Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 670

AHY Minta PPAT Bekerja dengan Integritas Hadirkan Kepastian Hukum

By
ekbisntb.com
-
0
Agus Harimurti Yudhoyono.(ekbisntb.com/kompas.com)

Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bekerja secara profesional dan memiliki kapasitas dan integritas guna menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan AHY saat mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2024-2027 di Jakarta, Senin 15 Juli 2024.

AHY menilai kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan PP IPPAT berjalan baik, termasuk dalam mewujudkan layanan pertanahan elektronik, implementasi sertifikat tanah elektronik, dan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

“Kita optimistis bahwa Indonesia ke depan semakin baik ekosistem pertumbuhan ekonominya, termasuk mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata AHY, dikutip dari siaran pers kementeriannya di Jakarta, Selasa.

Menurut data Kementerian ATR/BPN, jumlah PPAT yang telah tervalidasi di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 22.956 PPAT. Sementara itu, PPAT yang telah terverifikasi mencapai 21.706 PPAT.

AHY berkomitmen untuk terus bersama-sama PP IPPAT menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata permasalahan tanah di Indonesia.

Dia mengajak jajaran PPAT untuk patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPPAT Hapendi Harahap melaporkan bahwa telah dilakukan pelantikan serta rapat pleno terhadap PP IPPAT masa bakti 2024-2027.

Berdasarkan hasil rapat pleno, Hapendi memutuskan sejumlah program kerja Kementerian ATR/BPN termasuk terkait digitalisasi layanan pertanahan.

“Kami juga akan mempersiapkan seluruh PPAT agar bisa mengikuti kebijakan terkait dengan rencana penerapan akta elektronik. Oleh karena itu, kami dari PP IPPAT akan selalu bersinergi dan siap memberikan bantuan untuk terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN,” sebut Hapendi.

PLN Siap Suplai Listrik Hijau untuk Industri Lewat Layanan GEAS

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustri listrik industri.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia melalui layanan Green Energy as a Service (GEAS).

Layanan GEAS merupakan komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) bagi industri.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menekankan PLN terus berkomitmen merespons perubahan industri dunia yang mengarah ke nol emisi.

Langkah itu selaras dengan upaya pemerintah memenuhi target nol emisi karbon (NZE) di 2060.

“Sejalan dengan tingginya komitmen sektor industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN menyediakan listrik hijau lewat renewable energy certificate (REC) sebagai produk GEAS yang diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan berasal dari pembangkit EBT atau nonfosil,” kata Darmawan.

Untuk memastikan listrik hijau itu terpenuhi, PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT di tanah air. Hingga 2023, pengembangan pembangkit EBT PLN telah mencapai 8.786 megawatt (MW).

Dengan rincian, pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) serta biomassa.

PLN bersama pemerintah juga tengah memfinalisasi peningkatan bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Targetnya, penambahan kapasitas pembangkit di Indonesia ke depan akan ditopang oleh EBT.

“Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru,” ungkap Darmawan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengungkapkan JETP bersama mitra global lain mendukung penuh pengembangan ekosistem EBT di Indonesia.

Dalam hal ini, JETP bersama dengan International Partners Group (IPG) siap menyokong pendanaan untuk proyek hijau yang dikembangkan PLN.

“Inilah daftar proyek prioritas yang telah kami diskusikan dengan rekan kami dari IPG dan juga dari PLN. Jadi, kami dengan senang hati jika rekan-rekan dari industri, dari asosiasi atau pengembang yang ingin proyeknya dibiayai,” ucap Paul.

Senada, Director of the Southeast Asia Energy Division at the Asian Development Bank (ADB) Andrew Jeffries mengatakan berbagai upaya PLN meningkatkan pemanfaatan EBT telah sejalan dengan agenda transisi energi global.

Ia mengharapkan PLN tidak hanya mampu menyuplai listrik bersih untuk industri, tetapi sekaligus meningkatkan perekonomian.

“Kami punya sejarah panjang bekerja sama dan mendukung PLN di sektor energi. Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan. dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Andrew. (ant)

Bank Indonesia dan PLN Bersinergi Mendukung Net Zero Emission NTB 2050

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menjalin kerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Sebagai bagian dari komitmen mendukung Net Zero Emission Provinsi NTB 2050, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menjalin kerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB. Kerjasama dua pihak ini dalam rangka pemanfaatan limbah operasional Bank Indonesia sebagai bahan bakar substitusi (biomassa) yang ramah lingkungan dalam produksi listrik di PLTU Jeranjang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam sambutannya menyatakan, pihaknya menyadari bahwa kapasitas limbah hasil operasional kami masih jauh dari kebutuhan PLN.

