Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 65

Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Beralih ke Mobil Listrik Akhir Bulan Ini
Kendaraan dinas di lingkungan Pemprov NTB. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Peralihan kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rencananya akan dilakukan mulai akhir bulan Januari. Saat ini, Pemprov NTB masih memproses pengadaan kendaraan listrik melalui skema sewa untuk pejabat eselon II.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal. Sebagai tahap pertama, mobil listrik khusus digunakan oleh eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB.

“Kalau cepat proses pengadaan ya per akhir bulannya sudah bisa kita pakai,” katanya, Jumat, 23 Januari 2026

Faozal membeberkan, Pemprov NTB akan menyewa sedikitnya 76 mobil listrik. Sementara, untuk eselon III dan di bawahnya, Pemprov NTB masih mencarikan skema terbaik, apakah tetap menggunakan kendaraan lama, atau menyewa.

“Sementara pengaturannya nanti di BKAD yang sedang menyusun skemanya. Mana yang akan kita tarik, mana OPD-OPD yang akan tetap ada,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, H. Nursalim membeberkan, berdasarkan hitung-hitungan BPKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa. Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.

Menurut Nursalim, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan itu, BKAD melakukan inventaris aset baik aset bergerak maupun aset bangunan. Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu menekankan, pihaknya sudah mendapatkan hasil dari inventarisasi tersebut, dan sudah diserahkan kepada Gubernur.

Dari hasil itu, Pemprov NTB akan melakukan penertiban, aset bergerak ini akan dinilai terlebih dulu kelayakannya. Kemudian, menunggu arahan gubernur apakah akan dilelang atau sebagainya.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah 7 tahun biar perolehannya itu tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (era)

Pelaku UMKM Pembuat Roti Belum Rasakan Dampak Nyata MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan pembuatan roti yang dilakukan Suhamdi di rumahnya. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar belum mendapatkan manfaat dari kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya pengakuan pengusaha roti asal Dusun Bile Sundung Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik.

Ditemui di rumahnya yang juga tempatnya produksi roti, Suhamdi mengisahkan pengalamannya membangun usahanya. Ketangguhan seorang pengusaha mikro ditunjukkan oleh Suhamdi, pemilik Kiara Bakery asal Dusun Bile Sundung, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Dengan tekad kuat, ia membangun usahanya dari titik nol tanpa bantuan modal pemerintah, menghadapi hantaman pandemi, dan kini bangkit kembali dengan sejumlah inovasi.

“Kita merintis dari nol, istilahnya tidak pernah ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Modal awalnya cuma punya satu karung tepung,” kenang Suhamdi saat menceritakan awal mula bisnisnya pada tahun 2018.

Perjalanannya tidak mulus. Usaha yang mulai berkembang sempat terhempas akibat pandemi Covid-19. “Kita bangkit, jatuh lagi karena ada Corona, semua usaha hancur. Jadinya sekarang bangkit lagi untuk perkembangan roti kita Kiara Bakery,” ujarnya penuh semangat.

Kiara Bakery memproduksi beragam produk, seperti donat, roti tawar, brownies, serta roti kecil isi susu Milkita yang dijual seharga Rp2.000 per biji. Saat ini, kapasitas produksi mencapai delapan karung tepung terigu per hari atau setara dengan 200 kg (2 kuintal). Hasil produksi terutama dikirim ke toko frozen food dan beberapa pengecer (reseller).

Pasar Kiara Bakery telah menjangkau hingga Lombok Tengah, termasuk ke daerah Praya. Namun, perluasan ke Kota Mataram masih menjadi tantangan karena terkendala distribusi. Suhamdi juga mengakui persaingan pasar kerap menjadi kendala, seperti saat musim panen buah di mana permintaan roti bisa menurun.

Di balik kisah bangkitnya usaha ini, Kiara Bakery berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Usaha ini melibatkan 12 karyawan tetap dan didukung oleh sekitar 20 reseller yang membantu pemasaran.

