Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 66

Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR

0
Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR
Ardiansyah (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiansyah, menilai di momentum HUT Ke-67 masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di tengah kondisi fiskal yang daerah yang sulit.

“Angka kemiskinan di tahun 2025 tercatat sebesar 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa. Angka itu menurun sebesar 1,08 persen dari tahun 2024 yang berada di angka 12,87 persen,” ucapnya kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan turun tetapi dari sisi garis kemiskinan, justru terjadi peningkatan sebesar 3,18 persen. Angka pendapatan per kapita sekitar Rp492.991 per bulan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, dengan memperbanyak lapangan usaha dan kerja sehingga pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 mencatat angka 72,37 poin atau berada pada kategori menengah. Angka ini menepatkan Sumbawa pada posisi keenam se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

“IPM harus menjadi atensi serius pemerintah daerah ke depan karena indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup layak,” ujarnya.

Sementara itu, data BPS juga menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumbawa tahun 2025 berada di kisaran 73,07 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kehidupan dan kesehatan. Sedangkan, gini rasio per Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, masuk kategori ketimpangan sedang.

“Yang perlu kita perhatikan adalah stunting yang angkanya justru naik. Tahun 2025, prevalensi stunting di mencapai 29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,7 persen,” tambahnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 masih berada di angka 2,60 persen, disertai dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah keterbatasan lapangan kerja produktif dan upah layak.

“Tantangan lainnya adalah tekanan lingkungan hidup dan risiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” timpalnya.

Meski demikian, Doktor Ardiyansyah menilai pemerintahan Jarot–Ansori telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Upaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian telah membuahkan hasil dengan masuknya berbagai program strategis ke Sumbawa.

“Kita optimis pembangunan Sumbawa akan semakin maju ke depan dan kita berharap ada konsitensi antara visi misi, program kerja dan kerja nyata sehingga program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar

0
Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar
Sebanyak 2.504 orang PPPK PW menerima SK dari Bupati Lombok Utara beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalokasikan Rp120 miliar pada APBD tahun 2026 untuk membiayai beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan pembayaran gaji berjalan efektif mulai Januari 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sekaligus Bendahara Umum Daerah, Malasiswadi, S.Kom., Jumat (23/1/2026) mengungkapkan, beban operasional pada komponen gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan dengan mengikuti mekanisme belanja pegawai daerah. Di mana, PPPK dan PPPK Paruh Waktu menerima gaji pada awal bulan layaknya pembayaran gaji ASN.

“Dari Rp120 miliar tersebut, sebesar Rp90 miliar untuk gaji PPPK dan Rp30 miliar untuk PPPK Paruh Waktu,” ungkap Mala.

Ia menjelaskan, besaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan yang berlaku di tingkat pusat. Dalam hal ini, beban gaji PPPK masih ditanggung oleh APBN dan APBD. Sedangkan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan murni oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal ini, Pemda mengambil kebijakan dengan menetapkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp1 juta per orang per bulan untuk 2.504 orang. Kendati angka ini masih jauh di bawah UMK, namun besaran gaji PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan adalah tidak lebih rendah dari honor yang diterima saat masih berstatus tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap.

“Nilai tersebut menjadi batas bawah dalam penetapan gaji PPPK Paruh Waktu, meskipun besaran final nantinya akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja masing-masing pegawai,” tambahnya.

Selain beban gaji, Pemda KLU ucap Mala, membayarkan beban jaminan kepegawaian. Di antaranya, iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen. Sesuai ketentuan, PPPK PW hanya membayarkan 1 persen dari jaminan kesehatan.

Ke depan, skema gaji PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan. Pasalnya, pemerintah memberi ruang untuk menetapkan gaji berdasarkan jenis tugas, kualifikasi pendidikan, standar biaya pegawai P3K, serta kemampuan keuangan daerah. “Skema ini diterapkan untuk menjamin keadilan pengupahan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah,” tandas Mala. (ari)

Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat

0
Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat
Yudi menjajakan sepati impor asal Vietnam berkualitas dengan harga terjangkau. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Produk sepatu impor asal Vietnam mulai menggempur pasar di Nusa Tenggara Barat. Peminatnya bahkan terus meningkat. Salah satu penjual, Yudi, mengaku penjualan sepatu Vietnam terus meningkat karena harga yang terjangkau dengan kualitas yang dinilai tak jauh berbeda dari produk bermerek asli.

Yudi membuka lapak sepatu Vietnam salah satunya di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Lapak ini beroperasi hampir setiap hari, terutama pada sore hingga malam hari, selama kondisi cuaca mendukung.