“Namun, kami berharap langkah ini dapat menjadi percontohan dan direplikasi oleh dinas/instansi lainnya di Pemda NTB,” ujarnya.

Acara peluncuran kerja sama dilakukan di PLTU Jeranjang, Rabu 17 Juli 2024 ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, H. Sahdan, ST, MT., General Manajer PT PLN (Persero) UIW NTB, Sudjarwo, serta unsur pimpinan Bank Indonesia, termasuk Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bandoe Widhiarto, Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Fadli Muin, dan Advisor KPwBI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan.

Sejak tahun 2010, Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai penelitian hijau untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Melalui sektor keuangan, Bank Indonesia mengembangkan kebijakan makroprudensial hijau dan instrumen keuangan hijau. Di sektor riil, Bank Indonesia telah menyusun model bisnis UMKM hijau.

Di aspek kelembagaan, Bank Indonesia telah melaksanakan proyek percontohan green building di Kantor Perwakilan Solo. Di tingkat internasional, Bank Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum global dan menjadi anggota Network for Greening the Financial System (NGFS) sejak November 2019, dengan tujuan mempromosikan praktik terbaik terkait pembiayaan hijau.

Strategi Kerangka BI Hijau berprinsip pada efektivitas, efisiensi, tata kelola yang baik, berbasis penelitian dan data, pandangan ke depan, integrasi, dan sinergi. Didukung oleh sistem informasi yang kuat, pengambilan keputusan yang tepat, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif, strategi ini dikembangkan dan dilaksanakan melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

“Dengan kolaborasi erat ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Berry.

General Manajer PT PLN (Persero) UIW NTB, Sudjarwo, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif ini.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Bank Indonesia dan PLN dalam upaya pemanfaatan limbah operasional sebagai bahan bakar substitusi di PLTU Jeranjang. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung transisi energi bersih dan ramah lingkungan di Provinsi NTB. Kami berharap bahwa inisiatif ini dapat menjadi percontohan yang bisa diadopsi oleh instansi dan perusahaan lain di NTB.” kata Sudjarwo.

Sudjarwo menambahkan bahwa sampai dengan tahun Juni 2024 Penggunaan biomassa telah mencapai 12%, masih banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan biomassa PLTU. Sehingga PLN sangat terbuka kepada berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam program cofiring PLTU ini.

“Pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendukung terciptanya energi bersih. PLN berkomitmen untuk terus mengembangkan sumber energi yang lebih hijau dan mendukung upaya pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target Net Zero Emission tahun 2050.” tutup Sudjarwo.

Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien dan mendukung produksi energi yang ramah lingkungan. Langkah ini juga diharapkan dapat menginspirasi dinas/instansi lain di NTB untuk mengadopsi praktik serupa dalam upaya mencapai ekonomi hijau dan mengurangi emisi karbon.(bul)

Sena Puja Bawa e-Samsat Delivery Raih Penghargaan Anugerah ASN Tingkat Provinsi NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Delivery Raih Penghargaan Anugerah ASN Tingkat Provinsi NTB(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah, Sena Puja, S.T., M.Eng., mendapatkan penghargaan Anugerah ASN Tingkat Provinsi NTB dalam kategori Jabatan Pengawas Terbaik atas inovasi e-Samsat Delivery NTB.

Penghargaan diberikan langsung oleh Penjabat Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, S.IP, M.M., Rabu, 17 Juli 2024, di Kantor Gubernur NTB, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan beberapa pejabat eselon II lainnya, termasuk Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani.

Inovasi e-Samsat Delivery merupakan salah satu bentuk upaya adaptif Pemerintah Provinsi NTB untuk menyediakan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi. Melalui inovasi ini juga diharapkan berbagai kemudahan yang disediakan dalam pembayaran pajak kendaraan tahunan menjadi lebih optimal.

Bersama dengan tiga peraih penghargaan dalam kategori yang berbeda, selanjutnya Sena Puja akan mengikuti seleksi anugerah ASN Tahun 2023, yang akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 – 31 Juli 2024.

