Beranda blog Halaman 671

Selama Ramadhan, Pajak Hotel dan Hiburan Diprediksi Menurun

0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, memprediksi pendapatan dari pajak hotel dan pajak hiburan mengalami penurunan selama bulan ramadhan. Kondisi ini disebabkan minimnya okuvansi.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi kemarin mengakui, pendapatan dari pajak hotel dan pajak hiburan akan mengalami penurunan signifikan selama bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan menurun drastisnya tingkat kunjungan atau okupansi hotel. “Okupansi dari tahun ke tahun selama Ramadhan pasti turun drastis,” kata Amrin.

Justru sebaliknya kata dia, pajak restaurant yang mengalami kenaikan secara signifikan. Meskipun secara detail tidak disebutkan persentase kenaikan pajak rumah makan, tetapi pihaknya berusaha mempertahankan pendapatan tersebut melalui penungguan dan uji petik di rumah makan. Tradisi masyarakat menyelenggarakan berbuka puasa bersama di rumah makan. “Sebenarnya tidak banyak kenaikannya tetapi kita coba mempertahankan saja. Rumah makan tutup juga dari pagi sampai siang hari,” ujarnya.

Ia menyebutkan, realisasi pajak hotel sampai tanggal 15 Februari 2025 mencapai 15,2 persen atau Rp4,5 miliar dari target senilai Rp30 miliar. Sedangkan, pajak restaurant dari target Rp40 miliar, terealisasi 19,3 persen atau Rp7,7 persen.

Apakah dengan efisiensi anggaran akan berpengaruh terhadap pajak hotel? Amrin menegaskan, kemungkinan penerimaan dari pajak hotel akan berpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, pemerintah mengurangi kegiatan sifatnya seremoni dan lain sebagainya.

Namun demikian, pihaknya berusaha melakukan pengawasan maupun uji petik supaya salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut, mengalami peningkatan atau sesuai target. Amrin mengimbau wajib pajak meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak sesuai ketentuan atau tenggat waktu yang ditentukan. (cem)

PLN NTB Gelar Apel Siaga Kelistrikan Sambut Ramadan dan Idulfitri 2025

0
PLN (Persero) UIW NTB menggelar apel siaga kelistrikan secara serentak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Kamis, 27 Februari.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar apel siaga kelistrikan secara serentak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Kamis, 27 Februari 2025.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PLN UIW NTB, sistem kelistrikan di Lombok dan Tambora (Sumbawa) diperkirakan dalam kondisi normal selama masa siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1446 H/2025 M.

Di Lombok, beban puncak listrik saat Hari Raya Idulfitri diperkirakan mencapai 335 MW, sementara daya mampu pasok sebesar 403 MW dengan cadangan operasi 68 MW.

Sementara itu, di wilayah Tambora (Sumbawa), beban puncak diproyeksikan sebesar 135,61 MW dengan daya mampu pasok 156,61 MW dan cadangan operasi 21 MW.

PLN NTB telah menyiapkan ratusan personel siaga, termasuk 845 personel PLN dan 1.112 personel Tenaga Alih Daya (TAD) serta mitra kerja, yang akan bertugas untuk memantau dan merespons cepat jika terjadi gangguan listrik selama periode RAFI.

Personel siaga ini akan tersebar di berbagai titik strategis, termasuk gardu induk, pusat pembangkit, dan lokasi-lokasi penting lainnya. Selain itu, PLN juga telah menyiapkan 93 unit peralatan pendukung, 326 unit kendaraan pendukung, dan material cadangan gangguan dalam jumlah yang cukup.

“Kami telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan nonteknis untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri. Dengan cadangan operasi yang memadai, kami yakin dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat NTB, baik di Lombok maupun Sumbawa,” ujar Sudjarwo, General Manager PLN UIW NTB.

