Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 645

Berkah Melon emas di Lombok Barat

0
Wisatawan memilih melon emas matang hasil budidaya hidroponik pada kawasan Agrowisata Petik Melon Kebon Ayu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mawardi mengamati melon-melon emas sebesar bola voli yang menggantung di kawasan agrowisata Petik Melon Kebon Ayu yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Gunting melekat di tangannya memotong setiap dedaunan kering yang menghalangi pandangan. Rumah kaca perlahan menjadi sunyi saat jarum jam menunjuk angka 16.28 WITA.

Laki-laki berusia 34 tahun itu bercerita bahwa empat tahun lalu kawasan itu masih petakan sawah, lalu berubah perlahan menjadi tujuan wisata baru. Budi daya hidroponik muncul menambah warna bagi produk pertanian warga.

Melon emas atau golden melon adalah salah satu varietas melon populer dengan cita rasa yang lebih manis dan lembut, serta bentuk buah lebih besar ketimbang melon lain. Warna daging buah ada yang putih dan kuning.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi pertanian hortikultura buah melon secara umum di Nusa Tenggara Barat belum begitu besar dan masih fluktuatif. Jumlah produksi melon di daerah berjuluk Negeri Seribu Masjid itu sebanyak 2.668 ton pada tahun 2021, lalu sempat turun menjadi 1.689 ton pada tahun 2022, dan kembali meningkat ke angka 2.317 ton pada tahun 2023.

Budi daya melon tumbuh dan berkembang melalui tangan para petani lokal. Kondisi iklim yang kering dan struktur geografis perbukitan membuat tanaman melon tumbuh dengan baik di Nusa Tenggara Barat.

Pertanian Modern

Sebanyak enam rumah kaca atau green house yang masing-masing berukuran 14×20 meter menjadi tempat budi daya melon emas di agrowisata di Kabupaten Lombok Barat itu.

Para petani melon emas yang tergabung dalam Kelompok Tani Milenial Pesona Alam menghabiskan dana hampir Rp500 juta untuk membangun rumah kaca tersebut yang diperoleh dari pinjaman lunak perbankan. Mereka menggunakan metode budi daya hidroponik tanpa media tanah sejak tahun 2020 sampai sekarang.

Budi daya melon hidroponik adalah hal baru di Desa Kebon Ayu. Apalagi penduduk di daerah itu mayoritas berprofesi sebagai petani konvensional yang mengolah tanah untuk menanam padi dan tembakau.

Mawardi yang menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Tani Milenial Pesona Alam mengungkapkan pihaknya sempat mengalami gagal panen selama 1,5 tahun, sebelum akhirnya berhasil seperti saat ini.

Mereka memakai teknik hidroponik deep film technique (DFT). Hidroponik DFT menggabungkan nutrient film technique (NFT), floating, dan wick ke dalam instalasi media tanam agar melon emas selalu mendapatkan nutrisi dari genangan air yang tertahan dalam talang.

Teknik DFT untuk mengantisipasi kendala terhadap pemadaman aliran listrik pada instalasi hidroponik, sebab di Lombok Barat listrik masih belum stabil. Pompa air hidroponik wajib menyala dari pagi sampai sore.

Setiap rumah kaca bisa menampung sebanyak 1.000 tanaman melon emas dengan usia pembibitan sampai panen hanya butuh waktu dua bulan. Jumlah produksi setiap satu rumah kaca sekitar 700 sampai 800 kilogram, namun terkadang bisa mencapai satu ton.

Para petani bisa memanen tiga kali melon emas setiap bulan dengan harga jual Rp25 ribu per kilogram.

Kelompok tani yang anggotanya berjumlah tujuh orang itu dapat meraup Rp45 juta setiap bulan dari budi daya melon emas. Biaya produksi untuk pupuk, bibit, dan air sekitar Rp21 juta.

Pertanian modern memberikan hasil yang maksimal karena bisa ditanam kapan saja, tanpa mengenal cuaca dan iklim. Selain itu, petani juga bisa lebih tenang terhadap ancaman hama dan penyakit tanaman.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat Muhammad Taufieq Hidayat mengungkapkan metode pertanian modern mampu memikat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Data Sensus Pertanian Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 742.343 orang petani di Nusa Tenggara Barat. Jumlah petani milenial yang berusia 19 sampai 39 tahun tercatat sebanyak 225.483 orang atau setara 30,37 persen dari total petani di wilayah tersebut.

