Beranda blog Halaman 668

Selama Ramadhan, PLN Diminta Perkuat SMK3, Pasokan Listrik dan Mitigasi Risiko

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/ist)

PLN memiliki tantangan besar selama bulan suci Ramadhan yaitu menjaga Sistem Menejemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), ketersediaan pasokan dan kesiagaan dalam mitigasi risiko.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi saat memberikan sambutan pada Apel Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 dan menutup serangkaian kegiatan Bulan K3 oleh PT PLN Unit Induk Wilayah NTB, di Akbar Ali Sport Center, Jumat 28 Februari 2025.

Ia mengatakan bahwa permintaan listrik dan energi cenderung meningkat signifikan selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga potensi gangguan kelistrikan juga meningkat. Karenanya, Aryadi mengingatkan pentingnya menjaga kehandalan Sistem Menejemen K3, ketersediaan pasokan dan kesiagaan dalam mitigasi risiko.

“Biasanya, saat Ramadhan terjadi peningkatan pemakaian listrik. Hal ini bisa berujung pada gangguan seperti pemadaman, konsleting akibat pohon, serta penggunaan listrik berlebihan. Tak jarang pula terjadi penyambungan ilegal yang berisiko membahayakan keselamatan dan jaringan listrik,” jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, Aryadi menekankan bahwa kesadaran terhadap budaya K3 harus semakin diperkuat di seluruh jajaran PLN. PLN dituntut untuk tetap menjaga keandalan sistem kelistrikan serta memastikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja tetap menjadi prioritas utama.

Dalam sambutannya, Aryadi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi budaya yang terus diterapkan, bukan hanya sebatas ceremony dalam Bulan K3 Nasional.

“Meskipun kegiatan Bulan K3 ini berakhir hari ini, budaya K3 harus terus kita laksanakan dalam keseharian, karena ini merupakan bagian dari kebutuhan hidup kita bersama,” ujarnya.

Kadisnakertrans NTB menyampaikan apresiasi kepada manajemen PLN UIW NTB yang telah berkomitmen dalam mengedukasi dan menyebarluaskan informasi terkait K3. Ia berharap semangat ini terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan.

“Setiap aktivitas memiliki risikonya sendiri, bahkan saat kita duduk pun ada risikonya. Maka dari itu, jangan pernah lengah dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja. Kesadaran dan pemahaman terhadap budaya K3 harus terus kita gaungkan, agar menjadi bagian dari kebiasaan dan karakter kita semua,” tutupnya.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa budaya keselamatan kerja harus menjadi bagian dari keseharian, bukan hanya dalam rangkaian peringatan Bulan K3.

Demi memperkuat kesadaran akan pentingnya K3, PLN UIW NTB telah melaksanakan berbagai program, di antaranya: Sertifikasi Ahli K3 Umum bagi pengawas pekerjaan dan pengawas K3, Edukasi K3 bagi pegawai dan mitra kerja, Upskilling melalui Kampus Yantek di masing-masing UP3.

Kemudian Edukasi Keselamatan Ketenagalistrikan bagi masyarakat umum dan berbagai lomba K3 untuk meningkatkan pemahaman terkait keselamatan kerja hingga Safety Town Hall Meeting sebagai forum diskusi penerapan K3.

“Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun dan memperkuat budaya keselamatan kerja (safety culture) di lingkungan PLN, sehingga menjadi bagian dari keseharian seluruh pegawai dan mitra kerja,” pungkasnya.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan kerja harus dimulai dari manajemen lini sebagai role model, dengan terus mengedukasi pegawai, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.(ris/r)

Perusahaan Multifinance Nikmati Anomali, Bidik Prospek Cerah di 2025

0

PERUSAHAAN pembiayaan atau multifinance menikmati anomali pertumbuhan di Bali. Terutama dari sisi pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang melonjak. Padahal, secara nasional, penjualan otomotif anjlok sekitar 13,93 persen dan pertumbuhan industri pembiayaan tidak mencapai double digit pada tahun 2024.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pada 2024, piutang pembiayaan perusahaan multifinance hanya tumbuh 6,92% (YoY) menjadi Rp503,43 triliun.