“Terima kasih saya sampaikan, khususnya kepada Bu Kaban dan Tim Renbang bersama seluruh mitra kerja. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta meningkatkan capaian realisasi PAD,” ungkap Sena.

Adapun empat orang yang mendapatkan penghargaan Anugerah ASN Tingkat Provinsi NTB adalah :

– Kategori JPT Pratama : Dr. H. Aidy Furqon, M.Pd. (Kadis Dikbud Provinsi NTB)

– Kategori Jabatan Administrator : Firmansyah, S.Hut,M.Si (Kabid P2EPD Bappeda Provinsi NTB)

– Kategori Jabatan Pengawas : Sena Puja, ST., M.Eng. (Kasubid Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Bappenda Provinsi NTB)

– Kategori Best Employee : Solikin, SKM.,MPH (JF Administrator Kesehatan Ahli Muda RSUD Provinsi NTB).(r/bul)

Akomodir Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

By
ekbisntb.com
-
0
(ekbisntb.com/dok)Misban Ratmaji

KETUA Pansus RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menargetkan Raperda RPJPD segera diparipurnakan. ‘’Pokoknya sebelum akhir bulan ini sudah selesai,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Misban menyampaikan bahwa Pansus yang dipimpinnya sudah melakukan rapat dengan berbagai pihak. ‘’Kami juga sudah melakukan studi komparasi ke beberapa daerah. Nanti masukan-masukan yang kita dapatkan segera kita tambahkan,’’ ucapnya. Pansus, lanjut dia, akan menambahkan materi-materi yang menurut Pansus belum nampak di dokumen raperda RPJPD Kota Mataram.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini mengatakan, untuk melengkapi pembahasan raperda RPJPD, Pansus sudah melakukan studi komparasi ke Kota Bogor. ‘’Pada umumnya saran, yang pertama berkaitan dengan siapa menyusun untuk siapa. Seperti sekarang ini kan yang mengajukan pemerintah yang sebelumnya, tetapi yang melaksanakan nanti adalah pemerintah hasil Pemilukada berikutnya, lima tahun mendatang,’’ terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Misban perlu diantisipasi bagaimana mekanismenya. ‘’Kalau yang lain-lain sepertinya sama. Jadi, yang menyusun adalah pejabat yang notabene adalah Walikota dan ini jangka panjang. Dan mungkin juga penyusun-penyusun ini tidak akan lama. Itu juga yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi bagaimana pengawasannya nanti, ya kita semuanya masih belum mendalami. Karena kita DPRD Kota Mataram, ada yang lama ada yang baru,’’ katanya.

Penyempurnaan lain yang patut dipertanyakan, menurut Misban, adalah bagaimana mengakomodir peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan. ‘’Di pasal mana dicantumkan. Terus tahapan-tahapan pencapaiannya seperti apa tiap lima tahun,’’ imbuhnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola sumber budaya yang ada. Berikut kearifan lokal dan sumber daya alam.

‘’Tetapi kan kita tidak punya sumber daya alam. Cuma mungkin memaksimalkan cagar budaya yang ada,’’ demikian Misban. Pansus, kata Misban, akan melakukan pembahasan secara maksimal. ‘’Sebab, yang merencanakan kita, yang membuat kita, yang melaksanakannya mereka,’’ tambahnya.

RPJPD ini, tegas Misban, akan menjadi pijakan kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mereka lima tahun ke depan. ‘’Kita harapkan ini secepatnya selesai, sebelum akhir bulan,’’ pungkasnya. (fit)

Telan Dana Rp8 Miliar, Lotim Mulai Bangun PLUT UMKM

By
ekbisntb.com
-
0
Peletakan batu pertama pembangunan Plut oleh PJ Bupati Lotim HM Juaini Taofik Selasa kemarin. (ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com)- Pada Selasa, tanggal 16 Juli 2024 kemarin, Pj Bupati Lombok Timur (Lotim) secara resmi meletakkan batu pertama untuk pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT UMKM) Lotim. Gedung PLUT ini dibangun di eks Pancor Trade Center (PTC). Proyek ini didukung dengan anggaran mencapai Rp8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), terbagi menjadi Rp5 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp3 miliar untuk sarana penunjang.