Pemerintah terus mendorong generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian dengan berbagai sosialisasi, pelatihan, dan bantuan mengingat masa depan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian bergantung pada pundak para petani milenial.

Ikon Desa Wisata

Cahaya merah senja mulai terbentuk di ufuk barat yang menandakan langit sebentar lagi gelap. Sejumlah pengunjung tampak asyik memilah melon emas matang yang masih menempel pada batangnya di kawasan agrowisata itu.

Buah melon emas telah menjadi ikon bagi Desa Kebon Ayu selama empat tahun terakhir. Hasil panen selalu habis diborong para pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Lombok. Pengunjung bebas memilih dan memetik buah melon emas, dengan harga dihitung sesuai dengan seberapa banyak melon yang dipetik.
Sejak pembukaan Sirkut Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 12 November 2021, untuk penyenggaraan berbagai ajang balapan sepeda motor internasional, Lombok Barat menjadi salah satu penopang bagi pariwisata super prioritas tersebut.

Pemerintah pusat menekankan peningkatan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok Barat. Kapasitas sumber daya manusia terus ditingkatkan agar mampu menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penjabat Bupati Lombok Barat Ilham menuturkan daerahnya memiliki 68 desa wisata. Setiap desa wisata didorong dan difasilitasi untuk menonjolkan keunikan agar menjadi pembeda dengan desa wisata lain, seperti di Desa Kebon Ayu yang terkenal dengan melon emas dan kain tenun ikat.

Optimalisasi sektor pertanian yang dipadukan dengan pariwisata berpotensi mendongkrak perekonomian. Turis datang dan berbelanja, maka uang berputar yang tentu menjadi harapan besar penduduk lokal untuk menikmati ceruk ekonomi dari keberadaan desa wisata. (ant)

Harga Beras Premium Naik jadi Rp 15 Perkilo

0
Beras eceran yang mengalami kenaikan di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram. Selasa, 30 Juli 2024. (ekbisntb.com/ulf)

Lombok (ekbisntb.com) – Memasuki musim kemarau, harga beras di Kota Mataram mengalami kenaikan mencapai Rp15 ribu perkilo. Petugas retribusi pasar sekaligus pedagang beras di Pasar Dasan Agung Mataram, Eka Bahtiar menyampaikan, kenaikan harga beras disebabkan karena banyak petani di bagian Lombok Tengah dan Lombok Timur beralih menanam tembakau.

“Air agak sulit sekarang, karena masuk musim kemarau mereka beralih ke tembakau,” ungkapnya.

Ia menyebutkan harga untuk beras kualitas medium Rp13 ribu perkilo. Beras kualitas premium Rp15 ribu perkilo. Kenaikan harga beras baru terjadi disebabkan kelangkaan gabah dan meningkatnya permintaan dari Jawa.

“Jawa aja ngeluh sekarang karena petaninya gagal panen. Jadi mereka nyari ke Lombok terus untuk gabah,” ujarnya.

Eka menambahkan, ada beberapa petani yang masih panen seperti di daerah Narmada, namun jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan lahan petani di wilayah Lombok Tengah dan sekitarnya banyak mengalami kekeringan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab harga beras mengalami menaikan. (ulf)

Harga Cabai di Kota Mataram Tembus Rp80 Ribu Perkilo

0
Cabai dan sejumlah bahan pokok yang mengalami perubahan harga di Pasar Pagesangan, Kota Mataram. Selasa, 30 Juli 2024. (ekbisntb.com/ulf)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga cabai rawit di Pasar Pagesangan, Kota Mataram mengalami kenaikan mencapai Rp80 ribu perkilo. Salah satu pedagang di pasar tersebut, Lina menyebutkan, ia memperoleh cabai dari pengepul seharga Rp64 ribu.

