasar sudah mulai dilakukan. dimulai di Kota Mataram bekerjasama dengan Pemkot Mataram, didukung Bank Indonesia. “Dengan keterlibatan petani mitra binaan BI, harga-harga kebutuhan bisa ditekan.

“Kami berharap BI juga bisa memberikan dukungan bagi kabupaten/kota lain, tidak hanya di Mataram saja. Selain itu, kita juga tengah bernegosiasi dengan Bulog untuk menyiapkan beras dengan harga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” tambahnya.

“ikhtiar yang kita lakukan ini semoga bisa membawa dampak positif terhadap harga-harga di pasar. Sampai hari ini harga masih stabil, dan kami optimis tidak akan terjadi gejolak karena stok tersedia dan panen masih berlangsung,” tandasnya.(bul)

Dukung Pemasukan PNBP, Lapas Lombok Barat Kirim Satu Set Cukli Karya Warga Binaan

0
Produk hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat(ekbisntb.com/ist)

Lombok Barat (ekbisntb.com) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan warga binaan melalui kegiatan pembinaan di Lapas. Kamis 20 Februari 2025 kemarin Lapas Lombok Barat melakukan pengiriman produk hasil karya warga binaan berupa 1 (satu) set kursi “Cukli” ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Barat.

Kerajinan Cukli ini merupakan salah satu produk unggulan dari hasil dari pembinaan warga binaan Lapas Lombok Barat dibidang meubleair.

“Alhamdulillah hari ini kami mengirim 1 (satu) set paket kursi cukli tipe Luji, produk ini merupakan hasil dari proses produksi yang melibatkan warga binaan secara langsung, mulai dari pemilihan bahan, pencuklian, hingga finishing,” terang Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Murdahim.

Hal ini, lanjut Murdahim, menunjukkan bahwa warga binaan Lapas Lombok Barat memiliki keterampilan dan kreativitas yang dapat diandalkan. Pemesanan produk meubelair ini lanjutnya, akan menjadi bagian dari pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dilaporkan pada periode bulan Februari 2025. Hal ini sejalan dengan upaya Lapas Lobar untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan produktif.

Terpisah, Kalapas Lombok Barat, M Fadli menyampaikan apresiasinya atas pencapaian ini. Dirinya bangga bahwa produk karya warga binaan Lapas Lobar kembali mendapatkan kepercayaan dari instansi pemerintah.

“Ini adalah bukti nyata bahwa program pemberdayaan yang kami lakukan membuahkan hasil yang positif, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat dan negara,”tegas Fadli

Kalapas Fadli menambahkan bahwa, hal ini sejalan dengan 13 program akselarasi yang digagas oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto untuk melakukan penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM unggul. (r)