Apel siaga ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lombok, tetapi juga serentak di unit kerja PLN di Pulau Sumbawa. Sudjarwo menekankan bahwa selain memastikan pasokan listrik yang stabil, keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Tidak hanya pasokan listrik yang harus aman, tetapi seluruh petugas juga harus bekerja dengan selamat,” tegas Sudjarwo.

Sudjarwo menambahkan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah persiapan, seperti pemeliharaan rutin infrastruktur kelistrikan, pengecekan peralatan, dan koordinasi dengan pihak terkait. “Kami juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan listrik, terutama pada waktu-waktu seperti menjelang buka puasa dan setelah tarawih,” pesan Sudjarwo.

PLN juga telah menyiapkan 164 posko siaga keandalan yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Posko-posko ini akan beroperasi selama 24 jam untuk memastikan respons cepat terhadap setiap gangguan listrik yang mungkin terjadi. Masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait layanan listrik melalui aplikasi PLN Mobile, termasuk lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersedia.

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, PLN UIW NTB optimis dapat menghadirkan Ramadan dan Idulfitri yang penuh berkah tanpa hambatan teknis yang berarti.

“Kami berharap masyarakat NTB dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang. PLN siap mendukung melalui pasokan listrik yang andal dan stabil, serta mengutamakan keselamatan kerja dalam setiap tugas yang kami lakukan,” tutup Sudjarwo. (bul)

Perkuat Pariwisata, Diperlukan Insentif untuk Melestarikan Budaya

0
Anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, melihat kuatnya budaya di Desa Sade, Lombok Tengah. Dengan budaya yang kuat dan lestari, diyakini dapat memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi suatu daerah. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi pelaku budaya untuk menjaga kelestarian budaya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikannya setelah melakukan kunjungan ke Taman Narmada, Mandalika, dan Desa Tua Sade di Lombok Tengah pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Kami datang untuk menyerap aspirasi dari para pelaku pariwisata dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kami ingin menyempurnakan UU ini agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan usaha terkait di Indonesia,” ujar Bambang Haryo.

Dalam kunjungannya, Bambang mengungkapkan bahwa ada ratusan catatan inventarisasi masalah yang menjadi perhatian DPR, termasuk masukan dari berbagai asosiasi terkait. Tujuannya agar sektor pariwisata dapat berperan lebih maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bambang juga menjelaskan bahwa dampak ekonomi sektor pariwisata sangat besar. Saat ini, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia baru mencapai 13-14 juta orang per tahun, namun sektor ini telah menyumbang lebih dari Rp 300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bambang menekankan, jika jumlah wisatawan dapat meningkat hingga 35 juta seperti di Thailand, devisa yang masuk ke Indonesia akan meningkat tajam.

Bambang Haryo juga menegaskan bahwa budaya merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, terutama di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

“Lombok dan Sumbawa memiliki alam yang luar biasa, tetapi yang perlu diperkuat adalah potensi budayanya,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi NTB memiliki 26 kerajaan, yakni 14 di Lombok dan 12 di Sumbawa, yang masing-masing melahirkan budaya unik, seperti tarian dan kuliner khas. Namun, kekayaan budaya ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal dalam sektor pariwisata.

“Wisatawan asing lebih tertarik dengan budaya dibandingkan alam semata. Buktinya, wisatawan dari kapal pesiar lebih memilih mengunjungi museum, istana, atau tempat bersejarah lainnya untuk menyaksikan budaya setempat,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, ia menyoroti bagaimana Penang, Malaysia—sebuah pulau kecil tanpa kekayaan alam melimpah—mampu menarik hingga delapan juta wisatawan per tahun dengan mengelola budayanya secara profesional. Sementara itu, NTB yang memiliki kekayaan budaya dan alam justru hanya mendatangkan kurang dari tiga juta wisatawan per tahun.

“Kita harus terus mendorong agar wisatawan domestik dan internasional tertarik berkunjung dengan mengelola budaya kita secara lebih baik,” tambahnya.