“Kalau tidak hujan, tiap hari saya jualan,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, sepatu yang dijualnya merupakan produk impor dari Vietnam, baik dalam kondisi baru maupun second pilihan. Ia menyebut, kualitas sepatu Vietnam saat ini cukup baik sehingga diminati konsumen dari berbagai kalangan.

“Barang Vietnam impor, ada yang baru dan ada juga second. Kualitasnya hampir sama, makanya banyak yang cari,” jelasnya.

Ia menambahkan, dibandingkan produk dari China yang kini harganya cenderung lebih mahal, sepatu Vietnam dinilai lebih kompetitif. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, dengan kisaran mulai dari ratusan ribu rupiah hingga paling mahal sekitar Rp500 ribu per pasang.

“Paling mahal sekitar Rp500 ribu. Untuk kualitas, bisa dibilang satu banding satu dengan merk-merk ori (asli) dunia. Makanya banyak sekali peminatnya,” ungkap Yudi.

Dalam satu kali pengambilan barang, Yudi bisa mendatangkan sekitar 100 pasang sepatu. Jumlah tersebut, kata dia, bisa habis dalam waktu relatif singkat tergantung minat pembeli.

“Biasanya cepat habis, tergantung minat. Alhamdulillah cepat laku karena kita ambil yang sudah diseleksi, sesuai selera pelanggan,” katanya.

Yudi mengungkapkan, sebagian besar pembeli berasal dari kalangan dewasa. Menurutnya, konsumen tertarik karena sepatu Vietnam menawarkan kombinasi harga murah dan kualitas yang dinilai memuaskan.

“Pembeli banyak karena harganya terjangkau, kualitasnya juga tidak jauh beda,” ujarnya.

Maraknya peredaran sepatu impor Vietnam ini menunjukkan tingginya minat masyarakat NTB terhadap produk alternatif yang lebih ekonomis, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi produk lokal maupun merek resmi di pasaran. (bul)

Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB

0
Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB
Kepala Kanwil Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar turun ke mitra-mitra pengadaan untuk mengoptimalkan serapan tahun 2026 ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah menugaskan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk menyerap setara beras sebanyak 240.660 ton selama tahun 2026 ini. Pada tahun 2025, pengadaan beras di provinsi lumbung pangan ini menjadi salah satu terbesar di Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Mara Kamin Siregar.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.660 ribu ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena kami ingin memaksimalkan percepatan serapan saat panen raya dengan kesiapan Bulog bersama mitra pengadaan,” ujar Regar, panggilan akrabnya.

Dirincikannya, berdasarkan laporan realisasi pengadaan, Kanwil Bulog NTB menargetkan pengadaan gabah kering giling (GKG) sebesar 24.196.001 kilogram, gabah kering panen (GKP) 407.443.000 kilogram, beras 18.315.000 kilogram, atau setara 240.660.505 kilogram beras. Target ini tersebar di sejumlah wilayah kerja, meliputi Kancab Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mencapai target tersebut, Bulog NTB telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Regar.

Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan titik-titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Terkait harga pembelian, Regar juga memastikan kebijakan HPP masih sama seperti tahun sebelumnya. Bulog siap membeli gabah dan beras petani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk harga, Bulog siap membeli GKP Rp6.500 per kilogram, GKG Rp8.200 per kilogram, dan beras Rp12.000 per kilogram, dengan syarat kualitas sesuai standar HPP,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah dimaksud, Bulog NTB optimistis target serapan gabah dan beras tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani di NTB.

Untuk diketahui, target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Realisasi serapan yang berhasil dicapai menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.
Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB. (bul)

Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini

0
Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini
Kendaraan dinas di lingkungan Pemprov NTB. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Peralihan kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rencananya akan dilakukan mulai akhir bulan Januari. Saat ini, Pemprov NTB masih memproses pengadaan kendaraan listrik melalui skema sewa untuk pejabat eselon II.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal. Sebagai tahap pertama, mobil listrik khusus digunakan oleh eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB.

“Kalau cepat proses pengadaan ya per akhir bulannya sudah bisa kita pakai,” katanya, Jumat, 23 Januari 2026

Faozal membeberkan, Pemprov NTB akan menyewa sedikitnya 76 mobil listrik. Sementara, untuk eselon III dan di bawahnya, Pemprov NTB masih mencarikan skema terbaik, apakah tetap menggunakan kendaraan lama, atau menyewa.

“Sementara pengaturannya nanti di BKAD yang sedang menyusun skemanya. Mana yang akan kita tarik, mana OPD-OPD yang akan tetap ada,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, H. Nursalim membeberkan, berdasarkan hitung-hitungan BPKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa. Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.