“Penurunan penjualan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan industri pembiayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, 18 Februari 2025.

Terhambatnya pertumbuhan itu sejatinya sudah diproyeksi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Bahkan, kenaikannya sulit mencapai proyeksi APPI sebesar 7 persen hingga 8 persen.

Fenomena itu berbanding terbalik dengan kondisi di Bali. Kepala Cabang PT Mandiri Utama Finance (MUF) Yoyok Harri Purdwianto menjelaskan, kondisi Bali memang sedang anomali.

“Saat daerah lain lesu, pembiayaan kendaraan di Bali tumbuh signifikan,” kata Yoyok, Sabtu, 1 Maret 2025.

Dijelaskan, tahun 2024, pembiayaan MUF naik 25 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pembiayaan untuk mobil Daihatsu yang naik 30 persen. Daihatsu masih menjadi backbone pembiayaan kendaraan MUF di Pulau Dewata. Menurut Yoyok, naiknya piutang pembiayaan MUF didukung kondisi sektor pariwisata yang terus membaik selama tiga tahun belakangan ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Bali masih menjadi daerah tujuan utama dengan total kunjungan 6,33 juta wisman. Kunjungan pada tahun 2024 itu naik 20,10 persen jika dibandingkan 2023 yang sebanyak 5,27 juta wisman. Bahkan, jumlah kunjungan wisman ke Bali selama tahun 2024 tersebut telah melampaui pencapaian tahun 2019.

Menurut Yoyok, pencapaian kinerja MUF di Bali yang tinggi berkat kolaborasi dan strategi yang tepat. Termasuk kolaborasi dengan Daihatsu, sebagai merek yang paling banyak diminati nasabah MUF. Tahun 2024, dari total 2.212 unit kendaraan, sebanyak 1.022 unit adalah pembiayaan untuk mobil Daihatsu.

Kepala Cabang Astra Credit Company (ACC) Denpasar dan Renon Bali I Gede Ari Wiadnyana menyatakan hal senada.  Dikatakan, konsumen terbesar pengucuran pembiayaan adalah pelaku bisnis rental mobil. Dari total pembiayaan yang dikucurkan ACC, porsi terbesar yakni sekitar 25 hingga 26 persen untuk kendaraan Daihatsu.

Sebelumnya, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan multifinance tahun 2025 akan tumbuh berkisar 8 persen hingga 10 persen secara tahunan (year on year/YoY), walaupun penjualan mobil menurun.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Denpasar – Cokro Nidzo Muddin juga optimistis tahun 2025 Daihatsu tumbuh signifikan. Ia optimistis bisa mempertahankan pencapaian tahun 2024 sebagai cabang terbaik di Indonesia. Berdasarkan data registrasi di Kepolisian (Polreg), hingga akhir Desember 2024, market share Daihatsu di Bali sebesar 19,71 persen, sedangkan secara nasional sebesar 18,9 persen.

Menurut dia, pencapaian itu berkat sejumlah strategi seperti penguatan product knowledge, competitor pricing, analisa portofolio calon konsumen yang tepat.

Kepala Wilayah Jawa Tengah, Bali, dan Nusra PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation Budhy Lau menjelaskan, market otomotif di Bali tumbuh 9,4 persen, ketika penjualan secara nasional anjlok. Market share Daihatsu di Bali dari bulan ke bulan terus di atas rata-rata nasional.

“Pertumbuhan market ini sebuah opportunity besar, terutama dengan proyeksi ekonomi yang positif dan stabilnya pariwisata di Bali,” kata Budhy Lau.

Ia juga optimistis Daihatsu akan terus tumbuh dengan masih besarnya potensi di luar pariwisata seperti para pelaku UMKM, peternakan, pertanian, dan sebagainya.

“Kami yakin bisa mendongkrak market share lebih tinggi dari 19,7 persen, apalagi Daihatsu pernah menembus 23 persen,” tutur Budhy Lau.(bul/*)

Rencana Pengalihan Pengawasan ke OJK, 412 Koperasi di NTB Sudah Disurvei

0
Ahmad Masyhuri(ekbisntb.com/bul)

SEBANYAK 412 koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H. Ahmad Masyhuri, mengungkapkan bahwa pendataan koperasi yang akan diawasi OJK telah selesai dilakukan oleh disurvei.

