Beranda blog Halaman 669

Siapkan Langkah Menjaga Harga

0
Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Perdagangan (Disdag) terus berupaya menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan, meski kondisi ekonomi saat ini tengah mengalami kelesuan.

Kepala Disdag Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan pihaknya bekerjasama dengan stakeholder melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas harga di pasar.

“Harga yang mengalami kenaikan di awal Ramadan ini terutama pada komoditas cabai. Hal ini disebabkan oleh stok yang terbatas akibat kondisi cuaca yang sebelumnya sempat hujan terus-menerus. Namun, untuk bahan pokok lainnya saat ini masih stabil dan kami berharap tidak mengalami kenaikan,” ujarnya pekan kemarin.

Mantan Penjabat Sementara Bupati Dompu ini menjelaskan kondisi ekonomi saat ini dilihat dari tingkat inflasi yang berada di angka nol. Ini menunjukkan daya beli masyarakat sedang rendah. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan, diharapkan terjadi peningkatan daya beli serta gairah pergerakan pasar yang lebih dinamis.

Sebagai langkah konkret, pemerintah provinsi telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar melaksanakan operasi pasar (OP) secara mandiri. Dengan tetap memprioritaskan distribusi ke desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan.

“Saat ini masing-masing kabupaten dan kota sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan operasi pasar. Namun, Kota Mataram telah lebih dulu melaksanakannya,” tambahnya.

Meski terjadi efisiensi anggaran, Baiq Nelly menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga di bulan Ramadan. “Tapi, tentu saja kami harus menyesuaikan secara teknis agar pelaksanaannya tetap efektif,” tutupnya.

Di tengah efisiensi anggaran yang tengah berlangsung, Pemerintah Provinsi NTB sangat mengharapkan keberpihakan kebijakan dari kepala daerah baru untuk menyiapkan subsidi harga bahan pokok (bapok) bagi masyarakat saat Ramadan. Guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa dan menekan laju inflasi.

“Karena efisiensi anggaran, langkah kami juga terbatas (menyiapkan subsidi harga bapok). Karena itu, kita berharap ada kebijakan dari kepala daerah baru kepada perdagangan di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Menghadapi bulan suci Ramadan, Nelly menegaskan sudah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota terkait ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan, termasuk dengan distributor.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, diketahui ketersediaan bahan pokok di daerah ini tak dikhawatirkan. Apalagi saat puasa ini, petani sudah mulai panen padi, cabai, dan komoditas pertanian hortikultura lainnya, sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan strategis. Kendati demikian, kegiatan operasi pasar harus tetap dilaksanakan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga bahan pokok. (bul)

Kadislutkan Dompu Akui Baru Satu Izin Tambak Miliki IPAL

0
Amiruddin(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Tambak udang diduga berkontribusi dalam pencemaran lingkungan. Kabupaten Dompu memiliki 5 izin tambak undang intensif dan baru 3 izin yang memiliki Istalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun Dompu juga memiliki 930 ha tambah dengan system tradisional yang ada di Teluk Cempi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut yang dikonfirmasi, Jumat (28/2) mengungkapkan, ada 5 izin tambak udang di Kabupaten Dompu. Yaitu PT Anugerah Berkah Berkelimpahan di Desa Kiwu, CV Kiwu Sukses Bersama di Desa Kiwu, PT Alfa Segara Makmur di Desa Nangakara, CV Sumber Mata Air Bima di Desa Soritatanga, dan Ir Mulyadi Tjahyono DKK di Hodo Desa Soritatanga.

Dari 5 izin ini, ada 3 yang sudah memiliki IPAL. Satu diantaranya sudah beroperasi, dan 2 lainnya masih tahap persiapan. Yang sudah beroperasi tambak milik Ir Mulyadi Tjahyono, DKK di Hodo Desa Soritatangan Kecamatan Pekat. “Tidak semua memiliki IPAL. Yang memiliki pun masih pada proses pengendapan secara alami. Belum sampai pada mengolah sebelum dibuang ke laut,” katanya.