Bambang juga menekankan pentingnya promosi dan sosialisasi budaya secara konsisten.

“Di Bali, setiap hari ada tari kecak, terlepas dari ada atau tidaknya event besar. Lombok, yang penuh budaya, bisa mengadopsi model serupa,” katanya.

Selain aspek budaya, Bambang juga menyoroti permasalahan transportasi yang menghambat perkembangan pariwisata di NTB.

“Saat ini, tidak ada angkutan umum yang menghubungkan destinasi wisata, sehingga biaya transportasi menjadi mahal. Akibatnya, mobilitas wisatawan dari satu tempat ke tempat lain terhambat, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan pariwisata,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengkhawatirkan indikasi menurunnya minat masyarakat terhadap budaya.

“Kita menghadapi ancaman budaya yang mulai ditinggalkan karena adanya anggapan bahwa budaya bertentangan dengan ajaran agama. Padahal, budaya tetaplah budaya, dan tidak seharusnya berbenturan dengan keyakinan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bambang mendorong adanya insentif bagi para pelaku budaya agar mereka tetap bersemangat dalam melestarikan warisan leluhur. “Budaya ini memiliki nilai yang tinggi, jangan dianggap remeh. Kita perlu subsidi dari pemerintah untuk mempertahankan budaya ini,” ujarnya.

Sebagai penutup, Bambang berharap agar gubernur NTB yang baru, Lalu Iqbal, dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pariwisata dari hulu ke hilir.

“Kami berharap kebijakan yang diambil dapat memperkuat pariwisata NTB secara menyeluruh, termasuk dengan mendukung kelestarian budaya sebagai daya tarik utama wisatawan,” pungkasnya. (bul)

Kadin NTB Ajak Pengusaha Lokal Ambil Bagian dalam Program MBG

0
H. Faurani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, H. Faurani, mengajak pengusaha lokal di NTB untuk segera mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Faurani, program MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.

Faurani menegaskan bahwa salah satu keuntungan utama dari program ini adalah kesempatan bagi pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tanpa harus mendatangkan barang dari luar daerah.

“Dampaknya sangat besar, terutama bagi mata rantai ekonomi yang akan hidup. Bahan baku yang dibutuhkan bisa dipenuhi oleh pengusaha lokal. Jangan sampai kita harus mendatangkan bahan baku dari luar untuk program MBG,” ujar Faurani.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan MBG pada tahap awal kemungkinan akan diwarnai dengan beberapa pembenahan, hal tersebut dianggap wajar. Ia meyakini bahwa begitu program ini berjalan lancar, dampak positifnya akan langsung terasa dalam perkembangan ekonomi daerah.

“Memang di awal pelaksanaan MBG pasti ada pembenahan, tetapi itu hal yang wajar. Namun, ketika program ini sudah berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat besar, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal. Uang yang berputar di masyarakat akan sangat signifikan,” jelasnya.

Sebagai Ketua Gapensi NTB, Faurani menekankan pentingnya kesiapan pengusaha lokal dalam menghadapi peningkatan kebutuhan bahan baku, termasuk bahan-bahan yang terkait dengan sektor pertanian dan perdagangan. Ia memberikan contoh, seperti kebutuhan pisang dalam jumlah besar yang bisa dipenuhi oleh masyarakat lokal dengan cara menanamnya di pekarangan atau melalui program-program pemberdayaan lokal.

“Kami sudah menyampaikan kepada beberapa asosiasi untuk memastikan kesiapan bahan baku ini. Jangan sampai, ketika program MBG berjalan, kita tidak siap. Hal ini harus kita antisipasi sejak sekarang,” imbuhnya.

Faurani juga optimis bahwa program MBG akan membawa perputaran ekonomi yang lebih merata, tidak hanya untuk pengusaha besar, tetapi juga bagi pelaku usaha menengah dan kecil. Ia menyebut bahwa uang dan dana yang beredar dalam program ini akan lebih banyak mengalir ke pelaku ekonomi lokal.

