Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 64

Tahun 2025, Realisasi Investasi NTB Lampaui Target Pusat

0
Tahun 2025, Realisasi Investasi NTB Lampaui Target Pusat
H. Irnadi Kusuma (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Realisasi investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 melampaui target yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi. Sepanjang tahun 2025, NTB berhasil melampaui target nasional sekitar 0,2 persen dari target Rp61,09 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Irnadi Kusuma menyampaikan realisasi investasi NTB sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai Rp61,10 triliun atau 100,02 persen dari target nasional sebesar Rp61,09 triliun yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Realisasi investasi tertinggi berdasarkan lokasi berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, dengan sektor dominan meliputi ESDM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perindustrian.

“Kita juga mencatat sekitar 4.000 realisasi perizinan, yang masih didominasi sektor peternakan,” ujarnya.

Irnadi mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam iklim investasi NTB, antara lain daerah dengan investasi rendah, kendala teknis sistem OSS berbasis risiko, serta perlunya pemutakhiran peta potensi investasi daerah.

“Ke depan, DPMPTSP NTB akan memperkuat digitalisasi layanan, optimalisasi konsultasi investasi, pengawasan perizinan berbasis risiko, serta mendorong investasi hijau yang berkelanjutan,” katanya.

Adanya kenaikan ini, target Investasi NTB tahun 2026 naik menjadi Rp68 triliun. Meningkat sekitar Rp6,1 triliun dari target tahun 2025. Irnadi membeberkan target investasi Rp68 triliun sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.

“Naik lagi targetnya di tahun 2026 jadi Rp68 triliun. Yaa mudah-mudahan kita optimis di tahun 2026 ada investor secara riil,” harapnya.

Saat ini, Irnadi mengaku Pemprov NTB akan menggenjot sektor-sektor strategis sesuai dengan triple agenda Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal. Di antaranya yaitu sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Dorongan ini bukan hanya karena pariwisata mendunia menjadi salah satu program unggulan gubernur, tetapi juga untuk memastikan keamanan lingkungan di NTB.

“Sesuai dengan yang dicanangkan gubernur, maka kita mainnya di pariwisata, pertanian, dan juga energi terbarukan,” terangnya.

Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB menghadapi tantangan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) di masing-masing kabupaten/kota yang belum rampung. RDTR ini sebagai dasar dalam menyusun acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan, pengendali pemanfaatan ruang, penentu intensitas ruang dan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Irnadi mengatakan, secara umum hampir semua wilayah di NTB belum merampungkan RDTR ini, padahal ini menjadi salah satu syarat dalam input perizinan di dalam Online Single Submission (OSS).

Jika RDTR ini belum rampung, sementara di wilayah tersebut menjadi target investasi maka izinnya tidak bisa dikeluarkan karena belum terdata dalam sistem.

“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan, kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.

Adapun untuk mencapai target Rp68 triliun, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengakui mulai membidik beberapa jenis investasi, salah satunya terkait dengan rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan tugas khusus kepada pihaknya dalam mengawal investasi di daerah. Gubernur, sambungnya bersama calon investor sudah bertemu dan akan dilakukan tahapan selanjutnya dari investasi tersebut.

Pembangunan seaplane atau pesawat air ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas menuju Lombok, sehingga wisatawan yang dari Bali maupun dari NTT atau daerah lainnya bisa langsung menuju Lombok dengan menggunakan pesawat air itu.

“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” lanjutnya.

Selain seaplane, ada beberapa investasi yang dibidik termasuk pembangkit listrik, kemudian dari Berkah Energi Lombok yang nilai investasinya mencapai Rp3,1 triliun. “Secara umum nilai investasinya ini besar-besar, kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti di April mulai akan dilakukan perizinan,” pungkasnya. (era)

Dukung Ekonomi Masyarakat, Bank NTB Syariah Siapkan Pembukaan Layanan Pojok NTB di Tiga Pasar Tradisional Kota Mataram

0

Mataram (ekbisntb.com)- Menyusul kesuksesan implementasi digitalisasi di Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanannya. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan, Bank NTB Syariah berencana membuka fasilitas Pojok NTBS di tiga pasar tradisional strategis lainnya di wilayah Kota Mataram.