“Kami sudah mendapatkan jumlahnya, yakni 412 koperasi yang berpotensi akan masuk dalam pengawasan OJK. Namun, terkait mekanisme pengawasannya, kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Masyhuri.

Saat ini, pemerintah masih menunggu kepastian teknis dari OJK mengenai skema pengawasan tersebut.

Menurut Masyhuri, meskipun koperasi yang ada di NTB didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan persentase mencapai 90 persen, pemerintah berharap akan lebih banyak koperasi sektor riil yang tumbuh di masa mendatang.

“KSP ini memang mirip-mirip dengan bank, sehingga wajar jika pengawasannya lebih ketat. Namun, pemerintah juga memiliki harapan agar sektor koperasi yang bergerak di bidang riil semakin berkembang,” tambahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK diberikan mandat untuk mengawasi koperasi yang menjalankan aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan simpanan seperti KSP.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama OJK saat ini tengah merumuskan mekanisme teknis agar proses pengawasan berjalan optimal tanpa menghambat operasional koperasi yang sehat.

Kementerian Koperasi telah menyampaikan, pengawasan oleh OJK bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melindungi kepentingan anggota koperasi. Sementara itu, OJK dalam berbagai kesempatan menyatakan akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan agar koperasi tetap bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Masyhuri menegaskan, Dinas Koperasi dan UMKM NTB sendiri masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Koperasi terkait penerapan pengawasan ini di tingkat daerah.

Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan koperasi di NTB dapat semakin berkembang dengan tata kelola yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem koperasi.(bul)

Sektor Perumahan Jadi Salah Satu Instrumen Pengentasan Kemiskinan

0
Wamen PKP Fahri Hamzah dalam diskusi bersama Forwapera bertajuk "Menyelisik Kinerja 100 hari Kementerian PKP" di Jakarta, Kamis 27 Februari 2025(ekbisntb.com/ist)

WAKIL Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, sektor perumahan menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wamen Fahri dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 hari Kementerian PKP” di Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

“Presiden Prabowo sedang mencoba ide kerakyatan dalam hal memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan 8 persen untuk rakyat yakni dengan membentuk Kementerian PKP karena perumahan merupakan instrumen dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang paling dahsyat,” ujar Wamen PKP dalam siaran resminya.

Dikatakan Wamen Fahri, kekurangan pemenuhan kebutuhan hunian (backlog) di Indonesia juga disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, banyaknya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

“Untuk itu hadirnya Kementerian PKP akan merancang kebijakan-kebijakan yang ada menjadi aksi nyata,” tuturnya.

Salah satu aksi nyata yang tengah diperjuangkan adalah penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di tahun 2025. Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan terkait tambahan kuota FLPP 2025 saat ini pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan masih melakukan diskusi.

“Sebab, penambahan kuota FLPP perlu penetapan dan ada regulasi teknisnya. Kami sedang mengecek karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung,” ungkap Wamen Fahri.

Wamen PKP berharap dengan adanya efisiensi anggaran Program 3 Juta Rumah tetap berjalan dengan kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien antara pemerintah dan pihak swasta dalam pemenuhan rumah untuk rakyat.

“Saya percaya Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian pada sektor ini,” tuturnya.

Turut hadir sebagai pembicaradalam acara tersebut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, dan Pengamat Kebijakan Publik Perumahan Rakyat Muhammad Joni. (r)

Harga Minyak Goreng Naik

0
Ilustrasi Minyak Goreng Subsidi(ekbisntb.com/ant)

TIDAK hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan di awal Ramadan ini, harga minyak goreng juga terkena dampak. Hal ini diakui Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM), Hasbi.

Menurutnya, harga minyak goreng mengalami kenaikan akibat kenaikan harga dari distributor atau pabrik. Namun, ia memastikan harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, dan tepung masih stabil dan diharapkan tidak mengalami kenaikan selama bulan Ramadan.

“Per hari ini, hanya minyak goreng yang mengalami kenaikan harga, karena adanya kenaikan harga dari distributor atau pabrik. Sementara itu, beras, gula, dan tepung belum ada kenaikan, dan kami berharap tidak ada perubahan harga dalam waktu dekat,” ujar Hasbi pada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Meski terjadi kenaikan pada minyak goreng, Hasbi menegaskan stok kebutuhan pokok secara umum masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Ia juga menambahkan pihaknya terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, terutama di bulan Ramadan ini. Stok masih mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang,” tambahnya.

Dengan kondisi stok yang masih aman dan hanya sedikit kenaikan harga pada minyak goreng, diharapkan stabilitas pasar tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.(bul)

Selama Ramadan, Pemprov Diminta Perbanyak Titik Pasar Murah

0
Megawati Lestari(ekbisntb.com/ist)

SELAMA bulan Ramadan hingga saat Lebaran 1446 H/2025 M, permintaan bahan pokok (bapok) biasanya  semakin meningkat. Meningkatnya permintaan bapok berpotensi diikuti oleh naikknya harga-harga barang di pasar.

Untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok tersebut, diperlukan intervensi pemerintah. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah di banyak lokasi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Megawati Lestari mengatakan, bazar pasar murah dibutuhkan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Selain tentunya mengurangi beban biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami minta OPD terkait agar memperbanyak bazar pasar murah pada saat Ramadan hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi Dinas Perdagangan dan lainnya harus hadir di seluruh wilayah, sampai ke pelosok-pelosok, jangan hanya tersentral di satu titik kota saja,” kata Megawati Lestari, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, OPD terkait harus memastikan sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, ayam, daging, telur hingga bumbu dapur agar tidak bergejolak selama Ramadan. Karena itu pengawasan terhadap distribusi logistik juga harus tetap dimaksimalkan.

Politisi Partai Golkar ini menilai ada sejumlah bahan pokok yang stoknya bergantung dari kelancaran distribusi luar daerah seperti minyak goreng, gula, susu dan beberapa komoditas lainnya. Sehingga diharapkan pasokannya tetap berjalan lancar untuk menghindari gejolak harga.

Berdasarkan harga perkembangan harga rata-rata yang dipublikasikan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB per tanggal 27 Februari 2025 terlihat harga beras medium antara Rp13.000-Rp15.000 per kg tergantung merek.

Kemudian beras premium antara Rp14.000 – Rp16.250 per kg tergantung merek. Cabai merah keriting Rp67.000, cabai merah besar sekitar Rp68.000, cabai rawit merah kembali naik di angka Rp94.000 per kg.

Gula pasir curah Rp16.000, gula pasir kemasan premium Rp18.800 per kg, minyak goreng curah Rp17.200 per liter, minyak goreng premium Rp21.000 per liter, dan minyak kita Rp17.500 per liter.

Kemudian daging ayam ras Rp40.500 per kg, daging sapi antara Rp114.000 – 120.500 per kg serta telur ayam ras 30.900 per kg.(ris)

Komisi IX DPR RI Tekankan Tak Boleh Ada Kenaikan Harga Bahan Pokok

0
Rombongan Komisi IX DPR RI, Kamis 27 Februari 2025 lalu melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka memastikan keamanan dan kelayakan peredaran makanan di Pasar Renteng, Praya (ekbisntb.com/ist)

ROMBONGAN Komisi IX DPR RI, Kamis 27 Februari 2025 lalu melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) dalam rangka memastikan keamanan dan kelayakan peredaran makanan, terutama selama bulan Ramadan di Pasar Renteng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Kunjungan ini selain bertujuan untuk memastikan makanan yang beredar sehat dan layak konsumsi, terbebas dari bahan-bahan berbahaya, juga bertujuan untuk memantau harga bahan pokok menjelang dan saat Ramadan.

Dalam kunspek tersebut, rombongan Komisi IX DPR RI yang didampingi Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI Yudhi Pramono, Kepala Balai Besar POM Mataram Yosep Dwi Irwan, Kepala BPJS Kesehatan Mataram Agung Utama Muchlis, dan Kabid P2P Dinas Kesehatan NTB.