Pj Bupati Lotim menegaskan, PLUT ini bertujuan menjadi pusat pengembangan bagi usaha mikro dengan modal di bawah Rp1 miliar, sebuah inisiatif yang dikelola oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya. Diperkirakan sekitar 65 persen dari ribuan UMKM di Lotim bergerak di sektor pengolahan makanan, menjadikan PLUT ini strategis dalam pengawasan dan pengembangan produk UMKM lintas kecamatan dan kabupaten.

Dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang pelatihan dan pengemasan, PLUT ini juga terhubung dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki sertifikasi halal, izin, dan kemasan yang menarik. Tak hanya untuk UMKM di sektor makanan, PLUT ini juga menerima dan mengembangkan UMKM dari sektor kerajinan lokal seperti anyaman dan tenun.

Menurut Pj Bupati Lotim, PLUT ini bukan hanya tempat untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi juga untuk membuka peluang ekspor bagi UMKM Lotim. Diharapkan, dengan adanya PLUT ini, UMKM lokal dapat lebih maju dan bersaing secara global.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lotim, Safwan, menegaskan bahwa PLUT ini akan memberikan pendampingan dan pembinaan intensif bagi UMKM, terutama yang memiliki modal sekitar Rp 1 miliar. Diharapkan keberadaan PLUT ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Lotim, termasuk bagi tenaga kerja disabilitas.

Keberadaan PLUT ini diharapkan dapat membawa Lotim ke tingkat baru dalam pengembangan UMKM, dengan dukungan penuh dari berbagai program pembinaan seperti sertifikasi halal dan NIB. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan UMKM di daerah ini. (rus)

Dua Varietas Kapas Lobar akan Didaftarkan ke Kementan

By
ekbisntb.com
-
0
DIKEMBANGKAN: Kapas yang dikembangkan petani di Gumesa Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Lobar. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com )- Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) berupaya mengembangkan Kapas. Dua Varietas produk kapas akan segera di daftarkan ke Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), agar produk kapas Lobar tetap memiliki jatidiri asalnya.

“Kami akan daftarkan ke Kementan produk kapas kita,”kata Damayanti Widyaningrum, Kadistan Lobar, kemarin. Dikatakan pihaknya akan mendaftarakan kapas Lobar ke Kementerian Pertanian. Khususnya dua varietas kapas Lobar, salah satunya Barbados  yang menjadi icaran industri fashion.“Tahun depan kita coba daftarkan ke kementerian pertanian. Sehingga hasil produk kapas kita tetap namanya kapas Lobar,” jelasnya.

Sentral pengolahan kapas untuk menjadi benang sedang disiapkan rumah sandang di Giri Tembesi. Seluruh hasil panen kapas akan dibawa dan diolah di sentral tersebut. Sehingga tidak lagi di jual ke bali untuk diolah menjadi benang.“Kita maunya sekarang dari hulu sampai hilir. Disana (Rumah Sandang) sudah dapat mesin pengintal dari India,” pungkasnya.

Benang itu akan diproduksi menjadi kain tenun seperti Tenun Gumise. Terlebih kedepan terget pasar industri itu menyasar mancanegara.“Karena kita organik kita coba luar negeri seperti banyak permintaan,” pungkasnya. Pihaknya juga akan memberikan bantuan pompa dan sumur bor untuk mengairin sawah warga.

Selain itu, mesin ginning pemisah serat kapas dengan biji akan diusahakan Distan. Sehingga biji yang sudah terpisah dapat di manfaatkan lagi menjadi bibit tanaman kapas. Terlebih ia memastikan produk kapas Lobar organik tanpa campuran kimia. “Kita akan usahakan untuk pasca panen, nanti untuk mesin pemintalan urusan Disperindag,” jelasnya.

Potensi lahan kapas di Lobar sendiri mencapai 500 hektar. Tersebar Berada di kawasan Kebon Ayu, Giri Tembesi, Lembar dan Sekotong. Rencanaya akan ada pernambahan lahan pertanian untuk kapas dikawaaan yang terbilang kering. Mengingat tanaman kapas tidak terlalu membutuhkan banyak air.

“Untuk lahan-lahan marjinal yang lahan tadah hujan itu yang kita arahkan kesana (penanam),” terangnya.