“Dari tangan pertama saja sudah Rp60 ribu sekilo, makanya harga di pasar semakin naik” katanya, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia menungkapkan, kenaikan harga cabai disebabkan karena banyak petani yang memilih mengirim hasil panennya ke daerah Jawa, dikarenakan harga yang diterima jauh lebih mahal. Ia mengakui, sejumlah pembeli terutama pedagang nasi di pasar maupun pelecing mengeluhkan kenaikan harga cabai, mengingat cabai sangat dibutuhkan sebagai bahan pokok dalam pengolahan jualan mereka. Sementara, para ibu rumah tangga merasa bahwa kenaikan harga cabai tidak terlalu berdampak signifikan karena pemakaiannya tidak terlalu banyak.

“Banyak yang ngeluh karena harga cabai naik, tapi mau berapa pun harganya, mereka tetap beli.” ungkapnya.

Ia mengatakan, sebelumnya harga cabai stabil dan mentok di harga Rp40 ribu perkilo, kemudian berangsur-angsur naik mencapai Rp80 ribu perkilo. Sementara harga cabai merah besar masih terbilang stabil, dijual Rp28 ribu perkilo. Kebutuhan dapur lainnya yang mengalami kenaikan adalah bawang putih seharga Rp40 ribu perkilo, harga sebelumnya Rp35 ribu perkilo.

“Bawang putih ini harganya tidak pernah turun, paling turunnya itu Rp2 ribu sampai Rp3 ribu perkilo,” ungkapnya.

Sementara, harga tomat berbanding terbalik Rp3 ribu perkilo, jika dibeli borongan per keranjang. Dijual di pasar seharga Rp 5 ribu perkilo. (ulf)

Ditemukan Belum Ganti Pelat, Kendaraan Dinas Pemprov NTB Terindikasi Belum Bayar Pajak

0
Asisten III Setda NTB, H. Wirawan(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kendaraan dinas lingkup Pemprov NTB ditemukan belum mengganti pelat, terindikasi telat membayar pajak.

Asisten III Setda Provinsi NTB, H.Wirawan Ahmad, S.Si, MT, Selasa, 30 Juli 2024 menegaskan, pihaknya segera menuntaskan hal ini.

“Intinya, kita akan memberikan perhatian dan akan segera menuntaskan anggaran dinas yang belum dibayar (pajak kendaraan),” katanya.

Mantan Kepala BRIDA NTB ini menegaskan akan menyampaikan peringatan kepada ASN pengguna kendaraan dimaksud, serta diminta untuk membayar denda jika ditemukan adanya keterlambatan waktu pembayaran pajak kendaraan.

“Segera akan dibayarkan, dan kalaupun ada denda, dan dendanya harus dibayarkan. Ini menjadi perhatian dan kedepannya tidak akan ada (keterlambatan pembayaran pajak ASN, red),” tandanya.

Pemprov NTB menghimbau masyarakat, dan seluruh ASN untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Selain sebagai kewajiban bernegara, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar NTB. Dimana 91,2 persen pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan.

“Himbauan (segera membayar pajak, red) karena pajak kendaraan bermotor adalah salah satu andalan kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya, Selasa, 30 Juli 2024.

Wirawan menambahkan, untuk mewujudkan segala program daerah, tidak lagi menunggu bantuan transfer pusat, karena penggunaannya sudah ditentukan oleh pusat. Sehingga dibutuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk mewujudkan program daerah serta kebutuhan masyarakat.

“Banyak sekali program-program yang bisa kita wujudkan, mengingat andalan kita sekarang adalah dana PAD, karena transfer itu lebih bersifat earmark, maka sumber dana yang bisa secara leluasa untuk merespon kebutuhan masyarakat dan daerah adalah PAD,” demikian Wirawan. (era)

Pembangunan Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani Senilai Rp6,5 Triliun Molor

0
Kepala DPMPTSP, Wahyu Hidayat(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com)-Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, S.STP, MAP, mengatakan pembangunan proyek kereta gantung yang akan dibangun di Desa Karangsidemen Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, kembali molor.

Proyek ini masih dalam tahap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kalau kereta gantung masih urus AMDAL di kementerian. Kalau kendala masih berproses di Kementerian,” ujarnya Selasa, 30 Juli 2024.