Amiruddin juga mengaku, di wilayah teluk Cempi masih dengan budidaya tradisional. Luasnya sekitar 2.600an ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Pajo, Dompu, dan Woja. Tambak udang seluas 930 ha dan sisanya tambak bandang dan lainnya. “Itu dimiliki oleh 1.600an orang. Kalau dirata – ratakan, 1 ha lebih per orang,” ungkap Amiruddin.

System tradisional yang digunakan petani tambak di Teluk Cempi hanya mengandalkan alam dalam system budidayanya. Posisi yang jauh dari laut, membuat petani mengandalkan air pasang untuk mendapatkan air laut untuk budidayanya dan ini dilakukan secara alami. Sehingga potensi rugi dan untungnya sama – sama besarnya.

Berbeda dengan system intensif yang padat modal. System budidayanya menggunakan lingkungan disteril dan direkayasa. Pengelolaan lingkungan, terutama dari aktivitas air limbah yang dibuat saat panen dan ganti air. Pada proses ini seharusnya ada instalasi pengolahan airnya agar tidak mencemari air laut dari proses buangannya.

Terkait kewajiban Perusahaan, Amiruddin mengaku, dalam system budidaya tidak dibolehkan ada penarikan retribusi. Berbeda dengan mereka yang menggunakan system intensif, karena menggunakan air laut langsung, ada kewajiban PNBP yang disetorkan ke negara sekali dalam setahun. (ula)

Prabowo Instruksikan Penurunan Tarif Tol dan Tiket Pesawat

0
Presiden Prabowo Subianto saat melambaikan tangan kepada awak media usai menggelar konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 28 Februari 2025 (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Ruang Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai kembali dari agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari 2025.

“Semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” katanya.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah puasa maupun merayakan hari raya.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan diberlakukan selama dua pekan mendatang. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini jatuh berdekatan.

“Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” ujarnya.

Presiden juga meminta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik. (ant)

Politisi PDIP Kritisi Pemkab Lotim Kucurkan Bansos Rp40 Miliar di Tengah Efisiensi

0
Ahmad Amrullah(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp40 miliar di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi sorotan, mengingat situasi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan oleh pemerintahan baru Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos ini, mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos yang berbasis kecamatan. “Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Jika mengacu pada jumlah penduduk, sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berdasarkan by name by address. Jangan sampai salah sasaran,” kata Amrullah pada Jumat 28 Februari 2025.

Amrullah yang juga anggota DPRD asal Dapil II Lombok Timur itu meminta Pemkab lebih transparan dalam menjelaskan data penerima bansos kepada publik. Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pendistribusian bansos agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.

“Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai hal ini menjadi polemik. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar justru penerima bansosnya kecil, dan sebaliknya. Kami harap program bansos ini tidak hanya sekadar mengakomodir keinginan bupati, tetapi juga lebih visioner,” sambung Amrullah.

Selain itu, Amrullah mengingatkan Pemkab Lombok Timur agar tidak terlalu banyak membuat program yang bersifat bantuan sosial. “Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kami ingatkan, karena ini awal pemerintahan bupati baru, jangan sampai latah dengan program-program seperti ini,” ujarnya.

Amrullah juga menilai bahwa pemberian bansos dalam jangka panjang tidak berkorelasi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Ia berharap Pemkab Lotim dapat lebih fokus pada program-program yang berkesinambungan, bukan hanya program populis. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2024, angka kemiskinan di Lombok Timur mencapai 14,51 persen, yang setara dengan sekitar 185 ribu jiwa.

“Bansos yang akan dibagikan kepada 273 ribu penerima, padahal jumlah penduduk miskin kita tidak sebesar itu. Kemana saja sasarannya? Jangan sampai malah digunakan untuk bagi-bagi kepada tim sukses,” tegas Amrullah.

Lebih jauh, Amrullah menilai alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pemberian bansos terlampau besar, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. “Bupati dan Wakil Bupati mesti ingat, kita tengah berada dalam situasi yang cukup sulit imbas efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pasti terganggu. Lihat lagi postur fiskal APBD,” ujarnya.