“Kami yakin bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, perputaran uang akan lebih banyak mengalir ke tingkat bawah, bukan hanya di atas. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk berpartisipasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB,” tambahnya.

Kadin NTB juga memastikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai asosiasi dan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pengusaha lokal. (bul)

Manasik Umroh El Paradise: Persiapan Jamaah untuk Keberangkatan di Bulan Suci Ramadhan

0
Manasik Umroh El Paradise(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka menyambut keberangkatan jamaah umroh El Paradise pada 11 Maret 2025, acara Manasik Umroh digelar di Hotel Grand Madani, Mataram. Acara ini dihadiri oleh jamaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadhan, serta diisi oleh Direktur El Paradise, Bapak N Heri Nurcayono, dan Tuan Guru Munawir.

Selain itu, El Paradise juga telah melaksanakan manasik di kantor cabang Surabaya yang beralamat di Menteng Residence Blok A3/21, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2025. Acara ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada jamaah yang akan berangkat dari wilayah Jawa Timur, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih siap dan tenang.

Dalam sambutannya, Bapak N Heri Nurcayono menyampaikan pentingnya persiapan fisik dan spiritual bagi para jamaah agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman sesuai dengan slogan El Paradise Ibadah nyaman hati tenang. “Manasik ini bukan hanya tentang tata cara pelaksanaan umroh, tetapi juga membangun kesiapan mental dan spiritual agar ibadah yang kita jalani benar-benar menjadi momen peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujarnya.

Tuan Guru Munawir turut memberikan tausiah dan bimbingan rohani kepada para jamaah. Beliau menekankan bahwa umroh di bulan Ramadhan memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa umroh di bulan Ramadhan memiliki pahala yang setara dengan ibadah haji. “Keberangkatan ini adalah sebuah panggilan suci. Pastikan hati kita ikhlas dan niat kita lurus hanya untuk Allah SWT,” pesan Tuan Guru Munawir.

Para jamaah yang hadir tampak antusias mengikuti sesi manasik yang meliputi pembekalan teknis ibadah, simulasi tawaf dan sai, serta panduan selama di Tanah Suci. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antarjamaah yang akan menempuh perjalanan bersama dalam rangkaian ibadah umroh.

Dengan adanya manasik ini, diharapkan seluruh jamaah El Paradise dapat menjalankan ibadah dengan baik, serta memperoleh umroh yang mabrur. Keberangkatan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan ini menjadi momentum istimewa yang diharapkan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para jamaah.

Tentang El Paradise, El Paradise adalah biro perjalanan umroh yang berkantor pusat di Lombok dengan Alamat lengkap di Ruko Orian View No.4 Jln Arya Banjar Getas Ampenan. El Paradise berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi jamaah dengan fasilitas yang nyaman dan bimbingan ibadah yang berkualitas. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah, El Paradise terus berupaya memberikan yang terbaik bagi setiap jamaahnya.

El Paradise juga membuka keberangkatan di bulan Syawal pada tanggal 3 April 2025 dengan harga promo umroh yang sangat spesial.(*)

Dirut Pertamina Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Standar

0
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri(ekbisntb.com/manado.tribunnews.com)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

“Kami pastikan operasional Pertamina saat ini berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan, serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat,” kata Simon di Jakarta, Kamis.

Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).

Simon mengatakan Pertamina menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dalam kurun 2018-2023.

Ia pun memastikan selama proses penyidikan tersebut, operasional Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Pertamina, lanjutnya, sebagai induk perusahaan dari berbagai lini bisnis energi, terus berupaya untuk meningkatkan kinerja tata kelola yang baik (good corporate governance) di dalam Pertamina Group, antara lain melalui sinergi yang lebih kuat dengan Kejaksaan Agung.

