Beranda blog Halaman 65

Kumpulkan Kepala Dapur MBG, Sekda Loteng Minta Kualitas dan Keamanan Menu Ditingkatkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kumpulkan Kepala Dapur MBG, Sekda Loteng Minta Kualitas dan Keamanan Menu Ditingkatkan
(EKBIS NTB/kir) DIKUMPULKAN - Para kepala dapur SPPG di Loteng dikumpulkan di kantor Bupati Loteng, Rabu (16/9) pasca-kasus dugaan keracunan MBG terjadi akhir pekan kemarin.

Praya (EKBIS NTB) – Sebanyak 192 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang juga kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dikumpulkan di kantor Bupati Loteng, Rabu (16/9). Mereka dikumpulkan pascakasus dugaan keracunan MBG yang dialami ratusan siswa di lima sekolah di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah pekan kemarin.


Selain untuk mendapat pengarahan, pada kesempatan itu para SPPI juga membuat komitmen bersama untuk lebih intens mengawal dan mengawasi jalannya program MBG di Loteng. Hal ini guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan dalam program MBG, khususnya di Loteng.


Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., di hadapan SPPI yang hadir, meminta supaya kualitas dan keamanan menu MBG di Loteng terus ditingkatkan. Dalam hal ini, SPPI diharapkan harus bisa mengambil peran yang lebih besar lagi untuk memastikan menu MBG yang disajikan kepada penerima program benar-benar layak. Baik itu dari sisi kualitas gizinya maupun kualitas keamanan makanannya.


Dengan begitu, program MBG bisa benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi masyarakat di Loteng.


“Perkuat quality control-nya. Jangan lalai, pastikan menu MBG yang disajikan kepada penerima program tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.


Diakuinya, tugas tersebut memang tidak mudah, tetapi karena sudah memilih peran sebagai SPPI, maka tugas tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Apalagi ini menyangkut pemenuhan gizi yang tentunya akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk generasi yang akan datang.


Firman menambahkan, program MBG di Loteng secara efektif baru berjalan sekitar sembilan bulan. Dalam rentang waktu tersebut sudah ada setidaknya enam kasus dugaan keracunan yang terjadi. Artinya, setiap satu bulan setengah, ada satu kasus dugaan keracunan yang terjadi di Loteng. Menurutnya jumlah itu sudah terlalu banyak.


Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG mengalami penurunan cukup drastis. Bahkan muncul stigma di masyarakat kalau ada makanan yang kurang menu dan gizinya selalu dikonotasinya dengan menu MBG.


Maka peran SPPI dalam hal ini sangat diharapkan untuk bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Bahwa program MBG adalah program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu-satunya cara ialah dengan meningkatkan kualitas menu MBG itu sendiri. Tidaknya hanya kualitas gizi, tetapi juga kualitas keamanan menu makanannya.


Firman menegaskan, program MBG saat ini bukan hanya bicara soal gizi semata. Namun, juga soal kepercayaan masyarakat. Maka upaya-upaya untuk me-rebranding program MBG harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar kepercayaan masyarakat kepada program MBG bisa kembali tumbuh.


“Kuncinya, tingkatkan kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian. Jangan lalai, meski harus bekerja saat tengah malam. Pastikan keamanan menu MBG terjaga. Supaya kedepan kasus-kasus yang berkaitan dengan MBG di Loteng bisa nol,” tegas Ketua Satgas MBG Loteng ini.

Penyebab Keracunan Belum Diketahui

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng dr. Mamang Bagiansah yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah terkait penyebab dugaan keracunan ratusan siswa mengatakan sampai saat ini hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta muntahan siswa belum keluar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram.


Dengan begitu, penyebab siswa diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG akhir pekan kemarin, belum bisa dipastikan. “Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita akan ekspose,” sebutnya.


Dalam hal ini, pihaknya tidak mau berspekulasi soal penyebab ratusan siswa diduga mengalami keracunan MBG tersebut Sampai hasil uji laboratorium keluar. “Jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan oleh BPOM,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Praya ini. (kir)

Cek-cok Antar Angkutan Wisatawan di Kawasan Mandalika Kembali Mencuat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cek-cok Antar Angkutan Wisatawan di Kawasan Mandalika Kembali Mencuat
(EKBIS NTB/ist) PENGEMUDI - Dua pengemudi Lombok taksi yang yang mendapat pengalaman tekanan mengangkut penumpang di kawasan Mandalika

Mataram (EKBIS NTB) – Peristiwa cek-cok antara pengemudi Lombok Taksi dengan oknum yang diduga terkait travel lokal terjadi kembali, Minggu, 13 September 2026 di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Peristiwa ini pun ramai di media sosial.


Perselisihan itu melibatkan pengemudi Lombok Taksi/Bluebird dengan sejumlah orang yang diduga bagian dari penyedia jasa travel lokal.
Pengemudi Lombok Taksi/Bluebird, Hasyim Asy’ari atau Ari, menceritakan, peristiwa tersebut terjadi saat mendapat pesanan melalui aplikasi MyBluebird pada Minggu sore sekitar pukul 16.00 WITA.


Saat itu, Ari mendapat pesanan untuk menjemput wisatawan asing di sekitar kawasan Patung Surfing, Kuta. Untuk menghindari persoalan, ia bahkan meminta penumpang menunggu di luar area hotel.


Namun, ketika dua wisatawan asing hendak masuk ke taksi, terjadi perselisihan dengan seorang pria yang menurut Ari melarang taksi membawa penumpang tersebut. Ari menyebut situasi kemudian membuat wisatawan merasa khawatir. Penumpang akhirnya memilih menggunakan transportasi lokal dan membatalkan perjalanan menggunakan taksi.


“Intinya dia bilang kepada tamu, kalau naik saya jalan, saya pukul drivernya. Kalau jalan, saya bunuh drivernya,” kata Ari, menirukan ucapan orang yang menghadangnya.


Ari mengaku memilih tidak memperpanjang persoalan karena mempertimbangkan kondisi wisatawan dan situasi di lokasi.


Kejadian serupa bukan kali pertama dialami pengemudi taksi. Pengalaman lain disampaikan Ridwan, rekan Ari. Sekitar dua bulan lalu, Ridwan mengaku mengalami perselisihan ketika mendapat pesanan dari seorang tamu di Hotel Novotel saat berlangsungnya sebuah kegiatan di kawasan Mandalika.


Ridwan mengatakan dirinya diminta meninggalkan area hotel oleh sejumlah orang yang diduga bagian dari travel lokal. Setelah keluar dari area hotel, ia mengaku intimidasi secara fisik dan psikis.


“Sampai di luar langsung dipukul. Saya dipukul tiga kali sampai hidung berdarah,” ujar Ridwan.
Peristiwa tersebut, menurut Ridwan, telah dilaporkan ke Polsek Kuta.


Para pengemudi taksi menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan kejelasan aturan agar tidak berulang.
“Kalau memang ada aturan khusus di kawasan, kami berharap bisa dijelaskan secara terbuka. Kami ingin tahu dasar aturannya dan bagaimana penerapannya,” katanya.


Para pengemudi berharap persoalan transportasi di kawasan Mandalika dapat dibicarakan bersama antara pelaku usaha transportasi, pemerintah daerah, serta aparat terkait.


Menurut mereka, kejelasan aturan tidak hanya penting bagi pengemudi dan pelaku usaha transportasi, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung ke Mandalika. (bul)

Kinerja Ekonomi NTB Menguat, KUR Sudah Tersalur Rp4,82 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kinerja Ekonomi NTB Menguat, KUR Sudah Tersalur Rp4,82 Triliun
(EKBIS NTB/ist) FORUM KSSK - Penguatan ekonomi daerah melalui sinergi Forum KSSK NTB yang melibatkan unsur fiscal dipimpin Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani

Mataram (EKBIS NTB) – Perekonomian NTB menunjukkan pertumbuhan positif pada 2026. Ekonomi NTB pada Triwulan II 2026 tumbuh 7,41 persen, sementara inflasi Agustus tercatat 4,03 persen.


Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut kondisi ini menjadi gambaran bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berjalan cukup kuat, meski tekanan harga tetap perlu diperhatikan.


Inflasi Agustus 2026 terutama dipengaruhi kenaikan permintaan musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.


Di sisi fiskal, pendapatan negara dan hibah di NTB hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp4,118 triliun atau 79,86 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi Rp17,035 triliun dari pagu Rp24,891 triliun atau 68,44 persen.


Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5,768 triliun. Belanja tersebut diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi.


Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp11,266 triliun. Transfer tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.


“Peningkatan belanja pemerintah menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global,” ujar Kepala Kanwil DJPb NTB.

KUR Tembus Rp4,82 Triliun
Dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga periode pelaporan, KUR di NTB telah tersalur Rp4,82 triliun atau 87,13 persen dari plafon.


Penyaluran tersebut menjangkau 108.995 debitur. Sektor perdagangan dan pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap KUR.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB telah menjangkau 1,86 juta penerima dengan dukungan anggaran Rp3,83 triliun.


Pemerintah juga terus mengawal sejumlah program lainnya, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat serta program ketahanan pangan dan energi.


KSSK Dorong Ekonomi Desa
Penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui sinergi Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB yang melibatkan unsur fiskal, moneter, jasa keuangan dan penjaminan simpanan.


Salah satu agenda yang dilakukan adalah edukasi literasi keuangan bagi Desa Berdaya di Kabupaten Lombok Timur pada 16 September 2026.


Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong pengembangan potensi komoditas lokal di tingkat desa. (bul)

Pajak Restoran Mataram Tembus Rp37,3 Miliar, BKD Usulkan Target Naik Jadi Rp50 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pajak Restoran Mataram Tembus Rp37,3 Miliar, BKD Usulkan Target Naik Jadi Rp50 Miliar
RESTORAN - Sejumlah pengunjung duduk menunggu pesanan makan di salah satu restoran di Kota Mataram, Rabu (16/9). (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Realisasi pajak restoran di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga September 2026 mencapai Rp37,389 miliar. Capaian tersebut setara dengan 84,98 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp44 miliar.

Dengan tren penerimaan yang dinilai positif, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram optimistis realisasi pajak restoran dapat melampaui target awal. Bahkan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), BKD mengusulkan penambahan target sebesar Rp6 miliar sehingga target penerimaan pajak restoran tahun ini menjadi Rp50 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, mengatakan usulan penambahan target tersebut telah disampaikan dalam pembahasan APBD perubahan.

“Kami sudah mengusulkan penambahan sebanyak Rp6 miliar di APBD-P,” ujar Amrin, Rabu (16/9).

Menurut Amrin, potensi penerimaan pajak restoran di Kota Mataram masih menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut didorong oleh pertumbuhan usaha kuliner dan munculnya sejumlah wirausaha baru.

Meski demikian, perkembangan usaha kuliner juga diikuti dengan persaingan pasar yang semakin ketat. Tidak sedikit usaha restoran dan kafe yang akhirnya harus gulung tikar karena tidak mampu bertahan dalam persaingan.

BKD Kota Mataram mencatat sekitar 300 hingga 400 wajib pajak (WP) restoran dan kafe telah terdaftar sebagai objek pajak di daerah tersebut.

Untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah di tengah dinamika usaha kuliner, BKD Mataram terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan di lapangan. Salah satu metode yang dinilai efektif adalah penungguan langsung oleh petugas di lokasi usaha.

Amrin mengatakan, metode tersebut memberikan perbedaan yang cukup signifikan terhadap nilai setoran pajak sebelum dan setelah dilakukan penungguan.

“Hasil setoran pajak sebelum dan sesudah dilakukan penungguan itu perbedaannya cukup jauh,” ungkapnya.

Selain pengawasan langsung, BKD Mataram memanfaatkan alat perekam transaksi atau tapping box yang dipasang di hampir seluruh tempat usaha, khususnya pada kasir. Sebagian besar perangkat tersebut merupakan bantuan dari Bank NTB Syariah dan digunakan untuk merekam transaksi pembayaran pelanggan.

Namun, BKD mengakui penggunaan tapping box masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Alat yang mengandalkan jaringan sinyal tersebut dinilai masih rentan mengalami gangguan.

Karena itu, penggunaan tapping box tetap dikombinasikan dengan pengawasan manual serta program partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui program giveaway berdasarkan struk belanja yang diharapkan dapat membantu menekan potensi kecurangan atau manipulasi omzet oleh oknum wajib pajak.

“Kami berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga realisasi bisa mencapai target yang ditetapkan,” pungkas Amrin. (pan)

Tertibkan PKL Cilinaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tertibkan PKL Cilinaya
(EKBIS NTB/dok) Misban Ratmaji

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersikap tegas terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang masih menempati lahan yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berjualan di sepanjang Jalan Cilinaya, Cakranegara.

Menurut Misban, keberadaan PKL di lokasi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena selain berkaitan dengan status dan peruntukan lahan, aktivitas perdagangan dinilai telah mengganggu lingkungan sekitar.

Ia mengatakan, langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengembalikan fungsi lahan seperti kondisi semula. Sebelum digunakan untuk aktivitas perdagangan, kawasan tersebut merupakan tanah kosong yang semestinya dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Mestinya kita bayar sewa, tapi itu tempat yang tidak boleh disewakan. Jadi kita mau terima salah, tidak terima juga salah. Jangan dibiarkan,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Rabu (16/9).

Misban menyebut, pemerintah sebelumnya telah memberikan peringatan agar para pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Namun, karena sebagian pedagang disebut masih bertahan dengan berbagai alasan, penertiban hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

Menurut dia, para pedagang juga telah diberikan waktu yang cukup panjang untuk mencari lokasi lain. Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu terus memberikan kelonggaran apabila keberadaan PKL memang bertentangan dengan ketentuan.

“Kalau mereka sudah diberikan tempat cukup lama, mestinya sudah sadar. Kalau tidak mau pindah, pemerintah harus tegas,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD tidak dalam posisi untuk memusuhi pedagang, melainkan mendorong pemerintah menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Terlebih, keberadaan PKL di kawasan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan sejak sebelum tahun 2000.

Misban juga mengatakan, apabila setelah penertiban lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk parkir, penggunaannya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan dan status lahan.

“Yang jelas untuk PKL sudah tidak boleh lagi di situ. Tegakkan aturan yang benar sebagaimana mestinya,” tegas politisi Hanura ini

Misban berharap penertiban dilakukan secara terukur dan tetap memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berpindah secara sukarela. Namun, apabila peringatan tidak diindahkan, pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Syukur kalau sebelum pemerintah bertindak tegas mereka pindah sendiri. Tidak masalah,” pungkasnya. (fit)

KSSK NTB Perkuat Sinergi: Ekonomi Triwulan II Tumbuh Kuat 7,41%, Stabilitas Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah di tengah dinamika global. Komitmen ini mengemuka dalam Media Briefing Forum KSSK NTB Triwulan III 2026 yang dihelat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Mataram, Selasa (15/9/2026).

Forum KSSK NTB sendiri merupakan kolaborasi strategis yang melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Kanwil DJPb NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, serta Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II.

Ekonomi NTB Tumbuh 7,41 Persen, Didorong Smelter dan Konsumsi

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa di tengah dinamika dan rantai pasok global yang masih bergejolak, fundamental ekonomi domestik menunjukkan ketahanan yang kuat.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,45 persen (yoy), sementara ekonomi NTB bahkan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni mencapai 7,41 persen (yoy),” ujar Adhi. Pertumbuhan gemilang di Bumi Gora tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor hasil pengolahan smelter serta kuatnya konsumsi rumah tangga.

Kendati demikian, stabilitas harga tetap menjadi fokus pengawasan bersama. Pada Agustus 2026, NTB mencatatkan inflasi sebesar 0,57 persen (mtm) atau 4,03 persen (yoy). Mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang perayaan Maulid, BI NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, pemantauan intensif, gerakan tanam cabai, hingga penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani.

Penguatan Sektor Riil dan Sistem Pembayaran Digital

Perluasan akses ekonomi dan digitalisasi juga menjadi sorotan. BI NTB mencatat tren positif pada penggunaan QRIS Cross Border di NTB, di mana volume transaksi melesat 66,3 persen dan jumlah transaksi melonjak hingga 138,5 persen. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus didorong lewat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta kebijakan MDR QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.

Di sektor riil, BI NTB menggandeng Pemprov NTB melalui program Desa Berdaya berbasis tiga pilar PI-KEKDA (ketahanan pangan, komoditas unggulan, dan akseptasi digital). Sejumlah wilayah seperti Desa Sembalun Bumbung dan Desa Wisata Tetebatu di Kabupaten Lombok Timur, serta sentra produksi bawang merah di Lombok Utara dan Bima, telah menerima dukungan sarana prasarana penunjang produktivitas.

Sebagai kelanjutan program, pada 16 September 2026 KpwBI NTB diagendakan memberikan edukasi literasi keuangan kepada 100 UMKM berorientasi ekspor di desa berdaya tematik ekspor Kabupaten Lombok Timur. Ruang investasi daerah juga terus dibuka lebar lewat ajang Sasambo Investment Challenge yang kini memasuki tahap site visit menuju investment summit pada Oktober mendatang.

Kinerja Solid Sektor Keuangan dan Fiskal

Stabilitas sistem keuangan di NTB turut dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga anggota KSSK lainnya:

  • OJK Provinsi NTB melaporkan sektor jasa keuangan tetap terjaga stabil dengan penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,65 persen (yoy) mencapai Rp80,25 triliun, yang ditopang penguatan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
  • Kanwil DJPb Provinsi NTB mencatat akselerasi APBN untuk pembangunan daerah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menembus angka Rp4,82 triliun bagi 108.995 debitur.
  • Kanwil DJP Nusa Tenggara menyampaikan penerimaan pajak NTB hingga Juli 2026 sukses mencapai Rp1.665,78 miliar atau tumbuh 17,85 persen, didominasi oleh pajak penghasilan dan konsumsi domestik.
  • LPS Regional II memastikan hingga 31 Agustus 2026 tidak ada bank di Provinsi NTB yang mengalami likuidasi, sekaligus terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penjaminan simpanan.

Melalui soliditas dan koordinasi erat di dalam Forum KSSK NTB, seluruh instansi berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas makroekonomi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan. (r/fan)

Agen Elpiji akan Diawasi LSM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Agen Elpiji akan Diawasi LSM
H. Armansyah


Dompu (EKBIS NTB) – Peredaran elpiji 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Dompu, bakal mendapat pengawasan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meminta agen dan pangkalan menyiapkan dokumen serta data penyaluran.


Permintaan itu disampaikan Disperindag Dompu melalui surat khusus kepada agen dan pangkalan elpiji 3 kilogram. Pengawasan tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat untuk memastikan elpiji bersubsidi beredar secara tertib, tepat sasaran dan sesuai ketentuan.


Dalam surat bernomor 500.9/397/Disperindag/2026 tertanggal 14 September 2026 itu, agen diminta memberikan informasi dan data yang diperlukan selama kegiatan monitoring dan pengawasan oleh LSM sesuai kebutuhan.


Surat tersebut ditandatangani Kepala Disperindag Dompu, Ir. H. Armansyah, M.Si., Penerbitannya merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan salah satu LSM kepada Disperindag Dompu.


Armansyah mengatakan, para agen dan pangkalan diminta mempersiapkan berbagai dokumen, termasuk perizinan dan data pangkalan. Persiapan itu dilakukan agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan distribusi elpiji bersubsidi tersedia ketika monitoring dilakukan. “Kita minta untuk jaga-jaga,” kata Armansyah.


Namun, keterlibatan LSM dalam pengawasan distribusi elpiji bersubsidi tersebut, juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan agen dan pangkalan, terutama jika temuan di lapangan tidak disikapi sesuai mekanisme yang berlaku.


Armansyah tidak menampik adanya kekhawatiran surat tersebut disalahgunakan dan justru membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap agen maupun pangkalan yang ditemukan melakukan kekeliruan.


Ia menegaskan, surat Disperindag diterbitkan sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan LSM. Karena itu, agen dan pangkalan diminta mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai langkah antisipasi.


Disperindag berharap pengawasan tersebut tidak hanya menjadi kontrol terhadap agen dan pangkalan, tetapi juga ikut memastikan distribusi elpiji 3 kilogram berjalan sesuai aturan dan manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.(ula)


Pemkab Sumbawa Bentuk Pokja Pembangunan KDKMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Sumbawa Bentuk Pokja Pembangunan KDKMP
(EKBIS NTB/ils) H. Budi Prasetiyo


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa telah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi (verivali) hasil pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Verifikasi dan validasi dibutuhkan untuk memastikan bangunan layak dan aman untuk dimanfaatkan.