Mereka melakukan pengecekan dan pengawasan secara langsung pedagang yang ada di Pasar Renteng yang cukup padat. Rombongan yang dikomandoi anggota Komisi IX DPR RI H. Muazzim Akbar menanyakan harga beberapa bahan pokok menjelang Ramadan, terutama cabai yang mengalami kenaikan cukup tinggi dari Rp70.000 menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Mereka juga mengecek kesesuaian produk dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok H. Muazzim Akbar menyatakan pengawasan ini sangat penting mengingat bulan Ramadan adalah momen di mana konsumsi makanan meningkat secara signifikan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang aman, sehat, dan halal, terutama saat berbuka puasa dan sahur,” ujar Muazzim.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pengawasan peredaran makanan, terutama di bulan Ramadan. Komisi IX berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan rutin guna melindungi Kesehatan, hak konsumen dan terutama keamanan pangan selama Ramadan.

Setelah mengecek secara langsung kondisi dan situasi Pasar Renteng, rombongan diterima oleh Kepala Dinas Perindag Lombok Tengah, Asisten II Setda Lombok Tengah, dan Kepala Pasar Renteng di lantai dua pasar Renteng.

Dalam pertemuan tersebut Muazzim Akbar menegaskan, Ramadan tidak boleh harga bahan pokok naik. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dengan Pemda. “Yang boleh naik hanya harga gabah yaitu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo tidak boleh kurang dari Rp. 6500/kg, lebih boleh,” katanya.

Ketua DPW PAN NTB ini didampingi oleh Nurhadi, anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem Dapil Jatim VI. Nurhadi dalam sambutannya menambahkan Komisi IX akan selalu melakukan pengawasan terhadap harga-harga bahan pokok, terutama menjelang dan saat Ramadan. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.(ris)

Rabu Besok, DKP Mulai Gelar GPM dan OP

0
H. Abdul Azis (ekbisntb.com/ist)

SEBAGAI upaya memnuhi stok kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB dengan menggandeng BUMN penyedia pangan dan sejumlah pengusaha akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di sejumlah lokasi.

Kepala DKP Provinsi NTB H. Abdul Azis mengatakan, kegiatan GPM dan OP selama Ramadan akan digencarkan. Tujuannya untuk memenuhi stok kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Ini juga bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Kegiatan akan dimulai pada Rabu 5 Maret 2025 besok.

“Insya Allah hari Rabu kami mulai adakan GPM dan OP” kata Abdul Azis kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, kegiatan GPM dan OP ini sesuai arahan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait ketersediaan pangan pokok strategis dengan harga yang murah dan terjangkau.

“Dinas Ketahanan Pangan Provinsi mengambil bagian dengan mengelar GPM, tentu dengan bekerjasama dengan BUMN Pangan dan para pelaku usaha pangan masyarakat serta stakeholder terkait lainnya,” katanya.

Abdul Azis mengatakan ada sejumlah komoditas pangan strategis yang menjadi prioritas penyediaan pangan seperti beras, minyak goreng, telur, gula pasir dan lain sebagainya. Pihaknya terus berupaya agar pasokan pangan di NTB dalam kondisi stabil.

Untuk diketahui, NTB merupakan salah satu provinsi mendapatkan prestasi nasional dalam hal stabilisasi harga pangan di Indonesia. Ini tak lepas dari kontribusi secara konsisten dalam melaksanakan GPM. Selama 2024 kemarin, DKP melakukan GPM setidaknya 28 kali di berbagai tempat di NTB. Selain itu DKP Provinsi NTB melaksanakan pemantauan harga pangan di berbagai pasar tradisional dan retail-retail modern.(ris)

Ramadan dan Fenomena Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

0
Harga kebutuhan pokok di awal Ramadan ini naik. Namun, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar bisa terjangkau masyarakat(ekbisntb.com/bul)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah yang akan memantau ketersediaan dan mencegah lonjakan harga pangan pokok saat Ramadan 1446 Hijriah. Presiden juga telah menginstruksikan menteri terkait  memastikan ketersediaan pangan pokok sepanjang Ramadan. Tak hanya itu, ia juga meminta agar para menteri tersebut mencegah terjadinya lonjakan harga secara spekulatif.