Langkah ini diambil guna memastikan para pedagang pasar mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam bertransaksi secara digital serta mempermudah akses terhadap layanan perbankan syariah di pusat ekonomi masyarakat.

Perluasan Ekosistem Digital

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa pemilihan tiga pasar tersebut didasarkan pada potensi ekonomi dan jumlah pedagang yang mulai beralih menggunakan sistem pembayaran non-tunai (QRIS).

“Melihat antusiasme pedagang di Pasar Dasan Agung yang kini telah mencapai 129 merchant, kami ingin mereplikasi model keberhasilan ini. Pojok NTBS akan menjadi pusat literasi digital bagi pedagang yang ingin beralih dari transaksi tunai ke digital secara real time,” ujar Nazaruddin, Direktur Utama Bank NTB Syariah.

Fungsi Strategis Pojok NTBS

Hadirnya Pojok NTBS di pasar-pasar tradisional memiliki fungsi layanan yang spesifik bagi ekosistem pasar:
• Layanan Pengaduan Cepat: Menangani kendala teknis transaksi QRIS di tempat.
• Sosialisasi Pembiayaan UMKM: Memberikan informasi terkait pergeseran fokus pembiayaan Bank NTB Syariah yang kini lebih memprioritaskan sektor produktif (UMKM) dibandingkan sektor konsumtif.
• Pendampingan Merchant: Membantu pedagang dalam mengoperasikan aplikasi perbankan digital.

Sinergi Pemerintah dan Perbankan

Hingga posisi Desember 2025, pertumbuhan transaksi QRIS di pasar tradisional NTB menunjukkan tren positif, baik dari sisi frekuensi transaksi maupun saldo yang mengendap di rekening pedagang. Dengan perluasan ini, Bank NTB Syariah optimis angka inklusi keuangan syariah di Kota Mataram akan terus meningkat signifikan hingga akhir tahun 2026.(bul)

Jelang Ramadan, Disdag Lotim Pastikan Stabilitas Harga Bapokting

0
Jelang Ramadan, Disdag Lotim Pastikan Stabilitas Harga Harga Bapokting
Stok beras di Lotim yang masih melimpah. Pemkab menjamin jika kebutuhan pokok masyarakat pada bulan Ramadan aman. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan pertengahan Februari 2026 ini masih stabil. Pantauan di semua pasar tradisional di Lotim, harga bapokting terpantau stabilltasmya masih terjaga.

Kepala Disdag Lotim, H. Hadi Fathurrahman, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah yang sebelumnya meningkat kini telah melandai.

Selain itu, ujarnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lotim juga terus memantau. Bahkan terpantau sejumlah komoditimenunjukkan tren penurunan harga setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. ‘’Seperti cabai yang paling sering memicu inflasi karena lonjakan harganya,’’ ujarnya pekan kemarin.

Saat ini, harga cabai rawit dan bawang merah yang sempat menyentuh level Rp80.000 per kilogram, kini telah normal kembali pada kisaran Rp40.000 – Rp50.000 per kilogram. Stabilitas ini turut didukung oleh inovasi di sektor pertanian, seperti pemanfaatan green house untuk budidaya cabai yang memastikan pasokan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, dengan berbagai upaya pemerintah daerah serta kerja sama dengan para pelaku usaha dan petani, harga-harga tersebut bisa kita stabilkan,” ujarnya.

Berkat upaya kolektif tersebut, posisi inflasi Lotim telah menunjukkan perbaikan signifikan. Daerah ini kini telah keluar dari status daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi dan masuk dalam kategori zona aman.

Menghadapi peningkatan permintaan yang biasanya terjadi jelang Ramadan, pemerintah daerah telah menggencarkan pemantauan dan komunikasi dengan para pedagang. Hadi mengakui hukum pasar akan bekerja, namun koordinasi yang intensif diharapkan dapat menekan gejolak berlebihan.

Menurut Hadi, paling mengkhawatirkan bukan hanya kenaikan harga, tetapi kelangkaan atau ketidaktersediaan bahan pokok. Karenanya, hal itu menjadi atensi Pemkab Lotim.

Jaminan ketersediaan pasokan, khususnya untuk beras dan kebutuhan pokok lainnya, menjadi prioritas utama.

Pemkab Lotim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok, guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik selama Ramadan tanpa tekanan harga yang memberatkan. (rus)

Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026

0
Kalender Sementara Dirilis, Sirkuit Mandalika Gelar Seri Kedua GT World Challenge Asia 2026
Deretan mobil peserta World Challange Asia di sirkuit Mandalika tahun 2025 lalu. Ajang GT World Challange Asia akan kembali hadir di Sirkuit Mandalika awal Mei mendatang. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – SRO Motorsports telah merilis kalender sementara ajang balap roda empat Fanatec GT World Challenge Asia musim 2026. Di mana tahun ini ajang balap mobil kelas GT3 dan GT4 tersebut bakal berlangsung di enam sirkuit di empat negara. Masing-masing negara itu, yaitu Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Indonesia.

Untuk balapan di Indonesia sendiri, Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika kembali dipercaya sebagai tuan rumah untuk seri kedua. Dengan balapan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 2-3 Mei 2026 mendatang, satu bulan setelah gelaran balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Jepang dan Tiongkok sendiri kebagian menggelar masing-masing dua seri balapan dari total enam seri balapan yang direncanakan. Di mana satu balapan itu terdiri dari dua putaran. Jadi total ada 12 putaran. Dengan setiap putaran berlangsung selama satu jam penuh.

“Musim baru ini akan mencakup sirkuit-sirkuit terkenal di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang,” tulis SRO Motosport dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Sabtu (24/1/2026).

Fanatec GT World Challenge Asia sendiri adalah kejuaraan balap motor grand tourer multikelas tertinggi di Asia. Kejuaraan tersebut merupakan bagian dari platform GT3 Sprint Racing global milik SRO Motorsports Group. Diikuti para pembalap amatir hingga professional.

Seri balapanya sendiri terbuka untuk mobil kelas GT3 dan GT4. Dengan kelas GT4 selanjutnya dibagi lagi menjadi dua kategori, Pro-Am dan Am. Kelas Pro-Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap dengan satu pembalap profesional dan satu pembalap amatir. Sementara kelas Am diperuntukkan bagi pasangan pembalap amatir.

Bagi Sirkuit Mandalika ini untuk kedua kalinya menggelar balapan yang diikuti sejumlah merk mobil terkenal, seperti Porsche, Ferrari, Mercedes hingga Audi. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika sukses pada gelaran perdana pada tahun 2025 lalu. (kir)

Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar

0
Pemasangan PJU, Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Rp3,5 Miliar
Samsudin. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengalokasikan anggaran Rp3,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di 145 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Samsudin mengatakan program pemasangan PJU tersebut, menggunakan dua skema anggaran yakni, melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD) murni dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Pemasangan PJU ini menyasar wilayah yang membutuhkan penerangan jalan demi keselamatan pengguna lalu lintas.

“Total anggaran Rp3,5 miliar itu digunakan untuk pemasangan sekitar 145 titik lampu jalan,” ujar Samsudin saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Ia merinci, sebanyak 71 titik PJU dipasang di Kecamatan Woha, Madapangga, Wera, dan Wawo. Selain itu, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, mendapat 18 titik. Sementara Kecamatan Palibelo kebagian sekitar 27 titik, sehingga total PJU tenaga listrik mencapai 45 titik. Sementara pemasangan lainnya, tersebar di Kecamatan Palibelo, Lambu, Sape, Sanggar, hingga Wera. “Untuk PJU yang menggunakan tenaga listrik, pemasangan dilakukan di Kecamatan Woha, mulai dari Cabang Godo hingga perbatasan Desa Risa,” paparnya.

Program penerangan jalan ini kata Samsudin, tidak berhenti pada 2025. Pemkab Bima telah menyiapkan rencana penambahan PJU pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp150 juta.

“Tahun 2026 ada penambahan lagi. Salah satu lokasi yang direncanakan di Desa Padolo, meskipun teknis pelaksanaannya masih dibahas,” jelasnya.

Di sisi lain, Dishub Bima mengakui masih terdapat sejumlah PJU yang belum berfungsi optimal. Anggaran pemeliharaan telah disiapkan, namun mekanisme penggunaannya masih menunggu penetapan teknis.

“Dana pemeliharaan tersedia sekitar Rp1,3 miliar. Nantinya digunakan untuk seluruh PJU tenaga listrik di Kabupaten Bima, apakah untuk biaya listrik atau kebutuhan teknis lainnya,” ungkapnya.

Selain persoalan teknis, Samsudin juga menyoroti maraknya pencurian lampu PJU berbasis solar cell. Kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Belo.

“Ada lampu yang baru terpasang beberapa bulan sudah hilang. Kasusnya sudah kami laporkan ke pihak kepolisian,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum tersebut. Menurutnya, PJU merupakan bagian penting dari keselamatan lalu lintas.

“Kami harap masyarakat merasa memiliki. Dijaga bersama, bukan diambil. Penerangan jalan ini untuk kepentingan kita semua dan berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya. (hir)

Perumdam Bintang Bano Harus Sehat

0
Perumdam Bintang Bano Harus Sehat
Amar Nurmansyah (Suara NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menargetkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Bintang Bano harus sehat terhitung tahun 2026 ini.

“Mohon atensi semua hal-hal yang belum beres di tubuh perusahaan. Identifikasi satu persatu sehingga di tahun 2026 ini. Perumdam sudah benar-benar sehat. Tidak lagi dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat. Harus sehat tahun ini,” tegas Bupati Amar di sela pidatonya saat melantik Dewan Pengawas (Perumdam) Bintang Bano.

Ada dua hal yang diminta Bupati kepada Denny Saputra selaku Dewan Pengawas (Dewas) yang baru dilantik untuk diatensi segera. Pertama, mengenai infrastruktur pengelolaan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua, terkait reformasi tata kelola perusahaan.

Untuk infrastruktur, Bupati menyebut, hingga saat ini terdapat instalasi pengelolaan air yang telah dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai. Namun, fasilitas itu hingga kini belum terkoneksi dengan layanan Perumdam Bintang Bano. Perumdam Bintang Bano selama ini masih memakai pipa instalasi lama.

Hal itu membuat kinerjanya layanannya tidak ideal lagi mengingat dari tahun ke tahun jumlah pelanggannya sudah semakin banyak.

“Itu saya pikir agar didorong segera karena semestinya sudah tahun lalu. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan Perumdam tetapi infrastruktur yang terbangun itu yang belum siap disambungkan. Jadi mohon diidentifikasi nanti apa saja masalahnya sehingga cepat dapat kita cari solusinya agar instalasi yang dibangun pusat itu sesuai yang dihajatkan akan mampu mengoptimalkan layanan perumdam kepada seluruh pelanggan,” papar Bupati.

Kemudian mengenai tata kelola perusahaan, Bupati menyatakan, pemerintah selama ini terus berupaya mereformasi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Seluruh hal mengenai manajerial perusahaan baik kepegawaian maupun usaha setahap demi setahap dibenahi. Walau diakui Bupati, hal itu belum benar-benar sempurna karena masih terjadi kelemahan di beberapa titik. “Jadi mohon untuk bisa diberikan atau diidentifikasi titik-titik menejerial yang belum selesai sehingga kita bisa sempurnakan juga segera,” pungkas Bupati.

Menanggapi instruksi Bupati itu, Denny Saputra usai dilantik menyatakan siap menjalankan semua hal yang harus diatensinya. Menurut dia, sebagai Dewas Perumdam Bintang Bano dirinya akan bekerja maksimal dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. “Tentu yang akan saya kerjakan sebagaimana perintah Pak Bupati tadi,” katanya.

Ia pun berharap, manajemen Perumdam Bintang Bano dapat bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang terjadi diinternal perusahaan tersebut. “Tentu saya tidak bisa sendiri. Kita semua harus bersama-sama termasuk dukungan masyarakat agar bagaimana Perumdam Bintang Bano ini berjalan sebagaimana idealnya sebuah perusahaan daerah. Tidak saja mengejar benevid tapi fungsi sosialnya juga harus berjalan,” imbuhnya.(bug)

Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR

0
Garis Kemiskinan Meningkat dan IPM Masih Jadi PR
Ardiansyah (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiansyah, menilai di momentum HUT Ke-67 masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di tengah kondisi fiskal yang daerah yang sulit.