Hampir rata-rata lahan pertanian untuk kapas itu bisa memproduksi kisaran 500-700 kilogram perhektare. Bahkan hingga mencapai satu ton. (her)

Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan Produksi Beras, NTB Siap Cetak Sawah Baru

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Tito Karnavian (ekbisntb.com/Humas Kemendagri)

Mataram (ekbisntb.com)- Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Terlebih fokus perhatian dari Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 15 juli kemarin. Rakor ini juga diikuti oleh Pemprov NTB yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari OPD terkait.

 “Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen. Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras” kata Tito.

Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering. Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

“Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan berbagai alasan produksi padi di Indonesia turun. Di antaranya kekeringan akibat El Nino, alat dan mesin pertanian (alsintan) sudah tua, hingga bibit unggul yang berkurang. Solusi jangka panjang yang ditawarkan di antaranya pompanisasi untuk sawah, Optimalisasi Lahan (OPLA) Rawa, dan mencetak sawah baru.

“Kami sangat butuh bantuan pompanisasi, ini napas kita, nyawa kita tiga bulan ke depan. Karena sekarang masuk bulan kering, pompanisasi ini ada 75 ribu, yang sudah tersalurkan 25 ribu. Masih ada 50 ribu yang harus disalurkan seluruh Indonesia,” ucapnya.

Amran menyebut, para kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Dinas Pertanian menjadi ujung tombak dari pengadaan pompanisasi di lapangan. Jika program 75 ribu pompa ini terpasang, maka kekeringan bisa dimitigasi dengan baik.

“Fokus kami ada dua hal, solusi cepat untuk Indonesia adalah pompanisasi dan OPLA. Kita lihat OPLA, Optimalisasi Lahan Rawa, yang terbesar adalah Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Ia menekankan, dengan pompanisasi dan optimalisasi lahan, maka produksi padi bisa meningkat. Apalagi, Presiden Jokowi pun menekankan agar program pompanisasi segera dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan El Nino.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pekebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, pemerintah pusat memberikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk provinsi NTB yang akan digunakan untuk mencetak 17.000 hektare lahan sawah baru di provinsi ini.

“Ada slot dari pemerintah pusat sekitar 17 ribu hektare untuk cetak sawah baru, sekarang tinggal kemampuan kabupaten/kota, berapa bisa menangkap kuota lahan sebanyak 17 ribu itu, belum tentu bisa terserap semuanya,” ujar Taufieq Hidayat.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk mencetak 17.000 hektar sawah baru ini merupakan salah satu upaya Kementan untuk meningkatkan produksi padi nasional. Karena itulah pemerintah kabupaten/kota sudah mulai melakukan pengajuan proposal secara online terkait berapa lahan NTB yang berpotensi menjadi lahan sawah baru.

Dalam proposal tersebut perlu dilampirkan data lahan kering yang ada di kawasan yang akan dijadikan sawah baru, serta berbagai informasi spasial lain yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan cetak sawah, di antaranya kesesuaian lahan untuk komoditas padi, data Lahan Baku Sawah (LBS), jarak ke lokasi bendungan, dan lain-lain.(ris)

Mutiara Lombok Berkilau di Jenewa

By
ekbisntb.com
-
0
Mutiara Lombok ditampilkan dalam pameran IG yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss. (ekbisntb.com/ist)

INDIKASI geografis (IG) adalah sertifikasi yang menjamin keaslian dan keunikan suatu produk. Setiap IG terdaftar merupakan representasi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kombinasi keduanya. Sebagai negara maritim Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah.

Menilik dari sektor kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki enam IG yang telah teregistrasi. Sebanyak lima dari enam IG terdaftar tersebut, diterbangkan ke Jenewa untuk diperkenalkan kepada dunia melalui pameran Indikasi Geografis (IG) yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss.

Pada kegiatan yang berlangsung 12 Juli 2024 di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia menghadirkan Mutiara Lombok, Garam Amed Bali, Garam Kusamba Bali, Sidat Marmorata Poso, dan Ikan Uceng Temanggung yang merupakan produk IG terdaftar dari sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Merek dan IG Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa partisipasi produk IG pada Sidang Majelis Umum ini merupakan langkah strategis dalam mempromosikan produk-produk unggulan IG ke pasar dunia.

“Di dalam negeri sendiri, berbagai eksibisi terkait IG sudah banyak kita lakukan. Momen ini adalah peluang emas bagi kita untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan IG kepada peserta kegiatan yang berasal dari seluruh negara anggota WIPO,” ucap Kurniaman.

Senada dengan Kurniaman, Bajoe sebagai salah satu pengunjung pameran produk IG pada kegiatan tersebut mengapresiasi keberadaan stan yang menampilkan produk-produk IG Indonesia yang berkualitas tinggi.

“Keberadaan stan ini membuka pengetahuan saya terhadap produk IG Indonesia. Selama ini yang saya ketahui hanya produk kopi dan tenun. Ternyata tidak hanya dua hal itu saja, saya jadi tahu bahwa ada produk unggulan seperti Mutiara Lombok yang cantik,” puji Bajoe antusias. Kehadiran Mutiara Lombok dalam pameran IG yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss itu berkilau.

“Melalui pameran ini memudahkan kami yang berada di Jenewa untuk bisa mendapatkan produk-produk unggulan IG Indonesia,” lanjutnya.

Bajoe sangat yakin, dengan komitmen nyata DJKI dalam hal promosi seperti ini, seluruh produk IG akan dikenal dunia. Menurutnya, promosi yang gencar pasti sejalan dengan peningkatan kuantitas ekspor. Tentu saja ini semua berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan para anggota Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG). (r)

Keterisian Hotel di Lombok Menjelang MotoGP Mencapai 75 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua PHRI, Ni Ketut Wolini saat menjelaskan terkait jumlah okupansi hotel menjelang MotoGP, Selasa, 17 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini menyampaikan, dua bulan menjelang MotoGP Mandalika 2024, okupansi (keterisian) hotel di NTB khusunya pulau Lombok sudah mencapai 75 persen.

Tertinggi hotel yang ada di kawasan Mandalika, Mataram, dan Senggigi.

“Okupansi dengan adanya kegiatan ini bisa 70 sampai 75,” ujarnya usai laporan BPPD kepada Pj Gubernur NTB, Selasa, 17 Juli 2024.

Dari tiga kawasan tersebut, hotel-hotel yang ada di Mandalika dikatakan sudah full booking karena pusat gelaran MotoGP ada di kawasaan tersebut. Ia mengatakan okupansi hotel ini mengalami peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Dari 75 persen okupansi hotel tersebut di dominasi oleh wisatawan asal negara Australia.

“Kalau trendnya si sekarang ini Australia yang paling banyak berkunjung,” ucapnya.

Namun, jika dibandingkan dengan perhelatan MotoGP tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan jumlah pengunjung untuk tahun ini, yang mana jumlah okupansi hotel di dua bulan menjelang MotoGP ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang ini sudah ada booking-booking hotel, namun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama, kedua, sudah full. Tapi sekarang belum, masih ada kamar yang kosong,” lanjutnya.

Ia mengatakan animo masyarakat untuk menyambut gelaran MotoGP Mandalika tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya. Yang mana di tahun sebelumnya, beberapa bulan menjelang perhelatan hotel-hotel yang ada di Lombok sudah mulai full terisi oleh wisatawan.

Okupansi ini terus bergerak, dan akan dilakukan evaluasi setiap akhir bulan.

“Ndak bisa kita jumlahkan per hari, karena bergerak terus, nanti biasanya akhir bulan kita evaluasi,” tambahnya.

Memasuki bulan High Session atau tingginya kunjungan wisatawan ke NTB, Wolini mengatakan biasanya akan terjadi peningkatan harga kamar hotel karena permintaan yang cukup tinggi.

Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur, saat MotoGP hotel bisa menambah harga sampai dengan tiga kali lipat.

“Hotel menjual sesuai dengan Pergub No. 9 tahun 2022, sesuai dengan itu. Kita berusaha menekan peningkatan harga seminimal mungkin sesuai dengan Pergub. Di SK Gubernur boleh dua kali lipat, tiga kali lipat,” jelasnya.

Untuk hotel yang bisa menaikkan harga kamar hotel sampai dengan tiga kali lipat diperuntukkan untuk hotel yang berada di zona terdekat dengan perhelatan MotoGP, yang mana ialah kawasan Mandalika, zona kedua ada diluar kawasan Mandalika, namun masih berada di kawasan Lombok Tengah, selanjutnya ada zona ketiga, yaitu hotel yang ada di kawasan Mataram, Senggigi, KLU, dan sekitarnya. (era)

1...669670671...802Page 670 of 802

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami