Beranda blog Halaman 646

Diterjang Banjir, Dua Hektare Lahan Padi Terancam Gagal Panen

0
Nampak kondisi lahan padi yang rusak akibat diterjang banjir yang terjadi di wilayah setempat belum lama ini(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dua hektare lahan padi siap panen di desa Kalabeso, Kecamatan Buer rusak berat dan berpotensi gagal panen akibat diterjang banjir yang terjadi di wilayah setempat beberapa hari yang lalu.

“Kondisi gagal panen ini sudah kami laporkan ke pemerintah dengan harapan masyarakat terdampak bisa dibantu minimal makanan untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Kades Kalabeso, Sirajuddin, kepada wartawan, Selasa 18 Maret 2025.

Dia melanjutkan, kondisi padi yang sudah siap panen tersebut sangat berpotensi mengalami gagal panen karena kondisinya cukup parah khususnya di kelompok siku lima. Kerusakan itu akibat posisi sungai rata dengan lahan pertanian sehingga luapan air langsung menghantam padi.

“Jadi, posisi lahan ini berada di pinggir sungai dan kondisinya tidak ada tanggul yang mengakibatkan luapan air langsung menghantam areal persawahan,” ucapnya.

Sirajuddin meyakinkan, pemerintah desa saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk membantu petani yang terdampak kerusakan lahan tersebut. Sebab anggaran Dana Desa (DD) sebesar 20 persen tidak lagi bisa digunakan untuk program lain melainkan hanya untuk ketahanan pangan.

“DD kita saat ini kan terbatas belum lagi 20 persen untuk mendukung program ketahanan pangan sehingga kita tidak bisa melakukan penanganan darurat terhadap kondisi tersebut,” jelasnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan karena kondisi saat ini sudah sangat mendesak. Paling tidak masyarakat sangat berharap luas areal persawahan yang terdampak banjir tersebut untuk dilakukan ganti rugi dalam bentuk beras.

“Kami sudah langsung melaporkan ke Bupati terkait kondisi tersebut apalagi rata-rata petani sudah masuk asuransi sehingga kami berharap bantuan segera diberikan oleh pemerintah,” tukasnya. (ils)

Antisipasi Kenaikan Harga Daging Sapi Jelang Lebaran

0
Seorang pedagang sapi di Pasar Mandalika melayani pembeli pada, Selasa 18 Maret 2025. Kebutuhan daging sapi akan meningkat menjelang lebaran. Hal ini berdampak terhadap kenaikan harga daging sapi lokal(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebutuhan daging sapi diprediksi meningkat drastis menjelang lebaran. Tingginya permintaan akan berdampak terhadap kenaikan harga. Daging beku didatangkan untuk memenuhi pasokan serta mengantisipasi lonjakan harga.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah dikonfirmasi pada, Selasa 18 Maret 2025 menerangkan, kebutuhan daging sapi segar akan mengalami kenaikan signfikan menjelang lebaran. Hal ini dipastikan berdampak terhadap lonjakan harga.

Dikatakan, harga daging sapi kisaran Rp125 ribu per kilogram. Kemungkinan akan mengalami kenaikan kisaran Rp135 ribu-Rp140 ribu per kilogram. ‘’Pasti terjadi peningkatan kebutuhan menjelang lebaran,’’ terangnya.

Pihaknya telah mengantisipasi dengan cara meminta pengusaha memperbanyak suplai sapi ke Kota Mataram. Selain bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, juga antisipasi lonjakan harga.

Saat ini kata Irwan, Rumah Potong Hewan (RPH) Gubuk Mamben rata-rata 5-10 ekor sapi disembelih pada hari normal. Berbeda halnya di RPH Majeluk mencapai 10-15 ekor sapi. Irwan memprediksi jumlah sapi yang disembelih akan meningkat dibandingkan hari normal. “Kita selama ini normal saja dan kita telah mengadakan evaluasi dengan lalu lintas sapi,” jelasnya.

Ia memastikan stok daging sapi aman menjelang lebaran. Pengusaha sapi lokal maupun pengusaha daging sapi beku telah diminta menambah kuota. Tujuannya pasokan di pasar tradisional maupun di pusat perbelanjaan terpenuhi.