Menurut Nursalim, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan itu, BKAD melakukan inventaris aset baik aset bergerak maupun aset bangunan. Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu menekankan, pihaknya sudah mendapatkan hasil dari inventarisasi tersebut, dan sudah diserahkan kepada Gubernur.

Dari hasil itu, Pemprov NTB akan melakukan penertiban, aset bergerak ini akan dinilai terlebih dulu kelayakannya. Kemudian, menunggu arahan gubernur apakah akan dilelang atau sebagainya.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah 7 tahun biar perolehannya itu tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (era)

Pelaku UMKM Pembuat Roti Belum Rasakan Dampak Nyata MBG

0
Kegiatan pembuatan roti yang dilakukan Suhamdi di rumahnya. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar belum mendapatkan manfaat dari kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya pengakuan pengusaha roti asal Dusun Bile Sundung Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik.

Ditemui di rumahnya yang juga tempatnya produksi roti, Suhamdi mengisahkan pengalamannya membangun usahanya. Ketangguhan seorang pengusaha mikro ditunjukkan oleh Suhamdi, pemilik Kiara Bakery asal Dusun Bile Sundung, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Dengan tekad kuat, ia membangun usahanya dari titik nol tanpa bantuan modal pemerintah, menghadapi hantaman pandemi, dan kini bangkit kembali dengan sejumlah inovasi.

“Kita merintis dari nol, istilahnya tidak pernah ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Modal awalnya cuma punya satu karung tepung,” kenang Suhamdi saat menceritakan awal mula bisnisnya pada tahun 2018.

Perjalanannya tidak mulus. Usaha yang mulai berkembang sempat terhempas akibat pandemi Covid-19. “Kita bangkit, jatuh lagi karena ada Corona, semua usaha hancur. Jadinya sekarang bangkit lagi untuk perkembangan roti kita Kiara Bakery,” ujarnya penuh semangat.

Kiara Bakery memproduksi beragam produk, seperti donat, roti tawar, brownies, serta roti kecil isi susu Milkita yang dijual seharga Rp2.000 per biji. Saat ini, kapasitas produksi mencapai delapan karung tepung terigu per hari atau setara dengan 200 kg (2 kuintal). Hasil produksi terutama dikirim ke toko frozen food dan beberapa pengecer (reseller).

Pasar Kiara Bakery telah menjangkau hingga Lombok Tengah, termasuk ke daerah Praya. Namun, perluasan ke Kota Mataram masih menjadi tantangan karena terkendala distribusi. Suhamdi juga mengakui persaingan pasar kerap menjadi kendala, seperti saat musim panen buah di mana permintaan roti bisa menurun.

Di balik kisah bangkitnya usaha ini, Kiara Bakery berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Usaha ini melibatkan 12 karyawan tetap dan didukung oleh sekitar 20 reseller yang membantu pemasaran.

Dengan modal keuletan dan komitmen untuk terus berinovasi, Suhamdi dan Kiara Bakery membuktikan bahwa usaha mikro bisa bertahan dan berkembang meski dihantam badai krisis, sambil terus berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. (rus)

Pelunasan BPIH Loteng Lampaui Target

0
H. Lalu Syamsul Hadi (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Jumlah Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ini sudah melampaui kuota yang ada. Memasuki hari terakhir masa perpanjangan kedua pelunasan BPIH, Jumat (23/1/2026), total sudah 1.192 CJH yang melunasi BPIH dari 1.178 kuota haji untuk Loteng pada musim haji tahun ini.

Dengan begitu, seluruh kuota pemberangkatan haji untuk Loteng dipastikan terisi. “Sekarang kita tinggal menunggu informasi lebih lanjut terkait tahapan selanjutnya dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pusat,” sebut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Loteng, H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026) siang.

Ia menjelaskan, untuk jemaah regular total ada 1.017 orang yang melunasi BPIH dari 1.178 orang jemaah. Artinya, ada sekitar 161 orang yang tidak melunasi BPIH. Sementara untuk jemaah cadangan, dari 561 kuota yang tersedia, sudah 175 orang yang sudah melunasi BPIH. Masih ada 386 jemaah yang belum melakukan pelunasan BPIH.

Decara keseluruhan, jemaah yang sudah melunasi BPIH, baik itu jemaah regular maupun Jemaah cadangan berjumlah sebanyak 1.192 orang atau 101 persen dari kuota yang tersedia. Di mana untuk jemaah regular yang sudah melunasi BPIH sudah bisa dipastikan berangkat tahun ini, karena memang prioritas.