Dengan modal keuletan dan komitmen untuk terus berinovasi, Suhamdi dan Kiara Bakery membuktikan bahwa usaha mikro bisa bertahan dan berkembang meski dihantam badai krisis, sambil terus berkontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. (rus)

Pelunasan BPIH Loteng Lampaui Target

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Syamsul Hadi (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Jumlah Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 ini sudah melampaui kuota yang ada. Memasuki hari terakhir masa perpanjangan kedua pelunasan BPIH, Jumat (23/1/2026), total sudah 1.192 CJH yang melunasi BPIH dari 1.178 kuota haji untuk Loteng pada musim haji tahun ini.

Dengan begitu, seluruh kuota pemberangkatan haji untuk Loteng dipastikan terisi. “Sekarang kita tinggal menunggu informasi lebih lanjut terkait tahapan selanjutnya dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pusat,” sebut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Loteng, H. Lalu Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026) siang.

Ia menjelaskan, untuk jemaah regular total ada 1.017 orang yang melunasi BPIH dari 1.178 orang jemaah. Artinya, ada sekitar 161 orang yang tidak melunasi BPIH. Sementara untuk jemaah cadangan, dari 561 kuota yang tersedia, sudah 175 orang yang sudah melunasi BPIH. Masih ada 386 jemaah yang belum melakukan pelunasan BPIH.

Decara keseluruhan, jemaah yang sudah melunasi BPIH, baik itu jemaah regular maupun Jemaah cadangan berjumlah sebanyak 1.192 orang atau 101 persen dari kuota yang tersedia. Di mana untuk jemaah regular yang sudah melunasi BPIH sudah bisa dipastikan berangkat tahun ini, karena memang prioritas.

Sedangkan untuk jemaah cadangan yang sudah melunasi BPIH masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat soal siapa yang akan berangkat. Jumlah yang berangkat itu nantinya akan sesuai dengan sisa kuota jemaah regular yang tidak melunasi BPIH. “Penentuan jemaah yang berangkat dari kuota cadangan berdasarkan urutan porsi terdekat. Dan, tetap akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Disinggung terkait masih cukup banyak jemaah kuota regular yang tidak melunasi BPIH, Syamsul Hadi mengatakan ada beberapa penyebab. Pertama ada yang meninggal dunia dan belum menunjuk ahli waris pengganti. Ada juga yang karena sakit permananen atau tidak istithaah. Termasuk karena alasan belum ada biaya serta masih menunggu pasangan mahram.

Pihaknya dalam hal ini tentu tidak bisa memaksa jemaah untuk harus melunasi BPIH. Hal itu, karena jemaah punya pertimbangan dan alasan tersendiri untuk menunda keberangkatan haji dengan tidak melunasi BPIH tahun ini. “Tapi yang terpenting kuoata CJH Loteng tahun ini sudah terpenuhi,” pungkas pria asal Penujak ini. (kir)

Akses Jalan Putus, Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Sekotong Lumpuh Total

By
ekbisntb.com
-
0
Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, ini putus terdampak bencana. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Intensitas hujan yang tinggi disertai cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sekotong dan sekitarnya, tidak hanya memicu kekhawatiran bagi warga pemukiman. Namun juga mengancam operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik Pemerintah Provinsi NTB.

Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah medis B3 di Dusun Koal, Desa Buwun Mas nyaris putus total akibat bencana yang melanda Rabu (21/1/2026) malam. Kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan besar (roda empat), sehingga aktivitas pabrik pemusnah limbah B3 itu pun lumpuh, tidak bisa beroperasi.

Kerusakan infrastruktur itu dilaporkan oleh Camat Sekotong Andi Purnawan pada Jumat (23/1/2026). Kerusakan jalan yang paling krusial terjadi pada jalur transportasi utama menuju Dusun Koal. Akibat rusaknya badan jalan secara signifikan, aktivitas distribusi limbah medis menuju lokasi insinerator kini mengalami hambatan serius yang berpotensi memicu penumpukan limbah berbahaya di hulu.