Mulanya, rencana pembangunan kereta gantung ini akan dilakukan di tahun 2024. Namun, sampai dengan pertengahan tahun ini, belum ada kepastian realisasinya.
Padahal, peletakan batu pertama (ground breaking) telah dilakukan pada 18 Desember tahun 2022, dan AMDAL dijadwalkan selesai di tahun 2023.

Proyek yang dimenangkan oleh investor asal Cina, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) sampai saat ini belum ada kejelasan. Namun ia meyakini proyek ini masih tetap berlanjut.
Wahyu mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur perihal proyek kereta gantung Rinjani, hal ini karena ini merupakan proyek pusat, sehingga yang memegang kendali adalah Kementrian.

“Jadi kalau kita bilang tidak jadi kan belum ada keputusan itu, buktinya mereka masih ngurus. Ruang itu tidak bisa kita masuk. Kementrian punya dan kementerian LHK lagi itu,” lanjutnya.

Proyek dengan anggaran senilai Rp6,5 triliun ini kini tinggal menunggu proses AMDAL selesai saja, setelah itu, baru dimulai proses konstruksi. Menurut Wahyu, proses AMDAL biasanya memakan waktu enam bulan.

“Sebenarnya kalau di daerah AMDAL itu setahu saya kurang lebih enam bulan. Tapi saya tidak tahu dinamika lapangan yang mereka hadapi. Itu belum masuk ke kami. Itu syarat AMDAL,jadi persyaratan yang harus dilengkapi perizinannya,” jelasnya.

Menurutnya, molornya proses AMDAL kereta gantung rinjani ini bisa jadi disebabkan karena pembangunan proyek ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

“Mungkin salah satu karena TNGR. Tapi setelah lihat konsep mereka dari pelaku sendiri sudah mempersiapkan konservasi dan TNGR sudah masuk itu,” bebernya.

Pun terkait dengan adanya penolakan dari masyarakat perihal proyek ini, ia mengatakan pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pembangunan proyek telah melakukan sosialisasi sebanyak dua sampai tiga kali.

Proyek ini memang menghadapi pro dan kontra di masyarakat, namun semua sudah beres dan diselesaikan oleh kementrian. Sehingga masyarakat yang terdampak pembangunan proyek dikatakan sudah setuju dengan pembangunan kereta gantung rinjani ini.

“Sudah melakukan sosialisasi dua sampai tiga kali, sampai dibawa ke kementerian, sudah clear di masyarakat,” tutupnya. (era)

Konsisten Memerangi Sindikat PMI di NTB

0
Noerman Adhiguna (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTB, Noerman Adiguna, S.E, M.BA, menyampaikan laporan terbaru terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) periode Januari hingga Juni 2024.

Berdasarkan data statistik BP3MI, terjadi penurunan penempatan sebanyak 7,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor informal mendominasi dengan 55,96% dari total jumlah penempatan pada Juni 2024.

Kendati demikian, meski terdapat penurunan jumlah penempatan, BP3MI NTB saat ini menurutnya fokus menangani darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan ilegal.

“BP3MI konsisten melakukan praktek perang semesta melawan sindikat. Negara sedang darurat menghadapi sindikat yang mengorbankan saudari-saudari kita, para Pekerja Migran Indonesia. Yang rata-rata mereka adalah kaum perempuan,” tegas Noerman Adiguna saat kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( TIMWAS PPMI) di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa 23 Juli 2024.

Persoalan TPPO yang menimpa PMI merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, BP3MI NTB mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan sinergi dalam memerangi TPPO.

BP3MI NTB juga berperan aktif dalam memfasilitasi pemulangan PMI yang menjadi korban TPPO serta memberikan dukungan psikososial untuk membantu mereka pulih dari trauma.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke tanah air,” tandasnya.(bul)

Ditunjuk jadi Plh. Dirut GNE, Anas Amrullah Masih Ragu

0
Dr. H. Fathul Gani (kanan), Lalu Anas Amrullah (kiri) (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ir. Lalu Anas Amrullah sudah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB.

Penunjukan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB ini sebagaimana amanat Pasal 71 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan dalam pasal (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Diketahui, Lalu Anas Amrullah saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) di PT. GNE.

Sebelumnya, PT GNE telah bersurat ke Pj Gubernur NTB selaku pemegang saham tunggal terkait berakhirnya masa bhakti Direksi PT GNE selama 5 tahun pada 16 Juli 2024. Surat tersebut meminta arahan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan tata kelola perusahaan.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M. Si menyampaikan, surat dari PT. GNE soal direksi ini sudah diterima Pemprov NTB.

“Suratnya sudah masuk. Masih berproses,” katanya.

Hingga ditandatangani nanti oleh Pj. Gubernur NTB, Hassanuddin. Diharapkan operasional BUMD aneka usaha ini tidak tersendat.

“Kita berahap tetap berjalan seperti biasa (operasionalnya),” demikian Fathul Gani.

Sementara itu, Lalu Anas Amrullah, meski ia telah ditunjuk oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma sebagai Plh. Dirut PT. GNE, menurutnya hal ini tidak cukup, tanpa adanya keputusan secara resmi dan tertulis dari Pemprov NTB selaku pemegang saham tunggal.

“Kami sedang menunggu keputusan tertulis. Saya tidak menyebut saya sebagai Plh. Saya kira tidak cukup hanya dengan penunjukan lisan. Tapi karena mengisi kekosongan direksi, dalam amanatnya, kalau mengacu PP, direksi sementara dipegang oleh Komisaris,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Lalu Anas, operasional perusahaan masih tetap berjalan normal, seperti biasanya.

“Tanggungjawab operasional harus tetap berjalan. Ndak ada masalah,” katanya.(bul)

Penerbitan Izin Ekspor Hasil Tambang AMNT Dapat Menjaga Pertumbuhan Ekonomi NTB

0
Aktifitas tambang PT. AMMAN Mineral (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB menyambut baik diterbitkannya izin ekspor hasil tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sudah berakhir pada bulan Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, PT AMNT, anak usaha dari PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kuota ekspor konsentrat tembaga sejumlah 587.330 wmt (wet metrik ton) atau setara 534.000 dmt (dry metrik ton) berlaku hingga 31 Desember 2024.

Pemberian izin ekspor hasil tambang pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara ini sejalan dengan kemajuan proyek smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) berjalan sesuai dengan target pemerintah.

Berdasarkan hasil verifikasi pihak ketiga independen, proyek smelter tembaga AMMAN telah mencapai penyelesaian mekanis (mechanical completion) per tanggal 31 Mei 2024, di mana kemajuan smelter telah mencapai 95,5%. Proses komisioning untuk fasilitas utama smelter berlangsung segera setelahnya. Produksi katoda tembaga pertama ditargetkan pada kuartal IV 2024.

Fasilitas smelter tembaga AMMAN memiliki total kapasitas input hingga 900 kilo ton per tahun (“ktpa”) konsentrat dari tambang Batu Hijau dan tambang Elang di masa depan. Produk dari pemurnian ini akan berupa katoda tembaga yang mencapai 222ktpa, sekitar 18 ton emas, 55 ton perak, dan asam sulfat sekitar 830,000 ton per tahun.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan di Mataram mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik pemberian izin ekspor hasil tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari pemerintah pusat hingga Desember 2024 ini.

Dengan demikian, menurutnya pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat terjaga. Bahkan dapat ditingkatkan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi NTB sangat dipengaruhi oleh sektor tambang, menyusul sektor pertanian. Kemudian barang dan jasa, dan lainnya.

“Kalau tidak diperpanjang izin ekspor AMNT, pertumbuhan ekonomi bisa jeblok. Karena pertumbmuhan ekonomi NTB didominasi tambang,” katanya, Selasa, 30 Juli 2024.

Jika tidak ingin ekonomi NTB didominasi oleh sektor tambang, menurut H. Sahdan, harusnya sektor – sektor lainnya seperti pertanian, pariwisata, digeber kontribusinya.

Keberadaan tambang ini menurutnya memberikan kontribusi langsung dalam bentuk royalty, dan dana bagi hasil (DBH) yang tidak kecil kepada daerah.