Sedangkan untuk jemaah cadangan yang sudah melunasi BPIH masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat soal siapa yang akan berangkat. Jumlah yang berangkat itu nantinya akan sesuai dengan sisa kuota jemaah regular yang tidak melunasi BPIH. “Penentuan jemaah yang berangkat dari kuota cadangan berdasarkan urutan porsi terdekat. Dan, tetap akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Disinggung terkait masih cukup banyak jemaah kuota regular yang tidak melunasi BPIH, Syamsul Hadi mengatakan ada beberapa penyebab. Pertama ada yang meninggal dunia dan belum menunjuk ahli waris pengganti. Ada juga yang karena sakit permananen atau tidak istithaah. Termasuk karena alasan belum ada biaya serta masih menunggu pasangan mahram.

Pihaknya dalam hal ini tentu tidak bisa memaksa jemaah untuk harus melunasi BPIH. Hal itu, karena jemaah punya pertimbangan dan alasan tersendiri untuk menunda keberangkatan haji dengan tidak melunasi BPIH tahun ini. “Tapi yang terpenting kuoata CJH Loteng tahun ini sudah terpenuhi,” pungkas pria asal Penujak ini. (kir)

Akses Jalan Putus, Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Sekotong Lumpuh Total

0
Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, ini putus terdampak bencana. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Intensitas hujan yang tinggi disertai cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sekotong dan sekitarnya, tidak hanya memicu kekhawatiran bagi warga pemukiman. Namun juga mengancam operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik Pemerintah Provinsi NTB.

Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah medis B3 di Dusun Koal, Desa Buwun Mas nyaris putus total akibat bencana yang melanda Rabu (21/1/2026) malam. Kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan besar (roda empat), sehingga aktivitas pabrik pemusnah limbah B3 itu pun lumpuh, tidak bisa beroperasi.

Kerusakan infrastruktur itu dilaporkan oleh Camat Sekotong Andi Purnawan pada Jumat (23/1/2026). Kerusakan jalan yang paling krusial terjadi pada jalur transportasi utama menuju Dusun Koal. Akibat rusaknya badan jalan secara signifikan, aktivitas distribusi limbah medis menuju lokasi insinerator kini mengalami hambatan serius yang berpotensi memicu penumpukan limbah berbahaya di hulu.

Camat Sekotong ini menegaskan, jalur yang rusak ini berada di bawah kendali Pemprov NTB, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi operasional aset daerah. Kerusakan ini otomatis melumpuhkan arus logistik sampah medis yang seharusnya diolah secara rutin di fasilitas pengolahan B3 tersebut.

“Ini jalan provinsi yang dari Dusun Lemer ke Dusun Koal, tempat UPT Pengolahan sampah B3 milik Pemprov NTB. Untuk sementara, pengangkut sampah B3 tidak dapat menuju lokasi pengolahannya,” ungkapnya.

Kondisi serupa namun dengan tingkat kerusakan yang berbeda juga terjadi di kawasan Batubong. Tingginya curah hujan telah mengakibatkan badan jalan utama amblas secara signifikan. Titik ini menjadi titik krusial lainnya yang membuat akses menuju Sekotong semakin sulit ditembus oleh kendaraan dengan beban berat.

Sementara itu, Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi menekankan bahwa ancaman nyata tidak hanya terlihat pada jalan yang amblas, tetapi juga fenomena keretakan tanah yang mulai merambat ke jalur menuju lokasi insinerator limbah B3. Keretakan ini menjadi risiko tinggi, terutama bagi truk-truk pengangkut dengan tonase besar yang setiap hari melintas.

Kekhawatiran Rochidi didasarkan pada pantauan langsung yang ia lakukan di titik-titik rawan. Ia menyebutkan bahwa kondisi di lapangan sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada apa yang terlihat di permukaan saja. Struktur tanah yang sudah jenuh air membuatnya sangat rentan bergeser di bawah tekanan beban kendaraan. “Bukan hanya retak, sebenarnya kondisinya sudah cukup parah. Saya naik kemarin sore dan memang berbahaya sekali kelihatannya,” tambahnya.

Meskipun saat ini kendaraan roda empat masih memungkinkan untuk melintas di jalur Batubong secara terbatas, Rochidi tetap mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan. “Sementara masih bisa, tadi kebetulan saya bawa mobil juga bisa lewat. Tapi ya itu, harus ekstra hati-hati karena tanahnya sudah amblas,” imbuhnya.