Di satu sisi, ia mengakui masyarakat memiliki kecendrungan memilih daging sapi segar dibandingkan daging sapi beku. Daging sapi beku memiliki pasar sendiri terutama di hotel, restoran, maupun pengusaha catering. “Satu pengusaha saja meminta mendatangkan daging beku 1-2 ton,” sebutnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak panik untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Pasalnya, pasokan daging maupun kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman. (cem)

Bank Mandiri Siapkan Rp493 Miliar Antisipasi Permintaan Uang Lebaran

0
Regional CEO Bank Mandiri Wilayah NTB, Winardi Legowo didampingi jajarannya memberikan keterangan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Mandiri menyiapkan uang tunai sebesar Rp493 miliar untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode 17 Maret – 8 April 2025, menjelang Idul Fitri 1446 H. Jumlah ini meningkat 21% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Regional CEO Bank Mandiri Wilayah Nusa Tenggara Barat, Winardi Legowo, mengatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, terutama dalam periode pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari total alokasi tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk mengisi ATM Bank Mandiri di Nusa Tenggara Barat, yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp23 miliar selama periode tersebut.

Selain pengisian ATM, Bank Mandiri juga mengoptimalkan 136 unit ATM/CRM (ATM setor-tarik) yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus di seluruh Indonesia.

“Kami telah mengoptimalkan pengisian mesin ATM sejak awal bulan ini hingga libur Lebaran, untuk memastikan kelancaran transaksi bagi masyarakat,” ujar Winardi dalam diskusi bersama media di Mataram, Senin 17 Maret 2025.

Selain itu, layanan transaksi online juga ditingkatkan, termasuk melalui 2.864 mesin EDC serta aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Mengingat tingginya jumlah pengguna Livin’ by Mandiri, kami akan mengoptimalkan kapasitas superapp ini agar tetap memberikan layanan prima saat puncak transaksi, sehingga nasabah dapat beribadah dan berlibur dengan tenang,” tambahnya.

Nasabah dapat memanfaatkan Livin’ by Mandiri untuk berbagai transaksi, seperti cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, top-up e-money dan e-wallet, hingga pembayaran dengan QRIS. Aplikasi ini juga menyediakan layanan pemesanan tiket kereta, pesawat, hingga tempat wisata melalui fitur Sukha.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Bank Mandiri turut mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam menyediakan layanan penukaran Uang Pecahan Kecil (UPK) bagi masyarakat.

Penukaran dapat dilakukan melalui dua skema utama, yaitu layanan penukaran terpadu dan layanan penukaran di loket cabang perbankan. Layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat, baik nasabah maupun non-nasabah, selama stok masih tersedia.

Winardi menjelaskan bahwa pemesanan penukaran UPK hanya dapat dilakukan melalui situs BI Pintar (https://pintar.bi.go.id/). Masyarakat dapat memilih lokasi bank dan nominal uang yang diinginkan. Saat mengambil uang, masyarakat wajib membawa KTP asli yang akan diverifikasi oleh teller sesuai data pemesanan, dan tidak dapat diwakilkan. (bul)

NTB Siap Masuki Pasar Global dengan Standar Keamanan Pangan ISO 22000:2018

0
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti menutup proses audit sertifikasi ini dalam acara Closing Meeting di UPTD BKPD NTB(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin siap menembus pasar global dengan penerapan standar keamanan pangan ISO 22000:2018. Dinas Perindustrian NTB resmi menutup proses audit sertifikasi ini dalam acara Closing Meeting di UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) NTB, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME.

Dalam keterangannya, Nuryanti menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pangan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

“Dengan memahami dan mengimplementasikan standar ini sejak dini, kita dapat lebih siap menghadapi pasar global. Selamat kepada seluruh tim BKPD yang telah bekerja keras mewujudkan hal ini. Kami juga menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan industri pangan,” ujar Nuryanti.

Implementasi ISO 22000:2018 merupakan bagian dari program prioritas Pemprov NTB bertajuk Makmur Mendunia, yang bertujuan meningkatkan daya saing industri daerah ke tingkat global. Salah satu pencapaian signifikan adalah kemasan produk pangan lokal yang kini telah memenuhi standar internasional, sehingga lebih terpercaya dan aman bagi konsumen.

ISO 22000:2018 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) yang bertujuan memastikan keamanan pangan dan mengurangi risiko kontaminasi. Penerapannya mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

Keamanan pangan: Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya pangan untuk memastikan produk aman dikonsumsi.

Kepercayaan konsumen: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk pangan lokal.

Efisiensi operasional: Mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan keamanan pangan untuk mengurangi biaya produksi.

Audit ISO 22000:2018 di NTB dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah audit kecukupan, yang bertujuan memastikan kesiapan sistem manajemen keamanan pangan di tingkat organisasi. Tahap kedua berfokus pada implementasi sistem di lapangan, guna memastikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan berjalan secara efektif.

Meskipun sempat ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan standar, upaya perbaikan yang dilakukan secara intensif membuahkan hasil. NTB akhirnya berhasil memenuhi seluruh persyaratan ISO 22000:2018 dan mendapatkan sertifikasi.

“Terima kasih kepada tim audit dan semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh, termasuk Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal terkait. Kami juga mengapresiasi rekan-rekan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkomitmen meningkatkan kualitas produk mereka. Ini bukan hanya tentang peningkatan kelas IKM, tetapi juga bagaimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkembang dan berkontribusi dalam memperkuat industri pangan NTB,” tambah Nuryanti.

Keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi NTB untuk terus meningkatkan standar keamanan pangan dan daya saing produk lokal. Ke depan, Pemprov NTB berkomitmen memperluas akses pasar bagi produk pangan daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memastikan industri pangan yang berkelanjutan dan aman bagi konsumen. (bul)

Datangi OJK NTB, Korban Debt Collector Laporkan Perusahaan Leasing dan Sejumlah Finance

0
Korban Debt Collector foto bersama jajaran OJK usai melaporkan perusahaan leasing dan sejumlah finance(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah korban debt collector mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah kendaraan mereka ditarik sepihak oleh perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector.

Mereka datang ke kantor OJK NTB di Malomba pada Senin, 17 Maret 2025, untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan pihak terkait.

Kuasa hukum para korban, Hendra, mengatakan bahwa kliennya meminta OJK bertindak tegas dalam mengawasi serta menindak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector untuk menarik paksa kendaraan debitur.

“Kami datang ke sini bersama-sama meminta OJK bertindak tegas terhadap perusahaan pembiayaan. Kami menduga ada kerja sama dalam tindakan yang melanggar hukum antara pihak leasing, debt collector, dan gudang lelang,” ujarnya.

Hendra menyebutkan bahwa perusahaan debt collector yang dilaporkan adalah PT LNI, PT LCI, dan PT NCS. Sementara perusahaan leasing yang dilaporkan meliputi SMS Finance, CIMB Niaga, Toyota Astra Financial Services, Sinar Mas Finance, dan Suzuki Finance. Selain itu, dua gudang lelang yang dilaporkan adalah JBA dan Gudang Brijit, yang diduga beroperasi secara ilegal karena melanggar aturan perundang-undangan.

Hendra juga menyoroti dugaan praktik ilegal dalam proses penarikan kendaraan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, debt collector, dan gudang lelang. Menurutnya, kendaraan yang ditarik secara paksa dijual kembali tanpa dokumen yang sah.

“Debt collector menarik kendaraan, kemudian pihak leasing membiayai penarikan tersebut. Setelah itu, kendaraan dimasukkan ke gudang lelang dan dilelang tanpa prosedur yang benar,” jelasnya.

Menanggapi laporan ini, Humas OJK NTB Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut, termasuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh debt collector serta gudang lelang.

“Laporan pengaduan ini akan kami proses. Dugaan pelanggaran oleh debt collector akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Manan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan guna melindungi hak konsumen. (bul)

Emas Antam Selasa Merangkak Naik ke Angka Rp1,745 Juta Per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 18 Maret 2025 terus mengalami kenaikan, kali ini sebesar Rp4.000, sehingga harga emas kini menjadi Rp1.745.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.594.00 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp922.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.745.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.430.000.
– Harga emas 3 gram: Rp5.120.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.500.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.945.000.
– Harga emas 25 gram: Rp42.237.000.
– Harga emas 50 gram: Rp84.395.000.
– Harga emas 100 gram: Rp168.712.000.
– Harga emas 250 gram: Rp421.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp842.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.685.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kementerian PKP – Perumnas Genjot Program 3 Juta Rumah

0
Ilustrasi Perumahan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan. (ant)

BBPOM di Mataram Intensifkan Pengawasan di Lobar dan KLU, Berikut Temuannya

0
Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Terpadu(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Terpadu Ramadhan 1446 H terus bergulir di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara pada tanggal 13 Maret 2025. Kegiatan pengawasan dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan serta pemberdayaan Gerakan Pramuka melalui SAKA POM.

Tim Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana retail pangan dengan hasil 4 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan berupa pangan rusak (produk yogurt) dan kemasan penyok (produk susu kental manis) sebanyak 199 pieces dengan nilai ekonomi Rp446.400.

Pangan rusak dilakukan pemusnahan oleh pemilik sedangkan pangan dengan kemasan penyok diperintahkan untuk dikembalikan ke suplier dengan disertai bukti retur.

“Jika konsumen menemukan pangan kaleng seperti susu kental manis, ikan kaleng, buah kaleng, dll dengan yang rusak jangan dibeli, meskipun dijual dengan harga diskon. Pengemas kaleng yang sudah penyok pelapis bagian dalamnya dapat terkelupas dan dapat mengakibatkan karat pada bagian dalam sehingga mengakibatkan cemaran terhadap pangan tersebut,” Ujar Yosef, Kepala BBPOM di Mataram.

Kaleng penyok juga berpotensi menyebabkan keracunan makanan yang serius, yaitu botulisme. Botulisme diakibatkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang dapat tumbuh di dalam kaleng yang penyok, terutama pada bagian sambungan atas atau samping.

“Kita tidak dapat melihat, mencium, ataupun merasakan kandungan toksin ini, namun sedikit kandungan toksin ini dapat menyebabkan kelumpuhan otot, kesulitan bernapas, dan bahkan kematian” jelas Yosef.

Pedagang juga disarankan agar menyimpan produk pangan sesuai petunjuk dalam label, contohnya produk yogurt, seharusnya disimpan pada < 4 derajat Celcius, dalam lemari pendingin jika tidak dapat mengakibatkan kerusakan produk dan mengakibatkan keracunan pangan akibat tumbuhnya mikroba.

Selain melakukan pemeriksaan sarana, Tim juga melakukan sampling dan uji cepat (rapid test) terhadap 41 sampel jajan takjil, antara lain : mie basah, bakso, tahu, jajanan pasar (cenil, lupis, ketan dll), es dan minuman warna merah, sate, pepes kolak, kue lapis, kurma, cincau, cendol, puding, jeli, mutiara untuk cendol, saos, dll. Hasilnya masih ditemukan 1 sampel mie basah yang positif Boraks.

“Kami telah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut, karena temuan mie basah tersebut di tingkat pedagang. Harus telusur sampai ke tingkat produksi untuk dilakukan pembinaan dan memutus mata rantainya” lanjut Yosef.

“Saat membeli takjil pastikan kebersihan dari lokasi jualannya, kebersihan pedagangnya, makanannya tertutup, pedagang menggunakan sarung tangan atau penjapit saat mengambil makanan. Jika takjil nampak ada penyimpangan warna, bau dan rasa jangan dibeli. Jangan lupa untuk batasi konsumsi gula, garam dan lemak, jangan berlebihan, agar puasa Ramadhan Aman dan Nyaman”tutup Yosef.(bul)

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Stok BBM LPG Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025

0
Armada BBM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Selama Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah kerja, salah satunya Nusa Tenggara Barat guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, dan transportasi baik darat maupun udara dengan memastikan kelancaran pendistribusian energi selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) yang dimulai pada tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 13 April 2025.

Adapun prediksi puncak arus mudik terjadi pada 23-30 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik terjadi pada 5-8 April 2025.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyampaikan bahwa Pertamina memproyeksi adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG di Nusa Tenggara Barat, terutama untuk jenis Gasoline. “Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik”, jelas Ahad.