“Verivali lapangan ini dilakukan untuk kita pastikan operasional KDKMP, apalagi Sumbawa masuk tahap kedua. Tim Pokja sudah kita bentuk dan mereka akan mulai bekerja, Rabu (16/9),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo kepada wartawan, Selasa (15/9).


Ia menyebutkan, lima bangunan KDKMP yang sudah tuntas dibangun untuk dilakukan verivali lapangan. Lima bangunan KDKMP tersebut, berada di Desa Dalam Kecamatan Alas, Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, Desa Pukat Kecamatan Utan, dan Desa Tarusa Kecamatan Buer.


Selanjutnya,pemerintah pusat akan menetapkan lima bangunan KDKMP tersebut, layak digunakan untuk operasional atau ada beberapa tambahan pekerjaan lainnya. Dalam proses verifikasi dan validasi kata Sekda, kesiapan dokumen kepemilikan, perencanaan teknis terkait konstruksi bangunan apakah sesuai dengan yang ditetapkan.


“Kami juga akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang berada di dalam gerai, mulai dari rangka display dan fasilitas lainnya. Ada 70 item yang memang harus kita lakukan verivali lapangan,” jelasnya.


Hasil verivali ini akan dijadikan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memastikan kelayakan dari bangunan tersebut. Tujuannya agar bangunan bisa dipastikan aman bagi masyarakat yang akan menggunakan aset pemerintah tersebut.


Sekda menegaskan, konsep pengelolaan KDKMP harus bertumpu pada prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Pemerintah tidak akan mengambil alih pengelolaan, melainkan berperan memberikan stimulus, dukungan, dan pendampingan agar koperasi dapat berkembang secara mandiri dan profesional.


“Kita sudah siapkan sumber daya manusia pengelola yang kompeten dan profesional. Sehingga kehadiran diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, tidak sekadar administratif,” tambahnya. (ils)


PAD dari Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Tambang Diduga Bocor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PAD dari Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Tambang Diduga Bocor
(EKBIS NTB/bug) Badaruddin Duri


Taliwang (EKBIS NTB) – Puluhan ribu karyawan di kawasan tambang Batu Hijau menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) secara berkala. Namun, aktivitas layanan kesehatan dengan potensi pendapatan asli daerah relatif besar diduga bocor.


Wakil Ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri meminta Dinas Kesehatan segera melakukan inspeksi terhadap sejumlah klinik dan laboratorium kesehatan yang menjadi mitra perusahaan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau medical check up karyawan perusahaan tambang tersebut. Salah satu yang harus diperiksa, kata dia, adalah izin praktik dokter yang memberikan layanan MCU di fasilitas kesehatan tersebut.


Badaruddin mempertanyakan seluruh dokter yang dilibatkan dalam kegiatan MCU perusahaan memiliki izin praktik di KSB. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja tambang tidak dijalankan oleh dokter yang izin praktiknya diterbitkan di luar daerah.


“Saya minta kepada Kadis Kesehatan melakukan inspeksi ke beberapa laboratorium mitra MCU perusahaan di Batu Hijau baik itu AMMAN, Aliansi maupun mitranya. Di sana cek izin praktik dokter-dokternya, apakah semuanya memang izinnya di Sumbawa Barat,” cetus Badaruddin, Selasa (15/9).


Menurutnya, apabila dokter memiliki izin praktik di daerah lain, maka praktik dan penerbitan surat keterangan sehat semestinya dilakukan sesuai wilayah izin tersebut. Karena itu, aktivitas MCU di KSB perlu dipastikan seluruhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. “Kalau izinnya di Jakarta atau di Mataram, maka dokter bersangkutan tidak boleh praktik di Sumbawa Barat. Kalau izinnya di Jakarta, maka menerbitkan surat keterangan sehatnya ya di Jakarta saja, tidak boleh di daerah lain,” katanya.


Politisi Partai NasDem ini, tidak berhenti pada persoalan legalitas praktik dokter. Badaruddin juga melihat ada potensi penerimaan daerah yang perlu dihitung apabila aktivitas MCU perusahaan selama ini berlangsung di KSB,tetapi tidak melibatkan secara optimal fasilitas dan sumber daya kesehatan daerah.


“Artinya selama ini kita abai, kalau benar ada laboratorium klinik melaksanakan MCU di KSB tapi mempekerjakan dokter dengan izin praktik bukan di KSB. Itu kita kebocoran pendapatan namanya,” papar Duri sapaan akrabnya.