“Angka kemiskinan di tahun 2025 tercatat sebesar 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa. Angka itu menurun sebesar 1,08 persen dari tahun 2024 yang berada di angka 12,87 persen,” ucapnya kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan turun tetapi dari sisi garis kemiskinan, justru terjadi peningkatan sebesar 3,18 persen. Angka pendapatan per kapita sekitar Rp492.991 per bulan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, dengan memperbanyak lapangan usaha dan kerja sehingga pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 mencatat angka 72,37 poin atau berada pada kategori menengah. Angka ini menepatkan Sumbawa pada posisi keenam se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

“IPM harus menjadi atensi serius pemerintah daerah ke depan karena indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup layak,” ujarnya.

Sementara itu, data BPS juga menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumbawa tahun 2025 berada di kisaran 73,07 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kehidupan dan kesehatan. Sedangkan, gini rasio per Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, masuk kategori ketimpangan sedang.

“Yang perlu kita perhatikan adalah stunting yang angkanya justru naik. Tahun 2025, prevalensi stunting di mencapai 29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,7 persen,” tambahnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 masih berada di angka 2,60 persen, disertai dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah keterbatasan lapangan kerja produktif dan upah layak.

“Tantangan lainnya adalah tekanan lingkungan hidup dan risiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” timpalnya.

Meski demikian, Doktor Ardiyansyah menilai pemerintahan Jarot–Ansori telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Upaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian telah membuahkan hasil dengan masuknya berbagai program strategis ke Sumbawa.

“Kita optimis pembangunan Sumbawa akan semakin maju ke depan dan kita berharap ada konsitensi antara visi misi, program kerja dan kerja nyata sehingga program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar

0
Pemda KLU Alokasikan Gaji PPPK Rp120 Miliar
Sebanyak 2.504 orang PPPK PW menerima SK dari Bupati Lombok Utara beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalokasikan Rp120 miliar pada APBD tahun 2026 untuk membiayai beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan pembayaran gaji berjalan efektif mulai Januari 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sekaligus Bendahara Umum Daerah, Malasiswadi, S.Kom., Jumat (23/1/2026) mengungkapkan, beban operasional pada komponen gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan dengan mengikuti mekanisme belanja pegawai daerah. Di mana, PPPK dan PPPK Paruh Waktu menerima gaji pada awal bulan layaknya pembayaran gaji ASN.

“Dari Rp120 miliar tersebut, sebesar Rp90 miliar untuk gaji PPPK dan Rp30 miliar untuk PPPK Paruh Waktu,” ungkap Mala.

Ia menjelaskan, besaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan yang berlaku di tingkat pusat. Dalam hal ini, beban gaji PPPK masih ditanggung oleh APBN dan APBD. Sedangkan PPPK Paruh Waktu, dibayarkan murni oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal ini, Pemda mengambil kebijakan dengan menetapkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp1 juta per orang per bulan untuk 2.504 orang. Kendati angka ini masih jauh di bawah UMK, namun besaran gaji PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan adalah tidak lebih rendah dari honor yang diterima saat masih berstatus tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap.

“Nilai tersebut menjadi batas bawah dalam penetapan gaji PPPK Paruh Waktu, meskipun besaran final nantinya akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja masing-masing pegawai,” tambahnya.

Selain beban gaji, Pemda KLU ucap Mala, membayarkan beban jaminan kepegawaian. Di antaranya, iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen. Sesuai ketentuan, PPPK PW hanya membayarkan 1 persen dari jaminan kesehatan.

Ke depan, skema gaji PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan. Pasalnya, pemerintah memberi ruang untuk menetapkan gaji berdasarkan jenis tugas, kualifikasi pendidikan, standar biaya pegawai P3K, serta kemampuan keuangan daerah. “Skema ini diterapkan untuk menjamin keadilan pengupahan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah,” tandas Mala. (ari)

Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat

0
Sepatu Vietnam Gempur Pasar NTB, Peminat Terus Meningkat
Yudi menjajakan sepati impor asal Vietnam berkualitas dengan harga terjangkau. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Produk sepatu impor asal Vietnam mulai menggempur pasar di Nusa Tenggara Barat. Peminatnya bahkan terus meningkat. Salah satu penjual, Yudi, mengaku penjualan sepatu Vietnam terus meningkat karena harga yang terjangkau dengan kualitas yang dinilai tak jauh berbeda dari produk bermerek asli.