Camat Sekotong ini menegaskan, jalur yang rusak ini berada di bawah kendali Pemprov NTB, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi operasional aset daerah. Kerusakan ini otomatis melumpuhkan arus logistik sampah medis yang seharusnya diolah secara rutin di fasilitas pengolahan B3 tersebut.

“Ini jalan provinsi yang dari Dusun Lemer ke Dusun Koal, tempat UPT Pengolahan sampah B3 milik Pemprov NTB. Untuk sementara, pengangkut sampah B3 tidak dapat menuju lokasi pengolahannya,” ungkapnya.

Kondisi serupa namun dengan tingkat kerusakan yang berbeda juga terjadi di kawasan Batubong. Tingginya curah hujan telah mengakibatkan badan jalan utama amblas secara signifikan. Titik ini menjadi titik krusial lainnya yang membuat akses menuju Sekotong semakin sulit ditembus oleh kendaraan dengan beban berat.

Sementara itu, Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi menekankan bahwa ancaman nyata tidak hanya terlihat pada jalan yang amblas, tetapi juga fenomena keretakan tanah yang mulai merambat ke jalur menuju lokasi insinerator limbah B3. Keretakan ini menjadi risiko tinggi, terutama bagi truk-truk pengangkut dengan tonase besar yang setiap hari melintas.

Kekhawatiran Rochidi didasarkan pada pantauan langsung yang ia lakukan di titik-titik rawan. Ia menyebutkan bahwa kondisi di lapangan sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada apa yang terlihat di permukaan saja. Struktur tanah yang sudah jenuh air membuatnya sangat rentan bergeser di bawah tekanan beban kendaraan. “Bukan hanya retak, sebenarnya kondisinya sudah cukup parah. Saya naik kemarin sore dan memang berbahaya sekali kelihatannya,” tambahnya.

Meskipun saat ini kendaraan roda empat masih memungkinkan untuk melintas di jalur Batubong secara terbatas, Rochidi tetap mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan. “Sementara masih bisa, tadi kebetulan saya bawa mobil juga bisa lewat. Tapi ya itu, harus ekstra hati-hati karena tanahnya sudah amblas,” imbuhnya.

Sementara Ketua Sekber Penanganan bencana sekaligus Sekda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan pihaknya melalui Dinas PU telah menidaklanjuti kerusakan jalan dampak bencana di pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal. “Saya minta Kadis PU koordinasi dengan provinsi terkait jalan itu, dan sudah dilakukan oleh pak Kadis,” ujarnya. (her)

255 JCH di Bima Lunasi BPIH

By
ekbisntb.com
-
0
H. Eka Iskandar Zulkarnain (suarantb.com/hir)

Kota Bima (suarantb.com) – Sejumlah 255 jemaah calon haji di Kota Bima, melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026. Jumlah tersebut mendekati kuota murni yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, H. Eka Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa kuota haji Kota Bima tahun ini sebanyak 235 jemaah, terdiri dari 225 jemaah reguler dan 10 jemaah lansia. Selain itu, disiapkan 96 jemaah cadangan.

“Dari total pelunasan yang masuk, terdiri atas 187 jemaah reguler, empat jemaah lansia, 30 jemaah cadangan, serta empat jemaah penggabungan,” jelas Eka saat ditemui di kantornya, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, batas akhir pelunasan BPIH ditetapkan hingga Jumat (23/1/2026) kemarin. Pihaknya belum menerima informasi resmi terkait kemungkinan perpanjangan waktu pelunasan. “Kami masih menunggu kebijakan dari pusat,” katanya.

Eka mengungkapkan, kuota reguler tidak sepenuhnya terisi karena sebagian jemaah calon haji mengajukan pembatalan atau penundaan keberangkatan. Penyebabnya, antara lain meninggal dunia, kondisi kesehatan, serta menunggu penggabungan mahram dengan pasangan.

Pada kategori lansia dari 10 kuota yang tersedia, hanya empat jemaah yang melakukan pelunasan. “Empat jemaah lansia meninggal dunia dan dua lainnya tidak memungkinkan berangkat karena sakit,” ujarnya.