Dari sisi mekanisme penganggaran, Amrullah menjelaskan bahwa anggaran untuk program bansos ini diajukan untuk mengakomodasi keinginan bupati dan wakil bupati terpilih. “Program ini diwacanakan setelah ada bupati terpilih. Eksekutif melakukan sinkronisasi untuk menampung keinginan bupati dalam APBD 2025. Namun, dari sisi perencanaan, sepertinya ada masalah karena ini dilakukan terlalu cepat,” jelasnya.

Amrullah pun menilai pemberian bansos pada saat ini kurang tepat. Ia mengingatkan bahwa sejumlah sektor di Lombok Timur, seperti infrastruktur, membutuhkan perhatian lebih.

“Mesti ada skala prioritas. Infrastruktur kita masih banyak yang butuh perhatian. Jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit, dan sekolah membutuhkan perbaikan segera. Sementara alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas. Pemkab harus mencari solusi terbaik,” pungkasnya. (ndi)

Jelang Ramadan, Komisi IX DPR RI Sidak Harga Bahan Pokok di Pasar Renteng

0
Jelang Ramadhan, Anggota Komisi IX DPR RI melakukan pantauan harga bahan pokok di Pasar Renteng, Praya, Lombok Tengah.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang bulan suci Ramadhan, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke NTB untuk memastikan keamanan dan kelayakan peredaran makanan yang sehat dan layak konsumsi, serta terbebas dari bahan-bahan berbahaya. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memantau harga bahan pokok menjelang dan saat Ramadhan.

Rombongan Komisi IX DPR RI pertama kali mengunjungi Pasar Renteng, Praya, Lombok Tengah. Dalam kegiatan ini, turut hadir Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Kepala Balai Besar POM Mataram, dan Kabid P2P Dinas Kesehatan NTB.

Mereka melakukan pengecekan langsung terhadap para pedagang di pasar yang cukup padat tersebut. Rombongan yang dipimpin oleh anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menanyakan harga beberapa bahan pokok menjelang Ramadhan, khususnya cabai yang mengalami kenaikan signifikan dari Rp70.000 menjadi Rp120.000 per kilogram.

Selain itu, mereka juga memeriksa kesesuaian produk dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Muazzim Akbar menegaskan bahwa pengawasan ini sangat penting mengingat bulan Ramadhan adalah momen di mana konsumsi makanan meningkat pesat.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang aman, sehat, dan halal, terutama saat berbuka puasa dan sahur,” ujar Muazzim Akbar pada Jumat 28 Februari 2025.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pengawasan peredaran makanan, terutama selama bulan Ramadhan. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan rutin guna melindungi kesehatan, hak konsumen, dan keamanan pangan selama Ramadhan.

“Kami akan rutin turun untuk memastikan bahwa sepanjang bulan puasa, masyarakat sebagai konsumen mendapatkan pangan yang sehat dan harga yang terjangkau,” tegas anggota DPR RI dari dapil NTB 2 itu.

Setelah melakukan pengecekan langsung di pasar Renteng, rombongan Komisi IX DPR RI kemudian diterima oleh Kepala Dinas Perindag Lombok Tengah, Asisten II Setda Lombok Tengah, dan Kepala Pasar Renteng di lantai dua pasar tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Muazzim Akbar menegaskan.

“Menjelang dan selama Ramadhan, harga bahan pokok tidak boleh naik. Kami akan terus melakukan pengawasan bersama Pemerintah Daerah. Yang boleh naik hanya harga gabah, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, yang tidak boleh kurang dari Rp. 6.500/kg, harga lebih tinggi diperbolehkan,” tegasnya.