“DBH saya kemarin nilainya lebih dari Rp100 miliar. Kalau royalty, masuk ke kolam besar dulu, ke Kementerian Keuangan. Baru dibagi-bagi ke daerah . ke provinsi, ke daerah sumber, dan daerah-daerah penyangga lainnya di NTB. Ada 16 item pemasukan dari tambang ini,” tambahnya.

Karena itu, diharapkan, pemberian izin ekspor kepada AMNT ini dapat diselesaikan dengan baik, hingga Desember 2024. Ditambah beroperasinya smelter yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar.(bul)

Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp1,400 Juta Per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, turun sebesar Rp2.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.400.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.402.000 per gram pada Senin 29 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa, yakni sebesar Rp1.254.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Selasa:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp750.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.400.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.740.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.085.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.775.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.495.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.612.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.145.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.212.000
  • Harga emas 250 gram: Rp335.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp670.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.340.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Foto : emas antam

Masyarakat KSB Semakin Minati Usaha Rumput Laut

0
Kegiatan panen rumput laut di desa Kertasari. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya yang bermukim di pesisir pantai mulai banyak menggekuti usaha budidaya rumput laut. Data Dinas Perikanan menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah warga yang mengusahakan salah satu jenis tanaman laut itu terus bertambah.

Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Dinas Perikanan KSB, Ahlul Afwan mengatakan, saat ini ada sekitar 700 rumah tangga perikanan (RTP) yang tercatat memiliki lahan tanam rumput laut. RTP itu tersebar di 3 desa, yakni di desa Kertasari kecamatan Taliwang, di desa Tuananga dan Kokarlian kecamatan Poto Tano. “Kalau di Kertasari ada 45 kelompok, Tuananga 18 kelompok dan 4 kelompok di Kokarlian dengan sistem tanam longline,” terangnya, Senin 29 juli 2024.

Perkembangan paling signifikan keberadaan warga yang mengusahakan budidaya rumput laut terhadi di desa Tuananga. Dikatakan Afwan, di desa yang nota bene warganya sebagai petani jagung itu dalam beberapa waktu terakhir banyak yang mulai menanam rumput laut.

Memanfaatkan waktu sela setelah menaman jagung. Warga desa Tuananga kemudian turun ke pesisir pantai dekat desa mereka untuk kemudian menanam rumput laut sambil menunggu musim panen jagung tiba. “Kalau jagung sudah ditanam kan tidak butuh perawatan ekstra lagi. Nah saat itulah warga Tuananga mulai kegiatan menanam rumput laut,” paparnya.

Afwan mengaku, uapaya warga desa Tuananga menangkap peluang budidaya rumput laut itu sangat bagus. Pasalnya area tanam di sekitar desa tersebut masih sangat luas. Bahkan secara umum wilayah KSB, potensi area tanam rumput laut masih sangat luas mencapai 1.000 hektar yang belum tergarap.

“Kalau kita mau maksimalkan potensi lahan tanam yang tersedia, tidak saja wrga Tuananga yang bisa budidaya rumput laut. Tapi warga yang jauh dari pesisir laut juga bisa,” cetus Afwan.

Untuk mengakomodir minat warga yang semakin banyak mengusahakan budidaya rumput laut itu, Dinas Perikanan KSB pun tak tinggal diam. Fasilitasi terhadap para petani termasuk bantuan dalam rangka neningkatkan produktifitas petani setiap tahunnya tetap diluncurkan.

Pada tahun ini salah satu program yang disiapkan oleh Dinas Perikanan KSB adalah memfasilitasi petani rumput laut

untuk mendapatkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

KKPRL merupakan instrumen dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, yang diberikan dalam bentuk Persetujuan KKPRL (PKKPRL) atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Dijelaskan Afwan, kegiatan itu oleh pihaknya akan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sekaligus akan mendata luasan lahan yang telah dimabfaatkan petani rumput laut untuk bahan pengusulan penerbitan KKPRL.

“Insyaallah September kita mulai programnya. Tahun ini juga kita ada program bantuan sarana dan prasarana lewat DAK,” imbuh Afwan. (bug)