‘’RATA-rata kebutuhan pokok naik,’’ keluh Riani, warga Gunungsari yang dikonfirmasi terkait harga kebutuhan pokok jelang dan awal Ramadan pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Riani kemudian membeberkan harga-harga yang menjadi kebutuhan pokok selama Ramadan, seperti cabai, kangkung, ayam dan lainnya mengalami kenaikan yang signifikan. Dicontohkannya, saat sebelum bulan Ramadan, harga cabai waktu itu menembus Rp120.000 per kilogram, pedagang di pasar masih mengizinkan pembelian cabai dengan harga Rp5.000.

‘’Sekarang para pedagang tidak mau menerima kalau kita membeli cabai dengan harga Rp5.000. Mereka mau melayani kita jika membeli Rp6.000. Berarti sudah mahal sekarang ini. Malahan kalau dihitung-hitung harga cabai itu sebiji itu Rp1.000. Beli cabai seperempat kilogram Rp33.000. Apalagi di pedagang keliling akan semakin mahal harganya,’’ ungkapnya.

Menurutnya, mahalnya harga cabai sekarang selain disebabkan faktor dari petani atau distributor, juga dampak dari penggunaan cabai yang tinggi untuk keperluan berbuka puasa. Malahan, tidak hanya cabai yang harganya naik, tapi kangkung juga mengalami kenaikan.

Bagi jenis kangkung tertentu untuk rumah makan juga naik. Sehingga harga pelecing di rumah makan tertentu lebih mahal dibandingkan  hari-hari biasa selain di bulan Ramadan. ‘’Karena yang dipakai biasanya daun yang lebih muda, sehingga harganya beda dengan pelecing yang dicampur daun kangkung muda dan agak tua,’’ tambahnya.

Meski demikian, kebutuhan pokok yang harganya paling melonjak adalah komoditas cabai, mencapai Rp120 ribu per kilogram. Cabai merah besar mancapai harga Rp70 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting Rp60 ribu per kilogram.

Pedagang cabai di Pasar pohgading, Lombok Timur, Nisah mengatakan cabai rawit mencapai harga tertinggi di tahun ini, mencapai Rp120 ribu per kilogramnya. Dikatakan, harga ini yang paling tinggi di tahun 2025. “Sekarang harganya Rp120 ribu, dari sebelum puasa mulai naik-naik,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 1 Maret 2025.

Meroketnya harga cabai ini disebabkan kekurangan stok. Menurutnya, sampai saat ini petani cabai belum panen. Selain itu, tingginya harga ini juga disumbang oleh masyarakat yang melakukan mass buying atau pembelian dalam jumlah besar sebab memasuki bulan puasa.

“Banyak yang beli cabai, walaupun mahal tetap tetap beli. Biasanya awal puasa selalu gini, masyarakat menstok,” sambungnya.

Berbeda dengan Nisa, Iyan, pedagang sayur termasuk cabai di Pasar Masbagik mengatakan harga cabai saat ini belum menyentuh angka Rp120 ribu. Tetapi, harga komoditas ini masih berada di kisaran Rp100 ribu. Kendati lebih murah, ia tidak mengelak harga komoditas ini akan terus naik.  “Sekarang harganya Rp100 ribu. Sejak sebelum puasa sudah mulai naik,” katanya.

Menurutnya, harga saat ini merupakan harga tertinggi sejak beberapa bulan terakhir. Normalnya, harga cabai khususnya cabai rawit berada di angka Ro25-30 ribu per kilogram. Kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya stok yang dimiliki petani, namun permintaan akan sayuran ini kian tinggi di bulan puasa.

Selain cabai, hampir seluruh bahan pokok, kata Iyan mengalami kenaikan harga. Termasuk dengan bawang putih. Saat ini, bawang putih dijual dengan harga Rp40 ribu per kilogramnya. Biasanya, harga komoditas ini di angka Rp30-35 ribu.

Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan harga. Minyak goreng biasa atau minyak goreng subsidi mengalami kenaikan harga Rp1.000. Yang mulanya pedagang membeli dengan harga Rp17 ribu, kini naik menjadi Rp18 ribu. Kenaikan harga minyak goreng ini dikatakan sejak awal puasa kemarin, yaitu Sabtu, 1 Maret 2025.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Dikatakan, harga daging ayam mulai naik sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai. Harga daging yang biasanya Rp30 ribu per kilogram, kini mencapai Rp45 ribu per kilogram.

Diperkirakan, harga daging ayam akan terus naik selama bulan puasa. Pasalnya, kebutuhan masyarakat akan daging ayam potong juga terus meningkat. “Harganya Rp45 ribu, harga mulai naik sejak mulai berlaku makan gratis sampai saat ini. Dan harga akan terus melonjak naik selama bulan puasa,” kata Pina, pedagang daging ayam potong. (era/ham)

Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi “Mass Buying” Tiap Ramadan

0
Muhammad Sayuti (ekbisntb.com/ist)

FENOMENA kenaikan harga bahan pokok saat mulai memasuki bulan Ramadan terus berulang. Kenaikan harga ini tidak seribu, dua ribu, bahkan hingga empat kali lipat harga normal. Contohnya saja cabai. Harga normal komoditas ini berada di angka Rp25-30 ribu per kilogram. Kini masyarakat harus membayar hingga Rp120 ribu untuk mendapatkan satu kg sayuran pedas tersebut. Belum lagi kebutuhan pokok yang lain.

Untuk mengatasi fenomena lonjakan harga tiap memasuki Ramadan, akademisi menilai pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi mass buying atau pembelian secara berlebihan oleh masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Muhammad Sayuti, SE., MM., menilai pembelian secara berlebihan setiap memasuki bulan Ramadan menjadi faktor utama kenaikan harga bahan pokok.

“Adanya tradisi dalam budaya kita, misalnya borong makanan. Merasa lapar di siang hari, kemudian membeli semuanya untuk dimakan pada saat berbuka,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 1 Maret 2025.

Selain borong makanan, tradisi buka bersama (bukber) juga dinilai menyumbang kenaikan harga bapok. Yang mana kebutuhan akan bahan pokok oleh rumah makan, restoran, akan meningkat signifikan. Adanya makanan khas tertentu juga tak luput menyebabkan kenaikan bapok. Contohnya saja kolak, makanan manis ini membutuhkan kelapa untuk pembuatannya. Sehingga, harga kelapa saat ini cukup tinggi, mencapai Rp10 ribu per buah.

“Bukber keluarga, maupun teman sejawat sehingga kebutuhan akan bahan makanan kita akan meningkat. Sehingga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga,” sambungnya.

Secara teori ekonomi, menurut Sayuti, harusnya pada saat bulan Ramadan kebutuhan akan bahan pangan akan menurun. Sebab masyarakat hanya mengkonsumsi makanan selama dua kali, yaitu pada saat sahur dan berbuka. Namun, malah terbalik, masyarakat banyak melakukan mass buying bahkan panick buying fi saat bulan Ramadan.

“Seharusnya, secara teori ekonomi ketika kita berpuasa itu konsumsi kita akan berkurang. Yang makan di luar bulan puasa kita makan tiga kali sehari, di puasa terjadi penghematan. Tapi kenyataannya kita makan hanya dua kali dalam bulan puasa justru di sanalah terjadi peningkatan konsumsi,” jelasnya.

Untuk mengerem fenomena kenaikan harga yang terus berulang ini, Sayuti mengatakan pemerintah harus turun tangan untuk distribusi dan memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak berbelanja secara berlebih-lebihan. Begitu pun dengan masyarakat dikatakan harus mengetahui hakikat dari puasa itu sendiri.

“Konsepnya pemerintah harus bisa mengendalikan harga. Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan atau dinas terkait paling tidak harus mampu menstabilkan harga. Sehingga kenaikan harga tidak begitu berpengaruh terhadap kaum kurang mampu yang justru itu yang terbanyak di tempat kita,” jelasnya.

Selain pemerintah dan masyarakat, dibutuhkan juga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan hakikat dari bulan Ramadan kepada masyarakat. “Ramadan tidak harus disikapi dengan memborong bahan pokok. Konsumsi kita sehari-hari sebagaimana di bulan puasa,” pungkasnya. (era)