Ketua DPW PAN NTB tiga periode ini didampingi oleh Nurhadi, S.Pd., MH., anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem Dapil Jatim VI. Dalam sambutannya, Nurhadi menambahkan bahwa Komisi IX akan selalu melakukan pengawasan terhadap harga-harga bahan pokok, terutama menjelang dan selama Ramadhan. “Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa,” pungkasnya. (ndi)

Jelang Bulan Ramadhan, Sumbawa Gelar Gerakan Pangan Murah

0
GPM di kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) diserbu masyarakat yang membutuhkan pangan murah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, menggelar gerakan pangan murah (GPM) yang dilaksanakan selama dua hari (27-28 Februari) untuk menekan inflasi jelang bulan Ramadhan.

“Saat ini memang untuk GPM sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi jelang bulan Ramadhan sehingga pasokan pangan sangat dibutuhkan,” kata Kadis DKP, Irin Wahyu Indarni kepada wartawan, Jumat 28 Februari 2025.

Irin pun meyakinkan, kegiatan GPM ini dilakukan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) jelang bulan Ramadhan. Tentu tujuan akhirnya untuk memastikan Indeks  Harga Konsumsi (IHK) bisa terjaga selama bulan Ramadhan.

“Jadi, GPM ini kita laksanakan agar stabilisasi harga dan pasokan pangan tidak terkendala selama bulan Ramadhan,” ujarnya.

Irin melanjutkan, kegiatan ini sebagai bentuk ikhtiar Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam, dan sembako lainnya. Tentu barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kios masyarakat.

“Alhamdulillah untuk kondisi pangan kita tidak menghawatirkan, tetapi membutuhkan sedikit sentuhan pemerintah untuk menekan harga bahan pokok yang terjadi di pasaran makanya kita gelar GPM ini,” tambahnya.

Dia pun meyakinkan, GPM ini setiap tahun dilakukan agar Indeks Harga Konsumsi (IHK) bisa turun. Karena pada prinsipnya untuk menekan laju inflasi ditentukan oleh perilaku konsumen jika harga tinggi maka daya beli masyarakat akan rendah.

“Kami tetap berusaha agar IHK kita terkendali dan turun salah satunya adanya opsi pembelian pangan dengan harga yang lebih murah untuk membantu masyarakat,” timpalnya.(ils)

Selama Ramadan, Pedagang Makanan Diminta Layani Pembeli Jelang Berbuka

0
Gatot Gunawan PP(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mengeluarkan larangan agar para pengusaha tidak menjual minuman beralkohol dan petasan selama bulan Ramadan. Larangan ini untuk menghormati Umat Islam yang sedang beribadah puasa Ramadan sebulan penuh.

Tidak hanya larang menjual miras dan petasan, pedagang makanan juga diminta untuk membuka dagangannya menjelang waktu berbuka puasa. “Pengelola restoran, rumah makan, kafe dan sejenisnya hanya dapat menjual makanan dan minuman menjelang buka puasa,” tulis pengumuman yang ditandatangani Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, MMKes tanggal 25 Februari 2025 ini.

Untuk keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah pada Ramadan, kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) masih dapat dilaksanakan selama bisa dijaga ketertibannya. Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Para orang tua juga dituntut mengawasi anaknya untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan dan melanggar hukum.

Warga juga dituntut menjaga kondusifitas dan ketentraman dengan menjunjung tinggi nilai toleransi selama bulan suci Ramadan dan hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Keindahan dan kebersihan lingkungan serta tempat ibadah juga menjadi bagian dari himbauan yang dikeluarkan Sekda Dompu. Termasuk menyemarakkan tempat ibadah dengan kegiatan shalat 5 waktu dan shalat tarawih secara berjamaah serta kajian keagamaan. (ula)

Bulog Baru Serap 1.099 Ton Beras dari Petani hingga Februari

0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, baru melakukan penyerapan gabah kering panen (GKP), beras, dan setara beras sebesar 1.099 ton dari target tahun 2024 sebesar 49.000 ton.

“Serapan kita masih cukup rendah dari target bulan Februari sebesar 1.340 ton dengan realisasi 1.099 ton tetapi kami tetap optimis untuk mencapai target tersebut hingga akhir tahun,” kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanaf, kenapa Ekbis NTB, Jumat 28 Februari 2025.