Kekosongan kuota tersebut mulai diisi oleh jemaah cadangan. Dari 96 jemaah cadangan, sebanyak 30 orang telah menyelesaikan pelunasan. Selain itu, terdapat pula jemaah penggabungan mahram dan pelimpahan porsi yang telah menyetor BPIH.

Namun demikian, Eka menyebutkan bahwa nama jemaah penggabungan dan pelimpahan porsi masih dalam status terblokir di sistem Siskohat. “Dari 30 jemaah, baru satu nama yang sudah terbuka,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kewenangan membuka blokir dan penetapan akhir keberangkatan berada di tangan pemerintah pusat. Eka mengimbau jemaah yang telah melakukan pelunasan agar tetap bersiap menunggu keputusan. “Jika blokir dibuka, administrasi tinggal disesuaikan,” pungkasnya. (hir)

Cuaca Ekstrem, Aktivitas Penerbangan di BIZAM Tak Terganggu

By
ekbisntb.com
-
0
Penumpang tengah menunggu penerbangan di Terminal BIZAM. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam sepekan terakhir dipastikan tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Seluruh penerbangan sejauh ini dinyatakan tetap berjalan normal. Meski demikian, pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi cuaca terus dipantau secara ketat.

“Sampai saat ini untuk operasional BIZAM serta aktivitas penerbangan masih berjalan normal,” tegas Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Angga Maruli Anugrah P, kepada Suara NTB, Jumat (23/1/2026).

Dalam sehari, rata-rata pergerakan pesawat udara di BIZAM antara 70 sampai 80 pergerakan. Baik itu yang datang maupun berangkat. Dan, sejauh ini semua berjalan normal. Belum ada dampak signifikan dari kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung sekarang ini terhadap aktivitas penerbangan.

Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkat, guna memperoleh informasi yang detail dan akurat terhadap kondisi cuaca. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam operasional penerbangan di BIZAM. Terutama dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekatang ini.

“Tentunya bandara selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Airnav ataupun BMKG terkait keselamatan dan keamanan penerbangan dalam cuaca yang kurang baik di NTB seperti sekarang ini,” tandas Angga.

Waspada saat Berwisata

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., mengingatkan masyarakat maupun wisatawan yang mau berwisata di objek-objek wisata di Loteng agar lebih waspada, mengingat kondisi cuaca yang sedang kurang bersahabat. Khususnya di objek-objek wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

Pemerintah sendiri tidak melarang wisatawan untuk berwisata. Namun yang paling penting agar selalu waspada dan tetap mematuhi intruksi petugas yang ada di objek wisata, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kondisi cuaca sekarang sedang kurang bersama. Untuk itu, tetap waspada saat berwisata. Patuhi intruksi dan arahan petugas serta rambu-rambu peringatan yang ada,” ujarnya. (kir)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

By
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok LPG 3 Kg di Kabupaten Bima Terpenuhi dengan Harga Sesuai HET

Bima (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menyusul adanya beredarnya informasi masyarakat Kabupaten Bima mengeluh kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga mencapai Rp35 ribu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan, stok LPG 3 kg di Kabupaten Bima dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan harga jual di pangkalan sebagai titik distribusi akhir sesuai HET Rp18 ribu per tabung sebagaimana ditetapkan pemerintah Provinsi NTB.

Ahad menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, keluhan terhadap harga LPG hingga Rp35 ribu per tabung ini berada di level pengecer.
Sementara di pangkalan, harga dipastikan sesuai HET dengan prioritas penyaluran pangkalan adalah ke konsumen langsung dari pada pengecer.