Ia menggambarkan besarnya potensi ekonomi dari aktivitas tersebut. Dengan asumsi biaya MCU sekitar Rp800 ribu untuk setiap karyawan dan jumlah pekerja yang menjalani pemeriksaan mencapai puluhan ribu orang. Artinya, nilai transaksi layanan MCU dapat mencapai puluhan miliar rupiah dalam setahun.


Karena itu, Badaruddin mendorong RSUD Asy Syifa KSB mengambil peran lebih besar dan menjadi salah satu rujukan utama pelaksanaan MCU karyawan perusahaan di kawasan Batu Hijau. Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan memang telah ada, tetapi belum menyentuh program MCU reguler dalam skala yang maksimal.


“Sekarang sudah ada kerja sama dengan RSUD Asy Syifa untuk kegiatan MCU perusahaan, tapi belum maksimal. MCU belum menyentuh langsung program reguler perusahaan. Kemarin kita hanya kebagian MCU peserta program beasiswa mekanik alat berat yang jumlahnya puluhan orang dari UT (United Tractors),” bebernya.


Badaruddin menilai pemerintah daerah perlu melihat aktivitas MCU perusahaan bukan semata sebagai layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari potensi ekonomi daerah. Karena itu, ia meminta Dinkes segera memastikan legalitas dokter dan pola kerja sama fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi mitra perusahaan.


“Pemeriksaan tersebut penting untuk menjawab apakah potensi ekonomi dari layanan MCU puluhan ribu pekerja tambang selama ini telah masuk dan memberikan manfaat bagi daerah atau justru lebih banyak mengalir keluar KSB,” pungas Duri.(bug)


Persoalan Desil Jadi Atensi Serius Pemkab Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Persoalan Desil Jadi Atensi Serius Pemkab Lombok Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim H. M. Juaini Taofik (kiri). (EKBIS NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Persoalan ketidaksesuaian data desil menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Banyaknya protes masyarakat terkait penetapan desil diharapkan dapat diperbaiki melalui mekanisme sanggahan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, sehingga data penerima manfaat semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya.


Jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari 1,471 juta jiwa dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kesalahan pencatatan data.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur itu dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, dan puskesmas.


Juaini Taofik menyebutkan, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial, akan terdapat sekitar 4,8 juta perubahan data desil. Menurutnya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi pemutakhiran data.


“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi insyaallah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.


Menurut Sekda, uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Keberadaan IKD dinilai akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar aktivasi IKD dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.


“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Juaini juga menyinggung tingginya indeks kepekaan digital masyarakat Lombok Timur yang berada di posisi kedua setelah Kota Mataram.

Kondisi tersebut membuat respons masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin terbuka, termasuk melalui media sosial.
Ia mengingatkan jajaran pelayanan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif masyarakat.


“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah, agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.

Aktivasi IKD Lombok Timur Tembus 12,22 Persen

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, menyampaikan bahwa capaian aktivasi IKD di daerah tersebut terus mengalami peningkatan.


Masyarakat mulai beralih dari penggunaan KTP fisik ke identitas kependudukan elektronik yang telah tervalidasi melalui IKD. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran melalui Perlinsos Digital, selain melalui agen-agen yang telah tersedia.


Parihin menjelaskan, pada awal koordinasi, persentase IKD yang tervalidasi pada Desember lalu masih sekitar 1,6 persen. Saat ini angka tersebut meningkat signifikan menjadi 12,22 persen atau lebih dari 120 ribu penduduk telah tervalidasi IKD.


“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain peningkatan aktivasi IKD, pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur juga mencatat sejumlah prestasi. Dukcapil Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional dalam perekaman e-KTP.


Dinas tersebut juga mewakili Kabupaten Lombok Timur dalam penilaian tingkat nasional terkait zona integritas di bidang pelayanan.
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Dukcapil dengan berbagai pihak, termasuk BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, dan puskesmas.


Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari masa transisi regulasi pencatatan kependudukan sekaligus membantu mempercepat pelayanan masyarakat sebelum target aktivasi IKD secara menyeluruh tercapai.


Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak. (rus)

1...646566...1,067Halaman 65 dari 1,067