“Proyeksi konsumsi BBM selama periode Satgas ini diperkirakan meningkat sekitar 4,2% dari rata-rata normal 1.443 KL/hari untuk Gasoline dan untuk Gasoil turun sekitar 9,5% dari konsumsi normal 382 KL/hari dikarenakan adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dan truk. Sedangkan untuk kebutuhan LPG meningkat 4,2% dari normal harian 473 MT/hari.

Kesiapan Pasokan Avtur

Selain BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga memastikan pasokan Avtur untuk kebutuhan penerbangan di 2 bandara yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pasokan Avtur dipastikan cukup untuk mendukung peningkatan mobilitas penumpang udara selama arus mudik dan arus balik.
“Untuk sektor aviasi, kami juga telah menyiapkan pasokan Avtur dengan kapasitas yang memadai, terutama mengingat tingginya volume penerbangan selama arus mudik dan arus balik,” tambah Ahad.

Adapun konsumsi Avtur untuk penerbangan di Nusa Tenggara Barat naik sebesar 25,2% dari rerata normal harian 93 KL/hari.

Kesiapan Stok BBM dan LPG

Selama periode Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh SPBU dan agen LPG dalam kondisi yang optimal. Dengan mengutamakan distribusi yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang rawan atau terpencil, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya gangguan.

“Untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG kami telah menyiapkan cadangan stok yang cukup di seluruh wilayah Jatimbalinus. Selain itu, kami juga mengoptimalkan distribusi melalui pengawasan intensif terhadap jalur distribusi, terutama di wilayah-wilayah dengan permintaan tinggi seperti destinasi wisata dan jalur transportasi utama,” ungkap Ahad.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 3 Terminal BBM (Fuel Terminal dan Integrated Terminal), 88 SPBU, 7 SPBUN, 83 Agen LPG PSO, dan 2 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

“Selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025, stok BBM dan LPG dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kita juga tetap standby di lokasi kita untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG lancar,” tambah Ahad.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur arus mudik dan arus balik.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.(bul)

Disnaker Mataram Buka Pengaduan, Bisa Luring Maupun Daring

0
Tampak depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, yang terpasang spanduk Posko Pengaduan, pada Senin, 17 Maret 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Mataram telah membuka pos komando (posko) pengaduan tunjangan hari raya (THR) pada Senin, 17 Maret 2025. Pelapor bisa mengajukan pengaduan dengan luar jaringan (luring), maupun dalam jaringan (daring).

Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa para pelapor bisa melakukan pengaduan secara langsung ke posko pengaduan yang dipusatkan di Kantor Disnaker yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Atau bisa melakukan pengaduan secara daring melalui nomor WhatsApp yang tertera di akun Instagram Disnaker Kota Mataram.

Ia juga menyampaikan akan tetap menerima dan menindak lanjuti pengaduan meskipun sudah memasuki libur lebaran. “Saya sudah beritahu kepada para staff yang bertugas, meskipun libur, tetapi jika masih ada laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti,” ucap Rudi pada Senin, 17 Maret 2025.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/2/HK.04.00/III/2025 dan Nomor: M/3/HK.04.00/III/2025, posko pengaduan tersebut, diperuntukan bagi pekerja atau buruh Perusahaan, serta bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Dan di posko pengaduan tersebut ditugaskan satu staf yang akan menerima pengaduan dari para pelapor.

Rudi menegaskan, jika pihaknya menerima laporan dari para pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi, maka pihaknya hanya akan melakukan imbauan kepada Perusahaan yang menaungi untuk memberikan hak-hak para pengemudi dan kurir tersebut.

“Perlu digarisbawahi, kami hanya mengimbau, bukan mewajibkan untuk perusahaan ojek online dan kurir yang berbasis aplikasi untuk memenuhi hak-hak mereka. Sedangkan untuk kurir online yang hanya menggunakan nomor WhatsApp saja, itukan tidak resmi, jadi tidak bisa kita proses jika melakukan pengaduan,” jelasnya.

Dikatakan jika di awal-awal posko pengaduan beroperasi, masih belum ada pengaduan yang diterima. “Biasanya itu kalau sudah melewati batas pembagian THR yang tujuh hari itu, di sana mereka mengajukan komplain,” pungkasnya. (hir)