Begitu juga halnya distribusi dari agen dilaksanakan ke wilayah pangkalan yang stoknya mulai menipis.
Jika ditemukan pangkalan yang memberikan harga diatas HET, Ahad mengatakan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
” Jika ditemukan pelanggaran berulang atau lebih berat bisa diberlakukan sanksi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Paralel Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk kabupaten dan kota Bima serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya memastikan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg tepat sasaran,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga juga tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat agar dapat melakukan pembelian di pangkalan sebagai titik distribusi akhir penyaluran resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai HET dengan kualitas dan kuantitas yang dipastikan sudah sesuai.
Pertamina Patra Niaga juga melaksanakan mitigasi penyaluran _extra dropping_ sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peningkatan konsumsi di masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang

By
ekbisntb.com
-
0
Meningkat, Kunjungan Wisatawan ke KLU Lebih dari 800 Ribu Orang
Pengunjung pariwisata saat mengakses objek wisata 3 Gili, KLU melalui Pelabuhan Bangsal, KLU. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2025 lalu menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Data Dinas Pariwisata KLU menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada tahun 2025 sejumlah 810.910 orang, bertambah dari angka kunjungan tahun 2024 sejumlah 618.241 orang.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresna Astuti, S.E., M.M., kepada wartawan mengungkapkan, kunjungan wisatawan yang berlibur ke Lombok Utara menunjukkan progres meningkat dari tahun ke tahun. Sempat terpuruk akibat gempa 2018 dan pandemi Covid-19, perlahan tapi pasti, tren pengunjung mulai bertambah.

“Jumlah pengunjung objek wisata sepanjang 2025 sejumlah 810.910 orang, melampaui target 785 ribu orang,” ujar Dewi, Jumat (23/1/2026).

Ia mengatakan, capaian kunjungan sebesar 103,3 persen tersebut menjadi pelecut semangat jajaran Dispar KLU untuk semakin meningkatkan kinerja. Mengingat, kunjungan wisatawan ke suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor. Mulai dari persaingan sektor wisata, hingga kondisi cuaca di negara asal maupun negara tujuan.

Kinerja yang cukup baik pada tahun 2025 itu, sambung dia, akan kembali ditingkatkan pada tahun 2026 ini. Pihaknya berharap, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun ini mengalami peningkatan.

Dewi menambahkan, jumlah kunjungan yang terus tumbuh linier dengan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi masuk kawasan rekreasi wisata yang dikelola Dispar KLU. Selama tahun 2025, realisasi PAD dibukukan sebesar Rp9,293 miliar lebih atau 103,25 persen dari target Rp9 miliar.

“Rata-rata lama tinggal wisatawan atau length of stay juga mengalami peningkatan menjadi 2,20 hari dari target 2,15 hari,” ucapnya.

Pihaknya menyadari, lama tinggal wisatawan masih harus ditingkatkan dengan menyiapkan berbagai promosi dan event kegiatan yang menarik antusiasme pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Pemda dalam hal ini, membutuhkan, strategi dan ide-ide menarik, dan juga anggaran dan daya dukung fasilitas penunjang. Misalnya, perlunya sarana amfiteater sebagai wadah penyelenggaraan event budaya lokal.

“Tahun 2025 awalnya diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata secara penuh pascapandemi Covid-19 dan masa pemulihan. Ternyata di lapangan banyak kendala, terutama kondisi cuaca dan musim yang tidak menentu. Harapan kita di tahun 2026 ini, bisa lebih maksimal. Kuncinya adalah kondisi keamanan dan situasi global yang kondusif,” tandasnya. (ari)

LPS Pertahankan Suku Bunga Simpanan

By
ekbisntb.com
-
0
Dewan Komisioner LPS menyampaikan tetap mempertahankan suku bunga pinjaman. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin, 19 Januari 2026. LPS menetapkan TBP simpanan Rupiah pada bank umum sebesar 3,50%, TBP simpanan Rupiah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00%, serta TBP simpanan valuta asing pada bank umum sebesar 2,00%. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Pgs. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa penetapan TBP dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan perbankan.

“Penetapan TBP mempertimbangkan tren suku bunga pasar yang relatif menurun, pertumbuhan simpanan yang positif dengan likuiditas perbankan yang memadai, tingkat cakupan penjaminan yang jauh di atas mandat undang-undang, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko makroekonomi global maupun nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media ini, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan, LPS berharap perbankan senantiasa memperhatikan TBP dalam menghimpun dana masyarakat agar simpanan nasabah tetap memenuhi syarat penjaminan.