Penyerapan beras sebesar 49.000 ton hingga akhir tahun 2025 nantinya akan dijadikan sebagai beras cadangan pangan pemerintah. Beras Pemerintah nantinya bisa dikeluarkan ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan salah satunya bencana alam.

“Penyerapan gabah setara beras itu dilakukan untuk kebutuhan cadangan pangan pemerintah dalam rentan waktu satu tahun,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk harga beras yang diterima digudang Bulog senilai Rp11.000 perkilo gramnya. Sementara untuk gabah kering panen dihargai sebesar Rp6.500 perkilo gramnya dengan kadar air 17 persen supaya rusak saat disimpan di gudang nantinya.

“Harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah termasuk kualitasnya, karena diperuntukkan untuk beras cadangan pemerintah,” sebutnya.

Dia pun menyakinkan target serapan tersebut pasti bisa tercapai karena capaian 1.099 ton itu merupakan realisasi dalam rentan waktu dua bulan. Nanti di puncak panennya sekitar bulan April hingga Juni baru akan dilakukan penyerapan secara full, bahkan tim juga akan intens turun ke petani.

“Panen kan baru mulai dan kami optimis target tersebut bisa tercapai. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan juga masih sangat panjang, sehingga target tersebut pasti bisa tercapai,” tandasnya. (ils)

Realisasi Pajak Restoran Cukup Progresif

0
Sejumlah tamu di salah satu hotel di Kota Mataram sedang menikmati makan siang belum lama ini. Realisasi pajak restoran cukup progresif di awal tahun 2025. Diprediksi akan terjadi peningkatan pada bulan Ramadan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi dari pajak restoran cukup responsif. Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Mataram, diproyeksi akan meningkat selama bulan Ramadan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Jumat 28 Februari 2025 menerangkan,realisasi pajak restoran sampai tanggal 15 Februari 2025, mencapai 19,34 persen atau Rp7,7 miliar lebih dari target Rp40 miliar.

Pendapatan pajak rumah makan ini, diproyeksi akan mengalami peningkatan selama bulan Ramadhan. “Kita prediksi akan terjadi peningkatan dari pajak restoran,” katanya.

Meskipun secara detail tidak disebutkan persentase kenaikan pajak rumah makan, tetapi pihaknya berusaha mempertahankan pendapatan tersebut melalui penungguan dan uji petik.

Amrin mengatakan, tradisi masyarakat di bulan Ramadan memilih berbuka puasa bersama di rumah makan. “Sebenarnya tidak banyak kenaikannya tetapi kita coba mempertahankan saja. Rumah makan tutup juga dari pagi sampai siang hari,” ujarnya.

Di satu sisi, pendapatan dari pajak hotel dan pajak hiburan akan mengalami penurunan signifikan selama bulan Ramadan. Hal ini disebabkan menurun drastisnya tingkat kunjungan atau okupansi hotel.

Apakah dengan efisiensi anggaran akan berpengaruh terhadap pajak hotel? Amrin menegaskan, kemungkinan penerimaan dari pajak hotel akan berpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, pemerintah mengurangi kegiatan sifatnya seremoni dan lain sebagainya.

Namun demikian, pihaknya berusaha melakukan pengawasan maupun uji petik supaya salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut, mengalami peningkatan atau sesuai target. Amrin mengimbau wajib pajak meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak sesuai ketentuan atau tenggat waktu yang ditentukan.(cem)

Minimnya Anggaran Pemeliharaan PJU di Lombok Barat

0
Tim Dishub Lobar sedang memperbaiki lampu PJU(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggaran untuk pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hanya dialokasikan sekitar Rp 110 juta. Jumlah ini dianggap sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya titik PJU yang harus ditangani di seluruh wilayah Lobar. Kondisi jalan yang gelap akibat kurangnya lampu PJU juga diduga menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas yang fatal, merenggut nyawa korban.