Simon mengapresiasi kepercayaan dan dukungan semua pihak terhadap kualitas produk-produk Pertamina selama ini, serta meminta agar masyarakat tenang dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

RON 90 tersebut kemudian dilakukan pencampuran (blending) di penyimpanan atau depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Atas hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso Fadjar menegaskan produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

“Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucap Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025(ant)

Gayung Bersambut OJK Menyambut Peluncuran Bank Emas

0
Ilustrasi Bank Emas(ekbisntb.com/trigger.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan kegiatan usaha bulion (Layanan Bank Emas) Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta pada hari ini.

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem industri emas nasional. OJK berharap pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia.

Ekosistem ini diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kegiatan usaha bulion yang didukung oleh ekosistem bulion yang lengkap akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam keteranga resmi OJK yang disampaikan OJK NTB dipaparkan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan komoditas emas. Pada tahun 2023, Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110 s.d 160 ton dan berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

Kegiatan usaha bulion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetisasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel.

Langkah ini tidak hanya memperluas pilihan investasi, tetapi juga akan semakin memperdalam pasar keuangan di Indonesia melalui monetisasi emas yang disalurkan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Kegiatan usaha bulion oleh LJK diharapkan dapat membantu untuk mengurangi impor emas dan mendukung program hilirisasi di sektor komoditas emas.

Dalam mendukung kelancaran operasionalisasi kegiatan usaha bulion dan sebagai bagian dari pengembangan sektor keuangan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan kerangka pengaturan kegiatan usaha bulion yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024).

Melalui pengaturan tersebut, OJK membuka peluang bagi LJK yang memiliki kegiatan utama pembiayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha bulion.

Kegiatan usaha bulion yang dapat dilakukan meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan. LJK akan menyesuaikan pilihan kegiatan tersebut sesuai dengan risk appetite dan kesiapan proses bisnis.

OJK mendesain pengaturan terkait kegiatan usaha bulion yang antara lain mencakup penerapan prinsip kehati-hatian, persyaratan permodalan, manajemen risiko, transparansi, dan pentahapan kegiatan usaha bulion. Sehingga, dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang tepat, maka kegiatan usaha bulion dapat beroperasi dan berkontribusi pada pendalaman pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kedepan, diharapkan terdapat partisipasi dari LJK lain selain PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, untuk percepatan pembentukan ekosistem bulion sehingga dapat mengakselerasi optimalisasi pengembangan usaha bulion di Indonesia.(bul)

Anggota DPRRI Bambang Haryo : Budaya yang Kuat Bisa jadi Magnet Turis Berkunjung

0
Anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono melihat kuatnya budaya di Desa Sade, Lombok Tengah. Dengan budaya yang kuat dan Lestari, diyakini akan memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi suatu daerah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya insentif bagi pelaku budaya dalam upaya menjaga kelestarian budaya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan ke Taman Narmada, Mandalika, dan Desa Tua Sade di Lombok Tengah, Rabu, 26 Februari 2025.

“Kami datang dalam rangka menyerap aspirasi dari para pelaku pariwisata guna kepentingan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kami ingin menyempurnakan UU ini agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan usaha terkait di Indonesia,” ujar Bambang Haryo.

Dalam kunjungan tersebut, ia mengungkap ada ratusan catatan inventaris masalah yang menjadi perhatian DPR, termasuk masukan dari berbagai asosiasi terkait. Tujuannya adalah agar sektor pariwisata bisa berperan lebih maksimal dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Bambang menyampaikan, dampak ekonomi dari sektor pariwisata sangat besar. Saat ini, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia baru mencapai 13-14 juta orang per tahun, tetapi telah menyumbangkan lebih dari Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bambang menekankan, jika jumlah wisatawan meningkat hingga 35 juta seperti di Thailand, maka devisa yang masuk juga akan melonjak tajam.