Yudi membuka lapak sepatu Vietnam salah satunya di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Lapak ini beroperasi hampir setiap hari, terutama pada sore hingga malam hari, selama kondisi cuaca mendukung.

“Kalau tidak hujan, tiap hari saya jualan,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, sepatu yang dijualnya merupakan produk impor dari Vietnam, baik dalam kondisi baru maupun second pilihan. Ia menyebut, kualitas sepatu Vietnam saat ini cukup baik sehingga diminati konsumen dari berbagai kalangan.

“Barang Vietnam impor, ada yang baru dan ada juga second. Kualitasnya hampir sama, makanya banyak yang cari,” jelasnya.

Ia menambahkan, dibandingkan produk dari China yang kini harganya cenderung lebih mahal, sepatu Vietnam dinilai lebih kompetitif. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, dengan kisaran mulai dari ratusan ribu rupiah hingga paling mahal sekitar Rp500 ribu per pasang.

“Paling mahal sekitar Rp500 ribu. Untuk kualitas, bisa dibilang satu banding satu dengan merk-merk ori (asli) dunia. Makanya banyak sekali peminatnya,” ungkap Yudi.

Dalam satu kali pengambilan barang, Yudi bisa mendatangkan sekitar 100 pasang sepatu. Jumlah tersebut, kata dia, bisa habis dalam waktu relatif singkat tergantung minat pembeli.

“Biasanya cepat habis, tergantung minat. Alhamdulillah cepat laku karena kita ambil yang sudah diseleksi, sesuai selera pelanggan,” katanya.

Yudi mengungkapkan, sebagian besar pembeli berasal dari kalangan dewasa. Menurutnya, konsumen tertarik karena sepatu Vietnam menawarkan kombinasi harga murah dan kualitas yang dinilai memuaskan.

“Pembeli banyak karena harganya terjangkau, kualitasnya juga tidak jauh beda,” ujarnya.

Maraknya peredaran sepatu impor Vietnam ini menunjukkan tingginya minat masyarakat NTB terhadap produk alternatif yang lebih ekonomis, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi produk lokal maupun merek resmi di pasaran. (bul)

Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB

0
Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB
Kepala Kanwil Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar turun ke mitra-mitra pengadaan untuk mengoptimalkan serapan tahun 2026 ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah menugaskan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk menyerap setara beras sebanyak 240.660 ton selama tahun 2026 ini. Pada tahun 2025, pengadaan beras di provinsi lumbung pangan ini menjadi salah satu terbesar di Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Mara Kamin Siregar.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.660 ribu ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena kami ingin memaksimalkan percepatan serapan saat panen raya dengan kesiapan Bulog bersama mitra pengadaan,” ujar Regar, panggilan akrabnya.

Dirincikannya, berdasarkan laporan realisasi pengadaan, Kanwil Bulog NTB menargetkan pengadaan gabah kering giling (GKG) sebesar 24.196.001 kilogram, gabah kering panen (GKP) 407.443.000 kilogram, beras 18.315.000 kilogram, atau setara 240.660.505 kilogram beras. Target ini tersebar di sejumlah wilayah kerja, meliputi Kancab Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mencapai target tersebut, Bulog NTB telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Regar.

Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan titik-titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Terkait harga pembelian, Regar juga memastikan kebijakan HPP masih sama seperti tahun sebelumnya. Bulog siap membeli gabah dan beras petani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk harga, Bulog siap membeli GKP Rp6.500 per kilogram, GKG Rp8.200 per kilogram, dan beras Rp12.000 per kilogram, dengan syarat kualitas sesuai standar HPP,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah dimaksud, Bulog NTB optimistis target serapan gabah dan beras tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani di NTB.

Untuk diketahui, target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Realisasi serapan yang berhasil dicapai menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.
Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB. (bul)