Plt Kadis Perhubungan melalui Kabid Sarpras Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Kadarusman, mengatakan anggaran penanganan PJU terdiri dari dua komponen, yakni pengadaan dan pemeliharaan. Untuk pengadaan PJU, alokasi anggarannya sebesar Rp 200 juta, yang juga mencakup perencanaan, pengawasan, dan honorarium. Sementara anggaran untuk pemeliharaan PJU sebesar Rp 98 juta yang bersumber dari APBD murni, ditambah Rp 12 juta, sehingga total anggaran pemeliharaan mencapai Rp 110 juta.

“Jumlah titik lampu PJU yang harus ditangani mencapai ribuan titik. Meskipun anggaran pemeliharaan terbilang kecil, namun kita tetap berupaya mengoptimalkan pemeliharaan dengan anggaran yang ada,” jelas Kadarusman. Ia juga mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan stakeholder Jasaraharja menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Lobar, khususnya kecelakaan tunggal, terbilang tinggi. Salah satu penyebabnya diduga karena kondisi jalan yang gelap. “Meskipun begitu, penyebab kecelakaan tidak selalu langsung terkait dengan lampu jalan, namun kondisi jalan yang gelap memang berkontribusi,” tambahnya.

Kadarusman berharap, dengan adanya kepemimpinan baru, masalah terkait lampu jalan, sampah, dan kondisi jalan raya dapat mendapatkan perhatian serius. Pihaknya sangat berharap Bupati baru dapat memprioritaskan permasalahan PJU, karena isu ini sering kali muncul di bawah dan sangat dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, terkait kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) dalam pengelolaan PJU, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang baru diminta untuk meninjau kembali skema pembiayaan KPBU tersebut. Hal ini karena skema pembiayaan KPBU PJU dinilai memaksakan daerah untuk mencari sumber pembayaran utang yang mencapai lebih dari Rp 10 miliar per tahun.

Jika skema ini diterapkan, Lobar akan membayar utang sebesar Rp 22 miliar per tahun. Jika ditambah dengan bunga dan pokok pinjaman, total pembayaran yang harus dilakukan mencapai Rp 33 miliar per tahun, dengan beban utang selama 10 tahun. Samsul, salah satu aktivis Lobar, mengungkapkan bahwa beban pembayaran utang tersebut melebihi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang hanya mencapai maksimal Rp 23 miliar per tahun. “Beban utang dan pokok pinjaman KPBU PJU mencapai lebih dari Rp 33 miliar per tahun. Sedangkan PPJ hanya memberi pemasukan sebesar Rp 23 miliar. Ini sangat memberatkan daerah,” ujarnya.

Samsul menegaskan bahwa pemerintah daerah jangan sampai terjebak dalam utang yang membebani anggaran daerah, terlebih dengan adanya pengurangan anggaran daerah. Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat meninjau kembali kesepakatan dan kontrak KPBU PJU, karena jika diteruskan, ini akan membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.

Sebelum adanya KPBU, Pemda menerima pajak penerangan jalan dari PLN sebesar Rp 23 miliar, dan masih terdapat surplus Rp 5 miliar setiap tahunnya. Namun, dengan adanya skema KPBU, Pemda harus membayar bunga dan pokok pinjaman mencapai Rp 33 miliar per tahun selama 10 tahun, yang pada akhirnya akan membebani anggaran daerah.

Samsul mempertanyakan siapa yang akan memiliki aset KPBU setelah 10 tahun masa pinjaman, dan apakah pemda akan mampu menanggung biaya operasional dan pemeliharaan PJU yang mencapai 12 ribu titik lampu. “Siapa yang bisa menjamin dalam 10 tahun nanti infrastruktur KPBU ini masih layak digunakan? Mesin dan peralatan tentu akan mengalami penurunan nilai,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab di era Bupati H. Fauzan Khalid menandatangani KPBU untuk penataan dan pengelolaan PJU dengan pemenang PT SEI. Nilai investasi yang disepakati mencapai Rp 94,9 miliar selama 11 tahun, dengan satu tahun untuk konstruksi dan 10 tahun untuk masa operasi komersial. (her)