Bambang Haryo menekankan bahwa budaya merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, tanpa terkecuali di Lombok, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

“Lombok dan Sumbawa memiliki alam yang luar biasa, tetapi yang perlu diperkuat adalah potensinya budayanya,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa Provinsi NTB memiliki 26 kerajaan, yakni 14 di Lombok dan 12 di Sumbawa, yang masing-masing melahirkan budaya unik seperti tarian dan kuliner khas. Namun, kekayaan budaya ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal dalam sektor pariwisata.

“Turis asing lebih tertarik dengan budaya dibandingkan alam semata. Buktinya, wisatawan dari kapal pesiar lebih memilih mengunjungi museum, istana, atau tempat bersejarah lainnya untuk menyaksikan budaya setempat,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, ia menyoroti bagaimana Penang, Malaysia—sebuah pulau kecil tanpa kekayaan alam melimpah—mampu menarik hingga delapan juta wisatawan per tahun dengan mengelola budayanya secara profesional.

Sementara itu, NTB yang memiliki kekayaan budaya dan alam justru hanya mendatangkan sekitar tak sampai 3 juta wisatawan setahun.

“Kita harus terus mendorong agar wisatawan domestik dan internasional tertarik berkunjung dengan mengelola budaya kita secara lebih baik,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya promosi dan sosialisasi budaya secara konsisten.

“Di Bali, setiap hari ada tari kecak, terlepas dari ada atau tidaknya event besar. Lombok yang penuh budaya juga bisa mengadopsi model serupa,” katanya.

Selain aspek budaya, ia juga menyoroti permasalahan transportasi yang menghambat perkembangan pariwisata di NTB.

“Saat ini tidak ada angkutan umum yang menghubungkan destinasi wisata, sehingga biaya transportasi menjadi mahal. Akibatnya, mobilitas wisatawan dari satu tempat ke tempat lain terhambat, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan pariwisata,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengkhawatirkan indikasi menurunnya minat masyarakat terhadap budaya.

“Kita menghadapi ancaman budaya yang mulai ditinggalkan karena adanya anggapan bahwa budaya bertentangan dengan ajaran agama. Padahal, budaya tetaplah budaya, jangan sampai berbenturan dengan keyakinan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya insentif bagi para pelaku budaya agar mereka tetap bersemangat dalam melestarikan warisan leluhur. “Budaya ini memiliki nilai tinggi, jangan dianggap remeh. Kita perlu subsidi dari pemerintah untuk mempertahankan budaya ini,” ujarnya.

Sebagai penutup, Bambang berharap agar gubernur baru NTB, Lalu Iqbal, dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pariwisata dari hulu ke hilir.
“Kami berharap kebijakan yang diambil bisa memperkuat pariwisata NTB secara menyeluruh, termasuk dengan mendukung kelestarian budaya sebagai daya tarik utama wisatawan,” pungkasnya.(bul)

Realisasi Tanam Jagung Dompu di Bawah Target

0
Kadistanbun Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP Bersama Wakapolda NTB saat melakukan panen jagung di Desa Sukadamai Dompu, Rabu 26 Februari 2025(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs Ruslan Aspan panen jagung di Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam rangka panen serentak secara nasional bersama Kapolri dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional pada Rabu 26 Februari 2025. Luas tanaman jagung di Kabupaten Dompu periode Oktober 2024 – Maret 2025 ini mencapai 51.651 ha. Jumlah ini di bawah target seluas 57.414 ha. Puncak masa panen jagung di Dompu pada Maret dan April 2025 seluas Rp45.299 ha.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP di usai panen jagung Bersama Wakapolda NTB, Rabu kemarin mengungkapkan, rasa syukurnya atas dukungan jajaran TNI dan Polri dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan ini cukup membantu tugas pihaknya dalam mendorong dan mengedukasi petani dalam mewujudkan tanaman pangan yang berkualitas.

“Kita sangat terbantukan bersama petani atas dukungan dan pendampingan yang diberikan TNI / Polri. Tidak hanya ikut mendampingi dan memotivasi petani dalam produksi, tapi juga ikut mengawal hingga pemasarannya,” jelas Syahrul.

Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Nurhidayah, SST mengungkapkan, realisasi tanam jagung pada periode Oktober 2024 – Maret 2025 berdasarkan kondisi 14 Februari 2025 seluas 51.651 ha dari target 57.414 ha atau sebanyak 89,96 persen. Sementara target tanam jagung setahun hingga September 2025 seluas 68.820 ha. “Berdasarkan realisasi tanam ini, diperkirakan akan dipanen pada Maret seluas 36.041 ha dan April seluas 9,258 ha,” ungkap Nurhidayah.

Untuk komoditi padi, luas tanamnya 20.387 ha dari target seluas 27.238 ha atau mencapai 74,85 persen. Target setahunnya hingga September 2025 seluas 35.707 ha untuk tanaman padi. Puncak panen padi diperkirakan pada Maret 2025 seluas 8.109 ha. Namun pada Januari 2025 lalu telah dipanen sekitar 420 ha dan Februari 2025 ini seluas 1.817 ha. “Kita berharap kondisi saat ini tetap terjaga hingga panen, sehingga petani tetap diuntungkan,” katanya.

Terkait harga, berdasarkan pemantauan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu pada 25 Februari, harga Gabah Kering Panen (GKP) antara Rp6.100 – Rp6.500 per kg, dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp8.200 per kg. Harga beras medium Rp12.500 per kg dan beras premium Rp13 ribu per kg. Sementara untuk harga jagung di Lokasi saat ini antara Rp4.500 – Rp4.650 per kg. (ula)

Lobar Alokasikan Ratusan Miliar untuk Program Pengentasan Kemiskinan

0
Penduduk miskin di Lobar masih tinggi, bahkan penyumbang warga miskin tertinggi ketiga di NTB. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Posisi Lombok Barat (Lobar) sebagai penyumbang kemiskinan tertinggi ketiga di NTB, menjadi perhatian serius Pemkab Lobar. Pemkab Lobar pun  tiap tahun mengalokasikan anggaran tak sedikit untuk penanganan kemiskinan.

Seperti tahun 2025, Pemkab Lobar mengalokasikan ratusan miliar untuk penanganan pengentasan Kemiskinan. Anggaran ini tersebar di seluruh OPD terkait yang bersinggungan dengan penanganan kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H Ahmad Saikhu, mengatakan jumlah Kemiskinan tahun 2024 mencapai 96.570 atau 12,65 persen. Ia pun mengakui masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. “Karena itu tahun 2025 ini, kami mengalokasikan mencapai ratusan miliar,” sebut dia, kemarin.

Adanya anggaran itu, ujarnya, ditargetkan bisa menekan kemiskinan melampaui tahun lalu. Dimana tahun lalu capaian penurunan Kemiskinan di atas 1 persen. “Katakanlah target kita bisa 12 persen bahkan kita berharap lebih dari itu, dari intervensi- intervensi yang kita lakukan,” ujarnya.

Anggaran kemiskinan ini bersinggungan, karena penanganan kemiskinan juga bisa masuk untuk pengangguran terbuka dan lainnya. “Jadi anggaran ini bisa juga mengintervensi permasalahan yang lain,”ujarnya.

Anggaran ini terbesar di OPD yang masuk dalam TKPKD (tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS yang diunduh dari laman resmi BPS NTB dan Lobar, tentang jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota. Dari 10 Kabupaten/Kota, Lobar pada posisi ketiga tertinggi dengan jumlah penduduk miskin 96.570 jiwa, kemudian di atasnya ada Lombok Tengah dengan 122.320 jiwa penduduk miskin, dan diurutan pertama ada Lotim dengan 185 ribu jiwa lebih penduduk miskin.

Sedangkan di bawah Lobar ada Kabupaten Bima dengan 72.920 jiwa warga miskin, selanjutnya Kabupaten Sumbawa 63.000 jiwa kemudian KLU dengan 56.430 jiwa warga miskin. (her)