Sementara Ketua Sekber Penanganan bencana sekaligus Sekda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan pihaknya melalui Dinas PU telah menidaklanjuti kerusakan jalan dampak bencana di pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal. “Saya minta Kadis PU koordinasi dengan provinsi terkait jalan itu, dan sudah dilakukan oleh pak Kadis,” ujarnya. (her)

255 JCH di Bima Lunasi BPIH

0
H. Eka Iskandar Zulkarnain (suarantb.com/hir)

Kota Bima (suarantb.com) – Sejumlah 255 jemaah calon haji di Kota Bima, melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026. Jumlah tersebut mendekati kuota murni yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, H. Eka Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa kuota haji Kota Bima tahun ini sebanyak 235 jemaah, terdiri dari 225 jemaah reguler dan 10 jemaah lansia. Selain itu, disiapkan 96 jemaah cadangan.

“Dari total pelunasan yang masuk, terdiri atas 187 jemaah reguler, empat jemaah lansia, 30 jemaah cadangan, serta empat jemaah penggabungan,” jelas Eka saat ditemui di kantornya, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, batas akhir pelunasan BPIH ditetapkan hingga Jumat (23/1/2026) kemarin. Pihaknya belum menerima informasi resmi terkait kemungkinan perpanjangan waktu pelunasan. “Kami masih menunggu kebijakan dari pusat,” katanya.

Eka mengungkapkan, kuota reguler tidak sepenuhnya terisi karena sebagian jemaah calon haji mengajukan pembatalan atau penundaan keberangkatan. Penyebabnya, antara lain meninggal dunia, kondisi kesehatan, serta menunggu penggabungan mahram dengan pasangan.

Pada kategori lansia dari 10 kuota yang tersedia, hanya empat jemaah yang melakukan pelunasan. “Empat jemaah lansia meninggal dunia dan dua lainnya tidak memungkinkan berangkat karena sakit,” ujarnya.

Kekosongan kuota tersebut mulai diisi oleh jemaah cadangan. Dari 96 jemaah cadangan, sebanyak 30 orang telah menyelesaikan pelunasan. Selain itu, terdapat pula jemaah penggabungan mahram dan pelimpahan porsi yang telah menyetor BPIH.

Namun demikian, Eka menyebutkan bahwa nama jemaah penggabungan dan pelimpahan porsi masih dalam status terblokir di sistem Siskohat. “Dari 30 jemaah, baru satu nama yang sudah terbuka,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kewenangan membuka blokir dan penetapan akhir keberangkatan berada di tangan pemerintah pusat. Eka mengimbau jemaah yang telah melakukan pelunasan agar tetap bersiap menunggu keputusan. “Jika blokir dibuka, administrasi tinggal disesuaikan,” pungkasnya. (hir)

Cuaca Ekstrem, Aktivitas Penerbangan di BIZAM Tak Terganggu

0
Penumpang tengah menunggu penerbangan di Terminal BIZAM. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam sepekan terakhir dipastikan tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Seluruh penerbangan sejauh ini dinyatakan tetap berjalan normal. Meski demikian, pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi cuaca terus dipantau secara ketat.

“Sampai saat ini untuk operasional BIZAM serta aktivitas penerbangan masih berjalan normal,” tegas Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Angga Maruli Anugrah P, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026).

Dalam sehari, rata-rata pergerakan pesawat udara di BIZAM antara 70 sampai 80 pergerakan. Baik itu yang datang maupun berangkat. Dan, sejauh ini semua berjalan normal. Belum ada dampak signifikan dari kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung sekarang ini terhadap aktivitas penerbangan.

Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkat, guna memperoleh informasi yang detail dan akurat terhadap kondisi cuaca. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam operasional penerbangan di BIZAM. Terutama dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekatang ini.

“Tentunya bandara selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Airnav ataupun BMKG terkait keselamatan dan keamanan penerbangan dalam cuaca yang kurang baik di NTB seperti sekarang ini,” tandas Angga.

Waspada saat Berwisata

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., mengingatkan masyarakat maupun wisatawan yang mau berwisata di objek-objek wisata di Loteng agar lebih waspada, mengingat kondisi cuaca yang sedang kurang bersahabat. Khususnya di objek-objek wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

Pemerintah sendiri tidak melarang wisatawan untuk berwisata. Namun yang paling penting agar selalu waspada dan tetap mematuhi intruksi petugas yang ada di objek wisata, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kondisi cuaca sekarang sedang kurang bersama. Untuk itu, tetap waspada saat berwisata. Patuhi intruksi dan arahan petugas serta rambu-rambu peringatan yang ada,” ujarnya. (kir)