Dipaparkan juga, kondisi industri perbankan nasional yang dinilai tetap solid. Hingga Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,63% (year on year), terutama ditopang oleh tingginya penyaluran kredit investasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,83% (yoy), seiring meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Dari sisi ketahanan, rasio permodalan (KPMM) industri perbankan tercatat kuat di level 26,05% per November 2025. Likuiditas perbankan juga terjaga, tercermin dari rasio AL/DPK sebesar 28,57% per Desember 2025, jauh di atas ambang batas 10%.

LPS mencatat, program penjaminan simpanan dengan nilai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah mencakup 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR, melampaui mandat Undang-Undang sebesar 90%.
Ferdinan juga mengimbau agar bank bersikap transparan dalam menyampaikan informasi TBP kepada nasabah, baik melalui media informasi di kantor bank maupun kanal komunikasi lainnya.

“TBP merupakan bagian dari tiga syarat penjaminan LPS atau 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, memaparkan kinerja LPS sepanjang 2025. Hingga kini, seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tercatat sebagai peserta program penjaminan LPS.

Sejak berdiri, LPS telah melakukan resolusi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS melalui likuidasi, serta melakukan penempatan modal sementara dan konversi modal pada sejumlah bank. Proses pembayaran klaim kepada nasabah pun semakin cepat, dengan rata-rata 5 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.

Dari sisi keuangan, total aset LPS pada 2025 mencapai Rp276,2 triliun, tumbuh 13,6% dibanding tahun sebelumnya. LPS juga membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun, serta meningkatkan cadangan penjaminan menjadi Rp213,4 triliun. (bul)

Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Perketat Distribusi LPG 3 Kilogram
Misban Ratmaji. (Suara NTB/dok)

PENGGUNAAN LPG 3 kilogram dinilai masih belum tepat sasaran. Padahal sejak awal, LPG 3 kg diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Namun dalam praktiknya, karena harga yang murah dan mudah didapat, LPG bersubsidi tersebut justru digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pelaku usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada sistem distribusi dan pengawasan yang belum ketat. “Awalnya LPG 3 kilogram itu kan untuk orang tidak mampu. Tapi karena murah, akhirnya semua merasa tidak mampu, termasuk ASN dan bahkan pengusaha,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketimpangan distribusi. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru kerap kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat tingginya permintaan dari kelompok yang sebenarnya tidak berhak.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misban mendorong agar pemerintah bersama Pertamina memperketat sistem distribusi LPG subsidi melalui pendataan pengguna. “Semua pengguna LPG subsidi harus didata. Nantinya, pembelian LPG 3 kilo hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kode atau barcode tertentu,” jelasnya.

Selain itu, politisi Hanura ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang kuat dan mengikat, tidak sekadar imbauan. “Kalau hanya imbauan, itu tidak akan efektif. Justru pemakaiannya bisa makin banyak. Harus ada aturan yang jelas dan sanksi bagi yang tidak berhak menggunakan,” tegasnya.

Ia juga menilai pengawasan di lapangan harus diperkuat melalui razia atau sweeping secara berkala setelah regulasi diberlakukan. Dengan demikian, distribusi LPG subsidi dapat benar-benar dikendalikan dan diawasi.

Misban menilai penertiban penggunaan LPG 3 kg tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi menyeluruh, hingga penyiapan skema distribusi alternatif.

Sebagai alternatif, ASN dan masyarakat mampu didorong untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi, seperti tabung 5 kg. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga menyediakan pilihan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tabung 12 kg yang dinilai terlalu mahal.

Ia menekankan bahwa stok LPG 3 kg harus disesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin yang berhak. “Harus ada hubungan antara jumlah warga miskin dengan stok LPG yang tersedia. Jangan rumah tangga miskin sedikit, tapi tabungnya beredar ribuan,” katanya. (fit)

1...646566...811Page 65 of 811

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami